BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Kedudukan tenaga kerja dewasa ini sangat penting artinya bagi
pembangunan bangsa Indonesia, yang pada dasarnya sudah diberikan dasar oleh pendahulu / pendiri bangsa Indonesia sendiri yang tertuang pada Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang dicantumkan pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan sesesorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu hak – hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dihormati dan tidak dapat diabaikan hak-haknya oleh pemberi kerja. Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat telah membawa banyak perubahan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang begitu ketat disemua sektor usaha. Kondisi yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.
1
2
Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem outsourcing, Sistem adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan yang terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai kaitan satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat.1 Arti pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan lainnya. dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.2 Outsourcing diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.3 Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetensi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan
1
R. Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.270. Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, h.217. 3 Candra Soewondo, 2003, Outsourcing Implementasinya Di Indonesia, PT. Elek Media Kompetindo, Jakarta, h.2. 2
3
yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih professional.4 Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborong pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh. Pengaturan tenaga kerja outsourcing di Indonesia diatur dalam: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain. Pengertian outsourcing tidak diatur secara khusus dalam UUK, namun pengertian outsourcing ditemukan dalam Pasal 64 UUK yang berbunyi “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Ketentuan tersebut kemudian dijadikan dasar hukum diberlakukannya outsourcing di Indonesia. Dalam UUK, outsourcing dibagi menjadi dua bagian yaitu pemborong pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Namun didalam draft revisi UUK, pemborong pekerjaan dihapuskan karena lebih condong kearah subcontracting pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.5 Berdasarkan Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan, oleh
4
Amelia Silvanny, 2009, Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Outsourcing Dalam Pemberian Upah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, h.7. 5 Iman Sjahputra, 2009, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, Harvarindo, Jakarta,h.2.
4
karena itu perjanjian outsourcing harus dilakukan secara tertulis yang memuat butir-butir kesepakatan antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan secara menyeluruh atas pekerjaan yang menjadi objek kerjasama. Pemberian upah dalam perusahaan outsourcing yang diatur dalam UUK wajib dilakukan oleh pengusaha sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja secara sah. Untuk sistem pengupahan outsourcing
diberikan
melalui
perusahaan
penyedia
jasa
pekerja/buruh
outsourcing bukan melalui perusahaan pemberi pekerjaan. Di dalam pasal 1 angka 30 UUK dapat dilihat mengenai pengertian upah : “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Upah memiliki peranan yang sangat penting dan utama bagi para pekerja/buruh.Karena upah dapat mensejahterakan kehidupannya dengan baik. Para pekerja/buruh bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan upah yang akan dipergunakan untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan para pekerja dengan lebih baik. Baik pekerja outsourcing maupun pekerja tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal pemberian upah yang dilakukan oleh pihak pengusaha atau harus sesuai dengan ketentuan UndangUndang. Upah minimum ditetpakan oleh Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota.
5
Dalam pelaksanaanya, masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang cukup bervariasi terkait ketenagakerjaan khususnya mengenai outsourcing.Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan pengguna outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia.Kondisi perburuhan di Indoensia sangat memperhatinkan dan tidak adanya kepastian sehingga para buruh dapat terancam di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, dalam pelaksanaan sistem pengupahan outsourcing juga masih memungkinkan
timbulnya
permasalahan-permasalahan
yaitu
PHK
tanpa
pesangon, upah dibawah Upah Minimum Regional (UMR), Tunjungan tidak diberikan, Pemotongan upah dikarenakan sakit, izin karena keperluan keluarga seperti menikah, dan sebagainya. Besar upah yang diberikan oleh pengusaha tidak sesuai dengan tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan oleh para pekerja. Hal tersebut menyebabkan para pekerja melakukan demo besar-besaran untuk menuntut kenaikan upah minimum yang di nilai rendah. Bank CIMB NIAGA di Denpasar merupakan perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh outsourcing yang terdiri dari 95 tenaga kerja outsourcing yaitu pekerja laki-laki 60 orang dan pekerja wanita 35 orang. Dengan demikian permasalahan disini adalah bagaiamana sistem pemberian upah bagi pekerja outsourcing di Bank CIMB NIAGA di Denpasar. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) UUK, perlindungan terhadap upah pekerja/buruh meliputi: a. upah minimum; b.
upah kerja lembur;
6
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Maka berdasarkan fakta &latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Outsourcing Pada Bank CIMB NIAGA Di Denpasar”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu
rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana sistem pemberian upah bagi pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar? 2. Faktor apa yang mempengaruhi sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Dalam karangan ilmiah perlu ditentukan secara tegas tentang ruang
lingkup materi yang akan diuraikan. Hal tersebut tentunya untuk mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan.Demikian pula halnya dalam pembahasan masalah skripsi ini, maka penekanannya lebih pada masalah sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar.
7
Pada permasalahan pertama bagaimana bentuk pemberian upah pekerja outsourcing
pada
Bank
CIMB
NIAGA
di
Denpasar.
Ruang
lingkup
permasalahannya meliputi, Gambaran umum Bank CIMB NIAGA di Denpasar, bentuk perjanjian antara Bank CIMB NIAGA di Denpasar dengan pekerja outsourcing dan sistem pemberian upah dari Bank CIMB NIAGA di Denpasar kepada para pekerja. Selanjutnya pada permasalah kedua apa yang faktor apa yang mempengaruhi bentuk pengupahan pekerja outsourcing di Bank CIMB NIAGA di Denpasar. Ruang lingkup permasalahannya meliputi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembayaran upah yang layak bagi pekerja outsourcing.
1.4
Orisinalitas Penelitian Dalam tulisan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) skripsi ilmu hukum
terdahulu melalui penelusuran di Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Undiknas, dan Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Warmadewa dimana hal itu dimaksudkan sebagai referensi penulisan dan untuk menghindari terjadinya plagiasi serta menyatakan bahwa tulisan ini memang hasil karya dan pemikiran penulis sendiri, adapun skripsi yang penulis maksud adalah : No 1
Judul Pelaksanaan Perlindungan
Hukum
Penulis
Rumusan Masalah
Evi
1. Bagaimanakah
Rosmanasari
Pelaksanaan
Terhadap Tenaga Kerja
Perlindungan
Outsourcing PT. INDAH
Hukum Terhadap
8
KARYA INDONESIA
NUANSA (PT.
Tenaga
Kerja
Outsourcing
PT
INKANINDO) Di PT.
INKANINDO
PERTAMINA
yang bekerja di
(PERSERO)
PT. PERTAMINA (persero) 2. Hambatanhambatan
apa
yang dihadapi PT. INKANINDO sebagai penyedia Tenaga
Kerja
Outsourcing dalam memberikan perlindungan terhadap
tenaga
kerjanya? 3. Upaya-Upaya apa yang
dilakukan
untuk menghadapi hambatan-
9
hambatan
dalam
memberikan perlindungan tersebut? 2
Peranan
Serikat
David Bayu
Pekerja
Nasional
Narendra
(SPN)
DPC
Semarang
Kota dalam
Memperjuangkan Hak-hak
Tenaga
1. Apa
sajakah
regulasi
terkait
dengan Outsourcing
dan
serikat pekerja? 2. Bagaimana
Kerja Outsourcing di
penerapan
Kota
Semarang
Putusan
Pasca
Keluarnya
Nomor 27/PUU-
Putusan MK Nomor
IX/2011 terhadap
27/PUU-IX/2011
pelaksanaan
MK
Outsourcing
di
Kota Semarang? 3. Bagaimana Peranan
Serikat
Pekerja Nasional (SPN) DPC Kota Semarang kendala
dan yang
10
dihadapi
dalam
membantu memperjuangkan hak-hak
tenaga
kerja Outsourcing di Kota Semarang pasca
keluarnya
Putusan
MK
Nomor 27/PUUIX/2011 3
Aspek Hukum Terhadap Amelia Silvanny
1. Bagaimana
Perusahaan Outsourcing
pengaturan
Dalam Pemberian Upah
outsourcing dalam
Dikaitkan
UU No. 13 Tahun
Dengan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Upah Minimum Denpasar Timur
Provinsi
2003? 2. Bagaimana sistem pemberian dari
upah
perusahaan
outsourcing kepada
para
pekerja? 3. Bagaimana bentuk perjanjian
11
antara perusahaan outsourcing dengan
tenaga
kerja? 4. Bagaiamana penyelesain kasus jika
terjadi
sengketa
antara
perusahaan outsourcing dengan
tenaga
kerja?
1.5
Tujuan Penelitian Setiap Karya tulis tentunya mempunyai tujuan baik dilihat dari aspek
teoritis maupun aspek praktis. Maka yang menjadi tujuannya adalah sebagai berikut: 1.5.1
Tujuan umum 1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah bagi pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar
1.5.2
Tujuan khusus 1. Untuk lebih memahami bentuk pemberian upah bagi pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar
12
2. Untuk lebih memahami faktor dasar untuk membayarkan upah yang layak bagi pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar
1.6
Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
maupun praktis yaitu : 1.6.1
Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi dan sebagai sumbangan pemikiran informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum ketenagakerjaan dalam hal pengupahan.
1.6.2
Manfaat praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman bagi mahasiswa, pemerintah, praktisi maupun perusahaan yang terkait khususnya Bank CIMB NIAGA di Denpasar agar dapat melakukan pelaksanaan sistem pengupahan pekerja outsourcing dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah sejenis, serta dapat menerapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
1.7
Landasan Teoritis Landasan Teoritis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori-
teori dasar yang relevan dengan masalah hukum dan asas-asas yang berhubungan dengan penelitian ini. Asas yang dimaksudkan antara lain berupa asas-asas yang
13
tercantum dalam: pengertian pengupahan, pengertian pekerja, pengertian outsourcing dan pengertian perjanjian kerja yang dapat di jelaskan sebagai berikut:
1.7.1
Pekerja Pasal 1 angka 3 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan pengertian pengusaha dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu6 : a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar negri. Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja/buruh. Istilah pekerja/buruh yang sekarang disandingkan muncul karena dalam undang-undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut. Munculnya istilah
6
Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ed. Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Selanjutnya disebut Lalu Husni I, h.31.
14
buruh/pekerja yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh selaun berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena itulah pada Orde Baru istilah Serikat Buruh diganti dengan istilah Serikat Pekerja.7 1.7.2
Pengupahan Pengertian "UPAH" dalam UU 13/2003 Pasal 1 angka (30) : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha8 atau 9pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan,
atau
peraturan
perundangundangan,
termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah10 : 1. Tingkat Persaingan 2. Biaya Keperluan Hidup 3. Peraturan UU tentang UMR 4. Perbedaan jenis pekerjaan 5. Produktifitas marginal
7
Lalu Husni I Ibid, h.32-33. Lalu Husni, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Selanjutnya disebut Lalu Husni II, h.92. 9 Lalu Husni II Ibid 10 Lalu Husni II Ibid 8
15
Syarat dan tujuan pemberian upah: Syarat dalam pemberian upah adalah mampu memberikan kepuasaan kepada pekerja artinya mampu memberikan upah yang sebanding dengan perusahaan yang sama, adil, dan menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki perbedaan akan kebutuhan. Sedangkan tujuan dalam pemberian upah adalah untuk memacu ketertarikan para tenaga kerja yang berbakat untuk masuk keperusahaan. Meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan yang berbakat serta memberikan motivasi kepada karyawan.
Sistem upah di Indonesia: 11 Sistem pemberian upah di indonesia dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Sistem upah menurut waktu Sistem ini pembayaran upahnya berdasarkan waktu waktu kerja pekerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan. 2. Sistem upah borongan Sistem ini berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan/ siborongkan. Keuntungan sistem ini pekerja mengetahu dengan pasti jumlah upah yang diterima, majikan jidak perlu berhubungan lansung dengan pekerja. 3. Sistem Co-Partnership
11
Djuamaidi, 2008, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.
16
Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan saham atau obligasi tersebut, para pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan tersebut 4. Sistem upah premi Sistem pemberuian upah berdasrkan prestasi ditambah premi Contoh : Jika sebadu menyelesaikan 200 potong kain dalam satu jam, dibayar Rp 5000 dan jika dapat kelebihan dari 200 potong kain maka diberikan premi misalnya prestasi kerjanya 210 potong perjam maka 5000 ditambah (10/200 x Rp 5000) = Rp 5250 5. Sistem upah berkala Upah ditentukan berdasarkan tinmgkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat maka upah juga meningkat dan begitu sebaliknya. 6. Sistem bonus Selain upah tetap , pekerja mendapatkan ubah tambahan sebagai partisipasi dalam meajukan perusahaan. Biasany upah tambhan ini dilakukan akhir tahun setelah tutup buku.12 1.7.3
Outsourcing Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja.13 Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus melatih/mempersiapkan 12
Ibid, h.23.24. A. Ridwan Halim, 1985, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.85. 13
17
menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentiangan perushaan lain. Perusahaan inilah yang mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan buruh/pekerja yang dipekerjakan dalam bidang manajemen, outsourcing diberikan pengertian pendelegasian operasi dan manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). Outsourcing awalnya merupakan istilah dalam dunia bisnis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan mendatangkan dari luar perusahaan.14 Outsourcing merupakan bisnis kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru dibidang jasa penyedia tenaga kerja, serta efisiensi bagi dunia usaha. Pengusaha tidak perlu disibukkan dengan urusan yang tidak terlalu penting yang banyak memakan waktu dan pikiran karena hal tersebut bisa diserahkan kepada perusahaan yang khusus bergerak di bidang itu. Sumber hukum Outsourcing adalah KUHPerdata dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1.7.4
Perjanjian Kerja Perjanjian
kerja
yang
dalam
bahasa
Belanda
disebutkan
Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut:
14
Ibid, h.86.
18
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”15 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni16 : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.” Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata seperti tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “di bawah perintah pihak lain,” di bawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosialekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang sosialekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya17 Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, 15
Ibid. Lalu Husni II, op.cit, h.92. 17 A. Ridwan Halim, op.cit, h.86. 16
19
sedangkan hak & kewajiban para pihak seperti, waktu kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, dan lainnya.18 1.8
Metode Penelitian
1.8.1
Jenis Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sering pula disebut dengan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundangundangan di lapangan.19 Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA Di Denpasar.
1.8.2
Sifat Penelitian Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan usulan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, dan atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, dengan gejala lain dalam masyarakat.20
1.8.3
Data dan Sumber Data Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :
18
Lalu Husni II, loc.cit. Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54. 20 Amirudin, Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25. 19
20
1.8.3.1
Data Primer atau data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung.
1.8.3.2
Data Sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan/ library research, yaitu dari berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan atas 3(tiga) jenis, yaitu :
a. Bahan-Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel hasil penelitian dibidang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder seperti berasal dari kampus dan sebagainya. 1.8.4
Teknik pengumpulan data
1.8.4.1 Teknik Studi dokumen Merupakan data yang dilakukan dengan mengumpulan bahan-bahan pustaka seperti
dokumen-dokumen hukum maupun peraturan
perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pengupahan.
21
1.8.4.2 Teknik Wawancara (interview) Penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, adapun wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai/respond dan informaso, untuk memperoleh data yang otentik tentang gambaran pengupahan karyawan outsourcing. 1.8.5
Teknik penentuan informan penelitian Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling dimana teknik pengambilan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang digunakan
adalah
Purposive,
yaitu
penentuan
informan
dengan
pertimbangan tertentu dimana informan atau narasumber telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk informan pekerja outsourcing digunakan bentuk Acciedental sampling, yang merupakan teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai informan, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok atau memenuhi syarat sebagai sumber data.21 1.8.6
Teknik Pengelolaan dan analisis data Terhadap data yang sudah terkumpul, baik data lapangan maupun kepustakaan selanjutnya data tersebut diolah secara deskriptif yaitu dengan
21
Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, h.124.
22
menggambarkan secara apa adanya. Sedangkan dianalisis secara kualitatif yaitu memilih data yang berhubungan dan akurat guna menjawab permasalahan yang ada.22
22
Mutkti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.192.
