PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PEMERINTAH KABUPATEN POSO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POSO, Menimbang

:

a. bahwa daerah aliran sungai dan danau merupakan potensi yang dimiliki nilai sosial, ekologis dan ekonomis yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejateraan rakyat; b. bahwa daerah aliran sungai dan danau perlu dikolalah secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dengan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat didaerah; c. bahwa daerah aliran sungai dan danau di wilayah Kabupaten Poso telah mengalami penurunan kualitas sehingga menggancam kelangsungan dan kelestariannya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; d. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Daerah Aliran Sungai Dan Danau;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

-25. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

-317. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pengrusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 22. Peraturan Dearah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Dati II Poso. 23. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO Dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH SUNGAI DAN DANAU

TENTANG

DAERAH

ALIRAN

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Poso 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

-43. Kepala Daerah adalah Bupati Poso. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso. 5. Dinas adalah Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. 9. Badan Pengelolah Kawasan adalah Badan yang melakukan pengelolaan daerah aliran sungai dan danau beranggotakan dari beberapa unsur dinas terkait. 10. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari cura hujan kedanau atau kelaut secara alami yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 12. Danau adalah kumpulan air tawar yang tampak luasnya seperti laut. 13. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 14. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada diatas permukaan yang terdiri dari sumber air alamia berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa wadug dan bangunan pengairan lainya yang terdapat pada masing-masing wilayah. 15. Air adalah semua sumber daya air, baik air permukaan dari hulu kehilir, air bawah tanah dan lautan yang berada dalam wilayah Kabupaten Poso. 16. Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perseorangan, kelompok, maiupun organisasi yang peduli dengan sumber daya alam dan lingkungan. 17. Masyarakat Adat adalah masyarakat adat yang ada di Kabupaten Poso satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama laian menutut system adat tertentu yang sifatnya terus menerus dan terkait dengan rasa identitas bersama.

-518. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memajukan pengelolaan daerah aliran sungai dan danau dalam proses perencanaan, penetapan pelaksanaan, pemanfaatan pengawasan serta evaluasi. 19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi membantu masyarakat agar mampu menentukan setiap dari tindakan dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan danau secara lestari. 20. Hukum Adat adalah Hukum Adat Poso yang hidup, berkembang dan dipertahankan di dalam masyarakat. 21. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai kearifan masyarakat Kabupaten Poso yang telah beradaptasi dengan sumber daya alam dan lingkungan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan daerah aliran sungan dan danau diselenggarakan berdasarkan asas : a. Kelestarian dan berkelanjutan; b. Keseimbangan; c. Manfaat; d. Keterpaduan dan keserasian; e. Keadilan dan kemandirian; f. Transparansi; g. Partisipasi dan akuntabilitas public; h Holistik; i. Kehati-hatian dini; j. Pengakuan kepemilikan masyarakat adat; Pasal 3 Pengatuaran Daerah Aliran Sungai dan Danau bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan daerah aliran sungai dan danau secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mencegah terjadinya potensi kerusakan dan memperbaiki, memulikan krisis lingkungan dengan tetap melakukan penataan, peruntukan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan. Pengawasan Daerah aliran Sungai dan Danau agar dapat berfungsi untuk kemakmuran rakyat dan tetap lestari. BAB III WEWENANG PENGELOLAAN Pasal 4 (1) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Danau yang berada didalam satu wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

-6(2) Ruang Lingkup Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencangkup : a. Daerah aliran sungai kering; b. Daerah aliran sungai teraliri air; dan c. danau (3) Tata cara pengelolaan daerah aliran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (4) Teknis pengelolaan aliran sungai dan danau dilakukan melalui tahapan kegiatan : a. Inventarisasi; b. Perencanaan pendayagunaan; c. Konservasi; d. Peruntukan Pemanfaatan; e. Perizinan; f. Pembinaan dan pengendalian; g. Pengawasan; BAB IV PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN Pasal 5 (1) Peruntukan dan pemanfaatan daerah aliran sungai dan danau untuk keperluan sumber air minum merupakan prioritas pertama diatas segala keperluan lain. (2) Urutan prioritas peruntukan daerah aliran sungai dan danau adalah sebagai berikut : 1. Sumber air minum. 2. Sumber air untuk rumah tangga 3. Sumber air untuk irigasi. 4. Sumber air untuk perikanan darat. 5. Transportasi danau. 6. Sumber air untuk pengembangan pariwisata. 7. Sumber air untuk industri. 8. Sumber air untuk pertambangan. 9. Sumber air untuk kepentingan lainnya. (3) Pemerintah Daerah menentukan peruntukan dan pemanfaatan daerah aliran sungai dan danau berdasarkan Rencana Tata Ruang dan wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan. BAB V PERIZINAN Pasal 6 (1) Setiap kegiatan usaha berkaitan dengan daerah aliran sungai dan danau harus memperoleh izin dari Bupati atas rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari instansi terkait.

-7(2) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aliran sungai dan danau yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. (3) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib : a. Didasari rencana tata ruang daerah; b. Didasari pertimbangan teknis dari instansi yang sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang, dan c. Memperhatikan kepentingan masyarakat dan kearifan masyarakat sekitarnya. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Bupati nyang secara teknis operasional dilaksanakan oleh instansi terkait. (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pengawasan melakukan serangkaian tindakan untuk mengetahui bahwa pengelolaan daerah sungai dan danau telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin. (4) Setiap pengelola daerah aliran sungai dan danau wajib memberi bantuan informasi data dan bahan yang diperlukan oleh petugas dalam rangka pengawan. BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8 (1) Pengelolaan daerah aliran sungai dan danau tidak boleh mengurangi dan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat sekitarnya. (2) Pengelolaan daerah aliran sungai dan danau harus berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejateraan masyarakat sekitar. Pasal 9 Setiap orang dan/atau badan usaha wajib memelihara dan menjaga daerah aliran sungai dan danau dari kerusakan dan pencemaran.

-8Pasal 10 Pemberdayaan masyarakat sekitar daerah aliran sungai dan danau wajib dipertimbangkan dengan memberikan hak meliputi : a. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan kawasan daerah sungai dan danau; dan b. Melibatkan masyarakat sekitarnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dibidang pengelolaan daerah aliran sungai dan danau. BAB VIII PELESTARIAN KAWASAN Bagian Pertama Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pasal 11 Rehabilitasi hutan dan/atau lahan dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulikan, mempaertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sisitem penyangga kehidupan pada daerah aliran sungai dan danau tetap terjaga. Pasal 12 (1) Rehabilitasi hutan dan/atau lahan diselenggarakan melalui kegiatan : a. Reboisasi; b. Penghijauan; c. Penanaman, Pemeliharaan, Pengayaan tanah; dan d. Penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif (2) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di semua kawasan disekitar daerah aliran sungai dan danau. Bagian Kedua Pelestarian Sumber Air Pasal 13 (1) Keberadaan sumber air dalam kawasan hutan Negara, hutan lindung, hutan budidaya dan hutan lainnya harus dipertahankan. (2) Keberadaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan tanaman yang berfungsi sebagai penyangga sumber air.

-9-

Pasal 14 (1) Untuk mendukung pengelolaan dan membantu upaya perlindungan dan pelestarian daerah aliran sungai dan danau dapat dibentuk sebuah badan pengelola kawasan. (2) badan Pengelola Kawasan melaksanakan tugas : a. Menyusun perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai dan danau; b. Melakukan inventarisasi dan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai dan danau yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak; c. Melakukan konsultasi internal maupun uksternal dengan semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dan pencegahan konflik antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan danau; d. Memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai pengelolaan daerah aliran sungai dan danau; dan f. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai dan danau. (3) Ketentuan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Badan Pengelola Kawasan dibentuk dengan Keputusan Bupati. (2) Badan Pengelola Kawasan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX KERJASAMA ANTAR DAERAH Pasal 16 (1) Pengelolaan daerah aliran sungai dan danau dapat melampaui batas-batas administrative daerah otonom. (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah yang dilandasi pada prinsip saling menguntungkan, kebersamaan dan kesetaraan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melaluiperjanjian oleh Pemerintah Daerah.

-10BAB X LARANGAN Pasal 17 (1) Dalam kawasan dan/atau daerah aliran sungai dan danau dilarang : a. Membuang sampah domestik, baik yang bersifat organik maupun anorganik; b. Membuang sampah industri, limbah padat dan limbah cair; c. Membuang tinja; d. Melakukan pengemboman, pembiusan dan/atau penyetruman; e. Membuka dan/atau menggunakan lahan untuk perkebunan; f. Menggunakan alat tangkap pukat damper; g. Menggunakan alat tangkap jaring yang berdiameter kurang dari 2 (dua) inci; h. Menginteduksi jenis ikan dan tanaman tertentu yang membahayakan habitat lain; i. Melakukan kegiatan peternakan; j. Mengembangkan suatu tanaman tertentu yang dapat membahayakan okosistem di daerah aliran sungai dan danau; k. Menggunakan pestisida secara berlebihan; dan l. Melakukan kegiatan pertambangan galian C tanpa ijin; (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan di kawasan daerah aliran sungai dan danau sepanjang 100 (seratus) meter diukur dari tepi sungai dan danau. (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam kawasan dan/atau daerah aliran sungai dan danau dilarang : a. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan; b. Merambah kawsan hutan; c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dari kiri dan kanan tepi sungai; 3. 50 (lima puluh) meter dari kiri dan kanan tepi anak sungai; d. Membakar hutan; e. Menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; f. Melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi tanpa ijin;

-11BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya dibidang pengairan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana dalam daerah aliran sungai dan danau; b. Melakukan Pemeriksaan terhadap setiap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam daerah aliran sungai dan danau; c. Melakukan pemeriksaan, penggeledahan di semua tempat dan penyitaan terhadap barang yang diduga dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan daerah aliran sungai dan danau; d. Memintah keterangan dan menyita barang bukti dari orang atau badan hukum yang berkaitan dengan kerusakan daerah aliran sungai dan danau; e. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan f. Membuat dan menanda tangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k) dan huruf (i) serta ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

-12(3) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf

a

dan

b

diancam

dengan

ancaman

pidana

sebagaimana diatur dalm Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997. (4) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah kejahatan.

BAB XIII KETENTUAN PEMELIHARAAN

Pasal 20

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan ini, semua Peraturan Daerah yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dirubah dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-13-

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dengan

penempaannya

dalam

Lembaran

Daerah Kabupaten Poso.

Disahkan di : P o s o Pada tanggal : 16 September 2006 BUPATI POSO ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso Pada tanggal 22 September 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

Drs. HARRY S. KABI Pembina Utama Muda NIP. 010 105 029 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2006 NOMOR 8