PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Sri Praptianingsih Ahmad Fahim Kurniawan Abstrak Dalam suatu perkawinan antara suami dan istri, senantiasa memerlukan keturunan atau anak, sebab anak adalah sebagai penerus keturunannya, walaupun ada golongan manusia tertentu yang tidak mampu melahirkan anak sebagai keturunannya. Dalam keadaan yang demikian ini, kadang-kadang timbul pikiran untuk melakukan pengangkatan anak Menurut hukum adat, upacara adat yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkatannya disetiap daerah di Indonesia itu sangat berbeda-beda dan tanpa adanya Upacara Adat didalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak tersebut tidak syah. Hal ini mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat tersebut dianggap tidak syah sebagai anak angkat. Menurut KHI dalam pengangkatan anak memandang golongan atau keturunan tapi memandang dari segi agama. Maksudnya dalam pengangkatan anak tersebut harus seagama. Menurut hukum positif dalam pengangkatan anak diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam
Abstract In a marriage between husband and wife, always requires the descendants or children, because children are heirs to the offspring, although there are certain classes of human beings who are unable to bear children as offspring. In that case, the mind sometimes arise for adoption Under customary law, traditional ceremonies are performed in the execution of his appointment in every region in Indonesia is very different and without any Ceremony in the implementation of the adoption, the implementation of the adoptions were not valid. This has the legal effect of the position adopted child shall be deemed invalid as a foster child. According to KHI in the removal of the child or descendant view class but looking at in terms of religion. That is the removal of the child must coreligionists. According to the adoption of positive law regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 on the adoption and implementation of Law No. 23 of 2002 on child protection. Keywords: Adopted, Customary Law, Islamic Law Compilation
1.
demikian
PENDAHULUAN
ini,
kadang-kadang
timbul
pikiran untuk melakukan pengangkatan
1.1 Latar Belakang Dalam suatu perkawinan antara
anak, akibatnya anak yang di angkat itu
suami dan istri, senantiasa memerlukan
dapat dijadikan sebagai anggota keluarga
keturunan atau anak, sebab anak adalah
yang
sebagai penerus keturunannya, walaupun
tersebut.
ada golongan manusia tertentu yang tidak mampu
melahirkan
keturunannya.
Dalam
anak keadaan
melakukan
Sejak
pengangkatan
zaman
dahulu
anak
tentang
sebagai
pengangkatan anak ini sudah sering
yang
dilakukan dengan cara dan motivasi yang 48
berlainan,
sesuai
kekeluargaan
dengan
dengan
kepercayaan,
bahwa oleh karena mengangkat anak
masyarakat di Indonesia. Oleh karena
itu, kemudian akan mendapat anak
pengangkatan anak ini mempunyai akibat
sendiri.
maka
berlaku
3. Berhubung
dalam
hukum
yang
sistem
dalam
pelaksanaannya
4. Mungkin pula untuk mendapatkan
diperlukan suatu peraturan yang mengatur
bujang
khusus.
membantu pekerjan sehari-hari.
Di merdeka
dalam
suatu
seperti
Negara
Negara
di
rumah,
yang
yang
5. Tidak mempunyai keturunan
Republik
6. Tidak ada penerus keturunan
Indonesia, bukan berarti segala peraturan
dapat
7. Menurut adat perkawinan setempat.
khususnya dalam bidang hukum adat
Dalam perumusan pengertian istilah
menjadi hapus sama sekali, melainkan
yang dilakukan oleh para sarjana arti
dinyatakan masih berlaku selama belum
pengangkatan
ada
pengertian dan tujuan sendiri.
peraturan
yang
baru
untuk
manggantinya.
sering
mempunyai
Menurut hukum adat, wilayah yang
Pengangkatan anak menurut hukum adat
anak
dikenal
sebagai
usaha
dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan
mengambil anak bukan keturunannya
atau
sendiri dengan maksud untuk memelihara
Belanda,
dan memperlakukannya sebagai anak
adalah
sendiri.
masyarakat
gagasan seperti ini. Menurutnya daerah di
Indonesia lebih suka mengangkat anak
Nusantara menurut hukum adat bisa
dari kalangan keluarga sendiri, di mana
dibagi
tanpa melalui prosedur pengadilan.
berikut:
Pada
umumnya
lingkaran
adat.
Cornelis yang
Seorang
Van
pertama
menjadi
23
pakar
Vollenhoven mencanangkan
lingkungan
adat
Adapun alasan untuk melakukan pengangkatan anak disebabkan karena :
1. Aceh
1. Untuk
2. Gayo dan Batak
memperkuat
pertalian
kekeluargaan dengan orang tuanya
3. Suku Nias dan sekitarnya
yang di angkat.
4. Minangkabau
2. Kadang-kadang
oleh
sebab
belas
kasihan, jadi untuk menolong anak itu.
5. Mentawai 6. Sumatra Selatan 7. Enggano 49
8. Melayu
Pengangkatan anak di Jawa dan Madura
9. Kepulauan Bangka dan Belitung
pada umumnya di daerah lainnya yang
10. Kalimantan Dayak
sifat kekeluargaannya parental, kedudukan
11. Sangihe-Talaud
anak angkat
12. Gorontalo
pertalian keluarga antara anak yang di
13. Toraja
angkat dengan orang tua kandungnya
14. Sulawesi Selatan
sendiri.
15. Maluku Utara
itu tiadak
Anak angkat
memutuskan
itu masuk dalam
16. Maluku Kota Ambon
kehidupan atau rumah tangga atau somah
17. Maluku Tenggara
orang tua yang mengambil anak sebagai
18. Papua
anggota rumah tangga, akan tetapi sama
19. Nusa Tenggara
sekali tidak berkedudukan sebagai anak
20. Bali dan Lombok
kandung dengan fungsi untuk meneruskan
21. Jawa dan Madura
keturunan dari bapak angkatnya, dan
22. Mataram
dalam hal ini dikatakan ia berkewajiban
23. Jawa Barat Sunda.
lain dengan anak kandung.
Pengertian
istilah
pengangkatan
Pada
masyarakat
yang
sistim
anak disesuaikan dengan tata cara adat
kekeluargaannya Patrilineal, seperti di
masyarakat setempat yang terdapat di
Bali
Indonesia menurut sistim kekeluargaan
kedudukan
masing-masing,
memutuskan pertalian keluarga antara
untuk
itu
penulis
atau
anak
anak angkat pada masyarakat Patrilineal,
kandungnya sendiri. Anak angkat itu
Matrilneal dan Parental. Pada masyarakat
masuk dalam kehidupan atau rumah
yang sistim kekeluargaannya Parental,
tangga orang tua yang mengangkatnya ,
seperti di Jawa, Madura atau daerah
kedudukannya sebagai anak kandungnya
lainnya,
anak
sendiri dengan fungsi untuk meneruskan
sendiri-sendiri,
keturunan orang tua angkatnya, bukan
misalnya anak kukut atau anak pulung
mewaris harta peninggalan orang tua
(Sunda) anak pungut (Jakarta), mupu anak
angkatnya,
(Jawa
dilakukan dengan upacara "pemerasan"
mempunyai
istilah
Tengah),
anak
ngapek
(Jawa
Timur), dan tujuannya berlain-lain pula.
(pemutusan)
dan
dengan
betul-betul
yang
pengangkatan
angkat
itu
lainnya,
menjabarkan sedikit tentang pengertian
dalam
di
daerah-daerah
orang
pengangkatan
dengan
orang
tua
anak
tua 50
kandungnya dan ia sepenuhnya menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam Undang
anak dari orang tua yang mengangkatnya.
Undang
No.7
Tahun
1989
tentang
Pada masyarakat Matrilineal dalam
pengadilan agama yang saat ini dirubah
hal pengangkatan anak, jarang sekali
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
terjadi,
masyarakat
3 Tahun 2006 tentang perubahan. Undang
Matrilineal yang mengikuti garis ibu,
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
seperti di Minangkabau pada prinsipnya
pengadilan
tidak dikenal pengangkatan anak, karena
pengangkatan anak juga diatur dalam
masyarakatnya mayoritas beragam Islam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
dan di dalam hukum Islam hanya dapat
2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan
dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-
Anak,
ketentuan sebagai berikut:
Indonesia asli ketentuan yang mengatur
1. Tidak memutuskan hubungan darah
tentang
karena
pada
antara anak yang di angkat dengan
sebagai
angkat
tidak
orang
bagi
anak
orang
menurut
anak
berdasarkan
hukum adat dan hukum positif dalam pelaksanaannya sangat berbeda, hukum
angkatnya, melainkan tetap sebagai
adat yang diambil dalam penelitian ini
pewaris dari orang tua kandungnya,
yaitu adat Jawa, Bali dan Minangkabau,
demikian juag orang tua angkatnya
pengangkatan anak yang berdasarkan
tidak berkedudukan sebagai pewaris
hukum adat mempunyai status hukum
dari anak angkatnya.
yang berbeda antara daerah yang satu
angkat
dari
pengangkatan
Pengangkatan
berkedudukan
inilah
tua
3. Anak
pewaris
ketentuan
Pengaturan
hukum positif.
orang tua biologis dan keluarga. 2. Anak
agama.
boleh
dengan daerah yang lain, sedangkan
tua
pengangkatan anak berdasarkan hukum
angkatnya secara langsung, kecuali
positif mempunyai status hukum yang
sekedar sebagai tanda pengenal atau
mengikat dan hukum ini berlaku pada saat
alamat.
ini.
mempergunakan
tidak nama
orang
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak angkat. Pengangkatan
anak
khususnya
terhadap keluarga muslim penetapannya dapat
diperoleh
dipengadilan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam
bentuk penulisan
hukum yang berjudul "Pengangkatan
agama, 51
Anak Berdasarkan Hukum Adat dan
dengan
upacara
adat
besar
yang
Hukum Positif di Indonesia"
disaksikan oleh ketua adat dan hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja dan ada pula yang
2.1 RUMUSAN MASALAH Bedasarkan latar belakang di atas
cukup dengan adanya pengakuan dari
maka penulis menyusun permasalahan
orang tua angkat dan nampak dalam
sebagai berikut :
pergaulan rumah tangga sehari-hari.
1. Bagaimana
prosedur
pelaksanaan
pengangkatan anak menurut Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam dan
a.
Prosedur
pengangkatan
anak
menurut hukum adat Jawa.
Hukum Positif di Indonesia.
Menurut hukum adat Jawa yang sistem kekeluargaannya parental atau
II. KERANGKA TEORI
bilateral adalah masyarakat hukum yang
Prosedur Pengangkatan Anak
tidak mengenal clan. Clan ialah seseorang
Pengangkatan anak menurut hukum
yang
menghubungkan
dirinya
keatas
adat adalah suatu usaha mengambil anak
melalui satu garis penghubung saja yaitu
yang bukan keturunannya sendiri dengan
penghubung
maksud
penghubung laki-laki atau hanya penarik
untuk
memeliharanya
dan
secara
garis
Mengenai pengangkatan anak apabila
penghubung wanita). Pada masyarakat
ditinjau dari hukum adat adalah berbeda-
parental
beda di setiap daerah sesuai dengan sistem
menghubungkan dirinya keatas dengan
kekeluargaan yang berlaku pada daerah-
ayah dan ibu, kakek dan nenek dan
daerah tersebut, begitu pula mengenai tata
seterusnya,
cara pengangkatannya juga tidak sama,
sepasang suami
karena harus dilakukan menurut adat
sebagai orang-orang yang diakui sebagai
kebiasaan setempat. Dengan demikian
orang-orang yang menurunkan mereka.
anak tersebut diakui keabsahannya, baik
Pada masyarakat parental di Jawa harta
di dalam keluarga itu sendiri, maupun di
peninggalan
lingkungan masyarakat adat setempat.
kepemilikannya diantara para ahli waris.
berbagai
daerah
atau
melalui
(garis
memperlakukannya sebagai anak sendiri.
Di
penghubung
patrilineal
bilateral
keatas
sampai
garis
seseorang
kepada
istri yang dianggap
dibagi-bagi
hak
ada
Anak laki-laki dan. perempuan tidak
pengangkatan anak yang dilaksanakan
dibedakan dalam hal mewaris mereka 52
berhak mewaris harta bersama dan harta
tidak diterlantarkan, ditambah lagi bila
asal. Sedangkan anak angkat hanya berhak
yang mengangkat anak adalah suami istri
mewaris harta bersama atau harta gono-
maka harus ada persetujuan dari suami
gini dari orang tua angkatnya. Anak
istri untuk mengangkat anak bersama-
angkat
sama.
masih
peninggalan
berhak orang
mewaris harta
tua
kandungnya.
Proses pengangkatan anak berdasarkan
III. PEMBAHASAN 3.1 Prosedur pengangkatan anak di
hukum adat Jawa pada umumnya yang dilakukan
adalah
adanya
persetujuan
kedua belah pihak antara orang tua kandung
dengan
mengangkat
anak,
orang
tua
dengan
Indonesia a.
Prosedur
anak
menurut hukum adat Bali.
yang adanya
pengangkatan
Susunan keluarga yang bersifat patrilineal
adalah
suatu
masyarakat
persetujuan itu mereka pergi ke balai desa
Hukum Adat dimana seseorang baik laki-
untuk memeberitahukan maksud mereka,
laki atau perempuan menghubungkan
kepala desa membuat surat pernyataan
dirinya keatas melalui garis penghubung
penyerahan anak yang ditandatangani oleh
laki-laki. Pada masyarakat patrilineal yang
kedua belah pihak. Surat pernyataan itu
berhak mewaris harta peninggalan orang
turut ditandatangani oleh para saksi dan
tuanya yaitu anak kandung laki-laki dan
diketahui oleh kepala desa dan camat,
atau anak angkat laki-laki sedangkan anak
dihadapan kepala desa dan stafnya terjadi
perempuan bukan merupakan ahli waris
serah terima anak dari orang tua kandung
dari orang tuanya, hal ini disebabkan
kepada orang tua angkat, setelah serah
karena
terima diadakan selamatan mengundang
melangsungkan
tetangga-tetangga terdekat dari orang tua
kedalam keluarga suaminya, begitu juga
angkat dengan dibacakan doa selamatan
anak-anaknya dan perkawinan dilakukan
terlebih dahulu atas pengangkatan anak
perkawinan
tersebut. Syarat-syarat berupa pemberian
perkawinan seorang pria memberikan
tidak ada pada pengangkatan anak di
barang atau uang kepada pihak mempelai
Jawa, hanya saja didaerah tertentu ada
wanita.
seorang
perempuan
setelah
perkawinan
masuk
jujur.
Dimana
dalam
ketentuan tambahan yaitu orang tua
Mengenai tata cara pengangkatan
angkat haruslah cukup mampu untuk
anak pada masa patrilineal seperti di Bali,
menghidupi anak angkat tersebut supaya
mengangkat anak dari kalangan keluarga 53
di sebut dengan "nyentanayang", anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang
Pengumuman
kepada
warga
desa
(siar).
ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang
Oleh karena itu, di Bali perbuatan
disebut purusa, tetapi akhir-akhir ini dapat
mengangkat anak adalah perbuatan hukum
pula anak diambil dari luar clan itu,
melepaskan
bahkan di beberapa desa dapat pula
keluarganya dengan orang tuanya sendiri
diambil anak dari lingkungan keluarga
dan memasukkan anak itu ke dalam bapak
istri (pradana), dalam keluarga dengan
angkatnya,
selir-selir (gundik) maka apabila istri tidak
berkedudukan
mempunyai anak, biasanya anak-anak dari
untuk
selir-selir itu diangkat untuk dijadikan
angkatnya. Proses pengangkatan anak
anak-anak istrinya.
menurut hukum adat Bali pada prinsipnya
Prosedur pengangkatan anak di Bali
adalah mengangkat anak orang lain untuk
adalah sebagai berikut:
dijadikan
Orang yang ingin mengangkat anak itu
kandung dengan cara yang sah, oleh
lebih dahulu wajib membicarakan
karena itu orang yang pernah kawin tetapi
kehendaknya
tidak memperoleh keturunan maka dapat
dengan
keluarganya
anak
itu
sehingga sebagai
meneruskan
anak
dari
pertalian
anak
tersebut
anak
kandung
keturunan
sendiri
seperti
bapak
anak
secara matang.
mengangkat anak, bila suami yang hendak
Anak yang akan diangkat hubungan
mengangkat anak maka ia akan minta
kekeluargaan
dan
persetujuan istrinya terlebih dahulu dan
dengan keluarganya secara adat harus
demikian pula sebaliknya si istri yang
diputuskan,
jalan
hendak mengangkat anak haruslah dengan
membakar benang (hubungan anak
persetujuan suaminya. Menurut hukum
dengan
dan
adat Bali pengangkatan anak tidak boleh
membayar menurut adat seribu kepeng
diwakilkan tidak ada batas umur tertentu
disertai
pakaian
disertai
yang dapat diangkat anak, baik yang baru
wanita
lengkap
(hubungan
dengan
yaitu
ibunya
dengan
keluarganya
putus)
pakaian anak
lahir maupun seorang yang sudah dewasa,
dengan ibu menjadi putus).
pokoknya anak angkat itu tidak boleh
Anak kemudian dimasukkan dalam
lebih tua dari orang tua angkatnya.
hubungan kekeluargaan dari keluarga
Pengangkatan anak dilakukan dengan
yang
upacara dihadapan seorang pemangku
diperas.
mengangkatnya,
istilahnya
adat atau pendeta dengan saksi-saksi 54
perangkat
desa
yang
bersangkutan,
kuputusan itu di sahkan oleh Bupati, bila
kesamaan derajat atau golongan antara si
pada pengumuman pertama oleh para juru
anak dengan orang tua angkat adalah
desa adat terdapat pihak yang menaruh
merupakan suatu syarat. Di daerah Bali
keberatan
dikenal
seperti
pengangkatan sebelum ada penyelesaian
Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudera,
dari pihak yang keberatan, kalau perlu
Golongan si anak angkat harus sama
dilakukan secara musyawarah di muka
dengan golongan orang tua angkatnya,
camat,
setelah ada persetujuan dari kedua belah
menyarankan melanjutkan ke pengadilan.
pihak yaitu pihak yang mengangkat
Pengumumman oleh para juru desa adat
dengan pihak keluarga orang tua kandung,
itu cukup berupa pemberitahukan bahwa
para juru desa mengumumkan lebih
akan ada pengangkatan anak, karena
dahulu
pengangkatan
mereka telah menjajaki terlebih dahulu
anak, gunanya untuk memberi kesempatan
keadaan dari pada mereka yang hendak
kepada
mengangkat anak dan tentang siapa yang
golongan-golongan
tentang
orang
adanya
sedesa
menyatakan
maka
bila
tidak
gagal
dapat
dapat
itu maka setelah dua minggu atau lebih
pengangkatan anak sebagai mana ialah
menurut adat setempat upacara pemerasan
anak angkat hendaklah dari hubungan
dapat di lakukan oleh seoarang balian atau
darah terdekat, maksudnya msasyarakat
pendeta di bidang keagamaan dengan
Bali dalam pengangkatan anak harus
disaksikan oleh para juru desa. Upacara
mengutamakan mengangkat anak dari
itu juga di hadiri juga oleh ibu bapak
kalangan saudara atau familinya terlebih
kandung, ibu bapak angkat dan kepala
dahulu.
suku. Pengangkatan anak itu disampaikan
Denpasar tanggal 21 Juni tahun 1967
kepada Kepala Desa dalam bentuk surat
berbunyi: pengangkatan seorang anak
yang kemudian diteruskan kepada camat.
menurut hukum adat Bali dianggap sah,
Camat
apabila disiarkan di banjar, setelah itu
pengumuman
lagi
anak.
camat
keberatannya, bila tidak ada pernyataan
membuat
diangkat
dilakukan
Putusan
Syarat
Pengadilan
Negeri
mengenai pengangkatan anak tersebut dan
barulah
setelah tiga bulan berlaku tidak ada
"pemerasan"
keberatan yang di ajukan, maka camat
disaksikan oleh pejabat-pejabat adat.
yang
akan
mengesahkannya
dilangsungkan
kedua
secara
adat
upacara dengan
dengan
mengeluarkan surat keputusan, dapat pula 55
b.
Prosedur
pengangkatan
anak
anak bukan ahli waris dari ayahnya, tetapi
menurut adat Minangkabau. Pada
masyarakat
diwariskan kepada anak-anaknya karena
Matrilineal
dalam hal pengangkatan anak, jarang
berhak mewarisi dari harta kekayaan ibunya atau keluarga ibunya.
sekali terjadi, karena pada masyarakat Matrilineal yang mengikuti garis ibu,
3.1.2. Menurut
Kompilasi
Hukum
seperti di Minagkabau pada prinsipnya
Islam
tidak dikenal pengangkatan anak, karena
Salah satu tujuan pengangkatan
masyarakat mayoritasnya beragama Islam
anak adalah untuk menyalurkan rasa cinta
dan di dalam hukum Islam hanya dapat
dan kasih sayang yang ada pada dirinya.
dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-
Adopsi
ketenuan sebagai berikut:
ditekankan
kepada
segi
a. Tidak memutuskan hubungan darah
pemberian
nafkah,
pendidikan,
atau
pengangkatan
anak
kencintaan, dan
antara anak yang diangkat dengan
memenuhi segala kebutuhannya. Di lihat
orang tua biologis dan keluarga.
dari segi keadilan sosial, pengangkatan
b. Anak sebagai
angkat
tidak
pewaris
berkedudukan
dari
orang
tua
anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan
angkatnya, melainkan tetap sebagai
memberikan
pewaris dari orang tua kandungnya,
mewasiatkan
demikian juga orang tua angkatnya
peninggalannya kepada anak angkatnya
tidak berkedudukan sebagai pewaris
untuk
dari anak angkat.
depan,
c. Anak
angkat
mempergunakan
tidak nama
orang
boleh
hak
sebagian
menutupi sehingga
pendidikan
kepadanya
dan
dari
kebutuhannya tidak
untuk harta
dihari
terhalang
penghidupannya,
tua
perbuatan seperti ini adalah merupakan
angkatnya secara langsung, kecuali
pancaran kecintaan kepada Allah SWT,
sekedar sebagai tanda pengenal atau
sebagai satu misi Islam yang sangat utama
alamat.
dalam menegakkan keadilan sosial. Di
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak angkatnya.
lihat dari budiperkerti dan sosial, orang yang
melakukan
adopsi
berarti
ia
Sehingga di dalam masyarakat
melakukan perbuatan yang sangat baik
Matrilineal seperti di Minangkabau, harta
dan tidak bertentangan dengan ajaran
kekayaan yang diperoleh suami tidak
Islam. Hal ini relevan bagi orang yang 56
mengambil
anak
yang
bertujuan
b. Perludiadakannya
pengaturan
memelihara secara baik-baik dan penuh
perundang-undangan
kasih sayang.
pengangkatan anak, yang memadai.
Menurut beberapa
Hasballah Thaib ada
alasan
melakukan
seseorang
pengangkatan
untuk anak
diantaranya:
tentang
c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah lain. d. Pengangkatan
anak
jangan
a. Untuk menghilangkan rasa kesunyian
memutuskan hubungan antara anak
diri atau kehidupan keluarga dalam
yang diangkat dengan orang tua
suatu rumah tangga yang telah terbina
kandungnya.
bertahun-tahun
tanpa
kehadiran
seorang anak.
e. Hubungan
kekayaan/kehartabendaan
anak yang di angkat dengan orang tua
b. Untuk melanjutkan garis keturunan.
yang mengangkat dianjurkan agar
c. Karena niat baik untuk memelaihara
dalam hubungan hibah atau wasiat.
dan
mendidik
terlantar,
anak-anak
menderita,
miskin
yang dan
sebagainya.
f. Pengangkatan anak dalam
hukum
yang terdapat
tidak
bertentangan
dengan Hukum Islam.
d. Untuk mencapai dan tempat tercapai bergantung dihari tua kelak. Pengkajian dalam Hukum Islam pada pembinaan Hukum Nasional dalam
g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat. h. Tidak
dapat
dibenarkannya
seminar pengkajian Hukum 1980/1981 di
pengangkatan anak oleh orang yang
Jakarta yang mengusulkan pokok-pokok
agamanya berlainan.
pikiran
sebagai
bahan
penyusunan
Selanjutnya pendapat Majelis Ulama
rancangan Undang-Undang tentang anak
yang di tuangkan dalam Surat Nomer U-
angkat dipandang dari Hukum Islam.
335/MUI/VI/82 tanggal 18 sa'ban 1402
Pokok pikiran tersebut antara lain:
H/10 juni 1982, dinyatakan, adopsi yang
a. Hukum islam tidak melarang adanya
tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan
lembaga Adopsi, bahkan membenar-
yang sifatnya untuk kepentingan anak
kan dan menganjurkan demi kesejah-
angkat
teraan anak dan kebahagian orang tua.
menurut hukum islam.
dimaksud
adalah
boleh
saja
57
Menurut
pasal
171
huruf
h
Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat
1. Foto
copy
Kutipan
Akta
Nikah
Pemohon.
adalah anak yang dalam pemeliharaan
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon.
untuk hidupnya sehari - hari, biaya
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
pendidikan
dan
sebagainya
beralih
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak bagi yang beragama islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang bergama islam, dan pengangkatan anak diperlukan adanya
persetujuan
dari
orang
tua
Pemohon. 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung. 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk saksi. 6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran calon anak angkat. 7. Foto
copy
asal,wali atau badan yang menguasai anak
penyerahan
yang akan diangkat dengan calon orang
kandung.
tua angkatnya. Prosedur
Surat anak
Pengangkatan pengangkatan
anak
Keterangan
dari orang
anak
yang
tua
tidak
diketahui asal usul orang tua kandung dari
menurut KHI dilaksanakan di Pengadilan
calon anak angkat syaratnya yaitu:
Agama. Di antara pengangkatan anak
1. Foto copy surat keterangan kelahiran
melalui lembaga Pengadilan adalah untuk
anak yang dikeluarkan oleh Rumah
memperoleh kepastian hukum, keadilan
Bersalin
atau
surat
hukum,
kelahiran
yang
dikeluarkan
legalitas
hukum,
dokumen
keterangan oleh
hukum. Dokumen hukum telah terjadinya
Yayasan Panti Asuhan tempat asal si
pengangkatan secara legal sangat penting
anak.
dalam hukum keluarga, karena dari akibat hukum
pengangkatan
anak
akan
berdampak jauh kedapan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.
tua
2. Foto copy Kartu Keluarga atau Akta Perkawinan pemohon. 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon. 4. Foto
copy
surat
keterangan
penyerahan anak yang dikeluarkan
Pengangkatan anak terhadap orang
oleh Rumah Bersalin atau Yayasan
yang
Panti Asuhan dengan disaksikan oleh
telah
berkeluarga
harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh 58
Kepala Kelurahan atau Camat tempat
g. Tidak atau belum mempunyai anak
tinggal orang tua yang mengangkat
atau hanya memiliki satu orang anak
anak.
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial i.
3.1.3. Menurut Hukum Positif Pengangkatan anak yang sah oleh hukum ialah dengan memenuhi prosedur
Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak
j.
Membuat pernyataan tertulis bahwa
menurut peraturan perundang - undangan.
pengangkatan
Pengangkatan
kepentingan
anak
yang
dilakukan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007
Tentang
Pelaksanaan
adalah
demi
terbaik
bagi
anak,
kesejahteraan dan perlindungan anak k. Adanya laporan sosial dari pekerja
Pengangkatan Anak. Diantaranya ada beberapa kata gori orang tua angkat yaitu
anak
sosial setempat l.
Telah mengasuh calon anak angkat
suami dan istri Warga Negara Indonesia
paling singkat 6 bulan, sejak ijin
dan suami Warga Negara Indonesia dan
pengasuhan diberikan
istri Warga Negara Asing.
m. Memperoleh ijin Menteri dan atau
Adapun syarat-syarat calon orang tua angkat pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor
54
Tahun
2007
Tentang
kepala instansi sosial. Syarat bagi calon anak angkat yakni dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah
Pelaksanaan pengangkatan Anak :
Nomor
a. Sehat jasmani dan rohani
Pelaksanaan Pengangkatan Anak:
b. Orang tua angkat berumur paling
a. Belum berusia 18 tahun
rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
Tahun
b. Merupakan
anak
2007
Tentang
terlantar
atau
diterlantarkan
c. Beragama sama dengan calon anak angkat
c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum
54
karena
melakukan
tindak
kejahatan e. Bersetatus menikah paling lama 5 tahun f. Tidak merupakan pasangan sejenis
d. Memerlukan perlindungan khusus. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6/83 yang mengatur tentang
cara
mengadopsi
anak
menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan 59
pemohon pengesahan atau pengangkatan
pengangkatannya disetiap daerah di
kepada Pengadilan Negeri ditempat anak
Indonesia itu sangat berbeda-beda dan
yang akan diangkat itu berada.
tanpa adanya Upacara Adat didalam
Menurut pasal 20 ayat (1) dan ayat
pelaksanaan pengangkatan anak, maka
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54
pelaksanaan
Taahun
tersebut
2007
Tentang
Pelaksanaan
pengangkatan
tidak
syah.
anak
Hal
ini
Pengangkatan Anak yang berbunyi ayat
mempunyai akibat hukum terhadap
(1) "permohonan pengangkatan anak yang
kedudukan
telah memenuhi persyaratan diajukan
dianggap tidak syah sebagai anak
kepengadilan
angkat.
untuk
mendapatkan
penetapan pengadilan", ayat (2) berbunyi "pengadilan
menyampaikan
salinan
anak
angkat
tersebut
2. Menurut KHI dalam pengangkatan anak
memandang
golongan
atau
pengangkatan anak ke instansi terkait".
keturunan tapi memandang dari segi
Bentuk permohonan itu bisa secara lisan
agama.
atau
pengangkatan anak tersebut harus
tertulis,
panitera.
dan
diajukan
Permohonan
kepada dan
seagama.
ditandatangani oleh pemohon sendiri atau
3. Menurut
kuasanya,
dengan
diajukan
dibubuhi
materai
Maksudnya
hukum
pengangkatan
anak
dalam
positif diatur
dalam dalam
secukupnya dan dialamatkan kepada ketua
peraturan pemerintah Nomor 54 tahun
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
2007
meliputi tempat tinggal atau domisili anak
pengangkatan
yang akan diangkat. Oleh karena itu
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
dalam
perlindungan anak.
hal
calon
orang
tua
angkat
tentang anak
pelaksanaan dan
Undang-
didampingi oleh kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau calon orang tua angkat
tetap
harus
hadir
dalam
pemeriksaaan dipersidangan di Pengadilan Negeri. IV. PENUTUP 4.1 Kesimpulan 1. Menurut hukum adat, upacara adat yang dilakukan dalam pelaksanaan 60
DAFTAR PUSTAKA Ali
Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum pembuktian, Rineka, Jakarta.
B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Pengangkatan Jakarta, 1983 B. Ter Haar, Asas-asas dan susunan hukum Adat, Terjemahan oleh K. ng. Soebakti Poesponot, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985. Budiarto. 1991, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Melton Putra. Jakarta. Hilmar Hadi Kusumah, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung . 1983. Imam Sudiat, Hukum Adat, Liberti, Jogjakarta, 1999. Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Bina Aksara. Jakarta , 1985. Soepomo, Bab-Bab tentang hukum Adat, Pradnya Paramita, jakarta, 2007. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1967. Tjiptosudibbio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramit, Jakarta, 2005.
61
