PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

1

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) BINTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BINTAN, Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung program kerja dan kelancaran usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan diperlukan perubahan beberapa pengaturan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan

dengan

menyesuaikan

dengan

peraturan

perundang-

undangan; b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

huruf

a

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua

perlu

ditetapkan

Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1). Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896 ); 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2382 );

2 3.Undang-undang..... 3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 5.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Pencabutan Pemerintah nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842 ); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4574 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di

3 Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 ); 10.Peraturan Pemerintah..... 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 12.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang

Bank Perkreditan Rakyat; 13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5

Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1) ; 14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan tahun 2007 Nomor 6 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) BINTAN. Pasal I

4 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Riau tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, diubah sebagai berikut : 1.Ketentuan.... Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah , dan ditambah kan 2

1.

ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga

keseluruhan ketentuan

Pasal

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja dibawahnya. (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja dibawahnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi. (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam ) hari kerja, direksi menunjuk minimal 1 (satu) orang Pejabat struktural sebagai Pelaksana Tugas direksi. (5) Penunjukan Pejabat Struktural sebagaiman dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas. (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari. 2.

Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 ayat

yakni ayat (5)

sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 (1)

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengawas dan pengendalian terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

5 Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

(2)

pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pangawasan di luar PD. BPR BINTAN. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

(3)

dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksaan tugas. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

(4)

dilaksanakan secara : a.

periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

b.

insidentil atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

(5) Dewan Pengawas..... (5) Dewan Pengawas, setiap waktu pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh PD.BPR Bintan dan Berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi 3.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga ketentuan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52 (1)

Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar : a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (Empat Puluh Perseratus) dari penghasilan Direktur utama, dan b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan Perseratus) dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas.

(2)

Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian

(3)

dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat Puluh Perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (1).

6 Ketentuan

4.

Pasal

56

ayat

(1)

diubah,

sehingga

keseluruhan ketentuan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 (1) Laba Bersih PD.BPR.Bintan setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. Bagian laba untuk Daerah 50% b. Cadangan Umum

15%

c. Cadangan Tujuan

15%

d. Dana Kesejahteraan

10%

e. Jasa Produksi

10%

(2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a

dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berikutnya dengan segera disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Cadangan..... (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. BPR BINTAN ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati. (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penggunaanya untuk peningkatan kinerja PD. BPR BINTAN ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati. (6) Dana Kesejahteraan dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya. (7) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penggunaannya untuk pemberian jasa bagi pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Kijang

7 pada tanggal 30 September 2010 BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM Diundangkan di Kijang pada tanggal 30 September 2010 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BINTAN

M. AMIN MUCHTAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 7.