n^
Dalam tanda kurung
( ) cantumkan
nama penterjemah yang ditulis dengan
huruf normal bukan dengan Small Caps diikuti keterangan penerj yang merupakan singkatan dari penerjemah atau ketelangan trans singkatan dari translator lalu beri tanda ., Bagian akhir keterangan dalam tanda kurung berisi informasi tentang edisi,
penerbit dan tahun terbit yang masing-masing dipisahkan dengan tanda koma.
Contoh: YosrKtryr NoDA, IN-rRoDUcTroN To JAPANESE l-4,w 79_g0 (Anthony H. Angelo trans., University of Tokyo Press, 1976).
ScHoLrEN, Srnurrun Bandung,2005).
PAUL
Irvu
HuKUM 23 (8. Arief Sidharta, penerj., Alumni,
& PHILIP SELZNICK, HUKUM REsPoNsIF PILIHAN DI MASA TRANSISI 28 (Rafael Edy Bosco penerj., HuMa, 2003). PHILIPPE NoNET
A.6. Pustaka Berupa Kumpulan Karangan. A.6.
l. Kumpulan Karangan dan Sumber
Sitasi Ditulis Oleh pengarang
Yang Berbeda.
Bila sumber sitasi terdapat dalam sebuah kumpulan karangan yang dikompilasi oleh orang yang berbeda, perharikan cara penulisannya sebagai berikut. Format Dasar:
Nama Pengarang, /udul Pustaka, dalatn nomor volurne (biJa ada) Juour KuupuraN KanetceN halaman/bab (Nama Editor atau penerjemah bila ada diikuri keterangan ed. atau eds., atau trans., Edisi, penerbit, Tahun). Keterangan: 1. Nama pengarang
ditulis tidak dengan huruf Small Caps. 2. Judul pustaka yang dirujul/disitasi dit'lis dengan huruf miring diikuti tanda koma lalu rulis kata dalan (atau r,' bila sumber sitasi dinrlis dalam bahasa asing). 3. Nomor volume (bila ada) dan judul kumpulan karangan di mana sumber sitasi berada dir.lis dengan huruf Smail caps lalu beri jarak dan kemudian cantumkan halaman /bab di mana pustata yang menjadi sumber sitasi terletak dalam kumpuian karangan itu, misal:
25
78 artinya pustaka iru terletak dari halaman 60 hingga 78 sedangkan bagian yang disitasi terdapat pada halaman 67' . DJam tanda kurung ( ) cantumkan Nama Editor atau Penerjemah yang tidak ditulis dengan huruf Small Caps disertai singkatan ed atau eds atau penerj dan keterangan tentang edisi, penerbit, dan tahun terbit' 67
, 60
-
Contoh: Gary Goodpaste r, Tiniauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam 2 SERI DASAR(Felix O Soebagjo & DASAR HuKttM EKoNoMI: ARBITRASE Dl INDoNESIA 10, 1-18 Erman Rajagukguk eds., Ghalia Indonesia, Jakana, 1995)' R.Quick,Calcu]ationofSubsidy,dalarzrSusstolusANDINTERNATIoNALTRADE:A EURoPEANI.AWYERS'PERSPECTVE98,83_116(JacquesH.J.Bourgeoised.,Kluwer Law and Taxation Pbulishers, Deventer, The Netherlands, 1991)'
A.6.2. Ku-mpulan Kamngan dan Sumber Sitasi Ditulis OIeh Pengarang Yang Sarna.
Bila sumber sitasi terdapat dalam sebuah kumpulan karangan dengan pengarang yang sama, maka format penulisan sama sePerti di atas' namun nama Pengarang ditulis dengan huruf Small CaPs. Contoh: DIANA TIETTENS MEYERs, The Family Romance:
A Fin-de-Siecle Tragedy' in
FEMTNIsTSocIALTHoUGHT:AREADER445,44O-460(ed',Routledge'London' 1997).
Hururr'l oaN E.K.M. MAsINAMBouw, Hukum dan Kemajemukan Budaya' dalam KEMAIEMUKANBUDAYAT,I-14(ed.,YayasanOborlndonesia'lakarta'2003)'
Penutup A.7. Pustaka Berupa Kata Sambutan, Kata Pengantar, Pendahuluan' dan Dalam Sebuah Buku. pengantar' Apabila sumber rujukan/sitasi yang berupa kata sarnbutan' kata yang pendahuluan atauPun Penutup dari sebuah pustaka/buku dengan pengarang berbeda, maka lakukan dengan format berikut ini' Format Dasar:
26
Nama Pengarang dari surnber yang dtsitasi, /udul Sumber yang Disitasi diikuti keterang:rn tentang JUDUL PUSTAXA,/BLKU TEMPAT SUMBER STTASI TERSEBUT lalu halaman (Nama Pengarang / Editor / penerjemah pustaka tempat sumber sitasi terletak diikuti keterangan ed., atau eds., atau penerj., atau trans., Edisi, Penerbit, Tahun). Keteransan:
l.
Nama pengarang dirulis dengan huruf normal, bukan dengan huruf Small Caps.
2. Judul sumber yang disitasi ditulis dengan huruf miring. 3. fudul pustaka tempat sumber sitasi terletak ditulis dengan huruf
Small
Caps.
Contoh: Satjipto Rahardjo, Pengantar pada Hurulr RxspoNsrF prLrHAN Dr MAsA TRANsrsr vii, vi - viii (Rafael Edy Bosco penerj., HuMa, Jakarta 2003).
Normin
S. Pakpahan, Kata Pengantar
ARBITRASE DI INDoNESTA
pada2 Stnt DAsAR-DASAR HuKUM EKoNoMr: vii (Felix O Soebagjo & Erman Rajagukguk eds., Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1995).
A.8. Pustaka Berupa Hasil Simposium, Seminar, Penataran, dan Pertemuan Il miah Sejenisnya. Pustaka yang menjadi sumber sitasi dapat berupa hasil suatu pertemuan ilmiah, misalnya simpulan sebuah simposium; suatu makalah atau esai akademik yang dibahas dalam sebuah seminar; atau bahkan seluruh pustaka atau bahan temrlis dari sebuah penemuan ilrniah sebagai satu kesatuan utuh.
Apabila hasil pertemuan ilmiah ataupun esai akademik yang dibahas pada pertemuan ilmiah itu kemudian diterbitkan dalam jumal, maka format penulisan sitasinya mengikuti pola penulisan sitasi jurnal, lihat Bagian B.5. Apabila sebaliknya yang terjadi, maka pustaka rersebur masuk ke dalam kelornpok tidak dipublikasi dengan format penulisan sitasi lihat Bagian C.
27
BAGIAN B: PENI]LISAN SITASI T,JNTUK PE}JERsITAN BERKAU.
Berilut ini pedoman menulis sitasi (menyitat) untul pustaka yang berupa artikel, komentar atau tinjauan buku (book reuiew) yang dimuat dalam penerbitan berkala seperti jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, atau penerbitan berkala lain yang sejenis. Pengertian berkala atau periodik ini merujul pada frekuensi penerbitan yaitu harian, mingguan, bulanan, semesteran, tri*'ulanan, ataupun tahun.rn.
Perlu diketahui terlebih dahulu sistem penomoran halaman (oumal pagination) dalam sebuah jumal ilmiah umumnya adalah sebagai berikut: o Jurnal ilmiah lazimnya diterbitkan dan ditata dengan menggunakan standar berupa Vol"-e yang biasanya diul
o
Penomoran halaman jurnal yang dimulai pada setiap nomor isu disebut paginated by issue, sebaliknya bila penomoran halaman dimulai untuk setiap volume maka disebut pagun ated by volume.
.
Penomoran halaman yang dimulai pada setiap nomor isu ataupun pada setiap volume, dapat dilakukan secara berurutan (consecutively paginated jounal) ataupun tidak berurutan (non-consecutively paginated journal). Apabila penomoran halaman setiap isu selalu berkelanjutan, artinya halaman pertama dari setiap nomor merupakan kelanjutan nomor halaman dari halaman terakhir nomor isu sebelumnya, maka junal semacam ini disebut (consecutively paginated journal). Sebaliknya, bila penomoran halaman untuk setiap nomor isu selalu dimulai dengan angka l, maka jurnal semacam ini digolongkan sebagai (non-consecutively paginated
jownal).
r
Sistem penomoran halaman yang berbeda itu mengakibatkan cara penulisan sitasinya pun juga berbeda sebagairnana akan dijelaskan pada bagian berikut ini.
Contoh:
a.
Sitasi memperlihatkan informasi sebagai berikut: 73 Yale L.1.733, 73738 (1964). Hal ini berani bahwa:
.
o
Nama jurnal adalah Jurnal Hukum Yale (L.J singkatan dari taw Journal). Nomor volume iurnal adalah 73, tahun 1964.
28
Artikel yang menjadi rujukan terdapat dalam jurnal tersebut mulai a
a
b.
dari halaman 733. Bagian dari artikel yang disitasi terdapat pada halaman 737-738. furnal tersebut menggunakan sistem coasecu tivety paginated unn* setiap volumenya, itu sebabnya jumlah halamannya mencapai angka 700an dalam setiaD volume / tahun.
Sitasi mernperlihatkan informasi sebagai berikut: 171. Hal ini berani bahwa:
. r
o o
l99l
U. CHr. LEGAL F.
Nama jurnal adalah Universiry of Chicago Legal Forum. furnal tersebut tidak menggunakan nomor volume melainkan hanya rahun terbit yaitu tahun 1991. Angka 171 menunjukkan pada halaman sumber sitasi.
Apakah jurnal itu bersistem consecutively paginated atau ridak tentu harus diperiksa terlebih dahulu. Namun demikian, lazimnya bila jurnal berupa non-consecutively paginared maka dapat dipastikan akan ada nomor volumenya atau bulan atau periode terbitnya (misal: April, Spring).
Jurnal terbitan dalam negeri belum banyak yang menggunakan sistem consecutively paginated, sehingga lebih sering ditemukan jurnal domesrik yang penomoran halamannya untuk setiap isu atau nomor terbit selalu dimuJai dengan halaman l. Kecuali iru, ada jurnal yang menyebut Nomor dan Tahun, ada pula yang menyebut Volume dan Tahun, dan ada yang lebih lengkap rnenyebut Tahun ke, Nomor, Bulan, dan Tahun penerbitan. Contoh:
a.
No 2 Tahun 2008 Majalah Hukum Nasional, BPHN. Majalah (lebih tepat disebut jurnal unruk membedakannya dari majalah populer) terbitan BpHN ini bersistem non-consecutively paginated dengan menyebut Nomor dan Tahun, tanpa Volume dan tanpa Bulan atau periode terbitan. Tidak diketahui berapa kali dalam setahun majalah / jumal ini terbit. b. Vol 6 tahun 1999 furnal Hukum Bisnis. furnal ini juga bersistem aoaconsecutively paginated dengan menyebut Volume dan Tahun, tanpa Nomor dan tanpa Bulan atau periode terbitan. Tidak diketahui berapa kali dalam setahun jurnal ini terbit. c. Tahun )O(VII, No 2, April-Juni 1998 Jurnal Analisis CSIS. fumal ini merupakan satu dari sedikit jurnal ilmiah di Indonesia yang paling tertib dalam penomoran halaman dan paling konsisten dalam penerbitan. Sitasi di atas memperlihatkan Jurnal Analisis CSIS tersebut merupakan No 2 dari Tahun ke )Oa\.II (atau Yo\ 27) yang terbit pada periode April-Juni pada tahun 1998. Jelas diketahui bahwa jurnal ini merupakan jurnal triwulanan dan sudah mencapai volume 27 pada tahun 1998. Jika volume jurnal memang representasi dari periode safu tahun kalender penuh, maka bisa jadi usia Jurnal Analisis CSIS pada tahun 1998 sudah mencapai 27 tahun.
29
Oleh sebab itu, untuk sitasi jurnal domestik seperti ini sebaiknya ditulis lengkap keterangan yang tercantum pada jurnal, misalnya Nomor, Volume, Tahun, dan/atau Bulan (apabila ada).
B.l. Artikel Dala:n Jurnal Ilmiah Format berikut ini untuk jurnal yang bersistem consecutively paginated yang dilengkapi dengan informasi tentang nomor volumenya, baik berupa jurnal asing maupun domestik. Format Dasar: Nama Pengaran g, /udul Artikel, Nomor Volume Naue JunNar atau singkatannya diakhiri tanda baca titik lalu diikuti keterangan tentang halaman awal artikel, keterangan tentang halaman sumber sitasinya lalu
(tahun publikasi). Keterangan:
l.
Nama Pengarang dinrlis dengan huruf normal, bukan dengan huruf Small Caps. Cara penulisan nama sama seperti pada format A.1 untuk buku. 2. JuduJ anikelditulis lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam artikel yang disitasi, ditulis dengan huruf miring lalu diikuti tanda koma kemudian
cantumkan nomor volume iurnal tersebut. 3. NAMA JURNAT yang ditulis dengan huruf Small Caps dan diakhiri dengan tanda titik. Nama jurnal juga dapat disingkat sesuai dengan kelaziman atau sesuai dengan singkatan resmi yang tercantum pada jurnal tersebut dan diakhiri tanda titik. Singkatan jurnal ilrniah terbitan luar negeri dapat ditemukan pada halaman cover jurnal. 4. Setelah nama jurnal, cantumkan keterangan tentang halaman awal artikel dalam jurnal tersebut (hal ini berlaku bila jurnal bersistem consecutively paginated'1, lalu keterangan tentang halaman sumber sitasi terletak lalu nrlis tahun publikasi jumal dalam tanda kurung ( ).
Contoh: Roben S. Summers, Two Types of Substantive Reasons: 7he Core of a Theory Common-Law /wtifrcation, 63 CoRlrELL L. Rxv. 707, 7I0 (1978).
of
Paul Brest & Linda Krieger, On Teaching Professional /udgement, 69 WAsH. L. Rxv. 527, 530-s32 (1994).
Daoed foesoef, Intelektual dan Kerja Intelekrual, Tahun )O(VII No. 2 ANAilSIS CSIS. 164, 167-168 (April-luni 1998).
Catatan:
Angka 63 pada contoh pertama dan 69 pada contoh kedua menunjukkan volume jurnal. Pada contoh ketiga, sesuai keterangan pada cover jurnal domestik Analisis CSIS, dicantumkan keterangan Tahun )OCVII No. 2. 2. Nama jurnal ditulis dengan huruf Small Caps sesuai singkatan yang berlaku untuk jurnal tersebut. Nama iurnal dalam contoh di atas adalah CoRNELL l,Aw REvIEw dan WasHnctoN LAw REVIEw yang disingkat dengan Wasu. L. Rev. Singkatan jurnal dapat dilihat pada cover jurnal. 3. Angka 707 pada contoh pertama,527 pada contoh kedua, dan 164 pada contoh ketiga menunjukkan halaman awal artikel dalam ;'umal tersebut. 4. Angka 710 pada contoh pertama, 530 - 532 pada contoh kedua, dan 167-168 pada contoh ketiga, menunjukan dengan tepat sumber sitasi terletak. 1.
8.2. Artikel Dalan furnal Ilmiah Tanpa Nomor Volume
Apabila artikel terdapat dalam jurnal yang penomoran halamannya dimulai secara berurutan (consecutively paginated joumal) pada setiap nomor isu tetapi tidak menggunakan model penomoran jurnal berdasarkan nomor volume, maka gunakan tahun publikasi sebagai petunjuk volume, dan hapuskan keterangan tahun publikasi dalam tanda kurungnya.
Contoh: Stephen D. Sugarman, Using Pivate Schools To Promote Public Values,l99l U. CHI. LEGAI F. 171.
Catatan:
Angka 1991 adalah tahun publikasi anikel dalam jumal tersebut yang ditulis sebagai 'pengganti' petunjuk volume karena jumal tersebut tidal menggunakan penomoran volume. Pada bagian akhir penulisan sumber sitasi tidak perlu ditulis lagi tahun publikasi di dalam tanda ( ).
B.3. Artikel Dala:n Jurnal Dengan Penomoran Halaman Tidak
3l Berkesinambungan (non -consrcuti uely pagina ted).
Untuk sebagian besar artikel yang terbit dalam jurnal domestik yang bersistem non-consecutively paginated sebingga penomoran untuk setiap nomor penerbitan dimulai dari halaman l, apabila hendal< ditulis sebagai sumber sitasi maka penulisannya adalah sbb:
Nama Pengarang, /udul Anikel, NAMA JURNAL., tanggaVbulan/tahun publikasi jurnal sebagaimana tercantum pada halaman depan jurnal, lalu halaman di mana anikel tersebut terdapat ditandai dengan kata 'pada' atau iarl Apabila nama pengarangnya tidak disebutkan dalam sumbernya, maka Iangsung tulis judul anikelnya saja. Contoh: Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing JURNAL HUKUM BtsNts., Vol 6 Tahun 1999, pada 50.
the Corporate
Veil),
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Bhinneka Tunggal Ika Dalatn Pembangunan Hukum Nasiona-1, Ma)euu HuKUM NASIoNAL., No. 2 Tahun 2008, pada 48. Steve Keeva, Opening the Mindb Eye, A.B.A.I., June 1996, at 49.
When You Need
B.4.
Artilel
a
Lawyer, CoNSUMER REPoRrs, Feb. 1996, at34,34.
Dalam Jurnal Dengan Publilasi Edisi Khusus
Ada kemungkinan sebuah jurnal mempublikasi edisi khusus misalnya edisi tahunan yang penomoran halamannya tidak cocok dengan pagination systrem mereka untuk edisi biasa / rutin. Bila demikian halnya, maka tulis keterangan tentang edisi khusus itu di dalam tanda kurung sebelum halaman sumber sitasinya dengan huruf Small Caps. Contoh: John Ferejohn & Charles Slrripan, Congressional Influence on Bureaucraey, 6 J.L. EcoN & oRG. (Spncnr Issur) I (1990). Catatan:
JZ
I.L. EcoN & Onc adalah nama singkatan dari jurnal yang bersangkutan. Sumber sitasi diterbitkan dalam edisi special issue jurnal itu, maka temrlis keterangan (SPEcIAL Issur) dengan huruf Small Caps lalu halarnan sumber sitasi dan tahun publikasi dalam tanda kurung pula.
B.5. Arti-kel Hasil Pertemuan Ilmish
lang lipuglikasikFn
Dailam
Iuaal
nmiah. Ada kalanya sumbet sitasi yang diterbitkan delam jurnal merupakan suaru karya hasil dari pertemuan ilmiah (misalnya simpulan seminar) atau karya yang dipresentasikan pengarangnya pada suaru pertemuan ilmiah. Apabila demikian halnya, maka format penulisan sitasinya sebagai berikut. B.5.1. Srmber sitasi semua bahan pertemrran ilmiah sebagai satu kesatuan utuh. Format Dasar: Nama forum, /udul forum, Nomor Volume NAMA JURNAL. Halaman awal artikel, keterangan tentang halaman sumber sitasinya lalu (tahun publikasi). Keterangan:
l.
Tidak perlu mencantumkan nama pengarang, nama penyelenggara, lokasi pertemuan ilmiah, maupun tanggal-bulan-tahun pertemuan ilmiah diselenggarakan.
2.
Nama forum ditulis dengan huruf normal, bukan huruf Small
3.
misalnya Seminar, Simposium (Symposium), Penataran. Judul forum ditulis dengan huruf miring, misalnya Demokratisasi Pada Era Reformasi.
Caps,
Contoh: Sy'rnposium, Changing Images of the State, 107 Harv.L.Rev.
ll79
(1994).
8.5.2. Sumber sitasi hanya bagian dari bahan pertemuen ilmiah.
Apabila sumber sitasi hanyalah esai akademik yang dibahas dalam pertemuan ilmiah, maka penulisan sitasinya sama seperti penulisan sitasi artikel biasa yang
dipublikasi dalam jurnal ilmiah, lihat format
B.l. bila jurnal
bersistem
JJ
consecutively paginated atau
8.3 bila jurnal bersistem non-consecutively
paginated.
8.6.
Artilel
Dalam Majalah
Format Dasar: Nama Pengaran g, /udu| Anikel, NAMA MAiALAH, Tanggal-Bulan, Tahun, pada Halaman.
Keterangan:
1. Penulisan nama tidak dengan huruf Small Caps. 2. Judul artikel ditulis dengan huruf miring diikuti tanda koma lalu
3.
cantumkan NAMA MAIAI"I.H dengan huruf Small Caps beri tanda koma lalu informasi tentang tanggal dan bulan, tahun terbit, terakhir cantumkan halaman sumber sitasi didahului kata pada. Apabila majalah berbahasa asing, maka penulisan tanggal-buian dibalik susunannya menjadi bulan-tanggal, dan kata pada halaman diganti menjadi at.
Contoh: Roben f. Samuelson, A Slow Fix for the Banks, Newsweek, Feb. 18, 1991, at 55.
B.7.
Anikel dalam Surat Kabar
Format Dasar: Nama Pengarang, NAMA BAGIAN suRAT KABAR yang memuat sumber sitasi, /udul Berita ,/ Artikel, NAMA SURAT KABAR atau singkatannya, Tanggal-
Bulan, Tahun, pada Halaman. Keterangan:
Pada prinsipnya format
di
atas sama dengan format 8.6, namun dengan
pengecualian sbb: a. Cantumkan keterangan khusus tentang pada bagian apa sumber sitasi itu terletak dalam surat kabar itu. Misal: Surat pembaca, Tajuk Rencana, Opini,
Teroka, atau sejenisnya. Keterangan khusus
ini
dicantumkan
di
antara
34
b.
nama penganng dan judul sumber, atau pada bagian awal penulisan sitasi bila nama pengarang tidak ada, dan ditulis dengan huruf Snall Caps. Setelah keterangan tentang tanggal-bulan-tahun penerbitan, cantumkan halaman atau section di mana sumber sitasi terletak dengan kata keterangan 'pada' atau 'at'. Cukup cantumkan halaman awalnya saja, tidak perlu halaman sambungan dari artilel itu (misal: artikel temllis di halaman 2 dan bersambung ke halam 16, mala cukup tulis keterangan'pada hal 2'.
Contoh:
Artidjo Alkostar, OPINI, Membangun Negara Hukum, KoMPAS, 10 Mei, 2011, pada 6. TAIUK RENCANA, Fenomena "Onng Hilang", KoMPAs, 28
April, 2011, pada 6.
Catatan:
Penulisan judul artikel pada contoh kedua ditandai dengan tanda kutip buka dan tutup " " karena sesuai dengan judul aslinya.
35
BAGIAN C: PMIULISAN STTASI UNruK PUSTAKA YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN
Pedoman penulisan sitasi berikut ini berlaku untuk pustaka yang tidak dipublikasi. Termasuk ke dalam kategori ini, antara lain, adalah:
o o o o . o
Makalah atau esai akademik yang tidak dipublikasi namun pernah dipresentasikan dalam forum ilmiah. Bahan kuliah seperti diktat dan handouts, Surat-menyurat, pengumuman, newsletters, Pidato, orasi ilmiah, ceramah atau kuliah umum, Kertas kerja,
Hasil penelitian untuk memperoleh gelar pendidikan tertentu seperti skripsi, thesis, dan disertasi.
C.l.
Esai Akademik Pada Forum
Ilrnial
f6t
1i4ak Dipublikasi.
Apabila sebuah pustaka misalnya esai akademiVmakalah yang dipresentasikan pada forum ilmiah namun tidak dipublikasi melalui jumal ilmiah ataupun diterbitkan dalam bentuk buku, maka penulisan sitasinya mengikuti format sebagai berikut.
C.1.1. Sumber sit:si semua bahan pertemuan ilmiah sebagai satu kesatuan utuh.
Format Dasar: NAMA FoRUM,
/udul forunt, NAMA
PEI.TrELENGGARA,
Tempat atau lokasi
pertemuan, tanggal-buian-tahun pertemuan diselenggarakan (tidak dipublikasi). Keterangan:
l. 2. 3.
Tidak perlu mencantumlen nama pengarang. Nama Forum dan Nama Penyelenggara ditulis dengan huruf Small Caps, misalnya Seminar, Simposium, Penataran, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. ludul Forum ditulis dengan huruf miring, misalnya Demokratisasi Pada En Reformasi.
36
Cantumkan kota / lokasi tempat forum ilmiah diselenggarakan, diikuti keterangan tentang tanggal-bulan dan tahun, semuanya dengan huruf normal. )- Pada bagian akhir sitasi tuliskan dalam tanda kurung ( ) keterangan tidak dipublikasi. Contoh: SIMPoSIUM, Demokratisasi Pada Era Reformasi, YAvAsAN MADANI, Bandung, 29
Februari 2009 (tidak dipublikasi).
C.1.2. Sumber sitasi merupakan bagian dari perte6q61 ilmiafu.
Apabila sitasi hanya dilakukan untuk sebuah pustaka dari sebuah pertemuan ilmiah, misalnya satu makalah saja, maka penulisan sitasinya mengikuti format sebagai berikut. Nama Pengarang, Judul Pustaka Halaman yang disitasi, dalam NAMa Foxutvt, /udul forum, Nava PENTELENGGARA, Tempat atau lokasi pertemuan, tanggal-bulan-tahun pertemuan diselenggarakan (tidak dipublikasi).
Contoh:
Sri Ambarwati, Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi 5, dalam
SIMposIUM
Demokratisasi Pada Era Reformasi, YAvAsAN MADANI, Bandung, 29 Februari 2009 (tidak dipublikasi).
C.2. Manuskrip atau Naskah Yang Tidak Dipublikasi
Termasuk ke dalam kelorrpok manuskrip atau naskah yang tidak dipublikasikan ini adalah diktat dan/atau handoutskuliah. Format Dasar: Nama Pengarang, Judul Pustaka Halaman yang disitasi (Tanggal-BulanTahun) (keterangan tentang jenis pustaka iru dan pernyataan bahwa pustaka
tidak dipublikasi, dan tempat di mana pusraka iru dapat ditemukan ). Keterangan:
37
1. Nama Pengarang dan
fudul Pustaka ditulis dengan huruf normal, bukan dengan
huruf Small Caps diselingi tanda korna di antaranya. 2. Keterangan tentang halaman yang disitasi ditulis setelah judul diikuti keterangan yang ditulis dalam tanda ( ) tentang tanggal-bulan-tahun pustaka itu ditulis sesuai dengan informasi yang tercanturn pada pustala tersebut. 3. Dalam tanda ( ) berikutnya tulis keterangan jenis pustaka itu, misalnya handout atau diktat kuliah yang tidak dipublikasi serta tempat di mana pustaka itu dapat ditemukan. Contoh:
Elly Erawary, Pengantar Perbandingan Hukum 43 (Juli 2010) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).
C.3. Skripsi, Thesis, dan Disertasi Yang Tidak Dipublikasi.
Untuk pustaka berupa skripsi, thesis, ataupun disertasi yang tidak dipublikasi, penulisan sitasinya sama seperti menyitat untuk manuskrip yang tidak dipublikasikan (lihat C.2. di atas). Namun, untuk tanggal-bulan-tahun menuniuk pada saat karya ilmiah itu diuji. Kemudian, tambahkan dalam tanda ( ) keterangan tentang jenis pustaka tersebut, informasi bahwa tidak dipublikasi, serta institusi yang memberikan gelar akademik yang bersangkutan. Diasumsikan bahwa institusi pemberi gelar akademik itu merupakan tempat di mana Pustaka tersebut dapat ditemukan.
Format Dasar: Nama Pengarang, Judul Pustaka Halaman yang disitasi (Tanggal-BulanTahun karya diuji) (keterangan tentang jenis pustaka itu dan Pemyataan bahwa pustaka tidak dipublikasi, dan institusi yang memberikan gelar
akademik).
Contoh: Tania Saraswati, Implikasi Ekonomi Dari Penegakan Hukum Kompetisi di Indonesia 213 (28 Agustus 2011) (disertasi Doktor tidak dipublikasikan, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia).
C.4. Surat, Memorandum, Pengumuman, Surat Edaran, Press Releases
38
Format penulisan sumber sitasi untuk pustaka berupa surat, rnemorandum, pengnmum.rn, edaran, atau pernyataan pers (press releases) yang diterbitkan oleh sebuah institusi pada dasarnya s:rma seperti penulisan sumber sitasi untuk pustaka manuskrip yang tidak dipublikasi (lihat C.2 di atas). Perbedaannya hanyalah kehanrsan untuk menyebutkan identitas penuliVpengarang dokumen tersebut dan pihak yang dituju @ila secara spesifik ada), judul, dan institusi yang terkait dengan dokumen itu. Tambahkan keterangan dalam tanda ( ) mengenai tanggal-bulantahun dokumen itu dibuat sena di mana pustaka / dokumen tertulis itu daDat ditemukan.
Contoh: Pernyataan Pers, Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Pemilihan Ketua Umum PSSI Periode 2011 - 2015 (20 April 2011 ada pada penulis).
C.5. Wawancara
Apabila sumber sitasi berupa informasi atau data hasil wawancara, maka tulis nama narasumber, posisi atau kapasitasnya, institusi yang berkait dengan orang yang diwawancarai, tempat/lokasi wawancara, dan dalam tanda ( ) beri informasi tentang tanggal-bulan-tahun wawancara berlangsung. Apabila wawancara dilakukan oleh orang lain, bukan oleh si penulis sendiri, rnaka sebutkan nama orang yang mewawancarai narasumber iru.
Contoh: 'Wawancara
dengan Jusuf Kalla, Kerua Palang Merah Indonesia, di Bandung (20
Maret 201 1). Wawancara oleh Tina Talitha dengan Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, di acara Apa Kabar Indonesia TVOne (1 April 201 l).
C.6. Pidato, Ceranah, Kuliah Umum
Apabila sumber sitasi berupa naskah pidato, ceramah, kata sambutan pada suatu pertemuan, ataupun orasi ilmiah, maka penulisan sitasinya mengikuti format sebagai
berikut.
39
Nama Pembicara, Kapasitas atau Kedudukan, Nama Organisasi / Lembaga yang berkaitan dengan si pembicara, Jenis Sumber Sitasi pada Nama'{udul Acara (Tanggal-Bulan-Tahun) (keterangan di mana sumber sitasi itu dapat
ditemukan).
Contoh: Ismail Saleh, Menteri Kehakiman, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kata Sambutan pada Penemuan Forum Pengaiar Hukum Internasional (l April 1995) (tidak dipublikasi, terdapat pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan). Arief sidhana, Guru Besar, Fakultas Hukurn universitas Katolik Parahyangan, Revisitasi Pemikiran Prof. Soediman Kartohadiprodio Tentang Pancasila Berkaitan DenganPengembanganSistemHukumNasionalpadaorasiDiesNataliske5l Fakultas Hukurn Unpar, Bandung (20 september 2009) (tidak dipublikasi terdapat pada Perpustakaan Fakultas Hukurn Universitas Katolik Parahyangan)' B.
C.7. Kertas Ke4a (Working PaPen)
penulisan sitasi dari sebuah kertas kerja mengikuti format sebagai berikut. Nama Pengaran g, /udut Anikel halaman (kertas keria untuk aPa, nomor' tanggal-bulan-tahun penulisan).
Contoh: Alan J. Auerbach & Laurence J. Kotlikoff, National Sauings, Economic Welfare' and the Structure of Taxation 24 - 33 (National Bureau of Economic' Working Paper No. 729,1981).
40
BAGIAND: PENIJLISAN SITASI T]NTUK PUSTAKA DARI INTERNET
Mencari dan menemukan pustala berupa sumber hukum primer maupun sekunder dengan menggunalan fasilitas intemet memang sudah menjadi salah sanr kebutuhan utama dalam setiap kegiatan penelitian hukum. Kemajuan teknologi informasi melalui fasilitas jaringan internet harus diakui sangatlah membantu kelancaran seorang peneliti. Oleh sebab itu pula merujuk atau mengutip isi pustaka yang diperoleh dari internet pun juga sudah lazim dan valid. Namun demikian, bagi peneliti atau penulis selalu disaran-kan untuk: a. Mengutamakan terlebih dahulu rujukan ke sumber pustaka yang berbentuk tradisional yakni cetakan atau hard copy, bukan sumber pustaka yar,g online atau yang tersedia melalui alamat internet atau URL (Uniform Resource Locator). D.Merujuk langsung sumber pustaka dengan menggunakan alamat internet (URL) dapat dibenarkan apabila pusraka tersebur memang tidak tersedia dalam bentuk hard copy. c. Apabila sebuah pustaka tersedia dalam bentuk hard copy dan juga tersedia melalui URL dan isi keduanya identik, maka penulisan sitasinya dapat dilakukan secara paralel dengan terlebih dahulu menuliskan sumber dalam bentuk ,&ard copy ttu lalu diikuti dengan keterangan tersedia pada atau available atlalrt cantumkan URL nya (misal: http//www.wto.org). d. Tidak menjadikan informasi yang berasal dari Wikipedia sebagai sumber pustaka, kecuali penulis / peneliti dapat membuktikan dan menjelaskan bahwa informasi dari Wikipedia itu merupakan satu-satunya informasi yang tersedia atau yang dapat diperolehnya. Informasi dari Wikipedia, betapapun bagus dan menarik, secara intemasional tidak pemah disepakati untuk dapat menjadi sumber pustaka yang valid and reliable.
Format Dasar: Nama Pengarang, Judul Artikel atau Sumber,
http.
Contoh:
Kubrick, Biography, hc&id= I 8000 1 I 072&cf=bios&intl=us. Stanley
http://moyies.yahoo.com,/shop?d=
41
Apabila pustaka yang disigssi 1srcsfig pada alamat internet namun tanpa disertai nama, maka format penulisan sitasi sama seperti format di atas tanpa .lisertai nama pengarang dan di bagian akhir sitasi tuliskan dalam tanda kurung ( ) keterangan tentang tanggal-bulan-tahun terakhir kali anda mengakses alamat internet tersebut.
Contoh: Foreign Affairs and International Trade Canada, Rules of War and Arms Control: A Shon History of SALW International and Domestic Constraints, ht!p://www.dfait-maeci.gc.ca./arms/Trends/section09-en.asp (terakhir diakses 9
April,2008).
Apabila sumber pustaka yang disitasi tersedia dalam bentuk hard copy dan juga tersedia melalui alamat internet, maka penulisan sitasi dapat dilakukan secara paralel dengan menggunakan format dasar penulisan sitasi anikel dalam jurnal ilmiah (Lihat Format B.l) ditarnbah dengan keterangan tersedia pada (atau available at) http di akhir sitasi. Contoh penulisan sirasi dengan format ini dapat dilakukan untuk pustaka yang berbentuk online pdf document.
Contoh: Marcel Kahan & Edward B. Rock, Cotporate Constitutionalism: Antitakeover Chaner Prouision as Pre-Commitment,752 U. Pa L. Rev (Dec 2003), tersedia pada http://ssrn.com/abstract=4 1 6605.pdf.
ia
BAGIANE: PEhITJLISAN STTASI UNTUK SIJMBER HI]KUM PRIMER
A hingga D pada prinsipnya berlaku untuk penulisan sitasi atas sumber hukum sekunder, yakni misalnya buku, anikel dalam jurnal, anikel atau esai al
sumber hukum primer yaitu yang berupa:
peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hirarki dari yang tertinggi hingga terendah. b. putusan pengadilan dan arbitrase nasional. sumber hulum primer internasional seperti misalnya peianjian intemasional, putusan pengadilan intemasional. Putusan arbitrase internasional, berbagai dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (united Nations / tlN), Uni Eropa (EU), ASEAN, dsbnya, dan juga dokumen-dokurnen World Trade Organization.
E.
l. Sitasi Perundang-undangai Nasional.
E.1.1. Undang Undang Dasar.
Untuk sumber hukum primer tertinggi yairu Undang-Undang Dasar, format penulisan sitasi adalah sebagai berikut: UNDANc UNDANc DAsAR NEcARA R.I. 1945. amandemen ke, Pasal dan avar.
Keterangan: Penulisan nama UNDANG UNDANG DASAR NEGARA R.I menggunakan huruf Small Caps, dan setelah angka 1945 diakhiri dengan titik. Penulisan kata amandemen menggunakan huruf kecil, dan keterangan tentang arnandemen menggunakan huruf Romawi. Setelah keterangan tentang amandemen diikuti tanda baca koma. Contoh: amandemen ke fV, J. Penulisan kata Pasal menggunalan huruf kapital untuk huruf pertama (P), untuh kata ayat huruf pertama menggunakan huruf kecil (a). Penulisan nomor Pasal menggunalan angka Arab untuk nomor ayat juga 1.
menggunakan angka Arab namun diletakkan dalam tanda kurung ( ). Contoh: Pasal 10 ayat (2). Contoh:
15
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA R.I. 1945. amandemen ke
IV, Pasal 33 ayat 2'
Format yang sama dapat digunakan untuk Penulisan sitasi UUD R.I. lainnya yang sudah tidak berlaku lagi, sepefti lruDS Negara R'I' 1950.
E.1.2. Peraturan Perundang-undangan Di bawah Undang-Undang Dasar.
Hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan IJU No. l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan, memPerlihatkan bahwa setelah Undang-Undang Dasar, secara berurutan Peraturan perundangundangan di bawahnya adalah: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
Format penulisan sitasi atas peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut: R.I., No. TAHttN PERATUMN, NAMA PERATURAN, Singkatan Nama Penempatan Pengundangan Peraturan Tahun dan No, Pasal dan ayat. JENrs PERATURAN
Keterangan:
1.
Penulisan fenis, Nomor dan Tahun Peraturan menggunakan huruf Small Caps dengan diselingi tanda baca koma setelah penulisan jenis dan tahun peraturan. Kata Nomor disingkat menjadi No. Antara Nomor dan Tahun Peraturan beri jarak. Penulisan Jenis Peraturan tidak boleh disingkat dan kemudian diikuti singkatan R.I. Singkatan R.I., ditiadakan untuk penulisan 'ienis Peraturan Daerah.
Contoh:
PERATTTRAN PEMERINTAH R.1.,
No. 5 TAHUN 1999'
PERATTJRAN DAERAH KOTA BANDUNC, NO. 3 TAHITN
2. 3.
2005,
Penulisan Nama Peraturan juga menggunakan huruf Small Caps diikuti tanda baca koma. Contoh: I-{RANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, Penulisan Singkatan Nama, Tahun, dan Nomor PenemPatan Pengundangan Peraturan menggunakan huruf kapital. Kata Nomor disingkat menjadi No' Berikut ini daftar singkatan nama Penempatan pengundangan Peraturan: o L.N.R.I. untuk kepanjangan Lembaran Negara Republik Indonesia'
.
L.D. untuk kepanjangan Lembaran Daerah. Khusus untuk L'D' selalu disertai keterangan nama daerahnya, rnisalnya Provinsi, Kota, atau Kabupaten.
44
. .
4.
B.N.R.I untuk kepanjangan Berita Negara Republik Indonesia. B.D. untuk kepanjangan Berita Daerah. I(husus untuk B.D. selalu disertai keterangan nama daerahnya, misalnya Provinsi, Kota, atau Kabupaten. Penulisan kata Pasal menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama (P)' untuk kata ayat huruf pertama menggunakan hunrf kecil (a). Penulisan nomor Pasal menggunakan angka Arab untuk nomor ayat juga menggunalan angka Arab namun diletakkan dalam tanda kurung ( ). Contoh; Pasal 10 ayat (2).
Contoh:
No. 5 TAHUN 1999, I,ARANGAN PRAKIK MoNoPoLI DAN UsAHA TIDAK SEHAT, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33, Pasal 15 ayat (l).
UNDANG UNDANG R.I., PERsAINGAN
PERATURAN PEMERINTAH R.I.,
No.
19 TAHUN 2005, STANDAR NASIoNAL PENDIDIKAN,
L.N.R.I. Tahun 2005 No. 41, Pasal 30. PTn.nTunaN DATRAH KOTA BANDUNG, NO. 3 TAHUN 2OO5' PEI.IYELENGGAXAAN KETERTTBAN, KEBERSTHAN DAN K-EINDAHAN'
L'D. Kota Bandung Tahun 2005 No' 3'
E.2. Putusan Pengadilan dan Arbirase Nasional Berbeda dengan negara-negara yang benradisi hukum common Law, pemanfaatan pumsan pengadilan sebagai bahan referensi dan sitasi dalam penulisan esai akademik rermasuk penelitian ilmiah hukum masih kurang intensif dan populer. Sebaliknya, di negara bertradisi ]nukum common Zarr, putusan pengadtlan (cases)
memang menjadi sumber hukum primer yang paling utama dan terpenting baik dalam praktik hukum maupun akademik. Hal ini berakibat format penulisan sitasi atrls putt$an pengadilan di negara tersebut menjadi amat ketat dan rinci, apalagi peradilannya sangat beragam sePerti di Amerika bila jenjang, jenis, dan negara federal itu. Serikat yang merupakan'rrrisdiksi Bagi mahasiswa, akademisi araupun praltisi hukum Indonesia, salah satu kesulitan utama yang harus dihadapi apabila hendat menulis sitasi putusan pengadilan adalah tidak adanya pedoman dan format baku yang tunggal untuk itu, dan fakta
bahwa ternyata purusan Pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung tidak
seluruhnya terdata dan tersusun secara sistematis. Kesulitan ini akan bertambah bila mereka dihadapkan pada sulitnya mengakses semua Putu.san tersebut. Namun demikian, seiak sekitar tiga tahun terakhir ini memang terjadi perkembangan yang baik di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam hal keseriusan kedua lembaga peradilan ini untuk mempublikasi Puftsan mereka kepada publik' baik
45
lewat jaringan oa-lrne melalui websites mereka ataupun lewat publikasi cetal<. salah satu hasil dari upaya itu adalah diterbitkannya serial Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan beberapa penerbit swasta.
walaupun secara teoritis masih perlu diperdebatkan pengertian tentang istilah yurisprudensi oleh karena sesungguhnya tidak semua Putusan MahJomah Agung layak disebut yrrrisprudensi, tetapi penerbitan serial yang dinamakan "Yurisprudensi Mahkamah Agung" tersebut terbukti amat membantu kemajuan dunia akademik dan praktik hukum Indonesia. Oleh sebab itu, Pedoman Penulisan Sitasi inipun "mengikuti dan menerima" saja bahan yang terdapat dalam serial tersebut dan menganggapnya sebagai himpunan putusan Mahkamah Agung yang telah lolos seleksi Tim Ah-li internal Mahkamah Agung sehingga disebut sebagai yurisprudensi. Kumpulan Yurisprudensi Itulah yang setidaknya paling mudah untuk diakses oleh mahasiswa, akademisi maupun praktisi hukum Indonesia. Dengan latar belakang tersebut di atas maka format penulisan sitasi Putusan pengadilan dalam Pedoman Bagian E.2 ini dirancang untuk keburuhan mensitasi kumpulan prrisprudensi tersebut. Pada prinsipnya elemen yang harus ada dalam sitasi putusan pengadilan, baik berupa yruisprudensi MA ataupun Purusan pengadilan yang lebih rendah, adalah: a. Nama Pengadilan b. Nomor Register Perkara (No. Reg. Perkara) c. Para pihak yang berperkara d. Sumber / wahana di mana putusan yang disitasi itu dapat ditemukan'
Berikut
ini detil dari masing-masing elemen yang harus tampak
dalam sitasi
tersebut. 1.
Nar"a Pengadilan.
unsur pertama ini relatif mudah karena pengadilan di dalam sistem peradilan Indonesia hanya mengenal: o Mahkamah Agung Republik Indonesia. o Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
. o . . r o o r
Pengadilan Tinggr. Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tata Usaha Negara' Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan
Mitter
atau Mahkanah Militer.
46
2. Nomor Register Perkara.
Diasumsikan bahwa format penomoran setiap perkara yang terdaftar di semua badan peradilan di Indonesia adalah seragam dan tunggal. Tentu ada unsur pembedanya yang merrperlihatkan jenis dan jenjang peradilannya, dan unsur pembeda ini adalah inisial atau singkatan sebagaimana tercantum pada nomor 1 di atas. Jadi, diasunsikan bahwa bila PN Jakarta Selatan memutuskan perkara dengan No. 2068/Pid.B/2005, maka format serupa juga diikuti oleh semua PN di seluruh Indonesia. Aninya, PN di wilayah lain tidak membuat format penomoran yang lebih panjang atau lebih pendek, atau menggunakan kode-kode tertentu y.rng lebih rumit dan berlebihan. 3. Para Pihak Yang Berperkara
Unsur ini selalu melibatkan minimal 2 (dua) pihak utama yang saling berhadapan yaitu Penggugat versua Tergugat atau Pemerintah versus ABC atau Jaksa versus ABC. 4. Sumber
Di mana Putusan yang Disitasi Berada
Dari keempat unsur di atas, unsur keempat inilah yang paling sulit unruk diidentifikasi. Alasannya adalah di Indonesia tidak terdapat sumber resmi tunggal yang otoritatif sebagai sumber di mana semua putusan pengadilan dipublikasi untuk umum. Untuk purusan MA sekalipun ternyata tidak semua putusan dipublikasi, putusan yang telah dipublikasikan pun ternyata juga diterbitkan menurut beberapa versi dengan penerbit yang berbeda-beda. Apalagi putusan setingkat PT dan PN, tidak ada sumber resmi runggal yang menerbitkannya. Aninya, seorang peneliti atau praktisi harus berinisiatif sendiri untuk mendapatkan putusan PN atau PT yang dibutuhkannya. Akibatnya, untuk keperluan sitasi, elemen sumber inilah yang paling sulit untuk dituliskan. Dalam Pedoman E.2 ini, untuk sementara, elemen sumber yang digunakan adalah Himpunan/Kumpulan Yurisprudensi MA R.I. Tahun 2009 yang terdiri 7 (tujuh) buku, diterbitkan oleh PT. Pilar Yuris Ultima Jakarta. Sumber inilah yang dalam Pedoman E.2. ini dianggap sebagai sumber resmi yang otoritatif. Apabila putusan yang disitasi tidak terdapat dalam sumber resmi tersebut, tetapi diperoleh secara individual atau terdapat dalam sumber lain, maka cantumkan hal itu dalam sitasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka format dasar sitasi putusan pengadilan Indonesia adalah sebagai berikut:
NAMA PENGADIT-A,N, No Rrc PERKARA, Para Pihak, Nama dan Halaman Sumber (Tahun Sumber).
A1
Keterangan:
l.
A
5.
Nama Pengadilan ditulis lengkap, bukan singkatannya dan bersama dengan Nomor Register Perkara dinrlis dengan huruf Small Caps. No. Reg Perkara
dinrlis sesuai dengan apa yang tercannrm dalam putusan. Nama para pihak ditulis dengan huruf miring dan di antara para pihak dihubungkan dengan kata vs. Nama Sumber adalah nama pustaka di mana putusan yang disitasi itu dapat ditemukan. Sumber ini dapat berupa sumber resmi seperti dijelaskan pada uraian tentang elemen sitasi di atas, ataupun sumber tidak resmi. Termasuk sumber yang terakhir ini misalnya jurnal ikniah, majalah hukum, ataupun perolehan pufusan secara individual / personal. Selain mencantumkan nama sumber di mana puflrsan dapat ditemukan, cantumkan pula informasi lain yang berkaitan misalnya halaman dalam sumber di mana putusan dapat ditemukan, sena nomor volume jurnal.
Tahun sumber yang ditulis dalam tanda kurung
( )
adalah tahun penerbitan sumber iru, bukan tahun ketika putusan pengadilan dibuat. fadi, bila sumber sitasi adalah Himpunan Yurisprudensi MA maka tahun sumber adalah 2009, bila sumber sitasi adalah majalah atau jurnal ilmiah maka tahun sumber adalah tahun terbit dari nomor volume majalah itu. Apabila putusan yang disitasi diperoleh secara individual dan putusan itu tidak dipublikasi melalui media apapun, maka pada bagian Nama dan Halaman Sumber harus dituliskan keterangan sbb: putusan tidak dipublikasi, terdapat pada penulis (tahun).
Contoh: MAHKAMAH AcnNc,
No.
1354 MDT/2000, Sie Swie
Hak vs Hadi
Subianto
Djajapunama, Yurisp MA 2:838 (2009).
Finance
Inc
No. 01/PAlLlr/2007, Siam
Coryorate vs Tjipto Siswojo, Varia Peradilan Tahun )OOII No. 267, 88 -111
PENGADILAN NEGERI NTAGA SEMARANG,
(2008).
Untuk putusan arbitrase nasional, yaitu putusan yang dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND, memang sulit ditemukan publikasinya karena pada dasarnya putusan arbitrase bersifat rahasia sehingga secara teoritis memang hanya diketahui oleh mereka yang berperkara saja. Oleh sebab itu dapat dipahami bila hingga tahun 201 1 ini tidak ditemukan sumber resmi dan otoritatif yang menerbitkan semua atau beberapa purusan BANI. Kemungkinan yang paling terbuka adalah ada satu atau dua putusan BANI yang mungkin akan dimuat dan dianalisis dalam suatu jurnal ilmiah, atau putusan arbitrase itu diperoleh oleh
48
peneliti secara individual. Apapun cara perolehannya, apabila putusan BANI itu hendal disitasi dalam suatu esai alcademik, maka format penulisannya sama seperti format sitasi untuk putusan pengadilan. Perbedaan hanya terjadi pada awal sitasi yaitu nama pengadilan diganti menjadi nama badan arbitrase, dalam hal ini menjadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
E.3. Sumber
Hukum Primer Internasional
Telah disebutkan di awal Pedoman Bagian E ini bahwa sumber hukum primer yang bersifat internasional (intemational legal materials or resources) mencakup beberapa jenis, seperti misalnya: o Pe4anjian internasional (treaties)batkbilateral maupun multilateral. o Kasus atau Pufusan Hulum Internasional dan Arbitrase Intemasional. . Dokumen Hasil PBB. . Dokumen Hasil Organisasi Internasional Selain PBB. Pedoman E.3 ini tidak dimaksudkan untuk mencakup pula uraian detil unnrk masing-masing jenis sumber hukum primer internasional di atas, melainkan hanya menjelaskan dan memberikan petunjuk tentang beberapa hal yang bersifat mendasar (basics).
E.3. 1.
Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang menjadi sumber sitasi dapat berupa perjanjian di mana Indonesia menjadi salah satu pihak, misalnya perjanjian bilateral antardua negara, ataupun perjanjian bilateral di mana Indonesia bukan menjadi salah satu pihak. Selain itu, dapat pula berupa perjanjian intemasional multilateral. Sama seperti format sitas atas sumber hukurn primer lainnya, sitasi untuk perjanjian internasional juga harus disertai dengan keterangan mengenai sumber atau wahana di mana perjanjian tersebut dapat ditemukan. Leh sebab itu, elemen sumber sitasi ini kembali menjadi salah satu hal yang cukup sulit dan sangat teknis.
lazimnya, apabila Indonesia menjadi salah satu pihak dalam perjanjian internasional bilateral maka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalarn Hukum Perjanjian Internasional, Indonesia harus meratifikasi perjanjian tersebut. Ratifikasi tersebut menurut Hukum Indonesia dapat dilakukan melalui UndangUndang atau melalui Keputusan Presiden tergantung dari isi perjanjian dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, dapat diketahui sumber resrni di mana perjanjian internasional itu ditemukan yaitu UU atau Keppres masing-masing dengan nomor, tahun, dan juduVnamanya.
