84 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Yudi Hartono* Abstrak Pendidikan yang tepat dan bermutu dapat disiapkan oleh manusia dan masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan di masa depan. Untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan, maka semua pihak berkontribusi penting, termasuk pengelola pendidikan itu sendiri, pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Kontribusi pendidikan terhadap kualitas manusia Indonesia sejak kemerdekaan hingga reformasi menarik untuk dikaji. Orde lama merupakan satu fase yang berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat. Orde lama menghapuskan sistem pendidikan elitism pada masa kolonial dan memberlakukan politik persatuan nasional. Pendidikan menjadi wahana penmbangunan karakter bangsa. Orde Baru mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia” dan berbagai kebijakan turunannya memberi kontribusi bagi kualitas manusia bagi dunia industri khususnya untuk mendukung pembangunan ekonomi, namun terdapat empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Era reformasi memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Namun demikian, sistem pendidikan nasional Indonesia terlihat masih bersifat tambal sulam, mulai dari kebijakan kurikulum, manajemen, sistem pembelajaran, tuntutan kualitas guru, tuntutan fasilitas dan dana pendidikan, kurang memiliki prioritas yang ingin dicapai. Kata Kunci: pendidikan, kualitas sumber daya manusia Pendahuluan aset
Indonesia. Pendidikan yang berkualitas
Sumber daya manusia merupakan
berkorelasi positif dengan sumber daya
utama
manusia yang berkualitas.
pembangunan
bangsa.
Ketersediaan sumber daya alam (natural
Kenyataannya, kualitas pendidikan
resources) yang melimpah dan sumber daya
di Indonesia saat ini masih memprihatinkan.
modal
semakin
Hal ini dibuktikan antara lain berdasarkan
canggih, tidak akan berkontribusi yang
data dalam Education For All (EFA) Global
bernilai tambah, tanpa didukung sumber
Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis,
daya manusia (human resources) yang
Armed
berkualitas. Sumber daya manusia yang
dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu
berkualitas akan dapat dicapai melalui
Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan
pendidikan.
Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan
serta
teknologi
Pendidikan
yang
berkontribusi
Conflict
New
York
and
Education
(1/3/2011),
yang
signifikan dalam meningkatkan kualitas
di
suatu bangsa, tentunya juga bagi bangsa
pembangunan pendidikan atau education
* Yudi Hartono adalah Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Madiun
indeks
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 85
development index (EDI) berdasarkan data
dan Laos (109).1 Kualitas pendidikan akan
tahun
berkorelasi dengan kualitas sumber daya
2008
adalah
0,934.
Nilai
itu
menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari
manusia.
127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1.
Berdasarkan Pembangunan
laporan Manusia
Laporan (Human
Kategori medium berada di atas
Development Index/HDI) dari 182 negara, 2
0,80, sedangkan kategori rendah di bawah
November 2011 oleh Badan Program
0,80. Total nilai EDI itu diperoleh dari
Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa
rangkuman
perolehan
(United
penilaian,
yaitu:
empat
angka
kategori partisipasi
Nation
Program/UNDP),
Indeks
Development Pembangunan
pendidikan dasar, angka melek huruf pada
Manusia Indonesia berada pada angka 0.617
usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi
dan menempatkan pada peringkat 124 dari
menurut kesetaraan jender, angka bertahan
187 negara. Sedangkan HDI Asia Timur dan
siswa hingga kelas V Sekolah Dasar (SD).
Pasifik
Penurunan
EDI
Indonesia
sebagai
peringkat
regional
yang
meningkat dari 0.428 di 1980 menjadi 0.671
cukup tinggi tahun ini terjadi terutama pada
saat ini, sehingga menempatkan Indonesia
kategori penilaian angka bertahan siswa
di bawah rata-rata regional.
hingga kelas V SD. Kategori ini untuk
Dalam laporannya tersebut, UNDP
menunjukkan kualitas pendidikan di jenjang
menempatkan Norwegia,
pendidikan dasar yang siklusnya dipatok
Belanda berada di posisi tertinggi dalam
sedikitnya lima tahun. Saat ini Indonesia
HDI 2011. Sementara Kongo, Nigeria dan
masih tertinggal dari Brunei Darussalam
Burundi berada pada peringkat terbawah.2
yang berada di peringkat ke-34. Brunei
Kondisi kualitas sumber daya manusia
Darussalam masuk kelompok pencapaian
(SDM) seperti di atas menyebabkan tingkat
tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi
daya saing bangsa Indonesia dalam tataran
nomor satu Asia.
dunia tergolong rendah. Suhendar (2012)
Adapun
Malaysia
dan
di
menyampaikan bahwa dalam The Global
peringkat ke-65 atau masih dalam kategori
Competitiveness Report 2011-2012 (laporan
kelompok
seperti
tahunan daya saing global tahun 2011-
halnya Indonesia. Meskipun demikian posisi
2012) yang dibuat oleh World Economic
pencapaian
berada
Australia
medium
Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107),
1http://disdikpora.palangkaraya.go.id/beri
ta-160-kualitas-pendidikan-indonesiaranking-69-tingkat-dunia.html, diunduh 6 Juni 2015. 2http://dunia.news.viva.co.id/news/read/2 60961/kualitas-manusia-indonesia-dibawah-rata-rata, diunduh 6 Juni 2015.
86 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada
institusi pemerintahan dan secara aktif
posisi ke 46 dari 142 negara di dunia. Pada
dan sistematis menjadikan pendidikan
kawasan ASEAN posisi daya saing Indonesia
sebagai bagian integral dari proses
berada posisi keempat di bawah Singapura,
sosialisasi
Malaysia, dan Thailand.
penataan corak kehidupan berbangsa
Hanya tepat
dengan
dan
pendidikan
bermutu
yang
ideologi
negara
dan
dan bernegara.
dapat
Menteri PP dan K pertama (Ki Hajar
disiapkan manusia dan masyarakat yang
Dewantara) mengeluarkan instruksi umum
memiliki
yang memerintahkankepada semua kepala
kemampuan
dan
keunggulan
di masa depan.3 Untuk mengoptimalkan
sekolah dan guru untuk:
kontribusi pendidikan tersebut di atas,
1. Mengibarkan Sang Merah Putih setiap
maka
semua
mempunyai
pihak
(stakeholders)
kontribusi
yang
penting
termasuk pengelola pendidikan itu sendiri, pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat
hari dihalaman sekolah. 2. Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Menghentikan jepang
kontribusi pendidikan terhadap kualitas
Kimiyago (lagu kebangsaan jepang).
Indonesia
sejak
kemerdekaan
hingga reformasi. periode
ini
pemantapan
nasionalisme, pembangunan
4. Menghapus pelajaran bahasa jepang, tentara jepang.
kegiatan
pendidikan di tanah air lebih mengarah pada
nyanyian
serta upacara yang berasal dari bala
Masa Orde Lama Pada
menghapus
bendera
pada umumnya. Tulisan ini akan membahas manusia
dan
pengibaran
nilai-nilai
identitas
bangsa,
pondasi
dan
ideologis
5. Memberi semangat kebasaan kepada semua murid.4 Tujuan pendidikan nasional pada masa tersebut penekanannya adalah pada penanaman
semangat
patriotisme
dan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
peningkatan kesadaran nasional, sehingga
Tujuan utama pendidikan pada periode
dengan semangat itu kemerdekaan dapat
ini adalah nation and character building
dipertahankan
dan kendali utama penyelenggaraan
pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
pendidikan
oleh
Rapublik Indonesia dalam tahun 1946
Mereka
mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-
menguasai berbagai posisi penting di
guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan
Fasli Jalal & Dedi Supriadi (ed), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otanomi Daerah (Yogyakarta:Adicita Karya Nusa, 2001), hal. 3.
4Mustafa
tokoh-tokoh
3
nasional
dipegang
nasionalis.
dan
diisi.
Kementrian
dan Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 130.
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 87
dan
kewarganegaraan
dasar
2. Pendidikan menengah yang terdiri dari
pengajaran dan pendidikan di negara
sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)
Republik Indonesia yang pada dasarnya
dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)
berintisarikan
bulan
dengan masa belajar untuk masing-
Indonesia
masing terdiri atas sekolah umum dan
Desember
sebagai
Pancasila.
1949
Pada
Republik
mengalami perubahan ketata negaraan dan Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan
sekolah kejuruan. 3. Pendidikan tinggi selama kurun waktu
konstitusi sementara Rapublik Indonesia
1945-1950
Serikat (RIS). Pada tanggal 5 April 1950
terbuka lebar bagi setiap warga negara
mengenai
yang memenuhi syarat, tetapi karena
dasar-dasar
pendidikan
dan
pengajaran di sekolah.
berkembang
pesat
dan
masa perjuangan maka perkuliahan
Dalam Undang-Undang Nomor 4
kerap kali disela dengan perjuangan ke
Tahun 1950 Bab II Pasal 3 disebutkan
garis depan. Pendidikan tinggi yang ada
bahwa
berbentuk universitas atau perguruan
tujuan
pendidikan
nasional
Indonesia adalah membentuk manusia yang
tinggi dan akademi.
asusila dengan cakap dan warga negara
Para pengajar, pelajar melaksanakan
yang demokratis serta bertanggung jawab
tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun
tentang
dan
serba terbatas. Dengan segala keterbatasan
tanah air. Hal ini berarti bahwa setiap
itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional
sistem persekolahan pada waktu itu harus
yang dapat mengatasi masa panca roba
dapat menanamkan dan mengembangkan
seperti rongrongan terhadap NKRI.
kesejahteraan
masyarakat
sifat-sifat demokratis pada anak didiknya misalnya: kebebasan
di
dalam
akademis
kampus yang
Kebijakan
yang
diambil
dalam
muncul
bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan
biasa
universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini
luar
ditandai dengan fragmentasi politik yang
bertujuan
begitu
kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
hebat
mahasiswa
di
bebas
kalangan
mahasiswa-
berorganisasi
sesuai
dengan pilihannya.5 Sistem persekolahan pada masa
untuk
lebih
memberikan
Pada waktu itu pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR, sedangkan
Orde Lama hanya mengenal 3 tingkat:
di
1. Pendidikan rendah, yang terdiri dari
persiapan dosen dan keterbatasan sarana
taman kanak-kanak (1 tahun) dan
dan prasarana mengakibatkan kemerosotan
sekolah dasar (6 tahun)
mutu pendidikan tinggi mulai terjadi.
5Ari
H Gunawan, Kebijakan-kebijakan pendidikan, (Jakarta, Renika cipta, 1995), h. 36
provinsi-provinsi
Orde mencanangkan
lama
karena
Presiden
program
kurangnya
Soekarno pendidikan
88 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
pemberantasan buta huruf, karena selama
pelajar ke pendidikan tinggi, serta
dijajah Belanda, rakyat tidak bisa menikmati
mendidik
pendidikan sehingga mayoritas buta huruf .6
dalam berbagai lapangan khusus,
Pada masa orde lama ini dapat
sesuai
tenaga-tenaga
dengan
dibagi menjadi tiga fase yaitu:
masing
1. Periode 1945-1950 (awal kemerdekaan)
masyarakat.
Usaha untuk memperbaiki tingkat dan
dan
3) Kurikulum
masing-
kebutuhan
pendidikan
ditujukan
kaitannya adalah berhubungan dengan:
mahasiswa agar dapat menjadi
a) Peningkatan fasilitas fisik (sarana dan
pimpinan dalam masyarakat dan
sekolah
baru,
gedung
dan
menyewa
rumah rakyat dan mengadakan sistem penggunaan
menyiapkan
dapat memelihara kemajuan ilmu
Pemerintah mendirikan gedunggedung
untuk
tinggi
mutu pendidikan di Indonesia, maka
prasarana pendidikan)
sekolah
dua
kemajuan
hidup
kemasyarakatan. Pada
tahun
Indonesia
ini
semakin
kedaulatan matang
dan
sampai tiga kali sehari yaitu pagi,
sempurna, maka rancangan pendidikan
siang dan malam hari.
agama pada waktu tersebut semakin
b) Peningkatan
dan
penambahan
disempurnakan dengan dibentuknya
fasilitas personal sekolah (guru dan
panitia
tenaga tata usaha)
Mahmud
c) Kurikulum Setelah
yang
diketuai
Yunus
dari
oleh
Prof.
Departemen
Agama dan Mr. Hadi dari departemen P UU
dan
& K. Hasil dari panitia tersebut adalah
Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950
SKB yang dikeluarkan pada bulan
dikeluarkan, maka:
januari 1951, yang isinya adalah:7
1) Kurikulum
Pendidikan
pendidikan
rendah
1) Pendidikan agama diberikan mulai
ditujukan untuk menyiapkan anak
kelas IV sekolah rakyat (sekolah
agar
dasar)
memiliki
pengetahuan,
dasar-dasar
kecakapan
dan
2) Di daerah-daerah yang agamanya
ketangkasan baik lahir maupun
kuat (seperti sumtera, Kalimantan
batin serta mengembangkan bakat
dan
dan kesukaannya.
agama diberikan mulai kelas I SR
2) Kurikulum pendidikan menengah ditujukan
untuk
lain-lain)
dengan
maka pendidikan
catatan
bahwa
mutu
menyiapkan
Anam, S, Sekolah Dasar, Pergulatan Mengejar Ketertinggalan, (Solo: Wijatri), h.113-148 6
bakat
ahli
7Zuhairini
dkk, 1986, Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Jakarta, hal. 153.
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 89
pengetahuan umumnya tidak boleh
Pelajaran 1947”, ketika itu penyebutanya
berkurang
lebih populer menggunakan leer plan
sekolah
dibandingkan lain
yang
dengan
pendidikan
(rencana pelajaran).
agamanya diberikan mulai kelas IV.
Rencana pelajaran 1947 bersifat
3) Di sekolah lanjutan pertama dan
politis, yang tidak mau lagi melihat dunia
atas (umum dan kejuruan) diberikan
pendidikan
masih
menerapkan
pendidikan agama sebanyak 2 jam
kurikulum Belanda. Asas pendidikan
seminggu.
ditetapkan Pancasila. Susunan rencana
4) Pendidikan agama diberikan pada
pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya
murid-murid sedikitnya 10 orang
memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata
dalam satu kelas dan mendapat izin
pelajaran dan jam pengajarannya, serta
dari orang tua/walinya.
garis-garis besar pengajarannya.9
5) Penggngkatan guru agama, biaya pendidikan
agama
dan
Rencana
materi
mengutamakan
pelajaran
lebih
pendidikan
watak,
pendidikan agama di tanggung oleh
kesadaran bernegara dan bermasyarakat
departemen agama .
daripada pendidikan pikiran. Materi
Pembiayaan
pelajaran dihubungkan dengan kejadian
Besarnya pembiayaan pendidikan yang
dikeluarkan
pemerintah
sehari-hari. Mata pelajaran untuk tingkat
pada
sekolah rakyat ada 16, khusus di Jawa,
kurun waktu ini sulit diperoleh angka-
Sunda, dan Madura diberikan bahasa
angkanya
daerah.
secara
pasti,
karena
sebagaimana kita ketahui bahwa waktu
Daftar pelajarannya adalah bahasa
itu kita berada dalam perjuangan fisik
Indonesia, bahasa daerah, berhitung,
untuk mempertahankan kemerdekaan.8
ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi,
Selama
perjuangan
fisik
mempertahankan
untuk
sejarah,
kemerdekaan
suara,
menggambar, pekerjaan
menulis,
tangan,
seni
pekerjaan
Indonesia seluruh lapisan masyarakat
keputrian, gerak badan, kebersihan dan
telah terlibat, khususnya para pelajar dan
kesehatan, didikan budi pekerja dan
mahasiswa yang telah mengalami latihan
pendidikan agama. Garis-garis besar
kemiliteran
pada
Jepang.
pengajaran pada saat itu menekankan
Kurikulum
pertama
masa
pada cara guru mengajar dan cara murid
kemerdekaan 8Soenarto,
zaman pada
namanya
“Rencana
N., Biaya Pendidikan di Indonesia : Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI, http://www.kompas.com,
mempelajari. Sanjaya, W. Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, Bandung : Sekolah Pasca Sarjana UPI, 2007 9[8]
90 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
2. Periode 1950-1959 (demokrasi liberal)
negeri, pengusaha, anggota ABRI untuk
a. Sistem persekolahan
mendapatkan pendidikan mulai dari TK
Sejak
Agustus
penyelenggaraan pengajaran Undang pengajaran
1950
pendidikan
menggunakan pokok Nomor
Undang-
pendidikan 4
dan
Tahun
dan 1950
Republik Indonesia. Susunan sekolah
sampai dengan perguruan tinggi. 2) Pemerintah
memberikan
kesempatan
belajar bagi setiap golongan masyarakat untuk mencapai tingkat yang tertinggi, asalkan memenuhi syarat. 3) Pemerintah
memberikan
kesempatan
tersebut adalah sekolah rakyat 6 tahun,
belajar bagi setiap golongan masyarakat
sekolah lanjutan tingkat pertama 3
tanpa membedakan apakah anak laki-
tahun, dan sekolah lanjutan tingkat atas
laki atau perempuan.
3 tahun. Pada tahun 1954 didirikan
Pada tahun 1952 kurikulum di
lembaga pendidikan guru bertingkat
Indonesia mengalami penyempurnaan.
universitas
yang
pertama
yaitu
Pada tahun 1952 ini diberi nama
Pendidikan
Tinggi
Pendidikan
Guru
“Rencana
Pelajaran
Terurai
1952”.
(PTPG) di Bandung.
Kurikulum ini mengarah pada suatu
b. Kesempatan belajar
sistem pendidikan nasional yang paling
Undang-Undang pendidikan tahun
menonjol
dan
sekaligus
kurikulum
Tiap-tiap
Republik
rencana pelajaran harus memperhatikan
Indonesia mempunyai hak yang sama
isi pelajaran yang dihubungkan dengan
diterima menjadi murid suatu sekolah,
kehidupan sehari-hari.
negara
ini
bahwa
dari
1950 dan 1959 Pasal 17 menyatakan: warga
1952
ciri
setiap
jika memenuhi syarat yang ditetapkan
Pada masa itu juga dibentuk kelas
unit pendidikan dan pengajaran pada
masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi
sekolah itu.
lulusan
Di samping itu, pasal 21 ayat 1
SR
6
tahun
yang
tidak
melanjutkan ke SMP, kelas masyarakat
menyatakan pula bahwa: Pemerintah
mengajarkan
dan bangsa Indonesia menerima ko-
pertanian, pertukangan dan perikanan.
edukasi pendidikan untuk laki-laki dan
Tujuannya agar anak tak mampu sekolah
perempuan bersama-sama.
ke jenjang SMP bisa langsung bekerja.
Dari Undang-Undang tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa: 1) Pemerintah
memberikan
3. Periode
keterampilan
1959-1966
seperti
(demokrasi
terpimpin) kesempatan
Tujuan pendidikan nasional yang
belajar bagi setiap golongan masyarakat,
dirumuskan dalam keputusan presiden
seperti anak petani, pedagang, pegawai
nomor 145 Tahun 1965 adalah sebagai
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 91
berikut: Tujuan pendidikan nasional baik yang
diselenggarakan
oleh
pihak
pemerintah maupun oleh pihak swasta,
d. Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan. e. Perkembangan jasmani.
dari pendidikan pra sekolah sampai
Konsep pembelajaran pada tahun
pendidikan tinggi supaya melahirkan
1964 mewajibkan sekolah membimbing
warga negara sosialis Indonesia yang
anak agar mampu memikirkan sendiri
asusila, yang bertanggung jawab atas
pemecahan persoalan (problem solving).
terselenggaranya
sosialis
Rencana pendidikan 1964 melahirkan
Indonesia adil dan makmur spiritual
kurikulum 1964 yang menitikberatkan
maupun material dan yang berjiwa
pada pengembangan daya cipta, rasa,
Pancasila.
karya dan moral yang kemudian dikenal
masyarakat
Kebijakan pendidikan pada waktu
dengan istilah panca wardhana.
itu yaitu, “Sapta Usaha Tama Dan Panca
Pada saat itu pendidikan dasar lebih
Wardhana” tertuang dalam instruksi
menekankan pada pengetahuan dan
Menteri PP&K Nomor 1 Tahun 1959.
kegiatan
Sapta Usaha Tama berisi:
disesuaikan dengan perkembangan anak.
Penertiban aparatur dan usaha-usaha
Cara belajar dijalankan dengan metode
kementrian PP&K:
yang disebut gotong royong terpimpin.
a. Menggiatkan kesenian dan olahraga.
Selain itu pemerintah menerapkan hari
b. Mengharuskan “usaha halaman”.
Sabtu sebagai hari krida, maksudnya,
c. Mengharuskan penabungan.
pada hari Sabtu siswa diberi kebebasan
d. Mewajibkan usaha-usaha koperasi.
berlatih kegiatan di bidang kebudayaan,
e. Mengadakan “kelas masyarakat”.
kesenian,
f. Membentuk “regu kerja” di kalangan
sesuai minat siswa. Kurikulum 1964
SLA dan Universitas. Sementara
Panca cinta
Wardhana bangsa
dan
keagamaan (moral).
permainan
Pancasilais
yang
sosialis
Indonesia,
MPKS No. 11 Tahun 1960. Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di
intelegensi
(kecerdasan). c. Perkembangan
dan
yang
dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan
tanah air, moral nasional, internal dan b. Perkembangan
olahraga,
praktis,
adalah alat untuk membentuk manusia
berisikan segi-segi sebagai berikut : a. Perkembangan
fungsional
rapor bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B,
emosional-artistik
C, dan D. Sedangkan, bagi kelas III hingga
atau rasa keharuana dan keindahan
VI tetap menggunakan skor 10-100.
lahir batin.
Dengan demikian, pada masa orde
92 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
lama,
usaha
pendidikan
pertama
d. Menugaskan peserta didik untuk
ditujukan ke penambahan jumlah
lebih
dan jenis sekolah sesuai dengan
kelompok.
tuntutan rakyat. Pada masa ini untuk kali
pertama
sejak
bekerja
masyarakat. f. Mencurahkan
perhatian
banyak
Pendidikan
perasaan nasionalis, etis, estetis,
dan
Pengajaran
Di
kepada
lebih
Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Sekolah disingkat UUPP.
perkembangan
dan pembentukan watak. 11
Usaha pembaharuan pendidikan
Kebijakan pendidikan pada masa
juga dilakukan karena isi dan cara-
orde lama sesuai dengan tujuan
cara
negara,
pengajaran
yang
berlaku
yaitu
pendidikan
dianggap tidak sesuai dengan UUPP.
nasionalisme
Serangan
terhadap
pemerintahan Ir. Soekarno (1961-1966).
bersifat
Menteri pendidikan pertama Ki Hajar
ditujukan
pengajaran
klasikal
intelektualistis
Indonesia
Dewantara
mengutamakan pembentukan akal.
proklamasi
Untuk
pengajaran
umum, yang isinya menyerukan kepada
yang dapat membentuk kepribadian,
para pengurus upaya membuang sistem
dapat mengembangkan kepercayaan
pendidikan kolonial dan mengutamakan
diri,
patriotisme.
diperlukan
menimbulkan
keberanian,
Djumhur mengatakan
dan bahwa
beberapa
bulan
oleh
hanya
itu
atau
inisiatif, dan semangat kerja. 10
mengeluarkan
Sosialisme
Indonesia
sesudah instruksi
yang
Danasuparta,
dijalankan oleh pemerintah, di tingkatan
pembaharuan
ke
kebijakan,
sampai
penerapannya
pendidikan masa orde lama meliputi:
dilingkungan pendidikan formal SMP,
a. Pembatasan
pelajaran
SMA, dan perguruan tinggi, merupakan
sampai ke pengetahuan yang siap
salah satu cara menjelaskan tujuan
pakai secara efektif.
pendidikan
bahan
b. Usaha ke arah individualisasi dan keaktifan peserta didik. c. Melepaskan hubungan kelas yang kaku.
dengan
Djumhur & Danasuparta, op.cit., h. 217.
tujuan
Negara.
Pemerintah membuat suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut, dan lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewargaan Negara atau Civics, yang diajarkan di tingkat SMP dan SMA.
10I.
secara
e. Menghubungkan sekolah dengan
kemerdekaan
ditetapkan Undang-undang No. 12
banyak
11Ibid.,
h. 222.
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 93
Indonesia di era Orde Lama merupakan
Negara
yang
berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 tentang
sarat
dasar-dasar
dengan cita-cita sosialisme. Cita-cita
pengajaran
sosialisme ini termasuk juga dalam
seluruh
bidang
Statuta
Negara
(UGM)
Tambahan
pendidikan.
Universitas
Gadjah
Mada
tahun 1951 sangat tegas menyatakan bahwa
tujuan
dan
sekolah
untuk
di
Indonesia Tahun
(lembaran
1954
lembaran
Nomor
Negara
38.
Nomor
550).
adalah
Tujuan dan dasar pendidikan pada
menyokong sosialisme pendidikan.
Orde Lama dapat dilihat pada pasal 3 dan
Namun, pada tahun 1992, di bawah
4. Pasal 3: Tujuan pendidikan dan
kekuasaan Orde Baru, statute ini
pengajaran adalah membentuk manusia
diganti dengan banyak perubahan
susila yang cakap dan warga Negara
pada isinya.
yang
Satu
UGM
pendidikan
perubahannya
menghilangkan tujuan
pasal
menyokong
pendidikan
adalah mengenai
demokratis
serta
bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakatdan
tanah
air.
pendidikan dan pengajaran berdasarkan
Kebijakan
atas asas-asas yang termaktub dalam
pendidikan saat itu dilakukan secara
Pancasila,
UUD
Negara
sentralistik, sebagaimana dijelaskan oleh
Indonesia
dan
atas
Tilaar
kebangsaan Indonesia.
2)
4:
sosialisme
Indonesia.
(2000:
Pasal
bahwa
kebijakan
pendidikan di masa ini diarahkan kepada
Pada
masa
Republik kebudayaan
Orde
Lama
proses indoktrinasi dan menolak segala
pendidikan banyak diarahkan untuk
unsur budaya yang datangnya dari luar.
nation
Semangat diskriminatif di dalam
and
Pemerintahan
character secara
building. aktif
sekolah formal mulai dikikis. Anak-anak
sistematis
dari kalangan buruh dan tani mulai bisa
sebagai bagian integral dari proses
menikmati
sosialisasi
dan
mengenyam
bangku
menjadikan
dan
ideologi
pendidikan negara
dan
pendidikan. Secara yuridis, pemikiran
penataan corak kehidupan berbangsa
tentang
dan bernegara. Konsep pendidikan ini
pendidikan
nasional
dapat
dilacak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1950
tentang
akhirnya berakhir pada Tahun 1965.
dasar-dasar
Masa Orde Baru
pendidikan dan pengajaran di sekolah
Fokus
utama
pembangunan
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor
nasional pada era Orde Baru adalah
550) yang pelaksanaannya ditegaskan
bidang
UU
kegiatan kependidikan pada era ini
No.12
Tahun
1954,
tentang
ekonomi,
maka
pelaksanaan
94 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
difungsikan
sebagai
instrumen
Indonesia untuk satu jenis sekolah semua
nasional.
sama. Penyeragaman pola pikir, sikap, dan
pendekatan
cara kerja dilakukan melalui sentralisasi
pendidikan tersebut dijalankan dengan
kurikulum, pembakuan metode mengajar
paradigma sentralisasi.
dan alat tes, sampai dengan penentuan
pembangunan Strategi,
ekonomi
fokus,
Kebijakan
dan
pendidikan
semuanya
terpusat. Kurikulum ditetapkan di pusat,
kriteria kenaikan ataupun kelulusan peserta didik.12
tenaga pendidikan ditentukan dari pusat,
Materi
kurikulum
pendidikan
sarana dan prasarana pendidikan diberikan
nasional dari Taman Kanak-kanak hingga
dari pusat, dana pendidikan ditentukan dari
Sekolah Menengah Atas, bahkan perguruan
pusat, semuanya diseragamkan dari pusat.
tinggi
Maka yang terjadi adalah masyarakat pasif,
karakteristik setiap daerah. Penyeragaman
tidak tahu dan tidak dapat berlibat di dalam
kurikulum
kehidupan pendidikan. Padahal, masyarakat
penyeragaman metode mengajar dan sistem
memiliki harapan dan dampak terhadap
evaluasi. Metode Cara Belajar Siswa Aktif
upaya pendidikan di Indonesia, walaupun
disingkat CBSA diterapkan di seluruh
mereka mempunyai perbedaan dalam status
wilayah Indonesia. Padahal, metode CBSA
sosial, peranan dan tanggungjawab.
hanya tepat diterapkan di sekolah yang
Hal
yang
ironis
seragam juga
tanpa
melihat
diikuti
dengan
adalah
jumlah gurunya cukup, siswanya responsif,
menempatkan pendidikan sebagai kerja
fasilitas pendidikan cukup memadai, dan
non-akademik, pendidikan diselenggarakan
didukung
dengan otorita kekuasaan administratif-
Demikian pula, sistem evaluasi belajar
birokratis, belum menempatkan pendidikan
dengan tes objektif diseragamkan di seluruh
sebagai
Indonesia.13
kerja
penyelenggaraan
lagi
dibuat
akademik pendidikan
dan dibawah
otorita keilmuan. Darmaningtyas
oleh
Pemerintahan mengedepankan
mengungkapkan
informasi
manusia
Orde
moto
Indonesia
yang
luas.
Baru
“membangun
seutuhnya
dan
bahwa politik penyeragaman pada masa
masyarakat Indonesia”. Pada tahun 1969-
Orde Baru tidak hanya secara fisik seperti
1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional
pakaian, melainkan juga pola pikir, sikap,
Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat
dan cara kerja melalui kurikulum. Kebijakan
masalah
pokok
dalam
pendidikan
di
pakaian seragam diberlakukan sejak tahun 1978
dan
berlaku
umum
tanpa
perkecualian, sehingga sejak saat itu warna, jenis, dan bentuk pakaian sekolah di seluruh
12Darmaningtyas,
Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 1999, h. 129130. 13Ibid., h. 130-132.
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 95
Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan
meningkatkan efektivitas pendidikan guru
efisiensi
dengan merombak kurikulum IKIP yang
pendidikan.
digunakan
untuk
Dan
hasilnya
membentuk
Badan
semula
mirip
kurikulum
Universitas
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
menjadi khas IKIP, dimana kurikulum baru
dan Kebudayaan (BP3K). Depdiknas di
ini terlalu berlebih-lebihan menekankan
bawah Menteri Wardiman Djojohadiningrat
pembelajaran dan mengurangi secara besar-
(kabinet pembangunan VI) mengedepankan
besaran materi bidang studi. Para pedagogi
wacana pendidikan “link and match"sebagai
yang tidak sepaham dengan resep ini
upaya
dengan
untuk
memperbaiki
pendidikan
sinis
mengatakan
bahwa
di
Indonesia pada masa itu (Rianti Nugroho,
kurikulum IKIP yang baru ini, bagaimana
2008: 16).
cara memegang kapur pun diajarkan.
Relevansi pendidikan diperhatikan
Mutu guru lulusan IKIP merosot
dengan penyesuaian isi pendidikan dengan
tajam.
kebutuhan pembangunan terhadap sumber
pendekatan
daya manusia yang diperlukan. Kebijakan
tetapi tidak menguasai apa yang harus
ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II,
diajarkan.
III, I dan V. Setelah perluasan kesempatan
peningkatan
belajar,
bidang
dengan meningkatkan kualitas guru lewat
adalah
projek
sasaran
pendidikan
perbaikan
selanjutnya
Guru dan
menguasai
berbagai
metodologi
mengajar,
Kebijakan mutu
peningkatan
ke
dua
dalam
pendidikan
adalah
mutu
guru
yang
pemberantasan buta aksara. Kenyataan
dilakukan dengan model pelatihan guru
bahwa masih banyak penduduk yang buta
yang sangat terencana mulai dari teori,
huruf ditanggapi pemerintahan Soeharto
praktik sampai on the job training di sekolah
dengan
masing-masing.
pencanangan penuntasan
buta
huruf pada 16 Agustus 1978. Tekniknya
Secara umum praktek pendidikan
adalah dengan pembentukan kelompok
juga mengalami variasi pula yang dibedakan
belajar atau kejar.
menurut
Dengan mencanangkan wajib belajar 9 tahun, termasuk juga yang tak kalah
jenis,
jalur,
dan
jenjang
pendidikan. 1. Jenis pendidikan
populer adalah dibukanya program SD
Pada umumnya pendidikan menurut
Inpres untuk daerah-daerah terpencil dan
jenisnya dibedakan menjadi tiga macam,
terisolir di berbagai belahan daerah di
yaitu:
Indonesia.
a. Pendidikan Formal, menunjuk pada
Program
wajib
belajar
dicanangkan pada 2 Mei 1984. Bank Dunia
sistem pendidikan persekolahan.
pada tahun-tahun akhir 1970-an dan awal
Pendidikan jenis ini atau sistem
tahun 1980-an memberikan resep untuk
persekolahan
ini
adalah
jenis
96 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
pendidikan
yang
sudah
biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan
terstandarisasi secara legal-formal.
keagamaan, pendidikan akademik, dan
Baik dalam jenjang-jenjangnya, lama
pendidikan profesional.
belajarnya,
paket
kurikulumnya,
Sedangkan jalur pendidikan luar
persyaratan unsur pengelolaannya,
sekolah merupakan jalur pendidikan
persyaratan usia.
yang diselenggarakan diluar pendidikan
b. Pendidikan
nonformal,
memiliki
sekolah
melalui
kegiatan
belajar
karakteristik yang berbeda dengan
mengajar yang tidak harus berjenjang
yang di atas, dapat dikatakan relatif
dan
lebih lentur, fleksibel, dan berjangka
umumnya
pendekprogram penyelenggaraannya
keluarga, kelompok belajar, lembaga
dibandingkan
kursus, dan satuan-satuan yang sejenis.
dengan
jenis
pendidikan formal. tidak
jalur
diselenggarakan
ini oleh
3. Jenjang pendidikan
c. Pendidikan informal, jenis pendidikan yang
berkesinambungan,
terorganisir
Pendidikan ditinjau dari jenjangnya
secara
terdiri dari: a) jenjang pra sekolah, b)
terstruktur, lebih merupakan hasil
jenjang pendidikan dasar, c) jenjang
pengalaman
individual-
pendidikan menengah, dan d) jenjang
mandiri. Bentuk nyata dari jenis
pendidikan tinggi. Keempat-empatnya
pendidikan ini adalah pendidikan
merupakan
dalam keluarga. Dalam keluarga tidak
berkesinambungan. Jenjang pendidikan
dikenal
program,
pra sekolah wujudnya adalah: kelompok
lain-lain.
bermain (play group) dan Taman Kanak-
Contoh lain: pendidikan media massa,
kanak (TK). Jenjang pendidikan dasar
acara-acara keagamaan, dan lain-lain.
(SD), Madrassh Ibtidaiyyah (MI), Sekolah
belajar
standardisasi
kurikulum,
jenjang
dan
2. Jalur pendidikan Menurut
mata
rantai
yang
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), serta jalurnya,
pendidikan
Madrasah Tsanawiyyah (MTs). Jenjang
dibedakan menjadi dua, yaitu jalur
pendidikan menengah adalah Sekolah
sekolah dan jalur luar sekolah. Jalur
Menengah
Umum
sekolah merupakan jalur pendidikan
Menengah
Kejuruan
yang berjenjang dan berkesinambungan.
Madrasah Aliyah (MA), adapun jenjang
Jalur ini dilaksanakan oleh sekolah
pendidikan tinggi yaitu contohnya UIN,
melalui kegiatan belajar mengajar. Jalur
UNY, UGM, dan lain-lain.14
(SMU),
Sekolah
(SMK)
dan
sekolah ini terdiri atas sekolah-sekolah yang
berjenis
pendidikan
umum,
pendidikan kejuaraan, pendidikan luar
14Arif
Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), h. 174.
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 97
Pemerintahan mengedepankan manusia
Orde
moto
Indonesia
masyarakat
disingkat KTSP. KBK menekankan pada
membangun
eksplorasi kemampuan atau potensi peserta
seutuhnya
Indonesia
kebijakan
Baru dan
didik secara optimal, membangun apa yang
berbagai
dipelajari dan mengupayakan penerapan
memberi
dalam kehidupan sehari-hari.
dan
turunannya
kontribusi bagi kualitas manusia bagi dunia
industri
untuk
mendukung
KBK setiap
berupaya
peserta
didik
mengkondisikan agar
memiliki
pembangunan ekonomi, namun terdapat
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-
empat masalah pokok dalam pendidikan
nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan
di
berpikir dan bertindak sehingga proses
Indonesia:
pemerataan,
mutu,
relevansi, dan efisiensi pendidikan.
penyampaiannya harus bersifat kontekstual
Masa Reformasi Pada
periode
desentralisasi,
dengan
ini
semangat
demokratisasi,
dan
globalisasi yang dibawa oleh gerakan
norma, integrasi dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Menurut Rosiman, KBK berorientasi
sektor
pada pendekatan konstruktivisme yang
tema
terlihat dari ciri-ciri: menekankan pada
pendidikan
ketercapaian kompetensi siswa, baik secara
nasional. Pasca Reformasi tahun 1998,
individual maupun klasikal, berorientasi
terjadi
pada
pendidikan utama
termasuk
faktor
kemampuan, lingkungan, sumber daya,
reformasi menjalar ke semua sektor pembangunan,
mempertimbangkan
sehingga
penataan perubahan
menjadi
sistem
fundamental
sistem pendidikan nasional. sistem
pendidikan
perubahan
sistem
dalam
Perubahan
tersebut
mengikuti
penyampaian
belajar
dan
dalam
keberagaman, pembelajaran
menggunakan pendekatan dan metode yang
yang
bervariasi, sumber belajar bukan hanya
sentralistik menuju desentralistik atau yang
guru, tetapi juga sumber belajar yang lain
lebih dikenal dengan otonomi pendidikan
yang memenuhi unsur edukasi, penilaian
dan
menekankan pada proses dan hasil dalam
kebijakan
pemerintah
hasil
otonomi
nasional
itu
mempengaruhi sistem pendidikan. Sistem
pendidikan
upaya penguasaan atau pencapaian suatu nasional
menyesuaikan dengan model otonomi. Di tingkat
manajemen
diberlakukan
kompetensi.15 Salah satu implikasi dari KBK guru harus lebih banyak waktu dan tenaga untuk
Manajemen Berbasis Sekolah dan di tingkat kurikulum
diberlakukan
Kurikulum
Berbasis Kompetensi disingkat KBK dan Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pelajaran
15Rosiman,
Kurikukulum Berbasis Kompetensi Sebagai Persiapan Ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam http://labschoolunj.sch.id/smpjkt/publikasi.php?action= artikel&id=605, diakses 9 Maret 2009.
98 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
memperhatikan siswa secara individual.
tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas
Tarsudi mengemukakan bahwa dengan
Sumber Daya Manusia Indonesia. Tetapi
jumlah siswa setiap kelas tidak kurang dari
disisi lain, sistem pendidikan kita masih
40 orang, ditambah lagi jumlah kelas
melahirkan mismatch terhadap tuntutan
pararel yang harus diampunya, bukan hanya
dunia kerja, baik secara nasional maupun
melelahkan
regional.17
guru,
tetapi
juga
akan
berdampak kepada intensitas dan keajegan
Selain perubahan dari sentralisasi ke
dalam mengelola kelas menjadi tidak dapat
desentralisasi
dipertahankannya lagi untuk memperoleh
perubahan
hasil
meningkatkan mutu sumber daya manusia
penilaian
seobjektif
dan
seadil
mungkin.16
yang juga
membawa
banyak
bagaimana
untuk
dalam menghadapi persaingan bebas abad
Bebarapa
pakar
praktisi
ke-21. Kebutuhan ini ditampung dalam
pendidikan mencermati kebijakan otonomi
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang
pendidikan sering dipahami sebagai indikasi
Guru dan Dosen, serta pentingnya tenaga
kearah liberalisasi atau lebih parah lagi
guru dan dosen sebagai ujung tombak dari
dikatakan
reformasi pendidikan nasional.
sebagai
dan
indikasi
ke
arah
komersialisasi pendidikan. Hal ini, menurut Suyanto,
semakin
dikuatkan
dengan
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 2 ayat
terbentuknya Badan Hukum Pendidikan
(1)
(BHP)
pengamat
mengandung arti bahwa pekerjaan guru
dianggap sebagai pengejawantahan dari
hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang
sistem yang mengarah pada liberalisasi
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
pendidikan.
dan sertifikat pendidik sesuai dengan
yang
oleh
beberapa
Apakah sistem pendidikan yang ada
Guru
sebagai
tenaga
profesional
persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang
saat ini telah efektif untuk mendidik bangsa
pendidikan
Indonesia menjadi bangsa yang modern,
dimaksud
memiliki kemampuan daya saing yang tinggi
pembelajaran (learning agent) adalah peran
di tengah-tengah bangsa lain? Menurut
guru
Suyanto,
berbicara
motivator,
sebagai
bangsa
sepenuhnya
siap
kemampuan, nampaknya benar
kita belum
menghadapi
tertentu. dengan
antara
lain
Pasal
guru
sebagai
sebagai
pemacu,
(4)
Yang agen
fasilitator, perekayasa
pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
tantangan persaingan. Sementara, disatu sisi, 16Tarsudi,
bidang pendidikan kita menjadi
Memandang KBK Komprehensif, dalam Suara Merdeka Edisi Senin, 04 Juli 2005.
17Suyanto,
2006, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global(Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006), h.21.
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 99
Sistem Pendidikan Nasional Era
prioritas pendidikan yang akan dicapai.
Reformasi yang diatur dalam Undang-
Akibatnya, muncul berbagai masalah dalam
Undang No. 20 Tahun 2003 diuraikan dalam
dunia pendidikan kita yang belum teratasi.
indikator-indikator akan keberhasilan atau
Permasalahan tersebut antara lain kinerja
kegagalannya,
Peraturan
yang tidak pas dengan tujuan umum
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang
pendidikan nasional, produk pendidikan
Standar
yang belum siap pakai, atau tidak sesuai
maka
lahirlah
Nasional
Pendidikan
yang
kemudian dijelaskan dalam Permendiknas
dengan
RI.
rangking pendidikan kita di mata dunia yang Anggaran
pendidikan
ditetapkan
sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari
ketersediaan
lapangan
kerja,
setara dengan negara-negara miskin atau baru merdeka.
APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi
Menyongsong
berbagai
reformasi di dunia pendidikan, terutama
kecenderungan yang aktual
tidak ada
dalam dalam pemberian dana Bantuan
alternatif lain selain perlu penataan kembali
Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9
terhadap dunia pendidikan mulai dari
tahun, dan peningkatan standar penghasilan
filsafat dan tujuan pendidikan, manajemen
Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta
pendidikan,
pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa)
pembelajaran, dan substansi pengajaran
untuk peningkatan kompetensi guru, dan
secara nasional, regional dan lokal.Sistem
sebaginya.
pendidikan
kurikulum,
nasional
Indonesia
metode
terlihat
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
masih bersifat tambal sulam, mulai dari
Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
kebijakan kurikulum, manajemen, sistem
pendidikan
pembelajaran,
nasional
bahwa
pendidik
tuntutan
kualitas
guru,
merupakan tenaga profesional. Kedudukan
tuntutan fasilitas dan dana pendidikan,
guru dan dosen sebagai tenaga profesional
kurang memliki prioritas yang ingin dicapai.
mempunyai
visi
penyelenggaraan
terwujudnya
secara
umum,
sesuai
pendidikan seringkali dipandang sebagai
profesionalitas
investasi modal jangka panjang yang harus
untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap
mampu membekali peserta didik untuk
warga
menghadapi kehidupan masa depannya.
dengan
pembelajaran
Sementara
prinsip-prinsip negara
dalam
memperoleh
pendidikan yang bermutu. Menurut
Pendidikan harus mampu mencerahkan
beberapa
pakar
dan
peserta didik dari ketidaktahuan menjadi
praktisi pendidikan, reformasi pendidikan
tahu
Indonesia
pendidikan
kurang
rumusan-rumusan
menggambarkan permasalahan
dan
dan
memberdayakan,
artinya
mampu membuat mereka
berhasil dalam kehidupan. Secara ideal,
100 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
dunia pendidikan harus mampu berjalan
perspektif yang menganggap pendidikan
beriringan dengan dunia luar. Kendala
sebagai
utama yang dihadapi adalah komitmen
perspektif
pemerintah
investasi produk yang mampu mendorong
yang
tidak
terfokus
pada
sektor
pelayanan
pendidikan
umum
sebagai
masyarakat
suatu
prioritas dalam hal dana pendidikan, baik
pertumbuhan
pada masa lalu dan masa kini. Akibatnya,
bidang kehidupan. Pendidikan bukan bidang
idealisme tersebut masih jauh dari impian
yang terlepas dari kehidupan lainnya.
dan jauh dari kenyataan.
Antara
pendidikan
di
ke
dengan
berbagai
kehidupan
Dengan demikian, dapat dikatakan
hampir-hampir tidak dapat dibedakan sama
bahwa sebenarnya kesadaran pemerintah
sekali (life is education, and education is
Indonesia atas masalah pendidikan masih
life).19
sangat rendah dibandingkan perhatian pada
Pendidikan dan kehidupan telah
sektor lain. Alokasi anggaran pendidikan
menyatu dalam sebuah kerangka filosofis,
seharusnya menjadi urutan utama untuk
bahwa proses pendidikan tidak lain adalah
pengembangan
proses memanusiakan manusia.
Indonesia, pendidikan
sumber
tetapi selalu
kepentingan
daya
kenyataan
manusia anggaran
dasar ini, maka pendidikan dipandang
unutuk
sebagai katalisator dan tenaga penggerak
terkalahkan
pembangunan
Dengan
sektor
lain
terutama untuk sektor ekonomi.
yang dapat menyebabkan faktor-faktor lainnya berkembang. Hal ini memberikan
Berbagai problem pendidikan yang
aksentuasi
betapa
pembangunan
muncul tersebut di atas bersumber pada
pendidikan sebagai upaya pengembangan
kelemahan pendidikan nasional yang sangat
sumberdaya manusia
mendasar,
penting dalam pembangunan suatu bangsa.
sehingga
tidak
mungkin
disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang
bersifat
tambal
sulam
(Erratic).
Pembaharuan pendidikan nasional yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari
mencari
paradigma
penjelasan
peran
baru
pendidikan
atas dalam
pembangunan (Zamroni, 2000:5-6).18 Paradigma
tersebut
menjadi semakin
Penutup Dari paparan tentang pendidikan dan kualitas manusia Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi maka penulis dapat mengampil simpulan sebagai berikut: 1. Orde lama merupakan satu fase yang
harus
berusaha membangun masyarakat sipil
berimplikasi pada perubahan perspektif dalam pembangunan pendidikan, mulai dari 18Zamroni,
Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Adipura, 2000), h. 5-6.
19Suyanto,
2006, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global(Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006), h.ix.
PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA………| 101
yang
kuat,
yang
demokrasi,
berdiri
kesamaan
di
hak
atas
reformasi di dunia pendidikan dan
dan
memberi peluang peningkatan kualitas
kewajiban antara sesame warga Negara termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah
amanat
menyebutkan
UUD salah
pembangunan
1945 satu
sumber daya manusia. Namun, sistem pendidikan nasional
yang
Indonesia terlihat masih bersifat tambal
cita-cita
sulam, mulai dari kebijakan kurikulum,
nasional
adalah
manajemen,
sistem
pembelajaran,
mencerdaskan bangsa. Era orde lama
tuntutan kualitas guru, tuntutan fasilitas
menghapuskan
dan dana pendidikan, kurang memiliki
elitisme
sistem
pada
masa
memberlakukan
pendidikan kolonial
politik
dan
persatuan
nasional. Pendidikan menjadi wahana pembangunan karakter bangsa. 2. Orde
Baru
mengedepankan
membangun
manusia
moto
Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia dan berbagai kebijakan turunannya memberi
kontribusi
bagi
kualitas
manusia bagi dunia industri khususnya untuk
mendukung
ekonomi,
namun
pembangunan terdapat
empat
masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Era reformasi yang
cukup
memberikan ruang
besar bagi perumusan
kebijakan-kebijakan
pendidikan
yang
reformatif
bersifat
baru dan
revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik
menjadi
desentralistik.
Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi
prioritas yang ingin dicapai. Daftar Pustaka Ari H Gunawan. 1995. Kebijakan-kebijakan Pendidikan. Jakarta: Renika cipta. Fasli Jalal & Dedi Supriadi (ed). 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otanomi Daerah Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. I. Djumhur & H. Danasuparta. 1975. Sejarah Pendidikan. Bandung: CV. Ilmu. Muh. Said & Juminar Affan, Mendidik dari Zaman ke Zaman, Jemmars, Bandung, 1987. Sanjaya, W. 2007. Kajian Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI. Suyanto & Djihad Hisyam. 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta. Suyanto. 2006. Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global, PSAP Muhammadiyah, Jakarta. Soedjiarto. 1999. Memahami Arahan Kebijakan GBHN 1999-2004 tentang Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara bangsa Indonesia, makalah, PrimagamaIPSI-PGRI, Yogyakarta. Tilaar, H.A.R.. 1998. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional
102 |JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Dalam Perspektif Abad 21, Tera Indonesia, Magelang. Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan, Adipura, Yogyakarta. Internet: http://disdikpora.palangkaraya.go.id/berita -160-kualitas-pendidikan-indonesiaranking-69-tingkat-dunia.html http://dunia.news.viva.co.id/news/read/26 0961/kualitas-manusia-indonesiadi-bawah-rata-rata. http://www.kompas.com
