Penegakan Hukum atas Pelanggaran Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Novelina MS Hutapea Staf Pengajar Kop.Wil. I Dpk Fakultas Hukum USI Pematangsiantar

Intisari Persaingan global berdampak pada maraknya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha dan terjadinya distorsi dalam mekanisme pasar, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masyarakat Indonesia berharap undang-undang tersebut dapat berperan mengatur perekonomian serta menjamin adanya kepastian hukum. Terkait tentang pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat beberapa masalah perlu dikaji tentang peranan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap iklim perekonomian, eksistensi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum, mekanisme penanganan perkara pidana pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci: Penegakan hukum, monopoli, persaingan usaha.

----------------------------------------------------------------

timpang

Pendahuluan

dan

menjadi

sumber

utama

ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial dalam kehidupan Gagasan negara hukum yang didasarkan

berbangsa

dan

bernegara

dapat

meliputi

atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan

berbagai sendi/bidang kehidupan, misalnya

dalam masyarakat Indonesia yang bersatu

bidang perekonomian. Catatan sejarah telah

merupakan suatu gagasan yang nampaknya

membuktikan bahwa ketidakadilan di bidang

didasarkan atas persepsi dari para pendiri

perekonomian telah dirasakan oleh masyarakat

negara Republik Indonesia terhadap kenyataan

Indonesia sejak adanya praktik monopoli yang

sejarah yang pernah dialami masyarakat

dilaksanakan oleh VOC, mulai tanggal 20

Indonesia

Maret

(Abdul

Hakim

G.

Nusantara,

1602

dengan

memberikan

hak

1988:11-12). Gagasan negara hukum yang

(octooroi) untuk berdagang sendiri (monopoli)

didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan

pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia

keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan

Timur)

oleh

(Johnny Ibrahim,2006:401). Praktik monopoli

para

pendiri

Republik

Indonesia

atas

persetujuan

Staten

General

merupakan penolakan yang tegas terhadap

itu

setiap bentuk pemerintahan otoriter yang

Indonesia

biasanya menindas hak-hak asasi rakyat dan

perekonomian.

sekaligus pula merupakan pernyataan yang

secara langsung maupun tidak langsung masih

tidak menghendaki adanya struktur sosial yang

terus dilakukan walaupun penjajahan sempat

benar-benar sangat

membuat

masyarakat

menderita

di

bidang

monopoli

tersebut

Praktik

1

www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen

upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013

beralih kepada Inggris dan juga Jepang,

1. Untuk mengetahui peranan Undang-undang

sehingga pada masa itu ukuran dan batasan

Nomor 5 Tahun 1999 terhadap upaya

terhadap persaingan yang sehat dan tidak sehat

menciptakan

menjadi kabur dan tidak jelas.

persaingan sehat.

Setelah Indonesia merdeka, peluang-

2. Untuk

iklim

perekonomian

mengetahui

eksistensi

dan

Komisi

peluang usaha yang tercipta selama ini dalam

Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

kenyataannya belum mampu membuat seluruh

dalam penegakan hukum.

masyarakat

dapat

berpartisipasi

dalam

3. Untuk mengetahui mekanisme penanganan

pembangunan di berbagai sektor ekonomi.

pelanggaran

terhadap

larangan

praktik

Demikian juga perkembangan usaha swasta, di

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

satu sisi dipengaruhi oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan di

Metode Penelitian

lain sisi, perkembangan usaha swasta tersebut dalam kenyataannya sebahagian besar adalah merupakan

perwujudan

dari

kondisi

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan

data

bagi

penyelesaian

persaingan usaha yang tidak sehat. Guna

penelitian ini adalah metode penelitian hukum

memenuhi berbagai tuntutan masyarakat demi

normatif , yang dilakukan dengan mencari dan

terciptanya pertumbuhan dan perkembangan

menganalisa data yang diperoleh dari buku-

dunia usaha secara sehat dan benar, disusun

buku kepustakaan dan perundang-undangan

dan diberlakukanlah Undang-undang Nomor 5

yang

tahun

permasalah

yang

sebelumnya.

Selain

1999

Tentang

Larangan

Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

mempunyai

keterkaitan telah itu

dengan

dirumuskan

dilakukan

pula

penelitian hukum empiris (lapangan) yaitu di Polresta

Rumusan Masalah

Pematangsiantar

dengan

metode

wawancara. 1. Bagaimana peranan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap iklim perekonomian

Pembahasan

di Indonesia? 2. Bagaimana eksistensi Komisi Pengawasan Persaingan

Usaha

(KPPU)

dalam

penegakan hukum ? 3. Bagaimana pelanggaran

1999 Terhadap Iklim Perekonomian di Indonesia.

mekanisme terhadap

1. Peranan Undang-undang Nomor 5 Tahun

penanganan

larangan

praktik

Latar belakang lahirnya Undang-undang

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa setelah Indonesia merdeka, telah disepakati oleh

Tujuan Penulisan

bangsa Indonesia bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya 2

Penegakan Hukum atas Pelanggaran terhadap Larangan Praktik Monopoli dan …. Novelina MS Hutapea

kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila

pinjaman dan utang luar negeri yang sangat

dan Undang-undang dasar 1945. Akan tetapi

besar.

dalam

realitanya

ternyata

masih

banyak

Ketergantungan

pada

Negara

lain

persoalan dan tantangan dalam perekonomian

mengharuskan pemerintah mengikuti berbagai

yang belum dapat terpecahkan, khususnya

persyaratan yang dibuat oleh Negara pendonor,

dengan adanya kecenderungan globalisasi

yang jelas-jelas memposisikan Indonesia pada

perekonomian

kedudukan

serta

dinamika

dan

yang

sangat

lemah,

apalagi

perkembangan usaha swastanisasi sejak awal

orientasi Negara lain di Indonesia hanyalah

tahun

besar

tujuan provit tanpa memperhatikan ketahanan

pada

ekonomi dan kesinambungan sumber daya

kenyataannya merupakan perwujudan dari

alam. Banyak perkara-perkara berakhir dengan

kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

tidak jelas dan berimplikasi terhadap terjadinya

Penyelengaraan

kurang

kesenjangan di masyarakat. Hal ini disebabkan

memperhatikan amanat Pasal 33 UUD 1945

rendahnya tingkat profesionalitas para penegak

dan

hukum dan tidak adanya itikad baik untuk

1990-an.

perkembangan

Sebahagian usaha

swasta

ekonomi

cenderung

nasional

menunjukan

corak

monopolistic. Para pengusaha yang dekat

memperbaiki

dengan

sudah terpuruk.

elit

kekuasaan

kemudahan-kemudahan

mendapatkan

yang

berlebihan,

sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Kegagalan pemerintah Orde Baru di

perekonomian

Negara

yang

Pemerintah transisi dengan Kabinet Reformasi di bawah Presiden B.J.Habibi yang hampir

tiap

hari

digoyang

demonstrasi

bidang pembangunan ekonomi, khususnya

mahasiswa merasa harus berbuat sesuatu guna

mencegah praktik monopoli mengakibatkan

memenuhi

tuntutan

terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada

mengemban

aspirasi

sedikit kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sidang Istimewa MPR-RI dalam TAP MPR-RI

Monopoli menghalangi terjadinya persaingan

No.X/MPR/1998

yang sehat yang membawa dampak terciptanya

Reformasi

ekonomi tinggi yang membebani masyarakat

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan

luas, karena faktor-faktor produksi tidak

Nasional

berjalan secara efisien sementara hasil-hasil

“Membuat perekonomian lebih efisien dan

praktik

kompetitif dengan menghilangkan berbagai

monopoli

hanya

dinikmati

oleh

mahasiswa masyarakat.

tentang

Pembangunan

Sub

A

(2)c

yang Amanat

Pokok-pokok Dalam

sebagai

Rangka

berikut:

beberapa gelintir orang ataau kelompok usaha

praktik

tertentu. Reformasi yang terus bergulir di

system insentif yang mendorong efisiensi dan

Indonesia pada dasarnya dipicu oleh gejolak

inovasi”.

monopoli

serta

mengembangkan

ekonomi yang berkepanjangan dan merusak

DPR-RI yang pada waktu itu masih

sendi-sendi utama perekonomian nasional,

dikuasai oleh kelompok-kelompok status quo

secara

kelemahan

bersama pemerintah melihat momen yang tepat

ekonomi Indonesia yang dibangun atas dasar

untuk mengeluarkan aturan hukum persaingan

fundamental

membuka

3


yang

bertolak

belakang


dengan

praktok

c.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41

perdagangan era Orde Baru, maka disahkanlah

Undang-undang ini diancam pidana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dengan

denda

harapan dapat berperan dalam mengatur

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

berfungsinya mekanisme pasar secara wajar,

dan

dan

kondisi

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

persaingan antara pelaku usaha dapat berjalan

atau pidana kurungan pengganti denda

secara sehat, tertib, teratur dan efisien serta

selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

menjamin adanya kepastian hukum dengan

Sedangkan

dapat

menciptakan

suatu

serendah-rendahnya

setinggi-tingginya

Pidana

tambahan

Rp

Rp

diatur

dipidananya para pelaku yang melanggar

dalam Pasal 49 berupa : (1) pencabutan izin

larangan praktik monopoli dan persaingan

usaha; atau (2) larangan kepada pelaku usaha

usaha tidak sehat.

yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sanksi pidana diatur dalam Pasal 48, yaitu pidana pokok, sebagai berikut:

a.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana serendah

25.000.000.000,00

rendahnya (dua

puluh

Rp lima

miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00

(seratus

miliar

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan.

b.

sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana serendahrendahnya

Rp

5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan

setinggi-tingginya

25.000.000.000,00

(dua

Rp puluh

lima

miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti

denda

(lima) bulan.

selama-lamanya

atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Selain sanksi pidana juga ada diatur ketentuan

tentang

tindakan

administratif

sebagaimana diatur dalam Psal 47, sebagai berikut (1) komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. (2) tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5

denda

kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau (3) penghentian kegiatan

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,

denda

jabatan direksi atau komisaris sekurang-

5

berupa: (a) penetapan pembatalan perjanjian sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau; (b) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau; (c) perintah

kepada

menghentikan

pelaku

kegiatan

usaha yang

untuk terbukti

menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau (d) 4


perintah

kepada

menghentikan

pelaku

untuk

usaha tidak sehat, sebagaimana diatur

posisi

dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

usaha

penyalahgunaan

dominan; dan atau; (e) penetapan pembatalan

(c)

melakukan penilaian terhadap ada atau

atas penggabungan atau peleburan badan usaha

tidak adanya penyalahgunaan posisi

dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud

dominan yang dapat mengakibatkan

dalam Pasal 28; dan atau (f) penetapan

terjadinya praktek monopoli dan atau

pembayaran pengenaan

ganti

rugi;

denda

dan

atau;

(g)

persaingan

serendah-rendahnya

Rp

sebagaimana diatur dalam Pasal 25

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua

usaha

tidak

sehat,

sampai dengan Pasal 28;

(d)

puluh lima miliar rupiah).

mengambil

tindakan

sesuai

dengan

wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

2. Eksistensi Komisi Pengawasan Persaingan

(e)

terhadap kebijakan Pemerintah yang

Usaha (KKPU) Dalam Penegakan Hukum Eksistensi

KPPU

dalam

berkaitan dengan praktek monopoli dan

upaya

atau persaingan usaha tidak sehat;

menegakan hukum persaingan usaha telah mendapat

tempat

tersendiri

dalam

memberikan saran dan pertimbangan

(f)

menyusun pedoman dan atau publikasi

ketentuannya dan diharapkan komisi ini dapat

yang berkaitan dengan Undang-Undang

pula

ini;

menunjukan

melaksanakan

eksistensinya

pengawasan

dalam terhadap

(g)

memberikan laporan secara berkala atas

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun

hasil kerja Komisi kepada Presiden dan

1999. Tugas dan wewenang KPPU diatur

Dewan Perwakilan Rakyat.

dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36

Selanjutnya

diatur

pula

wewenang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam

KPPU di dalam Pasal 36 Undang-undang

rumusan Pasal 35 Undang-Undang No. 5/1999

Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

dikatakan bahwa tugas Komisi meliputi :

(a)

(a)

melakukan penilaian terhadap perjanjian

atau dari pelaku usaha tentang dugaan

yang dapat mengakibatkan terjadinya


praktek monopoli dan atau persaingan

persaingan usaha tidak sehat;

usaha tidak sehat sebagaimana diatur

(b)

menerima laporan dari masyarakat dan

(b)

melakukan penelitian tentang dugaan

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

adanya kegiatan usaha dan atau tindakan

melakukan penilaian terhadap kegiatan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan

usaha dan atau tindakan pelaku usaha


yang dapat mengakibatkan terjadinya



(c)

melakukan

penyelidikan

dan

atau

pemeriksaan terhadap kasus dugaan 5




(d)

(e)

(f)

(l)

menjatuhkan sanksi berupa tindakan

usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

administratif kepada pelaku usaha yang

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau

melanggar ketentuan undang-undang ini.

yang ditemukan oleh Komisi sebagai

Dari wewenang KPPU sebagaimana

hasil penelitiannya;

telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa

menyimpulkan hasil penyelidikan dan

wewenang KPPU untuk menjatuhkan sanksi

atau pemeriksaan tentang ada atau tidak

bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan

adanya praktek monopoli dan atau

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya


terbatas dapat menjatuhkan sanksi tindakan

memanggil pelaku usaha yang diduga

administratif

saja,

telah melakukan pelanggaran terhadap

menjatuhkan

sanksi

ketentuan undang-undang ini;

pengadilan.

sedangkan

wewenang

pidana

ada

pada

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap

mengetahui

pelanggaran

3. Mekanisme Penanganan Pelanggaran terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terhadap ketentuan undang-undang ini;

(g)

meminta

bantuan

penyidik

untuk

menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

(h)

meminta

keterangan

dari

instansi

Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan

dan

atau

pemeriksaan

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

(i)

mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

(j)

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

(k)

memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan

Pelaporan

tentang

telah

terjadinya

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran, secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas dan menyertakan identitas pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya undang

pelanggaran Nomor

5

terhadap

Tahun

Undang-

19995

dapat

melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian

yang

menyertakan

ditimbulkan,

identitas

pelapor.

dengan Identitas

pelapor wajib dirahasiakan oleh Komisi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi dapat juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila

ada

dugaan

terjadi

pelanggaran

usaha tidak sehat;

6


Undang-undang

tersebut

walaupun

tanpa

adanya laporan.

untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan

Berdasarkan laporan tersebut di atas, komisi

menyerahkan perkara tersebut kepada penyidik

wajib

melakukan

pendahuluan.

Dalam

lambatnya

(tiga

30

pemeriksaan

Dalam

selambat-

pemeriksaan

waktu puluh)

ketentuan yang berlaku.

hari

setelah

hal

komisi

lanjutan,

melaksanakan Komisi

wajib

menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-

menerima laporan, Komisi wajib menetapkan

lambatnya

perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan

dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana

lanjutan (Pasal 39 ayat 1 Undang-undang

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). Jika

Nomor tahun 1999). Dalam pemeriksaan

diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan

lanjutan, komisi wajib melakukan pemeriksaan

dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)

terhadap

hari.

pelaku

usaha

yang

dilaporkan.

Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi

60

(enam

puluh)

hari

sejak

Komisi wajib memutuskan telah terjadi

yang diperoleh dari pelaku usaha yang

atau

dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

undang-undang ini selambat-lambatnya 30

Apabila

dapat

(tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya

mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan

pemeriksaan lanjutan. Putusan Komisi harus

atau

melakukan

dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan

anggota

terbuka untuk umum dan segera diberitahukan

dipandang

pihak

lain.

perlu

Komisi

Dalam

kegiatannya/tindakan-tindakannya, Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

tidak

terjadi

pelanggaran

terhadap

kepada pelaku usaha. Dalam waktu 30 (tiga

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang

puluh) hari sejak pelaku usaha menerima

diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang

pemberitahuan putusan, maka komisi tersebut,

diperlukan dalam penyelidikan dan atau

pelaku usaha wajib melaksanakan putusan

pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-

tersebut

undang Nomor 5 tahun 1999, alat-alat bukti

pelaksanaannya kepada Komisi.

dan

menyampaikan

laporan

pemeriksaan Komisi berupa: (a) keterangan

Apabila pelaku usaha tidak menerima

saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat dan atau

putusan komisi, maka pelaku usaha yang

dokumen; (d) petunjuk; (e)keterangan pelaku

bersangkutan dapat mengajukan keberatan

usaha.

kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya Pelaku

usaha

menolak

14 (empat belas) hari setelah menerima

diperiksa, menolak memberikan informasi

pemberitahuan putusan tersebut. Pengadilan

yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau

Negeri harus memeriksa keberatan pelaku

pemeriksaan,

proses

usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak

penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika

diterimanya keberatan tersebut dan harus

pelaku usaha atau pihak lain menolak diperiksa

memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga

atau memberikan informasi yang diperlukan

puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan

guna penyelidikan atau pemeriksaan, komisi

keberatan tersebut.

atau

dilarang

menghambat

7



Jika atas putusan Pengadilan Negeri, pihak yang mengajukan

keberatan tetap

Pidana. Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan

bahwa

penyidikan

adalah

merasa keberatan, maka terhadap putusan

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

Pengadilan Negeri tersebut, yang bersangkutan

menurut cara yang diatur dalam undang-

dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung

bukti yang dengan bukti itu membuat terang

Republik Indonesia. Mahkamah Agung harus

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga

menemukan tersangkanya.

puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Dalam konteksnya dengan penyidikan

Pelaku usaha yang tidak mengajukan

tindak pidana larangan praktik monopoli dan

keberatan dalam jangka waktu 14 (empat

persaingan usaha, berdasarkan penelitian di

belas) hari setelah menerima pemberitahuan

lapangan (Polresta Pematangsiantar) diperoleh

putusan dianggap menerima putusan komisi.

penjelasan bahwa setelah menerima keputusan

Apabila

KPPU, penyidik akan melakukan penyidikan

tidak

terdapat

keberatan,

maka

putusan Komisi telah mempunyai kekuatan

dengan

hukum yang tetap. Terhadap putusan komisi

tersebut dan guna kepentingan penyidikan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

tersebut,

penyidik

melaksanakan

dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada

wewenangnya

sebagaimana

diatur

Pengadilan Negeri.

ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

seksama

berdasarkan

keputusan

dalam

Dalam hal pelaku usaha menerima

Jika penyidikan sudah selesai, penyidik

putusan komisi tetapi tidak mengindahkan atau

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada

tidak menjalankan putusan, maka komisi

penuntut umum dengan ketentuan penuntut

menyerahkan

umum

putusan

tersebut

kepada

dapat

melakukan

prapenuntutan.

penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai

Penyidikan dianggap telah selesai apabila

dengan

dalam jangka waktu empat belas hari penuntut

ketentuan

undangan

peraturan

perundang-

yang berlaku. Putusan

komisi

umum tidak mengembalikan hasil penyidikan

tersebut merupakan bukti permulaan yang

atau apabila sebelum batas waktu berakhir

cukup

telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari

bagi

penyidik

untuk

melakukan

penyidikan. Dalam hal perkara pelanggaran terhadap

penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (1) sampai ayat (3)) KUHAP.

larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah diserahkan kepada

Penutup

penyidik berdasarkan putusan KPPU yang merupakan bukti permulaan yang cukup untuk

Dengan adanya aturan-aturan di bidang

dilakukannya penyidikan, maka penyidik akan

perekonomian, seperti larangan praktik

memproses perkara tersebut sesuai dengan

monopoli, dan larangan persaingan usaha yang

ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara

tidak sehat, maka sebagai hukum, Undang8


undang Nomor 5 Tahun 1999 akan berperan

melanjutkan penyidikan, maka penyidikan

mengatur berfungsinya mekanisme pasar

dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-

secara wajar, dan diharapkan juga dapat

undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

berperan menciptakan suatu kondisi

Undang-undang

persaingan antara pelaku usaha dapat berjalan

(KUHAP).

Hukum

Acara

Pidana

secara sehat, tertib, teratur dan efisien serta menjamin adanya kepastian hukum . Eksistensi

Komisi

Pengawasan

Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum telah mendapat tempat tersendiri dalam pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995. Putusan KPPU atas pelanggaran pelaku usaha merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Dengan adanya keputusan dari KPPU sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan, maka penanganan

Pustaka Bassar M. Sudradjat., Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP, CV. Remadja Karya, Bandung, 1986. Chazawi Adami., Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hakim Abdul G., Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta,1988. Ibrahim Johnny., Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

perkara pidana pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dimulai. Jika penyidik berpendapat bahwa bukti permulaan itu sudah cukup untuk

Catatan : Tulisan ini telah dipublikasi pada Majalah : Dinamika : Vol. XI, No. 1 Januari – April 2013; ISSN : 1693 - 1912.

9

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Recommend Documents