PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI RIAU
Oleh : Dr.Ir.H. DWI AGUS SUMARNO, MM., M.Si Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Pekanbaru, 24 Agustus 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL • Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya
• Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai
warisan dunia.
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 1 : Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : a. b. c. d. e. f.
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 Ayat 3 : Berdasarkan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kriteria Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah : a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan / atau d. Urusan Pemerintahan yang Penggunaan Sumber Daya nya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi.
Lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
Lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
Lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH • Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
• Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. • Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH Pasal 8 Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain : a. b. c. d.
jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan tempat pembuangan sampah.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
Pasal 9 Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
sarana perniagaan/perbelanjaan; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olah raga; sarana pemakaman; sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan sarana parkir.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH Pasal 10 Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain : a. b. c. d. e. f. g.
jaringan air bersih; jaringan listrik; jaringan telepon; jaringan gas; jaringan transportasi; pemadam kebakaran; dan sarana penerangan jasa umum.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM • Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
• Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
• Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM Pasal 4 KELOMPOK SASARAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PSU 1. Kelompok sasaran pemberian Bantuan PSU adalah MBR. 2. Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelaku pembangunan yang membangun perumahan umum. 3. Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diberikan untuk perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dimana jenis komponen Bantuan PSU antara lain : a. jalan; b. ruang terbuka non hijau; c. sanitasi; d. air minum; e. rumah ibadah; f. jaringan listrik; dan g. penerangan jalan umum.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM Pasal 4 KELOMPOK SASARAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PSU 4. Penetapan jenis komponen Bantuan PSU untuk perumahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan -6- peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 5 Hibah dapat diberikan kepada : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 7 Ayat 1 : Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan; b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 7 Ayat 2 : Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling -10- singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.