PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
:
a.
b.
c.
d. e.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4. 5.
BUPATI MALUKU TENGAH bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah; bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis mitigasi bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah 2011-2031; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13. 14. 15. 16.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hal dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996, Nomor 104); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3934); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2011-2031. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : (1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
(2)
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(3)
Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah; Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah; Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan daerah; Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya; Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya; Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang; Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang; Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat; Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan ; penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya; Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Maluku Tengah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah , yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah, penetapan kawasan strategis Kabupaten Maluku Tengah, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah; Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional; Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah; Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya; Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
(4) (5) (6)
(7)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22) (23) (24) (25)
3
yang mencakup; sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; (26) Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan; (27) Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; (28) Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; (29) Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan; (30) Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan; (31) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; (32) Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi; (33) Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; (34) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; (35) Pusat Kegiatan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut PKSP adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW; (36) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. (37) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. (38) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (39) Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam; (40) Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (41) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya; (42) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya; (43) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencaaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya pesisir dan Pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (44) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut; (45) Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Sumber Daya Hayati, Non Hayati; Buatan, dan Jasa-jasa Lingkungan; Sumber Daya Hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut 4
(46)
(47)
(48)
(49) (50) (51)
(52)
lainnya; Sumber Daya Non Hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; Sumber Daya Buatan meliputi Infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir; Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna; Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, yang selanjtnya disebut HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaaan dasar laut pada batas keluasan tertentu; Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi; Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintah yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri maupun dorongan dari luar untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang. Bagian Kedua RUANG LINGKUP Pasal 2
(1)
(2)
Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Wilayah Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas wilayah 147.487,55 KM², dengan luas wilayah laut sebesar 135.891,98 KM² dan luas wilayah daratan sebesar 11.595,57 KM², dengan batas-batas wilayah administrasinya adalah ; Sebelah Utara dengan Laut Seram, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Seram Bagian Timur. Pasal 3
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah; b. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah; c. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah; d. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Maluku Tengah; e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disintensif, serta arahan sanksi.
5
Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan Pasal 4 Jangka waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten Maluku Tengah adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2011-2031. BAB II AZAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGl PENATAAN RUANG Bagian Pertama Asas Pasal 5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan : a. Keterpaduan; b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. Keberlanjutan; d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. Keterbukaan; f. Kebersamaan dan kemitraan; g. Perlindungan kepentingan umum; h. Kepastian hukum dan keadilan; serta i. Akuntabilitas. Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Pasal 6 Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, jasa-jasa dan pertambangan sesuai dengan kemampuan daya dukung wilayah serta mewujudkan program multi gate sistem di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat membuka akses bagi peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Pasal 7 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah meliputi : Kebijakan dan strategi Pengembangan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Kabupaten Maluku Tengah.
(1)
(2)
Pasal 8 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi : a. Pengembangan pusat-pusat pengembangan wilayah atau sistem perkotaan yang berhirarki dan merata; b. Pengembangan sistem keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; c. Peningkatan sistem prasarana wilayah yang mendukung struktur ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah secara terpadu dan merata; Strategi Pengembangan Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. Strategi pengembangan pusat-pusat pengembangan wilayah atau sistem perkotaan yang berhirarki dan merata meliputi : 1) Meningkatkan akses terhadap pusat-pusat pengembangan wilayah eksternal dalam lingkup yang lebih luas maupun internal dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah melalui peningkatan akses 6
jalur transportasi eksternal dan internal di wilayah Kabupaten Maluku Tengah; 2) Meningkatkan pergerakan distribusi sektor unggulan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan dalam wilayah kabupaten sehingga mendukung potensi kawasan sentra produksi dan meningkatkan pertumbuhan kawasan sekitar pusat perkotaan; 3) Optimalisasi pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai dengan jangkauan pelayanan pusatpusat pelayanan tersebut hingga ke daerah terisolir. 4) Meningkatan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai dengan perkembangan permukiman di wilayah perkotaan. b. Strategi pengembangan sistem keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan meliputi : 1) Meningkatkan akses transportasi dari wilayah perdesaan menuju pusat kegiatan wilayah untuk mendukung kelancaran pergerakan dan pertumbuhan wilayah; 2) Mengembangkan pusat permukiman perdesaan lebih mendekati pusat pertumbuhan wilayah sehingga memudahkan jangkauan dan akses pemenuhan pelayanan fasilitas umum dan sosial; 3) Meningkatkan jangkauan pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi hingga ke desa-desa terpencil; 4) Meningkatan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai dengan perkembangan permukiman di wilayah perdesaan; 5) Meningkatkan potensi kawasan di desa-desa sentra produksi sehingga mempercepat pertumbuhan daerah hinterland pusat kegiatan wilayah. c. Strategi peningkatan sistem prasarana wilayah yang mendukung struktur ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah secara terpadu dan merata meliputi : 1) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi, terdiri dari : a) Meningkatkan aksesibilitas transportasi darat dan laut menuju kawasan produksi dan pusat-pusat pemasaran baik dalam wilayah kabupaten maupun diluar wilayah kabupaten; b) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan jalan baru terutama pada daerah-daerah terpencil dan pemeliharaan terhadap jalan yang sudah ada; c) Meningkatkan kapasitas jalan melalui peningkatan dengan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas melalui pembangunan jalan baru terutama pada daerah-daerah terisolir dan pemeliharaan jalan yang sudah ada; d) Meningkatkan pelayanan sistem angkutan umum; e) Membangun fasilitas terminal dan sub terminal; f) Meningkatkan keterpaduan antar moda transportasi (darat dan laut) beserta prasarana penumpangnya seperti terminal angkutan dan pelabuhan/dermaga; g) Mengembangkan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung kegiatan evakuasi bila terjadi bencana alam yang diatur dengan ketentuan yang lebih rinci; h) Pengembangan prasarana perhubungan udara untuk menciptakan hubungan dan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, baik di dalam provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi serta untuk meningkatkan akses udara pada wilayah-wilayah yang didorong perkembangannya maupun pada wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau; i) Optimalisasi fungsi dan pengembangan bandara-bandara pengumpan, serta bandarabandara perintis. 2) Strategi pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri dari : a) Mengembangan sarana telekomunikasi untuk mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/transportasi, terisolir, dan rawan bencana alam, serta kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah (industri dan pariwisata); b) Mengembangkan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategis.
7
3) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Energi, terdiri dari : a) Mengembangkan prasarana energi untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan serta kawasan permukiman penduduk; b) Mengembangkan jaringan prasarana energi listrik di pusat-pusat permukiman, pusatpusat produksi, pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya; c) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik. 4) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi : a) Mengarahkan pengembangan sumberdaya air pada wilayah-wilayah potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan. b) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; c) Mengembangkan sistem jaringan sumberdaya air pada kawasan potensial untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan dan budidaya perikanan yang dapat mendukung swasembada pangan; d) Memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air untuk keperluan irigasi, air minum dan air industri. e) Meningkatkan pengamanan terhadap sumber-sumber air untuk menjamin ketersediaan air baku. 5) Strategi pengembangan Sistem Air Bersih, meliputi : a) Meningkatkan cakupan pelayanan dan peningkatan kapasitas dengan membangun unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan; b) Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga ke daerah yang sulit penyediaannya. 6) Strategi pengembangan Sistem Sarana Wilayah, terdiri dari : a) Fasilitas Pendidikan, meliputi : 1) Mempertahankan serta memelihara fasilitas yang ada; 2) Mengatur penyebaran fasilitas pendidikan agar pelayanan fasilitas semakin merata; 3) Membangun fasilitas baru pada kawasan yang belum tersedia fasilitas pendidikan. b) Fasilitas Kesehatan, meliputi : 1) Mempertahankan serta memelihara fasilitas yang ada; 2) Mengatur penyebaran fasilitas kesehatan agar pelayanan fasilitas semakin merata; 3) Membangun fasilitas baru pada kawasan yang belum tersedia fasilitas kesehatan. c) Fasilitas Peribadatan, meliputi : 1) Mempertahankan serta memelihara fasilitas yang ada; 2) Membangun fasiltas baru pada kawasan yang belum tersedia fasilitas peribadatan. d) Fasilitas Persampahan, meliputi : 1) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di lokasi yang tepat, agar tidak terjadinya penimbunan sampah pada titik-titik tertentu; 2) Memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan pupuk organik yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pasal 9 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi : a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung; 8
b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya; c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis. Pasal 10 (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi : a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (2) Strategi Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi : a. Memantapkan kawasan lindung baik dari segi luasan maupun keanekaragaman hayati, agar sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik dan permasalahan setempat; b. Mengembangkan upaya pelestarian kawasan lindung untuk dan memanfaatkan fungsi kawasan lindung sesuai ketentuan yang berlaku. c. Menetapkan luas minimum kawasan hutan sebesar 30 persen dari luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah ; d. Menetapkan dan memantapkan kawasan lindung di Kawasan DAS pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah. (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi : a. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan yang mengganggu agar lingkungan hidup mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk mampu menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya; c. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; e. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan f. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. g. Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan yang rusak akibat dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan manusia ataupun bencana.
(1)
(2)
Pasal 11 Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi : a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya; b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi : a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis wilayah untuk pemanfaatan sumber daya alam ; b. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; c. Mengembangkan kawasan budi daya pertanian pangan dan perkebunan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan; d. Mengembangkan kawasan budi daya perikanan dan pengembangan pariwisata bahari untuk mewujudkan peningkatan sektor kelautan dan perikanan; 9
e. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan; f. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi. (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi : a. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; b. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang; c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; d. Membatasi kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya; e. Mengembangkan kegiatan budi daya dari komoditas unggulan yang dapat mengembangkan potensi pulau-pulau kecil. Pasal 12 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi : a. Penetapan kawasan-kawasan strategis ekonomi Kabupaten yang memiliki daya dukung yang tinggi bagi pengembangan ekonomi kabupaten, provinsi maupun nasional; b. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan; c. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi; b. Pengembangan Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup; c. Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi : a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam unggulan, khusunya disektor kelautan dan perikanan; b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan melakukan promosi yang intensif; c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang yang efektif; d. Mengelola dampak lingkungan hidup agar melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi : a. Menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung; b. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; c. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; d. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; e. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan f. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya meliputi :
10
a. b. c.
(1) (2)
(1) (2) (3)
Melestarikan nilai-nilai sosial budaya berupa penduduk asli bersama budaya mereka sebagai kekayaan budaya bangsa; Mengembangkan upaya penanganan konflik sosial pada kawasan yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Meningkatkan keyakinan dan kualitas kehidupan beragama.
BAB III STRUKTUR DAN POLA RUANG WILAYAH Bagian Pertama Struktur Ruang Wilayah Paragraf 1 Umum Pasal 13 Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan sistem pusat permukiman perkotaan serta arahan sistem prasarana wilayah. Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat permukiman perdesaan, pusat permukiman perkotaan, dan prasarana wilayah. Paragraf 2 Sistem Pusat Permukiman Perdesaan Pasal 14 Sistem pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki. Pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pelayanan secara berhirarki yaitu desa-desa pusat pertumbuhan meliputi : Pasahari, Sawai, Sepa, Haria dan Hatu dan Hitu. Pusat pelayanan perdesaan sebagaiman dalam ayat (2) secara berhirarki memiliki hubungan dengan : a. Pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat; b. Perkotaan sebagai pusat pelayanan sub satuan wilayah pengembangan (SWP); c. Ibukota Kabupaten Maluku Tengah.
Paragraf 3 Sistem Pusat Permukiman Perkotaan Pasal 15 Rencana pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi : a. Sistem perkotaan; b. Fungsi satuan wilayah pengembangan. Pasal 16 (1)
Sistem perkotaan yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
a. b. c. d. (2)
PKW : Kota Masohi, dan Kota Wahai; PKSP : Kota Banda Neira; PKL
: Kota Saparua, Tulehu, Amahai, Tehoru;
PPK : Kota Pelauw, Hila, Layeni, Ameth, Sahulau, Pasanea, Tapi, Seti, Kobi, Kobisonta dan Laimu.
Fungsi satuan wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi : a. Wilayah Pengembangan (WP) – I, meliputi Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Amahai, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teluti, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Teon Nila Serua, dengan Pusat pengembangan di Kota Masohi.
11
b.
c. d. e.
Wilayah Pengembangan (WP) – II, meliputi Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Barat, dengan Pusat pengembangan di Kota Wahai. Wilayah pengembangan (WP) – III, meliputi Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Saparua dan Kecamatan Nusalaut, dengan Pusat pengembangan di Kota Saparua. Wilayah Pengembangan (WP) – IV, meliputi Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu, dengan Pusat Pengembangan di Kota Tulehu. Wilayah pengembangan (WP) – V, meliputi Kecamatan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan Pusat Pengembangan di Kota Banda Neira.
Bagian Kedua Paragraf 1 Umum Pasal 17 Sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi : a. Sistem jaringan transportasi; b. Sistem jaringan telekomunikasi; c. Sistem jaringan energi; d. Sistem jaringan sumberdaya air; e. Sistem prasarana lingkungan. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 18 Sistem sarana dan prasarana transportasi direncanakan meliputi : a. Sistem jaringan transportasi darat; b. Sistem jaringan transportasi laut; c. Sistem jaringan transportasi udara. Pasal 19 Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer 1 yang sudah dikembangkan meliputi ruas : a. Passo – Tulehu; b. Tulehu – Liang; c. Latu – Liang Awaya; d. Liang Awaya – Waipia; e. Waipia – Makariki; f. Makariki – Masohi; g. Masohi – Amahai; h. Waipia – Saleman; i. Saleman – Besi; j. Besi – Wahai; k. Wahai – Pasahari; l. Pasahari – Kobisonta; m. Kobisonta – Banggoi. (2) Rencana pengembangan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer 1 meliputi ruas: a. Amahai – Tamilouw; b. Tamilouw - Haya (3) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 meliputi ruas: a. Haya – Tehoru; b. Tehoru – Atiahu; c. Durian Patah – Hitu; (1)
12
(4)
(5)
(6)
(7)
d. Hitu – Kaitetu; e. Hitu – Morela; f. Kaitetu – Negeri Lima; g. Negeri Lima – Asilulu; h. Asilulu – Wakasihu; i. Wakasihu – Allang; j. Allang – Liliboy; k. Liliboy – Laha; l. Saparua – Itawaka; m. Saparua – Haria – Kulur; n. Pelauw – Rohomoni; o. Rohomoni – Haruku; p. Pelauw – Hulaliu. Rencana pengembangan jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 meliputi ruas : a. Morela – Liang; b. Saleman – Lisabata Timur. Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor 3 meliputi ruas : a. Sp. Tanah Merah – Tehoru; b. Sp. Lintas Seram – Kaloa; c. Kaloa – Elemata; d. Elemata – Hatuolo – Manusela; e. Sp. Desa N.O. – Kabuhari; f. Lintas Seram – Saleman; g. Lintas Seram – sawai; h. Pelauw – Matasiri; i. Pelauw – Kailolo; j. Haruku – Oma; k. Oma – Wassu; l. Saparua – Ouw; m. Saparua – Haria; n. Haria Pantai – Haria Gunung; o. Jalan lingkar Pulau Nusalaut dan ; p. Jalan lingkar Pulau Banda Besar. Rencana pengembangan terminal penumpang : a. Terminal Tipe C di Kecamatan Leihitu di kota Hitu dan Hila; b. Terminal Tipe C di Kecamatan Salahutu di kota Tulehu; c. Terminal Tipe C di Kecamatan Tehoru di kota Tehoru; d. Terminal Tipe C di Kecamatan Seram Utara di Kota Wahai; e. Terminal Tipe C di Kecamatan Seram Utara Barat di Kota Pasanea; f. Terminal Tipe C di Kecamatan Teon Nila Serua di Kota Layeni; g. Terminal Tipe C di kecamatan Seram Utara Timur Seti di Kobisonta. Rencana Relokasi Terminal Penumpang : a. Terminal Tipe C di Kecamatan Saparua di Kota Saparua; b. Terminal Tipe C di Kecamatan Amahai di Kota Amahai.
Pasal 20 Rencana pengembangan prasarana transportasi penyeberangan meliputi arahan pengembangan pelabuhan penyeberangan, meliputi: a. Pengembangan Pelabuhan penyeberangan Ameth di Kecamatan Nusalaut yang menghubungkan Ameth-Kota Masohi dan Ameth – Saparua – Haruku – Tulehu; b. Pengembangan pelabuhan penyeberangan Wahai Kecamatan Seram Utara yang menghubungkan Wahai – Fak-fak – Sorong dan Wahai – Bobong (Maluku Utara); 13
c. d.
(1) (2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(1) (2)
(3)
Pembangunan Pelabuhan penyeberangan di Kecamatan Kota Masohi yang menghubungkan Masohi – Ameth – Kulur – Kailolo – Tulehu; Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kecamatan Leihitu (lokasi antara Negeri Lima – Asilulu) yang menghubungkan Pulau Ambon (Maluku Tengah) – Pulau Seram (Bagian Barat )dan Pulau Buru. Pasal 21 Rencana pengembangan prasarana transportasi laut meliputi pengembangan pelabuhan nasional, regional dan pelabuhan lokal. Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dikembangkan, meliputi: a. Pelabuhan Tulehu di Kecamatan Salahutu; b. Pelabuhan Banda Neira di Kecamatan Banda; c. Pelabuhan Amahai di Kecamatan Amahai; Pelabuhan Regional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : Pelabuhan Wahai di Kecamatan Seram Utara. Pelabuhan Lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pelabuhan Haria di Kecamatan Saparua; b. Pelabuhan Saparua di Kecamatan Saparua; c. Pelabuhan Tehoru di Kecamatan Tehoru; d. Pelabuhan Kobisadar di Kecamatan Seram Utara; e. Pelabuhan Hitu di Kecamatan Leihitu; f. Pelabuhan Ina Marina di Kecamatan Kota Masohi; Rencana pengembangan Pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Palabuhan Haria di Kecamatan Saparua; b. Pelabuhan Tuhaha di Kecamatan Saparua; a. Pelabuhan Tehoru di Kecamatan Tehoru; c. Pelabuhan Tohuku di Kecamatan Leihitu; d. Pelabuhan Ureng di Kecamatan Leihitu; e. Pelabuhan Nalahia di Kecamatan Nusalaut; f. Pelabuhan Pasanea di Kecamatan Seram Utara Barat. Rencana pengembangan terminal barang, meliputi: a. Pengembangan fasilitas terminal peti kemas Makariki b. Pengembangan terminal barang Makariki di kecamatan Amahai dan Wahai di Kecamatan Seram Utara. Rencana pengembangan angkutan massal cepat di wilayah perkotaan adalah pengembangan angkutan massal cepat di: a. Kecamatan Kota Masohi; b. Kecamatan Seram Utara. Pasal 22 Prasarana transportasi udara, meliputi bandara pengumpan dan bandara perintis. Prasarana transportasi udara yang sudah dikembangkan meliputi: a. Bandara Pengumpan Amahai di Kecamatan Amahai; b. Bandara Pengumpan Banda Neira di Kecamatan Banda; c. Bandara Pengumpan Wahai di Kecamatan Seram Utara; Rencana pengembangan bandara perintis, meliputi: a. Pengembangan Bandara perintis di Kecamatan Tehoru; b. Pengembangan Bandara perintis di Kecamatan Seram Utara Barat.
14
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(1) (2) (3)
(1) (2)
(3)
(4)
Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi Pasal 23 Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi. Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya. Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi: a. Pengembangan Pembangkit, PLTU Waai, PLTP Tulehu, PLTU Makariki, PLTA Wae I, dan PLTA Wae Wananahu dan PLTA Waiisal. b. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KV dan Saluran Udara dan atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yaitu SUTET 500 KV di: 1. Kecamatan Seram Utara; 2. Kecamatan Seram Utara Barat; 3. Kecamatan Tehoru; dan 4. Kecamatan Banda. Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah kabupaten yang meliputi : a. Energi Mikrohidro di Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Seram Utara; b. Energi Surya di wilayah perdesaan dan terpencil di Kecamatan Tehoru, Banda Seram Utara dan Leihitu; c. Energi panas bumi di Kecamatan Salahutu, Kecamatan Pulau Haruku, Amahai, Kecamatan Saparua dan Kecamatan Tehoru; d. Energi gas bumi di Kecamatan Seram Utara dan dan Kecamatan Seram Utara Barat; e. Energi Tenaga Air di Kecamatan Seram Utara; dan f. Energi Bayu Rencana pengelolaan sumberdaya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Prasarana migas adalah jaringan/distribusi minyak dan gas bumi melalui pipa di darat dan laut, dan angkutan jalan raya. Rencana pengembangan sumber dan prasarana migas, meliputi : Kecamatan Seram Utara. Pengembangan sumber dan prasarana migas pada wilayah darat dan wilayah laut sepanjang 4 sampai dengan 12 mil laut. Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 25 Prasarana Telekomunikasi adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat. Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi: a. Sistem kabel; b. Sistem seluler; dan c. Sistem satelit. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan prasarana telekomunikasi merupakan kewenangan kabupaten yang diatur melalui peraturan perundangan yang berlaku. 15
Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 26 (1) Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lainnya yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku air minum, air baku industri, air baku irigasi dan air baku lainnya. (2) Bangunan air beserta bangunan lainnya yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan, sumber air tanah pada cekungan air tanah, sumber air hujan dan sumber air laut. (3) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dikembangkan pada lokasi-lokasi yang mempunyai potensi sumber- sumber air baku. (4) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sumber air permukaan, sumber air tanah pada cekungan air tanah, sumber air hujan, dan air laut. (5) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air untuk air baku air minum, air baku industri, air baku irigasi dan keperluan lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan wilayah sungai. (6) Wilayah sungai yang merupakan lintasan strategis nasional adalah wilayah sungai Pulau Ambon – Pulau Seram yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. (7) Pengembangan waduk, dam dan embung terkait dengan rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan : a. Daya dukung sumber daya air; b. Kemampuan pembiayaan; dan c. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber daya air. (8) Pengembangan Waduk, Dam dan Embung untuk air baku irigasi dapat dilakukan pada daerah-daerah irigasi sebagai berikut : a. Daerah Irigasi Samal dengan luas 5.717 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi b. Daerah Irigasi Kobi dengan luas 3.500 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi c. Daerah Irigasi Wai Isal dengan luas 1.030 ha di Kecamatan Seram Utara d. Daerah Irigasi Sariputih dengan luas 1.600 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi e. Daerah Irigasi Boti dengan luas 5.000 ha di Kecamatan Seram Utara f. Daerah Irigasi Wai Lopin dengan luas kurang lebih 750 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Seti g. Daerah Irigasi Namto dengan luas kurang lebih 265 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Seti h. Daerah Irigasi Tonipa dengan luas kurang lebih 860 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi i. Daerah Irigasi Tihuana dengan luas kurang lebih 300 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Seti j. Daerah Irigasi Wai Tila dengan luas kurang lebih 350 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Seti k. Daerah Irigasi Tanah Merah dengan luas kurang lebih 450 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Seti l. Daerah Irigasi Mandiri dengan luas kurang lebih 250 ha di Kecamatan Seram Utara Timur kobi m. Daerah Irigasi Wai Musal dengan luas kurang lebih 800 ha di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi n. Daerah Irigasi Karlutu dengan luas 400 ha di Kecamatan Seram Utara Barat. (9) Pengembangan Waduk, Dam dan Embung untuk air baku air minum dilakukan untuk melayani kawasan perkotaan sebagai berikut : a. Kawasan perkotaan Kota Masohi, b. Kawasan Kota Terpadu Mandiri c. Kawasan Perkotaan Kota Wahai. (10) Pengembangan waduk, Dam dan Embung untuk air baku industri dilakukan untuk melayani kawasan industri Kecamatan Amahai, kawasan Industri Kecamatan Kota Masohi, Kawasan Industri Kecamatan Seram Utara, Kawasan Industri Kecamatan Seram Utara Barat, dan kawasan industri Kecamatan Tehoru.
(1)
Pasal 27 Prasarana lingkungan merupakan rencana pengelolaan prasarana yang digunakan untuk kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan lintas wilayah administrasi kabupaten. 16
(2)
(3)
Prasarana yang digunakan untuk kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan lintas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanitari Land Fill untuk kawasan Perkotaan b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk kawasan Perdesaan c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang dikelola bersama untuk kepentingan wilayah. Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan; dan b. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
Bagian Ketiga Pola Ruang Wilayah Pasal 28 Pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Paragraf 1 Pola Ruang Untuk Kawasan Lindung Pasal 29 Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi : a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; b. Kawasan perlindungan setempat; c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; d. Kawasan rawan bencana alam; e. Kawasan lindung geologi; serta f. Kawasan lindung lainnya. Pasal 30 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, meliputi : a. Kawasan hutan lindung, terletak di : 1) Kecamatan Seram Utara Barat dengan luas kurang lebih 13.554 ha; 2) Kecamatan Seram Utara dengan luas kurang lebih 9.040 ha; 3) Kecamatan Tehoru dengan luas kurang lebih 36.313 ha; 4) Kecamatan Amahai dengan luas kurang lebih 31.372 ha; 5) Kecamatan Teon Nila Serua dengan luas kurang lebih 17.933 ha; 6) Kecamatan Teluk Elpaputih dengan luas kurang lebih 10.585 ha; 7) Kecamatan Salahutu dengan luas kurang lebih 5.668 ha; 8) Kecamatan Leihitu dengan luas kurang lebih 9.269 ha; 9) Kecamatan Leihitu Barat dengan luas kurang lebih 4.331 ha; 10) Kecamatan Saparua dengan luas kurang lebih 5.546 ha; 11) Kecamatan Pulau Haruku dengan luas kurang lebih 2.393 ha; 12) Kecamatan Nusalaut dengan luas kurang lebih 517 ha. b. Kawasan bergambut terletak di Kecamatan Seram Utara. c. Kawasan resapan air terletak di semua kecamatan.
(1)
Pasal 31 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi : a. Kawasan sempadan pantai; b. Kawasan sempadan sungai; 17
(2) (3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2) (3)
(1)
(2)
c. Kawasan sekitar waduk/dan atau/bendung; d. Kawasan sekitar mata air; Sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai sepanjang 25.475,32 Km², dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kawasan Lindung DAS, perencanaan kawasan lindung DAS sangat berkaitan dengan eksistensi hutan primer dan hutan sekunder yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, walaupun demikian seluruh DAS penting dikonservasi terutama catchment area atau lahan atas yang menutupi lahan disekitar hulu DAS serta vegetasi disepanjang aliran sungai; Kawasan sekitar mata air, yaitu sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air yang harus dilindungi. Pasal 32 Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi : a. Cagar alam; b. Suaka marga satwa;dan c. Cagar budaya. Cagar alam/suaka alam meliputi : a. Cagar Alam Laut Banda di Kecamatan Banda dengan luas kurang lebih 1.021 ha; b. Cagar Alam Tanjung Sial di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat dengan luas kurang lebih 3.206 ha; c. Cagar Alam Pulau Pombo di Kecamatan Salahutu, dengan luas kurang lebih 186 ha. Suaka margasatwa terdapat di Suaka Margasatwa Pulau Manuk di Kecamatan Banda. Pasal 33 Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi : a. Taman Nasional; b. Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional meliputi Taman Nasional Manusela dengan luas 156.262,7 ha di Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Tehoru, dan Amahai, dan Teon Nila Serua . Taman Wisata Alam, meliputi : a. Taman Wisata Alam Laut Laut Banda di Kecamatan Banda b. Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo di Kecamatan Salahutu. c. Taman Wisata Alam Gunung Api Banda di Kecamatan Banda Pasal 34 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi : a. Lingkungan non bangunan; b. Lingkungan bangunan non gedung; c. Lingkungan bangunan gedung dan halamannya; Lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Di Kecamatan Saparua meliputi Gunung Perkedel, Pantai Waisisil, Pantai Waihenahia, Gunung Saniri, Pantai Umeputty, Goa Tujuh Putri/Putri Lessy, Pantai Lainno, Pakaian Perang Pattimura, Parang dan Salawaku Said Perintah, Kerajinan Keramik, Pantai Wailo, Perigi Tua (Bunga Rone), Goa Liano, Pantai Motoni, Pantai Nukawoni, Taman Wisata Batu Pintu, Air Ternate, Gunung Amihal, Air Laimu, Pantai Sirsahoni, Monumen Perang Pattimura; b. Di Kecamatan Banda meliputi Taman Laut Banda, Sumur Tua, Kota Marak, Bekas Umpak Mesjid Tua Kota Lonthoir, Gunung Api Banda, Pantai Malole, Patung Willem III, Batu Berdarah, Gunung Papan Berek, Tanjung Burang, Mata Air Cilu Bintang, Pantai Mamuju, Taman Laut Namulu, Taman Laut Mali, Taman Laut Tita Lama, Koleksi Peninggalan Sutan Syahrir, Koleksi Peninggalan I.K. 18
(3)
(4)
Sumantri, Pusat Selam Taman Laut, Monumen Perigi Rantai, Pulau Nailaka, Gunung Menangis (Goa), Kubur Satu Jingkal; c. Di Kecamatan Salahutu meliputi Pantai Natsepa, Pantai Hunimua, Pantai Pasir Panjang, Kolam Morea Wailatu, Kolam Morea Waiselaka, Air Panas Hatuasa, Air Panas Rupaito, Taman Laut Pulau Pombo, Air Terjun Pososi, Gunung Salahutu, Pantai Tenese, Pantai Batu Kuda, Batu Lompa. d. Di Kecamatan Nusalaut meliputi Taman Laut Ameth, Air Panas Nalahia, Air Panas Sila, Batu Kapal, Monumen Christina Martha Tiahahu, Danau Riul, Pantai Ume, Pantai Waisellano, Pantai Sirimata, Mata Air Waiputih, Sagu Kasiang/Kerdil, Parigi Tujuh, Goa Kaluyu, Pusat Pulau Nusalaut. e. Di Kecamatan Leihitu meliputi Air Terjun Waimananahu, Batu Layar, Batu Suanggi, Batu Lubang, Pantai Namain, Pulau Tiga, Pantai Manuala, Taman Laut Tanjung Setan, Kuburan Portugis, Pukul Sapu, Semut Warna; f. Di Kecamatan Tehoru meliputi Pantai Kaca, Goa Haya, Taman Laut Haya, Air Panas, Pantai Soplesy, Pantai Mahu, Danau Binaya, Algap, Air Terjun Tehoru; g. Di Kecamatan Teluk Elpaputih meliputi : Pantai Waipapa; h. Di Kecamatan Amahai meliputi Pantai Kuako, Pantai Rutah, Museum Mini, Goa Akohy, Kolam Air Kawah, Air Terjun Tamilouw, Air Panas Wasia, Goa Hau Pinalo; i. Di Kecamatan Seram Utara meliputi Taman Nasional Manusela, Pantai Sawai, Taman Laut Sawai, Pulau Tujuh, Pantai Kobisadar, Benteng Karang, Danau Telaga Putri, Perigi Keramat, Pantai Labuan, Pantai Jepang, Goa Alam, Suku Huaulu, Pantai Ora, Goa Lusiana, Sungai Salawai, Tanjung Batu Supuun, Pulau Raja dan Pulau Sawai, Lokasi Tambak Udang Pasahari; j. Di Kecamatan Pulau Haruku meliputi Monumen Mr. J. Latuharhary, Pantai Wairiang, Pantai Namaseru, Air Panas Oma, Pantai Yanain, Patita Adat Oma, Meriam Tua Haruku, Upacara Maatenu; k. Di Kecamatan Kota Masohi meliputi Tugu Pamahanunusa, Bak Jepang, Bukit Karay, dan Pohon Beringin Masohi. Lingkungan bangunan non gedung sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Di Kecamatan Saparua meliputi Benteng Durstede di Negeri Saparua, Benteng Portugis di Negeri Ouw, dan Patung Thomas Matulessy; b. Di Kecamatan Banda meliputi Benteng Holandia di Negeri Lonthoir, Benteng Belgica di Negeri Nusantara, Benteng Revange di Pulau Ai, Benteng Nassau di Negeri Nusantara; c. Di Kecamatan Nusalaut meliputi Benteng Baverwijk di Negeri Sila; d. Di Kecamatan Leihitu meliputi Benteng Amsterdam di Negeri Hila, Benteng Rotterdam di Negeri Larike, Benteng Wawane di Negeri Morela, Benteng Kapapaha di Negeri Morela; e. Di Kecamatan Amahai meliputi Benteng Titaley di Negeri Amahai, Benteng Haderwijk di Negeri Amahai; f. Di Kecamatan Pulau Haruku meliputi Benteng New Selandia di Negeri Haruku, Gunung/Benteng Alaka di Negeri Rohomoni, Benteng New Horn di Negeri Pelauw. Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Di Kecamatan Saparua : Baileo Haria di Negeri Haria, Gereja Tua Bait Allah di Negeri Noloth, Baileo Adat Negeri Noloth; b. Di Kecamatan Banda : Istana Mini di negeri Nusantara, Gereja Tua Banda di Negeri Nusantara, Rumah Bung Hatta di Negeri Dwi Warna, Rumah Budaya di Negeri Nusantara, Rumah Residen Banda di Negeri Dwi Warna, Rumah Dr. Cipto Mangunkusumo di Negeri Dwi warna, Rumah Syahril di Negeri Nusantara, Rumah Perkenir di Negeri Lonthoir, The House of Captai C. Colle di Negeri Nusantara; c. Di Kecamatan Nusalaut : Gereja Tua Ebenhaiser di Negeri Sila, Gereja Tua Bet Eden di Negeri Ameth, Sekolah Tua Sila di Negeri Sila; d. Di Kecamatan Leihitu : Mesjid Tua Waupauwe di Negeri Kaitetu, Kerajaan Tua Hitu di Negeri Hitu; e. Di Kecamatan Amahai : Museum Mini di Negeri Soahuku, Suku Noaulu di KM 9 Negeri Amahai, Wisata Budaya Dusun Bonara Negeri Sepa, Museum Rohua Negeri Tamilouw; f. Di Kecamatan Seram Utara : Bekas Mesjid Tua di Latea, Suku Mause Ane di Negeri Maneo, Suku Auswan/Orang Kerdil di Aketernate; 19
g. Di Kecamatan Pulau Haruku : Rumah Kewang di Negeri Haruku, Mesjid Tua Haturessy/Hatuhaha di Negeri Rohomoni, Rumah Parenta Raja Sangaji di Negeri Rohomoni, Makam Keramat Datuk Hatuhaha; h. Di Kecamatan Tehoru : Suku Asli Philiana di Negeri Piliana, Suku asli Waelomatan di Negeri Telutih Baru.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)
(8)
Pasal 35 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1) huruf f, meliputi : a. Kawasan rawan tanah longsor; b. Kawasan rawan gelombang pasang; dan c. Kawasan rawan banjir; d. Kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi Kecamatan Tehoru, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Amahai. Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan seram Utara Timur Seti, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teluti, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Banda, Kecamatan Saparua, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Leihitu. Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi : Kecamatan Seram Utara,Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Amahai, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Teon Nila Serua, dan Kecamatan Teluk Elpaputih. Pasal 36 Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, meliputi : a. Kawasan rawan letusan gunung berapi; b. Kawasan rawan gempa bumi; c. Kawasan rawan gerakan tanah; d. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif; e. Kawasan rawan tsunami; f. Kawasan rawan abrasi; dan g. Kawasan rawan bahaya gas beracun. Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Gunung Api Banda di Kecamatan Banda. Kawasan rawan gempa bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teluti, Kecamatan Amahai, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Banda, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Leihitu, dan Kecamatan Leihitu Barat. Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Seram Utara. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Seram Utara. Kawasan rawan tsunami sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Amahai, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Banda. Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Teluti. Kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Banda, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Leihitu, dan Kecamatan 20
Amahai. Ketentuan mengenai ketentuan pengendalian perkembangan wilayah kabupaten dari kondisi rawan bencana tersebut selanjutnya diatur dalam indikasi program utama untuk struktur dan pola ruang di wilayah Kabupaten Maluku Tengah; (10) Indikasi program utama struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah mendukung bagi upaya melindungi resiko gangguan dan ancaman langsung/tidak langsung dari terjadinya bencana lingkungan serta melindungi asset-aset ekonomi masyarakat yang berupa prasarana, permukiman dan kawasan budidaya dari gangguan dan ancaman bencana; (11) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan RTR, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasana rawan bencana, tanggap darurat, serta pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana; (12) Penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan rawan bencana lingkungan dan wilayah pengaruhnya dapat diatur dengan kajian yang lebih rinci dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait. (9)
Paragraf 2 Pola Ruang Untuk Kawasan Budidaya Pasal 37 Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi : a. kawasan hutan produksi; b. kawasan pertanian; c. kawasan perairan peisisir dan perikanan; d. kawasan pertambangan mineral; e. kawasan industri; f. kawasan pariwisata; g. kawasan permukiman; serta h. kawasan perdagangan.
(1)
(2)
(3) (4)
Pasal 38 Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi : a. kawasan hutan produksi terbatas; b. kawasan hutan produksi tetap; dan c. kawasan hutan yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecamatan Amahai dengan luas kurang lebih 22.396 ha; b. Kecamatan Teluk Elpaputih dengan luas kurang lebih 52.538 ha; c. Kecamatan Tehoru dengan luas kurang lebih 16.227 ha; d. Kecamatan Seram utara, dengan luas kurang lebih 89.957 ha e. Kecamatan Seram Utara Barat, dengan luas kurang lebih 22.466 ha; f. Kecamatan Teon Nila Serua, dengan luas kurang lebih 5.591 ha. Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Seram Utara, dengan luas kurang lebih 32.927 ha. Kawasan hutan yang dapat dikonversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecamatan Amahai, dengan luas kurang lebih 2.743 ha. b. Kecamatan Seram Utara Barat, dengan luas kurang lebih 294 ha. c. Kecamatan Tehoru, dengan luas kurang lebih 2.021 ha. d. Kecamatan Teon Nila Serua, dengan luas kurang lebih 3.577 ha. e. Kecamatan Teluk Elpaputih, dengan luas kurang lebih 888 ha. f. Kecamatan Leihitu, dengan luas kurang lebih 2.832 ha. g. Kecamatan Leihitu Barat, dengan luas kurang lebih 2.280 ha. 21
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
(1)
(2)
Sepanjang menyangkut perubahan kawasan hutan akan diproses sesuai mekanisme yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kehutanan Pasal 28/Menhut-II/2009. Pasal 39 Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan diarahkan sebagai berikut : a. sawah beririgasi teknis yang ditetapkan sebagai kawasan lahan abadi pertanian pangan direncanakan seluas 15.000 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Timur Kobi dan Seram Utara Timur Seti; b. sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana direncanakan seluas 1.500 Ha terletak di Kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Tehoru dan Amahai. c. Kawasan pertanian lahan kering yang dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di semua Kecamatan. Kawasan perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecamatan Amahai (Kelapa, karet, tebu, cengkeh, pala dan kakao, jeruk, durian dan rambutan) dengan luas areal kurang lebih 20.000 ha; b. Kecamatan Seram Utara (Kelapa, tebu, cengkeh, pala dan kakao, jeruk, durian dan rambutan ) dengan luas areal kurang lebih 58.811 ha; c. Kecamatan Seram Utara Barat (Kelapa, tebu, cengkeh dan kakao, jeruk, durian dan rambutan) dengan luas areal kurang lebih 34.130 ha; d. Kecamatan Teluk Elpaputih (Kelapa, cengkeh,karet, pala dan kakao, jeruk, durian dan rambutan) dengan luas areal kurang lebih 15.938 ha; e. Kecamatan Tehoru (Kelapa, cengkeh, pala dan kakao, jeruk, durian dan rambutan) dengan luas areal kurang lebih 35.289 ha ; f. Kecamatan Teon Nila Serua (Kelapa , kakao dan jeruk) g. Kecamatan Banda (Pala); h. Kecamatan Leihitu (Kelapa, Cengkeh, pala dan kakao, jeruk, durian dan rambutan); i. Kecamatan Saparua (Kelapa, Cengkeh, Pala dan kakao, durian dan rambutan ); j. Kecamatan Leihitu Barat (Kelapa, Cengkeh, pala dan kakao, durian dan rambutan); k. Kecamatan Pulau Haruku (Kelapa, Cengkeh, pala dan kakao, durian dan rambutan); l. Kecamatan Nusalaut (Kelapa, Cengkeh, dan pala, durian dan rambutan); m. Kecamatan Salahutu (Kelapa, cengkeh, pala, durian dan rambutan). Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total luas areal peternakan adalah sebesar kurang lebih 66.840 ha, yang terdiri dari luas padang penggembalaan sebesar kurang lebih 44.440 ha dan luas areal ternak besar dan unggas sebesar kurang lebih 22.400 ha dan meliputi: peternakan ternak besar di Kecamatan Amahai, Seram Utara, Seram Utara Barat, Teon Nila Serua, Tehoru, dan Teluk Elpaputih, peternakan ternak kecil di Kecamatan Amahai, Seram Utara, Seram Utara Barat dan Teon Nila Serua, Tehoru, dan Teluk Elpaputih, Kecamatan Saparua, Salahutu, Leihitu, Pulau Haruku, peternakan unggas di Kecamatan Salahutu dan Leihitu. Pasal 40 Kawasan perairan pesisir dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c adalah : a. Kawasan Perairan Pesisir meliputi laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna; b. Kawasan Perikanan meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar. Kawasan Perairan peisisir dan perikanan meliputi : a. Kecamatan Banda, Kecamatan Saparua, Kecamatan P. Haruku, Kecamatan Amahai, Kecamatan 22
b. c. d. e.
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
(1) (2)
(3)
Salahutu, Kawasan Seram Utara Barat, Kawasan Teluk Elpaputih, meliputi perikanan tangkap dan budidaya laut; Kecamatan Seram Utara meliputi perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya air payau, budidaya air tawar; Kecamatan Leihitu meliputi perikanan tangkap, budidaya air payau,budidaya laut; Kawasan Teon Nila Serua meliputi perikanan tangkap, budidaya laut dan budidaya air tawar; Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Kota Masohi, Kawasan Leihitu Barat meliputi perikanan tangkap.
Pasal 41 Pemanfaatan kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi pertambangan bahan galian golongan strategis, golongan bahan vital dan golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan di atas. Pertambangan mineral golongan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terletak di : a. Kecamatan Seram Utara; b. Kecamatan Seram Utara Barat; c. Kecamatan Tehoru; d. Kecamatan TNS termasuk wilayah kepulauan. Penambangan mineral galian vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di : a. Kecamatan Leihitu; b. Kecamatan Leihitu Barat; c. Kecamatan Salahutu; d. Kecamatan Tehoru; e. Kecamatan Amahai; f. Kecamatan Seram Utara; g. Kecamatan Seram Utara Barat; h. Kecamatan Pulau Haruku; i. Kecamatan TNS, termasuk wilayah kepulauan. Penambangan mineral yang tidak termasuk kedua golongan di atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di semua kecamatan. Dalam rangka eksploitasi mineral di Kabupaten Maluku Tengah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 42 Pemanfaatan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, terdiri atas: kawasan industri, dan kawasan industri tertentu. Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kawasan industri dengan luas lahan paling rendah 50 Ha dalam 1 hamparan, meliputi : a. Kawasan industri budidaya dan pembekuan udang di Kecamatan Seram Utara; b. Kawasan industri berbasis kompetensi inti daerah yaitu sektor perikanan di Kecamatan Amahai, Tehoru, Leihitu dan Salahutu, Seram Utara Barat, Seram Utara, Saparua dan Banda; c. Kawasan industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Tehoru, Amahai dan Teluk Elpaputih. Kawasan industri Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kawasan industri kecil dan menengah (IKM) minyak Atsiri di Kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Tehoru, Amahai, Kota Masohi, Banda, Salahutu, Leihitu, dan Saparua; b. Kawasan industri kecil menengah (IKM) kerajinan keramik dari tanah lempung dan rotan di Kecamatan Saparau, Amahai dan Salahutu; c. Kawasan industri kecil dan menengah (IKM) berbagai macam makanan tepung dari padi-padian, kacangkacangan dan ubi-ubian di kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti, Tehoru, Teluti, Amahai, Kota Masohi, Teon Nila Serua, Teluk Elpaputih, Banda, Salahutu, 23
Leihitu, Leihitu Barat, Saparua, Pulau Haruku dan Nusalaut; d. Kawasan Industri Kecil menengah (IKM) berbagai macam makanan olahan hasil perikanan di kecamatan Banda, Tehoru, Seram Utara, Seram Utara Barat, Leihitu, Salahutu, Saparua, Pulau Haruku dan Amahai; e. Kawasan industri Kecil dan Menengah (IKM) kerajinan rotan, furniture dari kayu, bambo di Kecamatan Salahutu dan Amahai; f. Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pengasinan/pemanisan buah-buahan di Kecamatan Banda dan Leihitu. g. Kawasan industri pembuatan kapal ikan dari bahan kayu di Kecamatan Leihitu.
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(1)
Pasal 43 Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terdiri atas: kawasan wisata alam pegunungan dan kawasan wisata alam pantai, kawasan budaya dan kawasan wisata minat khusus. Kawasan pariwisata alam pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di Kecamatan Banda, Seram Utara, dan Salahutu. Kawasan pariwisata alam pantai meliputi: Kecamatan Saparua, Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Banda. Kawasan pariwisata budaya meliputi: Kecamatan Leihitu, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Amahai, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Saparua dan Kecamatan Nusalaut. Kawasan pariwisata minat khusus, meliputi: Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Amahai, Kecamatan Banda, dan Kecamatan Saparua. Pasal 44 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g diarahkan pada bagian-bagian kawasan pesisir dengan topografi yang lebih datar.
(2)
Pengembangan kawasan budidaya permukiman senantiasa aman dari bahaya bencana alam, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman, memperhatikan sanitasi lingkungan permukiman, membuka kesempatan berusaha, serta meningkatkan ketersediaan kebutuhan lahan permukiman bagi penduduk;
(3)
Pemanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Rencana pengelolaan kawasan permukiman meliputi :
(4)
a.
b. c. d. e.
f. g.
Pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman; Peningkatan kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian; Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan; Pengembangan kluster-kluster permukiman perkotaan untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara kluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau; Kluster-kluster permukiman perkotaan sebagaimana disebut pada butir d, salah satunya melalui program transmigrasi yang direncanakan dikembangkan di Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Amahai, dan Tehoru. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten;dan pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat dari perkembangan kegiatan sentra ekonomi dan kegiatan industri yang dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.
24
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
(1) (2) (3)
(1)
(2)
Bagian Ketiga Penetapan Kawasan Strategis Pasal 45 Rencana pengembangan kawasan strategis merupakan kawasan strategis yang ditetapkan dalam skala kabupaten meliputi : kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi : a. Kawasan Perkotaan Kota Masohi sebagai Water Front City. b. Kota Masohi, Wahai, Saparua, Tulehu, Tehoru dan Banda Naira merupakan pusat pengembangan kelautan dan perikanan. c. Kota Kobisadar sebagai kawasan Kota Terpadu Mandiri; d. Kecamatan Saparua, Pulau Haruku, Nusalaut, Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat adalah sentra perkebunan cengkeh dan pala; Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi : a. Kota Masohi, Banda Neira dan Tulehu diarahkan untuk kawasan pendidikan tinggi dan untuk kotakota dengan fungsi sekunder yaitu Saparua, Amahai, dan Tehoru diarahkan untuk pendidikan tinggi setingkat akademi. b. Kota Masohi diarahkan untuk dibangun Rumah Sakit Umum Tipe B, sedangkan Kota Saparua, Banda, Amahai, Tulehu dan Tehoru akan dibangun rumah Sakit Umum Tipe C. c. Kecamatan Banda, Saparua, dan Salahutu mempunyai potensi kebudayaan untuk dikembangkan/dilestarikan sebagai aset wisata budaya. d. Kecamatan Banda dikhususkan menjadi kawasan pusaka alam dunia yang diarahkan untuk pengembangan situs sejarah dan wisata bahari. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kota Masohi untuk lokasi kegiatan penghijauan dan konservasi untuk mencegah bahaya banjir di kemudian hari. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi : a. Lokasi instansi militer seperti RINDAM XII PATTIMURA di Suli Kecamatan Salahutu dan Balayon 731 Kabaressy di Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai. b. Kapulauan Banda yang dilalui ALKI III penanganannya langsung dibawah LANAL Wilayah IX di Halong Ambon. Bab IV PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH Bagian Pertama Umum Pasal 46 Rencana struktur ruang dan pola penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan ruang wilayah. Pemanfaatan ruang wilayah dilakukan melalui penyusunan pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. Rencana pemanfaatan ruang mencakup pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, serta peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 47 Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disusun berdasarkan program 5 tahunan yang ditetapkan dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 25
(3)
Maluku, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Paragraf 1 Arahan pemanfaatan Ruang Untuk Struktur Ruang Wilayah
Pasal 48 Pemanfaatan ruang untuk struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi : a. Pemanfaatan ruang untuk sistem pusat permukiman perdesaan; b. Pemanfaatan ruang untuk sistem pusat permukiman perkotaan; dan c. Pemanfaatan ruang untuk sistem prasarana wilayah. Pasal 49 Pemanfaatan ruang untuk sistem pusat permukiman perdesaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi : a. Pengembangan ekonomi perdesaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah perdesaan, meningkatkan aksessibilitas ke/dari kawasan perdesaan, mengembangkan dan memperkuat keterkaitan desa-kota; b. Pengembangan dan pengelolaan kawasan perdesaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat; c. Pengawasan dan pemanfaatan Kawasan Perdesaan untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat; d. Mengarahkan pemanfaatan kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga. Pasal 50 Pemanfaatan ruang untuk sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi : a. Mengembangkan Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta kegiatan sosial-ekonomibudaya lainnya; b. Mengarahkan pemanfaatan kawasan perkotaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga; c. Mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan Kawasan Perkotaan; d. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Induk Sistem Prasarana agar pengembangan Kawasan Perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya; e. Mengembangkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan kawasan lainnya untuk menciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan sekitarnya; f. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan prospek pengembangan Kawasan Perkotaan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas; g. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan kawasan perkotaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat. Pasal 51 Pemanfaatan ruang untuk sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi : a. Pengembangan transportasi meliputi : 1) Pengembangan jaringan jalan; 2) Pengembangan terminal penumpang dan barang; 3) Pengembangan pelabuhan penyeberangan; 4) Pengembangan pelabuhan nasional, regional dan pelabuhan lokal; 26
b.
c.
d.
e.
5) Pengembangan bandara pengumpan, pengumpul maupun perintis. Pengembangan Jaringan Energi meliputi : 1) Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik; 2) Pengembangan energi baru dan terbaru; 3) Pengembangan sumber dan prasarana migas. Pengembangan Telekomunikasi meliputi : Pengembangan sarana telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, melalui sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi : 1) Pembangunan prasarana sumber air untuk air baku air minum, air baku industri, air baku irigasi dan keperluan lainnya yang diarahkan untuk mengoptimalkan sumber air permukaan, cekungan air tanah (cat), air hujan dan air laut; 2) Pengembangan jenis produksi, unit transmisi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan untuk air minum dan industri. 3) Pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan bangunan pelengkap. Pengembangan sistem prasarana lingkungan meliputi : 1) Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan; dan 2) Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
Paragraf 2 Arahan pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Wilayah Pasal 52 Pemanfaatan ruang untuk pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi : a. Pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung; dan b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya. Pasal 53 Pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung meliputi : a. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; b. Pemantapan kawasan perlindungan setempat; c. Pemantapan kawasan suaka alam; d. Pemantapan kawasan pelestarian alam; e. Pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan f. Penanganan kawasan rawan bencana alam; g. Penanganan kawasan rawan bencana alam geologi; serta h. Pemantapan kawasan lindung lainnya. Pasal 54 Pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budidaya meliputi : a. Pengembangan kawasan hutan produksi; b. Pengembangan kawasan pertanian; c. Pengembangan kawasan perairan pesisir dan perikanan; d. Pengembangan kawasan pertambangan mineral; e. Pengembangan kawasan industri; f. Pengembangan kawasan pariwisata; g. Pengembangan kawasan permukiman; serta h. Pengembangan kawasan perdagangan.
27
(1) (2) (3)
(1)
(2)
BAB V KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Umum Pasal 55 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; Koordinasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati Maluku Tengah; Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan ketentuan umum peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 56 Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 3 adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem wilayah meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas : a. Struktur ruang dan sistem perkotaan; b. Sistem jaringan prasarana wilayah; c. Kawasan lindung dan budi daya. Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang Dan Sistem Perkotaan
Pasal 57 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan wilayah dan jaringan prasarana wilayah meliputi : a. Zonasi pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan wilayah dan jaringan prasarana wilayah terdiri dari kegiatan lindung dan budidaya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; b. Pelarangan melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan wilayah dan jaringan prasarana wilayah; dan c. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan wilayah dan jaringan prasarana wilayah. Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Pasal 58 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
(1)
(2)
Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 59 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten disusun dengan meliputi jaringan sarana prasarana transportasi, jaringan dan sarana prasarana telekomunikasi, jaringan sarana prasarana pengairan, jaringan sarana prasarana energi dan jaringan sarana prasarana lingkungan. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan kabupaten harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur tentang jalan; dan 28
(3)
(4)
(5)
(6)
b. Pengendalian ketat dilakukan pada kawasan dengan kecenderungan perkembangan tinggi dengan memperhatikan bangkitan dan tarikan laulintas, ketersediaan sarana prasarana jalan dan persimpangan lalulintas. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan sarana prasarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Pengembangan jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku; dan b. Penempatan sarana dan prasarana telekomunikasi bisa memanfaatkan kawasan lindung maupun budidaya selama tidak mengganggu fungsi dasar yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan sarana prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pengembangan jaringan pengairan disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang sisi jaringan pengairan dan di kawasan yang peka terhadap fungsi dan keberadaan jaringan sarana prasarana pengairan; dan c. Pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sarana prasarana pengairan tidak boleh mengurangi dan mengganggu fungsi dan keberadaan sarana prasarana yang ada. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan sarana prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. Pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan sarana prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persampahan dan sanitasi lingkungan. a. Peraturan zonasi pada jaringan sarana prasarana persampahan meliputi : 1) Pemanfaatan ruang di sekitar lokasi TPA harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan 2) Pemanfaatan ruang pada sekitar jaringan persampahan harus memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan lingkungan dan meminimalisasi kemungkinan terkena dampak. b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan sarana prasarana pengolahan limbah meliputi: 1) Pemanfaatan ruang diwajibkan mempertimbangkan penyediaan sanitasi dan mendukung pengembangan sistem pengelolaan sanitasi wilayah. 2) Pemanfaatan ruang di sekitar lokasi instalasi pengelolaan limbah harus memperhatikan dampak yang akan timbul dari kegiataan pengelolaan.
Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung dan Budidaya Pasal 60 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum; c. Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; d. Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.
(1)
Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Pasal 61 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung diarahkan pada kawasan-kawasan lindung yang ditetapkan sebagai fungsi lindung dan berdasarkan kewenangan perencanaan sampai pengelolaannya. 29
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan: a. Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang menjadi kewenangan daerah. b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam. c. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang. d. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan. b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan: a. Prioritas pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan fungsi konservasi lainnya. b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi. c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pelabuhan, perikanan dan rekreasi pantai. d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c kecuali bangunan penunjang pelabuhan dan perikanan. e. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar bendungan disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau. b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air. c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung-daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut. d. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman nasional, disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam. b. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a. c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan e. Ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan b. Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan: a. Penetapan batas dataran banjir; b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan c. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. 30
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan b. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air. Paragraf 6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Pasal 62 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya diarahkan pada kawasan-kawasan budidaya yang ditetapkan sebagai fungsi budidaya dan berdasarkan kewenangan perencanaan sampai pengelolaannya. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan: a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan c. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah (sawah) disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku; c. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b diatas, yang termasuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang ditetapkan oleh sebagai sentra lahan pertanian basah (sawah); dan d. Ketentuan alih fungsi lahan pertanian sawah mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan kering disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan pertanian sawah tadah hujan, tegalan, ladang, kebun campur, perkebunan, hortikultura, peternakan, serta perikanan darat, sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari masing-masing jenis kawasan; b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku; serta c. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra Sentra budidaya pertanian khusus sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan (pantai dan laut) disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; b. pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijaun dan/atau c. kawasan sabuk hijau; serta d. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan: a. Ketentuan pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan dengan fungsi lindung, kawasan pertanian lahan basah (sawah), serta kawasan budidaya terbangun (permukiman, industri, pariwisata, dan sejenisnya termasuk sistem jaringan prasarana utama); serta b. Ketentuan pemanfaatan pertambangan pada kawasan yang telah diarahkan sebagai rencana pengembangan penambangan, dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat, termasuk pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan, berdasarkan analisa teknis dari instansi Teknis yang Terkait. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan disusun dengan memperhatikan: 31
a.
(8)
(9)
(1) (2)
(3)
Pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri, Kawasan Peruntukan Industri, dan Home Industri, b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi Kawasan Peruntukan Industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada; d. Ketentuan pelarangan peruntukkan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku, kecuali Kawasan Peruntukan Industri, Home Industri serta kawasan industri e. Pemanfaatan ruang kawasan industri, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus berdasarkan peraturan yang berlaku; f. Pemanfaatan ruang untuk Home Industri, diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi) sesuai peraturan yang berlaku; serta g. Pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang untuk industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan sejenis diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; c. Pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan/obyek wisata hanya untuk kegiatan/peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata; dan d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c. Ketentuan umum praturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk peruntukkan home industri dengan kepadatan rendah dan batasan khusus sesuai ketentuan yang berlaku; b. Penetapan fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; c. Penetapan amplop bangunan; d. Penetapan tema arsitektur bangunan; e. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan f. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. Bagian Ketiga Ketentuan Perijinan Pasal 63 Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3 adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang dan dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Dalam hal kegiatan perizinan mencakup kegiatan : a. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, system prasarana wilayah serta fasilitas dan utilitas 32
(4)
(1)
(2) (3)
wilayah. b. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan air permukaan, air tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah. c. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tata ruang tapi tidak berizin, harus segera mengurus izin, dengan dikenai denda. d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan mekanisme perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pasal 64 Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3 adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3 adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang. Ketentuan insentif dan disinsentif akan mencakup kegiatan : a. Pengembangan pusat kawasan strategis, insentif yang akan diterapkan adalah pembentukan badan pengelola untuk mengembangkan kawasan strategis sebagai prioritas, memberi kemudahan perizinan bagi pengembang dalam rangka pembangunan di kawasan strategis dan promosi kawasan strategis guna menarik investor; b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sekunder, insentif yang diberikan adalah pembangunan akses menuju kawasan, memberikan kemudahan perizinan, serta pemberian pelayanan jaringan prasarana dan sarana kawasan; c. Pelestarian bangunan bersejarah yang ditentukan Pemerintah Daerah, insentif yang akan diberikan adalah bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu dan izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama fisik bangunan tetap. d. Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, insentif yang diberikan adalah keringanan Pajak Bumi Bangunan, pengembangan infrstruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarna produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanag secara sporadik dan sistemik dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. e. Pengendalian perkembangan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, disinsentif yang diberikan adalah tidak dikeluarkan izin lokasi baru, tidak dibangun akses jalan baru, dan tidak dibangun jaringan prasarana baru terutama prasarana vital, seperti dam, bendungan, jembatan, pelabuhan/bandara, pemancar elektronik, dan lain-lain. f. Pengaturan/regulasi/kebijakan dikelompokkan atas perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan seperti pengaturan hukum pemilikan lahan oleh swasta dan pengaturan perizinan. g. Perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum seperti kekuatan hukum untuk mengembalikan gangguan/pencemaran dan pengaturan penyediaan pelayanan umum oleh swasta, serta perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana seperti AMDAL; h. Ekonomi/keuangan dikelompokkan atas: perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi perubahan pemanfaatan lahan. i. Pemilikan/pengadaan langsung oleh pemerintah yang dikelompokkan atas perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan seperti penguasaan lahan oleh pemerintah. j. Perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum seperti pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah (air bersih, air limbah, listrik, telepon, angkutan umum), serta perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana seperti pengadaan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah. 33
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (4)
Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 65 Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3 merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupatena dan dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi akan mencakup kegiatan : a. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi ruang adalah : 1) Peringatan; 2) Penghentian kegiatan dan pencabutan izin yang telah diterbitkan; 3) Pencabutan tetap izin yang diberikan. b. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan untuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas pemanfaatan ruang menyimpang adalah : 1) Penghentian kegiatan; 2) Pembatasan kegiatan pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan. c. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan untuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang adalah : 1) Penghentian kegiatan; 2) Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang. B A B VI HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 66 Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk : a. Mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang; b. Menikmati manfaat dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenag terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian. Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten Maluku Tengah dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audiovisual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat daerah dan komunitas masyarakat di daerah. Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 67 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
(1)
(2)
(1) (2)
(3)
(4) (5)
(1) (2)
(1) (2)
Pasal 68 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 69 Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penataan ruang di daerah. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan : a. Memberi informasi bagi proses penyusunan rencana tata ruang; dan b. Mengetahui hasil perencanaan tata ruang. Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk : a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kota; c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten Maluku Tengah dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu kabupaten/kota; d. Perubahan atau konversi pemanfaatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Maluku Tengah yang telah ditetapkan; e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfataan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 70 Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD, yang bersifat adhoc. Pembentukan BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. B A B VII PENYIDIKAN Pasal 71 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 35
(3)
(1) (2) (3) (4)
(1) (2)
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dan pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang; d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B A B VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 72 Setiap orang yang melanggar ketentuan diancam dengan pidana kurungan dan atau denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan. BAB IX PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Pasal 73 RTRW Kabupaten Maluku Tengah dapat ditinjau atau disempurnakan kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang; Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sekali dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 74 Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Maluku Tengah dilengkapi dengan Rencana dan album peta dengan skala minimal 1 : 100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda RTRW Kabupaten Maluku Tengah. Pasal 75 RTRW Kabupaten Maluku Tengah akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJPD dan RPJMD.
36
Pasal 76 RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi : a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah. b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten Maluku Tengah serta keserasian antar sektor. c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat. d. penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.
(1)
(2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 77 Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini; Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 78 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 29 Juni 2012 BUPATI MALUKU TENGAH
ABDULLAH TUASIKAL
Diundangkan di Masohi pada tanggal 29 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
A. RAHMAN SUKUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 107 105
37
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH I. UMUM Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Oleh karena itu, RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, kondisi fisik wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana, pengembangan potensi wilayah,dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan wilayah kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW. RTRW memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, jasa-jasa dan pertambangan sesuai dengan kemampuan daya dukung wilayah serta mewujudkan program multi gate system di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat membuka akses bagi peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya serta kawasan strategis kabupaten. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas 38
Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Huruf c Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Huruf d Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Huruf e Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Huruf f Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Huruf g Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Huruf h Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Huruf i Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Pasal 6 Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. 39
Pasal 7 Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Cukup jelas Huruf b Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan, antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan/atau kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya. Huruf c Cukup jelas Ayat (2) huruf a Cukup jelas Ayat (2) huruf b Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukupjelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas 40
Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Pasal 37 Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industry dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Huruf a Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari 41
kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Huruf b Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja. Huruf c Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung. Huruf d Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan. Huruf e Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya. Huruf f Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup: 1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan 2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Huruf g Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) 42
Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas 43
Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsurunsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan. Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi peryaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana. Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 44
Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012 Nomor 107 105
45
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH I. UMUM Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Oleh karena itu, RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, kondisi fisik wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana, pengembangan potensi wilayah,dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan wilayah kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW. RTRW memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, jasa-jasa dan pertambangan sesuai dengan kemampuan daya dukung wilayah serta mewujudkan program multi gate system di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat membuka akses bagi peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya serta kawasan strategis kabupaten. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
1
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Huruf c Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Huruf d Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Huruf e Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Huruf f Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Huruf g Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Huruf h Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan
2
bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Huruf i Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.
Pasal 6 Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Pasal 7 Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Cukup jelas Huruf b Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan, antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan/atau kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya. Huruf c Cukup jelas Ayat (2) huruf a Cukup jelas Ayat (2) huruf b Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas
3
Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukupjelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas
4
Pasal 29 Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Pasal 37 Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industry dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Huruf a Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Huruf b Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.
5
Huruf c Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung. Huruf d Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan. Huruf e Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya. Huruf f Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup: 1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan 2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Huruf g Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yangmendukung perikehidupan dan penghidupan. Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. 6
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
7
Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsurunsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
8
Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan. Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi peryaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana. Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Pasal 72 Cukup jelas
9
Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012 Nomor 107 105
10
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
LAMPIRAN 1. PETA WILAYAH ADMINISTRASI Gambar 1. Peta Wila
1
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
LAMPIRAN 2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
2
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
LAMPIRAN 3. PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH
3
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
LAMPIRAN 4. PETA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH
4
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
Lampiran 5. Indikasi Program Pembangunan Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Sampai Tahun 2031
WAKTU PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PROGRAM
I. PERENCANAAN TATA RUANG 1 Menyusun dan 1 Peningkatan peran serta meninjau kembali masyarakat dalam RTRW Kabupaten perencanaan tata ruang
KEGIATAN
1)
2)
3)
2
Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten untuk mengakomodir dinamika perkembangan faktor eksternal dan atau internal
1
Peningkatan ketersediaan data dan informasi
1)
2
Peninjauan kembali RTRWKabupaten
1)
3
Peningkatan koordinasi perencanaan tata ruang antar wilayah kabupaten dan provinsi
1)
2)
Melakukan reformulasi dan peningkatan peran dari BKPRD Meningkatkan peran asosiasi perencana dalam perencanaan tata ruang
SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA
2011
2012
2013 2017
II 2018 2022
III 2023 2027
IV 2028 2031
APBD KABUPATEN Bappeda, Dinas PU Kabupaten APBD KABUPATEN Bappeda, Dinas PU Kabupaten
Membentuk unit pengaduan masyarakat dalam perencanaan tata ruang
APBD KABUPATEN
Menyusun database untuk keperluan perencanaan tata ruang Evaluasi RTRW Kabupaten
APBD KABUPATEN (Rp. 100 Juta/ tahun untuk 5 Tahun pertama) APBD KABUPATEN (Rp. 1 Milyar pada tahun 2015) APBD KABUPATEN (Rp. 300 juta/ tahun utk 5 th pertama)
Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi dan evaluasi RTRW Kabupaten dengan kabupaten yang berbatasan Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi
I
PELAKSANA
Bappeda, Dinas PU Kabupaten Bappeda Kabupaten
Bappeda Kabupaten
APBD Provinsi (Rp. 30 juta/ tahun utk 5 th pertama)
5
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031 WAKTU PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PROGRAM
4
5
3
4
Menindaklanjuti RTRW Kabupaten dengan penyusunan petunjuk operasional Menindak lanjuti RTRW Kabupaten dengan rencana terperinci
Penataan kembali kedudukan RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan lainnya
Pengembangan sistem informasi perencanaan tata ruang
KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA
I
PELAKSANA 2011
1)
Menyusun pedoman perencanaan pembangunan daerah
APBD KABUPATEN
Bappeda Kabupaten Maluku Tengah
2)
Menetapkan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten
APBD KABUPATEN (Rp. 250 Juta)
Bappeda Kab. dan Bagian Hukum
1)
Meningkatkan fungsi dan peran SIGDA Kabupaten
APBD KABUPATEN (Rp. 100 juta/ tahun)
Bappeda Kab. Maluku Tengah
2)
Meningkatkan peran sistem informasi manajemen dalam perencanaan ruang
APBD KABUPATEN
Bappeda Kab. Maluku Tengah
3)
Meningkatkan sistem informasi perencanaan ruang dengan menggunakan protokol internet
APBD KABUPATEN
Bappeda Kab. Maluku Tengah
1
Penyusunan petunjuk operasional
1)
Melegalisasi PO dalam keputusan Bupati
APBD KABUPATEN
Bappeda Kab. dan Bagian Hukum
1
Perencanaan tata ruang kawasan strategis
1)
Menyusun tata ruang kawasan strategis
Bappeda Maluku Tengah
2)
Melegalisasikan tata ruang kawasan strategis dalam peraturan daerah
APBD KABUPATEN (Rp. 600 Juta/ Kawasan Strategis) APBD KABUPATEN (Rp. 50 Juta/ Kawasan Strategis)
2012
2013 2017
II 2018 2022
III 2023 2027
IV 2028 2031
Bappeda Maluku Tengah
6
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
II. PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH * Perwujudan Sistem Perkotaan Kabupaten Maluku Tengah A Mendorong Pengembangan Kotakota Sentra Produksi Yang Berbasis Otonomi Daerah
B
Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kotakota Pusat Pertumbuhan Kabupaten
1
Sentra Produksi Pertanian
APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 100 juta/KSP)
2
Sentra Produksi Perkebunan
APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 100 juta/KSP)
3
Sentra Produksi Perikanan
APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 100 juta/KSP)
1
Pengembangan/Pening katan Fungsi
APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 100 juta/Kota)
2
Pembangunan Kota terpadu Mandiri (KTM) Pengembangan Baru
3
4
Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 100 juta/Kota) APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 100 juta/Kota)
APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 100 juta/Kota)
Bappeda Kabupaten Malteng dan Dinas Pertanian dan Peternakan
Bappeda Kabupaten Malteng
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bappeda Kabupaten Malteng
Bappeda Kabupaten Malteng
Seram Utara, Amahai, Seram Utara Barat, Tehoru Seram Utara, Seram Utara Barat, Tehoru, Elpaputih, Amahai, Banda Seram Utara, Seram Utara Barat, Amahai, TNS, Salahutu, Banda Ameth dan Waipia
Kawasan Kobi Tapi, Pasanea, Salahulau, Pasahari, Manusela, Kobi, Sawai, Sopolewa, Sepa, Kabau, Hitu, Haitu dan Laimu Masohi, Wahai, Bandanaira, Saparua, Tulehu, Amahai, dan Tehoru
7
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
C
Mendorong percepatan pembangunan PPL menjadi PPK
KEGIATAN
1
Pengembangan/Pening katan fungsi
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
APBD KABUPATEN MALTENG (Rp. 1 Milyar/Kota)
Bappeda Kabupaten Malteng
Pasahari, Kobisonta, Sawai, Sepa, Haria, Hitu, Hatu dan Laimu
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas PU Kabupaten Malteng
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas PU Kabupaten Malteng
Masohi, Amahai, Tehoru Elpaputi, TNS, Seram Utara Seluruh Kecamatan
APBD KABUPATEN MALTENG APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas PU Kabupaten Malteng Dinas PU Kabupaten Malteng
Seluruh Kecamatan
APBD KABUPATEN MALTENG APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas PU Kabupaten Malteng Dinas PU Kabupaten Malteng
Seluruh Desa
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
* Perwujudan Sistem Transportasi A Perwujudan Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Kolektor 1 Pemantapan jaringan jalan Kolektor 2
Pengembangan jaringan jalan Kolektor yang menghubungkan antar PKW dengan PKW, PKW dengan PKL, PKL dengan PKL, dan PKL dengan PPK. Jaringan Jalan Lokal 1 Pemantapan jaringan jalan Lokal 2 Pengembangan jalan Lokal Jaringan Jalan Desa 1 Pemantapan jaringan jalan Desa 2 Pengembangan jaringan jalan Desa
Seluruh Kecamatan
Seluruh Desa
Jaringan Prasarana LLAJ 1
Pengembangan terminal barang
APBN (Rp.20 M)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
Makariki dan Wahai, Tehoru, Pasanea
2
Pengembangan jembatan timbang
APBN (Rp.4,5 M)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
TNS
8
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
B
C
Perwujudan Sistem Jaringan Penyeberangan
Perwujudan Tatanan Kepelabuhanan
KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
1
Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
Masohi
2
Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
Ameth, Wahai dan Amahai
1
Pemantapan Pelabuhan Nasional
APBD KABUPATEN MALTENG, APBN
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
Tulehu, Banda Neira dan Amahai
2
Pemantapan Pelabuhan Regional
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
Wahai
3
Pemantapan Pelabuhan Lokal
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
Saparua Tehoru Kobisadar Hitu Ina Marina
4
Pengembangan Pelabuhan Lokal
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malteng
Tehoru Tohuku Nalahia Tuhaha
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
9
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
Pasanea
D Perwujudan Tatanan Bandar Udara
* Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah Lainnya A Perwujudan Sistem Jaringan SDA
1
Pengembangan Bandara Pengumpan
2
Pembangunan Bandara Perintis
1
2
B
Perwujudan Sistem Jaringan Ketenaga listrikan
1
2
C
Sistem Jaringan Telekomunikasi
1
Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ambon – Seram Pengembangan pembangkit tenaga listrik dari sumber energy diesel, energy baru dan terbarukan (air, matahari, angin, gelombang) Penyusunan RUKD
Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
APBD PROVINSI MALUKU, APBD Kabupaten APBD PROVINSI MALUKU
Dinas Perhubungan Provinsi & Kabupaten Malteng Dinas Perhubungan Provinsi & Kabupaten Malteng
Amahai, Banda, Wahai
APBD KABUPUPATEN MALTENG dan PROVINSI MALUKU APBD KABUPUPATEN MALTENG dan PROVINSI MALUKU
Dinas Kehutanan, dan Dinas PU dan Kantor PLH
Seluruh wilayah kecamatan
Dinas Pekejaan Umum Provinsi dan Kabupaten
Kabupaten Maluku Tengah
APBD KABUPATEN MALTENG, dan PROVINSI MALUKU
Dinas Pertambangan dan Energi dan PLN
Seluruh wilayah kecamatan
APBD KABUPATEN MALTENG, dan PROVINSI MALUKU APBD KABUPUPATEN MALTENG dan PROVINSI MALUKU
Dinas Pertambangan, Energi Kab. Dan Provinsi Maluku Dinas Perhubungan
Seluruh wilayah kecamatan
Tehoru, Seram Utara Barat
Seluruh wilayah kecamatan
10
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
SUMBER PENDANAAN
KEGIATAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH * Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung A
Rehabilitasi, Pemantapan dan Pengembangan Fungsi Kawasan Konservasi Kabupaten Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya : 1 Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung
APBD KABUPATEN MALTENG
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor PLH
Seluruh hutan lindung
Kawasan Perlindungan Setempat : 1
Kawasan Lindung Sempadan Pantai
2
Kawasan Lindung Sempadan Sungai
APBD PROVINSI DAN KABUPATEN MALTENG APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor PLH Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor PLH
Seluruh wilayah pantai
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor PLH
Banda
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor PLH
Banda
Seluruh bantaran sungai
Kawasan Suaka Alam 1
Cagar Alam
2
Suaka margasatwa
APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG
11
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
3
Cagar Budaya
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor PLH
Seluruh wilayah kecamatan
APBN, APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG
Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten , Kantor PLH Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor PLH
Seluruh wilayah kecamatan
APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG APBD PROVINSI MALUKU DAN KABUPATEN MALTENG
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Seluruh wilayah kecamatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Seluruh wilayah kecamatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Seluruh wilayah kecamatan
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
Kawasan Pelestarian Alam 1
Taman Nasional
2
Taman Wisata Alam
Seluruh wilayah kecamatan
Kawasan cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 1
Lingkungan Non Bangunan
2
Lingkungan Bangunan Non Gedung
3
Lingkungan bangunan gedung dan halamannya
Kawasan rawan bencana Alam 1
Kawasan rawan tanah longsor
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah
Tehoru Kota Masohi Teluk Elpaputih Teon Nila Serua
12
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
Amahai. 2
Kawasan rawan gelombang pasang
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah
Seram Utara Barat Seram Utara Tehoru Amahai Teluk Elpaputih Nusalaut Pulau Haruku Banda Saparua Leihitu Barat Kecamatan Leihitu
3
Kawasan rawan banjir
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah
Seram Utara Amahai Kota Masohi Teon Nila Serua Teluk Elpaputih
4
Kawasan rawan bencana alam geologi
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah
Seluruh wilayah kecamatan
Pengawasan HPH dan Pengawasan Illegal Loging
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Kehutanan dan Perkebunann Kabupaten Malteng
Seram Utara, Tehoru, Amahai, Haruku, Leihitu, Leihitu Barat.
* Perwujudan Pengelolaan Kawasan Budidaya A
Rehabilitasi, Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Hutan Produksi Terbatas
13
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
B
Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Hutan Konversi
Pengawasan alih fungsi kawasan
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Kehutanan, BPN, BaPPEDA Tata Pemerintahan
Seram Utara, Amahai, Tehoru
C
Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian
Revitalisasi pangan
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Malteng
Seluruh kecamatan
D
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
Peremajaan hasil perkebunan untuk eksport
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Malteng
Seluruh kecamatan
E
Rehabilitasi, Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan
1
Penyesuaian izin kuasa penambangan dan pengawasan kegiatan pertambangan
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor PLH, Dinas Kehutanan
Seram Utara, Amahai, Tehoru
2
Studi Kelayakan potensi sumber daya mineral
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malteng
Seluruh Kecamatan
Pembangunan sentra agrobisnis, agroindustri, agropolitan
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi
Seram Utara, Amahai, Tehoru
F
Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk sektor Industri, utamanya agro industri
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
14
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
I LOKASI KEGIATAN 2011
G
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur objek dan daerah tujuan wisata
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
Bandaneira, Amahai, Saparua, Tulehu, Hila, Pelauw, Ameth
H
Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan laut dan Kelautan
Peningkatan daya tangkap, budidaya perairan dan industri pengolahan ikan
APBD KABUPATEN PROVINSI dan KABUPATEN MALTENG
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malteng
Amahai,
Sahulau,
Sawai,
Pelauw,
Nusalaut,
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
Hitu,
Laimu, Sopolewa, Kobi, Hatu.
* Perwujudan Pengelolaan Kawasan Strategis A
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
Perencanaan pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan pertambangan, agroindustri, pertanian, perkebunan dan perikanan
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Bappeda, Disperindag, Distan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan
Masohi, Amahai, Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat, Banda Naera, Seram Utara Barat dan Seram Utara
B
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
Reboisasi, penghijauan, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan
APBD Kabupaten Maluku Tengah
Dinas Kehutanan dan kantor PLH
Kawasan lindung dengan kemiringan diatas 25 %, terutama untuk Kota Masohi
C
Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya
1
Pengembangan Pendidikan Tinggi
APBD PROVINSI dan KABUPATEN MALTENG
Kota Masohi, Banda Neira dan Tulehu
2
Pembangunan Rumah Sakit/ Peningkatan Status Rumah Sakit
APBN, APBD PROVINSI dan KABUPATEN MALTENG
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Malteng Dep. Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten
Kota Masohi, Amahai, Saparua, Banda, Tulehu dan Tehoru
15
IV 2028 2031
RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011 - 2031
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
3
Pengemnbangan wisata budaya lokal
SUMBER PENDANAAN APBD Kabupaten Maluku Tengah
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
I LOKASI KEGIATAN 2011
2012
WAKTU PELAKSANAAN II 2013 2018 2031 2022
III 2023 2027
Seluruh Kecamatan
BUPATI MALUKU TENGAH,
ABDULLAH TUASIKAL
16
IV 2028 2031
