PENDIDIKAN KEWARAGANEGARAA

PENDIDIKAN KEWARAGANEGARAA

DEMOKRASI DI INDONESIA Modul ke:

Fakultas

EKONOMI & BISNIS Program Studi

AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id

D. MACHDUM FUADY, S.H., M.H.

DEMOKRASI INDONESIA

A. B. C. D. E. F.

PENGANTAR, DAN PENGERTIAN DEMOKRASI; PRINSIP DEMOKRASI; MANFAAT DEMOKRASI; NILAI-NILAI DEMOKRASI; DEMOKRASI DI INDONESIA; DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI;

PELAKSANAAN DEMOKRASI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA MODUL 04 PERKULIAHAN 5

Demos=rakyat, kratos/kratein=kekuasaan. Berasal dari bhs Yunani

Demokrasi

Makna Demokrasi: pemerintahan Pengertian & dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat Makna Demokrasi mendorong / menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menghormati minoritas, dan hidup layak


Prinsip Demokrasi 1. 2. 3. 4. 5.

PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT; PERSAMAAN POLITIK; KONSULTASI KEPADA RAKYAT; MAYORITY RULE & MINORITY RIGHT; MEMPERHATIK ASPIRASI MINORITAS;


Manfaat Demokrasi: 1. 2. 3. 4. 5.

Kesetaraan warga Negara; Memenuhi kebutuhan umum; Pluralisme dan kompromi; Menjamin hak dasar; Pembaruan kehidupan social;

Nilai Demokrasi: 1. Kesadaran akan pluralisme 2. Sikap yang jujur dan pikiran sehat 3. Kerjasama warga dan itikad baik 4. Sikap dewasa 5. Pertimbangan moral Demokrasi


Parameter Demokrasi: 1. Adanya kontrol keput pemerintah 2. Pemilihan yang teliti dan jujur 3. Hak memilih dan dipilih 4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman 5. Kebebasan mengakses informasi 6. Kebebasan berserikat yg terbuka

Demokrasi Parlementer: 1945-1959 1. Pemerintahan tdk stabil sering berganti 2. Kedudukan pemerintah di bawah DPR Demokrasi Terpimpin: 1959-1966 1. Akibat dari sistem parlementer 2. Demokrasi terpimpin: tidak otoriter, sesuai budaya bangsa, bidang ipoleksosbud hankam, musyawarah , opsisi membangun 3. Presiden kuat, parlemen lemah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA MODUL 04 PERKULIAHAN 5

DEMOKRASI MASA ORBA DAN REFORMASI Demokrasi Orde Baru 1966:1998 1. Pemilu tidak jujur & adil: partai dibatasi 2. PNS tidak bebas berpolitik 3. Lemba peradilan tdk mandiri, marak KKN 4. Intervensi lembaga peradilan; Marak KKN 5. Kurangnya kebebasan berpendapat 6. Menteri, Gubernur jadi anggota MPR Demokrasi Refromasi 1999-sekarang 1. Pemilu demokratis, Jurdil 2. Politik lebih mandiri 3. HAM berlaku 4. Lembaga demokrasi berfungsi 5. Pemerintahan menjadi lemah 6. Hubungan antar lembaga tdk harmoni PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA MODUL 04 PERKULIAHAN 5

MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI Panduan orang tua: 1. Perhatian serius kepada anak: jangan putus perkataan 2. Berusaha menjadi pembicara yang baik 3. Memberi kesempatan memperbaiki sebelum memberi sangsi 4. Menghormati anak 5. Melibatkan anak dalam keputusan Panduan di kelas: Dosen 1. Mahasiswa menjadi subyek bukan obyek 2. Dosen berlapang dada terhadap kritik 3. Dosen mengembangkan sikap adil 4. Dosen menghindari mencaci maki PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA MODUL 04 PERKULIAHAN 5

Panduan di kelas: mahasiswa 1. Aktif mengungkap gagasan 2. Mempunyai motivasi maju 3. Peka terhadap lingkungan 4. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani 5. Memahami perasaan orang lai 6. Mengembangkan to know, to do, to be, to live together 7. Belajar berorganisasi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA MODUL 04 PERKULIAHAN 5

MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI Panduan masyarakat dan pemerintah: 1. Mendidik masyarakat jadi dewasa 2. Sikap kestria: siap menang dan kalah 3. Menghargai perbedaan pendapat 4. Menggunakan mekanisme demokrasi untuk memecahkan beda pendapat 5. Menghilangkan tindakan kekerasan 6. Mengembangk sikap sensitif dan empati 7. Mengem kerjasama: itikad baik & logis 8. Masyarakat aktif dlm pengawasan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA MODUL 04 PERKULIAHAN 5

DISKUSI KELOMPOK DILAKSANAKAN DIRUMAH DISKUSI PANEL 40 MENIT TENTANG “Pilkada” Bagaimana Menyelesaikan Perbedaan Dngn Jalan Damai PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA MODUL 04 PERKULIAHAN 5

Terima Kasih D. MACHDUM FUADY, S.H., M.H.

PENDIDIKAN KEWARAGANEGARAA

Recommend Documents