Pendahuluan BAB 1 PENDAHULUAN

PEMERINT AH KOTA JAYAPURA

Pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan berakhirnya masa berlaku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Jayapura Tahun 2005-2010, maka untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan Kota Jayapura dalam periode jangka menengah 5 tahun mendatang, dipandang perlu menyusun dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016. RPJMD tersebut, menganut azas kesinambungan, yang merupakan tahapan-II dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Jayapura Tahun 20052025, yang lebih difokuskan pada kelanjutan peningkatan tata kehidupan masyarakat dan tata perkotaan dengan prioritas diletakkan pada pengembangan sumberdaya manusia dan utilitas perkotaan. Secara eksplisit, sasaran pokok RPJMD 2012-2016 sebagaimana termuat di dalam dokumen RPJPD Kota Jayapura Tahun 2005-2025, mencakup aspek-aspek, yaitu : berkembangnya sumberdaya manusia khususnya masyarakat asli Papua; meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, diikuti dengan meningkatnya kualitas tenaga kependidikan; meluasnya jaringan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin; menurunnya angka kemiskinan diikuti dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan; tersedianya sumber energi listrik yang layak bagi masyarakat; mantapnya pemberdayaan ekonomi disektor pertanian, perikanan, peternakan rakyat; meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama masing-masing ke arah terwujudnya keharmonisan antar umat beragama; terpeliharanya kelestarian lingkungan, berkembangnya kepariwisataan yang melibatkan masya-rakat pemilik hak ulayat dan peran swasta; tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai azas legalitas, RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016 ini, tersusun dengan memperhatikan ketentuan pokok sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai ketentuan pelaksanaannya. Selain itu, juga dirujuk pula semangat Undangundang Nomor : 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu azas relevansi ditunjukkan dengan merujuk dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2010-2014 disertai dengan Rencana Strategis Kementerian, dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2006-2011. Adapun azas integratif dan komprehensif ditunjukkan baik dalam proses penyusunan maupun materi muatannya. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016 dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi pemerintah dan seluruh warga masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Jayapura 5 tahun ke depan. Adapun tujuannya adalah : 1. Terlaksananya penjabaran visi, misi, kebijakan dan strategi pembanguan dari Walikota/Wakil Walikota ke dalam program dan kegiatan yang terukur. 2. Adanya pedoman arah pembangunan Kota Jayapura 5 tahunan yang dapat diacu oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016

1


Pendahuluan

3. Adanya acuan dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan, serta menjadi tolok ukur bagi pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. 4. Sebagai bahan evaluasi dokumen diakhir perencanaan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015; 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011; 18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jayapura Periode 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura.

1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016, memiliki keterkaitan integratif dengan dokumen perencanaan lainnya baik secara internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan adanya konsekwensi dari penerapan prinsip pembangunan yang seimbang


2


Pendahuluan

dalam konteks otonomi daerah yang mengenal urusan wajib dan urusan pilihan, serta penyelenggaraan tugas-tugas yang bersifat otonom dan tugas-tugas pembantuan.

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 1. Hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RPJMD Kota Jayapura merupakan arahan pembangunan berbasis sektor dan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan pembangunan berbasis ruang atau kawilayahan. Walaupun keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan karena akan terjadi berbagai hambatan dan masalah ketika diimplementasikan oleh karena itu harus disesuaikan perencanaannya, jangan ada tumpang tindih atau bertolakbelakang arahannya dalam perencanaan. Dengan kata lain, rencana pemanfaatan ruang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan. Disinilah letak keterkaitan RPJMD dan RTRW. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura telah diperdakan dengan Nomor 05 Tahun 2008 yang menyempurnakan Perda Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura RTRW Kota Jayapura, merupakan kerangka dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan berbasis wilayah, tidak saja dalam artian phisik, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial budaya dan ekonomi. Dengan demikian rencana Tata Ruang harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Sementara itu, rencana pembangunan, mencakup berbagai dimensi pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Jayapura harus diarahkan kepada pengembangan dan penataan fasilitas fisik secara taat azas. Ini merupakan salah satu indikasi penting dari kelayakan RPJMD Kota Jayapura adalah kemampuannya mengakomodasi segmen-segmen geografis dari wilayah pembangunan. Strategi Pengembangan Sistem Pusat-pusat Kegiatan/Pelayanan Kota Untuk mendukung peran dan fungsi kota dan BWK Jayapura yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dalam rangka penjabaran dari strategi umum pengembangan tata ruang kota Jayapura, perlu ditetapkan strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan/pelayanan kota. Pada dasarnya, sistem pusat-pusat kegiatan/pelayanan kota merupakan gambaran tentang lokasi pusat-pusat kegiatan/pelayanan kota, berikut skala pelayanannya, sehingga akan terbentuk suatu pola distribusi dan hirarki dari pusat-pusat kegiatan/pelayanan kota tersebut.


3


Pendahuluan

Sistem pusat-pusat kegiatan ditetapkan berdasarkan pertimbangan : a) Lokasi pusat kegiatan/pelayanan yang ada saat ini. b) Adanya rencana pengembangan kota ke Bagian Timur (kota baru). c) Kecenderungan perkembangan dan penyebaran Kawasan Permukinan. d) Pembagian Wilayah Kota yang telah ditetapkan sebelumnya. e) Penetapan Fungsi dan Peran Kota serta BWK yang telah ditetapkan sebelumnya. f) Jumlah penduduk pendukung hasil proyeksi tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan kegiatan/pelayanan kota Jayapura sebagai berikut:

sistem

pusat-pusat

1) Pusat Kegiatan/Pelayanan Utama Kota Dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota Jayapura di masa rnendatang, diperlukan pengembangan Pusat Kegiatan Utama Kota (Sentra Primer) di lokasi baru, mengingat Kawasan Pusat Kota yang ada saat ini, yakni di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, lahannya sudah padat terbangun, sementara lahan pengembangan yang tersedia sangat terbatas karena terbentur oleh kendala fisik kawasan yang berbukit-bukit. Berdasarkan hasil kajian terhadap kesesuaian lahan, serta sesuai dengan aspirasi Pemko Jayapura, maka ditetapkan lokasi pengembangan Pusat Kegiatan Kota baru atau Kawasan Sentra Primer baru di sekitar Kampung Holtekamp, Kampung Koya Koso dan Kampung Skou Mabo Distrik Muaratami. Kawasan Pusat Kegiatan Utama Kota yang akan dikembangkan di sini direncanakan berfungsi sebagai Kawasan Perkantoran Provinsi dan Komersial (CBD) yang akan melayani berbagai kebutuhan penduduk dalam skala pelayanan kota dan regional (mencakup : Kab. Jayapura, Provinsi Papua, hingga Negara tetangga Papua New Guinea) 2) Pusat Kegiatan/Pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat Kegiatan/ Pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK) atau Sentra Sekunder, ditetapkan dengan mengacu pada lokasi pusat-pusat kegiatan yang telah ada saat ini di setiap BWK. Disamping itu, khusus untuk BWK yang merupakan kawasan pengembangan baru, lokasi pusat kegiatan dipilih mendekati jalan-jalan atau persimpangan jalan utama yang direncanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Pusat Kegiatan/Pelayanan untuk setiap BWK sebagai berikut: a. Bagian Wilayah Kota A (BWK A) meliputi Distrik Jayapura Utara dengan pusat pelayanan di Kelurahan Gurabesi. Fungsi utama yang dikembangkan adalah perkantoran, perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan. Sedangkan fungsi penunjangnya adalah perumahan, pariwisata, pendidikan, militer dan konservasi/ lindung. b. Bagian Wilayah Kota B (BWK B) meliputi Distrik Jayapura Selatan yaitu Kelurahan Numbay, Kelurahan Argapura, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Ardipura, Kelurahan Entrop Kelurahan Vim, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Wahno, Kampung Tobati dan Kampung Kayopulo dengan pusat pelayanan di Kelurahan Entrop. Fungsi pelayanan utama meliputi perkantoran, militer, perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan, transportasi laut dan transportasi darat. Sedangkan fungsi penunjangnya adalah perumahan, pariwisata dan konservasi/ lindung. c. Bagian Wilayah Kota C (BWK C) meliputi Distrik Heram yaitu Kelurahan Hedam, Waena, Kelurahan Yabansai, Kampung Waena dan Kampung Yoka dengan pusat pelayanan di Kelurahan Waena. Fungsi pelayanan utama meliputi pendidikan, militer, kesehatan, transportasi darat dan perumahan, Sedangkan fungsi penunjangnya meliputi perdagangan dan jasa, pariwisata dan konservasi/ lindung.


4

PEMERINT AH KOTA JAYAPURA d.

Pendahuluan

Bagian Wilayah Kota D (BWK D) meliputi sebagian Distrik Abepura yaitu Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Awiyo, Kelurahan Yobe, Kelurahan Asano. dengan pusat pelayanan di Kelurahan Kota Baru. Fungsi pelayanan utama meliputi Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Industri dan Perumahan. Sementara fungsi penunjangnya meliputi pendidikan, perkantoran, perkebunan, pariwisata dan konservasi/ lindung. Bagian Wilayah Kota E (BWK E) meliputi sebagian Distrik Abepura yaitu Kelurahan Abepantai, Kampung Nafri, Kampung Koya Koso dan Kampung Enggros dengan pusat pelayanan di Kampung Koya Koso. Fungsi pelayanan utama meliputi perumahan, perkebunan, dan pariwisata dan industri. Sementara fungsi penunjangnya meliputi perdagangan dan jasa, pendidikan, perikanan dan konservasi/ lindung. Bagian Wilayah Kota F (BWK F) meliputi Kampung Holtekamp, Kelurahan Koya Barat, Kelurahan Koya Timur, dan Kampung Koya Tengah dengan pusat pelayanan di Kelurahan Koya Barat; Fungsi pelayanan meliputi pariwisata, industri perdagangan dan jasa, dan pertanian. Sementara fungsi penunjangnya meliputi perumahan, kesehatan, dan konservasi/ lindung. Bagian Wilayah Kota G (BWK G) meliputi Skouw Yambe, Skouw Mabo, Skouw Sae dengan pusat pelayanan di Skou Mabo. Adapun fungsi utama BWK F adalah perdagangan dan jasa, perkebunan, perumahan, transportasi darat dan pemerintahan. Adapun fungsi penunjangnya meliputi pendidikan, pariwisata, militer, dan konservasi/ lindung.

e.

f.

g.

Kawasan perbatasan negara pada Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut kawasan perbatasan negara, adalah wilayah-wilayah distrik dan atau wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Papua yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea, baik terletak di daratan, di lautan dan di udara. Sesuai dengan Perda Tata Ruang, bahwa renca pemanfaatan kawasan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. TABEL 1.1. ARAHAN KAWASAN PERBATASAN KOTA JAYAPURA (RI) -PNG Kawasan pengembangan Ekonomi (KPE) KPE JayapuraKeerom

Sektor Unggulan  kehutanan , pertanian, dan perkebuna n

Pola Pemanfatan Ruang

 Kawasan hutan yang dapat dikonversi dan kawasan hutan rakyat ditetapkan pada Distrik Muara Tami, Distrik Arso, dan Distrik Waris  Kawasan perkebunan (Distrik Muara Tami, Distrik Arso, Distrik Waris, dan Distrik Senggi).  Kawasan Permukiman (Distrik Muara Tami di Kota Jayapura; dan Distrik Arso, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Web di Kabupaten Keerom)

Sistem Pusat permukiman Kota Jayapura

Rencana Sistem Transportasi Jalan Tata Tata Kepelabuhan Bandara Pelabuhan Bandar  Jalan Arteri primer Nasional Udara meliputi Jalan Jayapura Sekunder Kota JayapuraJayapura Arso (Sentani)  Jalan Kolektor Primer meliputi jalan Jayapura– Skow,Arso– Waris–Senggi, Senggi–Batom– Kiwirok–Oksibil– Waropko

2. Hubungan dengan RPJPD Kota Jayapura Tahun 2005-2025 RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016, memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD Kota Jayapura Tahun 2005-2025. Dokumen RPJPD Kota Jayapura, memuat rencana jangka panjang pembangunan Kota Jayapura hingga tahun 2025, tersusun menurut periodisasi berskala 5 tahunan selama 4 periode.


5


Pendahuluan

Gambar 1.2. Pentahapan pembangunan jangka panjang Kota Jayapura Pada dasarnya, dokumen RPJMD Kota Jayapura adalah penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJPD Kota Jayapura Tahun 2005-2025. Oleh karena itu, pada setiap periode RPJPD, terdapat indikator capaian yang relevan, setara, dan searah dengan indikator capaian didalam dokumen RPJMD. 3. Hubungan dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2006-2011 Kota Jayapura adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Papua, dengan status sebagai Ibukota Provinsi, sehingga arah kebijakan dan program pembangunan Kota Jayapura tidak dapat bertentangan dengan kebijakan pemba-ngunan yang telah digariskan oleh Pemerintah Provinsi Papua, sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2006-2011. Dengan demikian, terdapat hubungan hirarkis antara dokumen RPJMD Kota Jayapura dan dokumen RPJMD Provinsi Papua. Berbagai kebijakan strategis, serta rencana program dan anggaran yang diarahkan kepada Kota Jayapura, harus diakomodasikan dan terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD Kota Jayapura. Selain itu, Kota Jayapura turut berkewajiban mendorong dan menyukseskan agenda pembangunan Provinsi Papua. 4. Hubungan dengan RPJM Nasional Tahun 2009-2014 Sebagai konsekwensi logis dari sistem pemerintahan NKRI yang menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan azas tugas pembantuan, seperti diterakan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, maka terdapat hubungan struktural-fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implikasinya adalah adanya distribusi kewenangan otonom dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu, pemerintah pusat memiliki kewenanga tertentu dalam ikut serta membangun daerah yang memerlukan KIS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi) dalam konteks manajemen pembangunan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004, hubungan keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Jayapura dan RPJM Nasional sebagaimana Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, harus bersinergi secara dinamis, yang mencerminkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Jayapura yang mendukung terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Secara khusus, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, di mana pembangunan yang berkeadilan diarahkan pada pencapaian MDG’s.


6


Pendahuluan

1.5. Proses Penyusunan Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJMD ini, prosesnya dirujuk pada Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan menggunakan 5 pendekatan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, topdown, dan bottom-up. Secara teknis operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Diawali dengan dengan penyusunan Draf awal oleh Bappeda Kota Jayapura, dan diakhiri dengan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah. Secara lengkap tahapan proses tersebut digambarkan sebagai berikut : Penetapan RPJMD 2012-2016 dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 bulan Desember tahun 2011 setelah pelatikan Walikota/Wakil Walikota Jayapura

Penetapan

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor : 20 Tahun 2011

Sosialisasi RPJMD kepada SKPD dan Stakeholders

Sosialisasi Publik

Musrenbang RPJMD diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 bulan Desember tahun 2011 setelah pelatikan Walikota/ Wakil Walikota Jayapura

Konsultasi Publik

Penyusunan Rancangan Akhir

Musrenbang Jangka Menengah

Dokumen Rancanan Akhir RPJMD Tahun 2012-2016

Dokumen Rancangan RPJMD yang disepakati

Penyusunan Rancangan RPJMD

Dokumen Rancanan RPJMD Tahun 2012-2016

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Dokumen Renstra SKPD Kota Jayapura

Penyusunan Rancangan Awal

Dokumen Rancanan Awal RPJMD Tahun 2012-2016

Gambar 1.3. Pentahapan Proses Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Jayapura

Pelantikan Walikota/Wakil Walikota Jayapura


7


Naskah Akademis

Capaian Pembangunan Makro : Pertumb.Ekon.Ko ntriib. PDRB Investasi Pengeluaran Pemr.IPM Penduduk Angk.Kerja CapaianBid./Sekt. Pembangunan Issu-Issu Strategis

Perencanaan Induk (Dokumen Tekhnis)

RPJMN 2010-2014

RPJMD PROV. PAPUA 2006-2011

RPJPD KOTA JAYAPURA 2005-2025 RPJMD KOTA JAYAPURA 2012-2016

Pendahuluan

Perencanaan Manajerial

RKP APBN BLN Swasta Masyarakat

RKPD Prov.Papua APBD Prov.Papua APBN Swasta Masyarakat

RKPD Kota Jayapura APBD Kota Jayapura APBN Swasta Masyarakat

Perencanaan Taktis-Strategis

RENSTRA KEMENTERIAN APBN

RENSTRA SKPD Prov.Papua APBD Papua

RENSTRA SKPD Kota Jayapura APBD Kota Jayapura

Perencanaan TeknisOperasional

Indikator Kinerja Masukan Keluaran Hasil Dampak Manfaat

Implementasi Bang.Nasional APBN/P Berjalan

Implementasi Bang.Daerah APBD/P Prov.Papua Berjalan

Masukan Keluaran Hasil Dampak Manfaat

LKPJ Gubernur LAMJ Gubernur Masukan Keluaran Hasil Dampak Manfaat

Implementasi Bang.Daerah APBD/P Kota Jayapura Berjalan

LKPJ Walikota LAMJ Walikota

Gambar 1.4 Bagan Alir dan Hirarki Dokumen RPJMD Kota Jayapura, 2012-2016

Dilihat dari bagan alir dan hirarki dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016, tampak adanya hubungan vertikal dengan dokumen pokok perencanaan di tingkat Provinsi Papua dan di tingkat nasional. Demikian halnya dengan hubungan horizontal antara naskah akademis dengan ruang lingkup dan cakupan perencanaan, baik sebagai dokumen perencanaan induk maupun rincian indikator pengukur keberhasilannya. Selanjutnya, kerangka pokok muatan materi dokumen RPJMD, pada intinya terbagi ke dalam 3 klasifikasi utama, yakni : kerangka masalah yang mencakup kondisi umum dan capaian kinerja periode sebelumnya serta issu-issu strategis. Adapun kerangka intervensi, merupakan pilar utama yang terdiri dari uraian tentang visi, misi, strategi, dan skala prioritas.

Kerangka Permasalahan Kondisi Umum Issu-issu Strategis

Kerangka Intervensi

Visi Misi Strategi Prioritas Program

Kerangka Implementasi Kebijakan Pembangunan Kebijakan Keuangan Program Pembangunan

Gambar 1.5. Struktur Muatan Pokok Dokumen RPJMD Kota Jayapura


8


Pendahuluan

Kerangka implementasi diawali dengan uraian tentang arah kebijakan pembangunan yang merupakan tema tahunan pelaksanaan pemerintahan, selanjutnya diikuti dengan uraian tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan program-program strategis pembangunan yang diikuti dengan indikator kinerja yang akan dicapai.

1.6. Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012 – 2016, disusun dengan format 10 Bab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 40 ayat 2, yang terdiri dari : Bab 1, Pendahuluan; yang menjelaskan tentang : latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penulisan, dan sistematika penulisannya. Bab 2, Gambaran Umum Kondisi Daerah; mendeskripsikan kondisi saat ini yang memuat capaian pembangunan dalam 5 tahun terakhir, berkenaan dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan kondisi sosial budaya lokal Bab 3, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Penetapan Kerangka Pendanaan, diutarakan gambaran singkat tentang perkembangan pendapatan dan belanja Kota Jayapura, disertai dengan kerangka penetapan pendanaannya. Bab 4, Bab Analisis lingkungan strategis; mendeskripsikan tentang issu-issu strategis dan diikuti dengan identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Bab 5, Visi, Misi, dan Program Pembangunan; yang menjelaskan tentang visi, misi dan Program pembangunan Kota Jayapura Tahun 2012-2016, disertai dengan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunannya. Bab 6, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; yang menjelaskan mengenai mengenai strategi pembangunan daerah, pendekatan pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Bab 7, Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah; menguraikan perihal kebijakan umum dan program yang terkait dengan dimensi-dimensi pembangunan yang diagendakan. Bab 8, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan; yang mencakup pembahasan tentang prioritisasi program pembangunan, kebutuhan pendanaan, dan faktor penentu keberhasilan. Bab 9, Penetapan Indikator Kinerja Daerah; terdiri dari Evaluasi Kinerja, dan Penetapan Indikator Kinerja. Bab 10, Penutup; yang meliputi Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; yang mengakhiri seluruh rangkaian deskripsi, penjelasan, dan analisis yang telah dilakukan di dalam penyusunan dokumen RPJMD ini.


9

Pendahuluan BAB 1 PENDAHULUAN

Recommend Documents