PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Jl. Wulele No. 8 (Samping asrama Haji) Telp. +62 (0401) 3194475 Fax +62 (0401) 3196322
http://www.pta-kendari.go.id
[email protected]
KENDARI 93117 KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PERMINTAAN ANGGARAN TAMBAHAN OUTPUT KEGIATAN TAHUN 2016 Kementerian Negara/Lembaga
: (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I
: (005.01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Program
: (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Unit Eselon II/Satker
: (576253) Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Kegiatan
: (005.01.02.1071) Pengadaan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Kegiatan
: (005.01.02.1071.996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
: (005.01.02.1071.996.051) Pengolah Data dan Komunikasi
Volume
: 11 Unit
Detil Kegiatan
: Pengadaan System Network Storage dan Scanner sebagai sarana Bank Data Perkara pada wilyah PTA Kendari
1. Latar Belakang a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 tahun Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E-Government. 7) Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2015
tentang
Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019
Rencana
8) SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I Administrasi perencanaan, pola kelembagaan peradilan, administrsi kepegawaian peradilan, administrasi tat persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rumah dinas, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan di bawah mahkamah agung RI dan Administrasi Perbendaharaan 9)
SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan aturan perubahannya tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan;
10) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Publik dilingkungan Mahkamah Agung 11) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Surat daran Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali 12) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Prosedur pelayanan informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya 13) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. 14) Keputusan
Menteri
Komunikasi
dan
Informasi
Nomor
56/KEP/M.KOMINFO/ 12/2003 tentang panduan manajemen sistem dokumen elektronik 15) Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
150/PMK.06/2014
tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 18) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 19) Surat Edaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 22.a/BUA/KU.00/01/2014 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Barang tahun 2013; 20) PMK Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan
Rencana
Kerja
Dan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
b. Gambaran Umum Singkat Untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang hukum, maka pada tahun 2003, Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan penyusunan beberapa cetak biru (Blue Print) untuk mengawali Program Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya. Cetak biru tersebut merupakan pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya
(Capacity Building), perbaikan sistem
Renumerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Perbaikan tatakerja telah dimulai dengan memperbaharui struktur organisasi Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, kemudian di tinjaklanjuti dengan disyahkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/018/SK/III/2006
tentang
organisasi
dan
tatakerja
Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. KMA/SEK/07/SK/III/2006
tentang
organisasi
dan
tatakerja
Sekretariat
Mahkamah Agung RI. Dan pembaharuan terakhir Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Peningkatan kinerja
di lingkungan Mahkamah Agung RI dilakukan
dengan percepatan perbaikan tata kerja yang didukung dengan Teknologi Informasi. Efesiensi dan efektifitas kerja dapat dicapai dengan pemamfaatan Teknologi Informasi tersebut. Dilingkungan Mahkamah Agung RI telah menerapkan aplikasi Teknologi Informasi baik di unit kepaniteraan maupun kesekretariatan, dengan berbagai aplikasi online seperti: -
Pengajuan perkara banding, kasasi dan PK serta pubikasi putusan melalui Direktori Putusan online;
-
Manajemen data kepegawaian / usulan mutasi kepegawaian melalui Aplikasi SIKEP (Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian) Online;
-
Pengajuan remunerasi, sistem pelaporan keuangan dan aset negara (BMN)melalui Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) online;
-
Pengajuan Usulan dan Revisi RKAKL/DIPA melalui aplikasi RKAKL online;
-
Manajemen Perkara Pengadilan Agama dan perkara Pengadilan Tingkat banding melalui Aplikasi SIPP
-
;
Penyampaian informasi untuk publik sesuai ketentuan yang berlaku melalui portal website pengadilan masing-masing
-
Monitoring dan evaluasi kinerja melalui penelusuran berkas dokumen elektronik yang disampaikan oleh unit kerja ke pengadilan / unit kerja
atasannya. Penggunaan teknologi informasi dilingkungan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan dibawahnya adalah syarat mutlak perbaikan tata kerja baik unit kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dokumen elektronik (E-Doc) adalah data / informasi yang merupakan kontent utama dari sistem informasi yang dibangun diaplikasikan dilingkungan Mahkamah Agung RI.
Penggunaan E-Doc sebagai berkas softcopy/file
(papperless) sebagai pengganti berkas cetak (hardcopy) yang lebih cepat metode penyampaiannya, lebih tahan penyimpanannya dan lebih mudah penelusuran dan pengarsipannya. Dokumen elektronik tersebut merupakan hasil pemindaian (scanning) dari dokumen asli / otentik berupa putusan, laporan-laporan, persuratan maupun dokumen lainnya. PTA Kendari sebagai Pengadilan Tingkat Banding Se-wilayah Sulawesi Tenggara, berperan mengontrol dan membina Pengadilan Agama Tingkat Pertama Se-wilayah Sulawesi Tenggara, berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas dan efisiensi hasil output dari Pengadilan Tingkat pertama. Sebagai upaya Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk melakukan kontrol dan evaluasi pada proses dan dokumen perkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, agar dapat meningkatkan kualitas dari setiap dokumen perkara dan efisiensi waktu pada saat melakukan proses tersebut Pengimplementasian peran Kontrol dan Pembinaan melalui fungsi EDoc dan sistem Teknologi Informasi diatas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pemindaian dokumen dengan hasil pemindaian yang baik diperlukan peralatan scanner yang memenuhi standar spesifikasi pemindaian dokumen elektronik
sebagaimana ketentuan yang
berlaku (Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informasi Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/ 12/2003), sehingga informasi yang termuat dalam E-Doc sama dengan informasi pada dokumen aslinya. Dan untuk penyimpanan dokumen elektronik perkara secara terpusat di Pengadilan Tinggi Agama Kendari, diperlukan System Network Storage sebagai penyimpanan data dari Pengadilan Tingkat Pertama. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk melaksanakan fungsi kontrol dan pembinaan, Data yang tersimpan pada System Network Storage kemudian dievaluasi, dan hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan untuk perbaikan, pembuatan kebijakan, dan pembinaan. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari membutuhkan System Network Storage dan Pengadilan Agama diwilayah hukumnya belum memiliki peralatan
scanner
yang
memadai/memenuhi
standar.
Sementara
penyampaian berkas secara elektronik (E-Doc) ini adalah mutlak diperlukan
dalam penyelesaian tugas pokok dan penyampaian informasi untuk publik. Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung RI dan memungkinnya dialokasikan dalam DIPA maka untuk tahun anggaran 2016, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengusulkan alokasi anggaran untuk Pengadaan System Network Storage dan Scanner dalam output Kegiatan Teknologi Informasi. 1. Kegiatan Yang Dilaksanakan a. Uraian Kegiatan Pengadaan Sistem Network Storage dan Scanner dilakukan melalui Pengadaan
Langsung
dengan
tahap
Perencanaan,
pelaksanaan
pengadaan Peralatan Pengolah data hingga pemeliharaan purna jual b. Batasan Kegiatan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan Sistem Network Storage dan Scanner beserta komponen pendukungnya. 2. Maksud dan Tujuan (why) a. Maksud Kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam rangka meningkatkan citra lembaga peradilan yang berwibawa, terpenuhinya alat pengolah data yang memadai. b. Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas dokumen proses perkara dari awal sampai selesai, kualitas waktu yang digunakan untuk memproses dokumen tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat dievaluasi untuk menjadi bahan perbaikan, bahan kebijakan, dan bahan pembinaan di wilayah PTA Kendari. 3. Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluaran yaitu dapat terpenuhinya Penyimpanan data
(bank
data) bagi softcopy dokumen perkara sewilayah PTA Kendari. b. Keluaran yang diharapkan adalah dapat mewujudkan peradilan yang modern dan dapat memberikan pelayananyang maksimal bagi para pencari keadilan. 4. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari
5. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dilokasi dan menjadi tanggung jawab:
Kepala Bagian Umum dan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Pejabat Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Rekanan/ Toko
Pengawas internal
6. Penerima Manfaat Output kegiatan ini memberi mamfaat yang besar baik di lingkungan internal lembaga Mahkamah Agung maupun eksternal lembaga yaitu : Mamfaat bagi internal lembaga: -
Memberikan dukungan secara teknis operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat terwujud dengan baik, efesien, cepat dan akuntabel.
-
Meningkatkan kinerja aparatur lembaga peradilan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standar .
-
Meningkatkan citra dan wibawa lembaga, dengan tersedianya dan tetap terpeliharanya sarana dan prasarana aset Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI.
Mamfaat bagi eksternal lembaga -
Bagi masyarakat pencari keadilan akan memperoleh pelayanan yang prima dengan tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana dan kemudahan akses dan interaksi dengan aparat lembaga peradilan;
-
Bagi pelaku ekonomi penyedia barang dan dan jasa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terlaksananya pengadaan perangkat pengolah data selain itu akan menyerap penggunaan komponen produksi lokal / dalam negeri (TKDN).
7. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) a. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung b. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana fisik dalam hal ini Pekerjaan pengadaan alat pengolah data dilakukan melalui beberapan tahapan sebagai berikut :
persiapan
Perencanaan internal
Pelaksanaan Pekerjaan, yang meliputi proses penunjukan pemenang / pelaksana
Pengawasan internal
Pengendalian
Pemeliharaan
Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan dan inventarisasi asset ke dalam Sistem Aplikasi barang milik Negara
Pelaporan
8. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari Jl. Wulele No. 8 Kendari 9. Jadwal Kegiatan Tabel Rencana Realisasi Kegiatan No
Komponen
Tahun 2015 Jan
1
Peb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agst
Sept
Okt
Nop
Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi
Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai bulan Juli s/d September 2016.
10. Biaya Biaya yang diperlukan untuk mencapai output kegiatan ini sebesar Rp. 140.713.000,- ( Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah). Rincian biaya lebih detil masing-masing komponen kegiatan dituangkan dalam RAB (rincian Anggaran Belanja) yang tidak terpisahkan dari data pendukung usulan kegiatan ini
Kendari, 9 Februari 2016 Kabag Umum dan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Hj. Kudesia, S.H NIP. 197112151999032002
Des
