PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Dasar Hukum • UU No. 23 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional • PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • InstruksiPresiden No. 01/2010 • Permendiknas No. … Tahun 2011 tentang Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (proses pengesahan) • Kepmendiknas No. 107/U/2001 tentang Penyenggaraan Pendidikan Tinggi JarakJauh • Surat Dirjen Dikti No. 880/D/T/2010 • Surat Dirjen Dikti No. 299/E/T/2011
Pengertian • Pendidikan vokasi berkelanjutan (seamless vocational oriented education) atau PVB merupakan program pendidikan vokasi yang mengedepankan keberlanjutan kompetensi keahlian. • Pendidikanvokasiberkelanjutanbertujuan: – Meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi; dan – Memberikan keahlian pratama dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni agar lulusannya memiliki kemampuan mengembangkan usaha dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
• PVB dapat diselenggarakan oleh universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan/atau akademi.
Ruang Lingkup (1) • Kualifikasi pendidikan: Diploma I (D-I) • Sasaran/calon mahasiswa: – – – –
Lulus SLTA/PAKET C Tidak dibatasi oleh usia dan/atau gender Memiliki motivasi belajar untuk berkembang Tidak dibatasi status sosek: pekerja, ibu rumah tangga, pegawai, atau siapa saja mereka yang ingin menguasai kompetensi/keahlian
• Fokus/Tujuan: – Penguasaan kompetensi – Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi – Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan/kepentingan potensi lokal – Efisiensi dan optimasi pemanfaatan sumber daya di pusat dan daerah berbasis asas sharing dan pemerataan akses dan kualitas
RuangLingkup (2) • Asas: – Pendidikan berbasis sharing • • • •
SDM, infrastruktur, multikampus Pemerintah pusat dan daerah Industri dan masyarakat Antar perguruan tinggi
– Kompetensi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan penguatan potensi daerah – Lulusan: bekerja (self-employed) dan mandiri; atau melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. – Evaluasi berkelanjutan – Aspek magang (di industri atau UKM) harus dikedepankan – Publikasi pencapaian program dalam web/blog berbasis social networking kepada masyarakat
TempatPenyelenggaraan • PVB dapat dilaksanakan di: – PT: kampus utama; – SMK: sub-kampus; – PPPPTK: sub-kampus; – Industri : sub-kampus; dan – UKM: sub-kampus.
Syarat Kampus Utama (1) • Memiliki izin penyelenggaraan program studi yang masih berlaku dan terakreditasi paling rendah B; • Memiliki jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap yang berasal dari perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sesuai dengan nisbah dosen dengan mahasiswa; • Memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan PVB; dan – Perangkat rekaman video pembelajaran – Link internet dengan bandwidth memadai, min. 512 kbps – Sarana & prasarana praktikum (jika perlu) • Memperoleh penugasan sebagai penyelenggara PVB dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Tugas dan Tanggung Jawab Kampus Utama – – – – – – –
Menyiapkan paket bahan ajar dan ujian serta praktikum Menyiapkan Naskah Akademik Menilai relevansi subkampus terhadap Prodi Menyediakan dosen dan melatih asisten dosen (guru disubkampus) Melakukan revisi Prodi secara berkesinambungan Menyediakan program residensial bila diperlukan Melaksanakan evaluasi program setiap 6 bulan dan melaporkannya ke Ditjen Dikti – Mengeluarkan ijazah Diploma I – Disarankan untuk memiliki industri atau UKM mitra – Mengelola sistem PJJ berbasis web-based learning
Syarat Sub kampus (1) • Disetujui oleh kampus utama • Jumlah mahasiswa yang direkrut diusahakan: 30 orang per Prodi • Disarankan menggandeng industri atau UKM mitra yang relevan • Standar infrastruktur: – Ruang belajar/kuliah berkapasitas min. 40 orang (1 ruang per Prodi) – Link internet dengan bandwidth memadai, min. 512 kbps – PC dan LCD proyektor – Sarana dan prasarana praktek dan praktikum yang relevan
Syarat Subkampus (2) • Tenaga pengajar: – Disarankan memiliki guru bersertifikasi yang relevan sebagai asisten dosen
• Tugas dan tanggung jawab: – Mengampu 4-6 SKS paket matakuliah yang relevan, misal: Bahasa Inggris, KKPI. – Merekrut dan melakukan seleksi calon mahasiswa – Membuat laporan kemajuan program setiap 6 bulan yang disampaikan kekampus utama – Mem-publish laporan melalui blog – Menunjuk pendamping/PIC program
Syarat Subkampus (SMK) • Mempunyai konsentrasi/jurusan sesuai dengan program studi pada kampus utama; • Didukung oleh industri, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dinas pendidikan provinsi; • Memperoleh penugasan sebagai subkampus program PVB dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; • memiliki guru yang memadai; dan • memilikisertifikat ISO 9001-2008. • Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai kewenangannya menentukan SMK subkampus PVB.
Syarat Subkampus (PPPPTK) • Mempunyai divisi yang sesuai dengan program studi pada kampus utama; • Memperoleh penugasan sebagai tempat penyelenggara PVB dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan • Memiliki widyaiswara dan instruktur yang berkualifikasi sesuai dengan program studi pada kampus utama.
Syarat Subkampus (Industri) • Memiliki bidang industri yang sesuai dengan program studipada SMK dankampusutama; dan • Memiliki tenaga tutor yang sesuai dengan program studipada SMK dankampusutama.
Syarat Subkampus (UKM) • Memiliki bidang usaha yang sesuai dengan program studi dan/atau keahlian pada SMK dan kampus utama; dan • Memiliki tenaga yang sesuai dengan program studi dan/atau keahlian pada SMK dankampusutama.
Penjaminan Mutu • Kampus utama dalam melaksanakan tugasnya wajib: – Mengacu pada standar nasional pendidikan; – Menerapkan penjaminan mutu pendidikan termasuk pendidikan jarak jauh (PJJ); dan – Melaporkan penyelenggaraan PVB kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 (lima belas) hari setiap akhir semester.
• Penerapan penjaminan mutu PJJ dilakukan bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC).
SEAMOLEC • Mengkoordinasikan pengembangan naskah akademik • Menyiapkan berbagai panduan yang relevan • Memfasilitasi pengembangan sistem PJJ berbasis web-based learning • Melakukan monev pelaksanaan program (terkait PJJ) setiap 6 bulan • Mengampu 3-4 SKS mata kuliah, terutama: Belajar Mandiri, LMS, Bahasa Inggris, Enterpreunership, sebagai mata kuliah pilihan. • Menyediakan 10-15 mata diklat pilihan bersertifikasi
PenyelenggaraanPendidikan • PVB diselenggarakan melalui: – – – – –
Tatap muka dan/atau PJJ berbasis TIK Hybrid: kombinasi tatap muka dan PJJ Praktikum diselenggarakan jika perlu SKS: 36-44 Waktu pembelajaran: kampus utama (0-10%), subkampus (60-70%), magang (30%)
• Pengorganisasian pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam modus ganda atau konsorsium. • Sistem delivery materi: – Buku elektronik/CD belajar – Web-based learning – Perbantuan pendamping/asdos di subkampus
Monitoring & Evaluasi • Direktorat Jenderal PendidikanTinggimelaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi berkelanjutan oleh perguruan tinggi penyelenggara. • Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terhadap perguruan tinggi penyelenggaan pendidikan vokasi berkelanjutan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian penyelenggaraan pendidikan vokasiber kelanjutan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan • Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan PVB dibebankan pada anggaran: – Perguruan tinggi penyelenggara PVB sebagai kampus induk/utama, – SMK sebagai subkampus, – SEAMOLEC sebagai fasilitator pelaksanaan program, dan – sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Model Pembiayaan (1) • Sumber: mahasiswa • Pendaftaran – Biaya: Rp.100 ribu – Calon mahasiswa menyetor kepada Kampus Utama – Pengelolaan: Kampus Utama (40%) dan Subkampus (60%)
• SPP – Biaya (per bulan): Rp.100-250 ribu – Mahasiswa menyetor kepada Kampus Utama – Pengelolaan: KU membagi kontribusi penyelenggaraan program kepada SK (25-40%) dan SEAMOLEC (20-30%) dari biaya SPP dan jumlah mahasiswa – Pengelolaan SPP perlu disepakati oleh KU dan SK
• Biaya lain (diluar SPP): – – – – –
Biaya praktikum Transportasi dan pondokan (jika ada kuliah tatap muka) Pencetakan bahan kuliah Jaket almamater Wisuda, dll.
Model Pembiayaan (2) • Biaya SPP disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat
• Selain dari mahasiswa, pembiayaan pendidikan dapat didukung oleh berbagai sumber, misal: – CSR industri, – beasiswaPemdaatauLembaga, – Kemdiknas
• Perubahan biaya SPP (jika diperlukan) dapat disepakati semua pihak untuk setiap angkatan, disesuaikan dengan daya beli masyarakat di kabupaten/kota dan pertimbangan terhadap golongan kurang beruntung
Informasi Program • DirektoratPembelajarandanKemahasiswaan (Belmawa) DitjenDiktiKemdiknas – Gedung D lantai 7, JalanJenderalSudirman, Senayan, Jakarta 10002 – C/P: UmarSidikMaulana – E-mail:
[email protected]
• SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) Kemdiknas – Gedung SEAMOLEC, Kompleks Univ. Terbuka, JalanCabe Raya, PondokCabe, Pamulang, Jakarta 15418 – Telp: 021-7422184, Faks: 021-7422276 – C/P:
[email protected],
[email protected] – E-mail:
[email protected]
