PENDANAAN REDD+
Ir. Achmad Gunawan , MAS
DIREKTORAT MOBILISASI SUMBERDAYA SEKTORAL DAN REGIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
OUTLINE ISU PENDANAAN REDD+ PROGRESS PENDANAAN REDD+ di INDONESIA TANTANGAN PENDANAAN REDD+ PENDANAAN REDD+ dalam PARIS AGREEMENT
IMPLIKASI PARIS AGREEMENT dalam PENDANAAN REDD+ PROGRES INSTRUMEN dan MEKANISME PENDANAAN REDD+
REDD+ Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock,
REDD+ merupakan mekanisme insentif internasional yang bertujuan untuk mendorong kebijakan dan tindakan di negara-negara berkembang pemilik hutan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan
Komitmen Indonesia • Indonesia perlu menempatkan posisi REDD+ dalam rangka usaha Indonesia mencapai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK. • Sektor hutan dan lahan di Indonesia merupakan sektor yang menyumbangkan emisi sekaligus mempunyai potensi penurunan emisi yang besar.
MEKANISME PENDANAAN • Ada 2 bentuk pendanaan Grant (untuk readiness dan transisi) Result Based Payment ( untuk fase Implementasi) • Untuk itu perlu untuk mekanisme pendanaan REDD+ serta pembangunan instrumen pendanaan REDD+ • Mekanisme dan instrument harus tepat dan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi.
ISU PENDANAAN REDD+
Pengaturan kelembagaan Pengembangan sumber dana Mekanisme pendanaan REDD+ Sharing pendanaan Pengukuran di tingkat subnasional Tata kelola Jumlah dana yang dialokasikan
PROGRESS REDD+ INDONESIA FASE IMPLEMENTASI REDD+ PHASE I (2010 – 2013) Pembangunan Strategi Nasional/ rencana aksi, kebijakan dan pembangunan kapasitas
PHASE II (2014 – 2016) Implementasi Strategi Nasional/ Rencana Kebijakan, Pembangunan Kapasitas, Kebijakan, Instrumen, transfer dan pembangunan teknologi result-based demonstration activities,
PHASE III ( 2017 – 2018) Result-based actions (fully measured/ monitored, reported and verified)
Penyelenggaraan Demonstration Activities REDD+ • Di Indonesia telah banyak penyelenggaraan pilot/DA REDD+, yang memegang peranan penting sebagai proses pembelajaran & transfer of knowledge, bahan masukan kebijakan, perangkat/standard nasional, serta sebagai persiapan result-based actions di level sub nasional (Provinsi/ Kabupaten/ Tapak) dalam proses transisi menuju ke REDD+ full implementation
• Di Indonesia sudah ada DA untuk pembelajaran dan beberapa telah melakukan exercise untuk mekanisme benefit sharing • UN-REDD : melakukan analisis benefit dan kendalakendala sistem-sistem distribusi yang telah ada, dan membangun opsi-opsi sistem pembayaran REDD • GIZ- FORCLIME Financial Module: membangun sustainable payment system di Kab. Malinau, Berau dan Kapuas Hulu • IAFCP – KFCP: mengembangkan sistem pembayaran di tingkat komunitas
• Berau Forest Carbon Project (with TNC) : develop a payment system at the district level. • FFI : Community Based REDD+ di 3 lokasi yaitu Kalimantan, Jambi dan NTB Kegiatan dilaksanakan dengan intervensi berupa pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stock karbon. Juga telah dilakukan ujicoba pembayaran didasarkan pada result based payment serta mekanisme distribusi manfaat ke masyarakat.
TANTANGAN PENDANAAN REDD+ • Pengarusutamaan pendanaan REDD+ pada struktur anggaran dan struktur fiskal • Instrument pendanaan yang bukan project based dan mampu mengelola dana besar • Koordinasi dengan berbagai pihak baik ditingkat nasional maupun sub nasional, karena pelaksanaan REDD+ berada ditingkat sub nasional sedangkan kebijakannya berada ditingkat pusat.
TANTANGAN PENDANAAN REDD+ • Capaian penurunan emisi GRK dari REDD+ sehingga bisa menentukan kontribusi REDD+ dalam NDC yang akan mempengaruhi instrumen kebijakan yang akan diambil. • Result Based Payment mengharuskan adanya hasil yang terverifikasi, sehingga diperlukan input based untuk mencapai hasil yang baik • Mekanisme “perdagangan karbon dalam negeri” • Peningkatan pelibatan sektor swasta dalam negeri untuk mendorong pendanaan perubahan iklim
PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM dalam PARIS AGREEMENT • Artikel 9 dalam Paris Agreement Mendorong negara maju untuk menyediakan sumber pendanaan pengendalian perubahan iklim kepada negara berkembang Negara maju harus terus mempimpin dalam memobilisasi pendanaan perubahan iklim Peningkatan pendanaan pengendalian perubahan iklim untuk mencapai keseimbangan upaya adaptasi dan mitigasi Dalam Decision sebagai bagian dari Paris Agreement, Pendanaan disebutkan dalam 13 paragraph (53 – 65) Pendanaan dapat berasal dari public, private, bilateral, atau multilateral sources.
REDD+ dalam PARIS AGREEMENT • Di – address dalam 2 paragraph dalam article 5 • Dalam article 5 disebutkan mengenai mekanisme pendanaan REDD+ yang salah satu nya melalui result based payment dan insentif. • Selain juga disebutkan mengenai non carbon benefit • Paragraph 55 mengenai pendanaan REDD+ yang pada intinya bahwa negara parties “recognize the importance of adequate and predictable financial resources” untuk REDD+
IMPLIKASI PARIS AGREEMENT • REDD+ merupakan bagian dari Conditional Commitment yang masuk dalam NDC. • Membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapat pendanaan dari REDD+ • Terbuka beberapa opsi mekanisme pendanaan yang ada termasuk pasar dan non pasar.
Kerangka Instrument REDD+
INSTRUMENT PENDANAAN
SIS
REDD+ IMPLEMENTATION INSTRUMENTS
NFMS/ MRV
REL/RL
Instrument lain sebagai kriteria dalam implementasi pendanaan
PROGRESS PEMBANGUNAN INSTRUMENT PENDANAAN REDD+ • Penyusunan Kebijakan Pendanaan Lingkungan Hidup yang didalamnya termasuk Pendanaan REDD+ • Perumusan Mekanisme Pembagian Manfaat untuk REDD+ • Diskusi Ilmiah mengenai Carbon Pricing • Pembangunan Sistem Registry Pendanaan yang merupakan bagian dari Sistem Registry Nasional • Pembangunan Jejaring Mitra REDD+
TERIMA KASIH
