PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 2 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA' MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (pT) BTNTAN tNTt SUKSES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN
Menimbang:
a. bahwa datam perkembang"n ekonomi global dan mewujudkan
vbl
misi Kabupaten Bintan, dipandang perlu membentuk Badan us*a Milik Daerah ( BUMD ) yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya saing tinggi ditingkat Nasional dan Regional dabn bentuk Perseroan Terbatas (pT); b.
bahwa Perseroan Terbatas
(pr) yan didirikan
tersebut bertujuan
menjadi Perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung tinggi prinsip Good corporate Govemance, menciptakan lapangan
kerja serta melakukan kerjasama dengan pihak lainnya
unhrk
meningkatkan kinerja perseroan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan usaha Mirik Daerah perseroan Terbatas (pr) Bintan lntiSukes.
Mengingat
: 1.
Undang-undang 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah
otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera Tengan (Lembaran Negara Repubrk rndonesia Tahun 1956 Nomor 251;
2. Undang-undang.....
2. Urdarqi-urdang Nor*or 1 Tahun 1995 tenhfig Perseroa'r Terbatas
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lernbaran Negara Republik lrdoresia Nomor 3587); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
3.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor
1
Tahun
2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355);
Undang-undang Nomor
5.
32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor M37\;
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor
6.
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20a4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
': T*=il{l 2004 tentang Pembentukan ran Negara RePublik Peraturan @ lndonesia T**.r SG cwltrer fi =ar'-oahan Lembaran Negara Republik lndsw t*m,m sffii, 8. Peraturan Psmrtm *@. S -r -r '998 tentang Pemakaian ilrqc Reoulik Indonesia Nsm**
7.
Undang-urxdang
t{ryror
\@rrpr 37 $;
Tdttn
9.
Peraturan
Pemerindt d*t (Lembaran
ltegre
terare Perafuran PerrsrDaerah (terrt: 136, TarH*
Tambahan 10.
4574\:
11. Peraturan
f5* 2005 Nors t#' Keuargar
Nomor 4518I
12. Perahrnan
Fersiilah t{orrcr 5 Tahun 2006 bntarg Penba}r n
nama Kabupaten Kepuhrnn Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a905); 13. Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4609);
\
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
50
Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O0,l tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Seri E Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Dan
BUPATI BINTAN
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA II,IILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS ( PT ) BTNTAN tNTt SUKSES.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan
:
Daerah adalah Kabupaten Bintan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan; Brrpati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan; ,
n^.^,^i
1
lbt Pemraldan Ra@ Daerah yar€ sebnjuhya disebut DPRD adalah Danan Rrdan Rahfiat Daerah lGbupaten Bintan; Et t saha Milik Daerah )rang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha n Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bintan dalam bentuk Perseroan Terbabs (
m
) BTNTAN tNTt SUKSES;
Plh* bin adalah Perorangan, Badan Hukum Pemerintah / Luar Negeri dan Badan ltlqrn Swasta Nasiona! / Asing ;
il-
PT- BINTAN lNTl SUKSES selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Milik
knerintah Daerah yang modalnya baik selurJn *"uprn sebagian
merupakan
lekayaan daerah yang dipisahkan;
L
Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BINTAN lNTl SUKSES;
g-
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Komisaris;
0- Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
1. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Bintan lnti Sukses;
12- Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam nrenjalankan PT. Bintan lnti Sukses;
It- Saham adalah Bukti Pemilikan Modal Perseroan yang memberi hak atas deviden dan hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
gg
berlaku;
hgawai adalah Pegawai PT.
BINTAN lNTl SUKSES.
BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal 2
engan Perafuran Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terffis dengan nama Perseroan Terbatas ( PT ) BINTAN lNTl SUKSES ;
Et
rencrtsiltg untuk
f,t*d
@a
rnelaksanakan
pendirian Perseroan
ay.at (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan
gas
#*-gEctraru* q*..4 ':,
@r Fsxad Perusahaan yang handal, bersih, &rp.:te Governance dalam rangka ilfifimEE #
H15;,rk:mnr MT ffinffinr
fir
{lt'lri
r'ffisalakan ekonomi rakyat
secara
f,|i|fr;rt1ryffi:rrlnffifu3sl: ,15
H
lit ffi,
hHp nrap
ffirnr
i'i-!!!!rq*t
[hnlnr
sebagai
ry€ka meningkatkan kesejahteraan .urer ntee{arakat, sekaligus memberikan
ce6qF
f1;n
C1trrqnr e*r& ffi RnC+amAsI tHr
-rErK rneniadikan Perseroan
ffi ffimsm
:aerah dan
peningkatan
II TEDAT
EM
C
ITEI*'TAI{ USAHA
Pasal 4
berkedudukandanberkantorpusatdiwilayahKabupatenBintandandapat cabangatauperwakilanperusahaandiDalamNegeridanataudiLuarNegeri persetujuan RUPS keputusan Direksidengan
;
Pasal 5 :1)
adalah sebagai berikut: Ruang lingkup kegiatan usaha
a.Melakukanpengembangan,pertumbuhanusahasesuaidenganRencana StrategiBisnismasing-masingunitPerseroan,meliputiidentifikasipeluang
usaha,prioritaskegiatanusaha,strategipengembanganusahadan melakukanpenyertaaninvestasimaupunpenyertaanaktivalainnyapada bisnis; Badan Usaha dengan orientasi
b.MengoptimalkanstrukturkeuanganPerseroanmeliputistrukturpermodalan strategipenggalangandanpengembanganalternatifpembiayaanatau usaha secara ekonomis pendanaan untuk seluruh kegiatan
;
c. Melakukan--.-
kegiaEt usakr yang borbntasi tisnb dan profesional, pro€es bbnb yang bansparan dan menyiapkan profesi Fr€ berkualitas sertia mempunyai integritas yang tinggi; ila$sa atas hasil usaha aktual dengan rencana bisnis
strategis,
inovatif untuk mendukung rencana bisnis strategis, dan pernbbyaan atas rencana pengembangan usaha;
peningkatan
nilai melalui penyusunan rencana induk
bbnls yang kredibel berorientasi kepada Pasar Eksport dan
b1iirtan usaha bidang Perdagangan, Kontraktor, Leveransir,
rer
; Tranportasi, Komunikasi, Pertambangan dan Energi, Perikanan Pertanian, Perternakan, Perkebunan, Listrik, Apotik, lndustri, Pariwisata dan jasa-jasa lainnya,.
Rrh#lan,
r
kegiatan usaha yang tidak melanggar ketentuan
yang berlaku untuk mencapai tujuan
Perseroan
dabm Pasal 3 ayat (2) . usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan
Grgan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah lain rtan Pihak
ff F*tgl€tan modal, maneigemen, profesionalisme, penyertaan n frm dengan maksud dan tujuan yang sama yang ditetapkan BAB V
TODAL DAN SAHANil Pasal 6
Fusersr R*ls
sebesar Rp. 32.100.698.000
( Tiga Puluh Dua Milyar
Senrbilan Fr"rluh Delapan Ribu Rupiah );
lhr *
ayat (1) dilakukan penyertaan modal berupa kekayaan derBan cara pemasukan ( inbreng ) seluruh Aset / kekayaan
hFnt darr tetap yang potensial milik Pemerintah Daerah pada hnlt lGhrpaten Bintan yang didirikan berdasarkan Peraturan 3 T*un 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah sebesar (
l}hcr
Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Juta Enam Ratus
Ribu
t Tga fi$pr
Rupiah ), ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.
Rupiah
) yang berasal dari Anggaran
Pendapatan
7
Itslya 'l;t m
penyertaan modal Parnerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
beserta rinciannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan
;@.iran
DPRD dan dituangkan dalam Anggaran Dasar;
lftqertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan
Hfaan
kntlan
Pemerintah Daerah yang dipisahkan; lain-lain mengenai perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan RUPS
dagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan Perundangtrdangan yang berlaku. Pasal
7
!
Fernerintah Daerah adalah pemegang saham mayoritas;
Sdram yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama; Jenis dan nilai nominalsaham ditetapkan oleh RUPS; Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
F)
Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2\, ditetapkan oleh
RUPS sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
F)
Untuk tetap mempertiahankan struktur permodalan sebagai akibat pemasukan (inbreng) saham-saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal
6 ayat (2), perlu dilakukan
konsolidasi permodalan aktiva dan passiva
Perseroan dengan berdasarkan dan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Perseroan sebagai pemegang
saham seri
A ( saham istimewa )
melakukan pemasukan
(
sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, wajib
inbreng) saham sebagai penyertaan modal yang
ditempatkan dan disetor penuh.
Pasal
8
dan peraturan tentang dafiar pemegang saham, pemindahtanganan saham duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai Peraturan ngan yang berlaku.
Pasal 9 pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan ditetapkan secara sah oleh RUPS.
I BAB VI RAPAT UilUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10 RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi; RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainya; RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
4i RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun buku ditutup; RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan; Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama; Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
BAB VII DIREKSI
Pasal
11
Ferseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,
diea dpd
diangkat lebih dari seomng Direktur maka salah seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama;
lhf$
diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk
Fgka
4 ( empat ) tahun dan dapat diangkat kembali bilamana menunjukan kinerja
Uq baik; rh'!a€ dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 ( dua ) kali masa tf,er dalam kedudukan yang sama di Perseroan; lsrrrn
ttal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari
mal€ yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status nya;
@at
diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan pada ayat (2) sebagai berikut
tunakan
:
mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana ( Sl).
I
b' Fnpunyai
pergalaman keria minimal
5 (lima) tahun di perusahaan
yang
ffr.fitikan dengan surat ketenangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya &ngan nilai baik;
6: llembuat
dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
6L Tdak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Komisaris sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus nnupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
91 Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) oleh Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan ( Fit and Piop€r Test ) yang dibentuk dengan Keputusan Bupati,
Tm
Uji Kelayakan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) sebagaimana dimaksud
Fda
ayat (5) huruf
e
yang terdiri dari unsur
:
e
Pemerintah Daerah;
b.
DPRD;
c-
Tenaga Ahli/ lndependen dari Perguruan Tinggi.
Tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan. Untuk pertama kali Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII KOMISARIS
Pasal 12
Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih
dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;
Frosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
tkrtuk pertama kalinya Komisaris ditetapkan dengirn Keputusan Bupati.
BAB
1X.....
t0 BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 13
fugawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan pundang-undangan yang berlaku;
hak Pegawai diatur yang berlaku, dengan
lGdr.rdukan, kewajiban dan
oleh Direksi sesuai peraturan
nerundang-undangan
memperhatikan kemampuan
ketrangan Perseroan.
BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 14 Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwin; Rencana Kerja dan Anggaran disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan;
Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya
1
( satu )
bulan sebelum tahun buku
ditutup.
Pasal 15
Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri atas Neraca
dan
dan
Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan publik; Selambat -lambatnya 5 ( lima ) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan.
BA& XI PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH
Pasal 16 t-aba bersih ditetapkan oleh RUPS;
Fenrbagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RTJPS dan
dialokasikan untuk
:
F
1t
&-
Pernegang saham.
br Dana Pengembangan usaha. Dana Kesejahteraan pegawai @
Dana Cadangan Dana lain-lain yang dianggap perlu.
BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 17
Mr.baran
dern likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan penetapan
kngadilan;
illlt a(a
pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
drmgkan
dalam Anggaran Dasar.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
diberlakunya Peraturan Derah ini maka Peraturan Derah Nomor 3 Tahun
Fntang Pendirian Perusahaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; kegiatan usaha beserta pegawai Perusahaan Daerah menjadi unit / divisi
ffi{TAN INTI SUKSES; Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3
1992 tentang Perusahaan Daerah, berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.
12
P*al
ii rtg
19
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Bintan,
Ditetapkan
di
Kijang
pada tanggal 9 Januari 2007
frggal
9 Januari 2OO7
ARIS DAERAH ,1
I
l!+/ DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2OO7 NOMOR 2
