PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; b. bahwa dengan diangkatnya Sekretaris Desa menjadi PNS serta adanya pengisian Sekretaris Desa dari PNS sesuai amanat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS menyebabkan berubahnya kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dipandang perlu untuk diubah guna mengatur dan menata kembali kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Derah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1 ). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2). 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 7). 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 8 ).

2

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 44/ KEP.DPRD/ 2007 tanggal 19 Juli 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 8, diubah sebagai berikut : A. Konsideran mengingat angka 5 diubah sehingga berbunyi menjadi : 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; B. Setelah konsideran mengingat angka 9 ditambahkan konsideran mengingat angka 9 a dan 9 b berbunyi : 9.a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 3

9.b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil; C. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 dan angka 12 diubah sehingga berbunyi menjadi : 2. Bupati adalah Bupati Demak; 12.Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; D. Ketentuan Bab II Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten; (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, b. Sekretaris Desa yang berstatus Tidak Pegawai Negeri Sipil. E. Ketentuan Bab III Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : (1) Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Tidak Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan berupa : a. Penghasilan tetap berupa pemanfaatan tanah bengkok, b. Tunjangan lainnya ; c. Penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil memperoleh penghasilan tetap berupa gaji dan diberikan penghasilan lain berupa : a. Tunjangan lainnya berupa uang hasil penjualan tanah bengkok sebesar 50% (limapuluh persen) dari tanah bengkok yang sebelumnya dikuasakan penggarapannya kepada yang bersangkutan. b. Penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Desa untuk mengisi jabatan yang kosong diberikan penghasilan lain berupa : a. Tunjangan lainnya berupa uang minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai lelangan bengkok yang sebelumnya merupakan bengkok jabatan Sekretaris Desa.

4

b. Penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pemberian tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) besarannya ditetapkan dalam Peraturan Desa yang sebelum diberlakukan harus dievaluasi Bupati. (5) Tanah bengkok yang merupakan sisa dari pemberian tunjangan lainnya kepada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dimasukkan menjadi Bondo Desa dan dilelang yang hasilnya dikelola melalui APBDesa. (6) Penghasilan tetap berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa yang di dalamnya dapat mengatur tentang : a. Jumlah dan luas areal tanah bengkok yang diberikan pemanfaatannya kepada Kepala Desa dan masing – masing Perangkat Desa; b. Letak dan blok tanah bengkok yang diberikan pemanfaatannya kepada Kepala Desa dan masing – masing Perangkat Desa; F. Ketentuan Bab III Pasal 4 diubah sehingga menjadi berbunyi : Dalam pelaksanaan pemberian pemanfaatan letak serta luasnya dituangkan dalam :

tanah bengkok,

a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih bagi Kepala Desa; b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih bagi Perangkat Desa lainnya.

Calon

G. Ketentuan Bab III Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) baru dan ayat (3) lama menjadi ayat (4) baru, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : (1) Pemerintah Desa dapat menata kembali dengan menambah dan/atau mengurangi jumlah dan luas areal tanah bengkok yang diberikan penggarapannya kepada Kepala Desa dan masing –masing Perangkat Desa. (2) Penataan dan pengaturan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberlakukan pada saat jabatan kosong dan harus didasarkan pada hasil rapat antara Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa serta diumumkan pada saat menjelang pengisian jabatan. (3) Diberlakukan pada saat dimaksud ayat (2) adalah :

jabatan

kosong

sebagaimana

a. Untuk bengkok Kepala Desa dilakukan pada saat jabatan Kepala Desa kosong dan dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, atau jabatan Kepala Desa terisi untuk mengatur masa jabatan Kepala Desa berikutnya,

5

b. Untuk bengkok Perangkat Desa dilakukan pada saat jabatan Perangkat Desa sedang kosong. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati. H. Ketentuan Bab III Pasal 6 diubah sehingga menjadi berbunyi : (1)

Kepala Desa, Sekretaris Desa yang tidak berstatus PNS atau Perangkat Desa lainnya dilarang menjual/ menyewakan penggarapan tanah bengkok melebihi tahun masa tanam berjalan dan/atau melebihi masa jabatannya.

(2)

Terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Perangkat Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang menjual/menyewakan tanah bengkok melebihi tahun masa tanam berjalan dan/atau melebihi masa jabatan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan/sewa tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

I. Diantara Bab III Lama dan Bab IV Lama disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu Bab III a dan diantara Pasal 11 Lama dan Pasal 12 Lama, disisipkan pasal baru yaitu Pasal 11 a, yang berbunyi sebagai berikut : BAB III a Pelimpahan Tanah Bengkok Pasal 11a (1) Dalam hal terjadi pemberhentian atau pergantian Kepala Desa atau Perangkat Desa, maka penghasilan tetap berupa pemanfaatan tanah bengkok dilimpahkan dengan ketentuan : a. bagi tanah bengkok yang belum ditanami, maka pajak dan biaya pengolahan menjadi tanggung jawab pejabat baru yang menerima tanah bengkok dimaksud; b. dalam hal tanah bengkok sudah terdapat tanaman yang berumur 1 (satu) bulan, maka hasil, pajak dan biaya pengolahan menjadi hak dan tanggung jawab bersama dengan perincian 1/3 (satu per tiga) oleh pejabat lama dan 2/3 (dua per tiga) menjadi hak dan tanggungan pejabat baru; c. dalam hal tanah bengkok sudah terdapat tanaman yang telah berumur lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, maka ¾ (tiga per empat ) hasil serta pajak dan biaya pengolahan menjadi hak dan tanggung jawab pejabat lama, sedangkan sisanya sebesar ¼ (satu per empat) menjadi hak dan tanggung jawab pejabat baru yang menerima tanah bengkok; d. dalam hal tanah bengkok sudah terdapat tanaman yang berumur lebih dari 2 (dua) bulan, maka semua hasil serta pajak dan biaya pengolahan menjadi hak dan tanggung jawab pejabat lama.

6

(2) Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dalam pelaksanaannya mengalami kendala, maka pelimpahan tanah bengkok dari pejabat lama kepada pejabat baru ditentukan dengan cara memberikan 1/12 ( satu per dua belas ) dari hasil pemanfaatan tanah bengkok dikalikan dan disesuaikan masa jabatan tahun berjalan. (3) Tata cara pelimpahan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. Pasal II Peraturan diundangkan.

Daerah

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 21 September 2010 BUPATI DEMAK ttd TAFTA ZANI Diundangkan di Demak pada tanggal 21 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK ttd POERWONO SASMITO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 03

7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 03 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA I. UMUM Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Huruf A Cukup Jelas Huruf B Cukup Jelas Huruf C Cukup Jelas Huruf D Bab II Pasal 2 Ayat (3) Huruf b Yang dimaksud “ Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS kerena faktor usia yaitu telah berusia 51 (Limapuluh satu) tahun pada tanggal 15 Oktober 2006. Huruf E Cukup Jelas. Huruf F Cukup Jelas. Huruf G Cukup Jelas. Huruf H Cukup Jelas Huruf I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 03 8