PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO.02 PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM TANAH KARO
TUGAS AKHIR
Ditulis untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3
Oleh : DEBORA ELVILA ROSA SEMBIRING NIM 1105082126
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI MEDAN MEDAN 2014
ABSTRAK Pembahasan utama dalam Tugas Akhir ini tentang PSAP No.02 Tahun 2010, mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Tujuannya untuk mengetahui apakah penyusunan laporan realisasi anggaran yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai dengan PSAP No. 02 Tahun 2010. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah metode deskriptif . Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa untuk pengakuan spencatatan pendapatan telah sesuai dengan PSAP No. 02 pendapatan diakui pada saat kas diterima di kas umum/Daerah dan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum tetapi untuk penyajian belanja tidak diklasifikasikan menurut jenis ekonomi sebagaiman dalam PSAP No. 02 tetapi Dinas Pekerjaan Umum mengklasifikasikan belanja menurut kelompok tidak langsung dan langsung sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan format realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum belum sesuai dengan PSAP No. 02.
Kata Kunci: Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja, PSAP No. 02
ABSTRACT The main discussion in this final report is on PSAP No. 02 of 2010 regarding the budget realization report. The aim to find out wheter the drafing of the report realization of budged organized Dinas Pekerjaan Umum has been in accordance with the PSAP Number of 02 2010. Type of data used in the study of secondary data.The technique of data collection conducted in research is a descriptive method. The result of this research note that for the recording of revenue recorgnition in accordance with the PSAP N0. 02 revenue is recognized when cash is received public cash area and is recognized when the cash outlay of cash accounts for the presentation of expenditure common but the type of economy as the PSAP No. 02 but Dinas Pekerjaab Umum classifyexpenditures by group not directly and immediately under Permendagri 13 in 2006 and the Dinas Pekerjaan Umum budget realization format is not in accordance with the PSAP No. 02.
Keywords: Accounting Income, Accounting Expenditure, PSAP No. 02 in 2010,
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunianya masih melimpah, sehingga penulis diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang berlokasi di Jl. Jamin Ginting, Daerah Tingkat II Karo. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dari Politeknik Negeri Medan khususnya Program Studi Akuntansi. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada:
1.
M. Syahruddin, S.T., M.T., Direktur Politeknik Negeri Medan.
2.
Darwin S.H Damanik, S.E., M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan.
3.
Parjuangan Pardosi, S.E.Ak., M.Si, Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan.
4.
Sastra Karo-Karo, S.E.Ak., M.Si., Kepala Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Medan.
5.
Eli Safrida, S.E., M.Si, Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
6.
Tosanov TP Napitupulu, S.E., M.Si, Dosen pendamping yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini hingga selesai.
7.
Dosen Wali AK-6H Program Studi Akuntansi Politknik Negeri Medan.
8.
Chandra Tarigan, ST, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo.
9.
Seluruh staf dan Dosen Politeknik Negeri Medan.
10. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Ayahanda Ngamanken Sembiring, A.ma.Pd (Alm), yang
tidak sempat melihat keberhasilan penulis dalam
menyelesaikan studi, Ibunda Rosmidawaty Tarigan, A.ma.Pd, serta Kakak Ribka Rachel Sembiring, Adik Abel Juventus Sembiring,
yang selalu
memberikan dorongan, kasih sayang, doa, serta materi kepada saya yang tiada terbalas. 11. Teman-teman seperjuangan AK-6H, serta semua teman-teman yang berada di dalam dan diluar Politeknik Negeri Medan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, motivasi, dan bantuan secara tidak langsung maupun langsung kepada penulis. 12. Serta sahabat yang kusayangi Kartika br Ginting, Devi Zihombing memberi semangat bagi penulis.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih belum sempurna sehingga penulis mengaharapkan kritik dan saran. Harapan penulis, semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca serta semua yang memerlukannya.
Medan,
Agustus, 2014
Penulis
Debora Elvila Rosa Sembiring NIM : 1105082126
DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR……………………………………………………………... DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. DAFTAR TABEL…………………………………………………………………..
i iii v
BAB 1 PENDAHULUAN………………………………………………………. 1.1. Latar Belakan Pemilihan Judul………………………………………………. 1.2. Perumusan Masalah………………………………………………………….. 1.3. Tujuan Pembahasan………………………………………………………….. 1.4. Manfaat Penelitian…………………………………………………………… 1.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data…………………………………. 1.6. Jadwal Kegiatan dan Penulisan Laporan……………………………………..
1 1 3 3 4 5 6
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN………………….. 2.1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo…………………………….. 2.2. Ruang Lingkup Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo………….. 2.3. Keunggulan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo………………………... 2.4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum…………………………………..
7 7 7 10 10
BAB 3 TINJAUAN KEPUSTAKAAN…………………………………………. 3.1. Pengertian Standar Akuntansi Pada Laporan Keuangan…………………….. 3.2. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah……………………………………… 3.3. Defenisi Anggaran…………………………………………………………… 3.4. Laporan Realisasi Anggaran…………………………………………………... 3.5. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran……………………………………….. 3.6. Periode Laporan Realisasi Anggaran………………………………………….. 3.7. Pengakuan Pencatatan Pendapatan dan Belanja………. .…………………….. 3.8. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten…………
24 24 24 24 25 28 28 29 30
BAB 4 HASIL PENGUMPULAN DATA……………………………………… 4.1. Hasil Pengumpulan Data………………………………………………………. 4.2. Pengolahan Data………………………………………………………………..
34 34 35
BAB 5 PEMBAHASAN…………………………………………………………
37
5.1. Pendapatan Asli Daerah……………………………………………………… 5.2. Belanja…………………………………………………………………………
37 38
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN……………………………………………... 6.1. Simpulan………………………………………………………………………. 6.2. Saran………………………………………………………………………….
41 41 42
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Judul Hal No. Tabel Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan dan Penulisan Laporan………………...…………….. 6 Tabel 3.1. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas…………........ 30
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 ayat (2) yang mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite yang standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Penyusunan PSAP dilandasi kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atau suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas menuju akrual, yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan laporan keuangan. Walaupun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan harus menggunakan basis akrual, tetapi karena adanya sebagian entitas pelaporan baik pusat maupun daerah yang belum siap untuk menerapkan basis akrual pada laporan keuangannya. Dalam hal ini entitas pelaporan yang belum dapat merapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, entitas pelaporan dalam menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun anggaran 2015.
Sebagai
pejabat
pengguna
anggaran,
kepala
SKPD
membuat
laporan
pertanggungjawaban atas setiap pelaksanaan pekerjaan/kegiatan di organisasi yang dipimpinnya. Hal ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 10 ayat 3 butir G yang menyebutkan bahwa kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya. Selain laporan keuangan yang harus disusun oleh SKPD juga harus menyusun laporan realisasi anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi menegenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surflus/defisit, dan pembiyaaan dari suatu entitas pelporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pengguna sumberdaya ekonomi serta menyediakan informasi mengenai realisasi naggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Laporan Realiasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kompratif. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan pengguna sumber daya ekonomi.
Dinas Pekerjaan Umum adalah salah satu yang mengelola keuangan kas daerah. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karo disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai anggaran.
Dalam pencapaian target kerja, Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai kendala seperti: Reformasi peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan yang berjalan dengan cepat sehingga SDM Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karo belum sepenuhnya beradaptasi dengan baik, dan kemampuan serta kecerdasan SDM belum memadai baik perencaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
Entitas pelaporan keuangan yang dimaksud adalah SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karo yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan
perundang-undangan
wajib
menyampaikan
Laporan
Keuangan bertujuan umum yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk itu penulis tertarik mengetahui realisasi anggaran kas daerahnya maka penulis memutuskan untuk menulis tugas akhir ini dengan judul “ PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02 PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM TANAH KARO”.
1.2. Perumusan Masalah Seperti yang telah diuraikan tentang laporan realisasi anggaran keuangan daerah diatas, maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dibahas yaitu “Apakah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010”?.
1.3. Tujuan Pembahasan Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang hendak dilakukan sehingga akan mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan Laporan Realiasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo telah sesuai atau tidak dengan
Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat diproleh dalam melakukan penelitian tersebut adalah : 1. Bagi Peneliti Sebagai Sumber untuk menambah dan meningkatkan ilmu akuntansi pemerintah yang sebelumnya telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Medan sehingga memiliki ketarampilan yang memadai untuk dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi pemerintahan pada unit pemerintah khususnya SKPD di masa akan datang.
2. Politeknik Negeri Medan Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan pengembangan bahan ajar maupun kurikulum kuliah akuntansi pada masa akan datang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi ketaatan dan kepatuhan atas laporan realisasi anggaran apakah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
4. Masyarakat Sebagai bahan tinjauan untuk menilai usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menerapkan akuntansi pemerintahan pada SKPD dalam rangka mencapai pengelolaaan keuangan daerah.
1.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 1.5.1. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. “Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengklasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan
masalah penelitian seperti sumber dokumen, buku-buku, majalah dan lainlain”(Nawawi, 2005: 95). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, hal-hal mengenai akuntansi pemerintahan, Realisasi Anggaran dan catatan buku lainnya. Data yang dikumpulkan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013.
1.5.2. Metode Pengolahan Data Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. “Metode Deskriftif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek, obyek p enelitian (Seseorang, lembaga, masyarakat dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya” (Nawawi, 2005: 63). Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Membandingkan Pencatatan, pengakuan pendapatan pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dengan PSAP No.02. 2. Membandingkan Pencatatan, pengakuan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dengan PSAP No. 02. 3. Membandingkan Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dengan PSAP No. 02. 4. Membandingkan
Tinjauan
Pustaka
dengan
Hasil
Pengumpulan
dan
Pengolahan data untuk menarik kesimpulan.
1.6. Jadwal Kegiatan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan alokasi waktu sebagai berikut :
Tabel 1.1 Waktu Kegiatan Penulisan Tugas Akhir Waktu Kegiatan Penulisan Tugas Akhir No
Kegiatan
April 3 4
1
Persiapan
2
Pengumpulan
Mei 1 2
3
Juni 4
1
Data 3
Tabulasi dan Analisa Data
4
Menyusun Konsep Laporan
5
Konsultasi pada Pembimbing
6
Sidang Tugas Akhir
7
Perbaikan Laporan Tugas Akhir
8
Penggandaan Laporan
Sumber : Pedoman Penulisan Tugas Akhir, 2014.
2
3
Juli 4
1
Agustus
2 3 4 1 2 3 4
