PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU, Menimbang
: a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju, maka perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
1
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembentukan Pegawai Negeri Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sekarang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keungan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanuh 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanuh 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerinth Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
2
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju. 4. Bupati adalah Bupati Mamuju. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyrakat. BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH Bagian kesatu Pembagian Urusan Pemerintahan Pasal 2 Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Bagian Kedua Urusan Wajib Pasal 3 (1) Urusan wajib dimaksud Pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar; (2) Urusan wajib dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan yang meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan dan transmigrasi; o. koperasi, usah kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan; r. kepemudaan dan olahraga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. statistik; w. kearsipan; x. perpustakaan; y. komunikasi dan informatika dan z. pertanian dan ketahanan pangan. (3) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas sub bidang urusan, dan setiap sub bidang urusan terdiri atas sub-sub bidang urusan. (4) Rincian sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan dimaksud dalam ayat (3), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3
(5) Penyelenggaraan urusan wajib dimaksud ayat (1), berpedoman pada standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Bagian Ketiga Urusan Pilihan Pasal 4 (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan yang meliputi : a. Ketransmigrasian; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan Sumber daya mineral; f. Bidang kelautan dan Perikanan; g. Perdagangan; h. Industri (3) Setiap bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas sub bidang urusan, dan setiap sub bidang urusan terdiri atas sub-sub bidang urusan. (4) Rincian sub bidang dan sub-sub bidang urusan pilihan dimaksud ayat (3), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. (6) Urusan Pemerintahan wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi dasar penyusunan dan atau penataan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Pasal 5 Selain urusan wajib dimaksud Pasal 3 dan urusan pilihan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan lain sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tugas-tugas tertentu. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal, 16 Pebruari 2009 BUPATI MAMUJU, Cap/ttd H. SUHARDI DUKA
Diundangkan di Mamuju Pada tanggal, 16 Pebruari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
H. HABSI WAHID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2009 NOMOR 2
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU I.
PENJELASAN UMUM Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisil (peradilan), moneter dan fislkal nasional (pajak pusat), serta agama. Pembagian pemerintah akan diatur bagi daerah
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas ditempuh oleh melalui mekanisme penyerahan bagian urusan-urusan pemerintahan yang dan ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah serta diurus dan dilaksanakan otonom (Pemerintahan Daerah)
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 12 juncto pasal 10 ayat (2) mengharuskan bagi pemerintah daerah untuk segera menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangannya ke dalam Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah yang terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah masingmasing. Dari sejumlah daftar urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang ditetapkan ke dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi dasar penyusunan dan penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2009
5
