PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI Jl. Kol. Soetarto No.132 Telp. 634634, Fax. 637 412, Surakarta 57126
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU RSUD Dr. MOEWARDI Nomor : 188.4/ 21.806A /2014 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA RSUD Dr. MOEWARDI
Menimbang
:
Mengingat
:
DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukanaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu RSUD Dr. Moewardi tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada RSUD Dr. Moewardi. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 10.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah; 11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 12.Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/307/2009 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Drg. Rachmat Basoeki Soetardjo, MMR Dalam Jabatan Struktural Eselon II Sebagai Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA
:
Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada RSUD Dr. Moewardi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
:
Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan serta merta, Informasi tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENETAPAN KLASIFIKASI RSUD Dr. MOEWARDI
INFORMASI
PUBLIK
PADA
Ditetapkan di Surakarta Tanggal 02 Desember 2014 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU RSUD Dr. MOEWARDI,
BASOEKI SOETARDJO Pembina Utama Muda NIP.19581018 198603 1 009
.
Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu RSUD Dr. Moewardi Nomor : 188.4/ 21.806A /2014 Tanggal : 02 Desember 2014 KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA RSUD Dr. MOEWARDI A. Informasi wajib disediakan dan berkala No.
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung jawab Pembuat Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpan an
Jenis Media Yang Memuat Informasi
1
2
3
4
5
7
8
1.
Informasi Tentang Profil RSUD Dr. Moewardi a.
Visi dan Misi
Direktur
Kabag Perencanaan
b.
Sejarah RSUD Dr. Moewardi Struktur Organisasi &Tugas, Wewenang dan Fungsi Informasi Pelayanan
Direktur
Kabag Perencanaan
Direktur
Ka. Bag. Orpeg
Direktur
e.
Indikator Kinerja RS
Direktur
Kabid Pelayanan Kabid Penunjang Kabag Perencanaan
f.
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap RS
Direktur
Ka. Bag. Orpeg
Direktur
Kasubbag Hukum &Humas
c.
d.
g.
2.
Selama Berlaku
Website/ buku profil
Selama Berlaku
Website/ buku profil
Softcopy dan Hardcopy
Selama Berlaku
Website/ buku profil
Softcopy dan Hardcopy Softcopy dan Hardcopy
Selama Berlaku
Website/ buku profil
Selama Berlaku
Website/ buku profil
Softcopy dan Hardcopy
Selama Berlaku
Website/ buku profil
Kasubbag Program
Softcopy dan Hardcopy
5 tahun
Nilai Anggaran
Direktur
Kabag. Perencanaan
Softcopy dan Hardcopy
Buku Renstra 1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
Softcopy dan Hardcopy Softcopy dan Hardcopy
1 tahun
Buku laporan
1 tahun
Buku laporan
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Dr. Moewardi a.
b.
5.
Website/ buku profil
Ringkasan Program dan Kegiatan RSUD Dr. Moewardi a. Nama Direktur Kabag. Softcopy Program dan Perencanaan dan Kegiatan Hardcopy b. Penanggung Direktur Kabag. Softcopy jawab dan Perencanaan dan Pelaksana Hardcopy Program C. Target dan Direktur Kabag. Softcopy Capaian Perencanaan dan Program dan Hardcopy Kegiatan d. Jadwal Direktur Kabag. Softcopy Pelaksanaan Perencanaan dan Program dan Hardcopy Kegiatan e.
4.
Selama Berlaku
Rencana Strategis Direktur
3.
TU,
Softcopy dan Hardcopy Softcopy dan Hardcopy Softcopy dan Hardcopy
Ringkasan Informasi Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Direktur
Kabag. Perencanaan
Tahunan
Direktur
Kabag. Perencanaan
Tahunan
Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa a.
Rencana Direktur Pengadaan Barang dan Jasa
ULP
Tiap Proses Pengadaan
Softcopy dan Hardcopy
2 tahun
Papan Pengu muma n/ Website
b.
Pengumuman proses pengadaan
Direktur
ULP
Tiap Proses Pengadaan
Softcopy dan Hardcopy
2 tahun
Papan Pengu muma n/
B. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA Konten informasi
No 1 1.
Dasar hukum
2 Keadaan Bencana di Lingkungan Rumah Sakit
Batas waktu pengecualian
3
4
-UU RI Nomor 24 Tahun 2007 -KEPMENKES RI Nomor 448 Tahun 1993 -KEPMENKES RI Nomor 28 Tahun 1995 -KEPMENKES RI Nomor 205 Tahun 1999
-
Akibat bila info 5 Meminimal kan jumlah korban dan kerugian
Konsekuen si Manfaat bila info ditutup 6 Semakin banyak korban dan kerugian
C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) 1 a.
b.
c.
2 Informasi tentang tarif Informasi tentang Layanan RS Informasi tentang kegiatan RS
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3 Direktur
Penanggung jawab Pembuat Informasi 4 Kabag Akuntansi
Format Jangka Waktu Waktu Pembuata Informasi Penyimpa n Yang nan Informasi Tersedia 5 6 7 Setiap ada Softcopy 2 tahun perubahan dan setelah Hardcopy perubahan
Direktur
Kabid Pelayanan Medis
Setiap awal Softcopy periode dan Hardcopy
5 tahun
Direktur
Kabag Sekretariat
Menjelang kegiatan
Selama masih relevan
D. INFORMASI PUBLIK No
1 1
2
3
4
5
6
7
Konten informas i
2
Biodata elektronik PNS (database) Dokumen/ Berkas/Arsip PNS Indentitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin Indentitas PNS yang mengajukan izin perceraian / Daftar Nilai DP3 PNS
Data usulan pengangkata n PNS dalam Jabatan struktural
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia
Softcopy dan/ Hardcopy
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8 Leaflet/ Benner/ papan pengumuman/ website Leaflet/ Benner/ papan pengumuman/ website Website/ papan pengumuman
YANG DIKECUALIKAN
Dasar hukum
3
Batas waktu pengecualian
Konsekuensi Akibat bila info dibuka
Manfaat bila info ditutup
4
5
UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak Terbatas
Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No.14
Tidak Terbatas
Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Menjaga iklim konduksif
Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Melindungi dokumen
Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i PP No.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksana an UUPekerjaan No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i
UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i
Sampai dengan pelantikan
Tidak terbatas
6
kerahasiaan
8
HPS (harga Perkiraan Sendiri)
9
Dokumen Penawara n Kontrak
UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahann ya
Selama proses Pengadaan Barang
UU No.14 Selama proses Tahun Pengadaan 2008 Tentang Barang KIP Pasal 17 huruf j Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya UU No.14 Tahun Sampai 2008 Tentang selesainya KIP Pasal 17 proses huruf e pembebasan angka 4 tanah
10
Rencana Pembelian Tanah dan Properti
11
Lokasi Server
12
Internet Protocol/IP Adress Private
13
Banwidht Management
14
Kode Akses Elektronik
15
Sistem Keamana n Elektronik
16
Sistem Manageme n Data base
17
Hasil : Pemeriksaan Tahun 2008 Tentang KIP Regul er Pasal 6 huruf c ayat 6 & Pemeriksaan pasal Kasu s 17 huruf 1. Peraturan Menpan Pemeriksa No.PER/04/M.P an khusus AN?03/ Review 2008 tentang Laporan Kode Etik Keuang Pengawasan & an Nomor : Evaluasi/ PER/05/.M.PA N/03/20 Pemantauan 08 tentang standar audit Pengawas an Intern Pemerint ah,
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/IT E ( Pasal 3037 ) UU No.14 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j uu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi UU No.14 &
Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara premature ( Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif ) Muncul persaingan usaha yang sehat
Efisiensi Angaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
Dapat menjaga obyektifitas penilaian
Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data
Mencegah sepukulan tanah
Tidak terbatas
Penerobosan / penyalahgunaan hak akses
Menjaga / melindungi hak akses
Tidak terbatas
Penyalahgunaan kapasitas banwidth diluar ketentuan
Mengatur kestabilan penggunaan bandwide
Tidak terbatas
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan Jaringan Komputer
Tidak terbatas
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan Jaringan Komputer
Tidak terbatas
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan Databease
Tidak terbatas
Tidak terbatas
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. Melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP. Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP
Melindungi/mengamankan perangkat serta data
Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
18
Rekam Medis
1. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2. UU No. 29 Tahun 2004 Praktek Kedokteran Pasal 47 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angga 2 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angga 3.
Tidak terbatas
19
Data Hutang Pasien kepada Rumah Sakit
20
Mengungkap Rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
Mengungkap Rahasia dan kondisi keuangan seseorang
Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondiisi keuangan seseorang
Rincian Pendapata n Rumah Sakit
UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j
Tidak terbatas
Muncul persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat
Melindungi RS dari persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat
21
Naskah Kerjasama
UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j
Tidak Terbatas
Muncul persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat
Melindungi RS dari persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat
22
Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/ Appraisal untuk pengadaan tanah
UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf 1
Tidak Terbatas
Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan
Adanya kepastian dalam penetapan harga Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah
Tak terbatas
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU RSUD Dr. MOEWARDI,
BASOEKI SOETARDJO Pembina Utama Muda NIP.19581018 198603 1 009
