PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa KIBBLA merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari angka kematian bayi, angka kematian ibu dan prevalensi gizi kurang serta umur harapan hidup ;
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui programprogram pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA).
: 1.
Pasal 28 huruf H, Pasal 34 ayat (2) dan (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
3.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2
6.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembahan Negara Nomor 3886);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 19);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 15. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
3 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN Dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN MADIUN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2.
Daerah Otonom selanjutnya Kabupaten Madiun.
3.
Bupati adalah Bupati Madiun.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6.
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7.
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu , Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita.
8.
Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
disebut
Daerah
adalah
4 9.
Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
10. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah sistem tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. 11. Pemberdayaan Masyarakat adalah sistem tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. 12. Sarana Kesehatan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan. 13. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut POSYANDU adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas, yaitu: Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. 14. Pondok Bersalin Desa selanjutnya disebut POLINDES adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan kebidanan dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 15. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 16. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap. 17. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
5 18. Rumah Sakit Umum PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus. 19. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut POSKESDES adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di desa yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar promotif dan preventif bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya sesuai dengan kompetensinya serta melakukan pengamatan, pencatatan dan pelaporan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap penyakit bencana, pembudayaan Lingkungan Bersih dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 20. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan. 21. Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap. 22. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan KB secara rawat jalan. 23. Bidan Desa adalah Bidan yang ditugaskan di satu desa oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. 24. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten. 25. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya. 26. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. 27. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan
6 kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan. 28. Audit Maternal Perinatal selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA di suatu wilayah. 29. Pusat Pelatihan Klinik Primer selanjutnya disebut P2KP adalah institusi pelatihan non pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten/kota yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. P2KP dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan. 30. Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan selanjutnya disebut PMK adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
BAB II AZAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Azas Pasal 2 a. Asas KIBBLA adalah memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah. b. Azas keadilan. c. Azas tanpa diskriminasi. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu : a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di seluruh wilayah Kabupaten Madiun; b. tercapainya angka penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan anak balita; c. terdorongnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat.
7 BAB III RUANG LINGKUP KIBBLA Pasal 4 Ruang lingkup KIBBLA: a. kesehatan wanita usia subur; b. kesehatan ibu hamil; c. kesehatan ibu bersalin; d. kesehatan ibu nifas; e. kesehatan ibu menyusui; f. kesehatan bayi baru lahir; g. kesehatan bayi; h. kesehatan anak balita.
BAB IV JAMINAN PELAYANAN KIBBLA Pasal 5 Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelayanan KIBBLA berkualitas, yang meliputi : a. pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak di Puskesmas dan jaringannya. b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas PONED. c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit PONEK. Pasal 6 (1)
(2)
Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi/paraji. BAB V ASI DAN IMUNISASI Pasal 7
Setiap ibu melahirkan berkewajiban memberikan inisiasi menyusui dini dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sekurangkurangnya selama enam (6) bulan tanpa diselingi makanan tambahan. Pasal 8 (1) (2)
Setiap bayi usia kurang 1 (satu) tahun berhak mendapatkan imunisasi lengkap. Setiap ibu wajib mencarikan pelayanan imunisasi bagi bayi, dan anaknya.
8 Pasal 9 Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan wajib memberikan fasilitasi dan mendorong ibu untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan 8. Pasal 10 (1) Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi bagi produk susu formula, makanan pengganti ASI, dan atau sejenisnya, selama masa pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berlaku kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis.
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11 Setiap orang berhak: a. mendapatkan akses pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; b. mendapatkan informasi KIBBLA yang proporsional; c. bagi masyarakat miskin mendapat jaminan pembiayaan KIBBLA dari Pemerintah Daerah. Pasal 12 Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA: a. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan KIBBLA; b. memberikan informasi yang sebenarnya mengenai pelayanan KIBBLA; c. melakukan kemitraan antara pemerintah , swasta, organisasi profesi termasuk bidan delima dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA. d. memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan; e. mencukupi kebutuhan anggaran KIBBLA sesuai dengan perencanaan. Pasal 13 dalam penyelenggaraan pelayanan
Kewajiban masyarakat KIBBLA : a. membantu mensosialisasikan program pemerintah tentang KIBBLA. b. berperan aktif dan memberi kepedulian tentang KIBBLA. Pasal 14
Kewajiban Keluarga dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA: a. meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga; b. mematuhi anjuran dari pemberi pelayanan; c. mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
9 Pasal 15 (1)
Untuk terselenggaranya kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina Unit Pelayanan Kesehatan Swasta termasuk Bidan Delima. (2) Bidan Delima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial, termasuk masyarakat miskin. BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 16 Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah: a. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat; b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta; c. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian ibu dan bayi; Pasal 17 Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, adalah: a. mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA; b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. BAB VIII LEMBAGA PELAYANAN KIBBLA Pasal 18 (1) (2)
Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta. Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun; b. Pusat Kesehatan Masyarakat; c. Puskesmas Pembantu; d. POSYANDU; e. POSKESDES; f. RUMAH BERSALIN; g. Rumah Sakit Bersalin; h. Dokter Praktek Swasta; i. Bidan Praktek Swasta. Pasal 19
(1)
Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik pemerintah.
10 (2)
Penetapan standar sarana dan prasarana kesehatan bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (3) Penetapan standar sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB IX TENAGA KIBBLA Pasal 20 (1) (2)
(3)
Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA. Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi dan persyaratan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 21 (1)
(2)
Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA, harus mendapat Surat Izin Praktek dari Bupati. Tata cara dan persyaratan izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 22 (1)
(2)
Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA. Ketentuan mengenai penempatan Tenaga Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 23 (1)
(2)
(3)
Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal. Penentuan status daerah terpencil didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11 Pasal 24 (1) (2)
Pelayanan KIBBLA harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan KIBBLA dapat bekerjasama dengan dukun bayi/paraji. BAB X PENGANGGARAN Pasal 25
(1) (2)
(3)
Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBN, APBD, partisipasi swasta dan masyarakat . Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai tahap pencapaian kinerja KIBBLA. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis inventaris yang terbukti efektif.
BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 26 (1) (2)
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelayanan KIBBLA. Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan; b. fasilitasi teknis pelayanan; c. konsultasi teknis pelayanan; d. koordinasi pelayanan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 27
(1)
(2)
Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan; b. ketentuan tata laksana pelayanan; c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan; d. standar sarana dan prasarana kesehatan; e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
12
(3)
Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 28
(1)
(2)
Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
BAB XII SANKSI Pasal 29 (1)
(2)
(3)
Bagi penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin dan penutupan kegiatan. Tata cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
13
Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 17 Nopember 2008 BUPATI MADIUN, ttd H. MUHTAROM, S.Sos
Diundangkan di Madiun pada tanggal 8 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH
ttd
Ir. SUKIMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP 010 170 361
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 10/E
Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
SOENTORO, SH Pembina NIP 010 212 869
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN MADIUN I.
PENJELASAN UMUM Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) sebagai salah satu komponen yang sangat menentukan besaran derajat kesehatan masyarakat secara umum. Dengan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA), diharapkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita meningkat dan pada akhirnya akan tercapai derajad kesehatan masyarakat yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita perlu diupayakan peningkatan sarana prasarana kesehatan , pemenuhan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Yang mana hal tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai. Dengan dasar Peraturan Daerah ini, maka penanganan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak balita (KIBBLA) mempunyai dasar hukum yang kuat untuk memperoleh pembiayaan yang memadai.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
: : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Ayat (1)
:
Tenaga Kesehatan yang kompeten adalah tenaga kesehatan yang diakui Pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
Ayat (2)
:
Dukun bayi adalah seorang perempuan yang dipercaya oleh masyarakat untuk membantu meringankan rasa sakit ibu yang akan melahirkan dan membantu merawat bayi baru lahir yang telah mendapat pelatihan serta pembinaan dari Puskesmas setempat. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
: : : : : :
jelas jelas jelas jelas jelas
2 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
13 14 15 16 17 huruf a huruf b huruf c
: : : : : : :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
18 19 20 21 22 23 ayat (1)
: : : : : :
ayat (2) ayat (3)
: : : : : : : : : :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
24 25 26 27 28 29 30 31
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Derajat kesehatan masyarakat adalah hasil akhir dari upaya – upaya kesehatan yang ditentukan oleh angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau berdasarkan pertimbangan geografis, dan atau jarak tempuh ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terdekat memerlukan waktu lebih dari satu jam. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Diundangkan di Madiun pada tanggal 2 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. SUKIMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP 010 170 361 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 7/E Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
S O E N T O R O , SH. Pembina NIP. 010 212 869
