Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan
Bahan Diskusi Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Katolik (FMKI) Hotel Bintang Raya, Gadog
Ade Irawan
Kondisi Korupsi di Indonesia a. Korupsi telah menyebar dan menjangkiti hampir semua sektor. Rentangnya dari pelayanan publik, pemilihan pejabat publik, hingga tender proyek bernilai triliunan rupiah b. Korupsi terjadi mulai dari proses perencanaan hingga implementasi anggaran dengan melibatkan banyak pihak mulai dari pejabat politik, pengusaha, hingga birokrasi. c. Koruptor mulai melibatkan anggota keluarga (suami/istri, bapak/anak, adik/kakak) dalam melakukan korupsi d. Mulai lahir, sekolah, menikah, beribadah, hingga meninggal, orang Indonesia berhadapan dengan korupsi
Kondisi Korupsi di Indonesia
Period
2010 Sem.1 Sem.2
2011 2012 Sem. 1
Sem. 1
2013 Sem. 1 Sem. 1
2014 Sem. 2
Sem.2
2015
2016
Sem. 1 Sem. 2
Sem 1
Number of 176 272 436 285 293 308 242 267 308 321 201 Cases State Loss 2.1 T 1.2 T 2.1 T 1.2 T 5.7 T 1,23 T 1,82 T 1.6 T 3,7 T 1,9 T 1,6 T (Rp) Number of 441 716 1.053 597 677 590 534 594 659 669 500 Suspects Sumber: tren pemberantasan korupsi 2010-semester 1 2016, Indonesia Corruption Watch
Korupsi Berdasarkan Sektor 2015 Rp 385,5 miliar
120
105
100
Rp 185 miliar
80
71
60
Rp 199 miliar 54
40
Rp 639,8 miliar 50 Rp 143,3 miliar 41
20 0
Jumlah Perkara
Keuangan Daerah
Pendidikan
Transportasi
Sosial Kemasyarakatan
Kesehatan
Korupsi Berdasarkan Jabatan 2015 200
167
98 100
48 31 0
2015 Pejabat atau pegawai Pemda/ Kementerian Direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta Kepala dinas Anggota DPR / DPRD / DPD Kepala desa, Camat, Lurah
25
Korupsi Berdasarkan Modus 2014 N = 308 kasus
100
N = 321 kasus
90 80 70 60 99
50 40
75
30 20
21
10 0
KORUPSI BERDASARKAN MODUS TAHUN 2014 SMT I
38
36
2
10
22 12
5
KORUPSI BERDASARKAN MODUS TAHUN 2014 SMT II
1
Korupsi Berdasarkan Modus 2015
Kondisi Korupsi di Indonesia
Sumber : www.acch.kpk.go.id.
Kondisi Korupsi di Indonesia a. Dari sisi penegakan hukum, vonis hukuman koruptor umumnya ringan b. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata vonis kasus korupsi ‘hanya’ 1-4 tahun c. Selain ringan, mereka juga mendapat banyak discount hukuman, melalui remisi (potongan masa tahanan)
Grafik 5: Tren Vonis Korupsi Semester 1 Tahun 2013 - 2016
300 275 250
195
200
163 150 99
100
93
52 50
35 8
0
43
38 19
37 24
11 13
19 3
1
4
3
7
0
0
0
2
Bebas/lepas
Ringan (<1 - 4 Tahun)
Sedang (>4 - 10 Tahun)
Berat (>10 tahun)
Tidak teridentifikasi
2012
35
99
11
3
0
2013
8
93
13
1
0
2014
19
195
43
4
0
2015
38
163
24
3
2
2016
52
275
37
7
19
Masalah Korupsi di Indonesia Secara umum ada tiga jenis korupsi yang terjadi di Indonesia: korupsi politik, korupsi birokrasi, dan korupsi aparat penegak hukum
Faktor Penyebab Korupsi Faktor penyebab korupsi beragam: • Korupsi karena kebutuhan VS korupsi karena rakus • Tata kelola buruk • Pengawasan buruk • Penegakan hukum dan sanksi sosial yang sangat lemah • Monopoli kekuasaan di tangan sedikit orang (keluarga tertentu), khususnya di daerah
Keterangan Agen -
-
-
-
Struktur
-
-
Agen dan Struktur
-
-
-
Dasar Manusia adalah agen sosial yang dalam tindakan sosialnya berusaha untuk memaksimalkan keuntungan Manusia menggunakan jalan pintas untuk mengumpulkan kekayaan atau meningkatkan jabatan melalui korupsi Perburuan rente didorong oleh keinginan manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara secepat dan semurah mungkin Agen dianggap otonom dalam membuat keputusan
Solusi memberikan insentif/kenaikan gaji pegawai - Reformasi birokrasi - Privatisasi dan liberalisasi agar peran negara lebih sedikit - Penguatan/penegakan hukum sebagai bagian disinsentif bagi pelaku korupsi - Agen tidak otonom tapi diatur dan dikendalikan oleh struktur pemerintahan telah dikuasai dan - adanya gerakan sosial melayani kelas borjuis untuk mengakhiri Pemerintah hanya menjadi panitia yang dominasi oligarkh bertugas melayani kepentingan oligarkhi, bukan kepentingan rakyat Struktur yang menentukan tindakan manusia (yang berkuasa di pemerintahan adalah kelas borjuis/oligark yang menggunakan negara untuk kepentingan mereka struktur merupakan aturan dan sumber - mendorong agar agen daya yang terbentuk oleh dan mampu melakukan membentuk perulangan praktik sosial interospeksi untuk berhenti melakukan Agen tahu tapi tidak sadar. Tiga dimensi korupsi dan beranjak agen: motivasi tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif dari kesadaran praktis menuju kesadaran Korupsi merupakan praktek sosial yang diskusif merupakan sebuah kesadaran praktis yang terbentuk dari praktik sosial yang - Penegakan hukum yang berulang-ulang dilakukan keras berupa pidana penjaran dan pemiskinan -
Langkah Strategis Melawan Korupsi 1. Ada pemimpin (nasional dan lokal) yang bersih, berani, dan memiliki keinginan kuat untuk membasmi korupsi. 2. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari apa yang paling mudah dilakukan bukan apa yang harus diprioritaskan, supaya ada keberhasilan yang bisa segera diperlihatkan untuk meneguhkan kepercayaan dalam melembagakan gerakan pemberantasan korupsi yang lebih luas; 3. Perang melawan korupsi sistematis harus menjadi bagian dari perbaikan yang lebih luas, bagian dari upaya untuk membenahi administrasi pemerintah, menjadi alat untuk meningkatkan mutu pelayanan umum, dan reformasi demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
Langkah Strategis Melawan Korupsi 1. Melibatkan publik dalam melawan korupsi dimulai dengan membangun kesadaran atas dampak buruk korupsi dan membuka akses bagi mereka terlibat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan 2. Menggunakan teknologi, seperti mendorong program pelaporan berbasis apps, ebudgeting, e-proc, dst
Pendidikan Antikorupsi a. Dalam upaya mendorong kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dan melawan korupsi, pendidikan antikorupsi menjadi kebutuhan mendesak b. Tidak hanya institusi pendidikan formal yang bisa melakukan pendidikan antikorupsi, tapi juga berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan
Pendidikan Antikorupsi : ICW ICW memiliki tiga panduan pendidikan antikorupsi a. Panduan kaderisasi internal b. Sekolah antikorupsi c. Penguatan kapasitas spesifik seperti teknik investigasi, pemantauan, atau tracking
Panduan kaderisasi internal Pengetahuan dan karakteristik yang dituntut dimiliki setiap aktivis ICW : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
Memiliki kredibilitas: terpercaya, tidak asal ngomong, bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya Berintegritas: menujunjung tinggi etika, jujur, impartial, independen Berani Kritis Suka Bekerjasama dalam kelompok Disipilin, bernisiatif, bekerja tanpa menunggu perintah dan tanpa harus dikontrol Pekerja keras, bekerja purna waktu dan melebihi dari apa yang dituntut Memahami ke-ICW-an Terampil dalam berkomunikasi dan menulis Mampu merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sebuah “event” Mampu melakukan lobi, persuasi, mempengaruhi Mampu mengorganisir dan memimpin aksi Memiliki kemampuan untuk menjadi fasilator Memiliki pengetahuan dasar tentang Hukum Memahami studi politik ekonomi Mampu melakukan analisis anggaran Mampu melakukan investigasi Menguasai kajian Antikorupsi Mampu belajar berkelanjutan Mampu berkomunikasi dalam bahasa asing (Inggris) Memiliki keterampilan manajerial
Jenjang
Kompetensi
Magang dan Volunteer Periode : 3-6 bulan
Mengenal Profil, Visi Misi, Nilai-nilai Struktur Kepengurusan ICW Mengetahui Sejarah ICW Mengetahui program-program yang telah dan sedang dilakukan ICW Mengikuti Issu Aktual Kasus Korupsi Mengenal Best Practices ICW Memahami Analisis Sosial Mampu Melakukan Pengorganisasian di Tingkat Basis Memahami Ke-ICW-an Memahami Pengetahuan Dasar Antikorupsi Memiliki Pengalaman Pengorganisasian Aksi Mampu Merencanakan dan Memimpin “Event” Sederhana Mampu Belajar secara Mandiri Mampu Melakukan Pengorganisasian dan Mengembangkan Jaringan secara Berkelanjutan Memiliki Pemahaman Kritis terhadap Sistem Hukum dan Perundang-undangan yang Berlaku Memiliki kemampuan Membaca anggaran dan laporan keuangan Mampu Menulis Laporan Mampu Melakukan Riset Mampu Menulis Opini Mampu Menulis Paper Ilmiah Mampu Melakukan Analisis Kritis terhadap Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan Mampu Melakukan Advokasi Mampu Melakukan dalam Investigasi Mampu Menjadi Fasilator Mampu Melakukan Pengorganisasian, Memelihara dan Mengembangkan Jaringan Memiliki kemampuan dan kebiasaan membaca analitik dan menuliskan review Mampu Melaksanakan dan Memimpin Projek Riset dan Mempertanggungjawabkannya dalam Komunitas Akademik Advanced dalam Analisis Kebijakan, Politik Ekonomi, Hukum, Kajian Antikorupsi Mampu Memproduksi Tulisan Ilmiah Secara Periodik Mampu Menulis Policy Paper Mampu Membina Jaringan Mampu Mempresentasikan Paper dalam bahasa Inggris Dapat Menjadi Co-Fasilitator dalam Forum Regional
Kader Muda Periode:6 bulan–1 tahun
Kader Lanjutan Periode: 1 – 2 tahun
Aktivis Periode : 2 – 3 tahun
Aktivis Peneliti
Sekolah Anti-Korupsi (Sakti) a. Sakti merupakan kegiatan reguler kaderisasi antikorupsi b. Hanya 20 orang (anak muda) yang lolos seleksi bisa mengikut Sakti c. Proses seleksi : administrasi, review buku, menulis makalah d. Pelaksanaan Sakti selama 10 hari
No
Tahapan
Materi Filsafat dan Berbagai Perspektif Teoritis tentang Korupsi Sosiologi Korupsi Sejarah Korupsi di Indonesia
1
Teori/ Perpektif
Good Governance: Sejarah, Prinsip-prinsip, Penerapan, dan Kritiknya Korupsi, Kapitalisme, dan Perspektif Marxis tentang Korupsi Korupsi Politik: Peta Aktual Sistem Hukum dan Korupsi Gender dan Korupsi Membangun Gerakan Sosial Antikorupsi
2
3
Metodologi
Teknik Metode
Pendidikan Kaum Tertindas sebagai Metodologi Gerakan Sosial Analisis Sosial Korupsi dan Pemantauan Pelayanan Publik Pengantar Anggaran Publik Keterbukaan Informasi Publik Pemantauan Penegak Hukum Investigasi Advokasi dan Media Kampanye Literasi Kritis untuk Pendidikan Antikorupsi
4 Kunjungan
Kunjungan Lapangan
5 Proyek
Proyek antikoruspi (pribadi atau kelompok)
Penguatan kapasitas spesifik a. Sasaran utama pelatihan adalah jaringan atau mitra ICW b. Materi sesuai dengan kebutuhan jaringan atau mitra ICW c. Waktu pelaksanaan biasanya 3-5 hari
Beberapa Contoh Pelatihan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pelatihan Citizen Report Card Modul audit sosial Pelatihan Pengawasan Pemilu Pelatihan Tracking Rekam Jejak Pejabat Publik Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapan dan Belanja Sekolah Pelatihan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelatihan investigasi korupsi kehutananPelatihan pemantauan politik bisnis DPR Pelatihanl Budget Tracking Penerimaan Sektor Kehutanan Pelatihan Monitoring pengelolaa kehutanan Pelatihan investigasi Pengadaan Barang dan Jasa
Terimakasih
