PEMERINTAH PROVINSI RIAU
PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU JL. Gadjah Mada No. 200, Kompleks Gedung KPU Lantai III Telp/ Fax (0761)27043 PEKANBARU - RIAU
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah Swt, atas Rakhmat dan
Hidayah serta bimbingan–Nya maka Review Rencana dan Strategi (RENSTRA) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau Tahun 2014–2019 ini dapat diselesaikan dan disusun dengan baik.
Rencana dan Strategis Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014–2019 ini disusun berdasarkan kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah di Bidang Penyiaran khususnya Media Teknologi dan Informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.
Rencana dan Strategi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014–2019 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dan terus memperhatikan perubahanperubahan yang terjadi. Kami berharap renstra ini menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan kegiatan pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau.
Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam
penyusunan Review Rencana dan Strategi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, diucapkan terima kasih. Pekanbaru, 21 Desember 2015 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU dto Arsyad, SE, M.Si Pembina 19681231 199803 1 030
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pada
Sekretariat
Tahun
Komisi
2015
pemerintah
Penyiaran
Provinsi
Indonesia
Riau
Daerah
melalui
Riau
telah
berkomitmen untuk membangun Pemerintahan yang berbasis
Teknologi Informasi (e-government). Hampir setiap perkantoran maupun
instansi
Penggunaannya
pemerintah
mulai
dari
telah
sekedar
menggunakan komputer. untuk
mengolah
data
administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public service), pengolahan
dan
dokumentasi
data
penduduk,
statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain.
perencanaan,
Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer
memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan
masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan pariwisata, dan sebagainya.
Dimungkinkan bahwa teknologi dan informasi dalam masa
yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemulihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsungkepada para eksekutif dan
legislatif pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat.
Pesatnya kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi
(TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu
lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu.
Proses komunikasi dan penyebaran informasi yang dipercepa
menjadi ciri masyarakat baru ini menyebabkan keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak.
Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintahan.
Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah,
baik di pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota tela mengalami
kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali
dengan
munculnya
isu
”electronik
government
government)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik.
(e-
Dengan tata pemerintahan yang dikelola secara elektronis
diharapkan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan atau menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Saat
ini,
kemampuan
daerah
dalam
mengembangkan,
memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknlogi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya,
pengembangan inovasi daerah yang sistematis menjadi sangat
penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi (knowledge society).
Percepatan pembangunan daerah yang didukung dengan
inovasi dan pemanfaatan TIK, sangat penting di lakukan secara
sungguh-sungguh dan konsisten dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dalam menerapkan dan mengembangkannya dalam pengelolaan pemerintahan yang diimplementasikan kedalam administrasi pemerintahan dan program pelayanan publik.
Target program global untuk mewujudkan masyarakat
informasi merupakan tantangan dan peluang dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, sehingga diperlukan adanya penyebaran
informasi
publik
yang
terbuka
dan
penguatan
komunikasi serta pengkajian sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi yang profesional selaras dengan tuntutan ke depan.
Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Riau
merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengawasan penyiaran dan perizinan TV kabel dan Radio di Provinsi Riau, serta
pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika berupaya
untuk
selalu
meningkatkan
pelayanan
di
bidang
komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
1.2.
Landasan Hukum
Dasar utama Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Riau adalah UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Semangat Undang-Undang ini adalah pengelolaan system penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.
Pasal 1 ayat 13 UU No. 32 Tahun 2002 menyebutkan Komisi
Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara
yang bersifat
independen dan berada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU ini sebagai wujud peran serta
masyarakat dibidang penyiaran. Artinya KPID diperlukan karena
spektrum frekuensi radio sumber daya alam yang terbatas yang
harus dilindungi dan dijaga oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.
Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik
sebagai pemilik dan pengendalian utama ranah penyiaran. Karena
frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik
yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dan fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang
dalam UU Penyiaran yaitu Diversity of content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).
Kedua prinsip inilah yang menjadi landasan bagi setiap
kebijakan yang dirumuskan oleh KPI/KPID. Pelayanan informasi
yang sehat berdasarkan Diversity of content (prinsip keberagaman
isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah
jaminan bahwa kepemilikann media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga
saja. Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan
yang sehat antara pengelolaan media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.
Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Riau
(Sekretariat KPID Riau) merupakan perangkat daerah yang diserahi wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan
urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugastugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.
Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan urusan wajib
yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan Komunikasi dan Informatika ke depan akan memegang
peranan
pemerintahan.
sangat
strategis
dalam
pelaksanaan
1.3.
Maksud dan Tujuan
Laporan Tahunan 2015 ini disusun untuk dapat memberikan
data dan informasi terhadap realisasi pelaksanaan tugas baik pelaksanaan
pembangunan
tugas
dalam
umum
lingkup
pemerintahan, Sekretariat
maupun
Komisi
tugas
Penyiaran
Indonesia Daerah Riau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (tahun 2015) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap hasil yang dicapai
dan
permasalahan
yang
di
hadapi
sekaligus
memformulasikan langkah-langkah bagi pelaksanaan kegiatan ditahun mendatang.
1.4.
Sistematika Penyusunan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.2. BAB II
1.4. 2.1.
2.2.
Landasan Hukum
Sistematika Penulisan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPID
Sumber Daya Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Riau dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi BAB III
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.3.
Rencana Strategis
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.2.
3.4. BAB IV
3.5.
Solusi untuk mengatasi Masalah dalam Penyelenggaraan Tugas Isu-Isu Strategis
Analisa SWOT KPID Riau
VISI MISI DAN SASARAN STRATEGIS 4.1.
Fungsi
Visi, Misi dan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
BAB V
RENCANA
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
BAB VII
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KINERJA
DAERAH RIAU YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PENUTUP
BAB II PELAYANAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPID 1. Tugas
Sesuai dengan Peraturan Daerah Riau Nomor 7 Tahun 2012 Tugas Sekretariat KPID Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis dan administrative kepada KPID Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya. 2. Fungsi
Fungsi Sekretariat KPID Provinsi Riau sebagaimana dimaksud
pada tugas Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;
b. pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran KPID Riau;
c. pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan KPID Provinsi Riau.
Gambar 2.1 GAMBAR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU SESUAI PERDA NO. 7 TAHUN 2012 LAMPIRAN RIAU
: PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR : 7 TAHUN 2012 TANGGAL : 8 Oktober 2012
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI RIAU Kepala Sekretariat
Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
Subbagian Program dan Evaluasi
Subbagian Hukum dan Perizinan
Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran
2.2 Sumber Daya Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesian Daerah Riau dibantu oleh aparatur pemerintah yang terdiri dari :
a. Pejabat Struktural
No
Jabatan
Pangkat/ Golongan
Posisi per Desember 2015
1.
Eselon III
Pembina TK.I
1 Orang
2.
Eselon IV
Pembina (IV/a)
2 Orang
3. 4. 5. 6.
(IV/a)
Eselon IV Eselon IV Staff
Umum
Penata TK. I (III/d)
Fungsional
Staff Non PNS
2 Orang
Penata (III/c)
0 Orang
-
13 Orang
-
7 Orang
b. Jenis Kelamin Dalam konteks kualifikasi pendidikan, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau ditopang oleh : No
1. 2.
Jenis Kelamin
Laki-laki
2015 14
Perempuan
11
c. Kualifikasi Pendidikan Dalam konteks kualifikasi pendidikan, sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Riau di topang oleh tenaga-tenaga dengan kualifikasi yang tercantum pada tabel berikut ini: No
Jabatan
Jumlah Orang
Posisi per Desember 2015
A.
PNS
1.
Strata III
3.
Strata I
2. 4.
-
Strata II
4 Orang
Diploma III
1 Orang
4 Orang
5.
B.
SMA
NON PNS
3 Orang
1.
Strata II
1 Orang
3.
SMA
2.
Stara I
10 Orang 2 Orang
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD a. Bidang Perizinan
PEMOHON PENYELENGGARAAN PENYIARAN Yang dileluarkan oleh KPID Riau pada Periode I 2010-2013
30 25 20 Radio
15
TV
10
TV Kabel
5 0 Radio
TV
TV Kabel
REKOMENDASI KELAYAKAN RADIO Yang dileluarkan oleh KPID Riau pada Periode I 2010-2013
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2011
2012
2013
REKOMENDASI KELAYAKAN TV KABEL Yang dileluarkan oleh KPID Riau pada Periode I 2010-2013
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2011
2012
2013
PEMOHON PENYELENGGARAAN PENYIARAN Yang mendapatkan IPP Prinsip Riau pada Periode I 2010-2013 25 20 15
Radio TV kabel
10
TV
5 0 Radio
TV kabel
TV
b. Bidang Pengawasan Isi Siaran
Diliat dari aspek Pengawasan Isi Siaran, program unggulan Komunitas Cerdas Media dilaksanakan di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Riau yang direalisasikan pada Tahun 2013 yang lalu. No
1.
Pekanbaru
3.
Rokan Hulu
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kab/Kota
Kampar Dumai
Rokan Hilir Siak
Kepulauan Meranti Bengkalis
Indragiri Hulu
10. Indragiri Hilir
11. Kuantan Singingi 12. Pelalawan
Jumlah 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM 1 KCM
Untuk Program Unggulan yang kedua adalah, membentuk Keluarga Cinta
Siaran Indonesia (KCSI) yang juga di bentuk di 12 kabupaten/Kota pada tahun 2013 . No
1.
Pekanbaru
3.
Rokan Hulu
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kab/Kota
Kampar Dumai
Rokan Hilir Siak
Kepulauan Meranti Bengkalis
Indragiri Hulu
10. Indragiri Hilir
11. Kuantan Singingi 12. Pelalawan
Jumlah 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI 1 KCSI
c. Bidang Kelembagaan
Diliat dari Kelembagaan, Komisi Penyiaran Indonesia telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait pelaksanaan kegiatan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. No
Nama Lembaga
MoU Tahun
1.
Universitas Islam Riau
2011
3.
Universitas Abdurrab
2012
2. 4. 5. 6. 7. 8.
Universitas Islam Negeri SUSQA Universitas Muhammadiyah Riau BKOW Provinsi Riau Bawaslu
Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
2012 2012 2012 2013 2013 2013
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Oleh karena Sekretariat KPID Prov. Riau baru berumur Dua Tahun berjalan, tentu belum banyak hal yang dapat dikerjakan dan dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Riau. Tetapi setidaknya
melalui momentum ini, dapat kami sampaikan bahwa tugas pokok memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada
KPID Riau terus ditingkatkan sehingga tupoksi pengawasan
penyelenggaraan penyiaran dapat dilaksanakan dengan baik
dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun-tahun yang akan datang.
1. Rekomendasi Kelayakan sebagai fase awal bagi lembaga
penyiaran
penyelenggaraan penyiaran.
mendapatkan
izin
2. Terbitnya Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP)
menjadi syarat utama bagi lembaga penyiaran dalam melakukan siaran kepada publik.
3. Terbitnya Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP)
menjadi syarat utama bagi lembaga penyiaran
dalam melakukan siaran kepada publik.
4. KPID Riau tidak mempunyai instansi vertikal atau ‘perpanjangan
tangan’
di
Kabupaten/Kota,
sehingga volume dan beban kerja KPID Riau dan Sekretariat
selaku
fasilitator
menjadi
berat,
sementara berbagai kegiatan KPID Riau di
kabupaten/Kota membutuhkan biaya perjalanan dinas yang cukup besar.
5. Belum tersedianya Petugas Pemantauan Isi Siaran pada Sekretariat KPID Riau sehingga menghambat
kinerja KPID dalam melakukan fungsi Pengawasan Isi Siaran.
6. Kegiatan
Media Literasi
berupa penyuluhan
kepada masyarakat agar melek media masih
belum optimal. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah
warga
yang
telah
mendapatkan
penyuluhan Media Literasi baru 2.905 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pemirsa televisi dan pendengar radio di wilayah Provinsi Riau capaian tersebut belum maksimal.
7. Belum tertibnya penggunaan frekuensi dan kanal radio/televisi
3.2
Solusi
untuk
mengatasi
Masalah
dalam
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi -
Solusi untuk menghemat biaya perjalanan dinas dapat diatasi dengan:
1)Perencanaan anggaran untuk perjalanan dinas dilakukan secermat mungkin dan dengan menetapkan lokasi strategis
clustering.
untuk
pelaksanaan
kegiatan
atau
sistem
2)Pengadaan kendaraan operasional (mobil dan motor) sebagai alat transportasi dan alat transportasi perjalanan
dinas ke daerah kabupaten/kota yang diharapkan akan -
menekan biaya transportasi.
Untuk mengoptimalkan kegiatan Media Literasi sehingga
jumlah warga masyarakat yang melek media meningkat, Sekretariat KPID Prov. Riau membuat perencanaan untuk kegiatan
Pelatihan
Tenaga
Penyuluh
Media
Literasi.
Outputnya adalah jumlah tenaga penyuluh. Tenaga penyuluh ini akan memberikan penyuluhan Media Literasi di daerah
kabupaten/kota. Tenaga penyuluh ini direncanakan adalah
ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, Karang Taruna, Remaja Masjid, Mahasiswa Peduli Siaran, dan lain sebagainya.
-
Melaksanakan kegiatan monitoring penertiban penggunaan frekuensi dan kanal radio /televisi.
Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPID Riau
dan Sekretariat saat ini diharapkan dapat mewujudkan visi KPID yaitu terwujudnya Sistem Penyiaran Yang Adil Dan Mencerdaskan Untuk Kepentingan Masyarakat Riau. 3.3 1.
Rencana Strategis Bidang Kelembagaan a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan kapasitas organisasi KPID.
b. Melakukan penyiaran
kerjasama
dalam
dengan
rangka
stakeholders
penataan
pengelolaan penyiaran di Provinsi Riau
dan
c. Merancang dan membuat database lembaga penyiaran di Provinsi Riau
d. Diseminasi informasi mengenai kegiatan KPID
melalui media cetak dan elektronik serta website.
e. Melakukan mediasi konflik antar lembaga penyiaran di Provinsi Riau
2.
Bidang Perizinan a. Melakukan pelayanan perizinan untuk media penyiaran di Provinsi Riau;
b. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima, transparan dan akuntabel;
c. Melakukan terhadap
pemantauan
lembaga
dan
pengawasan
penyiaran
secara
komprehensif dan integral khususnya dalam aspek perizinan;
d. Melakukan upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Penyiaran yang memiliki
kompetensi yang cukup pada aspek teknik Penyiaran dan pemasaran; 3.
Bidang Pengawasan Isi Siaran a.
Melakukan pengawasan isi siaran secara
b.
Memfasilitasi
c.
Memfasilitasi terbentuknya lembaga pemantau
periodik.
d.
aduan
publik
proporsional dan bertanggungjawab berbasis masyarakat
secara
Membuka layanan pengaduan Online melalui SMS dan e-mail
e.
Pengaturan
f.
Melakukan sosialisasi dan literasi media
Pemilukada.
dan
Pemantauan
Isi
Siaran
kepada masyarakat
4. Bidang Evaluasi dan Program a.
Mendukung kinerja Sekretariat KPID Riau
b.
Melakukan program pengawasan dan kendali
c. 3.4
dalam penyusunan program kegiatan kegiatan pada Sekretariat KPID.
Menjalankan fungsi evaluasi kegiatan pada sekretariat KPID Riau.
Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis
lingkungan internal dan eksternal terhadap hasil capaian
pembangunan, serta permasalahan yang masih dihadapi
kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau
dikedepankan
dalam
perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan
isu-isu
strategis
dilakukan
dengan
menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau, serta Rencana Strategis
Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau Tahun 20142019 sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) Tahun 2014-2019.
Adapun isu-isu strategis yang menjadi buah fikir, target dan kinerja KPID Riau adalah sebagai berikut :
1. Riau sebagai Wilayah Perbatasan Indonesia Wilayah perbatasan umumnya memiliki ciri-ciri ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
yang berbeda bila dibandingkan dengan wilayah lain. Untuk
itu, dalam melaksanakan program-program pembangunan di
wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan khusus dan berbeda jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai salah satu daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
sebagai daerah Perbatasan, posisi Riau sangat rawan sekaligus
strategis dalam upaya mengembangkan Indonesia di mata dunia.
Hanya saja, problem akut yang telah menggejala dan
menjangkiti wilayah perbatasan di Indonesia menjadikan penanganan masalahnya tidak semudah membalikkan telapak
tangan. Jangankan soal isu mengenai penyiaran, persoalan
transportasi, fisik, ekonomi, pendidikan hampir belum maksimal
diselesaikan
untuk
wilayah
perbatasan.
Menumpuknya masalah perbatasan yang telah ada tersebut, menjadika isu mengenai penyiaran menjadi tidak se sensitif
isu-isu lainnya, sehingga cenderung diabaikan. Tanpa banyak disadari oleh banyak kalangan, serbuan media asing yang
menerobos tapal batas Indonesia menjadikan nasionalime
masyarakat menjadi memudar, bahkan bukan tidak mungkin kebanggan terhadap Indonesia bisa memudar dan bahkan bisa
menghilang, pada titik itulah nasionalisme menghilang dan ancaman terhadap disintegrasi menjadi semakin nyata.
Pun demikian optimisme tetap memijar dalam setiap
rencana kegiatan yang didesain oleh KPID Riau untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi.
Upaya-upaya dilakukan oleh KPID Riau untuk tetap menjaga kebanggan nasionalisme bangsa dengan kegiatan “penguatan kapasitas masyarakat perbatasan terhadap nasionalisme”,
selain itu ada juga program “Kelompok Cinta Siaran Indonesia”.
Hanya saja, terobosan kegiatan yang didesain oleh KPID Riau tersebut harus juga ditopang oleh instansi lain, sehingga kegiatannya bisa berjalan maksimal.
2. Pendapatan Asli Daerah vis a vis aturan Perpajakan Nasional Menjamurnya lembaga penyiaran berlangganan dalam
bentuk TV kabel di seluruh Indonesia menghasilkan gejala baru bagi dinamika ekonomi daerah. Daerah-daerah secara ekonomi semakin bergeliat dan lapangan kerja semakin banyak terbuka. Gejala tersebut juga menerpa wilayah
Provinsi Riau. Setidaknya ada sekitar 200 lembaga
penyiaran berlangganan dalam bentuk TV Kabel di Provinsi Riau, jumlah tersebut termasuk lembaga penyiaran legal dan juga lembaga penyiaran yang ilegal.
Harus diakui dan disadari bahwa Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Riau belum bisa memberikan Pendapatan
Asli Daerah terhadap pemerintah daerah setempat, apalagi jumlah TV Kabel yang muncul, tumbuh dan berkembang semakin banyak. Banyaknya TV kabel yang hadir tersebut
menimbulkan perdebatan yang menarik seputar pendapatan aseli daerah.
Hanya saja, KPID Riau tidak bisa berbuat banyak dan
tidak bisa membuat aturan tunggal mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, karena telah ada aturan mengenai
perpajakan yang lebih dahulu mengikat, sehingga langkah untuk menghasilkan Pendapatan Aseli Daerah dari sektor TV kabel masih terganjal oleh aturan perpajakan yang berlaku.
3. Kerawanan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Kabel)
Masalah ini menjadi kerawanan yang serius dan harus
mendapat perhatian semua kalangan. Sadar ataupun tidak disadari bahwa dengan hadrinya TV nasional saja, tugas
pokok dan fungsi KPID belum sepenuhnya bisa berjalan optimal, karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPID Riau dan masalah-masalah struktural lainnya.
Rawannya TV berlangganan ini disebabkan karena masih
banyaknya TV Kabel yang hadir di Provinsi Riau yang belum memiliki standar pengawasan yang baik sehingga banyak
tayangan yang mungkin pada titik tertentu melanggar aturan, norma dan etika yang beredar di masyarakat. Sehingga KPID Riau terus bergeliat untuk mengkondisikan
Lembaga Penyiaran untuk tertib dan menggunakan sensor internal.
Walaupun demikian, tugas KPID Riau sepenuhnya belum
selesai karena isi siaran menjadi tanggung jawab semua pihak, isi siaran bergerak atas dasar kesadaran baik dari
masyarakat
atauun
dari
pengusaha
media,
sehingga
tayangan-tayangan yang diberikan dapat memberi arti positif dan membangun kecerdasan masyarakat. 4. Dominannya Lembaga Penyiaran Ilegal Dengan jumlah Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau yang
begitu banyak dan mencapai angka 300 Lembaga Penyiaran
yang hampir separuhnya tidak memiliki izin, tentu hal tersebut menjadi problem besar bagi KPID Riau dan juga
Pemerintah Provinsi Riau. Walaupun dari sektor pendapatan
terhadap kas daerah tidak banyak memberikan kontirbusi,
tetapi kehadiran lembaga penyiaran yang legal memberikan rsa aman dan percaya terhadap pelaku usaha penyiaran,
sehingga tayangan-tayangan yang di pancar luaskan dapat
dipertanggung jawabkan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.
Oleh sebab itu, dengan pemaparan isu strategis yang
terkait dengan masalah Lembaga Penyiaran Ilegal ini dapat
menjadi bahan fikir semua kalangan bahwa persoalan dunia penyiaran adalah persoalan kita bersama, KPID tidak bisa berdiri sendiri tanpa di dukung oleh segenap lapisan
masyarakat, karena kohesifitas masyarakat dapat diukur sejauh mana masyarakat tersebut bersatu padu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada
3.5
Analisa SWOT KPID Riau a. Kekuatan (Strengh) 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dalam
mendukung manajemen organisasi yang transparan dan demokratis
2. Dukungan anggaran dibidang penyiaran yang cukup memadai
3. Adanya dukungan dari Sekretariat KPID Provinsi Riau dan komitmen bersama seluruh aparatur Sekretariat KPID Riau
4. Adanya
komitmen
bersama
antara
sekretariat
dan
komisioner dalam menciptakan dunia penyiaran yang sehat dan mencerdaskan
5. Kreativitas
aparatur
tanggungjawabnya.
dalam
mengemban
tugas
dan
6. Masih memungkinkannya tumbuh serta berkembangnya lembaga penyiaran.
7. Banyaknya tenga kerja yang dapat diserap pada sektor usaha penyiaran.
b. Kelemahan (Weakness) 1. Jumlah lembaga penyiaran di daerah yang masih kurang 2. Jumlah tenaga penyiaran daerah yang masih kurang
3. Kualitas tenaga penyiaran masih banyak yang belum sesuai satandar yang dipersyaratkan
4. Masih banyaknya lembaga penyiaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tidak memiliki izin
5. Kualitas aparatur masih belum memadai dalam memahami
tupoksi masing -masing bagian di Sekretariat KPID Provinsi Riau
6. Etos kerja atau budaya kerja aparatur masih rendah dimana
kecenderungan masih bersifat menunggu/reaktif, tidak produktif dan kurang kreatif
7. Mekanisme dan pola kerja setiap bagian belum tertata dengan efektif dan efisien
8. Tidak terserapnya pajak yang dapat dialokasikan pada Pendapatan Asli Daerah
c. Peluang (Opportunities) 1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Pemerintah untuk memajukan dunia penyiaran;
2. Kebijakan
pemerintah
dalam
menyediakan
anggaran
dibidang penyiaran masyarakat dibidang penyiaran sangat memadai;
3. Adanya pangsa pasar kerja bagi masyarakat di bidang penyiaran;
4. Adanya kesempatan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses hubungan komunikasi media dibidang penyiaran;
5. Pemerintah pro -aktif dalam menyediakan dan membuka akses komunikasi positif bagi pengembangan kawasan perbatasan darat maupun laut Indonesia.
6. Adanya
Tuntutan
masyarakat
terhadap
keterbukaan
informasi dan partisipasi publik dibidang penyiaran. d. Ancaman (Thereats)
1. Gangguan yang berasal dari Negara lain terhadap dunia penyiaran nasional di wilayah perbatasan;
2. Sarana dan prasarana pendukung dibidang penyiaran yang sepenuhnya belum memadai;
3. Adanya lembaga penyiaran daerah yang tidak memiliki izin penyiaran;
4. Masih
minimnya
pengetahuan
tentang
hubungan
komunikasi antara masyarakat dengan lembaga penyiaran;
5. Tingkat penyerapan tenaga kerja dibidang penyiaran masih rendah
6. Kesenjangan
teknologi
dan
informasi
berimplikasi
melemahnya semangat nasionalisme masyarakat daerah perbatasan dan daerah terpencil;
7. Keterbatasan daya jangkau siaran nasional dan daerah serta
peluberan siaran dari luar negeri yang belum ditangani dengan baik;
8. Upaya pemerataan infrastuktur, akses, dan kemudahan
penggunaan media yang edukatif belum maksimal khusus bagi pengembangan kawasan perbatasan dan daerah terpencil;
Mengacu pada alternatif strategi sebagaimana yang tercantum diatas, maka dapat dirangkum rumusan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kreativitas, loyalitas dan komitmen aparatur
untuk menjalin kerjasama dan jejaring lembaga-lembaga penyiaran yang dikelola pemerintah dan swasta;
2. Meningkatkan manajemen organisasi dalam memanfaatkan pangsa kerja dibidang penyiaran;
3. Meningkatkan media teknologi dan komunikasi dibidang
penyiaran dengan komitmen pemerintah untuk memajukan dunia penyiaran;
4. Meningkatkan
koordinasi
dengan
pemerintah
dalam
memanfaatkan peluang akses komunikasi yang positif khususnya bagi pengembangan kawasan perbatasan dan daerah terpencil;
5. Meningkatkan daya saing lembaga penyiaran di wilayah
perbatasan sehingga mampu berkompetisi dengan lembaga penyiaran dari luar;
6. Mendorong
pemerintah
untuk
memberikan
insentif
terhadap lembaga penyiaran di wilayah perbatasan agar eksis dan berdaya saing;
7. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur penyelenggara penyiaran;
8. Meningkatkan kualitas lembaga penyiaran dan tenaga
penyiaran dengan memanfaatkan kebijakan dan kepedulian pemerintah penyiaran;
dalam
9. Meningkatkan
menyediakan
partisipasi
publik
anggaran
dalam
dibidang
penguasaan
teknologi dan informasi terhadap tuntutan masyarakat dibidang penyiaran;
10. Mengoptimalkan mekanisme pelayanan untuk memajukan dunia penyiaran;
11. Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang belum memiliki izin penyiaran;
12. Meningkatkan jangkauan siaran dari luar negeri, nasional dan
daerah
khususnya
bagi
perbatasan dan daerah terpencil;
13. Meningkatkan
pemerataan
masyarakat
infrastruktur,
di
daerah
akses
dan
kemudahan media yang positif dan edukatif khususnya bagi masyarakat di daerah perbatasan dan daerah terpencil;
14. Mengoptimalkan
dan
Meningkatkan
hubungan
yang
harmonis antara lembaga penyiaran di pusat dan di daerah
dan peraturan perundangan bagi lembaga penyiaran di pusat dan di daerah;
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan baik tenaga penyiaran dan lembaga penyiaran dibidang penyiaran
dengan dukungan sarana penunjang serta anggaran yang
menjadi komitmen pemerintah dalam membuka akses media teknologi dan komunikasi tuntutan masyarakat
BAB IV VISI MISI DAN SASARAN STRATEGIS 4.1.
Visi, Misi dan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi a.
Visi Visi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
merupakan visi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Riau
dalam
melaksanakan tugasnya. Rumusan visi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya visi pemerintahan provinsi riau 2015-2019.
Untuk mewujudkan visi pemerinatahan provinsi riau dimaksud,
merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam pemerintahan provinsi dan seluruh potensi pemerintahan daerah dibawahnya. Khusus Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya meujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam dalam memilih isi siaran.
SKPD yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung
jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran, tidak hanya dilakukan oleh
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non
pemerintah. Dalam konteks ini Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan provinsi,
kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan tekhnis serta pelaksanaan kebijakan dibidang Penyiaran.
“Terselenggaranya Pelayanan yang Berorientasi pada Kepentingan Publik dalam Upaya Mewujudkan Sistem Penyiaran yang tertib, berbudaya, adil dan Mencerdaskan Masyarakat seta mendukung pembangunan daerah”.
Makna yang terkandung dalam rumusan visi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diatas adalah sebagai berikut :
a) Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik, adalah : terselenggaranya pelayanan administratif yang memberikan prioritas pada kepentingan publik serta memberi manfaat kepada masyarakat,
lembaga penyiaran dan pemerintah yang ada di Provinsi Riau. Dengan
demikian pelayanan yang didasarkan pada kepentingan publik ini mudah
diakses oleh masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat secara luas.
b) Mewujudkan Sistem Penyiaran yang tertib, berbudaya, Adil dan Mencerdaskan Masyarakat adalah : Terselenggaranya sistem penyiaran nasional yang yang tertib yang menyelenggarakan sistem penyiaran
dengan prinsip legalitas, mengedepankan budaya lokal, adil dan
mencerdaskan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Riau.
Disamping
itu
langkah-langkah
pelayanan
dalam
upaya
menciptakan penyiaran yang adil itu adalah dengan cara memberikan ruang yang cukup bagi siaran lokal untuk berekspresi sehingga proporsi siaran nasional dan lokal di Provinsi Riau bisa berimbang.
c) Mendukung
Pembangunan
Daerah,
adalah
:
Terselenggaranya
pelayanan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang
mendukung pembangunan daerah dalam aspek penyiaran. Sehingga
pembangunan manusia Riau dalam konteks penyiaran dapat membantu pembangunan masyarakat Riau secara luas. b.
Misi
dalam rangka mewujudkan visi tersebut dibutuhkan beberapa misi strategis yang menjadi batang tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Misi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan yang profesional dengan mengutamakan kepentingan publik.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang bersinergi, transparan, partisipatif dan mandiri.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan dalam mendorong masyarakat yang cerdas dalam mengakses media.
c.
Tujuan
1.
Terselenggaranya penyiaran yang adil dan mencerdaskan masyarakat
2.
Tersedianya layanan perizinan Lembaga Penyiaran yang mudah diakses
3. 4.
yang berbasiskan kebutuhan masyarakat Riau. oleh masyarakat secara luas.
Terimplementasikannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran yang mendukung sistem penyiaran yang sehat dan mendidik masyarakat.
Tersedianya layanan administrasi yang handal dan mementingkan
kepentingan publik sehingga proses layanan pro terhadap masyarakat secara luas.
5.
Tersedianya tenaga tekhnis bidang penyiaran yang kompeten dan
6.
Tersedianya layanan aduan masyarakat dalam proses pemantauan isi
berdaya saing. siaran. d.
Sasaran
1.
Meningkatnya penyelenggaraan penyiaran yang adil dan mencerdaskan
2.
Meningkatnya kesadaran lembaga penyiaran untuk mengurus perizinan
3. 4. 5. 6.
masyarakat
Lembaga Penyiaran sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
Meningkatnya pemahaman para pelaku usaha di lembaga penyiaran dalam memahami dan melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran.
Meningkatnya kemampuan SDM bidang Penyiaran dalam memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran.
Meningkatnya kepampuan tenaga tekhnis bidang penyiaran yang ada di Provinsi Riau sehingga SDM bidang Penyiaran dapat bersaing dengan daerah lain.
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aduan publik sehingga memberikan kemudahan bagi terciptanya dunia penyiaran Riau yang sehat dan mencerdaskan.
Tabel TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT KPID RIAU NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
1.
Terselenggaranya
Meningkatnya
mencerdaskan
mencerdaskan masyarakat
penyiaran yang adil dan penyiaran masyarakat
berbasiskan
yang
kebutuhan
masyarakat Riau.
penyelenggaraan
yang
adil
dan
2
3
4
5
5
5
5
5
5
Keluarga
-
24
36
48
60
Silaturrahmi,
-
5
5
5
5
Kelompok
Cerdas Media Yang Mampu Melakukan
Pemantauan
- Terwujudnya
masyarakat
Program Siaran Di Daerah
yang memahami dan peduli terhadap isi siaran
Cinta Siaran Indonesia di Daerah
- Terjalinnya
PADA TAHUN KE1
- Terbentuknya
- Terbentuknya
TARGET KINERJA SASARAN
komunikasi dan koordinasi
sesama anggota Komunitas
Cerdas Media (KCM) se-Riau.
- Penguatan Informasi Daerah
4
4
4
4
4
melalui Lembaga Penyiaran 2.
Tersedianya perizinan
layanan Meningkatnya kesadaran lembaga
Lembaga penyiaran
Penyiaran yang mudah perizinan diakses oleh masyarakat sesuai secara luas.
untuk
Lembaga
dengan
mengurus
Penyiaran
prosedur
hukum yang berlaku
dan
Publik Lokal
- Terlaksananya
1
-
-
-
-
Diseminasi
6
6
6
6
6
verifikasi
6
6
6
6
6
-
12
12
12
12
12
-
-
-
-
4
4
4
4
4
prosedur perizinan lembaga penyiaran
- Terlaksananya
faktual Pra Evaluasi Dengar Pendapat
dan
Evaluasi
Dengar Pendapat.
- Terlaksanya aspek
pengawasan
perizinan
penyiaran
- Lembaga
masyarakat
lembaga
penyiaran
dan
memahami
dampak dan konsekuensi dari diterapkannya regulasi sistem digital.
- Pembuatan Draft Perda TV 3.
Terimplementasikannya
Meningkatnya pemahaman para
Kabel
- Terlatihnya
Lembaga
Pedoman
Perilaku pelaku
usaha
di
lembaga
Penyiaran dan Standar penyiaran dalam memahami dan Pedoman
Siaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku
mendukung penyiaran dan
masyarakat
yang
sistem Penyiaran dan Standar Pedoman sehat Siaran.
mendidik
Penyiaran
Yang
Mampu
Menerapkan P3SPS
- Terlatihnya Sekolah-Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kab/
Kota
memahami Perilaku
23
23
23
23
23
3
3
3
3
3
1
-
-
-
-
1
1
1
1
1
dalam
Pedoman
Penyiaran
Standar Program Siaran
dan
- Peserta FGD Dan Literasi Dapat Memberikan Masukan
Kepada KPID Riau Terkait Pembuatan P3SPS Lokal.
- Terselenggaranya Pameran
hasil karya dari lembaga
4.
Tersedianya
layanan Meningkatnya kemampuan SDM
administrasi yang handal bidang dan
mementingkan memahami
kepentingan
Penyiaran
Pedoman
dalam
Perilaku
publik Penyiaran dan Standar Pedoman
sehingga proses layanan Siaran.
penyiaran yang ada di Riau
- Terciptanya
Kelembagaan
meningkatkan
yang
kinerja aparatur.
- Tercapainya
Peraturan
dapat
Efektifitas Target
pro
terhadap
Peningkatan Kualitas Tenaga
masyarakat secara luas.
Penyiaraan Di Propinsi Riau
- Terselenggaranya
Penguatan Organisasi KPID Riau untuk memantapkan pelayanan
5.
Tersedianya tekhnis
penyiaran
tenaga Meningkatnya kepampuan tenaga
bidang tekhnis bidang penyiaran yang ada
yang di Provinsi Riau sehingga SDM
kompeten dan berdaya bidang Penyiaran dapat bersaing 6.
saing
Tersedianya
dengan daerah lain.
layanan Meningkatnya tingkat partisipasi
aduan masyarakat dalam masyarakat proses pemantauan isi aduan siaran.
7.
Tersedianya statistik
memberikan
dalam
publik
melakukan
sehingga
kemudahan
bagi
terciptanya dunia penyiaran Riau data
yang sehat dan mencerdaskan.
dan Meningkatnya data dan akurasi terkait
dengan
peyelenggaraan
yang
masyarakat
- Mendorong
Untuk
Memproduksi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
pro
Lembaga
Penyiaran
1
dan
Menyiarkan Program Siaran Edukatif dan Berkualitas
- Terselenggaranya Sinergisitas
Kelembagaan
KPID, Lembaga Penyiaran dan masyarakat
- Survey Kepuasa Masyarakat dan
LP
terkait
layanan
penyelanggaraan penyiaran
8.
penyiaran di Provinsi Riau yang
berlandaskan prinsip sehat dan mencerdaskan.
Terselenggaranya pemantauan
Meningkatnya
yang
penyiaran
pemantauan
isi
kerangka
mewujudkan
mewujudkan iklim penyiaran di Provinsi Riau yang
dan mencerdaskan
- Penyusunan
sehat yang sehat dan mencerdaskan
Database
-
1
1
1
1
Publik
1
1
1
1
1
Penyiaran di Provinsi Riau
- Penelitian
& siaran dan pengawasan isi siaran
pengawasan isi siaran dalam
perizinan Penyiaran Minat
terhadap penyaiaran
- Pemantauan isi Siaran TV dan Radio
- Pengawasan
Siaran
Langsung TV kabel di 12 Kab/Kota
TABEL. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU VISI
:
Terselenggaranya Pelayanan yang Berorientasi pada Kepentingan Publik dalam Upaya Mewujudkan Sistem Penyiaran
MISI 1
NO
TUJUAN
:
Mencerdaskan Masyarakat seta mendukung pembangunan daerah”
Meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan yang profesional dengan mengutamakan kepentingan publik. SASARAN
Terselenggaranya penyiaran yang Meningkatnya adil dan mencerdaskan
penyelenggaraan penyiaran
kebutuhan masyarakat Riau
masyarakat
masyarakat yang berbasiskan
yang tertib, berbudaya, adil dan
STRATEGI
-
Membuat aturan dan Memberikan
yang adil dan mencerdaskan
pelatihan bagi
KEBIJAKAN - Membuat
peraturan
kelembagaan KPID Riau
aparatur untuk meningkatkan
pemahaman dalam
menjalankan fungsi dan kerja dalam -
bidang penyiaran Memberikan
- Kerjasama
dengan
pelatihan bagi
masyarakat
membentuk
Cerdas
masyarakat dalam Kelompok Cerdas Media
- Memberikan pelatihan bagi masyarakat
dalam membentuk
Keluarga Cinta Siaran Indonesia di Daerah
- Membangun kelompok kerja dalam rangka komunikasi antara komunitas Cerdas Media se Provinsi Riau.
membentuk Mampu
dalam
Kelompok
Media
Pemantauan
Melakukan
Siaran Di Daerah
- Kerjasama
masyarakat
membentuk
Yang
Program dengan
dalam
Keluarga
Cinta Siaran Indonesia di Daerah
- Membangun Silaturrahmi, komunikasi koordinasi
dan
sesama
anggota Komunitas Cerdas Media (KCM) se-Riau
MISI 2
NO
:
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang bersinergi, transparan, partisipatif dan mandiri.
TUJUAN
SASARAN
Tersedianya layanan perizinan Meningkatnya Lembaga Penyiaran yang mudah lembaga
diakses oleh masyarakat secara mengurus luas.
kesadaran
- Bekerjasama dengan
perizinan
dalam melakukan
penyiaran
untuk
Lembaga Penyiaran sesuai
dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
STRATEGI Lembaga Penyiaran
kegiatan deseminasi prosedur Perizinan.
- Melakukan prosedur perizinan Lembaga Penyiaran
- Melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran.
- Menyiapkan draft perda TV Kabel
KEBIJAKAN - Melaksanakan Diseminasi prosedur
perizinan
lembaga penyiaran
- Melaksanakan faktual
Dengar
Pra
verifikasi
Evaluasi
Pendapat
dan
Evaluasi Dengar Pendapat.
- Melaksanakan pengawasan perizinan
penyiaran
aspek
lembaga
- Lembaga penyiaran dan masyarakat
memahami
dampak dan konsekuensi dari
diterapkannya
regulasi sistem digital.
- Pembuatan Draft Perda TV Kabel
MISI 3
NO
:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan dalam mendorong masyarakat yang cerdas dalam mengakses media.
TUJUAN
SASARAN
Terimplementasikannya
Meningkatnya
Pedoman Perilaku Penyiaran dan para
pelaku
STRATEGI
pemahaman usaha
di
Standar Pedoman Siaran yang lembaga penyiaran dalam mendukung yang
sehat
masyarakat.
sistem dan
penyiaran memahami
mendidik melaksanakan Perilaku
dan
Pedoman
Penyiaran
Standar Pedoman Siaran.
dan
- Bekerjasama Lembaga dalam
P3SPS
KEBIJAKAN dengan
Penyiaran
menerapkan
- Bekerjasama
dengan
sekolah & Perguruan Tinggi
melakukan
dalam
pemahaman P3SPS
- Memberikan
pelatihan
bagi Lembaga Penyiaran agar Menerapkan P3SPS
- Memberikan
pelatihan
bagi Sekolah-Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kab/ Kota
dalam memahami
Pedoman
Penyiaran
dan
Program Siaran
Perilaku Standar
- Bekerjasama Lembaga
dengan
Penyiaran
dalam melakukan FGD
- Bekerjasama Lembaga dalam
dengan
penyiaran
melakukan
festifal penyiaran.
- Melakukan dengan
Penyiaran
melakukan Literasi.
- Melakukan dengan
Penyiaran
melakukan
kerjasama
Lembaga
FGD
dalam Dan
kerjasama
Lembaga dalam
pagelaran
Festival Penyiaran.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau selama kurun waktu dari tahun 2014-2019 terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nagara
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Capaian
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan
7. Program Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Komunikasi dan informatika
8. Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi 9. Program Kerja Sama Antar Lembaga
10. Program
Penataan
Kelembagaan.
Penguatan
dan
Pengembangan
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Riau mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau terdiri dari :
1. Jumlah layanan kinerja yang dapat disosialisasikan
2. Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami Tugas Pokok dan Fungsi KPID
3. Tersedianya Layanan informasi publik yang dapat diakses secara trasparan
4. Jumlah kelompok masyarakat dan Lembaga Penyiaran yang terlibat
5. Jumlah kerjasama yang dapat dikembangkan stakeholders terkait
PENUTUP Rencana Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau Tahun 2015 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Sekretariat KPID Prov. Riau Tahun 2015 merupakan acuan panduan bagi Komisioner dan Staf Sekretariat KPID Prov. Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Penyiaran. Selanjutnya Renja ini akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat KPID Prov. Riau, sehingga arah pembangunan di bidang komunikasi dan informasi khususnya pengawasan penyelenggaraan penyiaran tepat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah seringkali muncul kebijakan nasional secara mendadak yang kadangkala berpengaruh terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan pada Renstra dan Renja ini. Tantangan seperti ini dapat menjadi ancaman (threat) dalam pelaksanaan tupoksi. Oleh karena itu, Renja Sekretariat KPID Prov. Riau ini tidak bersifat kaku dan senantiasa terus memperhatikan perubahanperubahan yang terjadi. Semoga Renstra ini dapat dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Prov. Riau dalam upaya merealisasikan visinya untuk menjadikan KPID Riau tegas, tegar, terdepan, dan dipercaya publik dalam mewujudkan sistem penyiaran yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan publik.
