PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESSION1: SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK

Modul 3 PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESSION1: SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK Penulis: Dr. Nag Yeon Lee

United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government e-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ¾e Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan ¾e-Government teknologi dijital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian p y p layanan. y (Mark A. Forman, “Using it to transform the effectiveness and efficiency of government”, June 2005)

¾e-Government bukanlah sebuah perhelatan tunggal dalam waktu yang singkat melainkan sebuah proses evolusioner jangka panjang dalam mentransformasi pemerintah untuk fokus pada layanan masyarakat.

2 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) ¾ Menyusun e-government e government roadmap tingkat tinggi (desain top-down) top down) dengan rencana implementasi rinci yang bottom-up. ¾ Tujuan dari e-government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. ¾ Semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampak nya y terhadap p e-government. g ¾ e-Government membutuhkan critical mass dari e-citizens dan e-businesses untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) ¾ e e-Government Government hanya akan berhasil apabila ada permintaan dan dukungan yang kuat dari sebagian besar masyarakat. ¾ Beberapa permintaan ini akan datang dari meningkatnya kesadaran akan peluang yang ditawarkan oleh penyampaian layanan pemerintah yang lebih cepat dan lebih baik. ¾ Masyarakat dan kalangan bisnis juga perlu dimotivasi untuk menggunakan layanan e e-government government melalui penyediaan konten dijital yang dapat diakses, menarik, dan relevan.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) ¾ P Pentingnya ti menghadirkan h di k llayanan online li yang dapat d t diakses di k oleh e-Citizen dan e-Business demi suksesnya implementasi TIK. ¾ “Banyak negara yang mengawali program-program e-government 5-10 tahun yang lalu menyadari bahwa tingkat partisipasi publik dan penggunaan layanan e-government tetap rendah meski investasi publik yang besar untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara online telah dilakukan.”


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) ¾ M Mengembangkan b k iinfrastruktur f t kt penyediaan di llayanan umum satu t pintu i t yang multi-channel, meliputi pusat layanan masyarakat “berbentuk fisik” (di Indonesia, dikenal dengan layanan satu atap) dan tempat akses publik (publik access point) lainnya seperti telecentre, call center, portal web, dan portal mobile. ¾ Mengimplementasikan ukuran-ukuran yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi yang didukung TIK dan b b berbagai i iinteraksi t k i llainnya i d dalam l lilingkungan k dijit dijital. l ¾ Meningkatkan pengembangan konten mobile dan online yang mudah digunakan, menarik, dan relevan, termasuk yang dikenal dengan ‘killer applications’.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) H Harapan P Publik blik untuk t k e-Government G t ¾ ¾ ¾ ¾

Responsif 28% Efisiensi 19% Aksesibilitas 18% Layanan 13%

(Hart Teetr Researh, (Hart-Teetr Researh 2003)


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) Apakah p e-Government ? Layanan pemerintah online

Pemerintah “tanpa kertas”

e-Government

Pemerintah berbasis Pengetahuan

Pemerintah yang transparan


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) ¾ M Mengimplementasikan i l t ik program-program yang bertujuan b t j untuk t k meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan TIK serta konten mobile dan online. ¾ Keempat tujuan berikut dapat dicapai ketika proyek-proyek e government sukses diimplementasikan : e-government z Layanan pemerintah online z Pemerintah “tanpa p kertas” z Pemerintah berbasis pengetahuan z Pemerintah yang transparan


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) e-Government terdiri dari tiga aktivitas besar; a) Menginovasi Layanan Masyarakat (G2C) b)) Menginovasi g Layanan y Bisnis ((G2B)) c) Menginovasi Cara Kerja Pemerintah (G2G)


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 1 Definisi e-Government 1.1 e Government (Lanjutan) e-Tax

G2B

G2C

e-Tax

e Voting e-Voting e-Procure ment

G2G

Portals Internet Banking

Share Information

Cyber Security

E-documentation

Digital Certificate

Cyber Insurance

B2B B2C

Infrastruktur (PKI, Pusat Data, Payung Hukum) 11 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 2 Front-Office 1.2 Front Office Delivery (G2C dan G2B) Layanan yang lebih baik dan inovatif untuk publik dan bisnis (Front-Office Delivery) layanan masyarakat (G2C) dan layanan bisnis (G2B) Delivery), Ujian: j Tentukanlah y yang g mana dari contoh berikut y yang g termasuk layanan y G2C dan yang mana yang termasuk G2B. ¾ Layanan pajak, seperti pengisian dan pembayaran tagihan pajak ¾ Layanan L pengadaan, d t termasuk k tender, t d penawaran dan d pengumuman pemenang ¾ Layanan y jjaminan sosial: kesehatan,, p pensiun nasional,, lapangan p g kerja, j , dan jaminan kompensasi kecelakaan ¾ Pendaftaran dan penelusuran penduduk tetap ¾ Pendaftaran P d ft bi i bisnis ¾ Manajemen informasi real estate ¾ Sistem administrasi kendaraan 12 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 2 Front-Office 1.2 Front Office Delivery (G2C) A. Layanan A L d i Pemerintah dari P i t hk ke Masyarakat M k t (G2C) Sebuah portal online yang single window dapat menyediakan layanan-layanan layanan layanan masyarakat seperti: ¾ Pemrosesan dan penerbitan berbagai surat izin/perizinan dan sertifikat ¾ Informasi terhadap hal-hal legislatif/administratif dan hukumhukum yang berkaitan ¾ Jasa pembayaran, termasuk pajak dan pembayaran iuran sosial ¾ Kesempatan untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintah an melalui permintaan pendapat publik dan pemungutan suara elektronik.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 2 Front-Office 1.2 Front Office Delivery (G2C) - lanjutan ¾ Sistem Perpajakan Terintegrasi Pelayanan pajak elektronik seperti pengisian pembayaran dan pengembalian pajak melalui online single window. ¾ Layanan Asuransi Terintegrasi Layanan portal web informasi asuransi sosial berdasarkan basis data terintegrasi untuk 4 asuransi; Kesehatan, pensiun, pekerjaan, and kecelakaan. ¾ Sistem Administrasi Kependudukan Sistem kependudukan untuk mengelola, mendata, dan melacak penduduk secara efektif. ¾ Sistem Informasi Manajemen Real-estate Layanan berkaitan dengan tanah yang online serta penerbitan secara online surat pendaftaran tanah. ¾ Sistem Administrasi Kendaraan Layanan administratif kendaraan seperti registrasi, pengantaran, inspeksi dan pembuangan kendaraan bekas.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 2 Front-Office 1.2 Front Office Delivery (G2B) B Menginovasi B. M i i Layanan L Bi i (G2B) Bisnis ¾ Layanan G2B menyediakan one one-stop stop e-government e government service ke bisnis seperti urusan administrasi perusahaan, informasi industri, dan layanan tambahan lainnya. ¾ Layanan transaksi elektronik seperti pengadaan, penawaran, dan lain-lain. ¾ Layanan pembayaran untuk berbagai pajak dan pungutan publik


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 2 Front-Office 1.2 Front Office Delivery (G2B) - lanjutan ¾ Sistem e-procurement e procurement terintegrasi Sistem pengadaan pemerintah yang single-window dimana semua proses-proses terkait pengadaan, seperti pendaftaran, tender, kontrak, dan pembayaran, dilakukan melalui Internet. ¾ Sistem Bea Cukai Sebuah sistem e-customs yang akan melancarkan administrasi bea cukai dalam industri ekspor impor dan menciptakan larangan penyelundupan yang efektif. ¾ e e-Commerce Commerce Mendukung penjualan dan pembelian barang dan jasa secara online, termasuk interaksi dalam melakukannya.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 2 Front-Office 1.2 Front Office Delivery - lanjutan Pertanyaan ¾

Manakah sistem layanan terintegrasi G2C atau G2B yang sudah ada di negara Anda? Apakah kontribusi lembaga Anda terhadap sistem?

¾

Jika tidak ada sistem yang telah ada di negara Anda, apakah yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem seperti itu?


Sekilas Tentang Penerapan TIK Latihan Kelompok ¾

Carilah satu layanan y e-government g yang y g akan menghasilkan g permintaan dan dukungan yang kuat dari kalangan masyarakat dan bisnis di negara Anda. Buatlah daftar alasan mengapa layanan y ini akan menjadi j populer.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 3 Back Office Delivery (G2G) 1.3 Produktivitas P d kti it dan d Efisiensi Efi i i Pemerintah P i t h Menginovasi cara kerja pemerintah (G2G) (Back-Office Delivery) ¾ Sistem pelaporan antara pemerintah daerah dan pusat menjadi terhubung, sehingga meningkatkan akurasi. ¾ Ada pertukaran informasi antar lembaga dalam bentuk penggunaan basisdata bersama. Hal ini meningkatkan efisiensi. ¾ Pertukaran ide dan sumber daya antar lembaga-lembaga pemerintah. ¾ Pengambilan keputusan terkolaborasi melalui konferensi video. ¾ Penggunaan bersama basisdata diantara lembaga untuk meningkatkan efisiensi prosedur kerja.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 3 Back Office Delivery (G2G) - Lanjutan 1.3 Keuntungan renovasi proses kerja pemerintah ¾ Pertukaran informasi antar lembaga g dalam bentuk dokumen dan manajemen pengetahuan. ¾ P Pertukaran t k pendapat d t antar t lembaga l b dengan d pendistribusian di t ib i dokumen elektronik. ¾ Mendukung persetujuan elektronik dan konferensi video untuk pengambilan keputusan yang efisien. ¾ Penggunaan basisdata bersama antar lembaga untuk meningkatkan efisiensi p pekerjaan. j 20 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 3 Back Office Delivery (G2G) - Lanjutan 1.3 Berikut adalah contoh layanan G2G di Korea: ¾ Sistem Informasi Keuangan Nasional Terintegrasi: manajemen aktivitas keuangan nasional secara real-time ¾ Sistem Si t Informasi I f i Pemerintah P i t h Daerah: D h otomatisasi dari 232 urusan pemerintah daerah. ¾ Sistem Informasi Pendidikan dan e-Learning: jaringan informasi negara yang menghubungkan sekolah-sekolah. ¾ Pertukaran Dokumen Elektronik Pemerintah: e-Processing, meliputi e put pe persiapan, s apa , pe penyetujuan, yetujua , pe pendistribusian, d st bus a , se serta ta pe penyimpanan y pa a seluruh dokumen pemerintahan. Sistem G2G membutuhkan hal-hal hal hal seperti berikut: z Penetapan proses-proses pekerjaan secara elektronik z Pemrosesan dokumen elektronik z Sistem manajemen pengetahuan 21 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 3 Back Office Delivery (G2G) - Lanjutan 1.3 Latihan ¾

Gambarkan proses kerja internal dari lembaga Anda.

¾

Identifikasi aspek dari proses kerja lembaga Anda yang perlu ditingkatkan. Jelaskan.

¾

Nyatakan bagaimana TIK dapat digunakan untuk memperbaiki proses kerja lembaga Anda.

¾

Gunakan tabel dua kolom untuk menjawab #2 dan #3. Kolom 1: Aspek proses kerja yang perlu ditingkatkan (#2) K l Kolom 2 2: B Bagaimana i TIK d dapatt membantu? b t ? (#3)


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 4 Keuntungan Kesuksesan Implementasi TIK 1.4 Dari: Proses kerja j p pemerintah menggunakan gg kertas Î Prosedur berorientasi departemen Î Banyaknya jalur kontak ke pemerintah dan kunjungan personal (tatap muka)) ke kantor-kantor p pemerintah Î Manajemen sumber daya informasi tingkat departemen, dengan b banyaknya k d lik i dan duplikasi d pemborosan b antar t departemen d t yang berbeda Î


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 4 Keuntungan Kesuksesan Implementasi TIK 1.4 Ke :

Î Proses dokumen berbasis elektronik Î Prosedur berorientasi pelayanan Î Jalur kontak tunggal dan akses online, sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan

Î Manajemen sumber daya informasi terintegrasi menggunakan standar umum dan ditandai dengan konvergensi


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 4 Keuntungan Kesuksesan Implementasi TIK 1.4 Work Method Reform Paper document Department oriented procedures

Electronic document Service oriented procedures

Citizen Service Reform Many contact points, Visits, Face-to-Face Limited participation (polls)

Single contact point, No visit, Online Electronic participation (e-election)

Information Resource Management Reform Separate resource management Departmental standards

Government-wide management Common standards and convergence


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 4 Keuntungan Kesuksesan Implementasi TIK 1.4 Pertanyaan Dalam konteks Anda, apakah semua perubahan yang dihasilkan oleh penerapan TIK dalam pemerintah itu menguntungkan?


Sekilas Tentang Penerapan TIK 15F 1.5 Faktor-Faktor kt F kt K Kesuksesan k Hukum H k & Peraturan

Struktur St kt organisasi

Visi, objektif, Visi objektif strategi

P Proses Bisnis Bi i

Teknologi Informasi


Sekilas Tentang Penerapan TIK 15F 1.5 Faktor-Faktor kt F kt K Kesuksesan k a) Visi, Visi objektif, objektif strategi Singkatnya, keberhasilan e-government membutuhkan : ¾ Visi yang jelas dari pemimpin ¾ Dukungan D k yang kuat k t dari d i masyarakat k t ¾ Penetapan agenda b) Hukum dan Peraturan Aturan hukum berikut perlu dicanangkan demi keberhasilan e-government: ¾ Hukum privasi dan isu terkait ¾ Hukum terkait perubahan proses bisnis dan sistem informasi ¾ Hukum terkait arsitektur teknologi informasi pemerintah dan pendirian sebuah b h pusatt komputer k t terintegrasi. t i t i


Sekilas Tentang Penerapan TIK 15F 1.5 Faktor-Faktor kt F kt K Kesuksesan k c) Struktur organisasi Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah sebagai berikut: ¾ Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen ¾ Perencanaan - manajemen j TI dan manajemen j perubahan p ¾ Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran ¾ Koordinasi dan kolaborasi ¾ Pemantauan dan pengukuran kinerja ¾ Kemitraan pemerintah-sektor swasta-masyarakat


Sekilas Tentang Penerapan TIK 15F 1.5 Faktor-Faktor kt F kt K Kesuksesan k d) Proses Bisnis ¾ Cara mengerjakan bisnis yang sedang berlangsung saat ini bisa jadi bukanlah langkah yang paling tepat atau efektif. Salah satu alat untuk melakukan inovasi proses bisnis adalah Business Process Reengineering (BPR). e) Teknologi informasi Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih teknologi dan vendor: ¾ Tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan ¾ Infrastruktur jaringan ¾ Interoperabilitas p ¾ Standarisasi ¾ Kemampuan teknis dan SDM


Sekilas Tentang Penerapan TIK 15F 1.5 Faktor-Faktor kt F kt K Kesuksesan k L tih Latihan Jika negara Anda memiliki rencana e e-government government, tinjaulah rencana tersebut dengan mengacu kepada faktor-faktor kesuksesan yang didiskusikan dalam bagian ini.


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 6 Faktor-faktor Risiko dalam Penerapan e-Government 1.6 Sebuah studi menunjukan bahwa 35% program e e-government government diseluruh dunia mengalami kegagalan, 50% gagal sebagian, dan hanya 15% yang dianggap berhasil. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Kurangnya g y kesepakatan p dalam sistem administrasi p publik: p penolakan internal oleh pemerintah Kurangnya rencana dan strategi: e-government diperkenalkan dengan setengah-setengah setengah setengah dan tidak sistematik Kurangnya SDM: kurangnya pengembangan kapasitas institusi dan personel Tidak adanya rencana investasi Kurangnya vendor sistem dan TI Ketidakmatangan teknologi: terlalu menekankan teknologi atau penerapan yang berorientasi b i t i teknologi t k l i Pengimplementasian yang terburu-buru tanpa persiapan dan pengujian yang cukup. (UNDPEPA and ASPA, 2004)


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 7 e-Government 1.7 G t di Masa M Depan D Komputerisasi (Tahap 1)

Online (Tahap 2)

Integrasi (Tahap 3)

Ubiquitous (Tahap 4)

Otomatisasi

Jaringan

Konvergensi

Embedded

Basisdata ke basisdata

Komputer ke komputer

L Layanan t i h terpisah

80 awal 90s 80s~ 90

L Layanan online li Pertengahan g 90s~2000

Orang ke orang Objek ke objek One-stop p service

Layanan yang seamless/ l / invisible

2000 2007 2000~2007

Sekitar 2010


Sekilas Tentang Penerapan TIK 1 7 e-Government 1.7 G t di Masa M Depan D P t Pertanyaan Jelaskan pengertian one one-stop stop service dan zero zero-stop stop service service. Berikan masing-masing 3 contoh.


Masa Depan: Zero Zero-Stop Stop Services ¾ Layanan pemerintah akan tersedia secara real time oleh sektor swasta dengan memanfaatkan infrastruktur canggih TI nasional dan menghubungkan antara swasta dengan pemerintahan. ¾ Rakyat tidak perlu mengunjungi pemerintah lagi Life Event

Real time Zero-Stop CRM

Pindah Rumah

Realty mengganti alamat di basis data pemerintah

Kelahiran

Rumah sakit mendaftarkan kelahiran dengan sistem yang terkoneksi ke basis data

Perpajakan

Akuntan pajak atau bank melaporkan ke pemerintah

Membeli Mobil

Penjual mobil atau perusahaan asuransi menggunakan sistem informasi untuk mendaftarkan kendaraan ke pemerintah

Kehilangan Pekerjaan

Perusahaan kepegawaian otomatis mendaftarkan karyawan yang baru saja kehilangan pekerjaan


A h Masa Arah M Depan D LAMPAU

SAAT INI

MASA DEPAN

Information Users

A Access Anytime and Anywhere

Services Single Access Window

Government

Depart -ment

Depart -ment

Depart -ment

Depart -ment

Province

Province

Province

Province

District

District

District

District

Organizations

Personnel Personnel Personnel Personnel Mgmt. Mgmt. Mgmt. Mgmt. Functions (Applications)

IT Infra

• Information Sharing • Systems Integration ¾Depart ¾-ment

¾Depart ¾-ment

¾Depart ¾-ment

¾Depart ¾-ment

¾Boundary-less ¾Organizations

Provinces Districts ↔

Personnel Management

Personnel Management

Financial Mgmt.

Financial Mgmt.

Financial Mgmt.

Financial Mgmt.

Financial Management

Financial Management

Audit

Audit

Audit

Audit

Audit

Audit

Integrated Computing Center

Ubiquitous Infrastructure

e-Government Network

Integrated g NW ((Wire & Wireless))

HW, SW, & HW, SW, & HW, SW, & HW, SW, & Security Security Security Security Network

Network

Network

Network


Modul 3 PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESI 2: MODEL, STRATEGI DAN ROADMAP e-GOVERNMENT Penulis: Dr. Nag Yeon Lee


2 1 Model 2.1 Model-Model Model e-Government e Government St k h ld Stakeholder e-Government G t meliputi li ti : ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Masyarakat Kalangan bisnis Pegawai pemerintahan Lembaga, departemen, dan kementerian pemerintah Pemimpin perserikatan P i i masyarakat, Pemimpin k t organisasi i i nirlaba il b Politikus Investor asing dan lain-lain


2 1 Model 2.1 Model-Model Model e-Government e Government 8 Model atau Jenis e-Government ((20): ) 1) Pemerintah ke masyarakat (G2C) Æ Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat; 2) Masyarakat ke pemerintah (C2G) Æ Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.; 3) Pemerintah ke bisnis (G2B) Æ transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: sistem e-procurement 4) Bisnis ke pemerintah (B2G) Æ Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien; peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. elektronik Sistem e-procurement adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G.


2 1 Model 2.1 Model-Model Model e-Government e Government - Lanjutan 5) Pemerintah ke pegawai (G2E) Æ Terdiri dari inisiatif inisiatif-inisiatif inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan. 6) Pemerintah P i t h ke k pemerintah i t h (G2G)Æ Memungkinkan M ki k komunikasi k ik i dan d pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas. 7) Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N)Æ Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial. 8) Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G)Æ Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai p p politik dan organisasi g sosial.


2 1 Model 2.1 Model-Model Model e-Government e Government - Lanjutan Pemerintah Pusat

Nirlaba

Pemerintah Lokal

Masyarakat

Kalangan Bisnis


2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara g Berkembang g e-México National System y Deployment p y Axis M i t Mainstays

Connectivity

Contents

Systems

e-Learning

e-Health

e-Economy

e-Government

• e-México National System • June, 2005 • Yongin, Korea •

http://www http://www..e-mexico. mexico.gob. gob.mx/ mx/

9


2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara g Berkembang g - Lanjutan j Studi kasus di Fiji dan kepulauan Solomon untuk prioritas pembangunan e e-Government Government. Menteri keuangan Fiji, Ratu Jone Kubuabola menyatakan: “ e-Government berencana untuk membantu mengembangkan fungsionalitas pemerintah untuk dapat memberikan hasil kebijakan yang lebih baik, layanan yang lebih baik dan lebih efisien serta interaksi yang lebih baik dengan masyarakat.” ((Hansad report, p , Dec 1 2005). )


2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang - Lanjutan ¾ “Proyek Proyek e e-Government Government akan membuat bisnis pemerintah secara online (e-Government) ¾ (e-Community), Komunitas juga mengakses layanan pemerintah yang tersedia secara online (G2C).” ( ) ¾ Bisnis akan mengakses layanan pemerintah langsung yang (G2B) tersedia online. ¾ Roadmap E-Government, perencanaan strategis, tahapan implementasi dan aspek manajemen dan tata kelola terkait. ¾ Cetak Biru E-Government : visi dan misi, goal dan objektif”. ¾ Proyek e e-Government Government akan terdiri dari lima komponen: Cetak Biru e-Government, Aplikasi e-Government, Pusat Data Pemerintah, Infrastruktur Info-Komunikasi Pemerintah, dan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi TIK.


2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang - Lanjutan Aplikasi e-Government terdiri dari fungsi-fungsi teknis dari keseluruhan y dibangun g delapan p aplikasi p arsitektur TI dimana di atasnya e-Government: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

e-learning g bagi g g guru dan p pelajar j di daerah p pedalaman,, sistem e-scholarship, sistem administrasi penjara, basis data kriminalitas, kriminalitas sistem kesejahteraan sosial, sistem manajemen dokumen, sistem untuk bea cukai, cukai dan sistem sumber daya manusia


2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang – Lanjutan Kasus berikut adalah contoh yang baik bagaimana membangun konektivitas bahkan jika Anda berada di pulau terpencil. terpencil yang g dapat p dipelajari p j dari model TIK PFnet di kepulauan p ¾Hal-hal y Solomon. ¾Gunakan ¾G k skenario k i berikut: b ik t Di sebuah b h desa d b bernama Sasamunga S di pedalaman pulau Choiseul, kira-kira 1,000 mil dari Honiara, ibukota Kepulauan Solomon. ¾Desa tersebut tidak memiliki listrik atau koneksi telepon.


2.2. Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara Berkembang – Lanjutan Sistem komunikasi PFNet dibangun pada tahun 2001 sebagai proyek UNDP-UNOPS dan pada awalnya didanai sebagian oleh UNDP. ¾

Saat ini terdapat 14 stasiun e-mail di Kepulauan Solomon, atau satu stasiun e-mail di setiap pulau besar. Setiap stasiun email diatur oleh seseorang dari Rural Development Volunteer Association (RDVA) dan ditempatkan di sebuah ruangan kecil, biasanya di klinik kesehatan provinsi,, sekolah penduduk, p p , atau di berbagai g fasilitas umum y yang g aman dan terjangkau. j g

¾

Bagaimana sistem PFnet bekerja? Secara teknologis pengoperasian sistem PFnet sangat sederhana. Peralatan teknis terdiri dari sebuah laptop yang digunakan untuk mengetik pesan e-mail dan pesan tersebut akan dikirimkan melalui ‘radio gelombang pendek berfrekuensi tinggi’ yang akan mentransmisikan pesan e-mail e mail ke ‘radio radio penerima yang lebih besar’ besar di warung Internet di Honiara dimana operator menerima pesan e-mail tersebut dan meneruskannya ke alamat yang dituju. Hal ini dilakukan beberapa kali sehari, yang berarti bahwa ada komunikasi konstan antara operator stasiun e-mail pedalaman dan operator di warung Internet di Honiara.

¾

Di setiap stasiun e-mail, pesan e-mail “diproses” sebagai berikut: seorang pelanggan membawa pesan ke stasiun dalam bentuk tulisan tangan di atas kertas atau secara verbal mendiktekan pesan tersebut ke operator yang akan mengetik pesan tersebut dan mengirimkannya ke warung Internet di Honiara. Karena operator di tiap stasiun melakukan fungsi pengetikan dan pengiriman g pesan atas nama pelanggan, gg buta huruf bukanlah hambatan dalam penggunaan gg layanan PFnet.

¾

Biayanya sekitar US$ 2.000 dan dioperasikan melalui tenaga surya (tanpa listrik).


2.2 . Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara g Berkembang g – Lanjutan j Dalam kasus Bangladesh, g ,p prioritas p pengembangan g g e-government g adalah membangun konektivitas terlebih dulu. Salah satu prioritas pembangunan e-government adalah membangun Di it l C Digital Community it C Center t (DCC). (DCC) Berikut B ik t penjelasan j l empatt contoh t h membangan konektivitas. 1). Community Information Centre (CIC): Model berorientasi laba 1) ¾ CIC di Bangladesh didirikan pada tahun 2006 oleh Grameen Phone, operator telekomunikasi terbesar di Bangladesh. 16 CIC pertama diluncurkan Februari 2006 sebagai pilot project. ¾ CICs C C masing-masing dilengkapi dengan minimal sebuah komputer, printer, scanner, webcam, dan modem untuk akses Internet menggunakan konektivitas EDGE. ¾ CIC dioperasikan dalam bentuk waralaba dari Grameen Phone. ¾ CIC membantu warga desa untuk berhubungan dengan teman dan keluarga yang berada di luar negeri dengan email, fax, dan pesan instan.


2.2 . Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara g Berkembang g – Lanjutan j 2)) GHAT: Rural ICT Centre (RIC) ( ) ¾ RIC diluncurkan pada tahun 2006 oleh Digital Equity Network dengan dukungan dari KATALYST, sebuah konsorsium multi donor yang bergerak di Bangladesh. ¾ RIC adalah infrastruktur fisik dengan fasilitas TIK dasar (telepon, komputer, printer, i t scanner, koneksi k k i Internet I t t dan d kkamera dijit dijital,dll). l dll) ¾ Moto dari model ini adalah untuk mengembangkan dan memajukan layanan TIK untuk memenuhi kebutuhan informasi dan nasihat untuk usaha mikro, kecil, dan g ((UMKM)) di p pedalaman Bangladesh. g menengah ¾ Layanan information berbasis konten menerima perhatian. RIC menyebarkan informasi bisnis bagi bisnis-bisnis lokal di sektor-sektor tertentu seperti peternakan, perikanan, dan perkebunan kentang yang dominan di masingmasing daerah daerah. ¾ RIC juga menyediakan berbagai informasi sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan.


2.2 . Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara g Berkembang g – Lanjutan j 3) RTC (Rural Technology Centre) ¾ RTC pertama kali didirikan di Rajoir, Madaripur, Sarishabari, dan Jamalpur di tahun 2006 oleh Practical Action Bangladesh. RTC memenuhi mandatnya untuk membuat teknologi terjangkau untuk mengakses layanan ICT. 4) Internet Learning Centre(ILC): School Based Telecentre Relief ¾ International-School Online mengawali program ini dengan riset di tahun 2003. ¾ ILC, didirikan tahun 2005, adalah sebuah program dari Relief International School Online Saat ini terdapat 27 ILC yang beroperasi di sekolah-sekolah Online. sekolah sekolah sepanjang Bangladesh, mayoritas (16) terletak di Chittagong. Dhaka (4), Comilla (3), Jessore (2), Khulna and Rajshahi masing-masing satu ‘telecentres’. ¾ Masing-masing dilengkapi dengan 5-10 komputer, satu scanner, satu kamera digital, dan koneksi Internet dengan UPS. Di tempat tertentu, dilengkapi juga dengan koneksi internet broadband maupun dial-up.


2.2 . Bidang-Bidang Prioritas e-Government di Negara g Berkembang g – Lanjutan j L tih Kelompok Latihan K l k Jelaskan pembagian prioritas untuk penerapan e-government berdasarkan stakeholder (warga, bisnis, investor luar negeri, pegawai pemerintah, pemimpin serikat, ik t organisasi i i nirlaba) il b )


2.3 Proses Perencanaan Strategis e-Government


2.3 Proses Perencanaan Strategis e-Government Strategi yang baik penting untuk implementasi e-government yang efektif. Perencanaan strategis P t t i menyediakan di k sebuah b h roadmap d b i bagi organisasi untuk bergerak dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan dalam jangka menengah atau panjang.


2.3 Proses Perencanaan Strategis e-Government 1) Analisis keadaan saat ini dengan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, pp , Threats)) 2) Menyatakan sebuah visi Visi e-government g Republik p Korea adalah untuk menjadi j Open p e-Government Terbaik di Dunia dengan cara: Meningkatkan layanan publik online hingga 85 persen Berusaha menjadi 10 besar dunia dalam hal daya saing dukungan bisnis. Mengurangi kunjungan pengurusan layanan sipil hingga tiga kunjungan per tahun; dan Meningkatkan tingkat utilisasi program e-government hingga 60 persen

3) Mewujudkan visi kedalam tujuan-tujuan A) Tujuan nasional Republik Korea adalah sebagai berikut Membangun demokrasi bersama rakyat Membangun masyarakat dengan pertumbuhan sosial yang seimbang Berkontribusi terhadap era perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur Laut Mencapai pendapatan (GNP) per kapita hingga US$ 20,000.

Tujuan ini tercapai di tahun 2007. 2007 54 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

2.3 Proses Perencanaan Strategis e-Government

B) Tujuan e-government e government Republik Korea adalah

Menginovasi cara kerja pemerintah Menginovasi layanan masyarakat M Menginovasi i i manajemen j sumber b daya d i f informasi i Mereformasi sistem hukum

4) Menentukan strategi untuk mengatasi temuan dari hasil analisis SWOT dan mencapai tujuan-tujuan spesifik 5) Formulasikan objektif yang dapat diukur dan konkrit dari strategi 6) Komunikasikan dan tinjau ulang rencana strategis


Visi Roadmap e-Government 2003

2007

Service

Integrated g Contact Point

Dept1

Dept2

Dept3

Dept3

Dept4

• Shared Use of Information • Integrated System

U i Unique Dept1 Dept2

City/Province

Function

City/Province

Municipality

Common Process

HR Financial

Audit

Common Platform

HR

HR

Financial Financial

Audit

Audit

HR

HR

Financial

Financial

Audit

Audit

Dept3 Dept4 DeptN

↔

Municipality

HR System Financial System Audit System

System y System y System y System y System y

Integrated g IT Environment

N/W

E-Government Network

N/W

N/W

N/W

N/W


Tujuan Roadmap e-Government

Work Method Reform Paper document Department oriented procedures

Electronic document Service oriented procedures

Citizen Service Reform Many contact points, Visits, Face-to-Face Limited participation (polls)

Single contact point, No visit, Online Electronic participation (e-election)

Information Resource Management Reform Separate resource management Departmental standards

Government-wide management Common standards and convergence


Inisiatif dan Roadmap e-Government

¾Pemerintah ¾P i t hK Korea menggambarkan b k sebuah b h e-governmentt roadmap yang mendetail setelah melakukan proses perencanaan strategis yang mendalam, mencakup analisis S WOT, information strategy planning (ISP) dan BPR. ¾Roadmap e e-Government Government dilaporkan dan dikonfirmasi Presiden bulan Agustus ¾ Visi: Open e-Government Terbaik di Dunia ¾ Rencana R 5 ttahun h (’03 (’03~’07) ’07) ¾ Prioritas ke empat area, 10 agenda, dan 31 kegiatan. 58 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Organisasi President

Informatization Promotion Committee (Review/Decision) Dukungan k Proyek k dan Teknis

Government Reform Committee (E Government Specialist (E-Government Committee) Kontrol dan Evaluasi

DUkungan

MOGAHA

NCA

Cabinet Council (Report/Discussion)

MIC

MPB

Administration, Technology, Support pp for common platform p

Local Gov't

Dept.

Dept.

Dept.

Deployment

Deployment

Deployment

Public Offices


Kebijakan e-Government Phase 1 Digitizing/Networking Government Information

Phase 2 Making Online Services across Government Organization

Phase 3 Integrating Government Processes and Services

1987

1995 2001 Informatization National Basic Special Committee Promotion Act Information for e-Gov (’01~’02) (’95) System Î 11 Key Initiatives KII initiative(’95~ ) (’87 ’96) (’87~’96) National IT Master Government G Reform f Committee (’03~ ) Plans (’96~ ) IT Evaluation (’97) Î e-Gov Roadmap Gov CIO (’98)


Inisiatif dan Roadmap e-Government Government Specialist Committee (Komite Spesialis Pemerintah) • Sub-committee Sub committee of Presidential Committee for Government Innovation and Decentralization (atau Government Reform Committee) • Didirikan April 2003 Roadmap Pemerintah • Roadmap e-Government dilaporkan dan dikonfirmasi Presiden bulan Agustus • Visi: Open e-Government Terbaik di Dunia • Rencana 5 tahun (’03~’07) • Menspesifikasikan empat area, 10 poin agenda, dan 31tuga s.


Agenda Roadmap e-Government Agenda

Area Government Internal Process Reform (G2G)

1 2 3

6

Enhancement of the civil service Enhancement of business service Expanding electronic civil participation

7

Integration/standardization Resource

4 Public Service Reform (G2C, G2B)

Information Resource Management Reform (Common Platform)

5

8 9

Legal System Reform

Establishing electronic procedures Expanding g common use of public info. Service oriented BPR

10

Strengthening g g Security y Specialization of the IT manpower and organization Development D l t off e-governmentt related l t d legal system


11 Inisiatif Utama e-Government (’01~’02) Quality Public Service

Transparent p and Efficient Government ⑤ Integrated Finance ⑥ National Education Information System ⑤ Personnel Policy y Support pp ⑥ Local Government Information System

① e-Service to Citizen(G4C) ② Integrated Insurance Service ③ Home H T Service Tax S i (HTS)

G2C

G2B G2G

Advanced Infrastructure

Enhanced Business Environment

④ Integrated e-Procurement System

⑨ e-Documentation ⑩ e-Signature & e-Seal ⑪ Gov’t Information Systems Consolidation 63 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

11 Inisiatif Utama e-Government (1) ( )

¾Komite khusus untuk e-Government dibawah Presiden menetapkan 11 Proyek Utama di tahun 2001. • Komite bersama terdiri dari sektor swasta dan pemerintah ¾ Prinsip-prinsip dan strategi: identifikasi inisiatif dengan hasil tinggi yang dapat dibangun sampai akhir 2002 cegah aktivitas yang redundan dan saling tumpang tindih lebih fokus pada inisiatif lintas lembaga


11 Inisiatif Utama e-Government ((2)) A: Layanan y lebih baik dan inovatif untuk p publik dan kalangan g bisnis

G4C : Government for Citizen

Mendirikian situs portal dan sistem berbagi informasi publik untuk lima basis data utama di bidang pendaftaran penduduk, penduduk real estate estate, kendaraan, perusahaan dan pajak

Layanan Asuransi Terintegrasi

Menghubungkan g g asuransi kesehatan,, p pensiun nasional,, p pekerjaan, j , dan asuransi kecelakaan serta mengaktifkan pemakaian informasi bersama

Home Tax Service (HTS)

Layanan online 24 jam seperti pernyataan pajak dan pembayaran, penerbitan dokumen urusan kemasyarakatan, kemasyarakatan dan konseling pajak

e-Procurement Terintegrasi

Membuat fasilitas pengadaan tunggal untuk semua proses pengadaan g seperti p pendaftaran, tender, kontrak p elektronis terkait p dan pembayaran


11 Inisiatif Utama e-Government ((3)) B: Produktivitas dan Efisiensi Pemerintah Sistem Informasi Keuangan Nasional Sistem Informasi Pemerintah Lokal

Membuat sebuah sistem untuk pertukaran informasi yang menghubungkan institusi keuangan terkait M Menyelesaikan l ik informatisasi i f ti i untuk t k semua urusan administratif d i i t tif seperti pendaftaran penduduk dan perumahan, keuangan, perpajakan, dan lain-lain di 21 kota, kun, dan ku.

Sistem Informasi Pendidikan Nasional

Membuat sistem logistik online untuk administrasi sekolah dan materi pendidikan, menghubungkan sekolah, departemen pendidikan dan SDM. p

Sistem Pendukung Kebijakan Personel

Mendirikan dan menyebarkan sistem standar untuk semua isu terkait sumber daya manusia, manusia termasuk rekrutmen, rekrutmen promosi, promosi pembayaran dan pelatihan personel layanan publik

Pertukaran e-Document Pemerintah

e-Processing untuk persiapan, persetujuan, distribusi, dan penyimpanan semua dokumen pemerintah


11 Inisiatif Utama e-Government ((4)) C: Infrastruktur Lanjut j untuk e-Government e-Signature pemerintah & sistem e-Seal

Pengamanan handal untuk distribusi informasi dan e-administration seperti perlindungan dan keamanan informasi pribadi

Konsolidasi Sistem Informasi Pemerintah

Memungkinkan bekerja 24 jam, layanan profesional, dan sumber informasi yang aman dengan mengatur lingkungan k komputasi t i yang terintegrasi. t i t i


31 Inisiatif Baru


2.4 Implementasi p dan Penilaian e-Government ¾ Kesuksesan implementasi e-government e government bergantung pada kinerja setiap pekerjaan yang ada di roadmap e-government. ¾ Dua pilar yang mendukung implementasi e-government: proyek dukungan e-government dan proyek pembangunan basisdata administratif.


2.4 Implementasi dan Penilaian e-Government Lanjutan

2003

2004

2005

2006

Prepare A Foster Infrastructure




Select Key Tasks . Prepare Detailed Plan . Foster Infrastructure .

BPR/ ISP . Build System . Build Common . Improve Infrastructure Processes . Reform Legal . Improve System Services .

Consolidate Systems . Innovate Processes . Innovate Services .

2007 Prepare A Foster Infrastructure

Consolidated Services . Government Innovation . Result Evaluation .


2.4 Implementasi p dan Penilaian e-Government

¾ Republik Korea meraih peringkat keenam di dunia pada survei e-government PBB tahun 2008, dengan total indeks komposit 0 8317 0,8317. ¾ Survei PBB terdiri dari tiga bidang; a) Indeks Pengukuran Web Î mengukur kehadiran online dari lembaga-lembaga pemerintah b) Indeks infrastruktur telekomunikasi Î mengukur kapasitas infrastruktur untuk menyampaikan layanan e-government b) Indeks human capital Î menggabungkan tingkat melek huruf orang dewasa dengan rasio penerimaan kotor .


2.5 Anggaran gg e-Government Traditional Budget g and ICT Investment Traditional Budget

ICT Investments

Single-year expenditure

Multi-year Investments

Program by Program Performance

Cross-Boundary Performance

Financial Costs / Benefits

Financial and Non-Financial Costs/Benefits

Level of Effort within Existing Work Flows

Changes in the flow of Work

Ongoing Operations

Setup Operations

Control

Innovations

Possible Solution Classified as Capital Investment Separate Approval by e-Gov’t Coordinating Office Public-Private Partnership Funding g for Innovation Assessment of Costs and Benefits 72 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

2.5 Anggaran gg e-Government ((Lanjutan) j ) Program Dukungan Proyek TI (’94~’03) I t i sebesar b t k 368 proyek k } Investasi US$ 438 M untuk

e-Gov Project

195 M USD for 31 projects

Public IT Project

182 M USD for 223 projects

Local IT Project Pilot Project

e-Gov G 11 Key K Initiatives, I iti ti R d Road-map t k tasks

national logistic information systems, etc 13 M USD for 48 projects local information systems 48 M USD for 66 projects online learning, remote medical treatment


2.5 Anggaran gg e-Government ((Lanjutan) j )


2.5 Anggaran gg e-Government ((Lanjutan) j ) e-government promotion tasks funding by type (unit : USD Million)

e- Government Roadmap Sub projects Sub-

New Policy Projects

Local Informatization Projects

Total

Number

Amount

Number

Amount

Number

Amount

Number

Amount

2004

36

$$104

2

$$3

5

$$1

43

$$108

2005

48

$215

3

$2

-

-

51

$217

2006*

21

$171

11

$15

11

$5

43

$191

Total

105

$489

16

$21

16

$6

137

$516

* Planned (Figures before 2006 are accruals)


2.5 Anggaran gg e-Government ((Lanjutan) j ) Planned Distribution of Informatization Funding(2006-2010) ( unit : USD Million)

2006

2007

2008

2009

2010

Strengthening the IT Industry

1, 474

1,399

1, 299

1,276

1, 173

R li ti off e- governmentt Realization

917

970

947

971

1 105 1,

Citizen- oriented Informatization

949

990

1, 073

1,119

11, 827

Bridging the Digital Divide

95

98

109

117

127

Sourc e : M inis try of Planning and Budget, ( 2006- 2010 National Financ e Strategy, Oc tober 2006)

( unit : USD Million)

Year

2003

2004

2005

2006

2007

Budget

23.4

111

220.2

275.7

287.7

Sourc e : the M inis try of Government Adminis tration and Home Affairs ( 2006)


L tih Kelompok Latihan K l k Di negara berkembang berkembang, e e-government government dipandang hanya menguntungkan kelas menengah dan atas. Apakah Anda setuju? Jika ya, langkah apa yang perlu diambil untuk membangun penerapan e-government e government yang bersifat inklusif inklusif, merangkul semua populasi.


Modul 3 PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESI 3: JENIS-JENIS APLIKASI DAN IMPLEMENTASI TIK Dr. Nag Yeon Lee


3.0 Jenis-jenis Aplikasi dan Implementasi TIK

Pengantar ¾ Inovasi layanan masyarakat (G2C) ¾ Inovasi layanan bisnis (G2B) ¾ Inovasi cara kerja j p pemerintah ((G2G)) ¾ Akses multi kanal ke sebuah single window, jenis-jenis layanan t i t terintegrasi i yang di disediakan, di k d back-end dan b k d dari d i ti tiap kkoneksi k id dan integrasi data di tingkat departemen. ¾ Diagram tersebut memberikan pemahaman tentang apa yang ditargetkan untuk G2C dan G2B sebagai gambaran dari e government sebelum turun ke rincian aplikasi. e-government aplikasi 79 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

.0 Jenis-jenis Aplikasi dan Implementasi TIK K Kerangka k Konseptual K l e-Government G (1)

Citizens & Businesses

Real Space Government

Cyber Space Government

Dept. 1

. Opinion . Policy Proposal . Request of Information

Government Portal

Internet

Civil Service Consultation Center

Mobile

Public . Information . Service

Fax, Mail, Telephone

Local Petition Office

Visiting

Website of Each Agency

Knowledge Sharing Collective Resolution

Any Time

Dept. 3

Application Through Fax, e-mail, internet, etc.

Any Place

. . . Dept. N

Provision of various information and integrated service

Any One

Dept. 2

Integrated Processing

Departmental Interconnection

Any Form Of Info

* Source: e-Government Roadmap of Republic of Korea by Presidential Committee of Government Innovation and Decentralization


3.1 G2C: Government to Citizen 1) Layanan Masyarakat Online (Portal G2C) P Pengantar t Mengapa dibutuhkan portal G2C? Inefisiensi dalam administrasi pemerintah dapat ditemukan dengan keberadaan basisdata nasional yang terpisah-pisah, seperti ti b basisdata i d t kkependudukan, d d k pertanahan, t h kkendaraan d bermotor, dan pajak. ¾ Memiliki basisdata terpisah berarti bahwa masyarakat harus melakukan registrasi rangkap, melalui proses kertas kerja yang panjang untuk berbagai perizinan dan membutuhkan beberapa kali kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah.


3.1 G2C : Government to Citizen Layanan e-government yang single window, dengan sistem berbagi i f informasi i skala k l nasional i l dan d aplikasi lik i berbasis b b i internet i t t

(1) G4C Portal: www.egov.go.kr 82 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) ¾ Pada diagram konsep sistem G4C dijelaskan bahwa masyarakat atau bisnis memiliki akses multi kanal one stop ke layanan pemerintah (G4C) yang menyediakan berbagai layanan sertifikasi konsultasi sertifikasi, konsultasi, panduan layanan layanan, pemrosesan petisi masyarakat, pembayaran elektronik, dan berbagai informasi pemerintahan lainnya. e-Government for All, World Bank’s ISG e-government e government practice practice, Technical Advisory Note Note, June 2006”(11) 2006 (11). Pendekatan multi kanal diperlukan untuk menjamin partisipasi maksimal dari masyarakat dan pebisnis dalam e-government e government mengingat masing-masing kelompok akan memiliki tingkatan akses yang berbeda terhadap masing-masing kanal. Sebagai contoh masyarakat pedalaman cenderung tidak memiliki akses contoh, terhadap kanal elektronik (seperti Internet, e-mail, handphone, TV dijital) dibandingkan masyarakat perkotaan.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) Beberapa kanal one-stop delivery ¾ One-Stop Citizen Service Centres, dimana layanan single-window disajikan dengan cara kerja sama diantara lembaga-lembaga untuk melayani masyarakat yang lebih memilih atau yang hanya mampu melakukan l k k interaksi i t k i ttatap t muka. k ¾ Telecenters: Public access points dengan akses gratis atau bersubsidi ke layanan e-government (via jaringan pos, perpustakaan, sekolah, pusat o u tas, dan da lain-lain). a a ) komunitas, ¾ Call Centers: Penyampaian layanan melalui telepon yang disediakan oleh call centres pemerintah ¾ Web Portals: Penyampaian layanan melalui portal web pemerintah yang mudah d h di digunakan k d dan b berbasis b i tteknologi k l i interoperable. i t bl ¾ M-Government: Penyampaian layanan mobile melalui pesan SMS dan portal m-government yang dirancang khusus. ¾ T T-Government: Government: Penyampaian layanan berbasis TV dijtal interaktif melalui saluran/portal TV pemerintah yang dirancang khusus, dengan konten yang bersifat broadcast maupun on-demand.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan)

e-Government Single Access Window for Citizens

G4C S System t Information Providers Information Users

Single Access Window Citizenship

[MOGAHA*] [Supreme Court]

Citizens & Businesses

Internet

Public Service Map

Public Service Delivery

Management of Service Charge

Additional Support Services

Land

[MOCT**] Vehicle

Gov`t Go t Network Government Agencies

Information Sharing System

[Supreme Court]

Business

[MOCT] [Supreme Court] [NTS***]

Public Service Relay System

Information Link System for Agencies

Tax

[NTS]

[MOGAHA]

Private Network

e-Certification

Payment Gateway

Mobile Service

•MOGAHA: Ministry of Government Administration & Home Affairs **MOCT: Ministry of Construction and Transport ***NTS: National Tax Service


3.1 G2C : Konfigurasi Government to Citizen Basic administrative information system

Information cooperation utilization system

eGov Portal system

Ministry of home affairs Resident registration Architecture/ Real estate Local tax Ministry of construction & transportation Automobile Real Estate Supreme Court

Automated data distribution system

Civil affairs process system

Citizen Portal Site Internet

Data Connection system

Operation Support system

Real estate registry Corporate registry

User

National Tax Administration Business registration National tax Other institutions

기타 기타기관 기관

Banking institution

Certification institution

관련기관 Related institution

Linked Portal Site Citizen Portal Service


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) Outcomes ¾ Kini masyarakat Korea dapat membuat permohonan, mengakses, dan memperoleh berbagai dokumen sertifikat melalui layanan administrasi masyarakat online kapan saja dan dimana saja. ¾ Hingga Juni 2006, jumlah layanan yang ditawarkan meningkat drastis menjadi sekitar 5000 jenis panduan bagi layanan sipil, 630 jenis permohonan sipil, dan 30 jenis penerbitan surat-surat online. ¾ Lebih jauh lagi, usaha aktif untuk meningkatkan pemanfaatan layanan kepada publik dan link ke situs portal swasta seperti NAVER dan lain-lain telah menghasilkan peningkatan yang menakjubkan dalam penggunaan layanan: dari yang dulunya kurang dari 1.000 hit per hari pada tahun 2002 ketika layanan ini diluncurkan, hingga kini 45.000 hit per hari pada bulan Juni 2006 (lihat Gambar 8). . ¾ Sistem pelayanan masyarakat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kenyamanan administratif dengan menyediakan layanan dengan dokumen dan kunjungan yang lebih sedikit. Jika rata-rata 30% dari total layanan penduduk diproses secara online untuk lima tahun, 1,8 trilliun Won dapat dihemat.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) Penggunaan layanan G2C

(unit: 1,000 cases)

10000 9000 8000

6,812

Online Applications Online Issuances

7000 6000 5000 4000 3000

1,750

2000 1000 0

52

2002

380 58

2003

2,258 ,

903

2004

2005


Latihan Dengan penyampaian D i multi-kanal, lti k l sebutkan b tk layanan l yang dapat d t dijalankan oleh kanal berikut: e-Mail Telepon seluler (SMS) TV Dijital


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 2) Sistem Perpajakan Terintegrasi Pengantar Sistem perpajakan online terkonsolidasi di Republik Korea bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan Home Tax Service (HTS) yang lebih nyaman untuk urusan pajak seperti pemberitahuan, acuan, dan pembayaran pajak terkait. Tujuan sistem perpajakan terintegrasi ialah ¾ meningkatkan pendapatan pajak ¾ mencegah korupsi ¾ meningkatkan i k k kesadaran k d membayar b pajak j k ¾ membangun administrasi pajak yang lebih baik ¾ menjamin j layanan y publik y p yang g cepat p dan akurat. 90 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

3.1 G2C : Government to Citizen Layanan pajak seperti pengisian, pembayaran dan pengembalian pajak melalui online single window


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) Sistem perpajakan online meliputi pajak penghasilan, penghasilan pajak perusahaan, perusahaan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan berbagai pajak lainnya. ¾ Dari tahun 1999 hingga 2000, Electronic File Tax Return System dikembangkan sebagai pilot project dengan agen-agen pajak kantor NTS Seoul, dan hanya melibatkan pajak penghasilan dan PPN. Cakupan ini diperluas hingga meliputi pajak minuman keras dan pajak khusus di tahun 2001. ¾ 30% dari 2,53 juta pajak penghasilan dan 10% dari 2,12 juta PPN dicatat secara elektronik pada tahun 2001. Individu dan kalangan bisnis dapat membuat permohonan dan melihat sertifikat online dari registrasi bisnis, pembayaran pajak, pemberhentian usaha sementara, dan penutupan usaha.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) Hasil ¾ Dengan D menghilangkan hil k pemborosan b pemasukan k data d t dan d mempercepat urusan-urusan perpajakan, sistem perpajakan terintegrasi memperbaiki efisiensi operasional dan mengurangi biaya. ¾ Sebagai contoh, penghematan sebesar 146 miliar KRW (sekitar US$ 126 juta) per tahun dihasilkan dari penghapusan nota tertulis yang dikirim lewat pos dan juga akibat yang ditimbulkan dari lamanya waktu pengiriman via pos. ¾ Meningkatkan M i k tk ttransparansii di proses perpajakan. j k ¾ Wajib pajak dapat menghemat hingga 300 miliar KRW (sekitar USD 300 jjuta)) p per tahun dari biaya y p perjalanan j dan p personal terkait kunjungan ke kantor pajak, sedangkan NTS diharapkan dapat menghemat hingga 120 miliar KRW (sekitar US$ 120 juta) per tahunnya dari administrasi pajak tanpa kertas. 93 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)


3) Sistem Asuransi Terintegrasi ¾ Si Sistem t i f informasi i terintegrasi, t i t i sumber b daya d i f informasi i pada d empat pasar asuransi utama, yaitu, dana pensiun nasional, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi tenaga kerja. ¾ Tujuan dari sistem asuransi terintegrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan. ¾ Pertukaran Informasi antara lembaga pemerintah.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) Layanan portal web informasi asuransi sosial dengan basisdata terintegrasi dari empat asuransi sosial Integrated Insurances: www.4insure.or.kr



3) Sistem Asuransi Terintegrasi Selesainya sistem informasi interkoneksi memungkinkan layanan one-stop untuk partisipasi, perubahan, dan penarikan dari layanan asuransi terhadap empat jenis layanan asuransi. ¾ Jumlah dokumen yang dibutuhkan berkurang secara drastis dengan adanya penggunaan bersama informasi diantara lembaga melalui jaringan G2C. G2C Pengurangan waktu dan biaya pemrosesan menghasilkan penghematan tahunan sebesar 542,3 miliar KRW (sekitar US$ 542,3 juta).


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Aplikasi A lik i P Pendataan d t P Penduduk d d k (KTP) ¾ Pengelolaan pendataan penduduk awalnya menggunakan pencatatan manual informasi penduduk pada buku beserta dengan perubahan informasi seperti registrasi, perubahan, dan masa kadaluarsa. kadaluarsa Proses ini tidak efisien dan penyelamatan data tidak dapat dilakukan jika terjadi kehilangan atau kerusakan buku besar. Pergantian alamat memakan waktu tiga hari.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Sistem Pendataan Penduduk

Applic ants

Application for and issuance of resident registration at any place Around the nation

Residents Registration ledger

Administration network DB Automatic issuance of primary school enrolment notice

Applic ants

Loc al Administration offic es

. Residents registration management . Resident tax collection . Automatic issuance of primary school enrolment notice . Issuance of registered voters list

Computerization p Residents information by household and by individual

Central

Residents Registration ledger

. Inquiry of residents . Uitilization of statistics . Data sharing among relevant agencies


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Aplikasi A lik i Pendataan P d t P d d k (KTP) Penduduk Hasil Sebagaimana S b i di j kk diagram ditunjukkan di sebelumnya, b l sistem i j i jaringan administrasi d i i i dapat d menyediakan layanan berikut: ¾ Manajemen pendataan penduduk, ¾ Pemungutan pajak penduduk, penduduk ¾ Penerbitan otomatis izin untuk masuk sekolah dan ¾ Penerbitan daftar pemilh Waktu p proses untuk sebuah p permohonan menurun menjadi j 1 menit dibanding g sebelumnya (20 menit). Hal ini telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan adanya sistem yang saling terhubung memungkinkan seseorang yang tinggal di sat distrik meminta salinan data kependudukannya satu kepend d kann a di kantor distrik lainnya, lainn a dan perubahan alamat secara otomatis dicatat di data pensiun nasional, data asuransi kesehatan, data kendaraan, dan surat izin mengemudi


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP) - Lanjutan Bidang penerapan ¾ Layanan keamanan nasional dan pemerintahan ¾ Pencegahan dan deteksi kejahatan ¾ Layanan Kesehatan / Kesejahteraan / Pendidikan ¾ Layanan Imigrasi ¾ Riwayat wajib militer ¾ e-Commerce (Counter-Hacking, Telekomunikasi) ¾ Keuangan dan Perbankan ¾ Sistem Pembayaran, dll.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP) - Lanjutan Keuntungan KTP – Bagi Publik ¾ Pengurangan waktu dan biaya Satu KTP menggantikan nyaris semua dokumen. Mengurangi waktu dan biaya dalam mengeluarkan sertifikat ¾ Pendirian sistem yang canggih Mudah dibawa Akurat Ak t d dan iinformasi f i yang ada d b bersifat if t up to t date d t ¾ One-stop customer service Layanan yang beragam dan nyaman Berbagai sertifikat dapat dikeluarkan kapanpun dan dimanapun


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP) Keuntungan KTP – Bagi Administrasi ¾ Penyederhanaan proses Mengurangi penggunaan kertas Otomasi proses Mengurangi staf administrasi ¾ Pengaturan anggaran nasional yang efektif Mengurangi biaya administratiff ¾ Layanan y sosial terkomputerisasi p Pengobatan dan layanan informasi sosial yang terkomputerisasi Layanan sosial yang state-of-art dan paling maju


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP) - Lanjutan K Keuntungan t KTP – Sisi Si i Sosial S i l ¾ Pencegahan g kejahatan j sosial Mencegah kejahatan sosial, dan ekonomi sebelum terjadi. ¾ Menumbuhkan ekonomi di daerah terkait Meraih sisi kompetitif terhadap negara maju Pertumbuhan industri sistem informasi ¾ Sistem lalu lintas yang terkomputerisasi Dapat dimanfaatkan untuk mendaftarkan kendaraan Mengelola asuransi kendaraan Mengontrol SIM dan riwayatnya ¾ Laporan Pajak dan pembayaran yang terkomputerisasi ¾ Layanan sosial yang terintegrasi dan terkomputerisasi


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP) - Lanjutan

Smart Card KTP (Smart (S t Card) C d) d dapatt menyimpan i iinfo f b berikut: ik t • • • • •

Data Pribadi (Alamat, Usia, Jenis Kelamin, Telepon, E-mail …) Riwayat mengemudi Rekam Medis (Golongan Darah, Alergi, Asuransi …) Cap, Tanda tangan, Foto Sidik Jari, dan lainnya… REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CEDULA DE IDENTIDAD

DATOS DE PERSONALES

V- 3.723.010 A RH + FERNANDEZ VERA

FIRMA TITULAR

PENICILINA DANIELA

FECHA EXPEDICION

SOLTERA

FECHA VENCIMIENTO :

FEMENINO

N OFICINA : No.

02/06/1979

FIRMA DIRECTOR GENERAL

:

15/08/2000 15/08/2010

MIRANDA

VENEZOLANO

KTP Nasional dapat menggabungkan berbagai macam sertifikasi • Surat Izin Mengemudi • Kartu Asuransi Kesehatan • Kartu Tabungan dan lainnya… 104 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)


5) Sistem manajemen informasi real estate ¾ Ketika kesadaran sosial dan publik akan real estate meningkat dan juga meningkatkya aktivitas pemerintah pada real estate – seperti pembangunan tanah penduduk, perencanaan perumahan h d dan rencana utilisasi tili i pertanahan, t h kkebutuhan b t h akan k manajemen yang lebih komprehensif dan efisien pada level pemerintahan meningkat. ¾ Informatisasi manajemen real estate dibutuhkan untuk mengurangi investasi spekulatif pada real estate yang terjadi pada awal 1980 dan untuk membebankan pajak ke pemilik tanah berdasarkan ukuran tanah.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 5) Sistem manajemen informasi real estate

Nationwide Nationwidenetworks networks Applicant s

DB

Comput erization Lot number, number classif ic at ion, size and ownership

Land and f orest ry i t registers

Cit ies, provinces, count ies and districts

Land records management

Cent ral

. Land- related polic ies . Management of inf ormat ion on public lands . Ident if ic at ion of tax sources and preparation of stat ist ic al dat a



5) Sistem manajemen informasi real estate Hasil Sejak S j k 1998 1998, sistem i t reall estate t t telah t l h tterkonsolidasi k lid i kke sistem i t administratsi d i i t t i komprehensif bagi 21 distrik besar. Juga disediakan one-stop service untuk real estate bersama dengan sistem yang relevan seperti sistem manajemen tanah dan bangunan ¾

Penyelesaian basisdata pertanahan dan interaksi online antar lembaga yang relevan telah mendukung reformasi layanan administrasi terkait pertanahan.

-

Sebagai hasilnya, hasilnya potensi peningkatan kebutuhan SDM sebesar15 persen dapat dicegah dan mengurangi proses dari 10 tahap menjadi 3 tahap

-

Kemudahan akses data pertanahan dan lahan hutan bagi masyarakat sehingga dapat dipantau melalui terminal komputer di rumah Pengurangan waktu proses per permintaan dari 30 menjadi lima menit

¾

Masyarakat dapat mengakses informasi kepemilikan tanah dan tanah yang menganggur, memastikan transaksi yang transparan.



6) Aplikasi administrasi kendaraan Ketika jumlah kendaraan di Republik Korea melewati angka 10 juta, juta dirasakan perlunya sebuah sistem informasi untuk menangani secara efektif peningkatan drastis dalam permintaan administratif terkait kendaraan bermotor. ¾ Fokus pada proses pendataan dan inspeksi, dan mendukung layananlayanan seperti spesifikasi kendaraan, kendaraan izin mengemudi sementara, sementara dan pengelolaan surat izin mengemudi. ¾ Registrasi kendaraan di kota, kabupaten, dan kantor wilayah memberikan beban berat bagi pelamar karena mengharuskan mereka untuk mengirim salinan KTP dan dokumen lainnya.


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 6) Aplikasi administrasi kendaraan Manufacturing g

Purchase

Type

Specifications

Temporary

New vehicle

Imported vehicle

approval

management

diving

registration

registration National Administrative Information System (NAIS)

Applicatns

V hi lle Ad Vehic Administration i i t ti S Servic i e

Manufacturing

DB

National P li Police A Agency

Related Related networks networks

Purchase

Link to Related agencies

Scrapping Processing Vehicle registry/ Vehicle inspection office in cities, counties and districts

KIDI

Possession/ Use

Scrapping

Possession/ Use Change Transfer

Inspection

Driver’s license

Registration of Termination

Korea Customs Service

Korea Insurance Development Institute

Management & Analysis Registration

Statistics of

statistics

civil petition


3.1 G2C : Government to Citizen (Lanjutan) 6) Aplikasi A lik i administrasi d i i t ik kendaraan d Hasil ¾ Integrasi dan pertukaran data untuk pemrosesan layanan administrasi kendaraan antara MOGAHA, Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA), dan lembaga terkait telah menghemat 8,2 miliar Won. Sebelumnya hal ini membutuhkan penerbitan 23 juta dokumen seperti KTP dan dokumen pembayaran pajak otomotif. ¾ Keseluruhan proses kini hanya memakan waktu 20 menit dibandingkan dengan sebelumnya (satu jam) jam). Terlebih lagi lagi, dengan one stop service, service penduduk tidak perlu melakukan berbagai kunjungan ke instansi dan proses pengisian yang menggunakan kertas. ¾ Jaringan g nasional untuk administrasi kendaraan didirikan dibawah naungan Ministry of Construction and Transportation. Saat ini 16 kantor provinsi dan kota bertindak sebagai pusat data lokal.


Latihan Kelompok

Sebutkan lima jenis layanan yang umum dari G2C. Dapatkah anda menambahkan layanan masyarakat lainnya yang dapat dimasukkan ke portal G2C di negara Anda?




3.2. Government to Business (G2B) Menginovasi Layanan Bisnis 1) Sistem Pengadaaan Terintegrasi (e-Procurement) E-Procurement System of the Public Procurement Service of Korea (KONEPS), adalah sistem online yang memungkinkan pemrosesan yang nyaman dan cepat untuk seluruh prosedur administratif terkait pengadaan publik, meliputi, pengajuan harga, kontrak, pembayaran, dan penyampaian produk.

¾

Terhubung ke 67 sistem, sistem ini bekerja sebagai pusat untuk e-procurement melalui penyediaan layanan one-stop and non-stop. Saat ini, sekitar 35.000 organisasi publik dan 160.000 perusahaan menggunakan sistem tersebut, sementara lebih dari 180.000 orang mengunjungi j i portal t l tersebut t b t setiap ti hari. h i

¾

Tahun 1997, pertukaran dan otentikasi sistem diimplementasikan untuk memperkenalkan sistem EDI. Tahun 1999, pengenalan domestic procurement dan sistem akuntansi telah di l diselesaikan. ik Tahun 2001, electronic government procurement system terpilih sebagai salah satu dari pilar utama e-government di Korea.

¾


3.2. Government to Business (G2B) 1) Sistem e-Procurement Terintegrasi e-Procurement Terintegrasi: www.g2b.go.kr Sistem pengadaan pemerintah single window untuk keseluruhan proses melalui internet


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 1) Si Sistem e-Procurement P T i Terintegrasi i Proses p pengadaan g yang y g sebelumnya y bergantung g g pada p surat dan kunjungan personal kini menjadi terkomputerisasi. Hal ini menciptakan sistem pengadaan pemerintah yang paperless sebagai e-marketplaces terbaik bagi sektor swasta. ¾ Informasi pengadaan meliputi permintaan pembelian, pengumuman lelang, pemenangan kontrak dan status kontrak disediakan real-time di Internet. ¾ Sistem EDI pengadaan diimplementasikan dalam 3 fase dari 1997 sampai 2001. Public Procurement Service (PPS) dibentuk untuk menjalankan j layanan y pengadaan p g elektronik. ¾ Transaksi online tercatat sebesar 87% dari semua aktivitas perdagangan.


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 2) Sistem Aplikasi Kepabeanan ¾ Importir dan eksportir perlu datang ke kantor kepabeanan dan institusi keuangan untuk melewatkan (clear) barang barang-barang barang mereka, membayar kewajiban kepabeanan, dan meminta tax refund. ¾ Perizinan, pemantauan, dan pengawasan terhadap bandara dan pelabuhan tidak sistematis dan walaupun cukup baik untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan pelanggan, seringkali masih menyebabkan banyak ketidakenyamanan. ¾ Tujuan dari pembangunan sistem e-customs ialah untuk: a)) mendirikan sistem informasi y yang g mendukung g administrasi kepabeanan; b) menghentikan penyelundupan; c) mengurangi biaya logistik dalam industri ekspor dan impor; dan d) memperbaiki kualitas pelayanan kepabeanan yang ditawarkan. ¾ Prosedur P d pengurusan kepabeanan k b seperti ti laporan l ekspor/impor, k /i i i izin merapat ke dermaga, dan manajemen data kargo semuanya terkomputerisasi.


2) Sistem Aplikasi Kepabeanan (Lanjutan) Gambaran ¾ Mendirikan proses bisnis one-stop solution melalui standarisasi proses impor/ekspor dan digitalisasi berbagai dokumen dokumen.

Objectives

Background

Global e-Trade T d

Higher national competitiveness in f t changing fast h i world ld economy High quality trading service Lead the IT industry and import / export information technology Foundation for e-Government

National competitiveness Strengthen information technology Cost reduction

Strategies Limitation of existing process Needs for higher efficiency Knowledge based Trading

Establish logistics DB E t bli h iimport/export Establish t/ t DB Establish trading DB Establish trading portal site Establish trading automation system


Sistem Utama Kepabeanan

Internet Clearance Portal

246 layanan tersedia di Internet Paying bank Declaration

Drawback decision

(using certificate)

Access to processing info (im/ex clearance, drawback)

Internet Declarant

Internet Clearance Portal (portal.customs.go.kr) Audit

Customs officer

Print out certificate of declaration completion

Import cargo release permit

Notice of updates

Bonded storage 118 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sistem Utama Kepabeanan Standarisasi data 542 items Æ 287 items

Single Window Customs Administration Information System

Clearance requirement verification agencies

A A B C

Import declaration Verification request

B

Approval

Korea Food and Drug Administration

Declaration

Single Window

A C

Verification e cat o request

INTERNET/E DI Clearance result

Approval Arrival report

Approval

Arrival/departure requirement verification agencies Immigration Bureau ,MOJ MOJ Natl’ Quarantine Service MOMAF

Natl’ Fisheries Products Quality Inspection Service Natl’ Plant Quarantine Service Natl’ Veterinary Research and Quarantine Service Korea Medical Devices Industry Association Korean Dental Trade Association Korea Pharmaceutical Traders Association Korea Animal Health Products Association

A i ti Administration Aviation Ad i i t ti


2) Sistem Aplikasi Kepabeanan (Lanjutan) Konfigurasi

Customs clearance Custom

Trading Company

Logistics Forwarder

Trading Trading Company

Korea Trading g Network International trading network AT&T

Network Financial network

Insurance network

Related institution

Forwarder

National tax agency

Domestic Transportation

Domestic Insurance Foreign Import/ banks Company bank export association


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 2) Sistem Aplikasi Kepabeanan Hasil ¾

Pelanggan dapat melewatkan barang-barang barang barang mereka dari kantor dengan hanya menggunakan mouse. mouse

¾

Hanya membutuhkan 8 hari dari pelabuhan masuk ke pengiriman barang dibandingkan dengan sebelumnya, 23 hari dan perizinan ekspor hanya membutuhkan 2 menit dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 4 jam.

¾

Penghematan sekitar 2,5 trilyun KRW (sekitar US$ 2,5 trilyun) per tahun telah tercapai dengan menggunakan sistem perizinan yang paperless & dengan menghubungkan pihak yang terkait melalui jaringan.

¾

Pengurangan biaya industri hingga sekitar 3 3.878 878 miliar KRW per tahun akibat dampak langsung, langsung seperti penghematan waktu/biaya sebesar 709 miliar KRW, efek industri terkait seperti peningkatan produktivitas dari industri terkait dan efisiensi penggunaan fasilitas senilai 2.370 miliar KRW dan dampak tidak langsung sekitar 798 miliar pada sektor industri lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk izin kepabeanan impor menggunakan e-custom (UNI-PASS) berkurang menjadi 3,9 hari tahun 2006 dibandingkan 9,5 hari tahun 2003 (lihat diagram). Melalui sistem e-custom, penyelesaian urusan ekspor saat ini dapat diproses dalam dua menit dan penyelesaian urusan impor hanya dalam 1,5 jam. Ini adalah salah satu sistem pengurusan kepabeanan tercepat diantara 169 negara anggota World Customs Organization.


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi A lik i e-Commerce C ¾ e-Commerce e Commerce merujuk kepada pembelian, penjualan, pemasaran , dan pelayanan produk dan jasa melalui Internet dan jaringan komputer lainnya.. ¾ Menangani transaksi pembelian dan transfer dana melalui jaringan komputer komputer.. ¾ Peran pemerintah dalam e-commerce adalah untuk memungkinkan komunitas bisnis untuk mendapatkan informasi yang berharga dan menerapkannya di waktu yang tepat pada produksi dan penjualan barang dan jasa.. ¾ e-Commerce e Commerce dibangun di atas struktur dan keuntungan perdagangan tradisional dengan menambahkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh jaringan elektronik (Lihat Lihat Gambar 1-2).


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan)

Components of electronic commerce Electronic Commerce

Institutions

Processes

Government Merchants Manufacturers Suppliers Consumers

Marketing Sales Payment Fulfillment Support

Networks

Corporate Internet Commercial


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e e-Commerce Commerce

Salah satu fitur kunci dari e-commerce adalah penyediaan transaksi business-to-business (B2B) untuk memajukan usaha kecil menengah (UKM) karena mayoritas transaksi e e-commerce commerce berlangsung di e-commerce B2B (Lihat Studi Kasus). Dalam D l e-commerce B2B, B2B pemerintah i t h perlu l membangun dan menyediakan layanan dalam bidang e-payment, logistik, keamanan, jaringan e-trade global, l b l d dan iisu-isu i legal l l


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) a) Meningkatkan e-commerce e commerce B2B (1) ¾ e-Commerce B2B dapat meningkatkan produktivitas dan transparansi melalui informatisasi seluruh kegiatan bisnis, dan menawarkan pertukaran informasi dan kerja sama antar perusahaan yang berlokasi dalam sebuah rantai nilai tunggal untuk merangsang c-commerce (collaborative commerce)(* Referensi). ¾ Pemerintah dapat menawarkan pilot project bagi c-commerce dengan prospektif UKM sebagai target dari proyek ini. Budaya korporat saat ini cenderung tertutup dan tidak transparan, dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mempromosikan budaya saling berbagi informasi. Untuk menjamin e-commerce B2B dan pertukaran informasi yang lancar, penting untuk mengembangkan g g antar muka yyang g efisien dan menawarkan standarisasi data dan p protokol. b) Memperluas Jaringan B2B ¾ Pemerintah perlu memromosikan e-business ke industri jasa dan manufaktur untuk meningkatkan daya saing mereka. ¾ Di Republik Korea, pemerintah menargetkan 30 % rasio dari e-commerce terhadap total transaksi di enam industri utama (elektronik, otomotif, perkapalan, baja, mesin, dan industri tekstil), dan 25 % di industri lainnya. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur e-commerce B2B, seperti standarisasi dan e-cataloguing dari tiap industri. Sampai 2005, lebih dari 50 industri telah membangun jaringan B2B mereka.


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi A lik i e-Commerce C

•C-commerce adalah sebuah model bisnis dimana sebuah perusahaan mengintegrasikan sistemnya dengan sistem supplier dan mitra melalui Internet. Internet Hal ini didukung dengan makin banyaknya aplikasi B2B yang mengotomasi proses-proses proses proses bisnis utama dalam supply chain dan memperluasnya melebihi batas perusahaan, dari bahan mentah hingga produk akhir.


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e-Commerce e Commerce c) Memperbaiki sistem logistik dan pembayaran untuk mendukung e-commerce e commerce B2B. B2B ¾ Mendukung pembangunan dan pendirian sistem logistik bersama untuk memajukan e-commerce B2B di masing-masing industri. ¾ Sistem logistik akan terhubung dengan sistem informasi keuangan. Pemerintah berencana untuk membangun sistem logistik berdasarkan ITS dan GIS, GIS pemerintah akan membangun sebuah infrastruktur baru seperti jaringan telekomunikasi nirkabel menggunakan UHF. ¾ Pemerintah akan merevisi dan mengembangkan g g hukum dan p peraturan terkait dengan e-payment untuk memastikan lingkungan yang terpercaya dan aman untuk e-commerce dengan memperluas infrastruktur untuk e-payment dalam memfasilitasi pertumbuhan e-commerce e commerce B2B.


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e e-Commerce Commerce d) Membangun infrastruktur bagi e-trade internasional ¾

Menyediakan informasi rinci tentang e-marketplace di negara lain.

¾

Pemerintah berencana menyediakan informasi menyangkut standar dokumen dan katalog, standar komoditas dari setiap e-marketplace. e-marketplace e-Trade menyediakan lingkungan bagi perdagangan internasional yang paperless melalui pembuatan sistem perdagangan internasional terintegrasi agar cocok untuk dilakukan melalui internet.

¾

Pemerintah akan mengimplementasikan proyek jaringan e-trade global untuk menangani semua proses berkaitan b k it d dengan perdagangan d iinternasional, t i l ttermasuk k iintermediasi, t di i kontrak, pembayaran, dan logistik.

¾

Jaringan yang dibangun akan dihubungkan dengan sistem perdagangan internasional otomatis dari negara negara-negara negara Asia dan Eropa. Eropa


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

3) Aplikasi e-Commerce e Commerce e) Mengatasi iisu su--isu E-Commerce Isu-isu terkait perpajakan atas barang dan jasa melalui jaringan elektronik perlu diselesaikan segera.. Isu keamanan data juga krusial dalam --e-commerce e commerce baik itu terkait dengan pembelian tiket penerbangan online, penggunaan kartu kredit dan debit melalui Internet, ataupun perdagangan reksa dana, asuransi, dan layanan deposito secara online.. Area baru di cyberspace dan cybermarket cybermarket.. Perubahan mendasar dalam paradigma ekonomi saat ini ini.. Ketika pasar e-commerce tumbuh dengan cepat, cepat, isusu-isu berikut menjadi masalah utama yang perlu dipecahkan dipecahkan.. Isu utama e-commerce: z Perpajakan z Isu terkait privasi z Isu terkait konsumen z Kriptografi Kriptografi,, otentikasi/sertifikasi tentikasi/sertifikasi z Akses dan penggunaan infrastruktur informasi z Dampak kemasyarakatan


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

3) Aplikasi e-Commerce e Commerce f) Memajukan informatisasi sektor UKM Menghubungkan seluruh perusahaan di Republik Korea dengan Internet dan memperluas basis bagi e-business di seluruh negara. Pemerintah memberikan dukungan untuk akses internet bagi UKM. Menghubungkan UKM akan memromosikan pembentukan pasar yang mandiri bagi UKM dan e-business yang produktif. Pemerintah membantu UKM yang kekurangan dana dan teknologi untuk mengadoposi TI melalui layanan terintegrasi oleh ASPs (Application Service Providers), dan juga memenuhi kebutuhan informatisasi dari 30.000 30 000 UKM UKM. Pemerintah akan membangun jaringan untuk sistem pendukung e-business yang komprehensif dan menyediakan layanan dalam kompleks industri yang terkonsentrasi. Membangun sistem penyebaran informasi industri yang akan membantu UKM meningkatkan g daya y saing g mereka dan mengurangi g g biaya y untuk mendapatkan informasi. Pemerintah akan mendorong industri besar seperti permesinan dan elektronik untuk membangun basisdata informasi dari industri dan sistem pencarian terintegrasi untuk informasi industri.


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) ¾ ¾ ¾

¾

3) Aplikasi e-Commerce e Commerce Studi Kasus e-Commerce (1) (1) Volume e-commerce di Republik Korea telah mencapai KRW 413.584 triliun di tahun 2006, menunjukkan peningkatan sebesar 15,4 persen dari tahun 2005. Proporsi tiap jenis transaksi tidak banyak y berubah,, dengan g p proporsi p B2B agak g menurun dan B2G y yang g semakin meningkat. Tabel 1 Volume e-commerce berdasarkan jenis transaksi (unit : KRW 1 billon billon, %)

Type

2005

2006 %

To tal ee- Co mmerc e Vo lume

Increase from Previous Year %

Amount

%

358,450

100.0

413,584

100.0

55,134

15.4

B2B

319,202

89.1

366,191

88.5

46,990

14.7

B2G

29,036

8.1

34,436

8.3

5,400

18.6

B2C

7 821 7,821

22 2.2

9 132 9,132

22 2.2

1 211 1,211

15 3 15.3

Others

2,292

0.6

3,826

0.9

1,534

66.9

Source : National Statistical Office, 2007.


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) ¾ 3) Aplikasi e-Commerce (unit : KRW 1 billon, %)

Type

2005

2006 %

B2B e- Commerce Buyer- led Open Cooperative Seller- led Open Cooperative Broker- led*


Amount

%

319,202

100.0

366,191

100.0

46,990

14.7

228,167

71.5

263,318

71.9

35,151

15.4

54,538

(23.9)

64,845

(24.6)

10,307

18.9

173,629

(76.1)

198,473

(75.4)

24,844

14.3

77,443

24.3

86,238

23.5

8,794

11.4

9,379

(12.1)

8,666

(10.0)

- 713

- 7.6

68 064 68,064

(87 9) (87.9)

77 571 77,571

(90 0) (90.0)

9 507 9,507

14 0 14.0

13,591

4.3

16,635

4.5

3,044

22.4

Note : Broker- led markets are e- marketplaces. Source : National Statistucal Office, 2007.

Table 2 B2B e-Commerce volume by transaction type


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) ¾ ¾ ¾ ¾

3) Aplikasi e-Commerce B2G Di pasar B2G tahun 2006, kontrak konstruksi, yang memiliki porsi besar antara tahun 2002 hingga 2005, berkurang sehingga porsinya lebih kecil dibandingkan dengan pembelian barang dan jasa untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir. Pasar B2G yang melibatkan lembaga pemerintah seperti lembaga administratif pusat, pusat lembaga pemerintah daerah, dan kantor-kantor pendidikan mengambil porsi sebesar 34.436 triliun KRW.

(unitit:: KRW1b 1billon, %)

Type

2005

2006 %

B2Ge-Commerce

IncreasefromPreviousYear %

Amount

%

29,036

100.0

34,436

100.0

5,400

18.6

Purchaseof goodsandservices

13,064

45.0

19,385

56.3

6,321

48.4

Constructioncontracts

15,972

55.0

15,050

43.7

-922

-5.8

Source: National Statistucal Office, 2007.

Tabel 3. 3 Volume e-Commerce B2G


3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) ¾ 3) Aplikasi e-Commerce Tabel 4 Jumlah Pusat Perbelanjaan Online (unit : %)

Type

2005

2006 %

Total No. of Online Mails


Amount

%

4,355

100.0

4,531

100.0

176

4.0

300

6.9

242

5.3

- 58

- 19.3

4,055

33.1

4,289

94.7

234

5.8

Online Mails

2,115

48.6

2,208

48.7

93

4.4

Online and Offline Mails

2,240

51.4

2,323

51.3

83

3.7

By Merchandize Type General Mails Specialized Mails Byy Operation p Type yp

Note : Data are based on the end December every year. Source : National Statistucal Office, 2007. 134 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Latihan ¾ Buatlah daftar layanan G2B yang umum. Layanan manakah yang dapat menjadi killer application? li ti ? Pada aspek bisnis manakah? ¾ Jelaskan J l k dengan d singkat i k t pengertian ti B2B, B2B B2G, B2G B2C, B2C dan C2C dan buat daftar transaksi bisnis yang muncul di masing-masing kategori kategori.


3.3. Government to Government (G2G) ¾ M Menginovasi i i Cara C Kerja K j Pemerintah P i t h ¾ 1) Sistem Keuangan Terintegrasi ¾ Sejak j pertengahan p g 1970-an hingga gg 1985,, bank-bank lokal di Republik Korea diperkenalkan dengan sistem komputer untuk unit bisnis dan dibangun jaringan yang menghubungkan pusat dan cabang. ¾ Sebagai bagian dari proyek Sistem Informasi Dasar Nasional, sistem informasi keuangan antar bank dikembangkan, sehingga konsumen dapat menikmati transaksi keuangan antar bank. Sistem informasi keuangan antar bank diperbaharui pada tahun 1992-1996 dan lembaga-lembaga g g keuangan g bukan bank,, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi juga ikut terhubung.


3.3. Government to Government (G2G) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi – Manajemen aktivitas keuangan nasional secara real-time – Menghubungkan 23 sistem terkait keuangan yang beroperasi secara independen di berbagai lembaga pemerintah


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi

En g i n e o f Go v e r n me n t Fi n a n c i a l NAFI S

I n t e r n at i o na l Or ga ni z a t i on s Fo r e i g n I n v e s t or s

Ma n a g e me n t Re f o r m

Fi na nc i a l

Na t i on al As s embl y ( Par l i amen t )

An al y s i s

C ns oll i d att ed Co d Fi n an c e St a t i s t i c s I n t e r n at i o na l Fi na nc i a l Ma r k et s

Ta x Pa y e r s

Co mmer c i al Ba nk s Su pp l i er s ( Ven do r s )

Na t i on al Tax Ser v i c e (T Tax Col C l l e c t i o n Ag A en c y ) Ko r e a Cu s t oms Of f i c e ( Cus t o ms & Dut i e s )

Bu dg et Pr ep ar at i o n

Bu dg et Al l o c a t i on

Re c e i p t Ma na ge me nt

Pa y men t Ma na ge me nt

Ge ne r a l L e dg er

Ca s h Ma na ge me nt

Ci t i z e ns

Mi ni s t r i es & De pa r t me nt s

Ba nk o f Ko r e a ( Cen t r al Ban k ) P bl i c P Pu Pr o c u r e me ntt Ser S vi ce ( Pr o c u r e me nt Age nc y ) Bo ar d of Aud i t & I ns pe c t i o n ( Aud i t i n g Ag en c y )

L a nd Reg i s t r y Ag en c y Ca da s t r a l

As s e t Ma na ge me nt

De bt Ma na ge me nt

Of f i c e s

L o c a l Go v e r n me nt ( Pr o v i nc es & Di s t r i c t s )


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) ¾ 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Dalam sektor manajemen keuangan pemerintah, penting untuk menghubungkan seluruh sistem informasi finansial yang beroperasi secara independen di berbagai lembaga pemerintah. Sistem keuangan terintegrasi ini disebut NAFIS dan fungsi sistem tersebut sebagai berikut; NAFIS terdiri dari 10 modul; 1. Modul Persiapan Anggaran dan Alokasi Anggaran meliputi seluruh proses anggaran pemerintah. j Penerimaan dan Pembayaran y meliputi p pengumpulan p g p 2. Modul Manajemen pendapatan pajak dan non pajak, dan pembelajaan publik. 3. Modul General Ledger meliputi pencatatan seluruh transaksi keuangan, penutupan akhir tahun, dan laporan fiskal dari tiap entitas pemerintah.


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi 4. Modul Cash Management meliputi prakiraan keuangan, pengalokasian keuangan, dan operasi keuangan oleh bank sentral. 5. Modul Manajemen Aset dan Manajemen Pinjaman meliputi manajemen properti nasional seperti tanah, bangunan, pesawat dan kapal-kapal, serta manajemen risiko negara terhadap aset-aset tersebut. 6. Modul Statistik Keuangan Terkonsolidasi meliputi pengolahan laporan fiskal berdasarkan informasi keuangan terkonsolidasi dari seluruh lembaga pemerintah. 7. Modul Analisis Keuangan meliputi perkiraan dan simulasi makroekonomi, analisis indeks finansial, dan pengukuran kinerja. Dan yang lebih penting lagi, NAFIS berinteraksi dengan sistem internal dan eksternal lainnya.


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Hasil ¾ Jaringan informasi keuangan menghilangkan batas ruang dan waktu, memungkinkan transaksi keuangan 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. ¾ Hal tersebut menciptakan momentum bagi pasar keuangan lokal untuk berkembang dengan menciptakan platform sistem informasi keuangan yang saling li berbagi. b b i ¾ Jaringan ini diharapkan membantu memperkuat daya saing internasional industri keuangan Republik Korea. Korea


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) ¾ 2) Sistem Si t iinformasi f i e-governmentt daerah d h ¾ Mencakup p keseluruhan konsep p e-government g daerah dan dua level e-government dibawahnya; a) Informatisasi administrasi kota/provinsi b) Peningkatan administrasi kota/kabupaten/distrik kota/kabupaten/distrik. ¾ Pemerintah daerah dijital memungkinkan pertukaran informasi real-time melalui hubungan vertikal dan horisontal antara lembaga administrasi pusat dan daerah daerah. ¾ Efisiensi telah ditingkatkan dan layanan konsumen telah diperbaiki dengan adanya infrastruktur pemrosesan elektronik untuk administrasi dan permohonan masyarakat. masyarakat


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pembangunan g administrasi p pemerintah yang y g komprehensif p Sistem Informasi diantara 232 pemerintah daerah


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 2) Sistem informasi e-government e government daerah Hasil ¾ Dengan pertukaran informasi dasar yang dibutuhkan untuk urusan kemasyarakatan seperti tempat tinggal, tanah dan kendaraan. Jumlah dokumen yang dibutuhkan pelamar yang harus disiapkan telah menurun dan kunjungan ke lembaga menjadi tidak diperlukan lagi. ¾ Ketika layanan kesehatan dan kesejahteraan mengubah paradigma dari berorientasi bisnis ke berorientasi pelanggan, jumlah formulir yang dibutuhkan telah berkurang g menjadi j 13 dibandingkan g dengan g sebelumnya y berjumlah 60. ¾ Waktu pemrosesan untuk pemeliharaan akun fasilitas menurun menjadi seminggu dari sebulan. Dan pengelolaan akun kendaraan menjadi dua jam dari 20 hari hari.


3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 2) Sistem informasi e-government e government daerah ¾ Pemerintah Pusat dan Daerah: dihubungkan melalui Pemerintah Daerah Dijital. a) Informatisasi administrasi kota/provinsi ¾ Pemerintah p pusat dan daerah terhubung g dalam sistem p pelaporan p sehingga gg meningkatkan efisiensi dan akurasi. Selain itu, untuk menghubungkan 18 departemen pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, sebuah kanal penyampaian informasi telah dibangun setelah melakukan standari-sasi 1.237 hal. ¾ Otomatisasi 904 proses kerja di 18 bidang administratif umum telah meningkatkan efisiensi dalam prosedur kerja, selain juga beban berat pegawai negeri menjadi berkurang dengan pencegahan duplikasi kerja.


Konfigurasi ¾Transparan untuk pekerjaan dan produktivitas pemerintah ¾Aktivasi metode EC & pembayaran elektronik antara G2G, G2B, G2C

Central gov’t. instutition

G2G

Citizen

G2C Portal

Local gov’t. authorities

Gov’t. Gov t. investment institution

Nation wide ISH (Gov’t. Intranet)

Business G2B Market Place

ISH

Bank institution

Extranet Public e-Business Portal 146 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) ¾ 2) Sistem Si t informasi i f i e-governmentt daerah d h b) Meningkatkan Administrasi kota/kabupaten/distrik ¾ Untuk meningkatkan administrasi kota/kabupaten/distrik, 21 proses kerja administratif telah didijitalkan dibawah proyek informatisasi bagi administrasi kota/kabupaten/distrik antara tahun 1998 dan 2003. ¾ Juga di tahun 2003, pemerintah kota, kabupaten, dan distrik mengambil alih keseluruhan tanggung jawab proses manajemen registrasi penduduk yang sebelumnya dilakukan oleh unit-unit desa. desa ¾ Kurang lebih 2.897 dokumen telah didijitalkan dan dipertukarkan, memungkinkan one-stop service dan mengurangi kebutuhan untuk mendatangi berbagai instansi pemerintah.


Latihan Kelompok

Jelaskan bagaimana g e-commerce dapat p membantu UKM di negara anda?.




3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan)

3) Pertukaran e-Document e Document (8). a) Peningkatan pertukaran e-document ¾ Sejak 1998, MOGAHA telah memromosikan pertukaran e-document, bersamaan dengan e-Approval, untuk mendijitalkan seluruh prosedur pemrosesan dokumen di instansi p pemerintah. ¾

Sebagai hasil dari standarisasi tersebut, sistem e-document yang beroperasi di lingkungan instansi pemerintah pusat di tahun 2001, diperluas untuk pemerintah daerah pada tahun 2002.

¾

e-Approval saat ini berjalan di 58 instansi pusat dan 250 pemerintah daerah, dengan adopsi standar e-document. Hingga Juni 2006, tingkat rata-rata e-approval antar instansi pusat adalah 98,2 persen.

¾

Sementara itu, statistik pertukaran e-document menunjukkan bahwa 654 instansi telah saling bertukar dokumen secara online melalui Government e-Document Exchange Center, yang meliputi 58 instansi pusat, 250 pemerintah daerah, 198 kantor-kantor pendidikan dan universitas negeri, National Assembly dan Komisi Pemilihan Umum Nasional.



¾ ¾

3) Pertukaran e-document e document (Lanjutan) Statistik pertukaran e-document menunjukkan bahwa 654 instansi telah saling bertukar dokumen secara online melalui Government e-Document Exchange Center, yang meliputi 5 8 instansi pusat, 250 pemerintah daerah, 198 kantor-kantor pendidikan dan universitas negeri, National Assembly dan Komisi Pemilihan Umum Nasional.

e- Document Exchange Rate Agency

Total

Total No. No. off Exchanges E h off Electronic El t i Exchanges

Rate (%)

12,574,097 12,231,383 97.3%

Central Administrative Organizations

e- Approval Rate Total No. off Document D t Production

No. of El t i Electronic approval

Rate (%)

32,441,273 31,849,755 98.2%

5,114,791

4,913,759 96.1%

10,951,466 10,771,392 98.4%

Local Goverments

7,459,306

7,317,624 98.1%

21,489,807 21,078,363 98.1%

Cities/Provinces

1 135 228 1,135,228

1 116 287 98.3% 1,116,287 98 3%

Towns/Counties/Districts

6,324,078

6,201,337 98.1%

3 410 501 3,410,501

3 356 823 98.4% 3,356,823 98 4%

18,079,306 17,721,540 98.0%

Tabel 5. 5 Pertukaran e-Document dan Tingkat e-Approval Antar Lembaga Administratif (hingga Juni 2006)



¾ 3) Pertukaran P t k e-document d t (Lanjutan) (L j t ) b) Pembuatan Sistem Manajemen Arsip ¾ National Archives and Records Service menetapkan Act on Archives M Management t di tahun t h 1999 untuk t k secara sistematis i t ti mengelola l l dan d mengatur arsip-arsip. Sistem manajemen arsip nasional dibangun dengan mengadopsi sistem manajemen data, yang memroses, mengatur, dan mengarsipkan data. ¾ Sistem manajemen bisnis, yang mengatur keseluruhan pengambilan keputusan dan proses bisnis termasuk juga dokumen beorientasi hasil,, telah dikembangkan g pada p tahun 2005. Berdasarkan hasil tersebut, pembuatan model standar untuk pengelolaan pengarsipan dan pencatatan sedang berlangsung. ¾ The National Archives and Records Service akan menjalankan proyek pembangunan b C t l Archives Central A hi and dR Records d M Managementt S System. t


Sistem Manajemen Pengetahuan ¾ Manajemen pengetahuan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan bisnis dengan dua aspek utama : z Memperlakukan komponen pengetahuan dari aktivitas bisnis sebagai perhatian eksplisit dari bisnis yang direfleksikan dalam strategi, kebijakan, dan praktik di seluruh tingkatan organisasi. z Menciptakan hubungan langsung antara aset aset-aset aset intelektual organisasi organisasi, baik yang eksplisit (terekam) maupun tacit (pengetahuan personal), dan hasil-hasil bisnis positif.

¾ Pengetahuan adalah aset strategis dan pengetahuan yang disampaikan pada waktu yang tepat, tersedia di tempat yang tepat, disuguhkan dalam bentuk yang tepat, tepat memenuhi persyaratan kualitas, kualitas dan diperoleh dengan biaya serendah mungkin untuk digunakan dalam proses bisnis. ¾ Pengetahuan itu sendiri tidak berharga; pengetahuan hanya berharga ketika pengetahuan tersebut mengarahkan kepada kegiatan dan hasil yang efektif. f k if Pengetahuan dapat berupa; Explicit vs Tacit ¾ Pahami 5 W‘s ÆWhat vs. Who vs. Why vs. When vs. Where.


Jenis-Jenis Knowledge di KM

Comm Mode

K Type K Creation Method

Technical Explicit K Knowle l C Comm dge

Externalization Modeling

Tacit K Knowle l dge

Internalization Socialization, S i li i Human network

Social Comm

Characteristics Orga'l focus(TA) Lean (narrow band width) media Formal, planned structure N Narrow ddomain i (focused, lean information) e.g., Anderson Consulting's Knowledge Xchange Ind'l focus (QWL, incentives, motives) Rich band width media Informal, emerging structure Informal, Broad domain (diverse, rich information) e.g., Chrysler's Tech Clubs


Apakah itu Manajemen Pengetahuan? ¾ Pengetahuan g dipandang p g sebagai g sumber inovasi ¾ Berarti, manajemen pengetahuan memastikan bahwa sumber daya : z z z z z

disampaikan di ik pada d waktu kt yang tepat, t t tersedia di tempat yang tepat, disuguhkan dalam bentuk yang tepat, memenuhi persyaratan kualitas, dan diperoleh dengan biaya serendah mungkin

¾Untuk digunakan dalam inovasi proses kerja


Data, Informasi dan Pengetahuan ¾ Data z “Sinyal mentah” (Kode Morse)

...---...

¾ Informasi z Arti yang melekat ke data

S O S

¾ Pengetahuan P t h z Menambahkan tujuan dan kompetensi ke informasi z Potensi untuk menghasilkan aksi

Peringatan bahaya → lakukan upaya penyelamatan


Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan)

Perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan

Data

Informasi

Pengetahuan

Isi

Event

Tren

Keahlian

Tipe

Transaksi

Pola

Pembelajaran

T Tugas

R Representasi t i

M i l i Manipulasi

P Pengkodean k d

Peran manusia

Observasi

Penilaian

Pengalaman

Tujuan

Otomatisasi

Pembuatan keputusan

Tindakan

Keluaran

Building block

Mengurangi ketidakpastian

Pemahaman baru


Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) Faktor faktor kesuksesan dalam manajemen pengetahuan Faktor-faktor zKaitan terhadap kinerja ekonomi atau nilai industri zInfrastruktur teknis dan organisasional zStruktur pengetahuan yang standar dan fleksibel zBudaya ramah pengetahuan zTujuan dan bahasa yang jelas zPerubahan dalam praktik motivasional zMulti kanal untuk transfer pengetahuan zDukungan manajemen senior


Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) Strategi untuk manajemen pengetahuan meliputi langkah-langkah berikut z Mengerti pengetahuan mana yang menambah nilai. z Berinvestasi B i t i untuk t k menciptakan i t k dan d menggunakan k pengetahuan t h secara efektif. z Menyadari y nilai dari modal p pengetahuan g untuk kesuksesan. z Membuat pengetahuan dapat diakses oleh setiap orang yang mampu berkontribusi ataupun menggunakannya. z Menjamin komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak. z Menciptakan atmosfir dimana aset pengetahuan dapat bertambah. z Menyadari pengetahuan sebagai aset strategis

Be patient -- This is a way of life, not a quick fix 159 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) e-Knowledge g management g system y di Republik p Korea Sistem real-time untuk Manajemen Kebijakan Nasional di Pemerintah Republik Korea terdiri atas dua komponen: sebuah Sistem Manajemen Pengetahuan (KMS) dan sebuah Sistem Manajemen Pekerjaan Pemerintah. ¾ The e-Knowledge Management System memungkinkan berbagai ide yang disampaikan selama proses penyusunan kebijakan untuk dicatat dan diatur, untuk kemudian disebarkan melalui manajemen e-document sehingga pengambilan p menjadi j efisien. keputusan

e-KMS dikembangkan seperti berikut : a) Kantor presidensial mengadopsi groupware pertamanya; b) ISP dilakukan untuk menentukan bagaimana mencapai kantor eksekutif dijital. c) Layanan e-Support diluncurkan, berfokus pada pencatatan jurnal harian sebagai tahap pertama proyek kantor presiden dijital. d) Sistem manajemen dokumen dibangun sebagai tahap ketiga dari proyek. proyek


Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) Hasil; Dengan pengembangan e-KMS untuk kantor presidensial, standarisasi manajemen informasi, dokumen, dan tugas-tugas telah ditetapkan. Keseluruhan prosedur administratif akan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen. ¾ Dengan e-KMS, arsip dan catatan secara konsisten dapat disimpan tanpa ada informasi yang hilang, dan proses pembuatan kebijakan dapat dicatat dan diatur, diatur bersamaan dengan komentar terhadap kebijakan yang teridentifikasi. ¾ Akses ke informasi akan kebijakan serupa menjadi lebih mudah, mudah yang akhirnya menjamin konsistensi pembuatan kebijakan dan menjaga dari kegagalan kebijakan


Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) Studi Kasus

Manajemen M j Pengetahuan P t h untuk t k Pengurangan P Risiko Ri ik Bencana di India ¾ Dibawah Departemen p Dalam Negeri, g , GOI-UNDP ((United Nations Development Programme) Program Manajemen Risiko Bencana Nasional ¾ Jaringan pengetahuan dilihat sebagai inisiatif untuk mendirikan jaringan dan kerjasama antar lembaga pemerintah, pembuat kebijakan, manajer bencana, dan para spesialis dari berbagai bidang ilmu seperti teknik, teknik arsitek, arsitek perencanaan perencanaan, seismologi seismologi, hidrologi hidrologi, pertanian dan ilmu sosial sebagai fasilitas pertukaran informasi dan kolaborasi untuk mengurangi risiko bencana. Inisiatif tersebut j untuk menghubungkan g g semua departemen p pemerintahan, p bertujuan kantor hukum, organisasi penelitian untuk membagikan keahlian mereka secara kolektif maupun individual.


Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) A) Menciptakan lingkungan untuk manajemen pengetahuan dalam rangka mengembangkan community of practice dan berfokus untuk menghubungkan para mitra program Platform kolaborasi dalam bentuk elektronik akan memfasilitasi interaksi diantara mitra program. Sistem ini akan berbasis insentif dan akan menyediakan y berbagai g peralatan, sistem penunjang keputusan, dan sistem pemantauan bagi para stakeholder. ¾ Di fase pertama akan menghubungkan mitra program pemerintah India yang terdiri lebih dari 500 institusi di negara g tersebut.




Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) Menghubungkan mitra program : ¾ Praktisi manajemen bencana di State Government Disaster Management Departments di 35 negara bagian bagian. ¾ National Programme for Capacity Building of Engineers for Earthquake Risk Management yang melibatkan 11 National Resource Institutions (NRI) dan d sekitar kit 125 State St t Resource R Institutions I tit ti di 35 negara bagian. b i ¾ National Programme for Capacity Building of Architects for Earthquake Risk Management yang melibatkan 7 NRI dan sekitar 110 kampus di 35 negara bagian bagian. ¾ Para praktisi dari Urban Earthquake Vulnerability Reduction Programme di 38 kota di 17 negara bagian ¾ Praktisi dari National Earthquake Risk Mitigation Project di seluruh negara bagian yang masuk dalam zona seismik IV dan V. ¾ Praktisi dari National Cyclone Mitigation Project.


Sistem Manajemen Pengetahuan (Lanjutan) Keunggulan Jaringan Pengetahuan untuk Penanganan Bencana

¾ Respon yang lebih baik ¾ Pemberdayaan Departemen Manajemen Bencana pemerintah ¾ Penilaian sumber daya dan layanan yang lebih baik ¾ Integrasi ke dalam arus utama pembangunan ¾ Pemantauan kegiatan yang lebih efektif ¾ Memajukan praktik yang adil dalam komunitas manajemen bencana



Portal pengetahuan akan memfasilitasi kolaborasi antar anggota jaringan dengan menyediakan peralatan yang meliputi: ¾Fasilitasi dan akses termoderasi ¾Pemantauan program dan perangkat pertukaran metodologi ¾Area kerja j bagi g anggota gg untuk desentralisasi manajemen j konten ¾Mesin pencari yang handal ¾Forum diskusi yang dimoderasi untuk pemecahan masalah ¾Sistem manajemen dokumen ¾Grup e-mail intra jaringan yang dimoderasi


3.5 National Computing & Information Resources Center 48 lembaga pemerintah disatukan menjadi Information Resources Administration Center Pengenalan ¾ Pembangunan National Computing and Information Resources Administration (NCIRA) Center dibangun sebagai sistem backup nasional untuk sumber daya informasi, meliputi sistem informasi dan SDM yang dulunya dioperasikan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang p y g berbeda-beda ((Gambar 19). ) Proyek y ini bertujuan j untuk menawarkan penggunaan sumber daya bersama untuk meningkatkan efisiensi, dan pada saat yang sama bertindak sebagai sistem backup jika terjadi kegagalan sistem. ¾ Center C t 1 (Pusat (P t 1) dan d Center C t 2 (Pusat (P t 2) beroperasi b i sebagai b i sebuah sistem informasi terintegrasi bagi 48 lembaga pemerintah. Center yang pertama dibangun pada Oktober 2005 di Daejeon; menampung sistem informasi dari 24 lembaga pemerintah, termasuk MOGAHA. ¾ Yang kedua diselesaikan pada bulan Juli 2007 di Gwangju; yang menampung p g sistem informasi dari 24 lembaga g lainnya. y 168 United Nation Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT)

National Computing & Information Resources Center Ec o n o mi e s o f Sc a l e : Hi g h e r Ef f i c i e n c y wi t h L o we r Co s t

I n t e gr at ed Man ag emen t

Pr i mar y Co mp ut i n g Ce nt er

Se r v i c e Op er at i o ns

I T Res ou r c e Mg mt .

Se c u r i t y Mgmt .

I n f r as t r uc t u r e 24 I nf or ma t i on Sy s t em

2 4 X 3 65 Ser v i c e

Rec i pr oc al Ba c k up

Ne t wor k Eq ui pmen t

Se c u r i t y Sy s t e ms

Ce r t i f y i ng Cen t e r

Ba c k up St o r a ge

Pe r s on ne l

Se c o nd ar y Co mp ut i n g Ce nt er

Appl i c at i on

Da t a ba s e

Ha r d wa r e

Ne t wor k

Se c u r i t y

Su pp or t i ng Ser v i c e s 24 I nf or ma t i on Sy s t em

Tr an s i t i on & Mi g r a t i on

Bu s i ne s s Con t i nu i t y Pl an

Us er Hel p De s k

Ad mi ni s t r a t i on


National Computing & Information Resources Center Kehandalan kelas dunia melalui manajemen sistem terintegrasi. ¾ K Keamanan d dan stabilitas t bilit operasii e-governmentt dijamin dij i dengan d manajemen j sistem kelas dunia dan layanan operasi profesional berstandar.

Pengelolaan operasi terstandarisasi ¾ Pengoperasian sistem ditingkatkan dengan pemeriksaan berkala untuk mencegah kegagalan. ¾ Staf profesional tersedia untuk bertindak sesegera mungkin saat terjadi kerusakan sistem. Sebagai tambahan, keamanan didukung dengan pengujian hacking berkala, pemeriksaan kerawanan, dan operasi tim manajemen krisis.

Layanan tanpa interupsi ¾ Kesinambungan telah dijamin melalui kesuksesan transfer diantara sistem sistemsistem besar, seperti sistem clearance kepabeanan elektronik, sistem permohonan masyarakat elektronik, dan sistem pendataan penduduk, tanpa interupsi dalam pelayanannya.


Layanan umum e-Government ¾ Layanan y umum e-government g adalah sumber daya y informasi yang y g dapat p digunakan bersama diantara lembaga pemerintah sesuai dengan kategori bisnis dan sistemnya. ¾ Yang g termasuk dalam layanan y umum meliputi p sistem administrasi bisnis umum seperti SDM, akuntansi, logistik dan keuangan, piranti lunak sistem (sistem operasi, sistem manajemen basisdata) dan perangkat keras (serv er dan p peralatan jjaringan). g ) Pada tahun 2004, Komite Presiden untuk Inovasi dan Desentralisasi Pemerintah di Repubik p Korea mengajukan g j 15 layanan y umum ((lihat Tabel 7). )


National Computing & Information Resources Center

Agency A

Ag ency A

S e r v i c e C h a ra c t e r is t ic To A g en c y A

Agency B Agency B

Agency C

C o m m o n S e r v ic e C e n t e r

a ,b ,c

S e rv ic e C h a ra c te ris t ic To Ag enc y B

S e rv ic e a

S e rv ic e b

a,c Agency C

S e rv ic e c Agency D

S e rv ic e C h a ra c te ris t ic To Ag enc y C

Agency D

a ,b

a

S e rv ic e C h a ra c te ris t ic To Ag enc y D

Common Service Concept


National Computing & Information Resources Center Layanan ini telah dipasang di masing-masing lembaga pemerintah sejak November 2005, dan saat ini beroperasi di 18 sistem di 11 lembaga berbeda. Seperti terlihat pada Tab el 7 7, layanan yang diprioritaskan sebagai berikut:

Pro po sed Servic e

Field Citizen Serv ice

Shared Service

Finance/ Acco unting Business Pro cess

Prio ritizatio n

Citizen Servic e Info rmatio n Citizen Do cument Issuance Citizen Applicatio n Fo rms e- Payment y User Directo ry ( LDAP) User Identificatio n ( PKI) Integrated Authenticatio n ( SSO ) Mo ob bile e (S SMS) S) W eb- service Register ( UDDI) W eb Call Center e- Learning Go vernment Directo ry Electro nic No tificatio n/ Pay ment, Elec tro nic Fund Transfer Info rmatio n Disc lo sure

O rganizatio n MO GAHA

MIC

-

Prioritas Layanan Umum e e-Government Government di Republik Korea


Aplikasi Manajemen Bencana ¾ Si Sistem t manajemen j k d keadaan darurat d t nasional i l yang efisien fi i diperlukan untuk meminimalkan dampak dari bencana alam dan buatan. ¾ Oleh karenanya, pemerintah menunjuk National Emergency Management Agency (NEMA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk penanganan bencana, berfokus kepada manajemen bencana yang berorientasi pencegahan, ketimbang rekonstruksi dan kompensasi.


Aplikasi Manajemen Bencana (Lanjutan) ¾ Kegunaan National Disaster Management System (NDMS) adalah untuk mendukung secara sistematis upaya pencegahan, persiapan, kesiagaan, dan pemulihan bencana ¾ Sistem pemantauan bencana dibangun untuk 10 lembaga pemerintah, termasuk didalamnya Departemen Kehutanan dan Pertanian, Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan. ¾ Jaringan manajemen bencana lintas pemerintah untuk memperkuat kemitraan di antara t 71 lembaga, l b didirikan didi ik pada d ttahun h 2006 ¾ Ketika proyek u-Safe Korea selesai sekitar tahun 2010, diharapkan tingkat kematian dari bencana akan berkurang hingga 11,1 orang per 1 juta, yang berarti pengurangan sebesar b 33 persen d darii yang sekarang k yaitu it 16 16,5 5 orang per 1 jjuta. t ¾ Kehilangan properti rata-rata per tahunnya juga diharapkan turun hingga 8,2 persen, g penghematan p g lebih dari USD 35 miliar dari kerusakan mulai tahun menghasilkan 2010 hingga 2014.


Report "PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESSION1: SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK"

Your name

Email

Reason

Description

Copyright © 2024 ADOC.PUB. All rights reserved.
About Us | Privacy Policy | Terms of Service | Copyright | Contact Us | Cookie Policy

Sign In

Email

Password

Remember me Forgot password?

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close

PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESSION1: SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK

Recommend Documents