Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, tanggal 1 April 2014 Selasa, 01 April 2014

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, tanggal 1 April 2014 Selasa, 01 April 2014

PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

SIDANG KABINET PARIPURNA

DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA

TANGGAL 1 APRIL 2014

Â

Â

Â

Assalamuâ€™alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Â

Salam Sejahtera untuk kita semua.

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 12 February, 2017, 12:10


Â

Saudara Wakil Presiden dan para Peserta Sidang Kabinet yang saya cintai.

Â

Alhamdulillah, di tengah kepadatan tugas kita masing, hari ini kita dapat kembali melaksanakan Sidang Kabinet untuk membahas permasalahan terkini, dan tentu sebagaimana biasanya untuk mendapatkan solusi serta kebijakan yang hendak kita tempuh, dan jalankan.

Â

Agenda utama sidang kita hari ini, tiada lain adalah berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif, utamanya kegiatan kampanye pemilu yang telah berlangsung selama 2 minggu lebih, dan sebentar lagi akan berakhir kampanyenya dan 9 April, insya Allah bangsa kita akan kembali melaksanakan pemungutan suara.

Â

Besok saya bermaksud untuk melaksanakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, khusus berkaitan dengan implementasi pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pembangunan tertentu, termasuk implementasi pembangunan Bandar Udara Internasional Semarang, yang beberapa saat terhenti karena belum ada kesesuaian di antara instansi horizontal maupun antara pusat dengan daerah. Alhamdulillah, telah dicapai satu kesepakatan, ada solusi, dan besok akan kita pastikan pembangunan bandar udara itu segera bisa dilakukan, utamanya peningkatan kapasitas dan pembangunan terminal yang lebih sesuai.

Â

Demikian juga permasalahan listrik yang ada di Sumatra Utara, itu juga menjadi perhatian publik, ada http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



sekitar, shortage 200 Mega watt dari 1800 bisa kita supply 1600, mengapa kurang? Ya, karena ekonomi, industri komersial, dan rumah tangga yang memerlukan listrik memiliki peningkatan kebutuhan atau demand yang tentu konsekuensinya mesti kita tambah lagi daya listrik, dan sudah ada rancangan dari PLN dan pihak-pihak terkait. Mari kita pastikan, itu pun segera bisa dilakukan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kekurangan listrik di Medan dan sekitarnya bisa diatasi.

Â

Saudara-saudara,

Â

Berbicara tentang Pemilihan Umum Legislatif yang tengah berlangsung sekarang ini, paling tidak ada tiga isu aktual, atau tiga isu yang menjadi perhatian publik dan kerap diangkat oleh media massa kita.

Â

Pertama, adalah pendananaan kampanye. Yang kedua, isu jangan-jangan pemilu ini curang. Ya inilah politik, pemilu belum berlangsung sudah ada statement, pemilu ini curang, gitu. Yang ketiga, keamanan dan ketertiban pemilu.

Â

Saya ingin menyampaikan pengantar tentang ke tiga isu itu, dan saya sudah meminta Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan, nanti, akan menjelaskan pada kita kebijakan dan regulasi tentang penggunaan dana kampanye, utamanya ketika para pejabat negara melakukan kampanye pemilu. Hal ini juga berkaitan dengan surat yang dikirim oleh Ketua KPU kepada saya, yang saya terima hari Jumat yang lalu, ya. Saya bilang apa tadi? Oh salah, bukan KPU. Dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saya terima pada hari Jumat yang lalu, dan hari ini kita bahas. Inti dari surat Ketua KPK itu berkaitan dengan dana atau anggaran bantuan sosial pusat dan daerah, yang intinya perlu ditertibkan.


www.setneg.go.id



Â

Saya pikir, apa yang disampaikan KPK beserta rekomendasinya itu benar. Saya setuju dan mendukungnya. Oleh karena itulah, nanti akan saya sampaikan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk merespons rekomendasi dari KPK itu. Sekaligus karena ini musim kampanye, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden, kita harus memastikan bahwa penggunaan dana kampanye itu tertib, tidak ada penyimpangan dan kesalahan.

Â

Saudara-saudara,

Â

Dari tiga isu aktual ini maka berkaitan dengan pendanaan pemilu, perihal surat Ketua KPK sudah saya jelaskan, dan bagaimana nanti kita melihatnya yang intinya rekomendasinya bagus, dan mari kita laksanakan. Tentu saya akan keluarkan kebijakan, dan arahan lebih lanjut yang berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah, dan menyangkut keuangan bagi pejabat negara hingga tingkat bupati dan walikota. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nanti akan mempresentasikan di hadapan sidang ini, apa yang akan kita lakukan termasuk kebijakan dan regulasi tadi.

Â

Saudara pernah mendengar minggu lalu, misalnya ada kecurigaan bahwa saya sebagai Presiden menggunakan dana yang tidak dibenarkan, begitu ya. Saya sudah menjelaskan, Mensesneg sudah menjelaskan bahwa saya sebagai pejabat negara tunduk kepada aturan yang berlaku. Itu juga yang saya laksanakan pada tahun 2009 bersama Pak Jusuf Kalla waktu itu. Itu pula yang dilakukan pada Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada pemilu tahun 2004. Aturannya sama, kententuannya sama, dan saya mengindahkan aturan itu. Dan, karena diangkat mungkin juga penafsiran berbeda-beda saya mengambil inisiatif begini saja, yang jelas seperti presiden, wakil presiden siapa pun presiden dan wakil presidennya, bahkan ini berlaku secara internasional, wajib mendapatkan pengamanan, dan dibantu oleh perangkat melekat. Perangkat melekat, dan itu adalah tugas negara. Dalam rangkaian kampanye pemilu di luar itu tidak boleh menggunakan anggaran negara. Itu aturan yang berlaku dan itulah yang saya patuhi.


www.setneg.go.id



Â

Namun demikian, sekali lagi, saya meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit penggunaan dana kampanye saya, mana yang itu menjadi tugas atau kewajiban negara, dan mana itu yang bukan, yang bukan sepenuhnya akan kami gunakan dana kampanye, dan bukan dana atau anggaran negara. Ini contoh, saya sudah berbicara langsung dengan pimpinan BPK dan saya minta sungguh dilakukan audit itu supaya masyarakat mengetahui bahwa tidak ada penyimpangan apa pun dalam penggunaan anggaran negara itu.

Â

Saya berharap hal ini, melalui Mendagri, juga dilakukan kepada para pejabat negara, pejabat negara yang lain hingga tingkat bupati dan walikota. Pastikan semua mendapatkan audit. Para menteri, gubernur, bupati, dan walikota termasuk pejabat negara yang lain. Kita ingin transparansi dan akuntabilitas kita junjung tinggi, dan saya telah memberikan contoh, begitu, sehingga yang lain saya minta dilakukan.

Â

BPKP sebagai unsur pemerintah tentu juga mengemban tugas tetapi politiknya ini tinggi. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan kita mintakan untuk melakukan audit yang resmi. Ini masalah pendanaan pemilu atau penggunaan anggaran negara bagi para pejabat negara. Intinya yang tidak boleh, yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan aturan, tidak dilaksanakan, jangan dilanggar, gitu. Tidak menggunakan fasilitas negara, saya juga memberi contoh, selama rangkaian kampanye pemilu saya tidak menggunakan fasilitas yang biasanya saya gunakan sebagai presiden: apakah terminal di bandara, apakah instansi TNI POLRI, apa pun begitu, supaya tidak ada dugaan yang aneh-aneh, dan tidak ada conflict of interest. Ini tentu berlaku bagi semua.

Â

Yang kedua berkaitan dengan isu kecurangan pemilu. Saya sudah berkali-kali sebenarnya, ya, tapi sekali lagi, ya, pemilu belum dimulai sudah ada semacam vonis, kalau partai ini kalah pasti pemilunya curang. Saya kira mendahului kehendak Allah SWT. Pemilunya saja belum, kok sudah disimpulkan pasti curang. Pertanyaannya siapa yang curang, siapa? Kalau, saya ulangi lagi penjelasan saya, ada rezim pemilihan umum, KPU- nya itu di bawah bayang-bayang http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



presiden, atau pemerintah bahkan dikontrol, patut curiga, jangan-jangan tidak fair, curang. KPU dengan jajarannya, Bawaslu dengan jajarannya sekarang ini mandiri dan independen.

Â

Kemudian kalau pemerintah dianggap curang, pemerintah ini siapa? Di ruangan ini saja hampir semua partai politik ada. Di daerah, gubernur, bupati dan walikota semua partai politik ada. Jadi kalau ada isu kecurangan, siapa yang mau curang? Bagaimana curangnya? Mekanisme di TPS, di PPS dan seterusnya sebenarnya, sesungguhnya, cukup akuntabel dan transparan, meskipun kalau ada yang ingin punya niat ya bisa saja, tetapi sistem kita sendiri itu ada.

Â

Saya juga mendengar isu intimidasi dan paksaan dari sejumlah pejabat, utamanya di daerah, saya mendengarnya di daerah, untuk memaksa mencoblos partai ini menggunakan perangkat yang ada di pemerintahan daerah itu. IniÂ isu-isu yang muncul, kecemasan kalau pemilunya curang, bahkan sudah vonis kalau partai ini kalah berarti curang, kemudian isu pejabat daerah juga ada yang melakukan intimidasi dan paksaan.

Â

Menghadapi itu, mari karena kita tidak ingin ada kecurangan apa pun di negeri kita tercinta ini, mari kita pastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik. Siapa yang mendapat amanah undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kecurangan dan penyimpangan itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jajaran Bawaslu dan Polri kita harap sangat aktif untuk menjalankan tugasnya. Masyarakat pun, pers pun, bisa berkontribusi, untuk yang faktual, jangan fitnah.

Â

Saya berharap Mendagri bisa berkomunikasi dengan KPU beserta jajarannya, Bawaslu, Panwaslu, untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada semua pejabat negara. Begitu saja. termasuk bupati dan walikota. Dengarkan aduan rakyat, kalau memang ada pejabat di daerah yang melakukan intimidasi dan paksaan. Memanggil perangkat, coblos partai ini, misalnya. Lebih bagus begitu daripada kita belum belum sudah saling curiga, saling tidak percaya, pasti curang, pasti curang. Lebih bagus waktu http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



belum dimulai pemungutan suara ini, semua digelar, semua melaksanakan tugasnya dengan baik. Itulah cara yang cerdas, tanpa belum-belum harus kita saling bercuriga satu sama lain. Itu yang kedua.

Â

Sedangkan yang ketiga, adalah tentang keamanan dan ketertiban pemilu. Saya selalu mendapatkan update dari Kapolri tentang perkembangan situasi kampanye pemilu di seluruh Tanah Air. Sejauh ini berjalan normal dan wajar, bahwa suhu menghangat, kampanye yang disampaikan jurkam kadang-kadang panas, itu wajar. Di masa yang lalu juga begini. Di luar negeri juga begitu, bahkan di luar negeri disertai aksi-aksi kekerasan, dan korban jiwa sering tidak bisa dihindarkan. Alhamdulillah, rangkaian kampanye pemilu hingga hari ini berjalan secara tertib, lancar, dan aman. Saya berharap bisa dijaga. Yang menjaga bukan hanya Kapolri, dan aparat keamanan yang lain tetapi terlebih-lebih adalah para elit, para juru kampanye, para pimpinan partai politik untuk betul-betul menjaga situasi seperti ini.

Â

Kemudian saya mendapatkan informasi resmi, yakni bagian dari politik barangkali, ada sejumlah tokoh yang mengkhawatirkan keselamatan seseorang. Isunya macam-macam. Oleh karena itu, saya tidak mengambil enteng isu ini, lebih bagus negara memberikan proteksi, Kepolisian memberikan bantuan pengamanan langsung, pengamanan fisik kepada tokoh-tokoh seperti itu sehingga tidak ada lagi kecurigaan, jangan-jangan ada rencana A, rencana B. Dan, Kapolri sudah menjalankan tugas tugas saya untuk memberikan proteksi, pengamanan, penjagaan keselamatan. Politik itu keras, dan kadang-kadang jahat. Oleh karena itulah, negara memberikan perhatian yang penuh, dan manakala memang benar ada yang terancam keselamatannya, kita berikan bantuan penuh, kan begitu, apalagi ini musim pemilu.

Â

Saudara-saudara,

Â

Tiga hal itulah yang saya sampaikan sebagai pengantar yang juga menjadi isu politik http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



terkini. Yang jelas kami mendengar, kami mengikuti, tidak menganggap ringan informasi apa pun, tetapi marilah kita jernih berpikir bangsa ini untuk tidak mudah mendapatkan informasi yang tidak jelas, dan jauh dari logika, tetapi kami harus responsif, kami bertanggung jawab untuk menjaga segala sesuatunya berjalan dengan baik.

Â

Demikian pengantar saya, dan setelah ini langsung saya berikan kesempatan kepada Mendagri kemudian nanti Menteri Keuangan, berkaitan utamanya dengan pendanaan pemilu atau penggunaan anggaran bagi pejabat negara.

Â

Â

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI


www.setneg.go.id


Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, tanggal 1 April 2014 Selasa, 01 April 2014

Recommend Documents