PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM HAL MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus di Polresta Surkarta)
Disusunoleh : MICHAEL AGUNG BUDIANTO KAPARANG 12100054
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2016
ABSTRAKSI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya – upaya penanganan pelanggaran lalu lintas dalam hal memodifikasi kendaraan bermotor di kota surakarta (Studi Kasus di Polresta Surkarta) yang di lakukan oleh pihak kepolisisan. Latar belakang penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas dalam hal modifikasi yang dilakukan oleh banyak orang terutama anak muda.Dengan semakin banyak kendaraan bermotor yang diproduksi secara masal dan pejualan sparepart kendaraan bermotor serta banyaknya bengkel – bengkel modifikasi yang ada membuat pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi kendaraan bermotor semakin meningkat.Ditambah pula dengan adanya komunitas – komunitas kendaraan bermotor yang ada di Kota Surakarta, yang notabene kendaraan bermotornya sudah dimodifikasi.Bisa dikatakan modifikasi kendaraan bermotor adalah subuah trend dikalangan anak muda guna menaikkan derajatnya atau pun untuk sekedar mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Metode Penelitian Penulis mengkhususkan pada penelitian yuridis sosiologis, dalam penelitian hukum secara yuridis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi kendaraan bermotor di kota Surakarta masih banyak. Kendala yang dihadapi di oleh pihak kepolisian didalam menangani pelanggaran
1
ini dilapangan tidak ada, tetapi kendalanya berada pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat di kota Surakarta masih rendah akan kesadaran hukum yang ada serta mereka masih bangga apabila pelanggaran yang ada tersebut dapat dilanggar. Banyak masyarakat yang belum tahu atau belum mengerti adanya hukum yang mengatur tentang modifikasi kendaaan bermotor. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengurangi kasus pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi kendaraan bermotor yaitu dengan menciptakan kesadaran hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar akan hukum yang ada. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat serta penindakan langsung kepada para pelanggar.
PENDAHULUAN Sebagaimana yang kita ketahui bersama sekarang banyak sekali kendaraan bermotor yang berada dijalanan Indonesia.Banyak sekali kendaraan bermotor versi baru yang hampir setiap tahun bahkan setiap bulan keluar dan diproduksi secara masal oleh pabrik – pabrik kendaraan bermotor ternama yang ada di Indonesia.Bahkan ada yang langsung di impor dari luar negeri untuk diperdagangkan di Indonesia.Banyaknya minat dari masyarakat Indonesia sendiri juga mempengaruhi pesatnya permintaan kendaraan bermotor yang ada Indonesia.Hal ini membuat hampir setiap jalan di Indonesia terutama di Kota Surakarta menjadi padat serta ditambahi dengan kurangnya sarana prasaran jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang tidak diiringi dengan pesatnya laju produksi kendaraan bermotor. 2
Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada otomatis tidak bisa dihindari juga dengan timbulnya pelanggaran lalu lintas di jalan raya terutama pelanggaran lalu lintas tentang memodifikasi kendaraan bermotor. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang didominasi oleh kaum muda membuat pelanggaran ini semakin banyak ditemui, karena banyak kaum muda yang menilai dengan memodifikasi kendaraan bermotor yang ia punya sebagai sebuah lifestyle atau sekedar hobi yang mampu menambah kepercayaan dirinya dihadapan orang lain disekitarnya. Mereka lebih memandang lifestyle atau hobi mereka dari pada tentang keselamatan diri mereka serta orang lain dijalan. Ditambah lagi dengan adanya komunitas – komunitas kendaraan bermotor yang ada di Kota Surakarta yang hampir semua kendaraannya sudah dimodifikasi baik modifikasi kecil – kecilan sampai yang merubah bentuk kendaraannya secara total sehingga tidak seperti aslinya. Memang hampir tidak semua kendaraan bermotor yang bergabung dalam komunitas – komunitas tersebut sudah dimodifikasi, tetapi lambat laun kendaraan yang tidak dimodifikasi tersebut akan dimodifikasi pula karena gengsi atau pun rasa tidak percaya diri dari yang punya kendaraan. Pengertian Modifikasi menurutPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan ialah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor Menurut keterangan dari AKBP Budiyanto Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, mengubah bentuk atau tampilan kendaraan bermotor dari wajah asli ke wajah baru bisa mendapatkan sanksi. Hasil pemantauan di lapangan ditemukan bahwa masih banyak dijumpai kendaraan modifikasi baik motor
3
maupun mobil yang menyebabkan perubahan tipe secara tidak sah yang dapat digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran. 1 Tak lupa pula kendaraan bermotor yang dimodifikasi juga didukung dengan sparepart atau aksesoris – aksesoris kendaraan bermotor yang ada banyak dijual dimana – mana dan mudah didapatkan serta bengkel – bengkel modifikasi yang sekarang bisa kita jumpai dimana - mana. Barang – barang yang dijual berupa knalpot racing, lampu tembak atau lampu sorot, box motor, toa atau sirene, lampu strobo atau lampu hazard, lampu rotorator, klakson, dan aksesoris yang lain. Aksesoris – aksesoris tersebut biasa dipasang pada kendaraan bermotor dan ada beberapa yang sebenarnya dilarang. Seperti pemasangan lampu strobo atau lampu hazard, toa atau sirene serta aksesoris yang dapat menggangu pengendara lain serta melanggar aturan yang ada. Seperti yang tertulis didalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (3) dan (5) yang berbunyi : - Pasal 58 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
- Pasal 59 ayat (3)
1
Efek Domino , dari Peraturan Modifikasi bisa didenda sampai 24 juta.. !,
http://apipotoblog.com/2015/12/06/efek-domino-dari-peraturan-modifikasi-bisa-didenda-sampai24-juta/(4/12/15)
4
Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraaan Bermotor yang memiliki hak utama. - Pasal 59 ayat (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : (1) Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (2) Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah rescue, dan jenazah ; dan (3) Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus Dengan semakin banyaknya kasus – kasus pelanggaran lalu lintas tersebut serta rasa ingin tahu dari penulis akan hal ini karena penulis pernah mengalami hal tersebut pula, disini penulis akan mengambil sebuah masalah hukum tentang pelangaran lalu lintas yang berhubungan dengan masalah mengubah kendaraan bermotor yang standar menjadi tidak standar. Perlu diketahui bahwa merubah kendaraan bermotor dari standar menjadi tidak standar atau menambahi aksesoris serta perlengkapan yang dapat membahayakan diri sendiri bahkan mengganggu pengguna jalan lain serta tidak diperbolehkan atau dilarang dan diatur didalam
5
Undang – undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
METODE PENELITIAN
Lokasi penelitiandilakukan di Surakarta tepatnya di Polresta Surakarta. Pemilihan lokasi ini dipilih karena di Satlantas Surakarta terdapat data – data yang diperlukan cukup lengkap termasuk kasus - kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang hendak digunakan guna mengungkap masalah upaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terutama tentang modifikasi kendaraan bermotor adalah penelitian hukum yang spefikasinya yuridis sosiologis.Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. 2Sifat PenelitianDalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Yaitu mengambarkan gejala – gejala di lingkungan masyarkat tehadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskrptif. 3Sumber Data berdasarkan jenis data penelitian tersebut diatas, maka sumber data yang digunakan adalah Sumber Data Primer yaitubersumber dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang
2
Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 10
3
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 32
6
Pendidikan dan Rekayasa (DIKYASA) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Surakarta ( AKP Nur Afandi ) serta sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mengandung sumber data primer, sumber data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan
studi
kepustakaan.Jalannya Penelitian didalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut: Tahap Persiapan, Perijinan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data, Penyusunan Laporan. Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengertian metode kualitatif adalah cara pemilihan yang menghasilkan data – data deskriptif analisa, yakni apa yang dikatakan responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh. 4
PEMBAHASAN
A.
Kendala Yang Dihadapi Para Penegak Hukum Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Modifikasi Kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi dilapangan memang ada tetapi Polisi tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena itu sudah merupakan tugas utama
4
Burhan Ashshofa, Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103
7
dari Kepolisian.Kendala utamanya malah berada pada masyarakat itu sendiri.Masyarakat Indonesia terutama di Kota Solo dijaman sekarang kesadaran hukumnya masih rendah, mereka merasa bangga ketika sebuah aturan atau hukum yang ada dilanggar.Ini memang rupanya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia dari generasi kegenerasi. 5 Berbeda dengan Negara – Negara lain yang kesadaran akan hukumnya terhadap lalu lintas sudah tidak diragukan lagi. Di Negara kita ini rasa kepedulianya terhadap hukum lalu lintas masih sangat rendah.Terbukti dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi setiap hari di Indonesia.Setiap 69 nyawa hilang sia – sia dijalan raya, ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke 5 dunia dalam hal kecelakaan kendaraan bermotor. 6 Disolo tercatat sendiri kasus kecelakaan kendaraan bermotor pada tahun 2014 sebanyak 783 kasus sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 982 naik 199 kasus kecelakaan. Serta jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2014 sebanyak 31.654 kasus, sedangkan kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2015 sebanyak 34.596 kasus. Untuk kasus pelanggaran modifikasi sendiri pada tahun 2014 sebanyak 328 kasus sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 386 kasus. 7 Oleh karena itu pihak Polresta Surakarta tidak ada kata kendala atau pun pantang menyerah memberikan penyuluhan serta sosialisasi bagi 5
AKP Nur Afandi, KABID DIKYASA, Wawancara Pribadi, Surakarta, 12 November 2015,pukul 07.30 WIB 6 Semisena , Setiap Hari 69 Nyawa Melayang Karena Kecelakaan, Indonesia Ranking 5 di Duniahttps://www.semisena.com/4922/setiap-hari-69-nyawa-melayang-karena-kecelakaanindonesia-ranking-5-di-dunia.html (29/2/16) 7 AKP Nur Afandi, KABID DIKYASA, Wawancara Pribadi, Surakarta, 17 November 2015,pukul 10.00 WIB
8
masyarakat bahkan penindakan secara langsung tanpa pandang bulu. Setiap kendaraan bermotor yang tidak standar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada akan ditindak secara tegas. Ini guna kebaikan bersama dan untuk terciptanya keamanan dalam berlalu lintas. Di suatu sisi pula harus ada peran serta dari institusi pemerintah dalam pengawasan penjualan aksesoris – aksesoris modifikasi dan bengkel – bengkel modifikasi yang berdiri tanpa ada ijin dari pemerintah.Karena Polisi tidak dapat mengawasi itu semua tanpa bantuan dari pemerintah.
B.
Upaya Serta Sanksi Hukum Dari Penegak Hukum Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Modifikasi Pelanggaran lalu lintas memang sudah menjadi sebuah trend atau kebangaan tersendiri yang melekat dalam masyarakat Indonesia.Mulai dari anak kecil yang umurnya belum mencapai 17 (tujuh belas tahun) yang seharunsya umur segitu belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sampai yang sudah dewasa. Ketika mereka melanggar sebuah peraturan lalu lintas mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri dalam diri mereka, mereka akan senang dan akan memamerkan kepada orang lain bahwa ia dapat melanggar lalu lintas atau dapat mengelabui Petugas pada saat razia sehingga tidak ketahuan. Atau pun kalau mereka terkena Razia mereka akan mengelak dengan berbagai alasan bila di tanya oleh petugas. Atau bahkan memilih damai ditempat atau sidang karena dengan begitu murahnya denda / kecilnya sanksi yang diberlakukan.
9
Ketertiban lalu lintas tidak hanya didukung oleh penindakan terhadap pelanggar lalu lintas namun juga menciptakan kesadaran disiplin berlalu lintas dan sadar akan hukum lalu lintas. Efeknya diharapkan pelanggaran lalu lintas makin menipis, masyarakat dapat lebih patuh dan disiplin serta lebih tertib dalam berlalu lintas.Oleh karena itu penegakan hukum seyogyanya didahului oleh upaya membudayakan sadar hukum dan sadar berlalu lintas yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya pemakainan jalan raya. Resiko terlalu besar jika Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kurang memasyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun di masyarakat pedesaan, terutama generasi muda, dimulai sejak dini mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga upaya dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas dapat terlaksana serta kelancaran lalu lintas lebih terjamin. Dalam kasus Pelanggaran Lalu Lintas tentang modifikasi kendaraaan bermotor di kota Surakarta, para penegak hukum dari kepolisian Kota Surakarta melakukan banyak cara untuk menangani permasalahan ini, yakni seperti melakukan edukasi atau penyuluhan hukum ke masyarakat, serta
10
penindakkan atau penegakkan hukum berupa penilangan, yang merupakan langkah terakhir. 8 a.
Melakukan Edukasi atau Penyuluhan Hukum ke Masyarakat Kepolisian Kota Surakarta dalam hal ini yang menjadi tugas dari Bidang DIKYASA (Pendidikan dan Rekayasa) selalu melakukan program
program
edukasi
atau
pun
penyuluhan
hukum
ke
masyarakat.Yang harapannya masyarakat lebih tahu tentang aturan – aturan serta hukum yang ada dalam peraturan lalu lintas.Sasaran edukasi yang paling utama diberikan kepada para siswa – siswi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Kota Surakarta.Agar mereka lebih mengetahui betapa pentingnya bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar sehingga mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Memberikan penyuluhan hukum kepada komunitas – komunitas kendaraan bermotor baik roda dua (2) maupun roda empat (4) yang ada di Kota Surakarta. Bagaimana berkendara yang baik dan benar di jalan tanpa mengganggu pengendara lain serta tidak arogan dijalan. Terutama penyuluhan
tentang
modifikasi
kendaraan
bermotor.Modifikasi
kendaraan bermotor selalu identik dengan komunitas kendaraan bermotor, baik itu modifikasi kecil – kecilan atau bahkan sampai merubah bentuk keaslian dari kendaraan tersebut.
8
AKBP Nur Afandi, KABID DIKYASA, Wawancara Pribadi, Surakarta, 12 November 2015,pukul 07.30 WIB
11
Memberikan pelatihan atau penyuluhan Safety Riding kepada masyarakat.Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengemudi serta kiat – kiat aman berkendara dijalan raya.Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas serta untuk keselamatan. b. Penindakkan atau Penegakkan Hukum berupa Penilangan Kepolisian Kota Surakarta tidak henti – hentinya selalu melakukan penertiban atau operasi kendaraaan bermotor. Operasi ini dilaksanakan pada hari – hari Libur panjang atau pun hari – hari biasa seperti Operasi Ketupat, Operasi Candi, Operasi Lilin, Operasi Zebra, Operasi Simpatik. Operasi ini dilakukan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Operasi ini dilakukan pengecekan seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal : -
Pasal 3 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan: a.
Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda
12
Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
-
b.
tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c.
fisik Kendaraan Bermotor;
d.
daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
e.
izin penyelenggaraan angkutan.
Pasal 4 (1) Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a.
kepemilikan;
b.
kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi;
c.
kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan;
d.
masa berlaku; dan
e.
keaslian.
(2) Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat
Tanda
Coba
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a.
kepemilikan;
b.
kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
13
c.
masa berlaku; dan
d.
keaslian.
(3) Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
-
a.
spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
b.
masa berlaku; dan
c.
keaslian.
Pasal 5 Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a.
kepemilikan;
b.
kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
-
c.
masa berlaku; dan
d.
keaslian.
Pasal 6 (1)
Pemeriksaan
fisik
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
14
(2)
Pemeriksaan
persyaratan
teknis
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas: a.
susunan, terdiri atas: 1.
rangka landasan;
2.
motor penggerak;
3.
sistem pembuangan;
4.
sistem penerus daya;
5.
sistem roda-roda;
6.
sistem suspensi;
7.
sistem alat kemudi;
8.
sistem rem;
9.
sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: a) lampu utama dekat; b) lampu utama jauh; c) lampu penunjuk arah; d) lampu rem; e) lampu posisi depan; f)
lampu posisi belakang; dan
g) lampu mundur; 10. komponen pendukung, terdiri atas: a)
pengukur kecepatan (speedometer);
b) kaca spion;
15
c)
penghapus kaca kecuali sepeda motor;
d) klakson; e)
spakbor; dan
f)
bumper kecuali sepeda motor.
b. Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas: 1.
sabuk keselamatan;
2.
ban cadangan;
3.
segitiga pengaman;
4.
dongkrak;
5.
pembuka roda;
6.
helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
7. c.
peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
d.
ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas: 1.
panjang;
2.
lebar dan tinggi;
3.
julur depan;
4.
julur belakang; dan
5.
sudut pergi.
16
e.
karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas: 1.
kaca-kaca
2.
pintu;
3.
engsel;
4.
tempat duduk;
5.
tempat
pemasangan
tanda
nomor
Kendaraan
Bermotor;
f.
6.
tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
7.
tangga (khusus mobil bus); dan
8.
perisai kolong (khusus mobil barang).
rancangan
teknis
kendaraan
sesuai
dengan
peruntukannya, terdiri atas: 1.
ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya;
2.
ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan; dan
3.
ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor angkutan barang.
g. pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang; dan h. penggandengan
dan/atau
penempelan
Kendaraan
Bermotor, ditujukan atas ketersediaan alat perangkai
17
dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pengunci. (3)
Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
emisi gas buang;
b.
kebisingan suara;
c.
efisiensi sistem rem utama;
d.
efisiensi sistem rem parkir;
e.
kincup roda depan;
f.
suara klakson;
g.
daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h.
radius putar;
i.
akurasi alat penunjuk kecepatan;
j.
kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
k.
kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di bab – bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1.
Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dilapangan dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi kendaraan bermotor terletak
18
pada masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat Kota Surakarta yang masih bangga ketika melanggar sebuah aturan yang berlaku. Serta belum ada kesadaran akan hukum yang berlaku, sehingga kesadaran akan hukum di masyarakat masih rendah dibandingkan negara – negara lain. Bahkan ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor. Tidak bisa dipungkiri hal ini sudah menjadi budaya turun - temurun dari generasi ke generasi di masyarakat Indonesia terutama masyarakat Kota Surakarta. 2.
Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas dala hal modifikasi kendaaraan bermotor yang dilakukan oleh Pihak Polresta Surakarta dianggap belum begitu maksimal, karena pelanggaran lalu lintas terutama dalam hal modifikasi kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Surkarta masih cukup tinggi.
Kata kunci : pelanggaran lalu lintas, modifikasi kendaraan bermotor, undangundang modifikasi kendaraan bermotor, pelanggaran modifikasi, pelanggaran lalu lintas modifikasi
19
DAFTAR PUSTAKA
Efek Domino , dari Peraturan Modifikasi bisa didenda sampai 24 juta.. !,http://apipotoblog.com/2015/12/06/efek-domino-dari-peraturanmodifikasi-bisa-didenda-sampai-24-juta/(4/12/15) Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 10 _______________, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm32 AKP Nur Afandi, KABID DIKYASA, Wawancara Pribadi, Surakarta, 12 November 2015,pukul 07.30 WIB Semisena ,Setiap Hari 69 Nyawa Melayang Karena Kecelakaan, Indonesia Ranking 5 di Duniahttps://www.semisena.com/4922/setiap-hari-69-nyawamelayang-karena-kecelakaan-indonesia-ranking-5-di-dunia.html (29/2/16) Burhan Ashshofa, Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tantang Kendaraan
20
