PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG SKRIPSI

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi tugas Dalam Memenuhi Syarat – syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH : VICTOR ZILIWU 070221001 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi tugas Dalam Memenuhi Syarat – syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH : VICTOR ZILIWU 070221001 KETUA DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

( Dr.Pendastaren Tarigan, SH.MS ) NIP. 195409121984031001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Pendastaren Tarigan, SH.MS ) NIP. 195409121984031001

(Suria Ningsih, SH.M.Hum ) NIP.196002141987032002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG ABSTRAK Victor Ziliwu *) Dr.Pendastaren Tarigan,SH.MS **) Suria Ningsih ,SH.Mhum ***)1 Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 masyarakat menuntut agar Lembaga Perintahan dijalankan dengan menerapkan prinsip Good Governance. Akademi Kepolisian yang merupakan salah satu Lembaga Negara juga dituntut oleh masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip Good Governance dalam proses pengelolaan pendidikannya. Masyarakat selaku stake holder Polri berharap jika di Akademi Kepolisian yang merupakan Lembaga yang mencetak para Perwira Polri telah mampu melakukan perubahan, maka diharapkan Perwira Polri yang dilahirkan oleh Akademi Kepolisian juga akan mampu menjadi kader perubahan di Instansi Polri. Sebagaimana perubahan yang diharapkan terjadi di tubuh Polri dalam rangka untuk mewujudkan Polri yang Profesional, maka dicanangkan perubahan Polri tersebut menjadi 3 (tiga) aspek perubahan yaitu : 1) Perubahan Struktural, 2) perubahan Instrumental, 3) perubahan Kultural. Berkaitan dengan fenomena tersebut penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi 3 yaitu bagaimana pelaksanaan good governance,apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala. Untuk mendapatkan jawaban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diadakan penelitian langsung di Akademi Kepolisian Semarang, juga dengan meneliti data-data sekunder baik tertulis maupun dari internet. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian telah menerapkan prinsip good governance dan telah berubahnya paradigma yang militeristik menjadi polisi sipil sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai stake holder.

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU Nim 070221001 ** Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum USU, Dosen Pembimbing I. *** Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum USU, Dosen Pembimbing II. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia dan pertolongannya yang senantiasa menyertai Saya, sehingga Saya diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dengan segala suka dan duka serta dengan berbagai rintangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Skripsi ini. Namun dengan bantuan dan Anugerahnya kepada Saya, Saya mampu mengahadapinya, Amin. Skripsi yang berjudul PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM

PENGELOLAAN

PENDIDIKAN

POLRI

DI

AKADEMI

KEPOLISIAN SEMARANG ini diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dalam memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan / dorongan dari berbagai pihak baik dalam bentuk tenaga maupun pikiran. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara.

Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

2.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH.MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

3.

Bapak Syafruddin Hasibuan, SH.MS.DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4.

Bapak M. Husni, SH.M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5.

Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH.MS, sebagai Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sekaligus Pembimbing I yang berkenan menyetujui judul skripsi ini.

6.

Ibu Suria Ningsih, SH.M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan perhatiannya agar mampu mendapatkan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

7.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmu sebagai disiplin ilmu kepada Penulis.

8.

Seluruh pagawai Administrasi dan staf jajaran Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan yang terbaik kepada Penulis dalam lancarnya penulisan skripsi ini.

9.

Akademi Kepolisian yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi ini.


10.

Kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum USU program extension 2007.

11.

Kepada pimpinan dan keluarga besar Polri yang telah memberi dukungannya dalam penyelesaiaan skripsi ini di sela-sela kedinasan

12.

Kepada seluruh keluarga besar ziliwu dan orangtua tercinta dan lebih khusus kepada pacar dan calon pendamping hidup saya raminalai dachi.

13.

Kepada sahabat – sahabatku seperjuangan yang telah bersama dalam suka maupun duka.

14.

Kepada teman – teman di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak

bisa disebutkan satu persatu yang telah turut

membantu. 15.

semua pihak tanpa bertanda jasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kekurangan yang dimiliki penulis, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu, penulis

berharap

mendapat

saran

yang

dapat

membangun

demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Tuhan memberkati. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

Medan,

November 2009

VICTOR ZILIWU NIM 070221001

DAFTAR ISI

ABSTRAK

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

v

BAB I

PENDAHULUAN A.Latar Belakang

1

B.Rumusan Masalah

3

C.Tujuan Penelitian

3

D.Manfaat Penelitian

3

E.Keaslian Penulisan

4

F.Tinjauan Kepustakaan

4

G.Metode Penulisan

18

H.Sistematika Penulisan

24


BAB II

TINJAUAN UMUM KONDISI AKADEMI KEPOLISIAN DI INDONESIA A.Sejarah Akademi Kepolisian di Indonesia

26

B.Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Akademi Keplisian

28

C.Tugas dan Fungsi Organisasi

BAB III

47

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA A.Sejarah Perkembangan Good Governance di Indonesia 49

BAB IV

B.Konsep Good Governance di Indonesia

51

C.Penerapan Good Governance di Indonesia

53

PENERAPAN

GOOD

GOVERNANCE

DI

AKADEMI

KEPOLISIAN A.Pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian

61

B.Korelasi pelaksanaan pengelolaan pendidikan di

77

Akademi Kepolisian dengan penerapan Good Governance. C.Kendala-kendala di dalam pengelolaan pendidikan Di Akademi Kepolisian.

89


D.Upaya

Akademi

Kepolsian

untuk

mengatasi

kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan.

BAB V

91

KESIMPULAN DAN SARAN A.

Kesimpulan

94

B.

Saran

95

DAFTAR PUSTAKA

97

LAMPIRAN OUTLINE SKRIPSI

Judul

Skripsi

:

PENERAPAN

GOOD

PENGELOLAAN

GOVERNANCE

PENDIDIKAN

DALAM

POLRI

DI

AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG

Dosen Pembimbing I

Nama

:

Victor Ziliwu

NIM

:

070221001

:

Dr. Pendastaren Tarigan, SH.MS


Dosen Pembimbing II

:

Medan,

Suria Ningsih, SH.M.Hum

November 2009

KETUA DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Dr. Pendastaren Tarigan, SH. MS NIP : 195409121984031001 OUTLINE SKRIPSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAK

BAB I

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Perumusan Masalah

C.

Tujuan Penelitian

D.

Manfaat Penelitian

E.

Keaslian Penulisan

F.

Tinjauan Kepustakaan


BAB II

G.

Metode Penulisan

H.

Sistematika Penulisan

TINJAUAN UMUM KONDISI AKADEMI KEPOLISIAN DI INDONESIA A.

Sejarah Akademi Kepolisian di Indonesia

B.

Struktur Organisasi penyelenggaraan Pendidikan di Akademi Kepolisian

C.

BAB III

Tugas dan Fungsi Organisasi

TINJAUAN UMUM TENTANG GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

BAB IV

A.

Sejarah Perkembangan Good Governance di Indonesia

B.

Konsep Good Governance di Indonesia.

C.

Penerapan Good Governance di Indonesia.

PENERAPAN

GOOD

GOVERNANCE

DI

AKADEMI

KEPOLISIAN A.

Pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian.

B.

Korelasi pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian dengan penerapan Good Governance.

C.

Kendala-kendala

didalam

pengelolaan

pendidikan

di

Akademi Kepolisian. D.

Upaya Akademi Kepolsian untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A.

Kesimpulan


B.

Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Sejak dimulainya era reformasi tahun 1998, Kepolisian Negara Republik

Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang juga dituntut oleh masyarakat untuk direformasi meliputi aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan, aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek, aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan

meliputi

perubahan

manajerial,

sistem

rekruitmen,

sistem

pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional yang secara eksplisit dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor : TAP/ VI/ MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor : TAP/VI/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akademi Kepolisian sebagai salah satu unsur pelaksana pendidikan pembentukan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melakukan perubahan dari aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan dalam ketatatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Akademi Kepolisian memenuhi kriteria lembaga pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-


prinsip good governance untuk menghasilkan birokrasi yang handal, professional, efesien dan produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik ( good governance) di Akademi Kepolisian merupakan prasyarat untuk dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak dan melahirkan perwira Polri yang handal. Untuk tujuan itu pendidikan di Akademi Kepolisian harus berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adanya program quick win yang memuat prinsip-prinsip good governance yaitu tranparansi dalam rekrutmen personel polri yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan ketersediaan informasi yang

memadai agar dapat

dimengerti dan dipantau oleh semua lapisan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan good governance di Akademi Kepolisian. Untuk itu ditetapkan judul


skripsi yaitu “PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG”.

B.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan beberapa

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu : 1.

Bagaimana pelaksanaan good governance di akademi kepolisian ?

2.

Kendala-kendala apa yang dihadapi akademi kepolisian dalam pelaksanaan good governance ?

3.

Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan good governance di akademi kepolisian ?

C.

Tujuan Penelitian 1.

Untuk mengetahui sejauh mana Akademi kepolisian menerapkan good governance.

2.

Untuk mengetahui k`endala-kendala yang dihadapi Akademi Kepolisian dalam menerapkan good governance.


3.

Untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi

Akademi

kepolisian

dalam

menerapkan

good

governance. D.

Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu : 1.

Manfaat Teoritis, yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kebijakan pengelolaan pendidikan Polri di Akademi Kepolisian dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Kepolisian

2.

Manfaat praktis, yakni sebagai bahan masukan kepada Akademi Kepolisian agar dapat melaksanakan dan menerapkan good governance sehingga Akademi kepolisian menjadi birokrasi yang handal, professional, efesien dan produktif dalam melahirkan para Perwira Polri.

E.

Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ternyata penulisan yang

berkaitan dengan “ penerapan good governance dalam pengelolaan pendidikan Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

Polri di Akademi Kepolisian Semarang“ belum pernah ada yang melakukan. Oleh karenanya

dapat

dikatakan

bahwa

penulisan

ini

asli

dan

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F.

Tinjauan Kepustakaan 1.

Pengertian Good governance Istilah governance dan good governance telah mulai dipublikasikan oleh Bank Dunia pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan judul : Governance and Development. Di dalam publikasi tersebut governance didefinisikan “the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development”. Kemudian pada tahun 1995 Asean Development Bank (ADB) memiliki policy paper bertajuk Governance : Sound Development Management ,dan mengartikulasi empat esensi good governance, yakni accountability, participation, predictability, dan transpracy. Lebih jauh lagi United Nation Development Program (UNDP)

menyebutkan

ciri-ciri

dari

good

governance,

yakni

mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum.

Istilah good governance secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Bahkan ada Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

pendapat yang mengatakan istilah good governance lebih tepat digantikan dengan istilah ethical. 2 Didalam mendefinisikan good governance sangat variatif dan tidak ada keseragaman, bahkan Bank Dunia sendiri tidak memberikan difinisikan yang baku akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang good governance, dimana tata pemerintahan yang baik harus predictable, terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan

dan

pemerintahan

dapat harus

dipertanggungjawabkan. dijalankan

transparansi, terbuka, menerima

Sehingga

dengan

akuntabilitas,

perbedaan

dan kontrol

masyarakat, dan rule of law harus ditegakkan secara eksklusif. 3

2.

Konsep Good governance Penyelenggaraan dikemukakan

pemerintahan

sebagaimana

United Nation Development Program ( UNDP)

merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh lembaga administrasi negara LAN, yang meliputi: 4 2

Frans H. Winarta, Good governance and coruption, Jakarta, 1999, hal 3 Bank Dunia dalam Miftah thoha, Transparansi dan pertanggungjawaban Publik terhadap tindakan Pemerintah, makalah seminar hukum nasional ke 7, Jakarta 1999, hal 2 4 UNDP (United Nation Developmen Program) dalam Sdu Wastitiono, Kapita Selekta penyelenggaraan Pemerintah daerah, Focus media, hal 33 3


2.1

Partisipasi Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi, institusi, legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan impementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyususnan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Prinsip

partisipasi

mendorong

setiap

warga

untuk

mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Jewell & Siegall partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak Handoko menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

menyediakan

saluran

komunikasi

agar

masyarakat

dapat

mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. 5 Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan

keputusan,

sedangkan

instrumen-instrumen

pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata-ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan. Menurut Jeff dan Shah good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui: ”Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan 5

www.scribd.com


daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan. 2.2

Penegakan Hukum Good

governance

dilaksanakan

dalam

rangka

demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakkan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan Good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik peangkat lunak (soft ware), dan perangkat kerasnya (hard ware), maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware). Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu. Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Instrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

terhadap penegakan hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan dan fasilitas ombudsman. Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penegakan hukum, yaitu: “Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma di masyarakat (living law) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.” 2.3 Transparansi Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik Good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat

melalui

penyediaan

informasi

dan

menjamin


kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk

berpartisipasi

dalam

penyelenggaran

administrasi

pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin

hak

untuk

mendapatkan

informasi,

sedangkan

instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu: “Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan.

Meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.” Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

2.4

Kesetaraan Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua

unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 2.5

Daya Tanggap Responsiveness

sebagai

konsekuensi

logis

dari

keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan Good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stake holder. Daya tanggap (responsiveness) merupakan kemampuan untuk memberikan reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi khusus 6. Prinsip ini meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung

aspirasi

masyarakat

dalam

hal

penyusunan

kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, 6

www.skripsi-tesis.com (Harsono,1999:90)


pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat.

Instrumen dasar daya tanggap adalah komitmen politik untuk menerima aspirasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat,

sedangkan

instrumen-instrumen

pendukungnya

adalah penyediaan fasilitas komunikasi, kotak saran dan layanan hotline, prosedur dan fasilitas pengaduan dan prosedur banding pada pengadilan. Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya tanggap, yaitu: “Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, tumbuhnya

kesadaran

masyarakat,

meningkatnya

jumlah

masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.” 7 2.6

Wawasan ke Depan Wawasan merupakan cara pandang yang jauh melebihi

jangka waktu sekarang8. Dalam kaitan dengan prinsip good governance wawasan yang dimaksud adalah wawasan ke depan dari pemerintahan Indonesia.

7 8

www.skripsi-tesis.com (Jeff dan Shah, 1998:69) www.skripsi-tesis.com (Harsono, 1999 : 56)


Inti prinsip ini adalah membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif

mempromosikan

pembentukan

forum

konsultasi

masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Instrumen wawasan ke depan adalah komitmen politik pada masa depan Indonesia secara umum dan masa depan daerah secara khusus, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah proses perencanaan partisipatif, peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada visi, strategi dan rencana pembangunan.


Menurut Jeff dan Shah, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur wawasan ke depan, yaitu: “Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.” 9 2.7

Akuntabilitas Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor

swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stake holders. Akuntabilitas ini tergangtung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Menurut

Mutia,

akuntabilitas

terdiri

dari

political

accountability, yakni adanya mekanisme penggantian pejabat penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law dan public accountability yakni, adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien. Berkaitan dengan akuntabilitas ini Jabbra dan Dwi devi mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas, yakni : 9

www.skripsi-tesis.com (Jeff dan Shah, 1998 : 69)


akuntabilitas

organisasi/administrasi

akuntabilitas

legal,

akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas moral. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertang gungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh 10. Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Instrumen

dasar

akuntabilitas

adalah

peraturan

perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas

maupun

mekanisme

pertanggungjawaban,

sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 10

www.skripsi-tesis.com (Mardiasmo, 2001: 251)


Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu: Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.11 2.8

Efisiensi dan Efektivitas Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang

digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Efisiensi

berkaitan

dengan penghematan keuangan,

sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 12. Prinsip ini menjamin terselenggaranya

pelayanan

kepada

masyarakat

dengan

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembagalembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus

11 12

Sadu Wastitiono, opcit, hal 85 www.skripsi-tesis.com (Handoko, 1998: 23)


menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat keluruhan/desa. Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan, pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya, dan adanya surveisurvei kepuasan konsumen. Menurut Jeff dan Shah, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, yaitu: Efisiensi: ”Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat,

berkurangnya

penyimpangan

pembelanjaan,

berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan.

Dilakukannya

swastanisasi

dari

pelayanan

masyarakat.” Efektivitas:


“Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lainlain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan.” 13 2.9

Visi Strategis Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif

good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 3.

Kerangka Berpikir Penelitian tentang “PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG“ adalah penelitian terhadap pelaksanaan good

13

www.skripsi-tesis.com (Jeff dan Shah, 1998: 71)


goevernance di Akademi Kepolisian, kendala – kendala yang dihadapi serta kebijakan yang diambil serta upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan good governance. Baik

atau

tidaknya

proses

penyelenggaraan

tata

Kepemerintahan di Akademi Kepolisian tergantung dari faktor – faktor

yang mempengaruhinya. Apabila faktor tersebut berdampak positif, maka akan mendukung jalannya proses penyelenggaraannya, sedangkan bila faktor tersebut berdampak negatif, maka akan menghambat proses penyelenggaraanya. Dari uraian tersebut diatas, maka akan dapat terlihat bagaimana proses penyelengaraan tata Kepemerintahan di Akademi Kepolisian di mata masyarakat sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Akademi Kepolisian Kepada Pemeritahan Pusat. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis dapat menggambarkan keseluruhan penulisan pada gambar kerangka teoritik, dimana penulis merumuskan ada 4 (empat) komponen penting dalam hal penerapan konsep good governance meliputi Landasan teori/asas legalitas, Permasalahan, Partisipasi Masyarakat dan Outcome. Untuk lebih jelas berikut ini digambarkan tabel alur berpikir


teoritik sehingga kita memiliki pemahaman dasar terhadap permasalahan utama dalam penelitian ini.

GAMBAR KERANGKA TEORI Per UU an : - UU No. 2 / 2002 - Kep Kapolri No. 53/X/2002 - Kep Kapolri No. 27/VI/2004 TEORI GOOD GOVERNANCE

OUT COME

PERMASALAHAN

1.BIROKASI POLRI BAIK

1.TUNTUTAN REFORMASI BIROKASI 2.DUGAAN PRAKTEK KKN 3.PARADIGMA MILITERISME

PENERAPAN

2.AKPOL BEBAS KKN

GOOD

3.TERWUJUD GOOD

GOVERNANCE

GOVERNANCE DI AKPOL 4.ADMINISTRASI AKPOL

4.ADMINISTRASI YANG

BAIK

BURUK

PARTISIPASI MASYARAKAT


G.

Metode Penulisan Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode

penelitian ini dipilih karena lebih cepat dalam menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang diangkat dengan melihat gejala – gejala yang muncul di lapangan. Kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial dan masalah manusia berdasarkan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata – kata. Melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Crosswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif menginginkan hasil holistik mengnai objek yang diteliti. Data dan informasi empiris yang diperoleh dari penelitian adalah data yang bersifat menyeluruh, sehingga menyentuh objek yang diteliti secara mendalam. Bogdan da Taylor mengatakan bahwa pendekatan kualitatif pada proses penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dengan prilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekan ini diartikan pada latar belakang individu secara holisygan memandang objek secara holistik / menyeluruh yang memandang objek sebagai satu kesatuan yang utuh. 14

14

Croswell dalam Riyanto Adi, metodologi penelitian sosial dan hukum, granit, jakarta 2005, hal 4


Penulisan ini tidak diarahkan untuk membuktikan teori atau konsep yang digunakan sebagai rujukan penulis. Melainkan hanya untuk memberikan gambaran tentang penerapan good governance di Akademi Kepolisian melalui data empiris yang ditemukan penulis dilapangan yang kemudian dibandingkan dengan teori good governance yang ada. Adapun metode yang digunakan penulis adalah normatif analisis yang bertujuan untuk memuat secara lengkap kebijakan – kebijakan penyelenggaraan administrasi dan pengambilan keputusan di Akademi Kepolisian serta menganalisisnya menggunakan konsep – konsep good governance.

1.

Tempat dan Sumber data Tempat penelitian ini dilakukan di Akademi Kepolisian Semarang.

Informasi atau data dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber baik dari unsur Pimpinan maupun dengan anggota tetap di Akademi Kepolisian serta masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi Lembaga Akademi Kepolisian. Penulis mengidentifikasikan orang – orang yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diangkat dalam Skripsi ini. 2.

Design Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dan lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. 15 Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif

lebih

mendasarkan

pada

filsafat

fenmologis

yang

mengutamakan pengahayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi tertentu menurut prospektif.

3.

Instrumen Operasional Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini

dengan metode sebagai berikut :

a)

Pengamatan Terlibat (Observation) Pengamatan terlibat adalah kegiatan penelitian dengan

turun langsung ke lapangan dan ikut berpartisipasi untuk mengumpulkan data secara sistematik, wajar dan tanpa rekayasa 15

Ibid, hal 5


dengan menggunakan pasca indra dan alat bantu lainnya untuk melihat, mendengar dan merasakan kemudian mencatat semua fenomena sosial dan gejala – gejala lainnya tentang objek atau subjek lainnya yang diteliti. b)

Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mencari konsep, teori, pandangan atau penemuan – penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan, baik yang bersumber dari referensi umum seperti buku teks, peraturan perundang – undangan, kamus dan lain – lain.

c)

Penelitian dokumen Penelitian dokumen diperlukan dalam penelitian yang akan dilaksanankan yaitu dengan meneliti dokumen – dokumen

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

Administrasi di Akademi Kepolisian seperti Surat – surat Keputusan mengenai kebijakan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, buku – buku tentang pedoman pelaksanaan pengajaran di Akademi Kepolisian dan lain sebagainya. Penelitian dokumen dalam penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan data utama yang otentik. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

4.

Analisa Data Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisi, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman tahapan analisis data adalah sebagai berikut : 16

1.

Pengumpulan data Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data – data yang diperoleh dengan menggunakan :

16

Ibid, hal 56


a)

Data primer adalah data utama yang berasal dari peraturan perundang – undangan, buku – buku literatur ilmu administrasi Negara dan tulisan majalah hukum serta artikel – artikel yang ada hubungannnya

dengan

masalah

yang

diteliti

melalui penelitian kepustakaan. b)

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melelui penelitian lapangan dengan menggunakan antara

lain tehnik

wawancara

dengan pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan penulisan ini.

2.

Reduksi data Yaitu memilih hal – hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data – data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu – waktu diperlukan.


3.

Penyajian data Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun

memberi

kemungkinan

adanya

pemikiran

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, chart atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data. 4.

Panarikan kesimpulan Sejak semula peneliti berusaha memberi makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pula model, tema, hubungan dan sebagainya verifikasi dapat dilakukan

dengan

singkat,

yaitu

dengan

cara

mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. H.

Sistimatika Penulisan Didalam penulisan skripsi ini dikemukakan sistematika agar dapat diperoleh suatu kesatuan pembahasan yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut : BAB I

: Bab ini menguraikan bab pendahuluan, dalam hal ini memuat sub –sub bab yaitu latar belakang, perumusan


masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan. BAB II

: Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum kondisi Akademi Kepolisian yang meliputi Situasi umum Akademi Kepolisian dan struktur

organisasi penyelenggaraan

pendidikan di Akademi Kepolisian. BAB III

: Bab

ini

membahas

tinjauan

umum

tentang

perkembangan,konsep dan penerapan Good governance yang telah berjalan di Indonesia. BAB IV

: Bab ini menguraikan tentang bagaimana penerapan Good governance

di

Akademi

Kepolisian

yang

meliputi

pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian dan kendala – kendala yang dihadapi. BAB V

: Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang ditarik oleh penulis tentang jawaban dari permasalahan yang diangkat yang didapatkan setelah dilakukannya penelitian serta saran dan rekomendasi untuk peningkatan penerapan Good governance di Akademi Kepolisian ke depannya menjadi lebih baik lagi.


BAB II TINJAUAN UMUM KONDISI AKADEMI KEPOLISIAN DI INDONESIA

A.

Sejarah Akademi Kepolisian di Indonesia Cikal bakal Akademi Kepolisian diawali pada tanggal 17 Juni 1946 dengan Surat Keputusan Perdana Mentri Sutan Syahrir No.12 / 9 / 22


diresmikan berdirinya Sekolah Polisi Bagian Tinggi di Mertoyudan Magelang oleh Presiden Republik Indonesia.Dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dan fasilitas maka sekolah polisi tersebut meminjam gedung Seminari Mertoyudan. Selanjutnya karena keterbatasan dan kesulitan administrasi, dosen, fasilitas dll, maka pada tanggal 01 September 1946,Sekolah Polisi Bagian Tinggi di pindahkan ke Yogyakarta dengan meminjam gedung eks susteran di jalan Senopati (daerah secondiningratan). Pada tanggal 06 Februari 1950 atas petunjuk Prof. Priyono yang merupakan dosen sejarah dan kebudayaan pada Sekolah Polisi Bagian Tinggi maka dirubah namanya menjadi Akademi Kepolisian. Sejalan dengan berpindahnya ibukota Negara RI ke Jakarta maka Akademi Kepolisian pindah ke jakarta pada tanggal 15 Juni 1950 dan menempati gedung Adek jalan Tambak 2 Jakarta. Pada tanggal 01 September 1950 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Mentri No.17 / PM / II / 1950 Akademi Kepolisian berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Seiring dibentuknya Angkatan Bersenjata dan integrasi Polri ke dalam Tubuh TNI maka pada tanggal 01 Oktober 1965 berdasarkan Surat Keputusan Mentri Panglima Angkatan ( Menpangak ) No.Pol 468 / 5b / IV / 65 M tanggal 25 Mei 1965 diresmikan berdirinya Akademi Angkatan Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

Kepolisian

( AAK ) oleh Kapolri Inspektur Jendral Polisi Soetjipto

Joedodihardjo dengan ditandai pelantikan 41 Taruna AAK tingkat I dan penyerahan Pataka Atmaniwedana dan berkedudukan di Sukabumi Jawa Barat. Dengan dimulainya Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto yang menerima mandat MPR sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan maka semua angkatan bersenjata disatukan dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.Menindaklanjuti penyatuan angkatan bersenjata tersebut dikeluarkan Keppres RI No.185/KOTI/1965 tanggal 16 Desember 1965

tentang penghapusan Akademi-Akademi

Angkatan dengan membentuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan AAK berubah menjadi AKABRI bagian Kepolisian. Bertepatan dengan hari Bhayangkara (HUT Polri ) ke 36 pada tanggal 01 Juli komplek AKABRI bagian kepolisian dipindahkan dari Sukabumi-Jawa Barat ke Semarang- Jawa Tengah berdasarkan Skep Menhakam /Pangab No.Skep : B / 360 / IV / 1974 tanggal 04 April 1974 tentang pengesahan proyek AKABRI Semarang yang bertujuan untuk menyatukan semua pendidikan AKABRI di Semarang. AKABRI bagian Kepolisian berkedudukan di Kota Semarang, tepatnya di Jl. Sultan Agung Candi Baru Semarang Jawa Tengah Komplek AKABRI bagian Kepolisian merupakan gabungan dari Gedung Perkantoran, Fasilitas Perkuliahan dan Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

pelatihan Taruna serta Asrama Personil yang terletak dalam satu kawasan. Pada tanggal 28 Januari 1985 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol Skep /36/I/1985 tanggal 24 Januari 1985 diresmikan penggantian nama AKABRI bagian Kepolisian menjadi Akademi Kepolisian (AKPOL) dengan ditandai penyerahan pataka AKPOL “POLAHABIJANA” sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pangab No. Skep / 01 / P / 1984 tanggal 19 Januari 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan fungsi badan-badan pelaksana pusat ABRI. Dengan bergulirnya reformasi dan pemisahan TNI/Polri maka Akademi Kepolisian berdiri sendiri dan terpisah dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 389 / IV / 1999 tanggal 9 April 1999. Dengan pemisahan tersebut maka AKPOL merupakan lembaga pemerintah yang menerapkan tata kelola sesuai dengan intansi pemerintahan sipil yang terlepas sama sekali dengan sistem

militerisme yang selama ini

diterapkan pada saat masih berada di bawah Markas Komando (Mako) TNI.

B.

Struktur Organisasi penyelenggaraan pendidikan di Akademi Kepolisian.


Sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 27 / VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kepolisian. Sebagai dasar hukum penyusunan struktur Organisasi Akademi Kepolisian, maka secara garis besar dapat diuraikan struktur organisasi Akademi Kepolisian terdiri dari : 1.

Unsur Pimpinan. Gubernur Akademi Kepolisian, disingkat Gub. Akpol.

2.

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayanan. Sekretariat Lembaga, disingkat Setlem.

3.

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana. a)

Direktur Akademik, disingkat Dir Akademik.

b)

Direktur Pembinaan dan Pelatihan / Kepala Kerjasama Internasional Pelatihan Penegakan Hukum, disingkat Dirbintarlat/Ka KIPPH (JCLEC).

4.

Badan Ekstra Struktural : a)

Senat Taruna/Siswa, disingkatr Sentar/Sis.

b)

Dewan Akademik, disingkat Wanak.

Adapun Pembagian tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian struktur di Akademi Kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Unsur Pimpinan


a)

Gubernur Akpol adalah pimpinan Akpol yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari – hari dibawah kendali Waka Polri.

b)

Gubernur Akpol bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan

satuan-satuan

dalam

serta

lingkungan

Akpol

organisasi

memberikan

saran

pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri. c)

Dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, Gubernur Akpol diwakili oleh Dir Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri atau Gub. Akpol.

2.

Unsur Pembatu Pimpinan dan Pelayanan Staf. a)

Setlem adalah unsur pembantu Pimpinan dan pelayanan staf pada Akpol yang berada di bawah Gub. Akpol.

b)

Setlem bertugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, melaksanakan administrasi personel dan materil, ketata usahaan, keuangan dan kesehatan, termasuk pelayanan markas di lingkungan Akpol.

c)

Dalam melaksanakan tugasnya, Setlem menyelenggarakan fungsi :


1)

Penyusunan Program Kerja dan anggaran serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya.

2)

Penyelenggaraan administrasi Personel.

3)

Penyelenggaraan administrasi logistik.

4)

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

5)

Penyeleneggaraan pelayanan markas, meliputi pelayanan umum, pengamanan dan provoost pengawalan

dan

protokol,

elektronika

dan

komunikasi serta angkutan dan perbengkelan. 6)

Penyelenggaraan dukungan manage.

7)

Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan perkantoran.

d)

Setlem dipimpin oleh Sekretaris Lembaga, disingkat Seslem, yang bertanggung jawab kepada Gub. Akpol.

e)

Setlem dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh : 1)

Kepala

Sub

Bagian

Perencanaan,

disingkat

Kasubbagren. 2)

Kepala

Sub

Bagian

Personel,

disingkat

Kasubbagpers. 3)

Kepala Sub Bagian Logistik, disingkat Kasubbaglog.


4)

Kepala Detasemen markas, disingkat Kadenma.

5)

Kepala

Urusan

Kesehatan,

merangkap Kepala

disingkat

Rumah Sakit

,

Kaurkes disingkat

Karumkit. 6)

Kepala urusan Manage, disingkat Kaurmanage.

7)

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu.

3.

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana. a)

Direktur Akademik, disingkat Dir Akademik. 1)

Ditakademik adalah unsur pelaksana pada Akpol yang berada di bawah Gub. Akpol.

2)

Ditakademik

bertugas

menyelenggarakan,

menyusun, merumuskan program pengajaran

dan

pelatihan,

pendidikan,

mengendalikan

pelaksanaan pengajaran dan menyusun kalender Akademik. 3)

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya tersebut Ditakademik menyelenggarakan fungsi : (a)

Penyusunan,

perumusan

penyelenggaraan

program

dan pendidikan,

pengajaran dan pelatihan. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

(b)

Penyusunan

dan

penyelenggaraan

kelancaran administrasi pengajaran dan pelatihan. (c)

Penyusunan Silabi program latihan dan program pengasuhan.

(d)

Penyusunan Kalender Akademi (kalak).

(e)

Pengesahan,

pengkoordinasian,

pengendalian pelaksanaan pengajaran. (f)

Perumusan kebutuhan pembinaan serta pembinaan fasilitas pendidikan.

(g)

Pembinaan

dan

persiapan

serta

pengendalian

unsur

pendukung

dalam

program pengajaran dan pelatihan. (h)

Pengkoordinasian,

pengendalian

pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh para dosen, Instruktur dan pengasuh serta menghimpun nilai hasil pelatihan dan pengasuhan. (i)

Penyelenggaraan upacara pembukaan dan penutupan pendidikan.


(j)

Menyelenggarakan

pembinaan

dan

pengembangan museum dan perpustakaan.

4)

Ditakademik dipimpin oleh Direktur Akademik, disingkat Dirakademik yang bertanggungjawab kepada Gub. Akpol.

5)

Ditakademik terdiri dari : (a)

Bagian pembinaan Pendidikan, disingkat Bagbindik. (1) Bagbindik adalah unsur pelaksana pada Ditakademik yang berada di bawah Dirakademik. (2) Bagbindik bertugas menyiapkan dan menyusun

rencana

kurikulum

Akpol,

dan

perangkat

menyiapkan

dan

menyusun rencana kalender akademik (kalak), serta menysun silabus, program pelatihan

dan

penyatuhan

hasil

koordinasi Dirdik dengan Koorforsi, menyusun

pengakat

sarana

pengendalian pengajaran, kebutuhan pengasuhan serta tenaga pendidik dan Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

menyelenggarakan

administrasi

pendidikan, menyelenggarakan evaluasi dan validasi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. (3) Bagbindik

dipimpin

oleh

Kepala

Bagbindik, disingkat Kabagbindik, yang bertanggungjawab kepada Dirakademik.

(4) Kabagbindik dalam melaksananan tugas kewajibannya dibantu oleh : -

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Pengendalian

Pendidikan

disingkat Kasubbagrendaldik. -

Kepala Sub Bagian Administrasi Pendidikan,

disingkat

Kasubbagmindik. -

Kapala Sub Bagian Evaluasi dan Validasi, disingkat Kasubbagevadasi.

(b)

Bagian Pengajaran dan Pelatihan, disingkat Bagjarlat.


(1) Bagjarlat

adalah

Ditakademik

pelaksana

yang

berada

pada dibawah

Dirakademik.

(2) Bagjarlat

bertugas

menyusun,

merumuskan dan menyelenggarakan program pengajaran, program pelatihan, administrasi pengajaran dan pelatihan, merumuskan

kebutuhan

dan

penggunaan serta pengendalian fasilitas saranan/

prasarana,

mengevaluasi,

pengendalian penggunaan alat instruksi dan

alat penolong instruksi pendidikan dan fasilitas pendidikan, serta memelihara dan

mengoperasionalkan perpustakaan. (3) Bagjarlat dipimpin oleh Kepala Bagjarlat,

disingkat

Kabagjarlat,

yang

bertanggungjawab kepada Dirakademik.

(4) Kabagjarlat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh : -

Kepala

Sub

Bagian

Administrasi

Operasional, disingkat Kasubbagminops. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

-

Kepala

Sub

Bagian

Pelaksanaan

Pengajaran,

disingkat

Kasubbagjarlat. -

Kepala

Sub

Bagian

Pelatihan,

disingkat Kasubbaglaklat. -

Kepala Sub Bagian Alat Instruksi dan Perpustakaan,

disingkat

Kasubbag

alinstaka.

-

Kepala Satuan Demonstrasi dan latihan, disingkat Kasatdemlat.

(c)

Departemen

Profesi

dan

Teknologi,

disingkat Depproftek. (1) Depproftek adalah unsur pelaksana pada Ditakademik yang berada dibawah Ditakademik. (2) Depproftek menyiapkan

bertugas silabi,

merencanakan, bahan

ajaran,

alins/alongings serta waktu pembelajaran, serta memantau, menilai dan mengkaji serta

mengembangkan

agar

selaras


dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan profesi dan teknologi. (3) Depproftek

dipimpin

oleh

Depproftek,

disingkat

Kadepproftek

yang

bertanggunjawab

Kepala

kepada

Ditakademik. (d)

Departemen Jasmani, disingkat Depjas. (1) Depjas

adalah unsur pelaksana pada

Ditakademik

yang

berada

dibawah

Dirakademik.

(2) Depjas

bertugas

menyiapkan alins/alongings

merencanakan,

silabi,

bahan

ajaran,

serta

waktu

pembelajaran, serta memantau, menilai dan mengkaji serta mengembangkan agar sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang

kesamaptaan

jasmani

dan

kesehatan. (3) Depjas dipimpin oleh Kepala Depjas, disingka

Kadepjas

yang

bertanggungjawab kepada Dirakademik. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

(e)

Departemen Hukum, disingkat Depkum. (1) Depkum adalah unsur pelaksana pada Ditakademik

yang

berada

dibawah

Dirakademik. (2) Depkum menyiapkan

bertugas

merencanakan,

silabi,

bahan

ajaran,

alins/alongings serta waktu pembelajaran, serta memantau, menilai dan mengkaji serta mengembangkan agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan bidang hukum. (3) Depkum dipimpin oleh Kepala Depkum, disingkat

Kadepkum

yang

bertanggungjawab kepada Ditakademik.

(f)

Departemen Pengetahuan Sosial, disingkat Depsos. (1) Deppengsos adalah unsur pelaksana pada Ditakademik

yang

berada

dibawah

Dirakademik.

(2) Deppengsos menyiapkan

bertugas silabi,

merencanakan, bahan

ajaran,

alins/alongings serta waktu pembelajaran, serta memantau, menilai dan mengkaji Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

serta mengembangkan agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan sosial.

(3)

Deppengsos

dipimpin

oleh

Kepala

Deppengsos, disingkat Kadeppengsos yang bertanggunjawab kepada Ditakademik.

(g)

Departemen Falsafah dan Tradisi, disingkat Depfaltra. (1) Depfaltra adalah unsur pelaksana pada Ditakademik

yang

berada

dibawah

Dirakademik (2) Depfaltra

bertugas

menyiapkan alins/alongings

merencanakan,

silabi,

bahan

ajaran,

serta

waktu

pembelajaran, serta memantau, menilai dan mengkaji seta mengambangkan agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan

tentang

falsafah

bagi

pengembangan tradisi. (3) Depfaltra dipimpin oleh Kepala Depfaltra, disingkat

Kadepfaltra

yang

bertanggungjawab kepada Ditakademik. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

(h)

Departemen

Manajemen,

disingkat

Depjemen. (1) Depjemen adalah unsur pelaksana pada Ditakademik yang berada dibawah Dir akademik. (2) Depjemen

bertugas

menyiapkan

silabi,

merencanakan, bahan

ajaran,

alins/alongings serta waktu pembelajaran, serta memantau, menilai dan mengkaji serta mengembangkan agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan manajemen pada umumnya. (3) Depjemen

dipimpin

oleh

Kepada

Depjemen, disingkat Kadepjemen yang bertanggungjawab kepada Dirakademik.

(i)

Para Tenaga Pendidik, disingkat Gadik. (1) Gadik

adalah

unsur

pelaksana

pada

Ditakademik yang berada dibawah Dir akademik. (2) Gadik bertugas melaksanakan pengajaran dan

membantu

Dirbintarlat

dalam


pelaksanaan pelatihan dan penuntunan Taruna/Siswa.

(3) Dalam Gadik

pelaksanaan berada

koordinator

tugasnya,

dibawah

para

koordinasi

Gadik,

disingkat

Kakoorgadik. (4) Kakorgadik bertugas mengkoordinasikan tenaga

pendidik

fungsional/struktural

termasuk dosen non organik dalam kegiatan belajar

mengajar

pembinaan

dan

terhadap

melaksanakan Gadik

serta

mengeavaluasi kualitas tenaga pendidik.

(j)

Museum dan Perpustakaan. (1) Mustakapol adalah unsur pelaksanan pada Ditakademik yang berada dibawah Dir akademik.

(2) Mustakapol

bertugas

menyelkenggarakan dan pembinaan dan pengembangan

museum

dan

perpustakaan Kepolisian.


(3) Mustakapol

dipimpin

oleh

Kepala

Mustakapol, yang disingkat Kamustakapol yang

bertanggungjawab

kepada

Dirakademik.

b)

Direktur Pembinaan dan Pelatihan / Kepala Kerjasama Internasional

Pelatihan

Penegakan

Hukum,

disingkat

Dirbintarlat/Ka KIPPH (JCLEC).

1)

Ditbintarlat/ KIPPH (JCLEC) adalah unsur pelaksana pada Akpol yang berada dibawah Gub. Akpol.

2)

Ditbintarlat/

KIPPH

(JCLEC)

bertugas

menyelenggarakan pembinaan taruna dan siswa peserta pendidikan Akpol termasuk penyelenggaraan kerjasama, publikasi dan pelatihan sebelum ditugaskan dalam dinas Polri (magang) serta pelatihan penegakan hukum bidang Trans Nasional Crime bagi siswa peserta dari Polri dan Negara Asing. 3)

Ditbintarlat/ KIPPH ( JCLEC ) dipimpin oleh Ditbintarlat/ KIPPH (JCLEC), disingkat, Dirbintarlat/Ka KIPPH (JCLEC), yang bertanggung jawab kepada Gub. Akpol.

4)

Dirbintarlat/ KIPPH (JCLEC) dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :


(1)

Kepala Bagian Kerjasama dan Pengabdian, disingkat Kabag Kermadian.

(2)

Kepala Bagian Publikasi, disingkat Kabag Publikasi.

(3)

Kepala Bagian Pelatihan, disingkat Kabaglat.

(4)

Korps Taruna dan Siswa, disingkat Kortarsis.

(5)

Kepala

Bidang

Pelatihan

Kerjasama

Internasional Pelatihan Penegakan Hukum, disingkat

Kabidlat

KIPPH

(JCLEC)

yang

bertanggunjawab kepada Gub. Akpol. (6)

Dirbintarlat/

Ka

KIPPH

(JCLEC)

dalam

pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibantu oleh : -

Kepala Bagian Kerjasama dan Pengabdian, disingkat

Kabag

Kermadian.

Bertugas

menjajaki dan menindaklanjuti kerjasama pendidikan dan mengatur penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat. Dibantu

oleh

Kasubbag

Kerjasama

Pendidikan (Kasubbag kermadik) dan Kepala


Sub Bagian Pengabdian kepada Masyarakat (Kasubbagdianmas). -

Kepala Bagian Publikasi, disingkat Kabag Publikasi.

Bertugas

pemberitaan

menyelenggarakan

kegiatan

akademik

serta

promosi dan pembinaan potensi dalam rangka

menarik

serta

promosi

dan

pembinaan potensi dalam rangka menarik pemuda/pelajar

untuk

menjadi

Taruna

Akpol. Dibantu oleh Kepala Sub Bagiajn Pemberitaan (Kasubbagberita). Dan Kepala Sub Bagian Promosi (Kasubbagpromosi).

-

Kepala Bagian Pelatihan, disingkat Kabaglat. Bertugas praktek

menyelenggarakan (magang)

pelatihan

Taruna dan perwira

magang termasuk penilaian dan evaluasi serta validasi. Dibantu oleh Kepala Sub Bagian

Perencanaan

dan

Administrasi

(Kasubbagrenmin) dan Kepala Sub Bagian Pengawasan

dan

Pengendalian

(Kasubbagwasdal).


-

Korps

Taruna

dan

Siswa,

Kortarsis.

Bertugas

merumuskan

dan

program

disingkat menyusun,

menyelenggarakan

pengasuhan,

pemeliharaan

disiplin & tata tertib dan pembinaan kepribadian dalam kehidupan sehari – hari Taruna/ Siswa. -

Kepala

Bidang

Internasional

Pelatihan Pelatihan

Kerjasama Penegakan

Hukum, disingkat Kabidlat KIPPH (JCLEC). Bertugas penegakan

menyelenggarakan hukum

bidang

pelatihan Finansial

Investigation, Money Loundring, Drugs, Post Blast Investigation, Forensic Laboratory dan Pelatihan lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan

kejahatan

Trans

Nasional

dengan fokus utama penanganan terorisme dengan peserta dari perwira Polri maupun

dari negara asing. 4.

Badan Ekstra Struktural : a)

Senat Taruna/Siswa, disingkat Sentar/Sis.


1. Sentar/Sis adalah unsur pelaksana pada Akpol yang berada dibawah Gub. Akpol. 2. Sentar/Sis bertugas menyelenggarakan kegiatan – kegiatan non kurikuler

para

Taruna/Siswa

koordinasi kegiatan pembelajaran/pelatihan

dan serta

khusus Senat Taruna menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan korpstar Akademi TNI dan Akademi pemerintahan

lainnya

sesuai

program

dan

kebijaksanaan Gub. Akpol. 3. Sentar/Sis dipimpin Ketua Senat Taruna/Siswa yang dipilih oleh dan dari Taruna/Siswa, yang bertanggung jawab kepada Gub. Akpol dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah koordinasi kakortarsis. 4. Susunan organisasi Sentar/Sis diatur lebihlanjut oleh Gub. Akpol. b)

Dewan Akademik, disingkat Wanak. 1) Dewan Akademi, disingkat Wanak adalah badan ekstra struktural pada Akpol yang berada dibawah Gub. Akpol. 2) Wanak bertugas merumuskan saran pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan pimpinan


lembaga dalam pembinaan, pendidikan, pendidikan penelitian dan pengembangan. 3) Wanak dipmpin oleh Ketua Wanak yang secara fungsional dijabat oleh Gub. Akpol.

Adapun Struktur Organisasi penyelenggaraan pendidikan di Akademi Kepolisian sesuai Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/ 27/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Akademi Kepolisian sesuai dengan yang telah diuraikan diatas secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut : GUBERNUR

WANAK

SETLEM

DIT BINTARLAT/KIPPH(JCLEC)

DIT AKADEMIK

Adapun perkembangan lingkungan strategis dalam hal kekuatan personil di Akademi Kepolisian sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : Kekuatan Personil Polri NO PANGKAT 1 Inspektur Jenderal 2 Brigadir Jenderal 3 Kombes Pol

JUMLAH 1 2 43

KETERANGAN


4 5 6 7 8 9

AKBP Komisaris Polisi AKP IPTU IPDA Bintara Jumlah Sumber Pegawai Negeri Sipil a. Golongan IV b. Golongsn III c. Golongan II + I Jumlah

: 2 : 88 : 192 : 282

25 49 50 65 28 242 505

orang orang orang + orang

Taruna dan Taruni sebagai berikut : a. Taruna angkatan 41 : b. Taruna angkatan 42 : c. Taruna angkatan 43 : Jumlah :

284 orang 291 orang 315 orang + 890 orang

Jumlah tenaga pendidik keseluruhan sebanyak 269 orang, dengn komposisi Personil organik Akpol sebanyak 152 orang dan personil Non Organik Akpol sebanyak 117 orang. Tingkat pendidikan Gadik : Gadik Non Organik Organik Jumlah

Prof 3

S-3 3

3

3

S-2 2 18 20

S-1 61 68 129

Lain – lain 89 15 104

Jumlah 152 117 269

Sumber Gadik terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Akademi Kepolisian (AKPOL) Universitas Diponegoro (UNDIP) Universitas Semarang (UNES) Lab. Forensik Polda Jawa Tengah

: 152 : 39 : 5 : 35 : 6

orang orang orang orang orang


6. 7.

RS. Dr. Kariadi Semarang Lain – lain

: 2 orang : 28 orang

Adapun fasilitas pendukung sebagai sarana perkantoran dan ruang belajar Taruna adalah sebagai berikut : Fasilitas ruang perkantoran : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Graha Tri Brata Utama Graha Oetomo Graha Manunggal Graha Cendikia Rumah Sakit Graha Bhayangkara Graha Taruna Graha Wira Satria

: : : : : : : :

1 1 1 1 1 1 1 1

unit unit unit unit unit unit unit unit

Ruang Belajar / Kelas : 1. 2. 3.

Graha Cendikia Graha Wira Satria Kutilang

: 1 unit : 1 unit : 1 unit

Sarana pendukung kegiatan Taruna 1. Gedung Polsek Latihan : 2 unit 2. Piket Korps Taruna : 1 unit 3. Masjid : 1 buah 4. Gereja : 1 buah 5. Pura : 1 buah 6. Stadion Taruna : 1 buah 7. Gedung Olah Raga : 2 buah 8. Gedung Dojo judo : 1 buah 9. Peralatan Drum Corps : 1 set lengkap

C.

Tugas dan Fungsi Organisasi Akademi Kepolisian disingkat Akpol adalah unsur pelaksanaan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Kepala Kepolisian


Negara Republik Indonesia (Kapolri). Akpol bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri yang bersumber dari masyarakat umum, latihan Perwira Polri dan peserta dari luar negeri. Sesuai dengan pasal 3 Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/27/VI/2004 tanggal Juni 2004 tentang organisasi dan tata kerja Akademi Kepolisian, dalam rangka pelaksanaan tugas Akpol menyelenggarakan fungsi : 1)

Penyelenggaraan pendidikan calon Perwira Polri yang bersumber dari lulusan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.

2)

Penyelenggaraan pendidikan calon Perwira Polri yang bersumber dari lulusan D3 atau Sarjana.

3)

Penyelenggaraan publikasi dan kerja sama dalam rangka menjalin peminat atau peserta pendidikan calon Perwira baik akpol maupun PPSS.

4)

Penyelenggaran kerjasama pendidikan dan latihan dengan Akademi TNI, lembaga pendidikan lainnya dan negara asing.

5)

Pengkajian dan pengembangan sistem pendidikan Akpol termasuk materi dan kurikulum pendidikan serta metode belajar mengajar dan pengasuhan.

BAB III


TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

A.

Sejarah Perkembangan Good Governance di Indonesia Munculnya konsep good governance di Indonesia dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia dan semakin kurang efektifnya pemerintahan ,sehingga masyarakat tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan

publik

dan

semakin

menuntut

tanggungjawab

dan

transparansi dari pejabat publik. Era Orde lama dibawah pimpinan Soekarno merupakan titik awal berkembangnya good governance. Hal tersebut dapat kita ketahui dengan adanya peletakan demokrasi sebagai landasan pemerintahan. Namun demokrasi tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan karena pada saat itu Bangsa Indonesia baru mengecap Kemerdekaan dan masih membenahi diri, ditambah lagi dengan adanya tekanan dari luar yang tidak menginginkan Indonesia Merdeka maupun dari dalam terjadi gerakan separatis yang bersifat kedaerahan sehingga pemerintahan pada saat itu lebih berfokus untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karean hal tersebut dapat kita ketahui terjadi kekacuan dalam tata kelola pemerintahan dengan indikator gonta-ganti undang-undang dasar, perubahan sisitim yang tidak menentu Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

baik parlementer maupun presidensial, pergantian kepala pemerintahan baik presiden maupun perdana mentri, seringnya terjadi bongkar pasang kabinet yang mengakibatkan pejabat-pejabat publik tidak memiliki pola dan arah yang jelas untuk mengelola pemerintahan yang baik. Pada akhirnya karena terlalu banyaknya ancaman dan ganguan maka Orde Lama harus berhenti di tengah jalan melalui proses yang radikal dan beralih ke Orde Baru. Masa Transisi Orde lama ke Orde Baru banyak pihak percaya bahwa dibawah pimpina Soeharto akan membawa pemerintahan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya, apalagi pengalihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru merupakan tuntutan seluruh masyarakat pada saat itu yang sudah tidak simpati lagi dengan sistim pemerintahan orde lama yang kacau balau. Awal masa Orde Baru dimulai dengan membenahi sistim pemerintahan dengan model sentralistik dan militerisme yang bersifat Komando Pengendalian (Kodal)

di tangan penguasa. Hal ini

menyebabkan penerapan good governance tidak bisa terlaksana dan hanya sekedar retorika,bahkan demokrasi seperti slogan saja, seakan-akan pemerintah itu hanya satu yaitu Soeharto. Soeharto mengedepankan pola pemerintahan tersebut dengan alasan untuk mencegah bahaya laten komunis yang pernah meronggrong dan mencoba mengubah idiologi Pancasila.Namun pada

kenyataan pola tersebut

bertujuan untuk


mengamankan kelangsungan pemerintahan Soeharto dan semua kebijakan publik berpihak pada kepentingan rezim orde baru dan kroni-kroninya sehingga pemerintahan dari luar kelihatan tersusun rapi, sistimatis dan demokratis tetapi pada kenyataan kropos pada bagian dalamnya. Hal tersebut yang memicu terjadinya reformasi yang diusung oleh elemen mahasiswa seluruh Indonesia dan mengakibatkan rezim orde baru tumbang dan digantikan oleh era reformasi sampai sekarang. Dengan dimulainya era reformasi maka era keterbukaan dimulai, dimana kita melihat mulai Presiden sampai pejabat publik di level terendah berusaha menerima perubahan sistem pemerintahan menuju good governance yang sesungguhnya. Dalam era ini banyak ditemui perubahan-perubahan fundamental terhadap sistim pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang pro publik.Pada masa ini titik awal penerapan good governance secara nyata mulai terlaksana walaupun masih banyak kendala baik itu dikarenakan sumber daya manusia maupun dikarenakan pengaruh dari rezim sebelumnya yang tidak terbiasa dengan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Setelah

bergulir Reformasi di Indonesia penerapan good

governance sudah merupakan kewajiban setiap intitusi pemerintah yang mana diamanatkan oleh TAP MPR RI No. XI/ 1998 dan menyelaraskan dengan era Globalisasi yang menuntut pemerintahan yang baik (good governance). Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

B.

Konsep Good Governance di Indonesia Untuk mewujudakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara demokrasi yang dipolakan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Konsep demokrasi sebagai salah satu landasan utama mewujudkan suatu pemerintahan yang baik ( good governance ) , mengingat pemerintahan

dikatakan demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan sehingga rakyat bisa mengontrol ataupun memasukan inisiatif lewat saluran yang disediakan oleh sistim politik. Munculnya konsep good governance di Indonesia dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia.Karena adanya latar belakang tersebut dimana pada saat sebelum era Reformasi masyarakat merasa hak demokrasi dan hak asasi manusia benar-benar dikesampingkan oleh penguasa pada saat itu, sehingga pada saat ini masyarakat menuntut apa yang telah dirampas oleh Orde Baru agar dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada mereka. Terdapat suatu anggapan dan penilaian lainya bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

di

Indonesia,

yakni

pemerintahan akan menjadi baik apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme. Hal ini Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

dimaklumi karena selama kurun waktu pemerintahan Orde Baru praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh dengan subur dan marak pada semua unsur pemerintahan, bahkan indonesia masuk dalam kategori negara korup nomor tiga dunia, sehingga pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan dalam era Reformasi untuk mewujudkan good governance. Konsep good governance yang digaungkan di Indonesia juga merupakan pengaruh globalisasi, dimana kita mengetahui bahwa dalam mensukseskan pembangunan nasional, kita belum mampu berdikari, Indonesia membutuhkan bantuan dari negara-negara

maupun

lembaga-lembaga

internasional yang menjadi Kreditur maupun Donor. Negara dan lembaga Internasional tersebut menetapakan standard pemberian bantuan harus dengan jaminan adanya good governance di Indonesia agar bantuan yang diberikan

mereka

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

publik

internasional. Berkaitan dengan sektor swasta konsep good governance yang berkembang di Indonesia merupakan sebuah bentuk jaminan terhadap Investor bahwa investasi mereka aman dan menjanjikan di Indonesia. Hal tersebut baik secara langsung atau tidak langsung membuat iklim investasi kondusif. Konsep good governance sejak Reformasi 1998 yaitu pengelolaan pemerintahan diawali dengan mewujudkan clean governance ( pemerintahan Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

yan bersih ) hal ini berkaitan dengan kondisi awal reformasi yang berusaha

untuk membenahi kesalaha-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik pada masa Orde Baru. Kemudian setelah terbentuknya clean governace tahap demi tahap, tahun demi tahun pemerintah mulai menerapkan konsep good governace melalui peraturan perundang-undangan,kelembagaan dan realisasi sesuai dengan teori ideal Good governance yang menjadi standard dunia Internasional. C.

Penerapan Good Governance di Indonesia Sejak era Reformasi digulirkan maka bangsa dan negara Indonesia memacu diri untuk melakukan perubahan terhadap semua sektor dan lini pengelolaan pemerintahan untuk mensukseskan good governance. Penerapan good governace diawali dengan memenuhi tuntutan kehendak rakyat yang di

tuangkan dalam Ketetapan MPR RI No.XI / MPR / 1998 yang memuat : 1. Memfungsikan secara proposional dan benar Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Kepresidenan,dan Lembaga Tinggi Negara lainnya sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan UndangUndang Dasar (pasal 1 ). 2. Dalam rangka penyelenggaraan negara, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat bangsa dan negara (pasal 2 ayat 1).


3. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelengggaraan negara harus jujur, adil, terbuka dna terpercaya seta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ( pasal 2 ayat 2 ). 4. Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan (ambt) dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaanya sebelum dan setelah menjabat. 5. Pemeriksaan atas kekayaan seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. 6. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten. 7. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhdap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta / konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap mempehatikan prinsip praduga tidak bersalah ( presumption of inoncence ) dan hak asasi manusia. Tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 sebagai wujud komitmen bersama untuk memenuhi tuntutan rakyat dalam Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibentuk Undangundang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75). Undang-undang ini mengatur secara tegas kewajiban penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menyelenggarakan negara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7), yang mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan negara, sehinga bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban dimaksud dikenakan sanksi baik administrasi, perdata, pidana maupun denda. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai yang diamanatkan dalam Ketetapan Mpr RI No. XI/MPR/1998 maupun Undang-undang No. 28 Tahun 1999 telah dirumuskan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara ( the general principle of organization state), sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999, yang meliputi: 1. Asas kepastian hukum: adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara; 2. Asas tertib penyelenggaraan negara: adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan,

keserasian,

dan

keseimbangan

dalam

pengendalian penyelenggaraan negara: Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

3. Asas

kepentingan

umum:

adalah

asas

yang

mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 4. Asas keterbukaan: adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang

penyelenggaraan

negara

dengan

tetap

memperhatikan perlindungan atas hak atas pribadi, golongan, dan rahasia negara; 5. Asas proporsionalitas: adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; 6. Asas profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan 7. Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Hubungan antara penyelenggara negara dilaksanakan dengan mentaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Untuk lebih memfokuskan terhadap pemberantasan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dibentuk Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, termasuk dindangkannya Undangundang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga praktek korupsi dalam penyelenggaraan negara memiliki sanksi yang tegas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean governance). Lebih lanjut untuk mendukung pemerintahan yang baik ( good governance) dikelurakan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu pra-syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dengan sasaran: a. menjadikan instansi pemerintah yang akuntable sehinnga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; b. terwujudnya transparansi instansi pemerintah; c. terwujudnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan nasional; d. terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


Selain itu dibentuk juga Undang-undang No.25 tahun 2000 tentang Program pembangunan nasional (propernas) sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik( good governance). Didalam undang-undang yang dimaksud menyatakan, bahwa program yang berkaitan

dengan

pogram

pengawasan

terhadap

aparatur

negara

merupakan salah satu prioritas utama. Pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan fokus pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut melibatkan peran dan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melakukan dan menjadi kontrol lembaga kontrol masyarakat (control of society) terhadap penyelenggraan negara agar bebas dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengefektifkan pengawasan (control) bagi penyelenggara pemerintah baik secara internal maupun mengefektifkan lembaga Inspektorat Jenderal sebagai lembaga independent yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah, menampung segala pengaduan dan informasi dan masyarakat yang menyangkut tentang sikap , perilaku, dan penyimpangan, dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyelengara pemerintahan. Selain dari pada Inspektorat pemerintah mengefektifkan BPK dan BPKP sebagai auditor terhadap kinerja dan penggunaan anggaran setiap instansi lembaga pemerintah yang ditampung dalam APBN/ APBD.


Pemerintah juga membenahi hubungan pusat yang selama ini terkesan terpusat dengan menggulirkan prinsip desentralisasi yang didasarkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dengan demikian daerah otonom dapat mengatur rumahtangganya sendiri sesuai dengan karakter daerah masing-masing dan juga mempertanggungjawabakan kepada masyarkat daerah tersebut sebagai stake holder. Untuk mempercepat penerapan good governance agar Masyarakat Madani sebagai stake holder turut serta pemerintah telah banyak melakukan pembenahan peraturan-peraturan yang sebelumnya dikekang oleh penguasa Orde Baru termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sampai 4 (empat) kali, hal ini membuktikan itikad baik pemerintah untuk menerapkan good governance secara mendasar dalam Undang-Undang Dasar kita yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan yang dibuat akan menyerap prinsip-prinsip good governance yang termaktub dalam UUD 1945. Salah satu contoh pasal 28(dua puluh delapan) yaitu memberi kesempatan untuk bebas menyatakan pendapat dan pikiran melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Saat ini kita ketahui telah banyak lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat secara khusus sepeti contoh komnas HAM yang memperjuangkan peradilan bagi penguasa orde baru yang telah melakukan pelanggaran HAM melalui penculikan aktifis, Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

skenario pembunuhan massal,peradilan sesat (tanpa melalui prosedur hukum acara pidana) dll. Sektor Politik dikeluarkan Undang-Undang tentang Partai Politik yang memberi kesempatan kepada masyarakat membentuk Parpol baru diluar yang sudah ada untuk memperjuangkan hak maupun cita-cita politik masyarakat juga perubahan terhadap Pilpers yang dilakukan dengan pemilihan langsung calon Presiden dan Wakil Presiden.Demikian juga dengan menghapus dwi fungsi ABRI dimana pada masa Orde Baru personil TNI dapat berpolitik baik menjadi eksekutif maupu legislatif ,sehingga tugas dan wewenang aparatur negara dapat dilaksanakan secara Profesional sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Selain hal tersebut diatas masih banyak tindakan nyata dari pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah di sektor hukum seperti membentuk lembaga Ombudsman yang bertugas mengawasi seluruh penegak hukum dalam menegakan supremasi hukum,membentuk Komisi Kepolisian Nasional yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara independen dan melaporkan

langsung

kepada

Presiden

jika

ditemukan

terjadi

penyimpangan kewenangan Polri. Untuk mendukung Sektor swasta sebagai salah satu pilar good governance pemerintah mengintervensi penerapan good governance dengan membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) agar Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

tidak terjadi sistem monopoli usaha maupun nepotisme yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan pihak swasta yang menjadi rekanan, dengan adanya lembaga ini maka dunia usaha akan bersaing secara sehat dan pada akhirnya menciptakan iklim kondusif bagi investasi.

BAB IV PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI AKADEMI KEPOLISIAN

A.

Pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian.

Sejak tahun 1999 Polri telah mulai melaksananan reformasi seiring dengan tuntutan masyarakat sebagai stake holder akan perubahan Polri yang ditandai dengan terbitnya buku biru reformasi Polri. Buku itu memuat perubahan Polri di bidang struktural, instrumental dan kultural. Dalam rangka melaksanakan program reformasi Polri tersebut kemudian disusun Grand Strategi Polri 2005 – 2025. Untuk 2005 – 2009, Polri berusaha membangun kepercayaan publik (trust Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

building). Tahapan selanjutnya, 2010 – 2014 membangun kemitraan (patnership) dan 2011 – 2025 ditargetkan mencapai keunggulan (strive for excellence). Untuk awal 2009 dilaksanakan program Quick Win yang merupakan program unggulan Polri dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri tahun 2005 – 2009 meliputi :

1) Quick Respon dalam mendatangi Tempat Kejadian Perkara

(TKP) baik Kriminalitas maupun masalah Lalu lintas melalui telpon 112, 2) Transparansi penerbitan SIM, STNK dan BPKB dalam rangka memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat, 3) Transparansi penyidikan melalui

pemberian SP2HP dalam rangka memberikan pelayana prima kepada masyarakat dalam proses penyidikan tindak pidana, 4) Transpransi Rekruitmen anggota Polri bersih dari KKN dalam rangka mencari calon anggota Polri yang benar – benar berkualitas.. Akademi Kepolisian merupakan salah satu bagian dari lembaga Polri yang sekaligus merupakan lembaga pembentukan Perwira pertama Polri yang handal.

Dalam

pelaksanaan

tugasnya

Akademi

Kepolisian

juga

turut

melaksanakan reformasi dengan tetap mengacu kepada Markas Besar Polri selaku induk dari Organisasi Polri. Sehubungan dengan tuntutan perubahan tersebut melakukan berbagai revisi dan perubahan di dalam kurikulum pendidikannya untuk mencetak Perwira Polri yang handal, profesional dan berkarakter baik dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pendidikan pembentukan Perwira Pertama Polri, Akademi Kepolisian mempunyai visi yaitu untuk membentuk Perwira Polri

yang cerdas secara Intelektual,


memiliki ahlak dan moral yang terpuji sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dan sehat secara jasmani untuk mendukung keterampilam dan keahlian profesi kepolisian. Selain visi, Akademi Kepolisian juga memiliki misi yang hendak dicapai yaitu : 1.

Menyelenggarakan pendidikan Taruna Akademi Kepolisian menjadi Perwira Pertama Polri yang cerdas secara intelektual, memiliki ahlak dan moral yang terpuji, patuh hukum serta memiliki kesiapan fisik yang prima untuk dapat melaksanakan tugas pokok Kepolisian.

2.

Menyelenggarakan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang mampu melaksanakan tugas Kepolisian dan sebagai First Line Supervisor.

3.

Menyelenggarakan penelitian dengan sasaran yang berhubungan dengan peningkatan profesi dan Tugas pokok Kepolisian.

4.

Menyelenggarakan pengabdian pada masyaraka melalui latihan kerja dengan titik berat untuk memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Kemudian juga ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Akademi Kepolisian

yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan warga sipil menjadi Perwira Pertama Polri yang memiliki kemampuan (pengetahauan, keterampilan teknis operasional Kepolisian dan sikap) serta kemampuan manajerial yang diperlukan sebagai anggota Polri abdi Negara dan masyarakat yang mahir, terpuji Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

dan patuh hukum, memiliki watak yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran yang berpedoman kepada moral dan kode etik Kepolisian, mahir dalam melaksanakan tugas – tugas Kepolisian, mampu memangku jabatan sebagai unsur pelaksana pimpinan line terdepan yang memiliki wawasan akademik serta menghormati dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Guna mewujudkan harapan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaan proses pendidikan di Akpol disusun program pendidikan yang terbagi dalam 3 (tiga) pilar utama yaitu : Bidang Akademik, Bidang Pelatihan dan Bidang Pengasuhan. Adapun program ketiga pilar utama pendidikan di Akpol tersebut dapat diuraikan secara lebih lengkap sebagai berikut : 1)

Bidang Akademik Pentahapan yang telah dilakukan dalam menyusun kurikulum pendidikan

di Akademi Kepolisian sebagai berikut : a)

Identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap lulusan Akademi Kepolisian. Tim kelompok

kerja perubahan kurikulum

pendidikan

Akademi

Kepolisian melakukan identifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat mengenai lulusan yang akan dihasilkan Akademi Kepolisian. Tujuan dilakukan identifikasi ini agar lulusan yang dihasilkan dapat diterima masyarakat karena kompetendi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan. Sumber informasi yang digunakan untuk menggali kebutuhan masyarakat yang berasal dari alumni yang sudah bekerja untuk Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

memberikan masukan kepada lembaga Akademi Kepolisian dan sudah barang tentu masukan dari masyarakat berdasarkan hasul penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Akademi Kepolisian secara periodik. b)

Memperhatikan apa yang menjadi visi, misi dan tujuan dari lembaga Akademi Kepolisian. Penyusunan kurikulum pendidikan Akademi Kepolisian tidak boleh “out of control” dari visi, misi dan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Sehingga lulusan Akpol dapat sesuai dengan kebutuhan stakeholdernya.

c)

Menentukan profil lulusan Akademi Kepolisian. Profil lulusan Akademi Kepolisian dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dikombinasikan dengan visi, misi dan tujuan dibentuknya lembagaAkademi Kepolisian. Profil menggambarkan sosok personil Polri yang akan dihasilkan oleh lembaga Akademi Kepolisian.

d)

Menentukan kompetensi lulusan. Setelah informasi yang diperoleh dianggap cukup, maka bahan – bahan tersebut (visi, misi, tujuan dan profil) diolah dan dirumuskan. Rumusan yang diperoleh ini akan menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh para lulusannya. Kemampuan ini yang disebut dengan kompetensi lulusan Akademi

Kepolisian.

Kompetensi

lulusan

Akademi

Kepolisian

terdefenisikan dalam tiga kompetensi yaitu : kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Setelah komptensi


lulusan Akademi Kepolisian dirumuskan dengan mantap, maka kemudian disusunya bahan kajian dari masing – masing kompetensi tersebut. e)

Menyusun bahan kajian. Kompetensi di brake down menjadi bahan – bahan kajian. Artinya bahwa bahan kajian merupakan materi – materi yang harus diajarkan kepada para Taruna Akademi Kepolisian selaku peserta didik dengan periode tahun ajaran tertentu. Maksud pemberin bahan kajian atau materi ini adalah agar kompetensi yang diharapkan terhadap lulusan Akademi Kepolisian dapat tercapai.

f)

Penamaan bahan kajian. Bahan kajian yang masih terpisah kemudian dikelompokkan. Dasar pengelompokan adalah menurut kedekatan keilmuan. Urutan penyusunan bahasan dalam bahan kajian dapat menggunakan hirarkis, sejajar maupun kombinasi antara keduanya. Suatu bahan kajian yang dalam dan luas dapat dipecah menjadi sub bahan kajian. Bahan kajian setelah dikelompokkan maka diberikan nama. Di dalam dunia penedidikan pemberian nama terhadap bahan kajian tersebut lazim disebut “Nama Mata Kuliah”. Terdapat bahan kajian dan sub bahan kajian yang diberikan kepada Taruna Akademi Kepolisian untuk setiap tahun ajaran.

g)

Pemberian bobot kredit terhadap setiap mata kuliah. Pemberian bobot kredit dilakukan dengan mempertimbangakan kedalaman dan waktu yang tersedia dalam satu semester. Selain itu juga harus ada


profil lulusan yang diharapkan dan standar kompetensinya. Pertimbangan kedalaman materi dalam satu mata kuliah harus berpedoman kepada parameter “Taksonomi Bloom”. Parameter ini mempertimbangkan aspek kognitif, Afektif dan Psikomotorik. Bagaimana cara menentukan kedalaman bahan kajian samapai menemukan bobot kredit ditentukan secara teliti. Berdasarkan perhitungan bobot, kedalaman bahan kajian dan alokasi waktu yang tersedia, maka perubahan kurikulum pendidikan Akademi Kepolisian untuk tahun 2009 – 2010 memerlukan 113 SKS. Apabila melihat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa pada pasal 6 poin 3 disebutkan bahwa untuk program Diploma III harus memiliki SKS 110 sampai dengan 120 SKS. Ini artinya bahwa peru bahan kurikulum pendidikan Akademi Kepolisian untuk TA. 2009 dapat disejajarkan dengan program Diploma III. h)

Penyebaran kredit pada setiap semester. Bobot kredit yang telah ditentukan untuk setipa mata kuliah kemudian “dipetakan”

pada

setiap

semester.

Pemetaan

kredit

ini

harus

memperhatikan alokasi waktu yang sudah disiapkan oleh lembaga Akademi Kepolisian. i)

Menentukan lamanya waktu pendidikan.


Waktu pendidikan yang diperlukan untuk membentuk seorang Perwira Polri lulusan Akademi Kepolisian berdasakan jumlah mata kuliah dan bobot kredit yang diperlukan untuk menyampaikan materi kuliah tersebut. Setelah melalui proses penyususnan kurikulum untuk Taruna Akademi Kepolisian Angkatan 43 tahun 2009, maka pendidikan yang akan Taruna tempuh sebagai berikut : (1)

Jumlah mata kuliah sebanyak : 59 mata kuliah.

(2)

Jumlah SKS yang digunakan seluruhnya : 113 SKS.

(3)

Jumlah SKS yang menggunakan waktu di dalam kelas sebanyak : 98 SKS.

(4)

Jumlah SKS yang tidak menggunakan waktu di dalam kelas sebanyak : 15 SKS.

(5)

Waktu pendidikan ditempuh selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

j)

Menyusun perangka operasional kurikulum. (1)

Fasilitas

utama

penyelenggaraan

pendidikan

di

Akademi

Kepolisian. Sarana dan prasarana pendukung seperti media pembelajaran, laboratorium baik dalam maupun luar kampus, perpustakaan, jaringan informasi serta tenaga non-edukatif yang telah terlatih untuk membantu penyelenggaraan pembelajaran. (2)

Menyusun persyaratan akademis dosen.


Sebaik apapun kurikulum suatu lembaga pendidikan menjadi tidak berarti ketika yang mengoperionalkan kurikulum tersebut tidak baik. Oleh karena itu ditentukan suatu persyaratan kepada dosen yang akan mengajar di Akademi Kepolisian. Persyaratan tersebut adalah dosen yang bersangkutan harus memiliki dua kemampuan yaitu : kemampuan akademis sesuai dengan materi yang akan diajarkannya dan kemampuan dalam mengajar. (3)

Menyusun format kurikulum, meliputi (standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator) dan format silabus (memuat standar kompetensi, kompetensi – kompetensi dasar, hasil belajar, indikator pencapaian, langkah pembelajaran yang memuat kegiatan peserta didik dan materi, alokasi waktu, sistem evaluasi yang digunakan, serta sarana dan sumber belajar yang digunakan).

2)

Bidang Pelatihan. Dalam kurikulum pelatihan terdapat berbagai macam jenis pelatihan yang

diharapkan dapat memenuhi kompetensi pelatihan yang harus dimiliki oleh seorang Perwira Pertama Polri dalam bekal bertugas di lapangan nantinya. Adapun jenis pelatihan yang dilaksanakan terhadap Taruna di Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut : a)

Kompetensi Utama (1)

Latihan Kerja Purwa Bhara.


Materi latihan berupa melatih kemampuan Taruna dalam fungsi Tehnis Samapta dan Lalu Lintas setingkat Bintara. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Taruna TK. I. Latihan dilaksanakan di Luar Kampus Akademi Kepolisian di tingkat Polres selama 2 (dua) minggu. (2)

Latihan Kerja Wreda Wasana Bhara. Materi latihan berupa melatih kemampuan Taruna dalam menjalankan peran sebagai Ka SPK, fungsi tehnis Samapta, Lalu Lintas, Bimmas, Intelkam dan Reskrim setingkat Perwira Pertama. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Taruna TK. III. Latihan dilaksanakan di lura Kampus Akdemi Kepolisian setingkat Polres dan Polsek selama 1 (satu) bulan.

(3)

Tugas Kepolisian dalam Simulasi setingkat Polsek. Materi latihan berupa tugas sebagai seorang Kapolsek dan Kanit dalam mengatur Fungsi Tehnis Kepolisian. Proses latihan dilaksanakan di dalam lingkungan Akademi Kepolisian dengan bantuan para pelatih dengan melaksanakan skenario latihan kasus – kasus gangguan kamtibmas terkait tugas Kepolisian.

b)

Kompetensi Pendukung (4)

Pelatihan Manajemen.


Materi latihan berupa Kepemimpinan dan Analisis yang meliputi Experience Learning Cycle, Pre Conditioning Skill, Interpersonel Skill dan Leadership. Tujuan pelatihan agar Taruna mampu menerapkan fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian. Latihan dilaksanakan secara bertingkat dari tingkat I, II dan III dengan nama Manajemen Training. Latihan dilaksanakan selama 1 (satu) minggu. (5)

Studi Kepolisian. Materi latihan ditujukan untuk melatih Taruna agar memiliki kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan manajemen untuk melihat permasalahan sosial dan penegakan hukum dalam cakupan ilmu Kepolisian. Dilaksanakan sesuai dengan kalender Akademik. Pelatihan dilaksanakan di luar Kampus Akpol dengan mengunjungi tempat – tempat seperti Traffic Manajemen Centre (TMC), KPK, DPR-RI, Kedutaan Besar Amerika, Inggris, Australia, LIPI, Komnas HAM, Pusat Studi Polmas PTIK, berbagai perguruan tinggi dan sebagainya yang bekaitan dengan tugas Kepolisian.

(6)

LATSITARDA (Latihan Integrasi Taruna Wreda) dengan sesama Taruna dari Akademi TNI, Mahasiswa dan Masyarakat. Materi latihan berupa manajemen dan kepemimpinan yang ditujukan agar Taruna mampu berintegrasi dengan Taruna dari Akademi TNI dan Mahasiswa dalam rangka pengabdian kepada


masyarakat. Yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

kontrol

dan

pengawasan

kegiatan,

prinsip

kepemimpinan dengan memegang teguh aturan lembaga Akpol. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Karya Bhakti sosial, Riset permasalahan

Sosial,

penyuluhan

masyarakat.

Latihan

dilaksanakan sesuai dengan kalender Akademik. c)

Kompetensi Lainnya (7)

Latihan Dasar Kebhayangkaraan. Materi latihan meliputi mental prilaku, kesamaptaan jasmani dan keterampilan perorangan serta pengetahuan dasar Kepolisian. Latihan pada saat awal pendidikan Taruna di Akademi Kepolisian dengan tujuan agar Taruna me miliki Kesiapan, keterampilan dan kesamaptaan yang prima untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian.

(8)

Kualifikasi SAR Darat. Materi latihan meliputi pengetahuan dan keterampilan SAR darat, Tugas Kemanusian dan tugas Kepolisian serta manajemen SAR darat.

Tujuan

pelatihan

agar

taruna

memiliki

kualifikasi

pelaksanaan SAR darat. Latihan dilaksanakan di luar Kampus Akpol sesuai jadwal kalender Akademik. (9)

Kualifikasi SAR Air.


Materi latihan meliputi renang pertolongan, skin Diving dan scuba diving. Tujuan pelatihan agar Taruna memiliki kualifikasi pelaksanaan SAR Air. Latihan dilaksanakan di luar Kampus Akpol disesuaikan dengan jadwal kalender Akademik. 3)

Bidang Pengasuhan. Dasar pelaksanaan pengasuhan terhadap Taruna Akademi Kepolisian

dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian No.Pol.: Skep/ 160/ V/ 2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang pedoman pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian. Adapun tujuan utama dalam kurikulum pengasuhan di Akademi Kepolisian adalah sesuai dengan salah satu visi Akademi Kepolisian yaitu : “ membentuk Perwira Pertama Polri yang memiliki ahlak dan moral yang terpuji sesuai dengan budaya bangsa Indonesia ”, Wujud nyata dari hal tersebut adalah mendidik Taruna yang patuh hukum. Dalam kurikulum pengasuhan ada beberapa hal outcome yang ingin dihasilkan dari pengasuhan terhadap Taruna yang nantinya akan menjadi Perwira Pertama lulusan Akademi Kepolisian. Terdapat berbagai macam jenis pengasuhan yang diharapkan dapat memenuhi kompetensi pengasuhan yang harus dimiliki oleh seorang Perwira Pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian dalam bekal bertugas di lapangan nantinya. Adapun jenis pengasuhan yang dilaksanakan terhadap Taruna di Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut :


a)

Kompetensi Utama (1)

Aspek Mental, Spiritual dan ideologi. (a)

Apel Untuk melatih kejujuran.

(b)

Ibadah agama Melatih ketakwaan terhadap Tuhan YME dan toleransi hidup beragama.

(c)

Upacara Melatih rasa cinta tanah air.

(d)

Deputasi Melatih semangat persatuan dan kesatuan.

(2)

Aspek Profesionalisme. (a)

Dinas dalam, polseklat, seminar. Melatih tugas pokok Polri dan pengaplikasian teori – teori Kepolisian.

(b)

Wajib belajar, wajib kunjung perpustakaan. Melatih pengembangan diri.

(3)

Aspek Kebhayangkaraan. (a)

Kuliah

(b)

Melatih kehormatan diri. Pesiar/IBL/Cuti, Wajib kunjung, Malam akrab.


(c)

(d)

Melatih HAM. Ulang tahun Taruna, Pemilihan keluarga asuh, Api unggun, Pemilihan pejabat korps, Table manner, Pembaretan, Pengambilan kadga Melatih loyalitas kepada organisasi. Drum korps Melatih disiplin diri dan kebanggan korps.

b)

Kompetensi Pendukung (4)

Aspek Kepemimpinan. (a)

Diskusi Melatih keterbukaan, interpersonal Skill dan analisis.

(b)

Dinas Dalam Melatih prinsip – prinsip keteladanan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

(c)

Porsimaptar Melatih manajemen dan supervisor.

(5)

Aspek Kehidupan sosial. (a)

Ekstra kurikuler, kunjungan Taruna dan Bakti sosial. Melatih kemitraan.

(b)

Deputasi / pesiar / IBL Melatih komunikasi sosial.

c)

Kompetensi Lainnya (6)

Aspek Penampilan perorangan. (a)

Santiaji (commander wish)


Melatih kemampuan pengendalian diri. (b)

Olah raga umum, praTKJ Melatih postur dan sikap tampang dan kesamaptaan jasmani.

(c)

Technical Inspection Melatih pakaian dan atribut.

(d)

Pemeriksaan barang inventaris, PUD, kerja bakti, lomba kebersihan. Melatih

pemeliharaan

inventaris

dinas,

kelengkapan,

kebersihan dan kerapihan tempat tinggal serta lingkungan. (7)

Aspek Watak kepribadian yang baik. (a)

Sharing / konseling Melatih kepribadian.

(b)

Dinas dalam Melatih sikap kerja.

Dalam melaksanakan kegiatan pengasuhan terhadap Taruna Akademi Kepolisian, di Akademi Kepolisian diterapkan sistem penilaian terhadap Taruna yang disebut dengan penilaian Nilai Sikap dan Prilaku (NSP). Di Akademi Kepolisian, selain Taruna dituntut untuk memiliki kecerdasan secara Intelektual (akademis), sehat dan kuat secara jasmani, Taruna juga dituntut untuk memiliki sikap dan mental yang terpuji dan patuh hukum. Sistem penghitungan terhadap Nilai Sikap dan Perilaku (NSP) Taruna dilakukan setiap hari. Pada setiap awal tahun pelajaran, masing – masing Taruna diberi Bekal NSP 75. Nilai ini harus Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

dipertahankan yang akan dihitung sebagai salah satu syarat kenaikan tingkat. Standar nilai minimalnya adalah 70, jika NSP Taruna kurang dari 70 pada akhir tahun ajaran, maka Taruna yang bersangkutan tidak dapat naik tingkat. Setiap kali taruna melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah diatur, maka NSPnya akan dikurangi, besarnya pengurangan disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna tersebut. Semakin berat pelanggarannya, maka semakin besar pengurangan NSPnya. Ketentuan penilaian Sikap dan prilaku Taruan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian No.Pol.: Skep/ 64/ VII/ 2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Pedoman penilaian Sikap dan perilaku Taruna Akademi Kepolisian. Peraturan terhadap kehidupan Taruna Akademi Kepolisian diatur dalam Buku Peraturan Kehidupan Taruna (PERDUPTAR) yang disyahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolsian No.Pol.: Skep/31/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian. Di dalam buku tersebut mengatur segala hal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian berikut lengkap dengan sanksi hukumannya. Sistem pelaksanaan penindakan pelanggaran Taruna Akademi Kepolisian adalah dengan sistem Blanko Tilang. Jadi bagi taruna yang melakukan pelanggaran akan diberikan blanko tilang oleh pengasuh. Kemudian blanko tilang ini akan direkap oleh pengasuh pada setiap akhir bulan. Pengaturan tentang sistem penilangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

No.Pol: Skep/ 49A/ VI/ 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan menggunakan blanko bukti pelanggaran Peraturan Kehidupan Taruna (PERDUPTAR). Dalam hal penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian dilakukan dengan 2 (dua) sistem persidangan yaitu melalui Sidang Disiplin dan Sidang Dewan Akademik (WANAK). Jenis sidang yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh taruna yang bersaangkutan. Secara garis besar pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu : Pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Sanksi yang dijatuhkan oleh masing – masing sidang berbeda. Untuk sidang disiplin dapat berupa : pengurangan NSP, Cabut pesiar/cuti, penggunaan ransel, penempatan di ruangan khusus. Sedangkan untuk sidang Dewan Akademik keputusan yang dijatuhkan dapat berupa : Penurunan Pangkat, Penurunan tingkat, Dikeluarkan. Sidang disiplin digunakan untuk klasifikasi pelanggaran ringan dan sedang. Namun bila seorang Taruna sudah 3 (tiga) kali terkena sidang disiplin, maka dapat diajukan ke Sidang WANAK. Sedangkan sidang WANAK digunakan untuk klasifikasi pelanggaran berat. Adapun klasifikasi jenis pelangggaran Taruna yang tergolong sebagai jenis Pelanggaran Berat adalah : Melakukan kekerasan, Menggunakan Narkoba, Mencuri, Mengkonsumsi minuman keras, Berkelahi, Berjudi, Melawan atasan, Keluar Kesatriaan tanpa ijin, Membawa catatan dalam ujian, Menggunakan Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

pakaian sipil, Menyimapan senjata api, tajam handak tanpa ijin dinas, berbuat asusila,

menikah

selama

pendidikan.

Selain

dari pelanggaran

tersebut

diklasifikasikan ke dalam pelanggaran sedang dan ringan.

B.

Korelasi pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian dengan penerapan Good Governance. Dari uraian pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolisian yang secara

garis besar dibagi dalam 3 (tiga) pilar utama pendidikan yaitu bidang Akademik, bidang pelatihan dan bidang pengasuhan, maka dapat ditarik suatu korelasi dengan 9 (sembilan) unsur – unsur penerapan good governance yang baik disertai pelaksanaan konkritnya antara lain : a)

Partisipasi warga masyarakat dalam penggunaan hak. Pengikutsertaan partisipasi masyarakat dalam penggunaan haknya dapat dilihat dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Akademi Kepolisian antara lain : (1)

Dalam proses penerimaan (rekruitmen) calon Taruna Akademi Kepolisian yang dilakukan secara bersih dan transparan. Dimana partisipasi masyarakat diwujudkan melalui diadakannya pengawas independen dalam pelaksanaan rangkaian tes penerimaan calon Taruna Akademi Kepolisian. Pengawas independen ini diberikan keleluasaan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan tes dan


diberikan hak untuk melaporkan bila ada temuan tentang kecurangan dalam proses penerimaan calon Taruna. Tim pengawas independen ini terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), unsur Akademis luar dan unsur lain yang peduli terhadap proses rekruitmen yang bersih di Akademi Kepolisian. Dan untuk hasilnya untuk rekruitmen tahun 2007, Akademi Kepolisian mendapatkan rekor MURI untuk kategori penerimaan Taruna Akpol Terbersih. Sedangkan untuk tahun

2008

Akademi

Kepolisian kembali mendapatkan penghargaan ISO 9001 tentang penerimaan Taruna Akpol. (2)

Melibatkan unsur akademisi di luar Akpol yang dianggap dapat mewakili masyarakat secara keseluruhan terhadap kemajuan Akpol dan pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah dengan melibatkan para dosen dari Universitas terdekat dengan Akpol seperti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Dian Nuswantoro Semarang (komputer) dalam rangka perencanaan kurikulum, pelaksanaan pengajaran dan pengawasan proses belajar mengajar dan ujian. Dalam hal ini para dosen dari Universitas di Luar Akpol dilibatkan untuk mengajar Para Taruna Akademi Kepolisian khususnya untuk mata kuliah hukum diluar fungsi Tehnis Kepolisian.


(3)

Dalam hal penilaian terhadap sikap dan perilaku taruna selama melaksanakan kegiatan pesiar maupun IBL (izin bermalam diluar) terutama berkaitan dengan interaksi Taruna Akpol dengan masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pertemuan antara para pengasuh dari Akpol dengan para warga sekitar tempat pesiar / IBL Taruna dan para perwakilan orang tua Taruna.

(4)

Menjalin

kerjasama

dengan

PusHAM

UII

dalam

rangka

memberikan pembekalan kepada Taruan Akademi Kepolisian khususnya

mengenai ketentuan perlindungan

HAM dalam

pelaksanaan tugas Kepolisian. Kegiatan pembekalan dilaksanakan setiap Tahunnya selama 1 (satu) minggu dengan mendatangkan staf pembicara dari pihak PusHAM UII ditambah dengan dosen dari berbagai universitas yang berkompeten. Selain pembekalan HAM Taruna juga diberikan pembelajaran tentang penerapan Polmas dengan langsung survei ke lapangan dengan daerah tujuan Polmas dan COP (Community Oriented Policing) di kawasan Malioboro Jogjakarta. (5)

Melakukan pelelangan terhadap pengelolaan makan Taruna. Selama ini pengadaan makanan Taruna dikelola sendiri oleh pihak Akpol. Namun untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap dugaan mark up dana makan dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tetang pengadaan


barang dan jasa, bahwa untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas 50 juta harus dilakukan melalui lelang, maka pihak Akpol menyerahkan pengadaan makan Taruna kepada pihak Catering dari luar Akpol. b)

Penegakan hukum (tidak KKN). Wujud nyata dari penegakan hukum (tidak KKN) di Akademi Kepolisian dilakasanakan melalui kegiatan : (1)

Pada proses perekrutan calon Taruna dilaksanakan secara bersih, transparan dan akuntabel.

(2)

Dalam pelaksanaan pembelajaran di bidang akademik tidak diperbolehkan adanya permainan uang untuk membayar dosen agar diberikan nilai yang baik. Bila hal tersebut di temukan, maka dianggap pelangaran berat dan Taruna yang melakukan hal tersebut dapat dikeluarkan dari Akpol. Juga pengajaran tidak membeda – bedakan antar Taruna yang berasal dari keluarga Polisi dengan Taruna yang bukan keluarga Polisi. Pembelajaran di Akpol berorientasi kepada kemampuan personal tanpa KKN.

(3)

Penegakan hukum terhadap Taruna yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kehidupan Taruna (PERDUPTAR) dilakukan dengan tujuan untuk pembinaan. Penegakan hukum secara garis besar dibagi dalam tiga bagian :


-

Untuk pelanggaran yang bersifat sangat ringan diberikan sanksi berupa tindakan disiplin berupa penguatan Jasmani (Lari, Push Up, Sit Up dan Pull Up).

-

Untuk pelanggaran klasifikasi sedang dilakukan dengan melaksanakan sidang Disiplin yang dilakukan oleh masing – masing detasemen Taruna dengan struktur persidangan lengkap yang diketuai oleh Kepala Detasemen Taruna (Kademtar), penuntut dan pembela dari pihak pengasuh detasemen. Bentuk hukumannya dapat berupa pengurangan Nilai Sikap Prilaku, penggunaan Ransel dan penempatan di ruangan khusus.

-

Untuk pelanggaran klasifikasi berat ataupun bagi Taruna yang sudah melaksanakan sidang disiplin sebanyak 3 (tiga) kali penegakan hukum dilaksanakan melalui sidang Dewan Akademik (WANAK) yang diketuai oleh Gubernur Akpol. Bentuk hukumannya dapat berupa Penurunan pangkat dan penurunan tingkat yang diputuskan langsung oleh dewan WANAK, untuk putusan berupa pemecatan terhadap Taruna dari pihak Akpol hanya memberikan rekomendasi ke Mabes Polri untuk dilaksanakan sidang Dewan Kebijakan (Wanjak) yang dipimpin oleh Kapolri dan melibatkan pejabat utama Mabes Polri menilai apakah


Taruna yang bersangkutan masih layak melanjutkan pendidikan atau tidak. c)

Transparansi. Mengenai transparansi di Akademi Kepolisian juga sangat dijunjung tinggi. Hal ini berkaitan dengan salah satu program Bapak Kapolri tentang Quick Wins dimana salah satu programnya yaitu Transparansi. Perwujudan pelaksanannya di Akademi Kepolisian dapat dilihat dalam kegiatan : (1)

Dalam proses rekruitmen Taruna yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh berbagai pihak dan dilaksanakan secara bersih, transparan dan akuntabel.

(2)

Dalam bidang pengajaran akademik di Akpol, transparansi juga sudah diwujudkan dengan baik. Hal ini digunakan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah tersedia saat ini yaitu melalui fasilitas Internet dengan alamat WWW.AKPOL.AC.ID. Sehingga melalui alamat internet tersebut seluruh orang dapat mengakses segala keterangan tentang Akademi Kepolisian dengan bebas termasuk nilai –nilai pendidikan Taruna. Selain melalui internet nilai hasil pembelajaran taruna juga dapat dimintakan salinannya ke bagian Evadasi.

(3)

Dalam penilaian Tes Kesamaptaan Jasmani dilaksanakan dengan langsung menuliskan hasil perolehan nilai Jasmani Taruna di


Papan pengumuman pada saat itu juga dan dapat dilihat oleh setiap Taruna dan Pengasuh Akpol. (4)

Dalam hal penilaian Sikap dan Perilaku (NSP) dilaksanakan dengan sistem perekapan setiap bulannya dengan mengacu kepada buku pedoman penilaian sikap dan perilaku Taruna Akademi Kepolisian dan hasilnya diletakkan di papan pengumuman detasemen masing – masing. Data dilengkapi dengan lapiran bukti pelanggaran yang dapat diminta oleh Taruna kepada pengasuhnya berupa Surat Tilang dan buku saku Taruna.

d)

Kesetaraan. Perwujudan bentuk kesetaraan dalam pelaksanaan proses pendidikan di Akademi Kepolisian dapat dilihat melalui : (1)

Kesempatan untuk menjadi Taruna Akademi Kepolisian tidak dibatasi hanya untuk masyarakat kalangan tertentu saja, tetapi dibuka kesempatan untuk seluruh pemuda dan pemudi Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan asal daerah, kesukuan dan status ekonomi.

(2)

Dalam pelaksanaan pengajaran akademik di Akpol juga sama sekali tidak ada membeda – bedakan Taruna dari sumbernya, semua diperlakukan sama penilaian diberikan sesuai dengan prestasi masing – masing.


(3)

Bagi Taruna Akpol yang berprestasi memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan di Senat Korps Taruna. Masing – masing Taruna yang dianggap memenuhi syarat dapat menjadi kandidat calon dalam pemilihan pejabat Senat Korps Taruna.

(4)

Dalam hal pembagian perlengkapan perorangan Taruna. Kepada setiap Taruna diberikan pembagian yang sama mulai dari tingkat I, tingkat II dan tingkat III baik dalam bidang makan, logistik maupun uang saku.

e)

Daya tanggap / reaksi cepat. Untuk mewujudkan daya tanggap / reaksi cepat Lembaga Akpol terhadap perkembangan yang terjadi maka dilakukan langkah – langkah : (1)

Dalam rangka mengumpulkan tanggapan masyarakat terhadap proses pendidikan di Akpol dan juga demi kemajuan, maka Akpol mengadakan pertemuan pendapat dengan unsur dari Akpol ditambah dari perwakilan orang tua Taruna untuk membahas masalah di Akpol dan meminta pendapat dan tanggapan masyarakat khususnya orang tua Taruna terhadap Akpol. Untuk selanjutnya segera dicarikan solusi terbaik.

(2)

Bila ada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pendidikan

di

Akpol

baik

yang

berupa

kasus

maupun

perkembangan dapat dikonfirmasikan langsung melalui Kabag


Humas Akpol dan dapat di Akses oleh semua media melalui press rilis. (3)

Untuk menampung berbagai keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pendidikan di Akpol, telah dibuka Web Site Akpol. Kotak Saran juga ditempatkan di tempat – tempat yang strategis di lingkungan Akpol bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, selain itu juga diadakan Talk Show melalui Coffee Morning dengan tokoh dari luar Akpol (Pihak Univesitas, Pakar Hukum, yang baru dilaksanakan pada bulan Juli 2009 dengan HERMAN KERTAJAYA).

f)

Wawasan ke depan / membangun daerah. Setiap tahunnya Akademi Kepolisian mengadakan pengkajian terhadap program pendidikan terhadap Tarunanya berupa : (1)

Melakukan revisi dan perubahan terhadap kurikulum pendidikan di Akpol yang terus disesuikan dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat, sehingga diharapkan pola pengajaran yang diberikan dapat mengahasilkan Perwira Pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

(2)

Mengadakan penelitian pada setiap tahunnya terhadap kinerja Perwira Pertama Polri lulusan Akpol keseluruh wilayah Indonesia. Untuk melihat dan mengukur kualitas kinerjanya sebagai kader kepolisian masa depan apakah sudah cukup handal dalam


menciptakan keamanan daerah guna mendukung sepenuhnya kemajuan daerah tempatnya ditugaskan. g)

Akuntabilitas / tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan unsur Akuntabilitas dalam pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolsian diwujudkan melalui : (1)

Untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan Taruna sehari – hari, Perwira Pengawas Detasemen diwajibkan untuk membuat Laporan kegiatan selama 1 X 24 jam terutama untuk hal – hal yang menonjol.

(2)

Untuk pelaksanaan jangka pendek, pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Akpol wajib dibuatkan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Pimpinan. Sebagai contoh : Laporan hasil pelaksanaan Latihan Kerja, Studi Kepolisian, Latsitarda dan lainnya.

(3)

Setiap tahunnya pada akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban Akademi Kepolisian yang merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

h)

Efesiensi dan efektivitas.


Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolisian khususnya mengenai masalah ketetpatan waktu dan penggunaan anggaran, maka diterapkan kebijakan sebagai berikut : (1)

Mengenai masalah ketepatan waktu / kedisiplinan, untuk Taruna dikontrol melalui pelaksanaan Apel pada setiap kegiatan. Sedangkan untuk Tenaga Pendidik dan pengasuh dilakukan absensi menggunakan sistem sidik jari (finger print) sebanyak 4 (empat) kali sehari pada tempat - tempat yang telah ditetukan.

(2)

Mengenai masalah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, di

Akademi Kepolisian seluruh aktivitas kegiatan berbasiskan

anggaran. Sehingga seluruh biaya yang digunakan dalam proses pendidikan

sudah

direncanakan,

digunakan

dan

diawasi

penggunaannya secara ketat. i)

Visi Strategis. Pelaksanaan pendidikan di Akpol ditujukan untuk membentuk Perwira Pertama Polri yang mampu mengemban tugas Pokok seperti yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 yaitu sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak

hukum, pengayom, pelindung dan pelayan

masyarakat yang diwujudkan dalam : (1)

Penjabaran visi Polri menjadi visi Akademi Kepolisian yaitu untuk membentuk Perwira Polri yang cerdas secara Intelektual, memiliki ahlak dan moral yang terpuji sesuai dengan budaya bangsa


Indonesia

dan

sehat

secara

jasmani

untuk

mendukung

keterampilam dan keahlian profesi kepolisian. (2)

Mengajarkan kepada Taruna mengenai program Grand Strategi Polri yaitu mengenai masalah Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan Quick Wins.

(3)

Melakukan pertukaran Taruna dengan negara lain (tahun 2008 ke Korea, tahun 2009 direncanakan ke Jepang) dengan tujuan untuk melakukan studi banding guna kemajuan sistem pendidikan di Akpol. Salah satu hasil yang diperoleh dari pertukaran ke Korea Adalah diadopsinya sistem penilangan terhadap Taruna yang melakukan pelanggaran.

(4)

Mengadakan Studi Kepolisian setiap tahunnya. Untuk tahun 2009 dilaksanakan ke BNN dalam rangka memberikan gambaran kepada Taruna mengenai permasalahan Narkoba dari mulai hulu sampai ke hilir.

KOMPETENSI = SIAP PAKAI


TUPOK POLRI SESUAI UU NO 2 / 2002 (DUNG-YOM-YANGAKKUM) (MENTAL-FISIK-INTELEK) TANGGUH

UTK DPT MELAKS TUPOK KEPOLISIAN

BIDANG OPSNAL

BIDANG PEMBINAAN

MANAJEMEN OPSNAL

MANAJEMEN PEMBINAAN

HARKAMTIBMAS

GAKKUM

FT. KEPOLISIAN

INTEL

BIMMAS

NIAT

FT. KEPOLISIAN

SAMAPTA BRIMOB POL AIR POL UDARA

LANTAS

KESEMPATAN

PRE EMTIF (PREVENTIF AKTIF)

PREVENTIF (PREVENTIF PASIF)

SDM

GAR

MAT LOG

RESKRIM

KEJAHATAN / PELANGGARAN

DUKUNG OPSANAL

PREVENTIF (PREVENTIF PASIF)

MANAJEMEN

ILMU PENGSOS KOMPETENSI PENDUKUNG -SOSIOLOGI -PENGANTAR HK INDONESIA -ANTROPOLOGI BUDAYA -PENGANTAR ILMU KEPOLISIAN -KRIMINOLOGI -HUKUM KEPOLISIAN -KEDOKTERAN FORENSIK -TREND KEJAHATAN -KRIM&LAB FORENSIK -PENGET DAN TP NARKOBA -TEKNOLOGI INFOR & KOM -PATOLOGI SOSIAL, DLL -METODOLOGI PENELITIAN CONTOH : SBG ILMU PENDUKUNG TUPOK KEPOLISIAN

KOMPETENSI LAINNYA -JUKMIN POLRI -TRAIBRATA & CATRU PRASETYA Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam -SEJARAH KEPOLISIAN Semarang, 2009.

MET ODE

-MANAJEMEN TRAINING -STUDY KEPOLISIAN Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian -BUDI PEKERTI, DLL

INFO

C.

Kendala – kendala di dalam pengelolaan pendidikan di Akademi Kepolisian. Dalam penerapan good governance di Akademi Kepolisian ditemui berbagai kendala diantaranya kendala Internal yang meliputi kendala personil dimana belum tercukupinya kualifikasi tenaga pendidik/ pengajar terkait pelajaran lapangan yang memiliki sertifikat yang berstandard nasional dan internasional sehingga kemampuan pelatihan tidak merata dan output yang diterima taruna juga tidak merata. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh personil maupun tenaga pendidik/ pengajar berkaitan dengan dukungan kesejahteraan dimana gaji maupun honor yang diterima belum sebanding dengan kemampuan yang harus diberikan oleh personil maupun tenaga pendidik/ pengajar.hal ini memberi peluang terjadinya sogok-menyogok untuk pemberian nilai terhadap seorang taruna. Hal lain adalah belum terpenuhinya fasilitas tempat tinggal/ asrama bagi personil maupun pengajar/ pendidik sehingga banyak personil yang tinggal di luar kesatriaan yang dapat mengurangi efektifitas dan efesiensi personil dalam menjalankan tugas dalam pendidikan Taruna. Hal lainnya yaitu kendala belum adanya TOT (Trainer of Traine) yang brfungsi untuk memberikan penyegaran dan pembinaan terhadap tutor di Akpol dan pola penugasan/pembinaan personil

yang

masih

belum tertata karena

dipengaruhi subjektifitas pimpinan/ atasan satuan kerja yang ada di Akpol.


Kendala internal lain berkaitan dengan belum terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana baik untuk pelatihan di lapangan meliputi perlengkapan,peralatan,bahan pelatihan maupun untuk pengajaran di kelas seperti alins, alongins dan fasilitas laboratorium bahasa dan komputer sehingga kegiatan pelatihan dan pengajaran tidak maksimal sesuai dengan standard yang harus diterima oleh Taruna Akpol. Kendala intenal lain yang juga sangat penting yaitu luasnya area akpol sehingga mempengaruhi tingkat keamanan dan kebersihan, dimana banyak fasilitas bertaraf internasional seperti pelatihan anti teror (PLATINA) dan Fasilitas Jakarta Center for Low Enforcement Cooporation (JCLEC) yang perlu dijaga dari ancaman teroris serta harus dipelihara kebersihan dengan dukungan dana yang sangat besar dimana pada tahun 2008 khusus pemeliharaan menghabiskan dana 1,5 milyar rupiah. Kendala eksternal yang berasal dari luar Akpol meliputi peranan dan partisipasi masyarakat lingkungan Akpol yang belum optimal sebagai stakeholder untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Akademi Kepolisian dikarenakan lingkungan pemukiman disekitar Akpol yang didominasi perumahan mewah yan berkesan ekslusif dan tertutup sehingga komunikasi kuran terjalin. Selanjutnya adanya tanggapan masyarakat bahwa Akpol mengeklusifkan diri baik secara kelembagaan maupun personilnya karena adanya SOP ( Standard Operation Procedure) yang Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

harus di terapkan oleh lembaga dan untuk pengamanan lembaga dan personil Akpol terhadap lingkungan sekitar. Tanggapan lainnya adalah belum transparannya organisasi Akpol terhadap masyarakat luar karena arus informasi dan komunikasi tentang kegiatan di dalam lingkungan Akpol sangat minim dan hanya diketahui bila ada konfrensi pers saja. Kemudian adanya anggapan bahwa Akademi Kepolisian merupakan sekolah bagi anak-anak pejabat maupun orang-orang mampu dan taruna terkesan mengeklusifkan diri dan tidak bergaul dengan masyarakat sekitar. Kendala

Eksternal

pendidikan,lembaga melakukan

lainya

swadaya

kajian-kajian

yaitu

masyarakat

independen

kurangnya maupun

terhadap

lembaga

peneliti

lembaga

yang

Akademi

Kepolisian baik pola pendidikan,pola pengasuhan,pelatihan maupun terhadap Taruna sendiri sehingga data dan informasi yang akurat dari lembaga akademi kepolisian tidak dapat didistribusikan secara ilmiah kepada masyarakat luar sebagai stake holder Polri secara umum dan Akademi Kepolisian secara khusus.

D.

Upaya Akademi Kepolsian untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan. Dalam mengatasi berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal,Akademi Kepolisian telah melakukan upaya-upaya secara komprehensip dan terintegrasi.Komprehensip maksudnya secara luas


dalam arti meliputi segala aspek dan lini yang ada di Akademi Kepolisian sedangkan terintregasi yaitu melibatkan stake holder maupun instansi satuan atas dan satuan samping. Hal pertama yang telah dilakukan yaitu membenahi bagian personil melalui pelatihan secara mendiri terhadap para pelatih pelajaran lapangan yang baru dengan memanfaatkan para pelatih yang telah memiliki sertifikasi/

kualifikasi

mengajar

lapangan

untuk

transfer

keahlian,selanjutnya menyeleksi personil dari luar Akpol yang akan ditempatkan menjadi pengasuh/ pelatih dan tenaga pendidik berdasarkan pengalaman tugas dan latar belakang pendidikan dengan kulifikasi lulusan terbaik sehingga Akpol merupakan lembaga pendidikan yang berkualitas terbaik.Kemudian dilakukan pembinaan dan penyegaran kepada pelatih/ tenaga pendidik oleh dosen/ tenaga pendidik senior dan mengadakan workshop dengan mengundang motivator Human Resource Development (HRD) untuk merefleksikan kembali visi dan misi Akademi Kepolisian. Selanjutnya untuk menertibkan pola pembinaan karir dan penempatan jabatan maka setiap mutasi personil dilakukan melalui rapat dewan kebijakan yang dipimpin oleh gubernur Akpol untuk menghilangkan stigma subjektifitas dalam penentuan jabatan. Untuk mengatasi kendala-kendala sarana, prasarana dan fasilitas yang masih kurang dan belum memadai maka bagian perencanaan dan pengembangan Akpol mengajukan ke kesatuan atas untuk mendukung Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

anggaran dalam hal pengadaan dan pemenuhan secara maksimal, kemudian memanfaatkan secara optimal seluruh Alins dan Alongings dengan meningkatkan perawatannya. Berkaitan dengan kekurangan fasilitas laboratorium bahasa dan komputer maka dilakukan penyesuaian materi dan jadwal pelajaran yang diterima agar pemanfaatannya efektif dan efisien. Dalam upaya mengatasai kendala pengamanan areal

Akademi

Kepolisian yang sangat luas dengan personil yang terbatas maka dimintakan kepada Brimob Polda Jawa Tengah untuk memperbantukan personilnya dari satuan Gegana sebagai petugas pengamanan lingkungan Akpol terutama areal Pelatihan Anti Teror (PLATINA) dan Jakarta Center For Low Enforcement Cooporation (JCLEC), kemudian diberlakukan Standard Operation Procedural (SOP) bertaraf internasional kepada setiap orang yang akan keluar masuk ke dalam komplek Akademi Kepolisian, kemudian kepada personil Akpol sendiri diberikan stiker dan tanda khusus agar tidak terhambat oleh SOP pengamanan yang berlaku sehingga efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan terjamin. Upaya penangan kendala perawatan kebersihan dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama dengan outsourching kebersihan yang sudah ahli agar penggunaan anggaran tidak mubazir dan sia-sia. Selanjutnya setiap hari selasa dan jumat pada saat jadwal pelaksanaan olahraga bersama, personil dilibatkan untuk melaksanakan kurve dan Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

pembersihan lingkungan secara gotong-royong, selain daripada itu khusus kepada Taruna Akpol diberikan tanggungjawab untuk membersihkan sektor pribadi masing-masing meliputi kamar tidur,kamar mandi, selasar flat/ bangsal dan lingkungan taman sekitar tempat tinggal mereka sehingga mereka akan terbiasa dengan budaya bersih. Selain daripada yang diuraikan diatas untuk mendukung perawatan dan pengelolaan Pelatihan Anti Teror (PLATINA) dan Jakarta Center for Low Enforcement Cooporation (JCLEC) yang menghabiskan dana sangat besar maka diadakan kerjasama internasional dengan negara-negara maju sebagai donatur seperti USA, Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Belgia, dll. Juga diadakan kerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB, USAID, ICITAP.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan Berdasarkan penjabaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Akademi Kepolisian tentang penerapan good governance maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Akademi Kepolisian sebagai suatu lembaga Pemerintahan sudah menerapkan prinsip good governance. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang dijadikan indikator penerapan good governance di suatu lembaga pemerintahan sudah dilaksanakan di Akademi Kepolisian antara lain. 2. Pelaksanaan good governance masih didapati berbagai kekurangan yang perlu dibenahi baik kendala intenal maupun eksternal sehingga good governance benar – benar dapat diterapkan secara sempurna di Akademi Kepolisian.


3. Akademi Kepolisian menerapkan good governance tidak hanya bertujuan untuk pembenahan organisasi menuju tata pemerintahan yang baik tetapi lebih daripada itu untuk menghasilkan output Perwira Polri yang sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyrakat yang profesional, modern dan humanis. 4. Pelaksaanaan good governance di Akademi kepolisian adalah pilot

project bagi pendidikan-pendidikan kedinasan Polri baik Pendidikan pembentukan maupun Pendidikan pengembangan dengan tujuan penerapan good governance di lingkungan Polri dapat seragam, serentak, konsisten dan berlanjut.

B.

Saran Dari uraian hasil penelitian yang dijabarkan oleh penulis dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam rangka penerapan good governance untuk pengelolaan pendidikan calon Perwira Polri di Akademi Kepolisian, penulis mengajukan saran-saran : 1) Diadakan pendataan kembali para pelatih pelajaran lapangan yang belum memiliki kualifikasi mengajar lapangan untuk segera diajukan ke kesatuan atas agar segera mendapatkan pelatihan kualifikasi. Untuk pelatih yang sudah memiliki kualifikasi diusulkan agar secara rutin dilakukan penyegaran materi pelatihan serta mendatakan fasilitas


pendidikan yang kurang dan segara membuat ajuan kebutuhan kepada Kesatuan Atas dan mendatakan usia pakai Alins dan Alongings yang ada untuk mendapat peremajaan dan mengusulkan untuk penambahan kekurangan yang baru,

serta membuat usulan penambahan biaya

pemeliharaan kebersihan lingkungan ke kesatuan atas dan uraian tentang kemampuan fasilitas komputer yang dimiliki sekarang dan mendatakan kemampuan komputer yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengajaran Taruna yang memadai sesuai dengan materi pelajaran ke kesatuan atas serta mengusulkan untuk penambahan pembangunan Asrama, sehubungan dengan masih luasnya lahan kosong yang ada di Komplek Akademi Kepolisian, dan membuat pengajuan ke Kesatuan atas untuk pengadaan TOT (Traine of Trainer) untuk pembinaan, pelatihan dan penyegaran tutor dan menerapkan penempatan personil Akpol sesuai dengan prinsip Right Man in the right place dan pemerataan pengkaryaan personil. 2) Membuat program tetap untuk mengadakan forum dialog dengan perwakilan masyarakat sekitar Akpol dan perwakilan orang tua Taruna dalam rangka membahas pola pendidikan di Akpol yang dilaksanakan secara rutin serta membuat program kegiatan taruna yang memiliki fungsi untuk meningkatkan interaksi Taruna dengan masyarakat,serta mengusulkan untuk membentuk suatu tim independen yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat untuk ikut serta dalam Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

mengawasi pelaksanaan proses rekruitmen Taruna Akpol. Memasukan lebih banyak lagi informasi ke dalam situs Akpol di Internet, sehingga dapat diakses oleh siapa saja. 3) Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat tentang profil Taruna yang lulus di Akpol untuk menghilangkan stigma negatif bahwa Akpol adalah sekolah anak orang kaya dan anak pejabat Kepolisian saja dan mempertajam materi penelitian Perwira Pertama lulusan Akademi Kepolisian yang telah bertugas di wilayah, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan kajian untuk masukan

Polri yang memiliki

kemampuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah.


DAFTAR PUSTAKA

A. Prasetyantoko, Dr., Corporate Governance, Gramedia Pustaka,Jakarta 2008 A. Kadarmanta, Membangun Kultur Kepolisian, Jakarta 2007 Agung Kurniawan, Transformasi Birokrasi, Yogyakarta 2009. Akademi Kepolisian, Kurikulum Pembelajaran, Semarang, 2009. Akademi Kepolisian, Kurikulum Pengasuhan, Semarang, 2009. Akademi Kepolisian, Kurikulum Pelatihan, Semarang, 2009. Akademi Kepolisian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Semarang, 2009. Bank Dunia dalam Miftah Thoha, Transparansi dan pertanggungjawaban Publik terhadap

tindakan Pemerintah, makalah seminar hukum nasional ke 7,

Jakarta 1999. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

C.S.T.Kansil, Prof., DR., SH., Dkk, Hukum Adminitrsasi Daerah, Jakarta 2009 C.S.T.Kansil, Prof., Dr., SH dan Christine S.T.Kansil, MH.,SH., Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta 2005. Dasril Radjab, MH., SH, HukumTata Negara Indonesia, Jakarta 2005. Frans H. Winarta, Good Governance and coruption, Jakarta, 1999. Hetijah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor, Jakarta 2009.

H.Bagir Manan, Prof.Dr.,MCL., SH., Peranan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Jakarta 2005. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta 2007 Hendarman Ranadireksa, Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung 2007. Inu Kencana Syafiie, M.Si, Drs., Dkk, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 2004. Jimly Asshiddiqie, Prof.,Dr.,S.H., Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Departemen Pendiidkan Nasional Nugraha, Safri, Dkk, Hukum Administrasi Negara, Depok:CLGS-FHUI 2007 Poerwadarminta,W.J.S., Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1985 Ridwan , HR, Hukum Administrasi Negara, Grafindo Persada, Jakarta 2002. Sadjijono,Dr,M.Hum,SH, Mengenal HukumKepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Surabaya 2005. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

Sadjijono,Dr,M.Hum,SH,

Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance,

Surabaya 2008.

Samodra, Dr., Wibawa, Reformasi Administrasi, Gava Media, Yoyakarta 2005. Siagian, SP, Administrasi, Management dan Organisasi, LAN-RI, Jakarta 1995 Syakrani, Dr., MS., dan Syahriani, Dr., Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governace, Pustaka Pelajar, Jakarta 2009.

UNDP (United Nation Developmen Program) dalam Sdu Wastitiono, Kapita Selekta penyelenggaraan Pemerintah daerah, Focus media. Universitas Diponegoro,

Masalah-Masalah

Hukum

Majalah

Ilmiah

Fakultas

Hukum,Semarang 2004

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Massyarakat-Universitas Padjajaran Bandung 1960 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Jakarta 1992. W.Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta 2008

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Pembahauran Undang-Undang No.28 Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/ 27/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004. Keputusan Dirjen Dikti : 304/ DIKTI/ Kep/ 1998,Tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Untuk Program Sarjana. Keputusan Dirjen Dikti : 314/ DIKTI/ Kep/ 1998,Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan

Pengawasan Program Studi Yang Tidak Terakreditasi Untuk

Program Sarjana Di Perguruan Tinggi. Keputusan Dirjen Dikti : 275/ DIKTI/ Kep/ 1999,Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pengakatan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua, Dan Pembantu Direktur Pada Perguruan Tinggi Negri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Kondisi Khusus Terjadi Pemberhentian Atau Mutasi Jabatan Sebelum Masa Tugas Berakhir. Keputusan Dirjen Dikti : 108/ DIKTI/ Kep/ 2001,Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/ Atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Mentri Pendidkan Nasional Nomor 234/ U/ 2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi. Keputusan Dirjen Dikti : 28/ DIKTI/ Kep/ 2002,Tentang Penyelenggaraan Program Reguler Dan Non Reguler Di Perguruan Tinggi Negri. Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

Keputusan Dirjen Dikti : 08/ DIKTI/ Kep/ 2002,Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mentri Pendidkan Nasional Nomor 184/ U/ 2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana Di Perguruan Tinggi. Keputusan Dirjen Dikti : 44/ DIKTI/ Kep/ 2006,Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat Di Perguruan Tinggi.

Media Elektronik www.polri.go.id,semarang, 14 Juli 2009 www.akpol.ac.id,semarang, 20 Juli 2009 www.depdagri.go.id,semarang, 15 Agustus 2009 www.depkumham.go.id,semarang, 18 Agustus 2009 www.menpan.go.id,semarang, 10 September 2009 www.atmajaya.ac.id,semarang, 08 Oktober 2009 www.scribd.com,semarang, 18 Oktober 2009 www.skripsi-tesis.com,semarang, 20 Oktober 2009 Victor Ziliwu : Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Semarang, 2009.

www.ombudsman-asahan.org,semarang, 25 Oktober 2009


PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG SKRIPSI

Recommend Documents