PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG) SKRIPSI

UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG)

SKRIPSI

ACHMAD RAMADHAN 0706283405

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA DEPOK JANUARI 2012

Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG)

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi

ACHMAD RAMADHAN 0706283405

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA KEKHUSUSAN SUMBER DAYA MANUSIA DEPOK JANUARI 2012 ii


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama

: Achmad Ramadhan

NPM

: 0706283405

Tanda Tangan :

Tanggal

: 3 Januari 2012

iii


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh Nama NPM Program Studi Judul Skripsi

: : : : :

Achmad Ramadhan 0706283405 Ilmu Administrasi Negara Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi pada proyek Pembangunan Jalan Bawa Buaya, Cengkareng)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI Pembimbing

: Drs. Muh. Azis Muslim, M.Si

(……………………… )

Penguji

: Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si

(……………………… )

Ketua Sidang

: Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si

(……………………… )

(……………………… )

Sekretaris Sidang : Desy Hariyati, S.Sos

Ditetapkan di Tanggal

: Depok, : 3 Januari 2012

iv


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc. Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. 3. Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. 4. Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP UI. 5. Achmad

Lutfi, S.Sos, M.Si.,selaku pembimbing akademik

yang telah

menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya selama kuliah di Universitas Indonesia. 6. Drs. Muh. Azis Muslim, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. 7. Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Kementerian Pekerjaan Umum RI yang telah banyak membantu dan memberikan izin atas penelitian ini 8. Pihak PT Jaya Konstruksi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

v


Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya salam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 3 Januari 2012

Achmad Ramadhan

vi


UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Lembar ini ditujukan bagi semua pihak, mulai dai keluarga sampai sahabat, yang telah mendukung dan membantu saya selama proses pembuatan skripsi ini. 1. Special thanks to my family, Kedua orangtua yang tidak pernah lelah untuk mendukung, membimbing, serta mendoakan saya kapanpun dan dimanapun. Kedua adikku tercinta, sita dan kiki yang selalu mendukung dan menghibur saya saat jenuh dengan skripsi. 2. Pacar tercinta, niar yang selalu ada mendengarkan segala curhatan saya, yang rela menemani dan menghibur saat saya mentok dengan skripsi. Terimakasiiiiiiiih banyaaaaak buat kamu. 3. Sahabat-sahabat kosan SR, dedi; wildan; rajak; ul; madil, terimakasih banget udah mau menghabiskan kegilaannya sama-sama. Pengalaman satu kosan bersama kalian ga akan pernah terlupakan. Spesial buat ul dan wildan thanks banget buat keikhlasannya menghabiskan kegilaan bareng sampai detik-detik terakhir sidang. Thanks for you guys. 4. Tim Kantor Komunikasi UI, Mbak Riska; Mbak Ida;Mbak Finda; Mas Ardi; Bu Farida, sangat bangga bisa mendapat kesempatan menjadi bagian dari kalian. Spesial buat tim eksternal Kantor Komunikasi UI, Mbak Riska; Diki; Alfian; Adam; Andre; Wibi; Roki; Egi; Nisa, pengalaman kerja bareng kalian ga akan pernah terlupakan its so memorable & unforgettable , ini tim terbaik yang pernah saya temui. Semoga kekeluargaan di tim ini ga akan pernah pudar. Khusus buat mbak riska, terimakasih banget atas semua kepercayaannya selama ini, semua pengalaman, serta dukungan dan bantuan atas skripsi ini. vii


5. Sahabat-sahabat di Negara 2007, Wibi; Frida; Nurma; Ilo; Ayu yang mendukung dan membantu saya sampai detik-detik terakhir menjelang sidang skripsi. Terimakasih dan maaf juga buat Wibi yang kadang direpotkan dengan semua urusan skripsi saya. Buat Bangun, terimakasih udah mau membantu saat buat input SPSS, dan mau diganggu terus dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya tentang skripsi ini. Buat teman-teman Negara lainnya, Ridwan; Tito; Trikur; Putra; Imam; Ruli; Irfani; Gilang; Dodi; Dina; Dinar; Andini dan yang lainnya (maaf kalau ga kesebut semuanya) terimakasih banget buat dukungan, doa serta segala masukannya selama ini. Thanks for all guys Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan kalian yang telah membantu dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak buat semuanya dan mohon maaf apabila ada nama-nama yang belum tersebut. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan berguna dimanapun kapapun. Amin

viii


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Achmad Ramadhan

NPM

: 0706283405

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Departemen

: Ilmu Administrasi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya

: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exculsive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada Tanggal: 3 Januari 2012 Yang menyatakan

(Achmad Ramadhan) ix


ABSTRAK

Nama : Achmad Ramadhan Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Judul : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng) .

Skripsi ini merupakan pemaparan hasil penelitian kuantitatif mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan jalan di Rawa Buaya, Cengkareng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di proyek tersebut. Selain itu, penelitian yang bersifat deskriptif ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang menghambat seperti kurangnya kesadaran individu akan pentingnya K3 terutama disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri. Kata Kunci Penerapan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Proyek Pembangunan Jalan

x


ABSTRACT

Name : Achmad Ramadhan Study Program : Public Administration Title : The Implementation of Occupational Health and Safety Management System (Study in road construction projects at Rawa Buaya, Cengkareng)

This thesis is an exposition of quantitative research concerning in the implementation of occupational health and safety management system, on road construction projects at Rawa Buaya, Cengkareng. The aim of this research is to analyze the implementation of occupational health and safety management systems in that project. In addition, this descriptive research is also intended to identify obstacles that encountered during implementation. The results of this study indicate that in general the implementation of occupational health and safety management systems in the project goes according to the conditions set. However, there are still some things that impede such as individual's lack of awareness of the importance occupational health and safety in particular disciplines of using Personal Protective Equipment. Key words Implementation, the occupational health and safety management system, Road construction projects

xi


DAFTAR ISI

halaman HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................ iii LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iv KATA PENGANTAR ...................................................................................... v UCAPAN TERIMAKASIH ..............................................................................vii LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ........................ ix ABSTRAK ........................................................................................................ x DAFTAR ISI .....................................................................................................xii DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xv DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi 1. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 6 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 7 1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 7 1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................. 7 1.6 Batasan Penelitian ................................................................................... 8 2. KERANGKA TEORI................................................................................... 9 2.1 Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 9 2.2 Kerangka Teori...................................................................................... 15 2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia ............................................ 15 2.2.2 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)................... 17 2.2.3 Faktor – Faktor yang Mendorong Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ............................................. 19 2.2.4 Kecelakaan Kerja ........................................................................ 20 2.2.4.1 Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja ................. 22 2.2.4.2 Klasifikasi Kecelakaan Akibat Kerja ............................. 23 2.2.5 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ................................. 24 2.2.6 Syarat –Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja ..................... 24 2.2.7 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)..................................................... 26 2.3 Operasionalisasi Konsep ....................................................................... 28 3. METODE PENELITIAN .......................................................................... 29 3.1 Pendekatan Penelitian ........................................................................... 29 3.2 Jenis Penelitian ...................................................................................... 29 3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian ................................................... 29 3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian ................................................. 30 xii


3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu ...................................................... 30 3.3 Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 31 3.4 Teknik Analisis Data ............................................................................. 33 3.5 Populasi dan Sampel ............................................................................. 33 3.5.1 Populasi ...................................................................................... 33 3.5.2 Sampel ....................................................................................... 34 3.6 Keterbatasan Penelitian ......................................................................... 36 4. GAMBARAN UMUM ................................................................................ 37 4.1 Gambaran Umum Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya ............... 37 4.2 Gambaran Umum PerMen No: 09/PRT/M/2008 .................................. 38 4.3 Gambaran Umum Peraturan yang digunakan Kontraktor ..................... 40 5. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG) ...................................................................... 43 5.1 Identitas Responden .............................................................................. 43 5.2 Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggungjawab dan Komitmen Perusahaan .................................................................... 45 5.3 Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan dan Disiplin K3 .................. 50 5.3.1 Adanya Peraturan K3.................................................................. 51 5.3.2 Adanya Standar Operating Procedure (SOP) k3 ....................... 52 5.3.3 Ada Pemeriksaan Kesehatan ...................................................... 53 5.3.4 Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja .......................... 56 5.3.5 Disiplin K3 ................................................................................. 57 5.4 Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi Dan Pelatihan K3 .................................................................................. 66 5.4.1 Ada Sosialisasi dan Penyebaran Informasi K3 ........................... 67 5.4.2 Ada Pelatihan dan Penyuluhan K3 ............................................. 69 5.4.3 Ada Rambu-Rambu K3 .............................................................. 71 5.5 Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja ............................................................ 74 5.5.1 Adanya Inspeksi ke Lokasi Proyek ............................................ 74 5.5.2 Ada Penyelidikan Kecelakaan Kerja .......................................... 76 5.5.3 Ada SOP Keadaan Tanggap Darurat .......................................... 78 5.6 Analisis Berdasarkan Dimensi Evaluasi ............................................... 79 5.7 Hambatan-Hambatan dalam Penerapan K3 .......................................... 81 6. SIMPULAN DAN SARAN……… ........................................................... 87 6.1 Simpulan…. ....................................................................................... 87 6.2 Saran…………. ..................................................................................... 88 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 89 LAMPIRAN .................................................................................................... 93 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................ 103

xiii


DAFTAR TABEL

halaman Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8

Data Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2009-2010.......................................................................2 Data Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Tahun 2006-2010 ......................................................................4 Perbandingan Penelitian ..........................................................12 Operasionalisasi Konsep .........................................................28 Populasi dan Sampel................................................................35 Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggungjawab dan Komitmen Perusahaan ............................................................50 Daftar Ketersediaan Alat Pelindung Diri (Periode Oktober 2011) ...........................................................58 Sanksi Atas Pelanggaran K3 ...................................................64 Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan dan Disiplin K3 .......................................................................66 Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi dan Pelatihan K3 ............................................................................73 Rincian Kecelakaan Kerja di Lokasi Proyek (per oktober 2011) ......................................................77 Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja ..............................................79 Analisis Berdasarkan Dimensi Evaluasi .................................81

xiv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar 4.1 Grafik 5.1 Grafik 5.2 Grafik 5.3 Grafik 5.4 Grafik 5.5 Grafik 5.6 Grafik 5.7 Grafik 5.8 Grafik 5.9 Grafik 5.10 Grafik 5.11 Grafik 5.12 Grafik 5.13 Grafik 5.14 Grafik 5.15 Grafik 5.16 Grafik 5.17 Grafik 5.18 Grafik 5.19 Grafik 5.20 Grafik 5.21 Grafik 5.22 Grafik 5.23 Grafik 5.24 Grafik 5.25 Grafik 5.26 Grafik 5.27 Gambar 5.1 Gambar 5.2

halaman Bagan Manajemen: Akar Kecelakaan Kerja .......................... 22 Lokasi Proyek Pembangunan ................................................. 38 Jenis Kelamin Responden ...................................................... 43 Tingkat Pendidikan Responden.............................................. 44 Lama Kerja Responden .......................................................... 45 Adanya Pengawasan dari Perusahaan .................................... 47 Adanya Panitia Pembina K3 .................................................. 49 Ada Peraturan K3 ................................................................... 51 Ada SOP K3 ........................................................................... 52 Ada Pemeriksaan Kesehatan .................................................. 54 Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja ...................... 56 Jumlah Alat Pelindung Diri.................................................... 58 Kualitas Alat Pelindung Diri Sesuai Standar ......................... 60 Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Aman ..................................................... 60 Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Sehat ...................................................... 62 Sanksi Perusahaan Terhadap Pelanggaran K3 ....................... 63 Bentuk Sanksi K3 ................................................................... 63 Terdapat Sosialisasi K3 .......................................................... 67 Terdapat Briefing Sebelum Pekerjaan Dimulai...................... 68 Terdapat Pelatihan K3 ............................................................ 70 Terdapat Penyuluhan K3 ........................................................ 70 Terdapat Rambu-Rambu K3 .................................................. 71 Jumlah Rambu-Rambu K3 ..................................................... 72 Letak Rambu-Rambu K3 Strategis ........................................ 73 Inspeksi K3 ............................................................................ 74 Adanya Penyelidikan Kecelakaan Kerja ................................ 76 Adanya SOP Keadaan Tanggap Darurat ................................ 79 Adanya Audit K3 ................................................................... 81 Hambatan Dalam Penerapan K3 ............................................ 82 Contoh Pekerja Yang Tidak Memakai APD .......................... 83 Contoh Rambu K3 Yang Tidak Terpasang Dengan Baik ........................................................................... 86

xv


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5

halaman Kuesioner Penelitian ...............................................................94 Pedoman Wawancara ..............................................................98 Contoh Rambu-Rambu K3 ......................................................99 Contoh Papan Pengumuman K3 ...........................................100 Contoh SOP Keadaan Tanggap Darurat Dan Kecelakaan Kerja...........................................................101

xvi


1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penunjang organisasi, dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut personil, tenaga kerja, pekerja/karyawan); atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Nawawi, 2000:45). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga). Seiring dengan kemajuan industrialisasi, penerapan teknologi canggih seperti penggunaan mesin-mesin, bahan-bahan dan peralatan-peralatan baru yang rumit serta kompleks dalam meningkatkan produktifitas kerja secara teknis, saat ini sangat diperlukan. Namun, penggunaan teknologi tersebut seringkali tidak diiringi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai terutama dari segi kualitas. Selain itu, perusahaan atau organisasi juga harus mempersiapkan peraturan atau prosedur teknis yang dapat mendukung terwujudnya penggunaan teknologi secara aman dan tepat guna. Ketidakpastian tersebut dapat berakibat pada terciptanya para pekerja yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang cara mengoperasikan peralatan kerja, dimana kondisi ini seringkali menjadi pemicu timbulnya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Secara umum penyebab kecelakaan kerja digolongkan ke dalam dua kategori yaitu disebabkan karena kondisi tidak aman (unsafe condition) maupun tindakan tidak aman (unsafe action). Kondisi tidak aman terjadi apabila pelaksanaan kegiatan pekerja di lingkungan kerja tidak mematuhi peraturan dan prosedur yang telah

1 Universitas Indonesia Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012

2

ditetapkan, yang mengatur agar kondisi tempat kerja aman dan sehat. Sedangkan, tindakan tidak aman terjadi jika pekerja tidak mengetahui, tidak mampu, dan tidak mau menjalankan cara kerja dan peraturan–peraturan yang telah ditetapkan (Budiono, 2005 : 171). Di Indonesia, angka kecelakaan kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 96.314 kasus kecelakaan kerja pada

tahun

2009 menjadi

65.000 kasus pada tahun 2010. Adapun rinciannya yaitu: Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia 2009-2010 Tahun

Sembuh

Cacat

Cacat

Cacat Meninggal

Funngsi

Sebagian

Total

Dunia

Total

2009

87.035

4.380

2.713

42

2.144

96.314

2010

56.629

3.662

2.713

31

1.965

65.000

Sumber: Diolah kembali dari www.jamsostek.co.id, 2010

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kinerja pengawas ketenagakerjaan. Namun, jumlahnya masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, kemungkinan masih banyak dark number atau angka kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Selain itu, penurunan juga disebabkan karena

adanya

peningkatan

jumlah

perusahaan

yang

menerapkan

standar

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang kemudian menurunkan angka kecelakaan kerja (www.kabarbisnis.com, 2010). Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam suatu organisasi lebih dikenal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sistem ini merupakan bagian dari organisasi yang erat kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Di Indonesia, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 1996. Perlunya sebuah organisasi atau perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kecelakaan kerja (SMK3) dalam rangka meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja dan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman,

Universitas Indonesia Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012

3

dan produktif, sebenarnya telah diisyaratkan dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan haruslah memenuhi kriteria yang menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya dalam melakukan pekerjaan. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang cukup signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di samping dapat mengakibatkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan perbaikan fasilitas kerja. Terdapat biaya-biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari suatu kecelakaan kerja yaitu mencakup kerugian waktu kerja (pemberhentian sementara), terganggunya kelancaran pekerjaan (penurunan produktivitas), pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan, denda dari pemerintah, serta kemungkinan berkurangnya kesempatan usaha (kehilangan pelanggan pengguna jasa). Penerapan K3 yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pekerja tetapi juga bagi perusahaan karena dapat meminimalisir biaya pengeluaran. Selain itu, dengan dilaksanakannya program-program keselamatan dan kesehatan kerja maka dapat diketahui sampai sejauh mana upaya pencegahan kecelakaan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan, sebagai bagian dari langkah-langkah yang diambil berkaitan dengan penetapan kebijaksanaan, pengorganisasian, perencanaan dan implementasi pengukuran kinerja, dan peninjauan kembali kinerja yang telah dicapai. Salah satu sektor yang harus menerapkan K3 dengan baik adalah sektor Jasa konstruksi karena sektor ini memiliki kegiatan dengan tingkat resiko kecelakaan kerja yang paling tinggi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat hingga 2010, kecelakaan kerja masih didominasi oleh bidang jasa konstruksi (31,9%), disusul industri (31,6%), transportasi (9,3%), pertambangan (2,6%), kehutanan (3,8%), dan lainnya (20%) (suaramerdeka.com, 2010).


4

Untuk lebih lengkapnya, tabel dibawah ini menggambarkan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di sektor konstruksi dari tahun 2006 hingga 2010: Tabel 1.2 Data Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Tahun 2006-2010 Tahun

Sembuh

Cacat

Cacat

Cacat Meninggal

Tanpa

Fungsi

Sebagian

Total

Dunia

Total

Cacat 2006

491

7

17

0

29

544

2007

1.053

11

38

2

61

1.165

2008

2.015

72

72

2

146

2.307

2009

1.786

59

77

3

143

2.068

2010

1.707

52

63

2

166

1.990

Sumber: Diolah kembali dari Pusbin PK Kementerian PU, 2011

Dari data di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja dari tahun 2006 hingga tahun 2008, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya

upaya dari

pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja khususnya di sektor konstruksi. Pada tahun 2010, jumlah kecelakaan kerja di sektor konstruksi sebesar 1990 dengan korban sembuh tanpa cacat (1707); cacat fungsi (52); cacat sebagian (63); cacat total (2); dan meninggal dunia (166). Dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Manajemen Resiko Bidang K3, 27-28 April 2011, disebutkan bahwa sektor konstruksi memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi terjadi dengan penyebab yang beragam misalnya pekerja jatuh dari ketinggian, tower crane, gondola runtuh, rangka baja runtuh saat masih dalam pelaksanaan, pekerja terkubur oleh longsoran dinding penahan tanah maupun bongkahan bangunan, kerusakan scaffolding, dan sebagainya. Beberapa contoh kasus misalnya runtuhnya struktur bengunan Pasar Tanah Abang (2009),dan keruntuhan jembatan di Surabaya (2009). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/PRT/M/2008, Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah pemberian perlindungan kepada setiap


5

orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. Seringkali suatu proyek konstruksi harus dilaksanakan dalam kondisi yang kompleks dan sulit sehingga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan staf Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat tiga bidang dalam sektor konstruksi yaitu bidang jalan atau bina marga; sumber daya air atau bendungan; dan cipta karya atau permukiman. Dari ketiga bidang tersebut, sektor konstruksi jalan merupakan sektor yang paling fokus dalam menerapkan SMK3 di tiap proyeknya. Maksudnya, penerapan program K3 di tiap proyek pembangunan jalan sudah lebih baik dari dua sektor lainnya. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mewajibkan setiap kontraktor yang terlibat untuk menerapkan K3. Berbagai program K3 yang diterapkan dalam proyek pembangunan jalan antara lain menyediakan Alat Pelindung Diri yang berkualitas dan memadai, menyediakan fasilitas kesehatan, dan memberikan jaminan sosial bagi para pekerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih sektor konstruksi jalan sebagai fokus penelitian. Jalan merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Jakarta sebagai kota metropolitan yang juga merupakan pusat pemerintahan memiliki banyak ruas jalan seperti jalan layang dan jalan tol. Bahkan sampai saat ini, kota Jakarta masih terus menambah ruas jalan sebagai upaya mengimbangi jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi umum dalam pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu, instansi ini juga bertanggungjawab terhadap pemeliharaan infrastrukstur jalan dan jembatan. Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki satu unit yang fokus terhadap Jalan nasional yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, yang merupakan satuan non vertikal yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembangunan jalan nasional di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya.


6

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis mengenai penerapan SMK3 maka peneliti memilih lokasi penelitian pada proyek pembangunan jalan di daerah Rawa Buaya, Cengkareng. Alasan peneliti hanya memilih satu lokasi untuk penelitian yaitu agar penelitiannya spesifik pada satu lokasi pembangunan jalan saja. Hal tersebut ditujukan agar fokus penelitian ini tidak melebar ke aspek lain. Selain itu, proyek pembangunan jalan tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Sedangkan, beberapa proyek pembangunan jalan di Jakarta lainnya telah selesai pengerjaannya, sehingga tidak memungkinkan peneliti melakukan penelitian di lokasi-lokasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti ingin membuktikan apakah penerapan SMK3 pada proyek pembangunan jalan Rawa Buaya, Cengkareng sudah sesuai atau belum dengan standar yang ada. Selain itu, apakah penurunan jumlah kecelakaan kerja beberapa tahun belakangan ini merupakan suatu jaminan bahwa pelaksanaan SMK3 telah dilakukan dengan maksimal.

1.2 Rumusan Masalah Sektor konstruksi merupakan salah saru sektor yang memiliki resiko tingkat kecelakaan tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan betapa pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang baik sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai instansi yang berwenang serta berfungsi dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan telah banyak melakukan pembangunan jalan di wilayah Jakarta. Tentunya, dalam setiap proyek dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Dan para tenaga kerja tersebut sangat rentan akan resiko kecelakaan kerja, mengingat sektor konstruksi adalah sektor yang beresiko. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan jalan di Rawa buaya, Cengkareng. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:


7

1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam proyek pembangunan jalan di daerah Rawa Buaya?

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan di Rawa buaya, Cengkareng.

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini juga memiliki signifikansi secara akademis dan praktis sebagai berikut: 1. Manfaat akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara. Ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis. 2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dan pihak kontraktor sebagai pelaksana dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di setiap proyek pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum tentang isi skripsi secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:


8

BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan. BAB 2 KERANGKA TEORI Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam membahas penelitian ini. BAB 3 METODE PENELITIAN Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan tentang bagaimana metode penelitian yang peneliti gunakan serta alasan pemilihan metode tersebut. BAB 4 GAMBARAN UMUM Pada bab ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai kebijakankebijakan serta peraturan apa saja yang digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai pedoman dalam melaksanakan SMK3 dalam setiap proyek konstruksi. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai gambaran umum dari proyek pembangunan jalan Rawa buaya, Cengkareng. BAB 5 ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG) Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kondisi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam proyek pembangunan jalan di Rawa Buaya, Cengkareng. BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN Pada bab terakhir ini peneliti menguraikan simpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

1.6 Batasan Penelitian Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan hanya sebatas pada analisis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari segi fisik. Peneliti tidak melakukan analisis terhadap unsur mental dan kesejahteraan sosial para personil proyek.


9

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka Dalam melakukan penelitian mengenai “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi pada proyek pembangunan jalan Rawa Buaya, Cengkareng)”, peneliti melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil dua hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Trustantiah dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BP Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program K3 di BP Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan survei dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data primer diperoleh dari responden yang diteliti yaitu karyawan BP Indonesia dalam bentuk kuesioner. Sedangkan, data sekundernya merupakan data olahan dalam bentuk jadi yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitiannya. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di BP (British Petroleum Indonesia) cukup berhasil karena tidak ada fatality (kematian karena kecelakaan kerja). Kedua unsur yang ada dalam program K3 yaitu keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja mampu menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman dan bebas dari risiko kecelakaan bagi karyawan dan manajemen. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Catur Setya Nugraha yang berjudul “Analisis Mengenai Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) UPT Balai Yasa Traksi Manggarai”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan dan apa saja hambatan dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

9

Universitas Indonesia


10

yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya di lingkungan kerja UPT Balai Yasa Traksi Manggarai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para responden dan wawancara mendalam dengan para narasumber yang berwenang menangani masalah K3. Sedangkan, studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku, peraturan perundang-undangan , dokumen dan arsip perusahaan, artikel pada majalah, Koran serta literatur lainnya yang berkaitan. Berdasarkan jenis penelitiannya, Catur menggunakan metode penelitian deskriptif yang berupaya menggambarkan serta menganalisis setiap fenomena fenomena yang terjadi bekaitan dengan segala upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam penerapan program K3. Hasil yang diperoleh Catur dalam penelitiannya adalah penerapan program K3 pada PT KAI (Persero) UPT Balai Yasa Traksi Manggarai secara umum sudah berjalan sesuai dengan kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Namun, penerapan program tersebut masih belum berlangsung optimal dikarenakan ada beberapa hambatan dalam upaya peningkatan penerapan program K3 itu seperti kurangnya sosialisasi K3 yang ditandai dengan masih kurangnya frekuensi penyuluhan dan diklat mengenai K3, lemahnya sistem pengawasan dan law enforcement, serta kurangnya kesadaran dan disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan dua penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menganalisis mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Sedangkan, dua penelitian sebelumnya hanya menganalisis mengenai program-program K3 di lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis unsur K3 secara keseluruhan mulai dari tingkat manajemen sampai pelaksanaan. Misalnya, ada tidaknya audit, pengawasan, dan disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dipilih peneliti. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti



11

adalah proyek pembangunan jalan yang berada di lingkungan terbuka (oudoor). Sementara itu, lokasi penelitian dari dua penelitian sebelumnya adalah lokasi tertutup (indoor) yaitu di pabrik. Perbedaan terakhir yang signifikan antara penelitian ini dengan dua penelitian sebelumya yaitu sektor yang akan diteliti adalah sektor konstruksi, merupakan sektor yang memiliki angka kecelakaan kerja tertinggi sampai tahun 2010. Sedangkan, dua penelitian sebelumnya memilih sektor industri untuk diteliti. Sisanya, beberapa bagian dari penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu seperti pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Perbandingan antara penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu disajikan dalam tabel di bawah ini:



12

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Penelitian Pertama Nama Peneliti

Catur Setya Nugraha

Judul Penelitian

Analisis Program

Mengenai

Penelitian Kedua Trustantiah.

Achmad Ramadhan

Penerapan Analisis Pelaksanaan Program Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan

dan Keselamatan dan Kesehatan Keselamatan dan Kesehatan

Kesehatan Pada PT Kereta Api Kerja (K3) di BP Indonesia

Kerja (SMK3)

Indonesia (PERSERO) UPT Balai

Proyek

(Studi pada

Pembangunan

Jalan

Rawa Buaya, Cengkareng)

Yasa Traksi Manggarai Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

-Menganalisis bagaimana penerapan

Untuk mengetahui

Untuk mengidentifikasi dan

program keselamatan dan kesehatan

pelaksanaan K3 di BP

menganalisis mengenai

kerja yang dilakukan oleh PT Kereta

Indonesia .

penerapan Sistem Manajemen

Penelitian Tujuan

API Indonesia (persero) khususnya di

Kesehatan dan Keselamatan

lingkungan kerja UPT Balai Yasa

Kerja (SMK3) dalam proyek

Traksi Manggarai

pembangunan jalan rawa buaya,

-Menganalisis hambatan-hambatan

Cengkareng.

dalam penerapan program K3 yang dihadapi oleh PT Kereta API Indonesia (persero UPT Balai Yasa Traksi Manggarai



13

Teori yang

Teori yang digunakan adalah teori Teori yang digunakan adalah Teori yang digunakan adalah

digunakan

mengenai keselamatan dan kesehatan teori yang berhubungan dengan teori kerja dari tjepy F Aloewie

mengenai

Keselamatan

manajemen SDM yang mengacu dan kesehatan kerja (K3) serta pada

pemeliharaan

karyawan teori

mengenai

manajemen

dan teori tentang keselamatan SDM dan kesehatan kerja .

Metode

Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif

Jenis Penelitian

Deskriptif

Deskriptif

Deskriptif

Teknik

-Studi Lapangan (Kuesioner &

Studi Kepustakaan, Kuesioner,

Kuesioner, Wawancara

Pengumpulan Data

wawancara mendalam)

Wawancara tidak terstruktur

mendalam, observasi, dan studi

Pengumpulan Data

-Studi Kepustakaan Hasil

kepustakaan.

-Secara umum, penerapan program K3

Pelaksanaan program

Secara umum penerapan sistem

pada oleh PT Kereta API Indonesia

keselamatan dan kesehatan kerja

manajemen

(persero UPT Balai Yasa Traksi

di BP (British Petroleum

pembangunan

Manggarai sudah berjalan sesuai

Indonesia) cukup berhasil karena

telah berjalan dengan baik yaitu

dengan kebijakan K3 yang telah

tidak ada fatality (kematian

sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan

karena kecelakaan kerja)

telah ditetapkan. Namun, masih terdapat

K3

di

proyek

Rawa

Buaya

beberapa

hambatan

-Hambatan dalam penerapan K3 yaitu

yaitu kurangnya kesadaran akan

kurangnya sosialisasi seperti

pentingnya

K3,

kurangnya



14

kurangnya penyuluhan dan diklat,

anggaran,

latar

belakang

lemahnya sistem pengawasan dan law

pendidikan yang beragam, dan

enforcement, kurangnya kesadaran dan

kurangnya pengawasan.

disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri. Sumber: Berbagai Sumber (Diolah oleh Peneliti)



15

2.2. Kerangka teori 2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga

kerja,

pengembangan,

kompensasi,

integrasi,

pemeliharaan,

dan

pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat (Flippo, 1997). Menurut Henry Simamora (2004:54),

manajemen

sumber

daya

manusia

adalah

pendayagunaan,

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Adapun, tujuan

utama dari manajemen sumber daya manusia adalah

untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung kepada sumber daya manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus mengelola dan mendayagunakan SDM atau karyawan yang dimilikinya dengan baik sehingga dapat membantu pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Terkait dengan hal tersebut, Flippo (1997) menyatakan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi dua yaitu fungsi manajerial dan operasional. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan dasar pelaksanaan proses manajemen sumber daya manusia yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi/ perusahaan. Fungsi operasional tersebut meliputi: a. Procurement (Pengadaan) Maksud dari pengadaan adalah upaya untuk mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Hal ini terutama bersangkutan dengan masalah penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan (recruitment), seleksi, orientasi, dan penempatan. b. Development (Pengembangan)



16

Adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa ini maupun masa depan. c. Compensation (Kompensasi) Diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada karyawan yang sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan. d. Integration (Integrasi) Fungsi ini mengintegrasikan karyawan baru dalam lingkungan yang relatif baru. Integrasi merupakan usaha untuk menyelaraskan berbagai kepentingan individu, perusahaan maupun masyarakat. Oleh karena itu, harus dipahami sikap karyawan dalam kaitannya dengan kebijakan dan prinsip. e. Maintenance (Pemeliharaan) Adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) f. Separation (Pemisahan) Fungsi ini merupakan pemutusan hubungan kerja dan mengembalikan orangorang tersebut ke dalam masyarakat dengan keadaan sebaik mungkin. Organisasi

harus melaksanakan

fungsi

ini

berdasarkan persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan, sehingga karyawan merasa mendapat perlakuan yang baik setelah mereka memberikan kontribusi kepada perusahaan. Dari

keenam

fungsi

operasional

diatas,

fungsi

pemeliharaan

(maintenance) harus mendapat perhatian yang sungguh – sungguh dari manajer. Apabila pemeliharaan karyawan ini kurang mendapat perhatian, akibatnya semangat kerja, sikap dan loyalitas karyawan menurun. Absensi dan turn over meningkat, disiplin akan menurun, sehingga pengadaan, pengembangan,



17

kompensasi dan pengintegrasian yang telah dilakukan dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang tujuan perusahaan. Terkait dengan fungsi pemeliharaan, Hasibuan (2000) mendefinisikan pemeliharaan

(maintenance)

sebagai

usaha

mempertahankan

dan/atau

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Adapun metode-metode pemeliharaan tersebut antara lain:  Komunikasi  Insentif  Kesejahteraan karyawan  Kesehatan dan keselamatan kerja  Hubungan industrial

2.2.2. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Setiap orang yang bekerja senantiasa mengharapkan keselamatan baik pada waktu berangkat kerja, melaksanakan pekerjaan, maupun dalam perjalanan pulang setelah selesai bekerja. Menurut Budiono, dkk (2005 : 224), keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa keselamatan kerja terjadi ketika pekerja terbebas dari adanya ancaman dalam bekerja yang disebabkan oleh alat kerja maupun lingkungan. Dalam konsep pengelolaan keselamatan kerja modern dikenal 2 definisi keselamatan kerja. Pertama, keselamatan kerja didefinisikan sebagai bebas dari kecelakaan atau bebas dari kondisi sakit, luka atau bebas dari kerugian. Kedua, didefinisikan sebagai pengontrolan kerugian. Definisi yang pertama lebih fungsional karena berkaitan dengan luka, sakit, kerusakan harta dan kerugian terhadap proses. Sedangkan, definisi kedua mengarah pada tindakan pecegahan kecelakaan dan mengusahakan seminimum mungkin terjadinya kerugian.



18

Adapun, definisi K3 yang dirumuskan oleh ILO/WHO Joint safety and Health Committee, yaitu : Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention among workers of departures from health caused by their working conditions; the protection of workers in their employment from risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological equipment and to summarize the adaptation of work to man and each man to his job. Bila dicermati lebih dalam, definisi di atas dapat dipilah-pilah dalam beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa K3 adalah :  Promosi dan pemeliharaan derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan.  .Untuk mencegah penurunan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka. 

Melindungi pekerja pada setiap pekerjaan atas risiko yang timbul dari faktorfaktor yang dapat mengganggu kesehatan.

 Penempatan dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Menurut OHSAS 18001: 2007, keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada kesehatan atau keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor, atau orang lain di tempat kerja). Sementara pengertian K3 menurut Suma’mur (1981) adalah sebagai berikut: “Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Selain menjadi penyebab hambatan-hambatan langsung gangguan kesehatan, kecelakaan juga menimbulkan kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan mesin dan Universitas Indonesia


19

peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja dan lain-lain. Kesehatan kerja adalah spesialis dalam ilmu kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum”. Di sisi lain, Robert L Mathis (2002) mendefinisikan K3 secara terpisah yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Menurutnya, kesehatan merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah yang bebas dari penyakit, cedera, serta masalah mental dan emosi yang bisa menggangu aktivitas manusia normal pada umumnya. Sedangkan, keselamatan merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang. Tujuan utama program keselamatan kerja yang efektif adalah untuk mencegah kecelakaan atau cedera dalam bekerja. Kemudian,

keamanan

merupakan

perlindungan

terhadap

fasilitas

pengusaha dan peralatan yang ada yang ditujukan untuk melindungi para karyawan ketika sedang bekerja atau sedang melaksanakan penugasan pekerjaan.

2.2.3. Faktor- Faktor yang Mendorong Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Banyak kalangan industri menganggap K3 sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tanpa adanya penerapan K3 di lingkungan kerja maka kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja sangat besar. Menurut seorang ahli keselamatan kerja, Willy Hammer mengatakan bahwa ada tiga alasan pokok mengapa program K3 perlu dilaksanakan yaitu berdasarkan perikemanusiaan, UU atau Hukum dan alasan ekonomi. Kemudian, Goudzali juga mengungkapkan hal yang serupa mengenai faktor-faktor pentingnya penerapan K3, antara lain: 

Kemanusiaan. Para karyawan merupakan manusia biasa yang bukan sematamata sebagai alat produksi , tetapi adalah sosok manusia yang merupakan aset



20

perusahaan. Dengan demikian, setiap manusia perlu mendapat perlindungan dari segala ancaman dan bahaya yang selalu mengintai di sekitarnya. 

Peraturan Pemerintah. Suatu perusahaan, apapun jenis usaha yang dilakukan, bertujuan agar produknya itu dapat dipakai atau digunakan oleh masyarakat dan keberadaan perusahaan di tengah masyarakat tersebut mempunyai hubungan sehingga keberadaannya itu diatur melalui berbagai mekanisme peraturan perundang-undangan.



Ekonomi. Faktor Ekonomi juga merupakan pendorong diberlakukannya pemeliharaan K3 dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa suatu perusahaan

dalam

operasinya

akan

selalu bergerak menurut

pertimbangan ekonomis yaitu mencari keuntungan. Dengan melakukan pemeliharaan K3 secara terus meneru, berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Namun, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar lagi apabila terjadi kecelakaan kerja. Pemeliharaan K3 ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakan kerja.

2.2.4. Kecelakaan Kerja Pelaksanaan program K3 yang baik semata-mata ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja akan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga aktivitas dari organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Selain itu, penerapan program K3 juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk apapun. Menurut Departemen Kesehatan dalam situsnya www.depkes.go.id, kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang biasanya menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Berdasarkan penyebabnya, kecelakaan kerja terbagi kedalam dua kelompok yaitu: 1. Kondisi berbahaya (unsafe condition), yaitu kondisi yang tidak aman dari:  Mesin, peralatan, bahan dan lain-lain  Lingkungan kerja



21

 Proses kerja  Sifat pekerjaan  Cara kerja 2. Perbuatan berbahaya (unsafe act), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena:  Kurangnya perhatian dan keterampilan pelaksana  Cacat tubuh yang tidak kentara (bodiliy defect)  Keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh  Sikap dan perilaku kerja yang tidak baik Sedangkan, Sugeng Budiono dan Jusuf (2005) mengatakan bahwa secara umum kecelakaan kerja terbagi menjadi dua golongan yaitu: 1. Kecelakaan industri (Industrial Accident) yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja 2. Kecelakaan dalam perjalanan (Community accident) yaitu kecelakaan yang terjadi diluar tempat yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja

Di sisi lain, Silalahi (1985:22) mengartikan kecelakaan kerja adalah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.. Menurutnya, kecelakaan kerja terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk diprediksi terlebih dahulu. Oleh karena itu, cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan kerja dan/atau dengan mengadakan pengawasan yang ketat, sehingga pada dasarnya kecelakaan kerja hanyalah merupakan gejala yang berakar pada manajemen. Pernyataan ini dapat dilihat dari gambar berikut:



22

Gambar 2.2 Manajemen Sebagai Akar Kecelakaan Kerja Sumber: Bennet Silalahi (1985)

2.2.4.1 Faktor-faktor Penyebab kecelakaan kerja Menurut International Labour Organization (ILO), terdapat 3 faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu:  Faktor peralatan teknis, biasanya menyangkut masalah keburukan pabrik, peralatan yang digunakan, mesin-mesin yang sudah tidak layak pakai.  Faktor lingkungan kerja, meliputi lingkungan fisik tempat kerja maupun lingkungan sosial psikologis yang lebih luas.  Faktor Manusia Maksudnya tenaga kerja tidak mengetahui tata cara yang aman atau perbuatan yang berbahaya; tidak sanggup memenuhi persyaratan kerja sehingga terjadi tindakan di bawah standar; mengetahui seluruh peraturan dan persyaratan kerja tetapi tidak mematuhinya.



23

1.2.4.2.Klasifikasi kecelakaan akibat kerja Adapun klasifikasi kecelakaan kerja menurut International Labour Organization (ILO) yaitu: 1. Menurut jenis kecelakaan. Misalnya:  Terjatuh  Tertimpa benda jatuh  Tertumbuk, terjepit oleh benda  Gerakan-gerakan melebihi kemampuan  Pengaruh suhu tinggi  Terkena arus listrik  Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi 2. Menurut penyebab  Mesin  Alat angkut dan alat angkat  Peralatan lain  Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi  Lingkungan kerja 3. Menurut sifat luka atau kelainan  Patah tulang/keseleo  Memar, luka dipermukaan  Luka bakar  Keracunan  Pengaruh cuaca  Pengaruh arus listrik 4. Menurut letak kelainan atau luka tubuh  Kepala  Leher  Badan  Anggota atas



24

 Anggota bawah  Banyak tempat, kelainan umum

2.2.5. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara, sebagai berikut: 

Agar setiap pegawai mendapat jaminan K3 baik secara fisik, social dan psikologi



Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin



Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya



Ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai



Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja



Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja



Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

2.2.6. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a. Pembinaan K3. Kegiatan sosialisasi K3 bagi seluruh pegawai dari seluruh tingkat jabatan, yang dapat berupa penyuluhan, pelatihan, kursus, pemasangan poster keselamatan kerja, pemasangan rambu-rambu atau tanda peringatan bahaya, pemasangan UU keselamatan kerja di tempat kerja, dll (Sendjum, 2001). b. Kondisi Fisik Tempat Kerja. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya kerja. (Kansil, 2001). Menurut Michael Haris, Kondisi fisik tempat kerja bukan hanya menyangkut



25

kebersihan perawatan tempat kerja, melainkan juga faktor fisik lainnya seperti suara, suhu penerangan, dan penyediaan alat pemadaman api yang memadai. Kondisi fisik tempat kerja yang baik akan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kondisi tidak aman, dan dampaknya kepada pekerja adalah berkurangnya ketegangan-ketegangan (pemisahan sosial, rasa bosan, letih, dan tidak diperhatikan) yang dirasakan oleh pekerja (Garry Desler, 1998:137). c. Proses Kerja . Merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam bekerja, dimulai dari kegiatan paling awal hingga akhir. Proses kerja yang sesuai akan membekali pekerja dengan pengetahuan lengkap mengenai pekerjaanyadan mengurangi stress dan konsekuensi lainnya akibat stress dikalangan pekerja. d. Alat-alat pelindung diri (APD) bagi Tenaga Kerja Yang dimaksud dengan alat pelindung diri adalah “Seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja (Sugeng Budiono dan Jusuf, 329). Pengunaan alat pelindung diri dapat berbeda-beda, tergantung jenis jenis pekerjaan yang dilakukan. APD yang biasa digunakan: 

Helm pengaman (safety helmet)



Alat pelindung pendengaran (ear protection)



Alat pelindung mata (googles)



Alat pelindung pernapasan



Pelindung muka



Pelindung tangan (gloves)



Pelindung kaki (safety shoes)

e. Pelayanan dan fasilitas kesehatan Hal ini memegang peranan penting dalam menjaga K3 karena sejumlah masalah yang berkaitan dengan kesehatan akan dapat merusak kinerja pegawai. Oleh karena itu, adanya perhatian atas hal ini menjadi hal yang penting.



26

Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dimaksud antara lain tersedianya tenaga kerja medis ahli beserta obat-obatan dan saran medis dalam menghadapai kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

2.2.7. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian

dari

Sistem

Manajemen

Organisasi

yang

digunakan

untuk

mengembangkan dan menerapkan kebiajakan K3 dan mengelola risiko (OHSAS 18001:2007). Adapun tujuan sistem manajemen K3 menurut Rudi Suardi (2005:3) adalah: a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggitingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pegawai-pegawai bebas. b. Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, memelihara, meningkatkan kesehatan dan gizi para tenaga kerja, merawat, meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipatgandakan gairah serta kenikmatan bekerja. Menurut Robert L Mathis dan John H Jackson, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang efektif terdiri dari lima hal, sebagai berikut: a. Tanggung jawab dan komitmen perusahaan. Inti dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha K3 yang komprehensif. Usaha ini sebaiknya dicerminkan dari tindakantindakan manajerial dan dikoordinasikan mulai dari tingkat manajemen paling tinggi. Fokus pendekatan sistematis terhadap keselamatan kerja adalah adanya kerjasama terus menerus dari para pekerja, manajer, dan yang lainnya. b. Kebijakan dan disiplin K3. Merancang kebijakan dan peraturan mengenai K3 serta mendisiplinkan pelaku pelanggaran merupakan komponen



27

penting dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dukungan yang sering terhadap perlunya perilaku kerja yang aman dan memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik keselamatan kerja yang positif, juga sangat penting dalam meningkatkan keselamatan para pekerja. c. Komunikasi dan pelatihan K3. Sebagai tambahan, dalam pelatihan K3 perlu dilakukan komunikasi secara terus menerus untuk membangun kesadaran akan pentingnya K3. Bentuk komunikasi antara lain mengubah poster keselamatan kerja dan mengupdate papan buletin K3. d. Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja. Inspeksi tempat kerja sebaiknya dilakukan secara berkala oleh komite K3 atau koordinator K3. Sama halnya ketika terjadi kecelakaan kerja, penyelidikan juga harus dilakukan oleh komite atau koordinator K3. e. Evaluasi. Perusahaan harus mengawasi dan mengevaluasi usaha-usaha K3nya dengan melakukan audit secara periodik. Hal ini ditujukan untuk menganalisis serta mengukur kemajuan dalam manajemen K3.



28

2.3. Operasionalisasi Konsep Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep Variabel

Dimensi

Kategori

Indikator

Skala

 Ada tindakan konkrit dari perusahaan  Ada koordinasi dari tingkat manajemen tertinggi Kebijakan dan disiplin  Ada peraturan K3 K3  Ada SOP tentang K3  Ada pemeriksaan kesehatan  Ada pemeliharaan mesin atau peralatan kerja Sistem Manajemen Baik/  Disiplin K3 Keselamatan dan Buruk Komunikasi dan Kesehatan Kerja  Ada sosialisasi dan penyebaran pelatihan K3 (SMK3) informasi K3  Ada pelatihan dan penyuluhan tentang K3  Ada rambu-rambu K3 Inspeksi dan  Ada inspeksi ke lokasi proyek penyelidikan kecelakaan  Ada penyelidikan kecelakaan kerja kerja  Ada SOP keadaan tanggap darurat Evaluasi  Ada audit K3 Sumber: Hasil olahan dari Robert L Mathis & John H Jackson , 2002 Tanggungjawab dan komitmen perusahaan

Ordinal



29



30



29

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan permasalahan yang ada di dalam realita sosial. Metode penelitian juga merupakan semua asas, peraturan, dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan (Unaradjan, 2000:5).

3.1. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang mengacu pada teori mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel, mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Subana dan Sudrajat, 2001).

3.2. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan jenis penelitian menjadi empat bagian yaitu berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data dari penelitian yang bersangkutan.

3.2.1. Berdasarkan Tujuan Penelitian Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif bersifat suatu paparan pada variabel-variabel yang diteliti, misalnya tentang siapa, yang mana, kapan, dan dimana maupun ketergantungan variabel pada sub-sub variabelnya (Husein Umar, 2008:8).

29


30

Menurut Nawawi (1983:64), metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok, yaitu: 

Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.



Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Pengertian lain diungkapkan oleh Vredenberg (1978:32) yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman (2005:23), tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis/ antropologis dapat ditangkap. Sama halnya dengan tujuan dari jenis penelitian deskriptif yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian kali ini berupaya menggambarkan serta menganalisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan di Rawa Buaya, Cengkareng.

3.2.2. Berdasarkan Manfaat Penelitian Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni. Penelitian ini merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama karena biasanya dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri. Penelitian murni dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian murni lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti, sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri (Prasetyo dan Jannah, 2006:38).

3.2.3. Berdasarkan Dimensi waktu Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian bersifat cross-sectional, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari objek penelitian dalam satu waktu tertentu (Husein Umar, 2008:9). Penelitian ini hanya


31

digunakan dalam waktu yang tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Pengertian satu waktu tertentu disini tidak bisa hanya dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja, namun tidak ada batasan baku untuk menunjukkan satu waktu tertentu akan tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi, ketika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data (Prasetyo dan Jannah, 2005:45). Penelitian ini dilaksanakan pada satu kurun waktu di proyek pembangunan jalan (flyover), wilayah Rawa Buaya, Cengkareng.

3.3. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data survei, wawancara, observasi, dan s tergolong sebagai penelitian survei. Survei dilakukan untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian survei, data di lapangan diperoleh melalui survei langsung pada objek penelitian, yaitu dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara 1. Survei Dalam studi lapangan ini, data primer pertama didapat dari instrumen berupa angket atau kuesioner. Tujuannya adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan (Prasetyo dan Jannah, 2005:42). Dalam penelitian ini, kuesioner ditujukan kepada seluruh personil yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya, Cengkareng. 2. Wawancara Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber secara tatap muka yang beracuan pada daftar pertanyaan yang telah dibuat. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dimana hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi (Cholid dan Abu, 2007:76).


32

Pada tahap wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan safety & health excutive officer PT Jaya Konstruksi sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan K3 di lokasi proyek. Narasumber tersebut terpilih karena peneliti ingin mewawancarai pihak yang benar-benar mengetahui tentang kondisi di lapangan. Alasan lain peneliti hanya mewawancarai satu narasumber yaitu karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti. Di sisi lain, untuk mendukung dan memperkuat hasil kuesioner yang disebar peneliti juga melakukan wawancara dengan karyawan dan pekerja secara acak. Hal ini ditujukan untuk mengetahui pendapat mereka sebagai pihak yang melaksanakan berbagai kebijakan K3 pada proyek pembangunan ini. 3. Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan yang sedang bekerja (Husein Umar, 2005:72). Untuk melengkapi informasi yang telah didapat dari kuesioner dan wawancara, peneliti juga melakukan observasi atau melakukan pengamatan langsung ke lokasi proyek. Dalam hal ini, peneliti mengamati mengenai bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lapangan dan pelanggaranpelanggaran apa saja yang terjadi. 4. Studi Literatur Untuk memperoleh data sekunder, metode yang dilakukan adalah melalui studi literatur dengan cara menganalisis berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang sebelumnya telah dilakukan dengan studi lapangan.


33

3.4. Teknik Analisis Data Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data univariat, yaitu pengujian dari distribusi kasus hanya pada satu variabel pada suatu waktu (Babbie, 1985). Peneliti menggunakan tabel frekuensi yang merupakan analisis terhadap jawaban responden. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel-tabel, diagram, dan sebagainya guna mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian. Tingkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengukuran ordinal. Tingkat pengukuran ordinal menunjukan adanya urutan-urutan kategori yang ada. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service Solution). SPSS merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Keuntungan dengan menggunakan program SPSS adalah memudahkan perhitungan dan tingkat akurasi hasil perhitungan sangat tinggi. Data yang terkumpul diolah dengan menganalisis jawaban responden yang disajikan menurut landasan teori yang digunakan.

3.5. Populasi dan Sampel 3.5.1. Populasi Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang akan diteliti. Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan layang Rawa Buaya baik tenaga kerja konstruksi maupun officer yang terlibat dalam proyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 132 orang. Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti. Sedangkan unit observasi adalah satuan darimana data diperoleh. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan layang Rawa Buaya, dan unit observasinya adalah tenaga kerja sebagai individu.


34

3.5.2. Sampel Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri (Prasetyo dan Jannah, 2005:119). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SDM yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan layang Rawa Buaya yang terdiri dari karyawan pusat, karyawan kontrak lokal, dan tenaga kerja. Karyawan pusat merupakan personil inti dalam proyek. Biasanya karyawan ini merupakan perwakilan langsung dari kantor pusat kontraktor seperti kepala proyek, deputi kepala proyek, dan kepala teknik. Sedangkan, karyawan kontrak lokal merupakan personil pendukung dalam proyek seperti kepala gudang, logistik, pelaksana, dan keamanan. Tenaga kerja terdiri dari personil pelaksana di proyek seperti tukang dan mandor. Besaran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Prasetyo dan Jannah, 2005:137). n=

N 1+Ne2

n

= besaran sampel

N = besaran populasi e

= nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)

Dengan menggunakan rumus Slovin tersebut untuk populasi sebanyak 132 orang, dan dengan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian sebesar 10% maka,

132 sampel =

= 56,89 1 + 132(10%)²


35

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh hasil sebesar 56,89 kemudian dilakukan pembulatan menjadi 57. Jadi, total sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 57 karyawan. Berdasarkan keterangan dari pihak kontraktor, semua karyawan yang terlibat dalam proyek ini (karyawan pusat, kontrak lokal, dan tenaga kerja) mendapatkan perlakuan yang sama baik dari penerapan peraturan maupun segi fasilitas yang diberikan seperti pengobatan jika mengalaman kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah semua karyawan yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya yang terdiri dari karyawan pusat, karyawan kontrak lokal, dan tenaga kerja. Secara lebih spesifik penentuan besaran sampel pada masing-masing kelompok karyawan menggunakan rumus (Prasetyo dan Jannah, 2005:130):

Sampel1 = Populasi1

x Total Sampel

Total Populasi

Adapun rincian populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Jenis Karyawan

Populasi

Jumlah Sampel

Karyawan Pusat

7

3

Karyawan Kontrak Lokal

34

15

Tenaga Kerja

91

39

Total

132

57

Sumber: Diolah oleh peneliiti

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penarikan sampel probabilita atau Probability Sampling, dimana derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu. Teknik penarikan sampel probabilita adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Secara lebih spesifik


36

teknik probabilita yang digunakan adalah Propotionate Stratified Random Sampling atau teknik penarikan sampel terlapis. Teknik penarikan sampel ini dilakukan karena populasi yang ingin diteliti bersifat heterogen.

3.6 Keterbatasan Penelitian Dalam menyelesaikan penelitian mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek pembangunan jalan Rawa Buaya, peneliti menghadapi beberapa hambatan antara lain: 1. Proses birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit mengakibatkan izin atas penelitian ini menjadi sangat lama dan tidak jelas kewenangannya. 2. Jam kerja yang padat membuat peneliti kesulitan untuk mewawancarai responden dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, peneliti hanya mengambil beberapa responden dari karyawan dan pekerja sebagai keterwakilan.


37

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Pada penelitian ini, gambaran umum yang akan dipaparkan oleh peneliti adalah gambaran umum mengenai proyek pembangunan jalan layang (flyover) Rawa Buaya, kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam setiap proyek konstruksi, peraturan lokal yang digunakan pihak kontraktor dalam proyek Rawa Buaya ini.

4.1. Gambaran Umum Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya Proyek pembangunan jalan layang (flyover) di Rawa Buaya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemacetan di kota Jakarta. Tujuan dari proyek pembangunan tersebut yaitu untuk menghindari kemacetan khusunya kemacetan yang ditimbulkan karena adanya perlintasan kereta api. Proyek tersebut dimulai pada tanggal 11 Oktober 2010 dan ditargetkan selesai pada tanggal 1 Juni 2012. Adapun nilai kontrak bagi proyek ini adalah sebesar Rp. 126.980.752.000 Jalan yang akan dibangun tersebut memiliki lebar sebesar 8m serta panjang sebesar 1.183m (arah barat) dan 1.206m (arah timur). Proyek ini juga melibatkan tenaga konsultan pengawas dari PT Perentjan Djaya yang bekerja sama dengan PT.JRS. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam proyek ini sebanyak 91 pekerja Jalan ini adalah jalan yang mengubungkan antara daerah Duri Kosambi dengan Rawa Buaya, dan dari arah Ciledug dengan Puri Kembangan menuju jalan Daan Mogot. Lokasi proyek pembangunan jalan ini berada di Jalan Lingkar Luar Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Secara garis besar kondisi lingkungan dan fisik lokasi proyek adalah Jalan Raya yang padat lalu lintasnya seperti dilalui oleh rel kereta api. Maka dari itu, diperlukan diperlukan traffic management yang tepat dalam sehingga

pelaksanaan proyek ini dapat berjalan

dengan aman. Berikut gambaran lokasi proyek:


38

Gambar 4.1 Lokasi Proyek Pembangunan Sumber: Data PT Jaya Konstruksi (September 2011)

4.2. Gambaran Umum PerMen No: 09/PRT/M/2008 Adapun kebijakan dasar yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan proyek

konstruksi

adalah

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor:

09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum. Latar

belakang

dijadikannya

peraturan

tersebut

sebagai

pedoman

penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum adalah dalam rangka mewujudkan

tertib

penyelenggaraan

pekerjaan

konstruksi,

dimana

setiap

penyelenggara konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Selain itu, diperlukan suatu pedoman pembinaan dan pengendalian SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum


39

agar penyelenggaraan keamanan serta keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi dapat terselenggara secara optimal. Pedoman ini juga disusun dengan merujuk pada beberapa kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya antara lain Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; UU nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan

Pemerintah

nomor

29

tahun

2000

tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Adapun maksud dari pedoman ini adalah sebagai acuan bagi pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi. Kemudian, tujuan diberlakukannya peraturan tersebut sebagai pedoman adalah agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas serta kewajibannya dalam menyelenggarakan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi. Sementara itu, ketentuan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi berdasarkan peraturan ini yaitu: 1) Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa atau penyedia jasa, terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi, dan kegiatan swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum. 2) Setiap penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum wajib menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/PRT/M/2008 sebagai pedoman beserta lampirannya. 3) Penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko kecil.


40

4) Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

Baik, apabila mencapai hasil penilaian > 85%



Sedang, apabila mencapai hasil penilaian 60% - 85%



Kurang, apabila mencapai hasil penilaian < 60%

5) Dalam rangka penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum harus dibuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (RK3K) oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa. 6) Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggungjawab dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 7) Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung dan pihak yang berperan sebagai pengendali.

4.3. Gambaran Umum Peraturan yang digunakan Kontraktor Peraturan lokal yang digunakan kontraktor dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya ini merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan standarisasi OHSAS 18001:2007. Peraturan tersebut yaitu peraturan K3L atau SHE (safety, health, environment) plan. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur tentang pelaksanaan K3 tetapi juga mengatur tentang pemeliharaan lingkungan. Lingkup rencana K3L sendiri dimaksudkan agar dapat melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan secara aman, serta menjaga dan menjamin pelaksanaan proyek tidak mencemari lingkungan. Secara umum, sasaran penerapan K3L di proyek adalah zero accident, tidak adanya penyakit yang timbul akibat kerja, peningkatan kesadaran tentang K3L, pemenuhan peraturan perundangan K3L, dan efisiensi sumber daya alam. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kontraktor, peraturan K3L yang diterapkan dalam proyek ini meliputi beberapa poin umum yaitu:


41



Peraturan tentang larangan merokok, makan dan minum di area kerja. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa merokok hanya diperkenankan di area-area yang telah ditentukan



Peraturan tentang pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, jika pekerjaan dilakukan pada ketinggian maka pekerja diwajibkan memakai helm, safety shoes, dan safety belt.



Himbauan kepada semua personil proyek untuk mematuhi semua rambu yang ada



Himbauan agar selalu menjaga kebersihan di area proyek



Himbauan apabila terjadi keadaan darurat harus segera dilaporkan kepada petugas patrol K3 yang bertugas.

Peraturan ini juga mengatur mengenai identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada

bahan,

alat

dan

metode

kerja.

Sebagai

tindak

lanjut,

perusahaan

mengklasifikasikan potensi-potensi bahaya yang ditemukan untuk selanjutnya disusun cara untuk mengantisipasi bahaya tersebut. Dengan begitu, semua pihak baik personil proyek maupun masyarakat umum akan tetap aman dan nyaman berada di sekitar lokasi proyek. Selain itu, lingkungan di sekitar lokasi juga akan tetap terpelihara.


42


43

BAB 5 ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG)

Pada bab ini, peneliti menganalisis mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan di Rawa Buaya, Cengkareng, berdasarkan hasil olahan data kuesioner yang terdiri dari beberapa indikator dan dikelompokkan menjadi lima dimensi. Dimensi tersebut yaitu tanggung jawab dan komitmen perusahaan, kebijakan dan disiplin K3, komunikasi dan pelatihan K3, inspeksi dan penyelidikan kecelakaan kerja, dan evaluasi. 5.1. Identitas Responden

Grafik 5.1 Jenis Kelamin Responden Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini terdiri atas 56 lakilaki (98%) dan 1 perempuan (2%). Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaannya yaitu jasa konstruksi dimana pekerjaan ini memang mayoritas dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu, karyawan perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah satu-satunya karyawan perempuan yang bekerja dalam proyek ini dan bertugas sebagai sekretaris.


44

Tingkat pendidikan para karyawan dan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini juga sangat beragam yaitu sebanyak 24 responden (42%) berpendidikan kurang dari SMP, 16 responden (28%) SMA, 3 responden (5%) Diploma, 6 responden (11%) S1, dan sisanya sebanyak 8 responden (14%) tidak menjawab pertanyaan ini. Dari hasil yang diperoleh, mayoritas responden memiliki pendidikan kurang dari SMP. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja terbanyak dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya adalah tenaga kerja kasar atau kuli bangunan yang mayoritas berpendidikan kurang dari SMP. Peneliti menganggap tenaga kerja kasar atau kuli bangunan tersebut adalah pihak yang memiliki resiko kecelakaan kerja tertinggi di lapangan. Sehingga peneliti memilih responden yang paling banyak jumlahnya adalah dari golongan tenaga kerja kasar atau kuli bangunan tersebut.

Grafik 5.2 Tingkat Pendidikan Responden Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 responden, terdapat sebanyak 23 responden (40%) memiliki masa kerja kurang dari setahun, 14 responden (25%) memiliki masa kerja lebih dari setahun, 10 responden (18%) masa kerjanya selama setahun, dan sisanya sebanyak 10 responden (17%) tidak menjawab pertanyaan ini. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


45

Grafik 5.3 Lama Kerja Responden Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Dari hasil olah data tersebut diketahui mayoritas pekerja hanya bekerja selama kurang dari setahun. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian antara jumlah pekerja dengan kondisi pekerjaan yang dinamis sehingga kerap terjadi pergantian pekerja dalam masa yang singkat. Misalnya, jika kondisi pekerjaan sudah mencapai 75% biasanya perusahaan mengurangi jumlah kuli bangunan untuk menghemat biaya pengeluaran.

5.2. Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggung Jawab dan Komitmen Perusahaan Menurut Robert L Mathis dan John H Jackson (2002), inti manajemen keselamatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha-usaha keselamatan kerja yang komprehensif. Usaha tersebut dikoordinasikan dari tingkat manajemen paling tinggi untuk melibatkan seluruh anggota perusahaan. Dalam dimensi ini, terdapat dua indikator, yaitu adanya tindakan konkrit dari perusahaan yang berupa tindakan pengawasan dan adanya koordinasi dari tingkat manajemen tertinggi yang berupa panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). Indikator pertama yang akan dibahas dalam dimensi ini adalah adanya tindakan konkrit dari perusahaan. Dalam proyek ini, tindakan konkrit yang dilakukan pihak manajemen perusahaan terkait K3 berupa sosialisasi, pengawasan, dan pelatihan. Untuk dimensi ini, peneliti mengambil pengawasan sebagai tindakan konkrit perusahaan karena sosialisasi dan pelatihan akan dijelaskan secara lebih mendalam pada dimensi berikutnya. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kemampuan dan ketidakmampuan


46

anggota, untuk memberikan bantuan kepada anggota tersebut meningkatkan kemampuannya. Pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti inspeksi dan audit. Berbeda dengan pengawasan, inspeksi bertujuan untuk memeriksa sampai sejauh mana suatu rencana telah dilaksanakan atau apakah yang dilaksanakan selama ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dituju. Jadi, dapat dikatakan bahwa inspeksi dan audit adalah bentuk spesifik dari tindakan pengawasan. Dalam dimensi ini, peneliti hanya menanyakan kepada para responden tentang ada tidaknya tindakan pengawasan dalam proyek pembangunan jalan Rawa buaya. Pada bagian ini, peneliti juga hanya akan memaparkan tentang keberadaan tindakan pengawasan di proyek dan bentuk-bentuk lain pengawasan menurut para responden. Sedangkan, untuk inspeksi dan audit secara lebih rinci akan dijelaskan pada dimensi keempat dan kelima. Dari kuesioner yang disebarkan, peneliti mendapatkan sebanyak 54 responden (95%) mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan selama proyek ini berlangsung. Para responden mengatakan upaya pengawasan tersebut yaitu pengawasan dari safety officer, audit K3, ada panitia Pembina K3 (P2K3), dan pengawasan tentang pemakaian APD. Namun, masih terdapat 3 responden (5%)

yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya

pengawasan. Peneliti menganalisis bahwa responden yang menjawab tidak pada indikator ini adalah para pekerja atau karyawan baru yang belum mendapatkan sosialisasi K3. Hal ini disebabkan karena sifat pekerjaan yang dinamis sehingga turn over dalam proyek ini sangat tinggi terutama bagi para pekerja di lapangan. Pada umumnya, pergantian pekerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan proyek. Apalagi para pekerja tersebut tidak memiliki kontrak bekerja, jadi mereka bebas untuk keluar saat pekerjaannya sudah selesai, dengan seizin mandor atau supervisor masingmasing. Adapun grafiknya sebagai berikut:


47

Grafik 5.4 Adanya Pengawasan dari Perusahaan Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Berdasarkan hasil olahan kuesioner, sebanyak 25 responden (44%) menjawab bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan adalah pengawasan yang dilakukan oleh safety officer. Pengawasan yang dilakukan oleh safety officer antara lain berupa safety morning dan safety briefing yang rutin dilakukan setiap Selasa pagi. Hal ini senada dengan keterangan yang diberikan oleh safety and health executive officer, Yanuar Rimba: “Sosialisasi tiap Selasa pagi kita ada safety morning. Itu diikuti oleh seluruh karyawan pusat dan lokal aja. Untuk tenaga kerja ada safety briefing. Itu dilakukan setiap ada pekerjaan baru atau pekerjaan lama yang memiliki potensi bahaya baru. Maksudnya gini, kalau pekerjaan baru kan jelas potensi bahayanya jelas baru dan mereka belum tau kan Tapi kalo yang lama ada potensi bahaya baru misalnya lokasinya beda.”.(Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011) Upaya pengawasan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau kontraktor. Sedangkan, upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pekerjaan

Umum sebagai

owner dari proyek ini hanya sebatas pada pengawasan secara umum. Maksudnya, pengawasan yang dilakukan oleh owner adalah pengawasan secara umum bukan pengawasan yang dikhususkan pada satu aspek saja seperti K3. Selain itu, pengawasan ini hanya sebatas pengawasan lapangan saja dan tidak menyentuh pada hal-hal administratif seperti laporan. Namun, jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, pihak owner tetap memberikan teguran secara lisan dan tertulis.


48

Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh pihak Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum RI, yang menyatakan bahwa: “Ya kalau dari pihak kita sih, paling cuma mengawasi dalam bentuk teguran. Kalau ada pelanggaran ya kita tegur secara lisan dan tertulis ke satker proyeknya” (Wawancara dengan staff Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU, Juli 2011) Di sisi lain, teguran dari pihak owner atas pelanggaran K3 yang terjadi selama proyek pembangunan jalan ini berlangsung tidak ada. Namun, teguran yang diberikan owner kepada pihak kontraktor yaitu teguran dan himbauan tentang kemacetan. Hal ini dikarenakan kemacetan yang kerap terjadi menimbulkan ketidaknyamanan dan protes dari masyarakat. Teguran ini diberikan pada awal berlangsungnya proyek. Saat ini, pihak pelaksana proyek sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir tingkat kemacetan. Sementara itu, indikator kedua yang akan dibahas dalam dimensi ini adalah adanya koordinasi dari tingkat manajemen tertinggi. Menurut Hasibuan (1995), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi yang dilakukan harus bersifat dinamis yaitu tidak hanya satu arah dari atasan kepada bawahan, tetapi juga harus ada timbal balik dari bawahan kepada atasan. Dalam proyek pembangunan jalan Rawa buaya, salah satu bentuk bentuk koordinasi dari pihak manajemen adalah dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Dari 57 responden, 55 responden (96%) mengatakan bahwa dalam proyek ini terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Berdasarkan keterangan dari safety officer PT Jaya

Konstruksi, Panitia Pembina K3 (P2K3) dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya terdiri dari internal tim yang terlibat dalam proyek. Hampir semua anggota P2K3 dalam proyek ini merangkap dua jabatan misalnya staf engineering dan safety officer. Jadi, setiap anggota tidak hanya berperan dalam menjalankan tugas dan wewenang P2K3 saja tetapi juga tetap menjalankan tugas lainnya di luar P2K3. Kurangnya ketersediaan SDM menjadi penyebab tidak adanya tim khusus yang


49

melakukan kewenangan P2K3. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan safety officer PT Jaya Konstruksi: “P2K3 itu ada dua, ada yang di pusat dan yang di proyek. kalo di jakon P2K3 proyek timnya dari internal tim proyek itu sendiri dan rangkap jabatan, bukan orang yang khusus megang K3 aja.”( Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011) Namun, masih ada 2 responden (4%) yang menjawab bahwa dalam proyek ini tidak terdapat

terdapat panitia Pembina K3 (P2K3). Dari hasil analisis peneliti,

responden yang menjawab tidak disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Maksudnya, dalam proyek ini sering terjadi pergantian personil sehingga personil baru tersebut kurang paham tentang segala hal mengenai K3. Adapun grafik mengenai ada tidaknya P2K3 dalam proyek ini, sebagai berikut:

Grafik 5.5 Adanya Panitia Pembina K3 (P2K3) Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum, panitia Pembina K3 (P2K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam proyek ini, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) terdiri dari ketua P2K3L, Sekretaris


50

P2K3L, anggota, dan pelaksana struktur. P2K3 bertugas untuk mensosialisasikan semua kebijakan dan program K3L di masing-masing unit kerja. Selain itu, P2K3 juga harus menjamin setiap pelaksanaan dan pemeliharaan proses SMK3 di proyek ini berjalan dengan baik. Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan “tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini: Tabel 5.1 Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggungjawab dan Komitmen Perusahaan No.

Indikator

Ya

Tidak

1

Adanya Tindakan Konkrit Pihak Perusahan

54

3

2

Adanya Koordinasi Pihak Manajemen

55

2

Tertinggi Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan dimensi tanggungjawab dan komitmen perusahaan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan mayoritas responden yang menjawab “ya” atas kedua indikator dalam dimensi ini.

5.3. Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan dan Disiplin K3 Mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta mendisiplinkan pelaku pelanggaran merupakan komponen penting usaha-usaha keselamatan kerja. Sastrohadiwiryo (2003) mengemukakan bahwa kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani pengusaha atau pengurus yang memuat visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional. Dimensi ini terdiri atas lima indikator yaitu ada peraturan K3, ada SOP tentang K3, ada pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan mesin atau peralatan kerja, dan disiplin K3. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan peneliti dalam menyusun pertanyaan dalam kuesioner.


51

5.3.1. Adanya peraturan K3

Grafik 5.6 Ada Peraturan K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, sebanyak 56 responden (98%) menyatakan bahwa terdapat peraturan K3 dalam proyek pembangunan ini. Para responden menyebutkan beberapa bentuk peraturan yang yaitu peraturan pemakaian alat pelindung diri (APD), peraturan tentang rambu dan sosialisasi K3, kebijakan K3L, dan peraturan tentang larangan merokok. Dari keempat rambu tersebut, peraturan pemakaian APD adalah bentuk peraturan yang paling banyak disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian APD menjadi fokus utama para pekerja karena sangat erat kaitannya dengan resiko kecelakaan. Sementara itu, 1 responden (2%) mengatakan bahwa dalam proyek pembangunan ini tidak terdapat peraturan K3. Sama halnya dengan dimensi sebelumnya, peneliti menduga responden tersebut adalah pekerja atau karyawan baru yang belum mendapatkan sosialisasi tentang K3. Dalam proyek pembangunan ini, kontraktor sebagai pihak pelaksana juga memiliki peraturan mengenai K3 yang disebut kebijakan K3L. Kebijakan K3L itu sendiri memuat kebijakan tentang pemakaian APD, larangan merokok, rambu K3, prosedur keadaan darurat, dan kebersihan lingkungan sekitar proyek. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman yaitu OHSAS 18001:2007 dan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum. Pada umumnya, semua personil yang terlibat dalam proyek ini paham dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Meskipun terkadang masih ada beberapa tindakan indisipliner misalnya pekerja yang tidak


52

memakai APD saat bekerja. Begitu pula dengan larangan merokok di lokasi proyek, rata-rata semua pekerja paham dan patuh akan peraturan tersebut. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari mandor proyek di bawah ini: “Di lapangan itu memang gak boleh merokok. Cuma ya gak ada yang komplain karena kan sudah aturan. Udah ngerti, ya kalau mau merokok pas istirahatlah ada tempat khususnya buat merokok.”(Wawancara dengan mandor proyek, November 2011) 5.3.2. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) K3

Grafik 5.7 Ada SOP K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Standard Operating Procedure (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk itu, SOP juga dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (flow chart). SOP sering juga disebut sebagai manual SOP yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengevaluasi suatu pekerjaan (Aries, 2007) . Implementasi SOP yang baik, akan menunjukkan konsistensi hasil kinerja, hasil produk dan proses pelayanan yang kesemuanya mengacu pada kemudahan karyawan dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, 53 responden (93%) menjawab bahwa terdapat SOP dalam penerapan K3 di proyek pembangunan jalan Rawa Buaya. Sedangkan, 1 responden (5%) menjawab tidak ada SOP. Alasan responden menjawab tidak disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan ketersediaan SOP di proyek


53

ini. Begitu pula dengan responden yang tidak menjawab pertanyaan ini. SOP mengenai K3 dalam proyek ini lebih dikenal dengan sebutan QSHE plan. Hal ini dipertegas dari keterangan Safety officer PT Jaya Konstruksi yang mengemukakan bahwa: “Setiap proyek mulai kita selalu merencanakan yang namanya QSHE plan. Semuanya itu sebelum proyek mulai sudah kita rencanakan seperti programnya apa saja. Itu SOP nya yang harus kita ikutin secara garis besar.” (Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011) QSHE plan ini mencakup semua hal, mulai dari perencanaan sampai sasaran dan program apa saja yang akan dilakukan. SOP tersebut juga memuat tentang berbagai kebijakan terkait K3 serta landasan hukum apa saja yang menjadi dasar penetapan segala peraturan mengenai K3 di proyek pembangunan jalan Rawa Buaya. Proses pembuatan QSHE plan mengacu pada landasan hukum yang digunakan seperti OHSAS 18001:2007, UU Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum. QSHE plan tidak hanya membahas tentang prosedur penerapan K3 di lapangan tetapi juga membahas tentang lingkungan. Misalnya, dampak-dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari proyek pembangunan dan bagaimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apalagi proyek ini adalah proyek pembangunan jalan yang sudah tentu berkaitan erat dengan masyarakat umum terutama masalah kemacetan lalu lintas. Dengan adanya SOP ini, pihak manajemen perusahaan akan lebih mudah mengarahkan para pekerja untuk lebih peduli dan disiplin dalam

melaksanakan

segala peraturan mengenai K3.

5.3.3. Ada Pemeriksaan Kesehatan Indikator yang ketiga adalah adanya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala menjadi salah satu aspek penting terkait dengan kondisi para pekerja. Kondisi pekerja sangat berpengaruh terhadap kinerjanya


54

di lapangan. Apalagi jenis pekerjaan di bidang konstruksi adalah jenis pekerjaan yang sangat membutuhkan kekuatan fisik. Selain itu, pekerjaan ini juga sangat dinamis sehingga sangat rentan akan resiko kecelakaan kerja. Adapun grafik terkait adanya pemeriksaan kesehatan di proyek pembangunan ini, sebagai berikut:

Grafik 5.8 Ada pemeriksaan kesehatan Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Dari grafik diatas, terlihat bahwa sebanyak 52 responden (91%) mengatakan terdapat pemeriksaan kesehatan selama proyek ini berlangsung dan 2 responden (4%) menjawab tidak ada pemeriksaan kesehatan. Adapun periode pemeriksaan kesehatan yang paling banyak disebutkan oleh responden yaitu sekali dalam setahun. Kemudian, safety officer PT. Jaya Konstruksi juga mengatakan bahwa dalam kurun waktu setahun proyek pembangunan berlangsung baru satu kali dilakukan pemeriksaan kesehatan yaitu pada awal proyek dimulai. Oleh karena itu, ada beberapa pekerja yang belum diperiksa kesehatannya, terutama bagi pekerja baru. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah seorang karyawan, yakni: “Kalau untuk pemeriksaan kesehatan kan baru sekali ya, bulan april atau ga maret. Itu untuk semuanya, karyawan dan pekerja.”(Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011) Terkait dengan pemeriksaan kesehatan, peneliti menganalisis bahwa 2 responden yang mengatakan tidak ada pemeriksaan kesehatan adalah pekerja baru yang memang belum mendapatkan fasilitas tersebut seperti pernyataan pada


55

paragraph sebelumnya. Berdasarkan OHSAS 18001:2007, pemeriksaan kesehatan seperti cek fisik dan medical check up dilakukan satu kali dalam setahun. Sementara itu, dari informasi yang didapat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam proyek pembangunan ini berupa medical check up dan pengobatan bila sakit. Maksudnya, untuk semua karyawan, perusahaan memberikan pelayanan kesehatan seperti medical check up dan pengobatan bila sakit. Sedangkan, untuk pekerja hanya diberikan fasilitas pengobatan saja. Berdasarkan keterangan dari pihak kontraktor, medical check up untuk karyawan pusat di lakukan di Prodia dan untuk pengobatannya dapat dilakukan dimana saja. Perusahaan menanggung biaya pengobatan secara proporsional yaitu 85% dan hal ini berlaku untuk semuanya baik karyawan maupun pekerja. Sementara itu, medical check up dan pengobatan bagi karyawan lokal atau kontrak proyek dilakukan di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan pihak perusahaan. Sedangkan, para pekerja tidak diberikan fasilitas medical check up melainkan hanya jaminan biaya pengobatan secara proporsional. Pengobatan bagi para pekerja juga dilakukan di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan pihak perusahaan. Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa perusahaan masih harus meningkatkan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan maupun pekerja. Pemeriksaan kesehatan yang hanya dilakukan sekali dalam setahun dirasa belum cukup untuk menjamin kesehatan dari para karyawan maupun pekerja. Terutama bagi para pekerja di lapangan yang setiap hari berada di lingkungan yang penuh dengan debu dari proyek maupun dari kendaraan yang melintas di sekitar lokasi proyek. Selain itu, pemberian pelayanan kesehatan yang berbeda antara karyawan dan pekerja juga sangat disayangkan. Seharusnya, perusahaan dapat menyediakan fasilitas yang sama bagi keduanya. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah seorang karyawan: “Menurut saya pribadi masih kurang. Harapan saya.semua pengobatan bisa diganti full, tidak proporsional lagi dan semua personel proyek baik itu karyawan atau pekerja dapat medical check up” (Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)


56

5.3.4. Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja

Grafik 5.9 Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sebanyak 54 responden (95%) menjawab ada upaya pemeliharaan mesin atau peralatan kerja oleh pihak manajemen perusahaan.. Dari 54 responden yang menjawab “ya”, terdapat 13 responden mengungkapkan bahwa alasan mereka menjawab ada upaya pemeliharaan (maintenance) karena mesin dapat digunakan dengan baik.

Alasan lain yang

dikemukakan antara lain karena ada pemeriksaan setelah mesin digunakan dan ada jadwal pemeliharaan. Kemudian,

berdasarkan wawancara peneliti dengan salah

seorang karyawan diungkapkan bahwa ada bagian khusus yang menangani perawatan mesin. Berikut kutipan hasil wawancara dengan salah seorang karyawan PT Jaya konstruksi: “Kalau untuk pemeliharaan mesin itu kan ada orangnya sendiri. Itu bagian electrical yang khusus menangani perawatan. Itu rutin dilakukan, kalau gak salah periodenya satu bulan sekali ya”(Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011) Sedangkan, terdapat 1 responden (2%) menjawab tidak ada pemeliharaan mesin, 2 responden (3%) tidak menjawab pertanyaan ini. Sementara itu,tidak ada alasan atau keterangan atas jawaban responden tersebut. Pemeliharaan mesin atau peralatan kerja digolongkan ke dalam dua kategori yaitu pemeliharaan mesin milik PT Jaya Konstruksi sendiri dan pemeliharaan atas mesin yang disewa dari subkon


57

lain. Untuk pemeliharaan dan perawatan mesin milik PT Jaya Konstruski dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri dimana terdapat tim khusus yang bertugas menjalankannya. Sedangkan, untuk mesin yang disewa dari subkon lain, pemeliharaan dan perawatannya tergantung kesepakatan awal. Pada umumnya, perawatannya dilakukan oleh pemilik alat sendiri yaitu subkon yang menyewakan. Jadi, pihak kontraktor Jaya Konstruksi tidak bertanggungjawab atas perawatan mesin tersebut.

5.3.5. Disiplin K3 Indikator terakhir dalam dimensi ini adalah disiplin K3. Dari indikator tersebut peneliti membaginya menjadi beberapa pertanyaan yaitu tentang jumlah dan kualitas alat pelindung diri (APD), upaya perusahaan dalam menjaga kondisi tempat kerja tetap aman dan sehat, serta sanksi yang diberikan pihak manajemen perusahaan bagi setiap pelanggaran K3. a. Jumlah dan Kualitas Alat Pelindung Diri (APD) Terkait dengan jumlah alat pelindung diri yang disediakan di lokasi proyek, 51 responden (89%) menjawab bahwa jumlah APD yang terdapat di lokasi proyek memadai. Sebaliknya, 2 responden (4%) menjawab bahwa jumlah APD yang disediakan pihak perusahaan belum memadai. Sisanya, 3 responden tidak menjawab dan 1 responden jawabannya dianggap tidak relevan oleh peneliti karena responden tersebut mencontreng kedua pilihan jawaban. Dapat dilihat dari jawaban tersebut bahwa mayoritas dari responden menganggap jumlah APD yang disediakan perusahaan telah memadai, karena setiap karyawan telah memakai atau memiliki APD. Sedangkan, untuk responden yang menjawab “tidak” atas pertanyaan ini juga tidak menyebutkan alasannya. Terkait dengan jumlah APD, grafiknya sebagai berikut:


58

Grafik 5.10 Jumlah Alat Pelindung Diri Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Adapun rincian alat pelindung diri yang tersedia di lokasi proyek, sebagai berikut: Tabel 5.2 Daftar Ketersediaan Alat Pelindung Diri (Periode Oktober 2011) No.

Jenis Alat Pelindung Diri

1 Helm

Jumlah 249

2 Sepatu Safety

55

3 Sepatu Boot AP

176

4 Rompi Reflektor

218

5 Sarung Tangan

163

6 Kacamata las

3

7 Kacamata UV

55

8 Masker

161

9 Lampu Lalin

15

10 Peluit

15

11 TOA

2 1112

Total Sumber: Diolah kembali dari PT Jaya Konstruksi (2011)


59

Dari tabel diatas, terdapat sebelas jenis alat pelindung diri yang disediakan pihak kontraktor dalam proyek pembangunan ini. Data tersebut adalah data ketersediaan APD termutakhir sampai Oktober 2011. Jika dibandingkan dengan populasi karyawan dan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini, total ketersediaan APD di atas cukup memadai. Dari data terakhir yang diperoleh peneliti, masih terdapat sisa helm sebanyak 45 item, sepatu boot AP sebanyak 13 item, rompi reflektor sebanyak 55 item, dan masker sebanyak 5 item. Sementara itu, hasil yang diperoleh peneliti terkait kualitas alat pelindung diri juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada bagian ini, sebanyak 54 responden (95%) menjawab bahwa kualitas alat pelindung diri yang disediakan sudah memenuhi standar. Sisanya, 1 responden menjawab bahwa kualitas alat pelindung diri yang disediakan belum memenuhi standar dan 2 responden tidak menjawab pertanyaan. Para responden yang menjawab “ya” pada bagian ini beralasan bahwa alat pelindung diri yang disediakan telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara, responden yang menjawab “tidak”, juga tidak menyebutkan alasannya. Beberapa responden juga mengakui bahwa kondisi APD yang disediakan kontraktor masih layak pakai. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pekerja: “Ya kalau APD kualitasnya sih cukup mas, yang penting masih enak dipakai.” (Wawancara dengan salah seorang pekerja di lokasi proyek, November 2011)


60

Adapun grafik atas mengenai kualitas alat pelindung diri sesuai standar atau tidak, sebagai berikut:

Grafik 5.11 Kualitas Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

b. Upaya Perusahaan dalam Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Aman dan Sehat

Grafik 5.12 Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Aman Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Dari grafik diatas terlihat bahwa sebanyak

53 responden menyatakan

terdapat upaya dari perusahaan untuk menjaga kondisi tempat kerja tetap aman. Sedangkan, seorang responden menjawab tidak ada upaya dari perusahaan untuk menjaga kondisi tempat kerja tetap aman. Responden yang menjawab “ya” beralasan bahwa mereka dapat bekerja dengan nyaman dan baik. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa adanya inspeksi dan tindakan koreksi dari pihak


61

manajemen juga merupakan salah satu upaya dalam menjaga kondisi tempat kerja tetap aman. Inspeksi dilakukan secara rutin yaitu harian dan mingguan. Inspeksi sendiri dilakukan untuk meninjau ulang sampai sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dan memastikan apakah pekerjaan tersebut sudah benar atau belum. Jika dalam inspeksi ditemukan kesalahan, maka pihak perusahaan akan mengingatkan. Misalnya ada metode kerja yang salah, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, pihak perusahaan akan mengingatkan dan memperbaiki sistem kerja yang salah itu. Kemudian, untuk menjaga tempat kerja tetap aman pihak perusahaan juga menempatkan satpam atau keamanan tidak hanya di kantor tetapi juga di lokasi proyek. Ketersediaan alat pemadam api di kantor dan lokasi proyek juga merupakan bentuk antisipasi perusahaan jika terjadi kebakaran. Kebakaran merupakan salah satu bentuk kecelakaan kerja yang sangat rentan terjadi mengingat di lokasi terdapat beberapa bahan kimia berbahaya yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Untuk menigkatkan keamanan di tempat kerja, perusahaan juga bekerjasama dengan pihak Polsek dan Pemadam Kebakaran setempat. Sementara itu, sebanyak 52 responden (91%) menyatakan bahwa terdapat upaya dari perusahaan dalam menjaga kondisi tempat kerja tetap sehat dan 2 responden (4%) menjawab bahwa upaya tersebut tidak dilakukan pihak perusahaan. Untuk menjaga kondisi tempat kerja agar tetap sehat, dilakukan melalui kegiatan

pembersihan

kantor setiap minggu. Upaya pembersihan

tersebut tidak hanya dilakukan di kantor tetapi juga di lokasi proyek seperti membersihkan kotoran bekas galian di jalan. Hal ini ditujukan tidak hanya untuk kenyamanan para pekerja di lapangan tetapi juga kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kegiatan – kegiatan tersebut senada dengan keterangan yang diungkapkan oleh salah seorang karyawan yaitu: “Kalo untuk sehat ya itu tadi termasuk kita ada pemeriksaan kesehatan. Ada lagi kalau misalkan diperlukan, itu untuk kesehatan juga, pernah itu ada fogging untuk penyemprotan nyamuk, kan kondisi juga agak sumpek kan. Sama mungkin kebersihannya bersih-bersih tiap seminggu sekali lah


62

ya. Itu juga ga dilakukan hanya dikantor aja di lapangan juga. Jadi, ada bagian kebersihannya dua orang. Jadi, tiap kali misalkan ada kegiatan apa, misalkan galian kalo kotor kita sapu jadi ga ganggu pengguna jalan.”(Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011) Sebagaimana yang disebutkan dalam kutipan wawancara di atas bahwa salah satu bentuk upaya perusahaan dalam menjaga kebersihan tempat kerja adalah dengan melakukan fogging atau penyemprotan nyamuk. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan rumah sakit di sekitar lokasi proyek untuk menangani karyawan/ pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan. Rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak kontraktor yaitu RSUD Cengkareng. Perusahaan juga menyediakan alat P3K dan obat-obatan apabila ada personil proyek yang mengalami luka ringan. Selain itu, penyediaan air bersih, pembuatan sarana MCK yang memadai, dan penyediaan tempat sampah juga merupakan upaya perusahaan dalam rangka menjaga kondisi tempat kerja tetap sehat. Untuk menjaga semua fasilitas tersebut tetap bersih dilakukan melalui safety patrol oleh petugas patroli K3L. Adapun grafik mengenai upaya perusahaan dalam menjaga kondisi tempat kerja tetap sehat, sebagai berikut:

Grafik 5.13 Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Sehat Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)


63

c. Sanksi atas Pelanggaran K3

Grafik 5.14 Sanksi Perusahaan Terhadap Pelanggaran K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Disiplin K3 yang terakhir adalah adanya sanksi dari perusahaan bagi setiap pelanggaran K3. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebanyak 51 responden (89%) menyatakan bahwa terdapat sanksi apabila ada pelanggaran. Ada beberapa bentuk sanksi yang disebutkan oleh para responden, antara lain denda berupa uang, teguran atau peringatan, dikeluarkan, lari keliling lapangan, dan membersihkan kamar mandi. Berikut ini rincian jumlah responden dari masingmasing bentuk sanksi:

Grafik 5.15 Bentuk Sanksi K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)


64

Dari kelima bentuk sanksi tersebut, sanksi yang dinyatakan secara tertulis dan resmi sesuai dengan peraturan perusahaan adalah sanksi berupa uang. Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang diungkapkan oleh safety officer PT Jaya Konstruksi, yaitu: “Sanksinya kita pakai duit. Untuk karyawan dan pekerja beda, pekerja nominalnya lebih kecil. Ini kan juga bertingkat kalau berulang-ulang ya dikeluarkan. Pelanggaran ketiga atas orang yang sama akan dikeluarkan.” (Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011) Di sisi lain, sebanyak 1 responden (2%) menyatakan bahwa tidak ada sanksi atas pelanggaran di proyek ini dan 5 responden tidak menjawab pertanyaan ini. Sama halnya dengan beberapa pernyataan sebelumnya, peneliti menganalisis bahwa responden yang menjawab “tidak” adalah personil baru yang masih kurang pengetahuannya akan peraturan K3 di proyek pembangunan ini. Berdasarkan data dari pihak kontraktor, ada enam jenis tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Enam jenis tindakan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

No. 1

2 3 4

5 6

Tabel 5.3 Sanksi atas Pelanggaran K3 Jenis Pelanggaran Pelaku Pelanggaran Tidak menggunakan APD sesuai dengan kondisi pekerjaan Merokok di area kerja, pada saat bekerja Buang sampah sembarangan Tidak hadir pada kegiatan K3L (Rapat internal, Briefing K3L, Safety Morning) tanpa alasan jelas Berjudi, minum miras Membuat kerusuhan (berkelahi, dll)

Karyawan 30,000.00

Pekerja 20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00 30,000.00

20,000.00 20,000.00

Dikeluarkan dari proyek

Sumber: Diolah kembali dari PT Jaya Konstruksi (2011)


65

Dari tabel diatas, terbukti bahwa memang benar pihak perusahaan telah secara tegas menyusun dan mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran atas K3. Hal ini ditujukan untuk melatih disiplin para karyawan dan pekerja. Selain itu, sanksi tersebut juga diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nominal yang dikenakan berbeda antara antara pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan pekerja. Karyawan dikenakan sanksi lebih besar yaitu Rp. 30.000. Sedangkan, pekerja dikenakan sanksi sebesar Rp. 20.000. Sementara, untuk jenis pelanggaran yang cukup berat seperti berjudi, berkelahi dan minum minuman keras dikenakan sanksi tegas berupa pemecatan atau dikeluarkan dari proyek. Berdasarkan

informasi yang diperoleh, selama proyek berlangsung

terdapat 92 tindakan pelanggaran yaitu 49 pelanggaran karena tidak memakai alat pelindung diri (APD) dan 43 pelanggaran karena tidak mengikuti kegiatan K3 tanpa alasan jelas. Pemberian sanksi dikenakan langsung pada saat ditemukan pelanggaran. Sedangkan, untuk pembayaran gaji tidak harus langsung dibayar pada saat itu juga.Pada umumnya, pembayaran sanksi dilakukan bulanan melalui pemotongan gaji. Adapun ketentuan atas penerapan sanksi tersebut, yaitu: 

Sanksi dikenakan tiap kali ditemukan pelanggaran



Sanksi berlaku di proyek kecuali di tempat khusus yang sudah ditentukan



Sanksi tersebut berlaku bagi semua pihak yang terlibat di proyek



Sanksi dikenakan sesuai dengan jenis pekerjaannya



Pelanggaran ke-3 oleh orang yang sama akan dikenakan sanksi peringatan dan ancaman dapat dikeluarkan dari proyek



Yang berhak menindak suatu pelanggaran adalah petugas patrol K3L yang bertugas pada hari itu. Personel lain sifatnya hanya membantu petugas patroli (melaporkan)


66

Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan “tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini: Tabel 5.4 Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan dan Disiplin K3 No.

Indikator

Ya

Tidak

1

Ada Peraturan K3

56

1

2

Ada SOP tentang K3

53

3

3

Ada Pemeriksaan Kesehatan

52

2

4

Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja

53

1

5

Disiplin K3

51

1

Sistem

Manajemen

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan

dimensi

Kebijakan

dan

Disiplin

K3,

Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan mayoritas responden yang menjawab “ya” atas kelima indikator dalam dimensi ini.

5.4. Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi dan Pelatihan K3 Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi tenaga kerja dan seluruh pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan serta pemahaman umum sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Dimensi ini terdiri atas tiga indikator yaitu ada sosialisasi dan penyebaran informasi K3, pelatihan dan penyuluhan, rambu-rambu K3.


67

5.4.1. Ada Sosialisasi dan Penyebaran Informasi K3

Grafik 5.16 Terdapat Sosialisasi K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, terdapat 52 responden (91%) mengatakan bahwa terdapat sosialisasi tentang K3 dan 2 responden (4%) menjawab tidak ada sosialisasi tentang K3 dari perusahaan. Responden yang menjawab “tidak” dikarenakan mereka adalah personil baru dan belum mendapat sosialisasi dari perusahaan. Ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan antara lain safety morning, sosialisasi melalui papan pengumuman K3, induksi K3, sosialisasi kesehatan fisik, dan poster K3. Dari hasil penyebaran kuesioner, bentuk sosialisasi yang paling banyak disebutkan adalah safety morning. Safety morning rutin dilakukan tiap Selasa pagi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh karyawan dan disampaikan oleh safety officer dari PT Jaya Konstruksi. Kegiatan sosialisasi ini wajib diikuti oleh setiap karyawan, karena jika tidak, akan ada sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar. Untuk induksi K3, sosialisasi ini dilakukan terhadap setiap karyawan baru dan tamu. Hal ini bertujuan agar semua karyawan maupun tamu mampu memahami dan mewaspadai segala ancaman bahaya yang ada di sekitar lingkungan proyek pembangunan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi tersebut adalah safety officer kecuali untuk induksi tamu dilakukan oleh security. Dengan adanya sosialisasi yang rutin diharapkan dapat memperkecil resiko terjadinya kecelakaan kerja dan semua pihak yang terlibat dalam proyek


68

pembangunan jalan layang (flyover) Rawa Buaya ini dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Sebagai bagian dari sosialisasi K3, pihak perusahaan juga melakukan briefing kepada setiap pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Kegiatan tersebut lebih dikenal dengan sebutan safety briefing. Tidak jauh berbeda dengan safety morning, safety briefing dilakukan untuk menjelaskan suatu pekerjaan baru atau pekerjaan lama yang memiliki potensi bahaya baru. Selain itu, safety briefing lebih ditujukan bagi para pekerja dan dilakukan oleh pelaksana K3 di lapangan. Dari 57 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebanyak 49 responden (86%) menyatakan bahwa benar perusahaan melakukan briefing sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan, 3 responden (5%) menyatakan bahwa tidak ada briefing sebelum pekerjaan dimulai. Sisanya, 5 responden tidak menjawab pertanyaan ini. Adapun grafiknya sebagai berikut:

Grafik 5.17 Terdapat Briefing Sebelum Pekerjaan Dimulai Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Bentuk dari safety briefing yaitu berupa pengarahan langsung kepada para pekerja mengenai pekerjaan yang akan dilakukan saat itu dan perkiraan bahaya yang akan ditemui pada hari itu. Safety briefing ini dilakukan oleh safety officer didampingi oleh mandor proyek. Kegiatan ini berlangsung sekitar lima menit dan dilakukan di lokasi pekerjaan. Untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan para pekerja akan adanya bahaya maka dalam kegiatan ini juga diberikan contoh-contoh kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, dibuat persetujuan secara


69

aklamasi sebagai tanda bahwa pekerja telah sepakat dan sepaham dengan pihak kontraktor tentang identifikasi bahaya yang mengancam. Selain itu, bentuk komunikasi lain yang dilakukan perusahaan adalah rapat K3L mingguan. Rapat ini rutin dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu. Rapat ini dipimpin oleh koordinator K3L dan dilaksanakan sekitar 1 jam di kantor ataupun basecamp di lokasi proyek. Rapat ini juga dihadiri oleh petugas K3L proyek, mandor, subkon, dan petugas lainnya bila diperlukan. Pada umumnya, rapat ini membahas mengenai kondisi K3 di lapangan misalnya ada tidaknya pelanggaran, kecelakaan kerja, potensi bahaya baru, dan kendala yang dihadapi. 5.4.2. Ada Pelatihan dan Penyuluhan K3 Pelatihan K3 dilakukan sesuai dengan tingkat resiko di unit kerja masingmasing yang bertujuan memastikan karyawan atau pekerja memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaannya dan peduli akan konsekuensi K3 dari pekerjaannya tersebut. Pelatihan juga merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan akan keselamatan pekerjanya. Terkait dengan ada tidaknya pelatihan K3 yang diberikan pihak manajemen perusahaan, 50 responden (88%) menyatakan bahwa benar pihak perusahaan telah memberikan pelatihan K3. Sedangkan, 1 responden (2%) menjawab tidak ada pelatihan yang diberikan. Ada beberapa jenis pelatihan K3 yang telah diberikan perusahaan antara lain pelatihan penanganan bahan berbahaya dan beracun, penanganan kecelakaan lalu lintas, penanganan kebakaran, dan evakuasi keadaan darurat. Semua jenis pelatihan tersebut wajib diikuti oleh semua karyawan maupun pekerja dalam proyek ini. Pernyataan tentang adanya pelatihan K3 diperkuat oleh keterangan dari salah satu karyawan yang mengatakan bahwa: “Kalau untuk pelatihan itu ada sebenarnya sih. Kita ada simulasi ya, semacam ada rekayasa suatu kejadian. Misalkan kita ada kejadian kecelakaan. Nah, tindakannya apa saja yang dilakukan mulai terjadinya kecelakaan, terus kita bawa ke rumah sakit. Sama juga kalo misalkan ada tumpahan limbah itu juga ada penanganannya sendiri”.(Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)


70

Adapun grafik mengenai ada tidaknya pelatihan K3bagi para pekerja maupun karyawandi lokasi proyek, sebagai berikut:

Grafik 5.18 Terdapat Pelatihan K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Selain pelatihan, perusahaan juga memberikan penyuluhan K3 bagi para karyawan dan pekerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat 50 responden (88%) yang menyatakan “ya” ada penyuluhan K3 yang diberikan perusahaan. Sedangkan, 2 responden (3%) mennyatakan tidak ada penyuluhan K3 dalam proyek ini. Bentuk penyuluhan yang diberikan pihak manajemen perusahan bukanlah dalam bentuk seminar ataupun penataran, melainkan dalam bentuk briefing yang rutin dilakukan setiap minggu. Kegiatan tersebut adalah safety morning, yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan data yang diperoleh peneliti, dimana sebanyak 28 responden menjawab periode penyuluhan dilakukan tiap minggu. Adapun, grafiknya sebagai berikut:

Grafik 5.19 Terdapat Penyuluhan K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)


71

5.4.3. Ada Rambu-Rambu K3 Rambu-rambu K3 merupakan salah salah satu bentuk komunikasi dan sosialisasi dari pihak manajemen perusahaan kepada pekerjanya. Rambu-rambu merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan K3 terutama dalam menginformasikan adanya tanda bahaya di lingkungan sekitar. Terkait dengan ketersediaan rambu-rambu di lokasi proyek, sebanyak 53 responden (93%) menyatakan bahwa memang benar terdapat rambu-rambu K3 di lokasi proyek dan 1 responden (2%) menjawab tidak terdapat rambu-rambu. Sisanya, 3 responden (5%) tidak menjawab pertanyaan ini. Menurut analisis peneiliti, responden yang mengatakan bahwa tidak terdapat rambu-rambu di lokasi proyek karena masih banyak rambu-rambu yang tidak terpasang dengan baik. Misalnya, rambu-rambu tersebut diletakkan di lokasi yang jauh dari jangkauan dan masih ditumpuk. Terkait dengan ketersediaan rambu-rambu di lokasi proyek, grafiknya sebagai berikut:

Grafik 5.20 Terdapat Rambu-Rambu K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Dari segi jumlah ketersediaan rambu-rambu K3 di lokasi proyek, sebagian besar responden menganggap jumlah rambu-rambu yang disediakan perusahaan sudah memadai. Hanya terdapat 1 responden (2%) yang menjawab bahwa ramburambu yang disediakan belum memadai. Rambu-rambu yang terdapat di lokasi proyek antara lain rambu-rambu tentang pemakaian APD, rambu tentang larangan merokok, rambu yang berhubungan dengan traffic management, rambu tentang himbauan membuang sampah pada tempatnya, rambu tentang peringatan adanya


72

bahaya, dan sebagainya. Contoh dari rambu-rambu tersebut dapat dilihat pada lampiran penelitian. Jumlah rambu-rambu di lokasi proyek dianggap telah memadai karena jumlahnya sesuai dengan kondisi tempat kerja dan tidak ada kecelakaan berat yang menimpa pekerja. Selain itu, setiap rambu-rambu yang rusak atau hilang akan segera diganti oleh perusahaan. Hal ini senada dengan pernyataan dari seorang karyawan Jaya Konstruksi, yaitu: “Sudah memadai kok sebenarnya. misalkan kalau rambu-rambu itu hilang atau rusak langsung kita ganti soalnya kan itu penting juga. Ya jadi kita tiap hari ada pengecekan lapangan.” (Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)

Grafik 5.21 Jumlah Rambu-Rambu K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Sama halnya dengan dua data sebelumnya, letak pemasangan rambu-rambu K3 di lokasi proyek juga dianggap sudah strategis. Sebanyak 50 responden menganggap bahwa letak rambu-rambu di lokasi proyek strategis pemasangannya dan 2 responden menyatakan bahwa lokasi pemasangan rambu-rambu K3 tidak strategis. Menurut para responden yang menjawab “ya” beralasan bahwa rambu-rambu tersebut mudah dilihat dan dijangkau. Namun, peneliti menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan pengamatan langsung. Masih ada beberapa rambu-rambu yang ditumpuk begitu saja dan ada yang ditempatkan di balik tanaman sehingga tidak terlihat oleh para pekerja. Hal ini juga terkait dengan jawaban responden yang mengatakan rambu-


73

rambu tidak terpasang dengan baik. Menanggapi hal tersebut salah seorang karyawan menyatakan bahwa: “Ya itu mungkin kalau di awal-awal proyek sih masih terpasang. Mungkin karena mas datangnya agak di akhir-akhir jadi ya kayak gitu. Itu mungkin karena banyak hal misalkan kayak ada kendaraan berat lewat kan mesti disingkirkan dulu biar gak ganggu.” (Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)

Grafik 5.22 Letak Rambu-Rambu K3 Strategis Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Dengan demikian, untuk mengantisipasi adanya rambu-rambu yang tidak terpasang dengan baik maka pihak perusahaan harus meningkatan pengawasannya dengan menginspeksi secara lebih teliti lagi setiap aspek K3 di lapangan terutama masalah rambu-rambu. Hal ini dikarenakan rambu-rambu merupakan komponen penting dalam pekerjaan konstruksi, yaitu untuk mengingatkan pekerja agar lebih waspada dan disiplin dalam bekerja. Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan “tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini: Tabel 5.5 Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi dan Pelatihan K3 No. Indikator Ya Tidak 1

Ada Sosialisasi dan Penyebaran Informasi K3

52

2

2

Ada Pelatihan dan Penyuluhan tentang K3

50

1

3

Ada Rambu-Rambu K3

53

1



74

Berdasarkan dimensi Komunikasi dan Pelatihan K3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan mayoritas responden yang menjawab “ya” atas ketiga indikator dalam dimensi ini.

5.5. Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja Dimensi ini terdiri atas tiga indikator yaitu ada inspeksi ke lokasi proyek, penyelidikan kecelakaan kerja, serta ada SOP keadaan tanggap darurat. 5.5.1. Adanya Inspeksi ke Lokasi Proyek

Grafik 5.23 Inspeksi K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, sebanyak 51 responden (89%) setuju bahwa perusahaan melakukan inspeksi ke lokasi proyek dan hanya 1 responden (2%) yang menyatakan bahwa tidak ada inspeksi yang dilakukan perusahaan. Sisanya, 5 responden (9%) tidak menjawab pertanyaan ini. Responden tidak menyebutkan alasan atas jawaban “tidak”. Pada proyek ini, inspeksi K3 dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kecerobohan pekerja maupun kondisi lingkungan yang berbahaya. Inspeksi dilakukan oleh petugas patroli K3. Petugas patroli K3 berbeda setiap harinya tergantung jadwal piket yang telah ditentukan perusahaan. Setiap akan melaksanakan inspeksi, petugas patroli harus melapor ke safety officer dan jika berhalangan harus ada pihak yang menggantikan tugasnya hari itu. Inspeksi K3 sendiri dilaksanakan secara rutin yaitu setiap hari dan setiap minggu. Inspeksi harian dilakukan pada pagi hari sebelum pekerjaan dimulai, pada puncak pekerjaan, dan sore hari menjelang pulang. Dalam inspeksi harian, petugas yang mengontrol harus benar-


75

benar teliti saat memeriksa. Jika ditemukan kondisi pekerjaan yang berbahaya, petugas harus segera menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada koordinator K3L untuk ditindaklanjuti. Kemudian, dilakukan pengarahan langsung tentang adanya kondisi yang berbahaya. Jika terdapat kesalahan pada instruksi yang lama, maka petugas harus memberikan pengarahan kepada para pekerja dengan instruksi kerja yang baru sesuai dengan kondisi terbaru. Sedangkan, inspeksi yang dilakukan setiap minggu terdiri dari inspeksi alat kerja, tempat kerja, dan metode kerja. Sama halnya dengan inspeksi harian, jika ditemukan kesalahan atas ketiga unsur tersebut maka harus dilakukan perbaikan dan pengarahan ulang kepada para pekerja. Hal ini semata-mata untuk menjaga agar pekerja tetap aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Penjelasan mengenai inspeksi juga diungkapkan oleh safety officer PT Jaya Konstruksi. Pernyataannya adalah sebagai berikut: “Kita ada inspeksi rutin. Itu hampir tiap hari kita patrol, kita lihat kalau ada yang gak bener kita ingetin. Terus kita patrol, kalau kerjaannya sampai pagi ya sampai pagi. Terus ada inspeksi juga alat kerja kita inspeksi, tempat kerja, dan metode kerja. Semuanya mingguan., jadi tiap inspeksi ketiga parameter itu kita review”. (Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011)


76

5.5.2. Ada Penyelidikan Kecelakaan Kerja

Grafik 5.24 Adanya Penyelidikan Kecelakaan Kerja Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Terkait dengan tindakan penyelidikan kecelakaan kerja yang dilakukan perusahaan, 51 responden (89%) menyatakan bahwa benar terdapat penyelidikan apabila terjadi kecelakaan kerja. Sisanya, 1 responden (2%) menjawab bahwa tidaka ada penyelidikan atas kecelakaan yang terjadi dan 5 responden tidak menjawab pertanyaan ini. Terkait dengan jawaban “tidak” dan “tidak menjawab”, peneliti menganalisis bahwa para responden tersebut adalah personil baru dimana pada saat mereka tergabung kedalam tim pada proyek ini tidak terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, mereka masih belum paham mengenai mekanisme dan peraturan K3 dalam proyek pembangunan jalan ini. Robert L Mathis & John H Jackson (2002) mengatakan bahwa penyelidikan terhadap kecelakaan kerja harus dilaksanakan segera mungkin setelah kecelakaan untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi saat kecelakaan belum banyak berubah. Selain itu, untuk memudahkan prosedur pelaksanaan penyelidikan maka perusahaan juga memiliki SOP mengenai pelaksananaan penyelidikan kecelakaan kerja. Hal ini juga diakui oleh mayoritas responden (89%) yang menyatakan bahwa memang benar terdapat SOP penyelidikan kecelakaan kerja di proyek ini. Pihak kontraktor sendiri juga mengklasifikasikan kecelakaan kerja ke dalam tiga kelompok yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan berat, dan kecelakaan meninggal dunia. Masing-masing jenis kecelakaan memiliki prosedur tersendiri. Selain itu, pihak perusahaan juga menyediakan rumah sakit rujukan jika terjadi kecelakaan.


77

Dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelidikan kecelakaan kerja adalah safety and health executive (SHE) officer proyek. Adapun mekanisme penyelidikannya yaitu, 1) jika terjadi kecelakaan maka safety officer segera ke TKP untuk meninjau; 2) selanjutnya safety officer menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan atas kecelakaan yang terjadi di TKP; 3) Kemudian, SHE officer menulis hasil investigasi di suatu form khusus yang terdiri dari keterangan tentang penyebab kecelakaan, foto/ denah lokasi, jumlah biaya pengobatan dan kerugian yang dialami perusahaan, evaluasi dan saran tindakan pencegahan agar kejadian tersebut tidak berulang; 4) tahap terakhir, hasil investigasi tersebut dilaporkan ke Panitia Pembina K3 (P2K3) pusat. Dari beberapa penyelidikan kecelakaan kerja yang dilakukan selama proyek ini berlangsung, ditemukan beberapa jenis kecelakaan seperti tabel dibawah ini: Tabel 5.6 Rincian Kecelakaan Kerja di Lokasi Proyek (per oktober 2011) No.

Pengelompokkan Kecelakaan

Jumlah Korban

1.

Kematian

-

2.

Terpukul/ terbentur

1

3.

Tertusuk

1

4.

Jatuh dari tempat yang berbeda ketinggian

1

5.

Jatuh dari tempat yang sama ketinggiannya

1

6.

Terjepit

-

7.

Terhimpit

-

8.

Tertimpa

2

9.

Tergores/ terkoyak

1

10.

Menabrak/ ditabrak

1

11.

Kontak dengan panas, radiasi, dll

1

12.

Lain-lain

9

Total Sumber: Data PT Jaya Konstruksi (2011)


78

Berdasarkan tabel di atas, jumlah korban yang mengalami kecelakaan kerja selama proyek ini berlangsung adalah 9 orang. Dari kecelakaan yang terjadi tidak ada korban yang meninggal. Pada umumnya kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi karena faktor human error atau kelalaian dari individu sendiri. Berdasarkan analisis pihak penyelidik kecelakaan di lokasi proyek disimpulkan bahwa selain faktor human error, kecelakaan tersebut juga terjadi karena kurangnya penerapan safety riding. Maksudnya, nilai-nilai akan keselamatan kerja kurang diterapkan dengan baik. Hal ini juga terkait dengan disiplin dan kesadaran setiap personil proyek dalam melaksanakan segala peraturan K3 yang telah ditetapkan.

5.5.3. Ada SOP Keadaan Tanggap Darurat Dari data yang diperoleh di lapangan, terdapat 48 responden (84%) setuju bahwa terdapat SOP keadaan tanggap darurat dalam proyek ini. Sisanya, 1 responden (2%) menjawab “tidak” dan 8 responden (14%) tidak menjawab pertanyaan ini. Ada beberapa potensi bahaya yang dikategorikan sebagai keadaan tanggap darurat. Potensi tersebut yaitu kebakaran, gempa bumi, banjir, longsor atau tertimbun, kesalahan pemakaian alat, kurangnya rambu-rambu pelaksanaan, huru-hara, kecelakaan lalu lintas, dan tumpahan B3. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, pihak perusahaan melakukan pelatihan atau simulasi. Selain itu, pihak perusahaan juga memiliki tim tanggap darurat tersendiri yang bertanggungjawab atas semua penanganan keadaan tanggap darurat. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan SHE (Safety and Health Executive) Officer: “ Iya, tim tanggap darurat juga ada dimana kompetensinya sesuai dengan tugasnya. Tim tanggap darurat itu terdiri dari kita-kita juga. Tim tanggap darurat sendiri ada jobdesk-nya sendiri dan struktur organisasinya sendiri”. (Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011)


79

Grafik 5.25 Adanya SOP Keadaan Tanggap Darurat Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan “tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini: Tabel 5.7 Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja No.

Indikator

Ya

Tidak

1

Ada Inspeksi ke Lokasi Proyek

51

1

2

Ada Penyelidikan Kecelakaan Kerja

51

1

3

Ada SOP Keadaan Tanggap Darurat

51

2


Berdasarkan dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan mayoritas responden yang menjawab “ya” atas ketiga indikator dalam dimensi ini.

5.6. Analisis Berdasarkan Dimensi Evaluasi Dimensi evaluasi adalah dimensi terakhir dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pada dimensi ini, hanya terdapat satu indikator yaitu audit K3. Menurut Sastrohadiwiryo (2003), audit K3 harus dilaksanakan secara


80

berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan Sistem Manajemen K3 dan hasilnya juga harus digunakan dalam melakukan peninjauan ulang manajemen. Berdasarkan keterangan dari safety officer, audit dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Kegiatan audit tersebut terdiri dari audit eksternal dan audit internal. Menurutnya, pelaksanaan audit sekali dalam setahun diberlakukan sejak tahun 2010. Sebelumnya, audit internal dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Sementara, audit eksternal dilakukan setiap 2 kali dalam setahun. Perubahan periode audit dikarenakan adanya perubahan pada badan yang memberikan sertifikasi OHSAS 18001:2007 yaitu SGS. Perbedaan antara audit eksternal dan internal terletak pada pihak yang melakukan audit. Untuk audit internal dilakukan oleh pihak manajemen Jaya Konstruksi, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh badan yang memberikan sertifikasi OHSAS 18001:2007. Audit internal biasanya dilakukan sebelum audit eksternal. Selama proyek ini berlangsung audit telah dilakukan di bulan Mei 2011. Hal ini juga diakui oleh para responden, dimana sebanyak 52 responden (91%) mengatakan bahwa terdapat audit selama proyek ini berlangsung. Sisanya, 5 (9%) responden memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Kemudian, penjelasan mengenai periode audit juga diperkuat dengan data yang diperoleh peneliti dimana sebanyak 15 responden (26%) menjawab audit dilakukan sekali dalam setahun. Seluruh hasil temuan saat audit harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan Sistem Manajemen K3 selanjutnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil yang

diperoleh di lapangan, para responden menyebutkan beberapa bentuk tindakan konkrit yang dilakukan perusahaan setelah audit. Bentuk tindakan tersebut yaitu ada perbaikan (56%), ada penyuluhan dan himbauan (9%), serta ada peringatan terhadap kesalahan yang ditemukan (10%). Hasil tersebut diperkuat dengan keterangan dari salah satu karyawan, sebagai berikut: “Kalau misalkan untuk administrasi ada kekurangan dalam hal pengurutan. Misalkan penataan administrasinya masih kurang kita harus tata lagi ulang dari awal. Kalau dari lapangan sendiri, ya itu tadi kayak masih ada yang gak pakai APD, itu kita briefing lagi kita kasih penjelasan lagi. Agar mereka juga


81

bener-bener tau dan bener-bener sadar. Kalau misalkan dia tetep gak pakai juga kan ada sanksi. Itu yang buat efek jera juga ya”. (Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)

Grafik 5.26 Adanya Audit K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan “tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini: Tabel 5.8 Analisis Berdasarkan Evaluasi No. 1

Indikator Ada Audit K3

Ya

Tidak

52

-


Berdasarkan dimensi Evaluasi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan mayoritas responden yang menjawab “ya” atas indikator dalam dimensi ini.

5.7. Hambatan-Hambatan dalam Penerapan K3 Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan Rawa Buaya masih terdapat beberapa hambatan khususnya terhadap pelaksanaan K3 di lokasi proyek. Adapun hambatan-hambatan yang disebutkan oleh responden di lapangan, sebagai berikut:


82

Grafik 5.27 Hambatan dalam Penerapan K3 Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Dari grafik diatas, terlihat bahwa 20 responden (35%) menyebutkan bahwa kurangnya kesadaran individu atas pentingnya K3 menjadi hambatan terbanyak yang diarasakan dalam proyek ini. Hambatan lain yang disebutkan oleh responden yaitu kurang tegas dalam melakukan pengawasan (19%), adanya latar belakang pendidikan yang beragam (16%), kurangnya anggaran K3 (16%), serta adanya faktor alam dan faktor lainnya (2%).

Penjelasan mendalam tentang hambatan-hambatan yang

dihadapi pada proyek ini akan dijelaskan secara terpisah dalam poin-poin di bawah ini:

a. Kurangnya kesadara individu akan pentingnya K3 Kurangnya kesadaran individu atas pentingnya K3 terbukti dengan masih banyaknya pekerja yang belum disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri (APD). Hal ini disebabkan oleh adanya pola pikir pekerja yang masih menganggap bahwa pemakaian APD tidak terlalu penting dan hanya membuat tidak nyaman dalam bekerja. Hal ini senada dengan peryataan yang diungkapkan oleh salah seorang pekerja di lokasi proyek, yaitu: “Ya emang tempo-tempo kan. Ya namanya orang itu lupa. Kebanyakan pada alasan kayak sarung tangannya rusak, kaos kakinya rusak atau apa gitu. Alasannya tuh kalo helm kalo lagi panas ya pusing karena kan pakai topi dobel”. (Wawancara dengan salah seorang pekerja di lokasi proyek, November 2011)


83

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari safety officer yang mengungkapkan: “Jadi, mereka gak sadar bahwa memakai APD itu buat kepentingan mereka sendiri bukan buat kita. Kendala nya itu lebih ke pola pikir bahwa K3 itu sekedar kewajiban aja bukan hak mereka. Kalau mereka berpikirnya itu udah hak mereka pasti lebih tertib”. (Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011) Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, peneliti juga melihat ada beberapa pekerja yang tidak memakai APD. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui gambar dibawah ini:

Gambar 5.1 Contoh Pekerja Yang Tidak Memakai APD Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

Dari beberapa pernyataan dan gambar diatas, terlihat bahwa memang kurangnya kesadaran para pekerja akan pentingnya K3 terutama dalam pemakaian APD menjadi kendala utama atas pelaksanaan K3. Padahal pihak perusahaan telah


84

memberlakukan sistem denda bagi setiap pihak yang melanggar. Perusahaan harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan di lokasi proyek.

b. Kurangnya ketersediaan anggaran Hal lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya ketersediaan anggaran K3. Banyak kontraktor atau perusahaan yang masih belum menganggap bahwa K3 itu penting sehingga mereka tidak mengalokasikan kebutuhan K3 dalam anggarannya. Mayoritas dari mereka menganggap bahwa anggaran kebutuhan K3 hanya akan memperbesar biaya pengeluaran. Namun, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar lagi apabila terjadi kecelakaan kerja akibat tidak dilaksanakannya pemeliharaan K3. Goudzali saydam (1996) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis pengeluaran yang termasuk kedalam biaya kecelakaan, antara lain: 

Biaya pengobatan dan perawatan pegawai yang mendapatkan kecelakaan



Biaya karena berkurangnya produksi atas pegawai yang mendapat kecelakaan



Biaya pegawai yang menolong tenaga yang mendapat kecelakaan



Biaya karena merosotnya produksi atas nama pegawai yang membantu pegawai yang mendapat kecelakaan



Biaya perbaikan peralatan yang rusak



Biaya atas kehilangan waktu bagi pimpinan dan sebagainya

Berdasarkan keterangan dari safety officer, dalam proyek ini anggaran mengenai K3 sudah tertulis dan disetujui pada saat kontrak di awal proyek. Menurutnya, pihak Kementerian Pekerjaan Umum (owner) hanya mengalokasikan dana K3 sebesar Rp. 37 juta dari nilai proyek sebesar Rp. 126.980.752.000,-. Sedangkan, pihak kontraktor sendiri telah mengalokasikan anggaran K3 sebesar Rp. 135 juta.

b. Latar belakang pendidikan yang beragam Latar belakang pendidikan yang beragam dari semua personil yang terlibat dalam proyek juga menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai program K3. Latar


85

belakang pendidikan berpengaruh terhadap proses pemahaman individu akan segala peraturan yang ada. Pada umumnya, kesulitan pemahaman ini dihadapi oleh para pekerja yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Dari identitas responden yang diperoleh peneliti, mayoritas pekerja memiliki pendidikan yang cukup rendah yaitu kurang dari SMP. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pengarahan secara terus menerus agar para pekerja paham akan pentingnya K3. Dari latar belakang pendidikan yang dimiliki masing-masing individu, seharusnya pihak manajemen perusahaan dapat menentukan bentuk sosialisasi seperti apa yang cocok untuk diterapkan. Dari informasi yang didapatkan peneliti, perusahaan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi seperti safety morning, safety briefing, sosialisasi dengan rambu-rambu K3, serta pelatihan atau simulasi. Latar belakang pendidikan ini juga berpengaruh pada kesadaran para pekerja akan pentingnya K3 terutama pemakaian APD di lokasi proyek.Hal ini diakui oleh safety officer PT Jaya Konstruksi yang mengungkapkan bahwa: “Kadang sudah kita ingatkan dan sudah kita himbau tentang APD tetapi karena latar belakang para pekerja kan beragam misalnya mereka minimal SMA semua lah, itu gampang kita ingatkan tapi karena mereka beragam jadi masih ada yang bandel.” (Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011) c. Pihak perusahaan kurang tegas dalam melakukan pengawasan Hambatan keempat yang dihadapi dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya yaitu pihak perusahaan kurang tegas dalam melakukan pengawasan. Sebenarnya, pihak perusahaan telah memiliki beberapa program pengawasan yang cukup baik seperti inspeksi, safety morning, dan safety briefing. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut masih kurang tegas. Misalnya, masih terdapat beberapa rambu K3 yang tidak terpasang dengan baik. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan hal-hal seperti ini apalagi rambu-rambu merupakan komponen penting dalam penerapan K3. Dengan adanya rambu-rambu yang terpasang dengan baik maka para pekerja maupun masyarakat sekitar lokasi lebih mudah mengidentifikasi adanya bahaya. Dengan begitu resiko terjadinya kecelakaan kerja


86

akan lebih kecil. Berikut contoh gambar tentang rambu-rambu K3 yang tidak terpasang dengan baik:

Gambar 5.2 Contoh Rambu K3 Yang Tidak Terpasang Dengan Baik Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)

d. Adanya Faktor Alam dan lainnya Hambatan terakhir yang juga dirasakan dalam proyek ini yaitu adanya faktor alam. Sebenarnya, hanya ada 1 responden yang menyebutkan faktor alam sebagai hambatan. Namun, peneliti tetap memasukkannya sebagai salah satu hambatan yang dihadapi di proyek ini. Mengingat lokasi proyek berada di lingkungan terbuka yang bersentuhan langsung dengan alam sekitarnya. Faktor cuaca seperti hujan terkadang menghambat

pengerjaan

proyek

karena

jika

pekerjaan

diteruskan

akan

membahayakan keselamatan dari para pekerja. Selain itu, kondisi udara yang panas dan polusi udara juga turut mempengaruhi kinerja. Hal yang mendapat perhatian paling khusus terkait dengan kondisi tempat kerja adalah traffic management. Maksudnya, lokasi proyek berada di jalan raya yang dilewati oleh masyarakat umum sehingga pihak perusahaan harus lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan agar tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat pengguna jalan. Hal ini dilakukan dengan memasang rambu-rambu peringatan dan pengalihan arus lalu lintas. Khusus untuk malam hari dipasang flash light di lokasi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.


87

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan Rawa Buaya telah berjalan dengan baik yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari hasil yang diperoleh, mayoritas karyawan dan pekerja menyatakan bahwa pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek telah melaksanakan semua unsur yang ada dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai program K3 seperti safety morning dan safety briefing yang merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mensosialisasikan pentingnya K3 dalam pekerjaan konstruksi. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemukan pada proyek pembangunan jalan Rawa Buaya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya K3, khususnya masalah disiplin penggunaan alat pelindung diri (APD), kurangnya anggaran K3, latar belakang pendidikan yang beragam, perusahaan kurang tegas dalam melakukan pengawasan, serta adanya faktor alam dan faktor lainnya. Kurangnya kesadaran atas disiplin penggunaan APD menjadi hambatan terbesar pada proyek ini. Sanksi berupa denda uang belum membuat para pekerja menjadi jera dan merubah pola pikirnya. Selain itu, latar belakang pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir pekerja akan pentingnya K3.


88

6.2 Saran Adapun usulan untuk perbaikan atas perrmasalahan yang ditemui peneliti dalam proyek tersebut, yakni: 1. Pihak kontraktor sebagai pihak pelaksana proyek harus lebih tegas dan intensif melakukan pengawasan ke lokasi proyek. Hal ini ditujukan agar para pekerja lebih disiplin khususnya dalam menggunakan alat pelindung diri. 2. Pihak Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai owner juga harus melakukan pengawasan yang lebih tegas terkait penerapan K3 di lokasi proyek. Hal ini dikarenakan selama ini owner hanya mengawasi proyek secara umum, yaitu hanya memantau sampai sejauh mana proyek telah dikerjakan. Mungkin akan lebih baik jika pihak owner bekerja sama dengan pihak kontraktor untuk membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi dan menindak tegas semua pelanggaran. 3. Pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek juga harus memeriksa kembali ketersediaan rambu-rambu K3 di lokasi proyek dan memastikan apakah rambu-rambu tersebut sudah terpasang dengan baik. Dari pengamatan langsung peneliti, masih banyak rambu-rambu yang tidak terpasang dengan baik bahkan rambu-rambu tersebut ditumpuk begitu saja. 4. Karena adanya latar belakang pendidikan yang beragam, maka pihak kontraktor harus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan komunikasi K3 terutama kepada para pekerja.


89

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Babbie, Earl. (1989). The Practice Of Social Research. California: Wadsworth Publishing Company. Budiono, Sugeng dan M.S, Jusuf. (2005). Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Dessler, Garry. (1993). Manajemen Personalia. Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo. __________. (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Bahasa Indonesia (Jilid II). Jakarta: PT Prehalindo. Flippo, Edwin B. (1997). Manajemen Personalia Edisi Keenam Jilid 2. Terj. Moh. Masud. Jakarta: Penerbit Erlangga. Haris, Michael. (2000). Human Resource Management: A Practical Approach (2nd Edition). Harcourt Brace College Publishers, FL. Hasibuan, Malayu. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: CV Haji Masagung. Kansil, CST. (2001). Kitab UU Ketenagakerjaan: Buku Kedua. Jakarta. Koentjaraningrat. (1985). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia. Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Manulang, Sendjum H. (2001). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan (Cetakan III). Jakarta: Rineka Cipta. Mathis, Robert L dan John H Jackson. (2002). Manajemen SDM (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2007). Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan


90

Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar. Jakarta: Bumi Aksara. Nasution, Mulia. (1994). Manajemen Personalia dalam Perusahaan. Jakarta: Djambatan. Nasution, S. (1996). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. Nawawi, H. Hadarai. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia: cetakan ketiga. Yogyakarta: Gama press. P.K, Suma’mur. (1981). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: Gunung Agung. 1981. ______________. (1993) Hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Jakarta: CV Haji Masagung. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ridley, John. (2008). Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sastrohadiwiryo, B.Siswanto. (2003). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: PT Bumi Aksara. Saydam, Gouzali. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Djambatan. Schuler S. Randall dan Susan E. Jackson. (1996). Human Resource Management: Positioning for the 21st Century. United States of America: West Publishing Company. Silalahi, Bennet dan Rumondang Silalahi. (1985). Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja. Jakarta: PT. Pertja. Soejono dan H. Abdurrahman. (2005). Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta. Suardi, Rudi. (2005). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Penerbit PPM. Umar, Husein. (2008). Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.


91

Unaradjan, Dolet. (2000). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: PT Grasindo. Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 th 1996. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia. UU no 1 tahun 1970. Tentang Keselamatan Kerja

Sumber Lainnya: Angka

Kecelakaan

Kerja

Jasa

Konstruksi

Tinggi.

(201013

April

2011.

www.suaramerdeka.com Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Kementerian Pekerjaan Umum RI. (2011, April). Program Keselamatan Konstruksi Bagi Keunggulan dan Kemandirian Konstruksi Indonesia. Disampaikan pada Seminar Nasional Manajemen Resiko Bidang K3. Grafik Angka Kecelakaan Kerja Turun. 13 April 2011. www.kabarbisnis.com OHSAS 18001: 2007. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. www.depkes.go.id www.jamsostek.co.id


92


93

LAMPIRAN


94

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

Yth. Bpk/Sdr Karyawan PT. Jaya Konstruksi di lokasi proyek Assalamualaikum. Wr Wb

Karyawan PT.Jaya Konstruksi yang terhormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ramadhan NPM : 0706283405 Memohon kesediaan Bapak/lbu menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Ditjen Bina Marga, Studi kasus: proyek pembangunan jalan rawa buaya, cengkareng”. Penelitian ini dilakukan sebagai tugas untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya dalam penerapan K3 di bidang konstruksi, karena itu keakuratan jawaban yang sesungguhnya sangat kami harapkan dari Bapak/Sdr, kerahasiaan dari Bpk/Sdr. sebagai responden akan dijamin, dan besar harapan saya mendapat bantuan yang sangat berguna dari Bpk/Sdr. Atas partisipasi dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr Wb Jakarta, 18 November 2011 Peneliti,

Achmad Ramadhan NPM: 0706283405 Universitas Indonesia


95

Jika terdapat pertanyaan, saran, kritik dan lain sebagainya terhadap kuesioner ini dapat disampaikan melalui email [email protected] atau dengan menghubungi nomor 081905130255. Identitas Responden Nama Responden : ………………………………… Isilah ruang kosong dibawah dan berilah Tanda silang (X) pada nomor yang menjadi pilihan jawaban Anda! Identitas Responden 1. Jenis Kelamin (1) Laki-Laki (2) Perempuan

2. Usia : ……… Tahun

Tingkat Pendidikan (1) < SMP (2) SMA (3) Diploma (4) S1 (5) >S1 4. Lama kerja : ……….

3.

Berilah tanda silang (X) pada jawaban sesuai pendapat Anda dan berilah alasan pada ruang yang tersedia. Tanggungjawab dan Komitmen Perusahaan 5. Apakah terdapat upaya pengawasan dari pihak perusahaan terkait penerapan K3? a. Tidak b. Ya Sebutkan bentuknya ………………………………………………………………………………………… 6. Apakah perusahaan memiliki panitia Pembina K3(P2K3) yang mengkoordinasi penerapan K3 di perusahaan? a. Tidak b. Ya Kebijakan dan disiplin K3 7. Apakah terdapat peraturan mengenai K3 dalam proyek pembangunan flyover Rawa buaya? a. Tidak b. Ya Sebutkan bentuk peraturannya ……………...………………………………………………………………………… 8. Apakah terdapat SOP atau prosedur standar penerapan K3 dalam proyek pembangunan flyover Rawa Buaya? a. Tidak Universitas Indonesia


96

b. Ya 9. Apakah terdapat sanksi dari perusahaan jika terjadi pelanggaran terhadap penerapan K3 di lapangan? a. Tidak b. Ya Sebutkan sanksinya……………………………………………………………… 10. Apakah jumlah Alat Pelindung Diri (APD) sudah memadai? a. Tidak b. Ya Alasannya…………………………………………………………………………… 11. Apakah kualitas Alat Pelindung Diri (APD) sudah sesuai standar? a. Tidak b. Ya Alasannya………………………………………………………………………… 12. Apakah terdapat pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja lapangan di proyek pembangunan flyover Rawa Buaya? a. Tidak b. Ya Berapa kali periodenya…………………………………………………………… 13. Apakah perusahaan telah melakukan pemeliharaan mesin/peralatan sehingga aman digunakan? a. Tidak b. Ya Alasannya…………………………………………………………………………… 14. Apakah perusahaan selalu menjaga kondisi tempat kerja tetap aman demi keselamatan dan kesehatan karyawan? a. Tidak b. Ya Alasannya…………………………………………………………………………… 15. Apakah perusahaan selalu menjaga kondisi tempat kerja tetap sehat demi keselamatan dan kesehatan karyawan? a. Tidak b. Ya Alasannya………………………………………………………………………… Komunikasi dan pelatihan K3 16. Apakah perusahaan melakukan sosialisasi mengenai K3? a. Tidak b. Ya Sebutkan bentuk sosialisasinya ...……………………………………...…………………………………………… 17. Apakah perusahaan melakukan briefing mengenai K3 sebelum pekerjaan dimulai? a. Tidak b. Ya 18. Apakah perusahaan mengadakan pelatihan tentang K3? a. Tidak b. Ya Berapa kali periodenya……………………………………………………………… 19. Apakah perusahaan mengadakan penyuluhan tentang K3? Universitas Indonesia


97

a. Tidak b. Ya Berapa kali periodenya……………………………………………………………… 20. Apakah terdapat rambu-rambu mengenai K3 di lokasi proyek? a. Tidak b. Ya 21. Apakah jumlah rambu-rambu K3 sudah memadai? a. Tidak b. Ya Alasannya………………………………………………………………………… 22. Apakah letak pemasangan rambu-rambu K3 strategis? a. Tidak b. Ya Alasannya………………………………………………………………………… Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja 23. Apakah perusahaan melakukan inspeksi ke lokasi proyek? a. Tidak b. Ya Berapa kali periodenya……………………………………………………………… 24. Apakah perusahaan melakukan penyelidikan apabila terjadi kecelakaan kerja? a. Tidak b. Ya 25. Apakah terdapat prosedur evakuasi apabila terdapat keadaan darurat? a. Tidak b. Ya 26. Apakah perusahaan memiliki SOP atau prosedur penyelidikan kecelakaan kerja? a. Tidak b. Ya Evaluasi 27. Apakah perusahaan telah melakukan audit atau evaluasi K3 dalam proyek rawabuaya? a. Tidak b. Ya Berapa kali periodenya…………………………………………………………… 28. Apakah terdapat tindakan konkrit dari perusahaan setelah dilakukan audit K3? a. Tidak b. Ya Sebutkan bentuk tindakannya ...…………………………………………..................................................................... 29. Hambatan-hambatan dalam penerapan K3 di lokasi proyek pembangunan? a) ………….. b) ………….. c) ……………

TERIMAKASIH ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN Universitas Indonesia


98

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA 1. Penerapan SMK3 di perusahaan terutama dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya 2. landasan hukum atau SOP mengenai penerapan SMK3 khususnya dalam proyek ini 3. Bentuk keterlibatan pihak pusat (Kementerian PU) dalam hal SMK3 di proyek ini 4. Pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan SMK3 5. Faktor-faktor yang menghambat penerapan SMK3 6. Biaya yang dikeluarkan/ dianggarkan untuk pelaksanaan SMK3 pada proyek ini 7. Respon para karyawan/ pekerja mengenai pelaksanaan SMK3 8. Cara perusahaan mensosialisasikan SMK3 kepada para karyawan/pekerja 9. Fasilitas yang disediakan untuk mendukung penerapan SMK3 dalam proyek ini 10. Sistem pelaporan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja 11. Bentuk

pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan sanksi yang

diberikan terhadap karyawan/ pekerja yang melanggar 12. Audit terhadap penerapan SMK3 dalam proyek ini



99

LAMPIRAN 3 CONTOH RAMBU-RAMBU K3

RAMBU - RAMBU K3L WAJIB BACA : 1. Tamu wajib lapor 2. Pakailah Tanda Pengenal dan Alat Pelindung Diri

GUNAKAN HELM

GUNAKAN SEPATU

GUNAKAN APD

GUNAKAN SARUNG TANGAN

GUNAKAN PENUTUP TELINGA

GUNAKAN KACAMATA LAS

DILARANG MEROKOK

DILARANG MEMBUAT API

TANPA IJIN DILARANG MELINTAS

TEMPAT SAMPAH

BAHAYA LISTRIK

BAHAN MUDAH TERBAKAR

HATI- HATI TERSANDUNG

ALAT PEMADAM API

PERALATAN PPPK

3. Selama berada di proyek , patuhilah peraturan K3L 4. Buanglah sampah pada tempatnya 5. Dilarang merokok di area proyek ( kecuali di area merokok ) 6. Hubungi petugas ,bila anda melihat kondisi bahaya 7. Berkonsentrasi dalam bekerja 8. Terapkan K3L sebagai gaya hidup



100

LAMPIRAN 4 CONTOH PAPAN PENGUMUMAN K3

UTAMAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN PROYEK FO RAWA BUAYA DATA

KECELAKAAN

SAMPAI HARI KE :

SISA HARI

1. JUMLAH JAM KERJA DALAM SETAHUN

: :

2. JUMLAH INSIDEN / NEARMISS,KECELAKAAN & SAKIT 115 cm

- INSIDEN / NEARMISS

:

- KECELAKAAN RINGAN ( P3K )

:

- KECELAKAAN SEDANG ( PERAWATAN DOKTER )

:

- KECELAKAAN BERAT ( CACAT, KEHILANGAN JAM KERJA )

:

- KECELAKAAN FATAL ( MENINGGAL )

:

3. INSIDEN RATE

:

4. KECELAKAAN TERAKHIR

:

5. TOTAL JAM KERJA TANPA KECELAKAAN

:



101

LAMPIRAN 5 CONTOH SOP KEADAAN TANGGAP DARURAT DAN KECELAKAAN KERJA

KONDISI AMAN

1. Investigasi. 2. Evaluasi dan 3. TindakanPerbaikan

FLOW CHART RENCANA TANGGAP DARURAT KEBAKARAN

KEBAKARAN

Dipadamkan dengan APAR terdekat oleh tim APAR.

Ya

Padam

Laporan ke Koord. K3L Proyek. Laporan ke Koordinator Kebakaran.

Tidak

Catatan : - Sirine di Base Camp menggunakan megaphone. - Sirine di lapangan menggunakan peluit. - Bunyi peluit panjang panjang menandakan kondisi bahaya. - Bunyi peluit pendek pendek menandakan kondisi sudah aman.

1. Membunyikan peluit panjang 2. Petugas melaporkan ke ketua / wakil ketua TTD

Ketua TTD menyatakan keadaan gawat darurat.

Tidak

Lokalisir kebakaran & usaha pemadaman oleh tim APAR & HIDRAN.

Ya

TIM ALARM "Bunyikan sirine"

TIM EVAKUASI

TIM P3K

TIM KOMUNIKASI

Mengarahkan semua orang ke assembly point.

Membawa orang-orang yang terluka ke tempat aman

Mengumumkan kondisi gawat darurat dengan sirine, megaphone & memerintahkan pengosongan bangunan/lokasi kebakaran.

Menyingkirkan barang-barang berharga ke assembly point

Pertolongan pertama oleh tim P3K

Menyisir seluruh ruangan/lokasi tidak ada orang & barang-barang berbahaya tertinggal

TIM MITIGASI

TIM APAR & HIDRAN

Memadamkan api dengan APAR / Hidran terdekat yang ada, bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran.

Luka ringan Cek kondisi korban

Tindakan P3K

Meminta tambahan pemadam kebakaran kepada pimpinan TTD

Meninggal/ Luka berat Mengabsen seluruh penghuni/

Mendata korban+ Mengirim ke RS

Membuat BA Penanganan Evakuasi

Membuat BA Penanganan Kecelakaan

KETUA & WAKIL KETUA TTD

1. Melakukan proses pemulihan jiwa, aset (bila mungkin)paska kebakaran. 2. Membantu Tim P3K melakukan pertolongan korban.

Api Padam Membuat BA Penanganan Kebakaran

1. Mengantisipasi terjadinya kejahatan. 2. Menjaga pintu masuk supaya tidak ada orang /mobil masuk 3. Mengarahkan mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. 4. Mengarahkan mobil ambulan ke tempat assembly point.

TIM PEMULIHAN

1. Melakukan proses inventarisir kerusakan lingkungan paska kebakaran. 2. Melakukan proses pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi

Membuat BA Penanganan Pemulihan

TIM PENGAMANAN

Membuat BA Penanganan Pengamanan 1. Menghubungi Pemadam Kebakaran dan BLHK 2. Menghubungi ambulan untuk stanby di dekat site. 3. Menghubungi kantor polisi

Pernyataan Kondisi Aman dari Ketua TTD

Melaporkan ke Pimpinan TTD

Melapor ke instansi terkait, BPLHDdinas PMK



102

FLOW CHART RENCANA TANGGAP DARURAT KECELAKAAN

KONDISI AMAN

1. Investigasi. 2. Evaluasi dan 3. Tindakan Perbaikan

Catatan : - Sirine di Base Camp menggunakan megaphone. - Sirine di lapangan menggunakan peluit. - Bunyi peluit panjang panjang menandakan kondisi bahaya. - Bunyi peluit pendek pendek menandakan kondisi sudah aman.

TERJADI Kecelakaan

Membunyikan peluit panjang Petugas melaporkan kepada ketua Tim Tangap Darurat

Ketua TTD berkoordinasi dengan tim dan melapor ke koordinator K3 proyek

TIM P3K

KETUA & WAKIL KETUA TTD

Mengevakuasi orang-orang yang terluka ke tempat aman

1. Mengantisipasi terjadinya kejahatan. 2. Menjaga pintu masuk supaya tidak ada orang /mobil masuk 3. Mengarahkan mobil regu penolong ke lokasi . 4. Mengarahkan mobil ambulan ke tempat assembly point. 5. Mengamankan tempat kejadian

Pertolongan pertama oleh tim P3K

Cek kondisi korban Meninggal/ Luka berat Mendata korban & Mengirim ke RS

TIM PENGAMANAN

Luka ringan Tindakan P3K 1. Menghubungi tim regu penolong. 2. Menghubungi ambulan untuk stanby di dekat site. 3. Menghubungi kantor polisi

Membuat BA Penanganan Pengamanan

Membuat BA Penanganan Kecelakaan

Laporan ke koordinator K3 proyek

Melaporkan ke Pimpinan TTD

Melapor ke instansi terkait



103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Achmad Ramadhan

Tempat, Tanggal Lahir

: Jakarta, 4 Mei 1989

Alamat

: Permata Hijau Permai Blok E1 No.2 RT.002/017 Bekasi Utara 17125

Nomor telepon

: 081905130255

Email

: [email protected]

Nama Orang Tua :

Ayah

: Mohamad Sidik

Ibu

: Murni Astuti

Riwayat Pendidikan Formal: 2007 - sekarang………....S1 Administrasi Negara FISIP UI 2004 - 2007……………..SMAN 1 Bekasi 2001 - 2004……………..SLTP Negeri 5 Bekasi 1995 - 2001……………..SD Negeri Pejuang IV 1993 - 1995……………..TK Islam Al-Amanah Prestasi: ----------------------------------------------



PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG) SKRIPSI

Recommend Documents