PENDEKATAN CITIZEN CENTRIC DALAM MEMBANGUN WEBSITE PORTAL PEMERINTAHAN

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015 (SENTIKA 2015) Yogyakarta, 28 Maret 2015

ISSN: 2089-9815

PENDEKATAN CITIZEN CENTRIC DALAM MEMBANGUN WEBSITE PORTAL PEMERINTAHAN Albert Yakobus Chandra1, Wing Wahyu Winarno2, Lukito Edi Nugroho3 Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik,Universitas Gadjah Mada Jl. Grafika No.2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 547506,510983 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

123

ABSTRACT Initiative of development e-government website portal in Indonesia started more than a few years ago. Most of the state government have start to developed and build their website portal to spread information to the citizen. But these portal they develop is focus from the view point of government. From the time they develop this website portal they are primarily focusing on how every department in that government institution deliver their information. The citizen centric approach in development government website portal is a new approach that will change the focus of government in designing and developing their website that is from the view point of citizen and bussines. With citizen centric approach government website portal will be answering the needs of citizen and bussines. This paper aim to contribute with giving explanation about what is citizen centric approach, why shloud be citizen centric based, the advantages provided by this approach, the analysis of differences about citizen centric approach with the government centric approach, and how to implement citizen centric approach that is expected to provide input for government agencies about a model of a new approach that can be applied by the government in developing e-government system that are useful and address community needs. Keyword: portal, e-government, citizen, citizen-centric ABSTRAK Inisiatif pembangunan website portal pemerintahan di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Banyak Pemerintah Daerah yang mulai mengembangkan website portal untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Namun portal-portal yang dikembangkan ini hanya berdasarkan sudut pandang dari pemerintah. Dimana dalam pembangunan website portal ini mereka hanya berfokus dalam hal bagaimana setiap departemen bagian menyampaikan informasinya tanpa memikirkan akan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Pendekatan citizen centric dalam membangun website portal pemerintah merupakan sebuah pendekatan yang akan merubah fokus dari pemerintahan dalam mendesain dan membangun website portal pemerintahan yaitu dari sudut pandang masyarakat dan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan citizen centric website portal pemerintah dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat dan bisnis. Paper ini memberikan masukan dengan melakukan pembahasan mengenai apa itu pendekatan citizen centric, mengapa harus berbasis citizen centric, kelebihan yang diberikan oleh pendekatan ini, analisis perbedaan pendekatan citizen centric dengan pendekatan government centric, dan cara mengimplementasikan pendekatan citizen centric sehingga diharapkan memberikan masukan bagi lembaga pemerintahan mengenai sebuah model pendekatan baru yang dapat diterapkan pemerintah dalam membangun sistem e-government yang berguna dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: portal, e-government, citizen, citizen-centric 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat cepat membawa dampak yang begitu besar terhadap pemanfaatan dan implementasi dari teknologi itu sendiri. Survey dari Asosiasi penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII) memaparkan bahwa pertumbuhan pengguna teknologi informasi khususnya dalam penggunaan internet rata-rata bertumbuh hingga mencapai 30% setiap tahunnya (APJII, 2012). Pertumbuhan pengguna internet ini juga semakin bertambah di setiap kota di Indonesia, dari hasil survey APJII diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 30 juta pengguna, 2010 sebanyak 42 juta pengguna, 2011 sebanyak 55 juta

pengguna, 2012 sebanyak 63 juta pengguna, dan pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai 82 juta pengguna, 2014 sebanyak 107 pengguna, dan 2015 mencapai 139 juta pengguna (APJII, 2014). Dengan pertumbuhan pengguna Teknologi Informasi yang pesat ini maka lembaga-lembaga pemerintahan juga bertransformasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah dengan mengimplementasikan electronic government (e-government). Dalam mengimplementasikan e-government sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi kepada publik, dan lembaga pemerintahan wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi 185


yang mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2008). Berdasarkan UU KIP nomor 14 tahun 2008 tersebut dan juga dalam mengimplementasikan egovernment maka lembaga pemerintah wajib membangun dan mengembangkan website portal untuk dapat memberikan informasi kepada publik dalam hal ini masyarakat. Di Indonesia sendiri ada sebuah lembaga yaitu Open Government Indonesia (OGI) lembaga ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan Inovatif. OGI juga bertujuan untuk mempromosikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi demi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) (Open Government Indonesia, n.d.). Karena itu membangun sebuah website portal untuk memberikan informasi kepada publik masyarakat oleh lembaga pemerintah merupakan sebuah kewajiban. Namun website portal yang selama ini dibangun dan dikembangkan oleh lembaga pemerintah di setiap daerah di Indonesia hanya dilakukan berdasarkan sudut pandang dari lembaga pemerintahan di daerah itu sendiri dalam membagun dan mengembangkan website portal tersebut pemerintah hanya berfokus dalam bagaimana agar setiap departemen yang ada dapat menyampaikan informasinya. Desain dari website pemerintahan yang ada selama ini hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah dimana setiap website pemerintah berkompetisi untuk menujukan foto atau gambar pemimpinnya dan juga kegiatan kerja yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dengan pengembangan website portal pemerintah yang hanya berdasarkan sudut pandang dari pemerintahan tersebut itulah, maka terjadilah ketidak sesuaian dimana informasi yang diberikan tidak berdasarkan kebutuhan dari masyarakat sehingga website portal yang dibangun dimana peruntukannya untuk menyediakan informasi kepada masyarakat sehingga dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat menjadi tidak berarti karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sehingga website portal yang dibangun tidak dapat digunakan oleh masyarakat (Pemerintah Kota Jawa Timur, n.d.). Karena itu maka dalam paper ini akan membahas mengenai pendekatan citizen centric. Apa itu citizen centric, keuntungan dari pendekatan citizen centric dan pembahasan mengenai analisis perbedaan pendekatan citizen centric dengan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam membagun website portal selama ini yaitu berbasis government centric. Pendekatan citizen centric merupakan sebuah model pendekatan yang dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan dalam membangun website portal dari lembaga pemerintahan tersebut untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

ISSN: 2089-9815

1.2

Website Portal Lembaga Pemerintahan saat ini Website portal lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini banyak yang dibangun dan dikembangkan dengan pendekatan berbasis government centric yaitu dengan hanya berdasarkan sudut pandang dari sisi pemerintahan saja. Website portal yang dibangun hanya mengutamakan agar setiap departemen yang ada dalam lembaga pemerintahan tersebut memberikan informasi tanpa mengetahui informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat publik pengguna yang akan menggunakan website portal tersebut. berikut beberapa website pemerintahan tersebut : a.

Palukota.go.id Website Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah masih dibangun dengan pendekatan government centric, yang dimana pada website ini masyarakat hanya akan mendapat informasi mengenai rencana kerja dan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan pemerintah tanpa adanya ruang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Gambar 1.Tampilan Website Kota Palu Sumber: http://palukota.go.id/v1/ b. Lhokseumawekota.go.id Website Pemerintah Kota Lhokseumawe masih dibangun dengan pendekatan yang berbasis pendekatan government centric, yang dimana pada website ini juga tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang disediakan di website ini hanya mengenai kegiatan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan lainnya.

186


Gambar 2. Tampilan Website Lhokseumawe Sumber: http://lhokseumawekota.go.id/ c.

Kupangkota.go.id Website Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur ini juga masih dibangun dengan pendekatan government centric, yang dimana informasi yang diberikan di website ini hanya mengenai kegiatan pemerintahan, dan agenda-agenda kerja para Walikota dan wakil Walikota. Website ini juga belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Gambar 3.Tampilan Website Kota Kupang Sumber: http://kupangkota.go.id/

2. PENDEKATAN CITIZEN CENTRIC 2.1 Kenapa Citizen Centric? Citizen centric merupakan sebuah pendekatan dalam hal perancangan sebuah layanan berdasarkan sudut pandang dari pengguna atau masyarakat dari pada berdasarkan pada sudut pandang pemerintahan (Venugopal, 2008). Dengan perkembangan globalisasi ekonomi, perdagangan yang lebih terbuka antar seluruh dunia, investasi-investasi yang dilakukan dalam hal

ISSN: 2089-9815

pembangunan berbagai daerah. Maka lembaga pemerintah yang ada di setiap daerah di Indonesia seharusnya sudah mulai berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan yang ada, lembaga pemerintah di setiap daerah saat ini bukan hanya sekedar bertugas sebagai pengatur dan memanajemen saja namun mereka harus memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan daerahnya sehingga dapat bertahan pada perkembangan ekonomi dan globalisasi yang sengit saat ini. Dengan perkembangan yang pesat dari internet dan infrastruktur Teknologi Informasi saat ini maka berbagai informasi menjadi lebih transparan dan terbuka (APJII, 2012). Karena itu masyarakat juga menjadi lebih membutuhkan pelayanan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan mereka yang disediakan oleh lembaga pemerintahan sehingga dapat menunjang kebutuhan mereka. Di luar Indonesia lembaga pemerintahan di negara lain seperti Amerika, India, Australia, sudah menerapkan pendekatan citizen centric dalam sistem pelayanan lembaga pemerintahan mereka hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi penerapan pendekatan citizen centric dalam sistem pelayanan kepada masyarakat di lembaga pemerintahan mereka seperti penelitian dari (Kate, n.d.), (Verma, Seema;Kumari , Savita;Arteimi, Mahmoud;Deiri, Amer;Kumar, 2012),(Cai & Wang, 2006). Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pendekatan citizen centric dapat memberikan suatu model pelayanan yang baru dari pemerintahan kepada masyarakatnya dan juga dengan menerapkan pendekatan ini maka suatu lembaga pemerintahan dapat memiliki kemampuan untuk berkembang dan mengikuti perkembangan globalisasi yang ada. Berdasarkan pada survey dari United Nations (Public Administration and Development Management - United Nation, n.d.), praktek terbaik bagi lembaga pemerintahan khususnya negaranegara berkembang untuk menerapkan pendekatan berbasis citizen centric maka hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan menempatkan kebutuhan dari publik masyarakat pada tempat pertama (first place) dalam pelayanan dari lembaga pemerintahan tersebut. selanjutnya adalah lembaga pemerintahan tersebut harus memiliki visi yang jelas yang diatur oleh pemerintah pusat dalam mengimplementasikan e-government dan juga lembaga pemerintahan tersebut harus memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan kostumisasi dalam pengembangan sistem e-government dari lembaga tersebut. Praktek-praktek implementasi inilah yang harus diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dalam mengimplementasikan dan mengembangkan sistem e-government di ruang lingkup pemerintahan tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan oleh publik masyarakatnya. 187


2.2

Langkah-langkah bagi pemerintah dalam membangun website portal berbasis Citizen Centric Bagi lembaga pemerintahan untuk mengimplementasikan pendekatan citizen centric dalam membangun website portal pemerintahan maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah pertama hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah mengubah sudut pandang dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang sudah dilakukan sebalumnya dengan sudut pandang yang baru yaitu menempatkan kebutuhan pengguna atau masyarakat pada tempat yang paling pertama (first place) (Public Administration and Development Management - United Nation, n.d.). Langkah kedua lembaga pemerintahan wajib untuk menetapkan strategi yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan kepada publik masyarakat, visi, misi, dan target yang akan dicapai dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Sebagai contoh, berikut strategi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan di Amerika (Executive Office of the President of United States, n.d.). Awalnya Amerika memulai dengan menetapkan strategi dari e-government mereka dengan jelas. Strategi mereka menjelaskan bahwa fokus dari layanan e-government mereka adalah harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kemampuan pelayanan dari lembaga pemerintahan. Mereka juga memiliki slogan yaitu “Simplified Delivery of Services to Citizen”. Visi mereka yaitu layanan berbasis citizen centric, berorientasi pada hasil, dan berdasarkan atas perkembangan pasar yang ada. Dengan belajar pada langkah-langkah strategi yang dilakukan pemerintah Amerika maka lembaga pemerintahan di Indonesia juga dapat melakukan hal tersebut agar dapat merumuskan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan pendekatan citizen centric. Langkah Ketiga setelah menetapkan strategi, lembaga pemerintahan wajib untuk mendesain sebuah road map dalam membangun layanan kepada masyarakat. Dalam mendesain road map ini maka komunikasi dapat dilakukan antara departemendepartemen dalam lembaga pemerintahan tersebut sehingga mereka dapat mengerti mengenai rencana ke depan dan prioritas dari pembangunan pelayanan publik. Langkah Keempat lembaga pemerintahan wajib memancangkan kriteria penilaian terhadap pelayanan publik, penilaian ini dimaksudkan agar pembangunan e-government dapat terus menerus dilakukan untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat publik. Berikut dua contoh metrik pengukuran e-government yang biasa digunakan menurut (Cai & Wang, 2006) dan (Dais, Nikolaidou, & Anagnostopoulos, n.d.).

ISSN: 2089-9815

1.

UN Benchmarking didefinisikan sebagai berikut, index_UN = M1(f1 , f2, f3) dimana f1 merupakan Web Presence Measure , f2 merupakan Telecomunication Infrastructure Measure (PC, Internet, Telepon selular,TV satelit) dan f3 Human Capital Measure. Web Presence Measure menunjukan perkembangan dari tingkatan online pada sebuah negara. Telecomunication Infrastructure Measure membandingkan enam indikator utama dalam menentukan kapasitas dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dari sebuah negara. Human Capital Measure berusaha menentukan bagaimana sebuah negara melalui fasilitas yang dimiliki masyarakat, dan kesempatan dan kemauan masyarakat untuk menggunakan sistem pemerintahan yang online. 2. IBM e-readiness index didefinisikan sebagai berikut Index_IBM = (0.25*m1 +0.20*m2 +0.20*m3 +0.15*m4 +0.15*m5 +0.05*m6) dimana m1 berarti konektivitas dan infrastruktur, m2 berarti lingkungan bisnis, m3 berarti konsumen dan adopsi bisnis, m4 berarti legal dan lingkungan politik, m5 yang berarti lingkungan sosial dan budaya, dan m6 yang berarti support dari e-services. m1 ~ m6 merupakan pengukuran skor dari 6 indikasi yang berbeda (Economist Intelligence Unit IBM, n.d.). IBM e-readiness index adalah pengukuran yang sangat baik untuk digunakan dalam pembangunan e-government. Langkah Kelima dalam mengembangkan website portal dengan berbasis pendekatan citizen centric maka pemerintah wajib memperhatikan tiga tujuan primer dari solusi pendekatan citizen centric seperti pada gambar berikut:

Gambar 4. Tujuan Primer dari citizen centric Salah satu objektif dari solusi pendekatan citizen centric adalah untuk menyediakan layanan yang selalu ada setiap waktu (Anytime, Anywhere ,Availability Of Service). Cara ini dilakukan dengan mendesain website portal pemerintahan yang saling terintegrasi dengan berbagai departemen-departemen lain dalam lembaga pemerintahan tersebut sehingga 188


dapat menyediakan akses bagi masyarakat dan pebisnis, dengan cara ini maka dapat membantu masyarakat mengurangi waktu dibandingkan harus menuju ke setiap departemen untuk mendapatkan informasi dan mengurus keperluannya. Dengan informasi yang tersedia di website dan dapat diakses dengan mudah maka antrian pada setiap departemen untuk mengurus keperluan ataupun informasi yang dibutuhkan masyarakat akan berkurang. Objektif berikutnya adalah untuk menyediakan transparasi, efisiensi, dan keamanan dari layanan (Transparent, Efficient, And Secured Delivery Service). Dengan berbagai layanan dan informasi yang disediakan melalui website maka masyarakat dan pebisnis harus dapat mengetahui status dari layanan yang mereka minta dan mendapatkan berbagai penjelasan mengenai layanan tersebut. Selain itu website menjamin keamanan dari informasi maupun transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan pebisnis dari berbagai ancaman keamanan, dengan cara inilah untuk mencapai objektif dari meningkatkan kualitas layanan (Improved Quality of Service). Dengan menerapkan langkah-langkah diatas dan juga memperhatikan pada tiga tujuan primer yang harus ada dalam layanan berbasis citizen centric, maka lembaga pemerintahan dapat membangun dan website portal berbasis citizen centric untuk menyukseskan implementasi e-govenrment. 2.3

Indikator Penilaian citizen centric Pada Sebuah Portal Dalam membangun website portal berbasis citizen centric lembaga pemerintahan juga harus mengetahui indikator-indikator sebagai nilai dasar penilaian (assesment) apakah website tersebut telah memenuhi kriteria untuk dikatakan berbasis citizen centric. Hasil penelitian dari (Bretschneider & Gant, 2005) memberikan sebuah model evaluasi yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan penilaian (assesment). Pada umumnya, aktivitas masyarakat saat berada pada website pemerintahan adalah mencari informasi yang dibutuhkan dari pemerintah dan juga melakukan beberapa transaksi seperti mendaftar online, menjalankan aplikasi secara online, melakukan pengaduan secara online, dan berbagai hal lainnya. Karena itu pertanyaan penting yang menjadi dasar penilaian untuk menilai website berbasis citizen centric adalah: Bagaimana dan dengan cara apakah kegiatan pencarian informasi yang dilakukan oleh masyarakat difasilitasi?, dari pertanyaan tersebut berarti bahwa kinerja dari layanan website berbasis e-government citizen centric dalam memberikan layanan bagi masyarakat pengguna dapat dijadikan sebagai suatu indikator penilaian. Dalam penelitian dari (Bretschneider & Gant, 2005) mereka menghasilkan sebuah persamaan (equation) yang dapat digunakan untuk mengukur

ISSN: 2089-9815

Kinerja dari sebuah website portal yaitu sebagai berikut: P = f(C,T,S,CxT,CxS,TxS,CxTxS) Yang memiliki arti, P adalah ukuran kinerja dari sebuah web dalam mencari dan menyediakan informasi; C adalah vektor karakteristik dari warga atau masyarakat pengguna; T adalah vektor karakteristik informasi yang dibutuhkan; S adalah vektor karakteristik dari website pemerintahan tersebut. Dari persamaan diatas (Bretschneider & Gant, 2005) merumuskan tahap-tahap yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap citizen centric sebuah website portal sebagai berikut: Tahap 1: Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan masyarakat dalam melakukan pencarian pada website. Tahap 2: Membentuk sebuah model dari persamaan sebelumnya dengan berisikan faktor-faktor yang telah diidentifikasi tersebut. Tahap 3: Mengukur Kinerja masyarakat dalam melakukan kegiatan pencarian informasi. Tahap 4: Menguji signifikansi faktor yang diidentifikasi dengan lembaga pemerintahan tersebut. Dengan melakukan keempat tahap tersebut maka lembaga pemerintahan dapat menjawab tiga pertanyaan penting dalam evaluasi penilaian website portal yaitu: Q1: Apakah kegiatan pencarian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah difasilitasi pada website lembaga pemerintahan tersebut? Q2: Faktor apa yang memainkan peranan penting dalam kegiatan pencarian informasi oleh masyarakat? Q3: Apakah pola dari faktor-faktor yang diidentifikasi merupakan efek langsung dari dari pengaruh interaktif bahwa kinerja individu masyarakat dalam melakukan pencarian juga berpengaruh? Berdasarkan penelitian dari (Bretschneider & Gant, 2005) ketiga pertanyaan tersebut diatas menjadi indikator yang dapat digunakan untuk menilai citizen centric dari sebuah portal. Sehingga dengan menjawab ketiga pertanyaan penting diatas maka lembaga pemerintahan dapat mengetahui sudah atau belumnya implementasi pendekatan citizen centric pada website portal lembaga pemerintahan tersebut. 2.4

Analisis Perbedaan Pendekatan citizen centric dengan government centric Government Centric merupakan sebuah pendekatan desain dari website portal pemerintahan dimana fokus dari desain website tersebut adalah 189


setiap departemen dalam lembaga pemerintahan hanya memberikan informasi mengenai departemen mereka (Jiang & Ji, 2014). Berikut contoh model website yang didesain dengan menggunakan pendekatan government centric:

Gambar 5. Contoh desain government centric Gambar diatas merupakan desain website portal dari salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia desain dari website tersebut hanya berfokus pada bagaimana menyampaikan informasi-informasi dari setiap departemen yang ada di lembaga tersebut tanpa memikirkan informasi yang sebenarnya di butuhkan oleh masyarakat publik. Sehingga saat masyarakat mengakses situs lembaga pemerintahan tersebut tidak banyak informasi yang cukup berguna yang dapat diperoleh. Pendekatan desain diatas berbeda dari pendekatan citizen centric dimana pendekatan ini berfokus untuk mendesai sebuah website portal pemerintah dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan bisnis (Venugopal, 2008). Berikut salah satu contoh model website yang di desain dengan pendekatan citizen centric.

website tersebut berpusat pada kebutuhan dari masyarakat publik saat mengakses untuk memperoleh informasi. Berdasarkan dari poin-poin penilaian ke citizen centric pada pembahasan 2.4 untuk melakukan penilaian citzen centric sebuah website portal, maka dapat kita dapat melakukan analisis pada website di gambar 6. Pada website tersebut saat pengguna membuka tampilan awal dari website tersebut maka pengguna dapat langsung menemukan kotak pencarian diatas menu-menu lainnya, berdasarkan pada poin penilaian yang dibahas sebelumnya, maka website tersebut sudah menerapkan salah satu poin penilaian dengan menyediakan dan memfasilitasi kegiatan pencarian yang akan dilakukan oleh masyarakat. Selain kotak pencarian tersebut pada website di gambar 6. Menu informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat ditampilkan di halaman utama seperti layanan pengaduan, informasi perijinan, informasi keuangan, informasi pajak dan retribusi, layanan publik dan berbagai informasi penting lainnya sehingga memfasilitasi masyarakat ketika menggunakan website tersebut untuk dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Hal ini kemudian menjawab indikator penilaian citizen centric sebuah website yaitu berbagai faktor-faktor yang memberikan peranan penting dalam pencarian informasi masyarakat, faktor tersebut adalah penyediaan informasi dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat dengan cepat dan mudah menemukan informasi. Hal yang berbeda akan kita dapat ketika mencoba melakukan penilaian berdasarkan pembahasan 2.4 pada website di gambar 5, karena pada website tersebut masyarakat tidak difasilitasi untuk melakukan kegiatan pencarian informasi yang dibutuhkan. Dari penjabaran dan penilaian dari kedua contoh website pada gambar 5 dan 6 yang berdasarkan pada kedua model pendekatan yang berbeda maka dapat kita ketahui bahwa pendekatan citizen centric dapat memberikan sebuah model desain dari pembangunan website portal pemerintah yang baik dan berguna bagi masyarakatnya dibandingkan dengan pendekatan berbasis government centric. 2.5

Gambar 6. Contoh desain citizen centric Gambar diatas merupakan salah satu contoh desain website portal lembaga pemerintahan di Indonesia yang sudah menerapkan pendekatan citizen centric. Informasi yang diberikan dalam

ISSN: 2089-9815

Contoh Keberhasilan Penerapan Citizen Centric Berikut beberapa contoh hasil penelitian yang menunjukan bagaimana keberhasilan pendekatan citizen centric jika diterapkan pada pelayanan sebuah lembaga. 1. (Verma, Seema;Kumari , Savita;Arteimi, Mahmoud;Deiri, Amer;Kumar, 2012) Melakukan penelitian yang berjudul “Challenges in Developing Citizen Centric E-Governance in Libya” dalam penelitian nya mereka melakukan SWOT analisis pada sistem layanan e-government di Libya yang menggunakan pendekatan citizen centric 190


dari hasil penelitian tersebut mereka menemukan bahwa Libya dengan sistem egovernment yang tepat dan mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin kontingen Afrika dalam hal negara berkembang. 2. (Purao, Seng, & Wu, 2013) Melakukan penelitian yang berjudul “Modeling citizen centric in smart cities” dari hasil penelitian ini mereka menunjukan bagaimana cara mengimplementasikan pendekatan citizen centric pada sebuah lembaga pemerintahan sehingga dapat membantu masyarakatnya yang mengalami masalah seperti masalah kesehatan, maka bagaimana warga tersebut bisa mendapatkan pelayanan dengan baik, bagaimana dokter dapat mengakses riwayat berobat pasien dan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melakukan pengobatan terhadap pasien. 3. (Bretschneider & Gant, 2005) Melakukan penelitian yang berjudul “Evaluating Web Based E-Government Services With a Citizen Centric Approach” pada penelitian ini mereka melakukan ujicoba dengan menggunakan warga dari distrik Sycrause City School. Dengan data-data yang mereka dapatkan untuk menguji pendekatan citizen centric mereka memberikan kesimpulan bahwa pendekatan ini dapat memberikan pengetahuan untuk dapat meningkatkan layanan website e-government dari sebuah lembaga pemerintahan. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut diatas, membuktikan bahwa pendekatan citizen centric dapat memberikan suatu contoh model yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dalam membangun website portal sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Selain itu juga dengan pendekatan tersebut dapat membantu lembaga pemerintahan untuk dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pelayanan yang sesuai maka lembaga pemerintahan dapat dikatakan sukses dalam mengimplementasikan layanan e-government yang berdasarkan atas Undang-Undang.

3.

KESIMPULAN Paper ini memberikan informasi mengenai suatu model pendekatan yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam melakukan implementasi dan pengembangan sistem egovernment yang dimana di Indonesia sendiri implementasi dan pengembangan sistem egovernment telah diatur dalam undang-undang dan menjadi kewajiban setiap lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Analisis perbandingan model pendekatan government centric yang merupakan pendekatan

ISSN: 2089-9815

yang digunakan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia selama ini dalam membangun sebuah website portal dilakukan dengan membandingkan pada pendekatan berbasis citizen centric, dari poinpoint analisis yang dilakukan dapat kita ketahui bahwa pendekatan berbasis citizen centric dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan kebutuhan mereka. Selain itu contoh-contoh keberhasilan penerapan pendekatan citizen centric berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada berbagai lembaga pemerintahan diluar Indonesia juga dijelaskan pada pembahasan di dalam paper ini sehingga dapat memberi masukan mengenai keberhasilan dari pengimplementasian pendekatan ini untuk menyukseskan program implementasi e-government pada lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan citizen centric maka lembaga pemerintahan dapat mendesain dan membangun sebuah model web portal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga website portal tersebut dapat diakses dan digunakan serta untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

PUSTAKA APJII. (2012). Pengguna Internet Indonesia Diprediksi Tumbuh 30% di 2013. Retrieved June 04, 2014, from http://www.apjii.or.id/v2/read/article/apjii-atmedia/134.html APJII. (2014). PRESS RELEASE - Profil Terkini Internet Industri Indonesia. Retrieved June 04, 2014, from http://www.apjii.or.id/v2/read/content/infoterkini/213/press-release-profil-terkiniinternet-industri-ind.html Bretschneider, S., & Gant, J. (2005). Evaluating Web-Based E-Government Services with a Citizen-Centric Approach. In Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (p. 129b– 129b). IEEE. doi:10.1109/HICSS.2005.252 Cai, H., & Wang, K. (2006). Service Oriented Design Method and Practice For Constructing Citizen-Centric Public Services, 4–7. Dais, A., Nikolaidou, M., & Anagnostopoulos, D. (n.d.). Centric Model for T-Government Services. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 1–21. Economist Intelligence Unit - IBM. (n.d.). EIU_2005_ereadinessibv_2005_ereadiness_ra nkings_wp.pdf. Retrieved January 13, 2015, 191


from http://www935.ibm.com/services/us/imc/pdf/ibv_2005_er eadiness_rankings_wp.pdf Executive Office of the President of United States. (n.d.). Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People. Retrieved January 13, 2015, from http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ omb/egov/digital-government/digitalgovernment.html Jiang, X., & Ji, S. (2014). E-Government Web Portal Adoption: A Service Level and Service Quality Perspective. In 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2179–2188). IEEE. doi:10.1109/HICSS.2014.275 Kate, L. (n.d.). Citizen-centric services: A necessary principle for achieving genuine open government | Senator Kate Lundy. Retrieved January 11, 2015, from http://www.katelundy.com.au/2011/03/02/citiz en-centric-services-a-necessary-principle-forachieving-genuine-open-government/ Open Government Indonesia. (n.d.). Tentang OGI Open Government Indonesia. Retrieved January 07, 2015, from http://opengovindonesia.org/keterbukaan/ Pemerintah Kota Jawa Timur. (n.d.). Portal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Retrieved January 16, 2015, from http://www.jatimprov.go.id/site/websiteinformatif-dan-komunikatif-penting-bagiskpd/ Public Administration and Development Management - United Nation. (n.d.). UN Global E-government Readiness Report 2005 From E-government to E-inclusion. Purao, S., Seng, T. C., & Wu, A. (2013). Modeling Citizen-centric Services in Smart Cities. Venugopal, M. (2008). Citizen Centric Service Delivery through e-Governance Portal Present Scenario in India Bhudeb Chakravarti. Verma, Seema;Kumari , Savita;Arteimi, Mahmoud;Deiri, Amer;Kumar, R. (2012). Challenges in Developing Citizen-Centric egovernance in Libya.pdf.

192

ISSN: 2089-9815

PENDEKATAN CITIZEN CENTRIC DALAM MEMBANGUN WEBSITE PORTAL PEMERINTAHAN

Recommend Documents