PEMILIHAN POLA PENGELOLAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN REJANG LEBONG M. Syamsul ma’arief 1, Anak Agung Gde Kartika2 , Wahju Herijanto3 1
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Bidang Keahlian Manajemen Aset, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya Email :
[email protected] 2 Dosen Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Email :
[email protected] 3 Dosen Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Email :
[email protected]
ABSTRAK Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting, untuk itu harus dikelola dengan baik. Sesuai dengan karakteristiknya, jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan. Untuk mempertahankan kondisi jalan agar sesuai dengan umur rencana (life design), maka selama masa layan (life service) perlu dilaksanakan pemeliharaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pola pengelolaan, dan pemilihan pola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penelitian ini dilakukan survai kuesioner kepada pelaksana pemeliharaan jalan yaitu Penyedia Barang dan Jasa dengan jalan dikontrakkan (KO), Dinas Pekerjaan Umum (Swakelola) serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Untuk mendukung hasil tujuan di atas dalam penelitian digunakan Structural Equation Model (SEM) dengan metode alternatif Partial Least Square (PLS). Hasil analisa menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten yaitu Alokasi Dana, Jadwal Pelaksanaan, Ketersediaan Alat, SDM, Volume lalu-lintas. Sementara prediksi pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten didapat nilai R-square KO 0.756, OMS 0.415 dan Swakelola 0.216. Maka pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong adalah dengan jalan dikontrakkan.
Kata Kunci :
Faktor-faktor pemilihan pola pengelolaan, Pemeliharaan rutin jalan kabupaten, PLS.
PENDAHULUAN Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu, di Kepulauan Sumatera bagian selatan yang memiliki potensi pertanian dan wisata yang cukup terkenal di Propinsi Bengkulu. Untuk mencapai dan mengembangkan potensi yang ada diperlukan prasarana jalan kabupaten yang baik dan mantap. Jalan kabupaten merupakan prasarana transportasi yang penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat pada suatu daerah/kabupaten. Jalan kabupaten digunakan sebagai aksesibilitas angkutan manusia dan barang/komoditi dari daerah sentra-sentra produksi ke pusat-pusat koleksi atau pasar, serta kepelabuhan-pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengiriman barang ke luar daerah atau bahkan juga melakukan ekspor ke luar negeri. Jaringan jalan yang merupakan prasarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa, untuk itu harus dikelola dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan karakteristiknya, jaringan jalan selalu cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan. Maka untuk mempertahankan kondisi jalan agar sesuai dengan umur rencana (life design) yang telah dibuat, maka selama masa layan (life service) jalan tersebut perlu dilaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan.
Pemeliharaan jalan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan rutin dilakukan pada jalan kondisi mantap dan dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun yang meliputi perawatan dan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan ringan dan lokal tanpa bermaksud untuk meningkatkan kemampuan struktural jalan, dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan pada jalan kondisi mantap dan dilaksanakan secara berkala, yang meliputi perawatan dan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dan bersifat luas, tanpa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan struktur jalan yang bersangkutan. Pada pemeliharaan jalan, khususnya pada pemeliharaan rutin jalan salah satu perencanaan yang dilakukan adalah menentukan pemilihan pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang akan dipergunakan untuk melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten. Penentuan pemilihan pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang akan dipergunakan haruslah memperhatikan kondisi dan sumber daya yang dimiliki daerah tempat dilaksanakannya pemeliharaan rutin jalan tersebut, sehingga pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut akan menyebabkan hasil pemeliharaan rutin jalan kabupaten tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi jalan kabupaten lebih cepat dari apa yang telah A-205
ISBN 978-979-18342-1-6
direncanakan. Oleh sebab itu maka penentuan faktor dan pemilihan pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang tepat sangat diperlukan. Dengan ditentukannya faktor dan pemilihan pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten, selanjutnya akan dipergunakan untuk melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada. Untuk mengetahui faktor–faktor apa yang mempengaruhi dan pemilihan pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten apakah yang tepat dalam pemeliharaan rutin jalan kabupaten Rejang Lebong, maka penelitian ini perlu untuk dilakukan TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Jalan. Menurut Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengertian jalan adalah suatu prasarana hubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya sistem jaringan jalan dikelompokkan menjadi : 1. Sistem jaringan jalan primer. Adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota. 2. Sistem jaringan jalan sekunder. Adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Berdasarkan peranannya, jalan dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu : 1. Jalan arteri 2. Jalan Kolektor 3. Jalan Lokal Jalan yang ada di Indonesia dikelompokkan juga berdasarkan wewenang pembinaan. Yaitu : 1. Jalan nasional 2. Jalan propinsi 3. Jalan kota /kabupaten 4. Jalan desa, 5. Jalan khusus Kondisi dan Tingkat Pelayanan Jalan. Kondisi jalan adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menentukan program pemeliharaan jaringan jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga (1992), kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. 2. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan. 3. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan (kurang dari 20% dari luas jalan yang ditinjau).
4. Jalan dengan kondisi berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup besar ( 20-60% dari luas jalan yang ditinjau) disertai dengan kerusakan lapis pondasi dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur dan sebagainya. Untuk studi jalan kabupaten/kota menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga (1995) digunakan penafsiran yang subyektif terhadap tingkat kerusakan permukaan jalan berdasarkan 3 (tiga) sumber informasi, antara lain : 1. Penafsiran subyektif yang dibuat oleh surveyor sewaktu melakukan survei penyaringan ruas jalan serta ikhtisar pada kolom data ruas jalan. 2. Foto-foto yang diambil sewaktu survei. 3. Survei kecepatan, dimana sering merupakan petunjuk yang baik untuk kondisi jalan. Pada Tabel 1 di bawah ini dapat dilihat hubungan yang khas antara kondisi dan kecepatan. Tabel 1: Kecepatan dan Kondisi Jalan
Sumber : Departemen PU. Dirjen Bina Marga, (1995)
Sedangkan untuk melakukan penilaian pekerjaan yang akan diberikan kepada ruas jalan yang telah dilaksanakan survai kondisi ruas jalan. Terdapat beberapa kategori kerusakan perkerasan yang ditetapkan untuk penilaian jalan berasapal dan tidak beraspal. Skor penilaian diberikan untuk setiap kategori tergantung pada jenis perkerasan ruas jalan tersebut. Sistem penilaian yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerusakan perkerasan terdiri dari empat tingkatan yaitu (Tabel 2): nilai (1) untuk kondisi Baik, nilai (2) untuk kondisi Sedang, nilai (3) untuk kondisi Rusak Ringan dan nilai (4) untuk kondisi Rusak Berat. Penilaian tingkat kerusakan tersebut ditentukan berdasarkan persentase luas kerusakan terhadap luas seluruh perkerasan ruas jalan yang dinilai per satuan jarak (Dept. PU Dirjen Bina Marga, 1995).
A-206 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009
Tabel 2: Persentase Tingkat Kerusakan Perkerasan Jalan Terhadap Luas Seluruh Perkerasan
Sumber : Departemen PU. Dirjen Bina Marga, (1995)
Untuk penilaian drainase secara umum diberikan penilaian untuk setiap jarak 1 km, yaitu : nilai (0) untuk yang tidak ada dan tidak perlu drainase, nilai (1) untuk kondisi drainase Baik, nilai (2) untuk kondisi drainase Sedang dimana hanya diperlukan pembersihan saja, nilai (3) untuk kondisi drainase rusak yang memerlukan perbaikan, nilai (4) untuk kondisi drainase rusak berat sehingga memerlukan pembangunan kembali, nilai (5) untuk kondisi yang tidak ada drainase tapi sangat diperlukan (Dept. PU Dirjen Bina Marga, 1995). Penilaian pekerjaan merupakan total penjumlahan dari penilaian tingkat kerusakan perkerasan ruas jalan dengan penilaian kondisi drainase (Dept. PU Dirjen Bina Marga, 1995), dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pekerjaan pemeliharaan rutin dengan total nilai 610 2. Pekerjaan pemeliharaan berkala dengan total nilai antara 11-16 3. Pekerjaan peningkatan/penyangga dengan total nilai >16 Pola Pengelolaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten. Dalam Petunjuk Praktis Pemeliharaan Rutin Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 1. KONTRAK Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dimungkinkan untuk dikontrakkan bila UPTD-I (Unit Pelayanan Teknis Daerah) yang bersangkutan belum mempunyai UPR (Unit Pemeliharaan Rutin) atau peralatan yang dimiliki kurang memadai, dan mengacu pada aturan dan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 2. SWAKELOLA Di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan
menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri. Swakelola dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi : a. Swakelola oleh pengguna barang/jasa adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. b. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang/jasa, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran. Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah. Kriteria pekerjaan penanganan jalan yang dapat dilakukan dengan swakelola : 1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas 2. Pekerjaan yang operasi pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat. 3. Pekerjaan yang jika dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia jasa. • Pekerjaan pemeliharaan jalan adalah pekerjaan yang sifatnya menangani kerusakan jalan yang terus berkembang sepanjang tahun, terus muncul dilokasi-lokasi yang sulit diprediksi karena banyaknya faktor yang menjadi penyebab rusaknya jalan. • Jenis kerusakan yang terjadi juga sangat bervariasi, sehingga bentuk penanganannyapun bervariasi. • Penanganan kerusakan tersebut harus dilakukan sepanjang tahun mengingat pengutamaan pelayanan kepada masyarakat. • Volume pekerjaan perbulan belum dapat dipastikan, demikian pula besaran pembiayaannya. Dengan demikian jika dikerjakan oleh Badan Usaha Penyedia Jasa Konstruksi tentu membutuhkan biaya overhead yang tinggi. • Dengan cara swakelola, banyak pos pembiayaan yang dapat dihemat seperti gaji/upah dan sewa alat. 3. KSO (Kerjasama Oprasional) dengan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat). Menurut Somodiningrat (1996) dalam Pranoto (2005) setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata banyak hasil fisik pembangunan pemerintah kurang lestari dan kurang A-207
ISBN 978-979-18342-1-6
memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan, sehingga perlu merubah paradigma pembangunan yang beroretiansi pada masyarakat dalam setiap aspek pembangunan, menurut Pranoto (2005) konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan berpusat dari masyarakat (people center development atau community base development). Kerjasama oprasional atau subkontrak adalah kontrak pekerjaan/bagian pekerjaan yang termasuk dalam lingkup tugas pihak penyedia yang dikerjakan/diserahkan pihak ketiga. Proses pelaksanaan pekerjaan yang disubkontrakkan mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Kepmen PU No. 349 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) dapat dilihat, dengan ketentuan : Pelaksanaan pekerjaan/bagian pekerjaan yang akan di subkontrakkan harus disetujui pihak Satker/SNVT/Bagian Pelaksanaan (PPK). Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bukan pekerjaan pokok, dengan nilai subkontrak tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak. Tanggung jawab terhadap terhadap kualitas dan selesainya pekerjaan yang disubkontrakan tetap menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa utama.
validity ini dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi suatu konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity, adalah membandingkan nilai akar variance extracted atau average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk itu dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Rumus untuk menghitung nilai AVE adalah (Ghozali,2006:25):
Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS). Structural Equation Model (SEM) merupakan sekumpulan teknik statistika yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Hubungan tersebut dapat dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independent. Seringkali SEM disebut juga Path Analysis. Teknik analisis dengan metode PLS tidak mengasumsikan data harus menggunakan skala tertentu, arah hubungan kausalitas dapat bersifat refleksif (dari variabel laten ke indikator) atau dapat bersifat formatif (dari indikator ke variabel laten), dan dapat digunakan untuk jumlah sampel yang tidak besar (antara 30 – 100). PLS juga dapat digunakan untuk konfirmasi teori (Ghozali,2006:18). Analisis jalur semua variabel laten dalam model spesifikasi PLS terdiri dari tiga set hubungan , yaitu : 1) outer model yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikatornya (measurement model), 2) inner model yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten (Structural model) serta 3) weight relation. Evaluasi model PLS didasarkan pada model non parametrik, sehingga teknik parametrik tidak diperlukan untuk menguji signifikasi parameter karena PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk parameter. Untuk model pengukuran (outer model) yang bersifat refleksif, dievaluasi dengan convergent atau discriminant validity dari indikatornya, dan composite reliability untuk blok indikator. Nilai discriminant
METODE Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research guna menjelaskan konsep pemikiran dengan melihat beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan mengamati kenyataan yang ada di lapangan terutama pemilihan pola pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemeliharaan rutin jalan kabupaten di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong dengan beberapa cara antara lain adalah swakelola, dikontrakkan, dan dilakukan oleh masyarakat sekitar jalan kabupaten melalui wadah OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.
AVE =
( ∑ λi 2 )
(∑ λi ) 2 + ∑ (1 − λi 2 )
................ (1)
Evaluasi model pengukuran yang lainnya, yaitu composite reliability untuk blok indikator, dan dikatakan baik jika > 0.6, dan nilainya dapat dihitung dengan rumus (Ghozali,2006:25):
pc =
(∑ λi 2 )
(∑ λi ) 2 + ∑ (1 − λi 2 )
......................(2)
Untuk outer model yang bersifat formatif, dievaluasi dengan membandingkan besarnya relatif weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut.
A-208 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009
Gambar 1: Diagram Alir Penelitian Teknik Pengumpulan Data. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai beikut : 1. Observasi. 2. Kuisioner. 3. Dokumentasi. Variabel Penelitian 1.Variabel terikat (dipengaruhi) Variabel terikat adalah tingkat pelaksana pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara dikontrakkan oleh penyedia barang/jasa, swakelola dan dilakukan oleh masyarakat. 2.Variabel bebas (berpengaruh) Merupakan sebagai faktor-faktor pengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten tersebut, antara lain adalah : a. Volume lalu lintas b. Skala kerusakan c. Jadwal pelaksanaan d. Alokasi Dana e. Ketersediaan Alat f. Kemampuan SDM Teknik Analisis Data. Data dan informasi yang diperoleh dilapangan maupun literatur selanjutnya akan dianalisa dengan teknik pengolahan data Structural Equation Modelling (SEM), dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan alat bantu software statistik Smart Partial Least Square (PLS) versi 1.01 Beta, sehingga di dapat hasil analisa data untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk menjawab rumusan masalah.
HASIL DAN PEMBAHASAN Jenis penanganan yang akan dianalisa adalah penanganan jalan yang paling dominan terjadi dan juga memiliki nilai yang besar, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rejang Lebong Tahun 2007. Analisis yang akan dilakukan untuk menentukan sumber daya (sumber daya manusia, peralatan, material, dan dana) yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten berdasarkan kepada Petunjuk Teknis Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten No. 015/T/Bt/1997, Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Bina Marga. Berdasarkan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten maka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Februari setiap tahunnya. Waktu kerja efektif yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten : a) Mulai efektif bekerja: Mei. b) Akhir efektif bekerja: Februari. c) Periode mulai-akhir bekerja : 304 hari (10 bulan). d) Jumlah hari libur : 50 hari. e) Waktu mobilisasi armada : 2 hari. f) Waktu perbaikan alat: 2 hari untuk 50 hari kerja. g) Waktu efektif bekerja : 242 hari. Estimasi kebutuhan total SDM, Alat dan Material dapat di lihat pada Tabel 3. Tabel 3: Estimasi Total SDM, Material dan Peralatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong No
Tenaga Kerja
Satuan
Unit
1
Mandor
Org/Hr
3.00
2
Operator Terampil
Org/Hr
3.00
3
Pembantu Operator
Org/Hr
1.00
4
Supir Terampil
Org/Hr
2.00
5
Pembantu Supir
Org/Hr
1.00
6
Buruh Terampil
Org/Hr
1.00
7
Buruh Tak Terampil
Org/Hr
30.00
Satuan
Unit
Set
7,76
3
6,05
3
3,36
No 1 2 3
Material Alat Bantu Batu Pecah 3 – 5 cm Batu Pecah 2 – 3 cm
m m
Tabel 3: Estimasi Total SDM, Material dan Peralatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong (lanjutan). No
Material
Satuan 3
Unit
4
Batu Pecah 1 – 2 cm
m
1,68
5
Aspalt
Kg
725,55
6
Miyak Bakar
Ltr
48,59
7 No 1
Pasir Ayak Peralatan Asphalt sprayer
3
m
0,05
Satuan
Unit
Buah
1
A-209 ISBN 978-979-18342-1-6
2
Dump truck
Buah
1
3
Motor grader
Buah
1
4
Buah
1
Buah
1
6
Wheel loader Mesin Gilas 3 roda 6 – 8T Grass cutting
Buah
1
7
Truck
Buah
1
5
Bak Terbuka
Estimasi biaya pemeliharaan rutin jalan kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong adalah Rp. 13.673.695,/km. Perhitungan di atas di dapat dari data survai dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 seperti terlihat pada Tabel 4. Tabel 4: Volume penanganan rata-rata per km di Kabupaten Rejang Lebong
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.RL 2007
Data dan Profil Responden. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada semua responden sejumlah 154 responden/sampel. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 57.79 % artinya dari 154 responden/sampel, yang bersedia mengisi dan menyerahkan kuesioner adalah 89 responden/sampel dan yang dinyatakan layak sebagai sampel dari populasi adalah 83 responden/sampel. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen (Evaluasi Outer Model). Hasil pengujian yang diolah melalui program Smart Partial Least Square (PLS) Versi 1.01 Beta, yang hasil lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran. Indikator–indikator dari variable laten dapat dievaluasi melalui convergent validity dari model dan dikatakan reliabel jika mempunyai loading factor di atas 0,5 dan dikatakan signifikan dalam hal ini dilihat nilai T Stat > 1,96. Uji validitas dengan discriminant validity juga dilakukan untuk setiap variable laten melalui pembandingan cross loading antara indikator dan konstruknya, atau melalui perbandingan nilai akar average variante extracted (AVE) dengan nilai korelasi antar variabel laten, nilai nilai akar average variante extracted (AVE) harus lebih besar dari korelasi antar variabel laten. Uji Convergent Validity. Convergent validity dapat diuji dari model dan dikatakan reliabel jika mempunyai loading factor di atas 0,5 dan dikatakan signifikan dalam hal ini dilihat nilai T Stat > 1,96. Jika
terdapat nilai loading factor < 0,5, indikator tidak reliabel maka model diuji kembali. Dengan melihat hasil output korelasi antara indikator dengan konstruknya dapat dilihat loading factornya, seperti pada Tabel 5. Tabel 5: Korelasi antara indikator dengan konstruk
AD AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 JP JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 KA KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 SDM SDM1 SDM2 SDM3 SDM4 SDM5 VOL VOL1 VOL2 VOL3
L. Factor
T-Statistic
Keterangan
0.853 0.844 0.864 0.887 0.822
31.024 25.234 36.753 55.641 29.588
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
0.851 0.843 0.857 0.887 0.815
30.463 24.837 32.866 53.801 29.508
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
0.868 0.851 0.872 0.89 0.837
30.093 24.919 32.881 55.727 36.064
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
0.793 0.57 0.745 0.718 0.801
13.018 3.688 7.027 8.116 14.803
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
0.93 0.933 0.918
52.442 56.451 81.309
Signifikan Signifikan Signifikan
Tabel 5: Korelasi antara indikator dengan konstruk (lanjutan) VOL4
0.896
53.049
Signifikan
VOL5
0.846
31.956
Signifikan
SDM5 VOL VOL1 VOL2 VOL3 VOL4 VOL5 SK SK1 SK3 SK4 SK5 KO KO1 KO2
0.801
14.803
Signifikan
0.93 0.933 0.918 0.896 0.846
52.442 56.451 81.309 53.049 31.956
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
0.764 0.897 0.923 0.826
23.089 71.152 60.221 28.555
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
0.952 0.947
64.294 45.594
Signifikan Signifikan
A-210 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009
OMS OMS1 OMS2 SW SW1 SW2
0.854 0.891
20.294 35.078
0.987 0.972
Signifikan Signifikan
46.224 47.216
Signifikan Signifikan
Uji Discriminant Validity. Uji validitas dengan discriminant validity juga dilakukan untuk setiap variable laten melalui pembandingan cross loading antara indikator dan konstruknya, atau melalui perbandingan nilai akar average variante extracted (AVE) dengan nilai korelasi antar variabel laten, nilai akar average variante extracted (AVE) harus lebih besar dari korelasi antar variabel laten. (Tabel. 6 dan Tabel. 7) Tabel. 6: Nilai Korelasi Antar Variabel Laten JP
KA
1
JP
0.85
1
KA
0.84
0.83
1
SDM
0.083
0.082
0.084
1
VOL
0.614
0.615
0.617
0.027
SK
0.784
0.783
0.779
0.183
KO
0.831
0.835
0.832
0.129
OMS
-0.337
-0.339
-0.341
0.493
SW
0.435
0.433
0.439
0.081
VOL
SK
KO
OMS
0.87 0.86
KA
0.746 0.733
0.86
VOL
0.82
0.91
(AVE)
Akar AVE
0.731 0.901 0.761 0.959
0.85 0.95 0.87 0.98
SK KO OMS SW
Uji Model Struktural (Evaluasi Inner Model. Dari hasil analisis Partial Least Square untuk pengujian model structural dengan program Smart PLS 1.01. Beta, diperoleh hasil-hasil sebagaimana pada Tabel 8. Tabel 8: Nilai R-Square R-square 0.756 0.415 0.216
KO OMS SW
SDM
AD
0.754
SDM
VARIABEL AD
JP
KESIMPULAN Dari pengujian terhadap Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen (Evaluasi Outer Model) dan Uji Model Struktural (Evaluasi Inner Model), dapat disimpulkan A. Hubungan antara variabel 1. Estimasi Hubungan Volume Lalu-lintas terhadap Pelaksana Pemeliharaan.
VOL -> KO VOL -> OMS VOL -> SW
AD JP
Koef. parameter
T - Statistik
-0.007 -0.178 -0.058
0.118 2.525 0.625
KA
2.
Estimasi Hubungan Skala Kerusakan dengan Pelaksana Pemeliharaan Koef. parameter T - Statistik 0.11 1.633 SK -> KO 0.004 0.034 SK -> OMS 0.087 0.759 SK -> SW
3.
Estimasi Hubungan Jadwal Pelaksanaan Terhadap Pelaksana Pemeliharaan Koef. parameter T - Statistik 13.132 2.808 JP -> KO -2.316 0.546 JP -> OMS -6.429 3.173 JP -> SW
4.
Estimasi Hubungan Alokasi Pelaksana Pemeliharaan Koef. parameter -12.116 AD -> KO 2.907 AD -> OMS 5.056 AD -> SW
Tabel. 6: Nilai Korelasi Antar Variabel Laten (lanjutan) SDM VOL
1
SK
0.608
1
KO
0.53
0.687
1
OMS
-0.335
-0.219
-0.179
1
SW
0.243
0.372
0.442
-0.073
SW AD JP KA JP KA SDM VOL SK KO OMS SW
1
5.
Tabel. 7. Nilai Average variance extracted (AVE) AD
(AVE)
Akar AVE
0.78
0.88
Dana
dengan
T - Statistik 2.52 1.975 2.614
Estimasi Hubungan Ketersediaan Peralatan terhadap Pelaksana Pemeliharaan Koef. parameter T - Statistik -0.27 0.752 KA -> KO -0.866 1.986 KA -> OMS A-211
ISBN 978-979-18342-1-6
1.775 1.897 KA -> SW Estimasi Hubungan Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksana Pemeliharaan Koef. parameter T - Statistik 0.066 1.108 SDM -> KO 0.518 7.71 SDM -> OMS 0.023 0.201 SDM -> SW
6.
B. Model Struktural. 1. KO (kontraktor) mempunyai nilai R-Square sebesar 0.756 artinya semua variabel independen yang dimodelkan mampu menjelaskan 75.6% dari model yang ada sedangkan 24.4% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam model. 2. OMS mempunyai nilai R-Square sebesar 0.415 artinya semua variabel independen yang dimodelkan mampu menjelaskan 41.5% dari model yang ada sedangkan 58.5% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam model. 3. SWA (swakelola) mempunyai nilai R-Square sebesar 0.216 artinya semua variabel independen yang dimodelkan mampu menjelaskan 21.6% dari model yang ada sedangkan 78.4% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam model.
Pemerintah Republik Indonesia, (2004), UndangUndang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta Pranoto, S., (2006), Mendesain Pembangunan Berbasis Komunitas, Bandung Riduwan, (2008), Motode dan Teknik Penyusunan Tesis, Alfabeta, Bandung Suparmoko, (2002), Ekonomi Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta Sugiarto, Siagian, D. Sunaryanto, L.T dan Oetomo, DS., (2003) Teknik Sampling Cetakan kedua. PT. Garamedia Pustaka Utama, Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA Departemen Pekerjaan Umum, (1992), Manual Pemeliharaan Rutin Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta Departemen Pekerjaan Umum, (1995), Petunjuk Teknis Pedoman dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten, Direktorat Jenderal Bina Marga, Prosedur Singkat Bagian B, Jakarta Departemen Pekerjaan Umum, (1997), Petunjuk Teknis Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta Dhiandini, S., (2004), Perbandingan Urutan Prioritas Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola di Kota Bandung Antara Kondisi Eksisting dan Metoda Multi Kriteria, Tesis Program Magister Teknik Manajemen Aset Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan ITS, Surabaya Ferdinand, A., (2002), Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajeman, BP UNDIP Ghozali, I., (2008), Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS), BP UNDIP Kodoatie, R.J., (2003), Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jakarta Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80, (2003), Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.349, (2004), Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pemborongan), Jakarta Olglesby, C, H. dan Hicks, R, G., (1996), Teknik Jalan Raya, Erlangga, Jakarta Pemerintah Republik Indonesia, (1993), Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta A-212 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009
