PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

TESIS

Oleh

BENNY 127011067/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

BENNY 127011067/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 : BENNY : 127011067 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

Pembimbing

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN)

Pembimbing

(Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 12 November 2014


Telah diuji pada Tanggal : 12 November 2014

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

: 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 3. Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum 4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: BENNY

Nim

: 127011067

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : BENNY Nim : 127011067


ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah berkembang pesat dan perkembanganya berdampak pada berbagai bidang, termasuk juga dalam bidang hukum kenotariatan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam penerapan konsep cyber notary yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi para Notaris. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk melakukan penelitian dengan membahas penerapan konsep cyber notary di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep cyber notary tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini hukum dilihat untuk difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering), seperti teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan teori dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan teori Bureucratic and Social Engineering. Sebagaimana teori yang dikemukakan Romli Atmasasmita, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani. Teori tersebut relevan terhadap penerapan konsep cyber notary dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 (UU 2/2014) melalui Ditjen AHU online proses birokrasi diperpendek dengan tidak diperlukan lagi pertemuan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindarkan. Yang mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun good governance menuju clean government dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas punggutan liar. Kemudian akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi para Notaris dalam memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat, dengan demikian berdampak pada berkembangnya perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa konsep cyber notary yang telah diakomodir sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU 2/2014 adalah kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online, dan defenisi Pemohon dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (Permenkumham 5/2014) dirasakan kurang tepat, karena faktanya Ditjen AHU online memperbolehkan pemohon yang dengan sendiri-sendiri atau bersamasama secara langsung tanpa dikuasakan, dan permohonan selain pengesahan badan hukum Yayasan. Oleh karena itu, Penelitian ini menyarankan perbaikan definisi Pemohon dalam Permenkumham 5/2014 tersebut.

Kata Kunci : Cyber Notary, Notaris, SABH i


ABSTRACT Rapid development of information technology and communication in Indonesia has the impact on various fields, including on notarial law. It can be seen in the application of notary cyber concept which increases the effectiveness and the efficiency of a Notary. This condition had made the researcher did the research on the application of notary cyber concept in Indonesia and on Law No. 2/2014, and the regulation which regulated the application of the notary cyber concept. The research was judicial normative with qualitative approach and descriptive analysis. In the research, law was viewed to be functioned as a means of social engineering which was in line with Mochtar Kusumaatmadja’ theory by adjusting to Roscoe Pound’ theory about law in Indonesia. Romli Atmasasmita, then, developed the theory of Bureucratic and Social Engineering, Romli Atmasasmita pointed out that law had to play its role in empowering people and bureaucracy in order to realize civil society. The theory is relevant to the application of notary cyber concept in Law No. 2/2014 on Ditjen (Directorate General) AHU Online, the process of bureaucracy is cut short; there will be no more meeting between service providers and service users so that the opportunity for corruption, collusion, and nepotism can be avoided. The realization of prime service for people in establishing good governance which leads to clean government is by prioritizing professional, quick, accurate, efficient, and cheap service, plus free from illegal fee. It can also increase Notaries’ effectiveness and efficiency in providing people the punctuality of the service so that national trade and economy develop properly in order to increase social welfare. The result of the research showed that a notary’s authority in certfying electronic transation as stipulated in Article 15, paragraph 3 of Law No. 2/2014 is the authority to print and to legalize the printed letters and/or certificates by using the system of Dijen AHU online, and definition of Request in the Regulation of the Minister of Law and Human Resources of the Republic of Indonesia No. 5/2014 on the Authorization of Foundation Legal Entity (Permenhumkam No. 5/2014) is not correct because the fact is that Dijen AHU online allows the applicant, either individually or together, without giving the authority to someone else, to get the request and the authorization for Foundation legal entity. It is recommended that definition of Request in Permenkumham No. 5/2014 should be corrected.

Keywords: Notary Cyber, Notary, SABH

ii


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa penuh kasih dan anugrah, karena atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul “PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”. Penyusunan Tesis ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan penuh kesadaran bahwa tiada satupun yang sempurna di muka bumi ini, penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan terlebih dengan keterbatasan kemampuan, baik dari segi penyajian teknik penulisan maupun materi. Penulisan tesis ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing II dalam penelitian tesis ini, atas kesempatan yang iii


diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta telah dengan sabar memberikan masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini. 4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing III dalam penelitian tesis ini, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta telah dengan sabar memberikan masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini.

5.

Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penelitian tesis ini, yang telah dengan sabar memberikan masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini.

6.

Bapak Dr. Mahmul Siregar SH, M.Hum, selaku Dosen Penguji dalam penelitian tesis ini, yang telah dengan sabar memberikan masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini.

7.

Bapak Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, M.Kn, selaku Dosen Penguji dalam penelitian tesis ini, yang telah dengan sabar memberikan masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini.

8.

Bapak Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum, selaku Dosen Penguji dalam penelitian tesis ini, yang telah dengan sabar memberikan masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini.

9.

Para Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas jasa-jasanya dalam memberikan ilmu selama masa perkuliahan.

10. Segenap keluarga besar dan kekasih penulis atas segala doa, rasa sayang dan cinta yang tidak terbatas sehingga menjadi dukungan untuk penulis selama perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan tesis ini.

iv


11. Para pegawai pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu kelancaran dalam manajemen administrasi selama perkuliahan. 12. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah berjuang bersama-sama selama ini serta telah memberikan banyak dukungan dan kerjasamanya selama penulis menjalankan perkuliahan, semoga sukses untuk kita semua. 13. Semua pihak yang telah membantu penulisan yang belum disebutkan satu per satu namanya yang telah memberikan masukan, mendukung dan mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Akhirnya tidak lupa penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan membalas segala budi baik mereka semuanya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Medan,

November 2014 Penulis

(Benny)

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI Nama

:

Benny

Tempat / Tanggal Lahir

:

Medan, 16 Oktober 1987

Jenis Kelamin

:

Pria

Agama

:

Buddha

Status

:

Belum Menikah

Alamat Rumah

:

Jalan Muchtar Basri, Komplek Gaharu Town House Blok F No. 8 B

Telepon/HP

:

08116028778

II. PENDIDIKAN FORMAL 1. SD Sutomo 1 Medan

1994 - 2000

2. SLTP Sutomo 1 Medan

2000 - 2003

3. SLTA Sutomo 1 Medan

2003 - 2006

4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

2006 - 2011

5. S-2 Program Magister Kenotariatan FH USU

2012 – 2014

vi


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ........................................................................................................

i

ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ......................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................

vi

DAFTAR ISI .....................................................................................................

vii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN ..........................................................................

1

A. Latar Belakang ..........................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..................................................................

8

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

8

D. Manfaat Penelitian ....................................................................

8

E. Keaslian Penelitian....................................................................

9

F. Kerangka Teori dan Konsepsi...................................................

9

1.

Kerangka Teori ..................................................................

9

2.

Konsepsi ............................................................................

15

G. Metode Penelitian .....................................................................

16

KONSEP CYBER NOTARY DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ..........................

21

A. Pengertian Dan Lingkup Kewenangan Notaris.........................

21

B. Pengertian Dan Lingkup Transaksi Elektronik ........................

29

C. Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik.............................

35

D. Pengaruh Sistem Hukum Yang Dianut Di Indonesia................

41

E. Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ................................................................

43

PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DALAM DITJEN AHU ONLINE.................................................................................

48

vii


A. Peraturan Pelaksanaan Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Ditjen AHU Online........................................................

48

B. Pengajuan Permohonan Pemakaian Nama, Pengesahan Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Terbatas............................................................

51

C. Pengajuan Permohonan Pemakaian Nama, Dan Pengesahan Pendirian Yayasan.....................................................................

70

D. Pengajuan Permohonan Pemakaian Nama dan Pengesahan Pendirian Perkumpulan .............................................................

78

E. Pengajuan Permohonan Pendaftaran, Pendaftaran Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia............................................

84

F. Pelaporan Wasiat dan Pelayanan Kenotariatan.........................

91

KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................

93

A. Kesimpulan ...............................................................................

93

B. Saran .........................................................................................

94

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................

95

BAB IV

viii


PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Recommend Documents