PEMERINTAH KABUPATEN BOJ ONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJ ONEGORO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, Menimbang

: a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389) ;

- 2 -

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

tentang

Sistem

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN :

- 3 -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bojonegoro dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

c.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

e.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan persetujuan bersama Bupati Bojonegoro.

f.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan ;

j.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;

k.

Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;

l.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan ;

m.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ;

n.

Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi ;

- 4 -

o.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

p.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 2 Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 7. Badan Lingkungan Hidup 8. Badan Perijinan 9. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro 10. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo 11. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan 12. Kantor Ketahanan Pangan 13. Kantor Arsip dan Perpustakaan BAB III INSPEKTORAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1)

Inspektorat merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah ;

(2)

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;

(3)

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

(4)

Inspektorat, mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

- 5 -

(5)

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Inspektur Pembantu Wilayah I 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan d. Inspektur Pembantu Wilayah II 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan e. Inspektur Pembantu Wilayah III 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan f. Inspektur Pembantu Wilayah IV 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2) (3)

Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana pemerintahan daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- 6 -

(4)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Fisik dan Prasarana 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah d. Bidang Sosial dan Budaya 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 2. Sub Bidang Sosial Politik dan Pemerintahan e. Bidang Ekonomi 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi 2. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi f. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2. Sub Bidang Sosial Politik ,Pemerintahan, dan Kemasyarakatan g. Unit Pelaksana Teknis Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2) (3)

Pasal 7 Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan; Badan Kepegawaian daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- 7 -

(4)

(5)

Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c Bidang Pengadaan dan Pemberhentian 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan 2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun d. Bidang Pengembangan 1. Sub Bidang Pembinaan Personil dan Karier 2. Sub Bidang Mutasi e. Bidang Dokumentasi dan Informasi 1. Sub Bidang Dokumentasi 2. Sub Bidang Data Elektronik dan Penyajian Informasi f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 1. Sub Bidang Penjenjangan 2. Sub Bidang Teknis Fungsional g. Unit Pelaksana Teknis Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

Pasal 9 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- 8 -

(2)

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan;

(3)

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

(4)

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

(5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

(2)

Pasal 10 Kesatuan Bangsa,

Susunan Organisasi Badan Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Hubungan Antar Lembaga 1. Sub Bidang Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat d. Bidang Kesatuan Bangsa 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Bangsa 2. Sub Bidang Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia e. Bidang Pengkajian Masalah Strategi Daerah 1. Sub Bidang Pengkajian Ideologi Politik 2. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sosial Budaya f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam g. Unit Pelaksana Teknis Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 9 -

BAB VII BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pasal 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Badan; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa 1. Sub Bidang Bina Lembaga Desa/Kelurahan 2. Sub Bidang Bina Kesejahteraan Masyarakat d. Bidang Pengembangan Pembangunan Desa 1. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi 2. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan e. Bidang Sumber Daya Desa, Kekayaan Desa dan Teknologi Tepat Guna 1. Sub Bidang Perumahan, Lingkungan, Kawasan Terpadu dan Kekayaan Desa 2. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna f. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa 1. Sub Bidang Pemberdayaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat g. Unit Pelaksana Teknis Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 10 -

BAB VIII BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pasal 13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

Pasal 14 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Keluarga Berencana 1. Sub Bidang Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan 2. Sub Bidang Pembinaan Remaja dan Perlindungan Reproduksi d. Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga e. Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat 1. Sub Bidang Pembinaan Lembaga 2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Potensi f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak g. Unit Pelaksana Teknis Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 11 -

(2)

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX BADAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

(2) (3) (4)

(5)

Pasal 15 Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Lingkungan Hidup, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup; Badan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup; Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 16 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan 1. Sub Bidang Bina Teknis dan Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 2. Sub Bidang Standarisasi dan Bina Lingkungan d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1. Sub Bidang Pengawasan dan Kerusakan Lingkungan 2. Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan e. Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan 1. Sub Bidang Konservasi Lingkungan 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan f. Bidang Pengkajian dan Laboratorium lingkungan 1. Sub Bidang Pengujian 2. Sub Bidang Pengendalian Mutu g. Unit Pelaksana Teknis Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 12 -

(2)

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X BADAN PERIJINAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

(2) (3) (4)

(5)

Pasal 17 Badan Perijinan merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Pelayanan Perijinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Perijinan dipimpin oleh Kepala Badan; Badan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perijinan; Badan Perijinan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perijinan; b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di Bidang Pelayanan Perijinan; c. Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Perijinan yang dilimpahkan oleh Bupati ; d. Pemberian pertimbangan / Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) permohonan Ijin; e. Pelaksanaan pelayanan dan penetapan retribusi perijinan; f. Pelaksanaan penandatanganan dan penerbitan ijin sesuai dengan kebijakan Bupati; g. Pelaksanaan penelitian dan penyelesaian pengaduan dari masyarakat; h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait; i. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) di bidang perijinan ; j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan; k. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Perijinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

Pasal 18 Susunan Organisasi Badan Perijinan, terdiri dari : a. Kepala b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum, terdiri dari : 1. Tim Teknis. d. Bidang Pelayanan Ekonomi, terdiri dari : 1. Tim Teknis. e. Bidang Penetapan, terdiri dari : 1. Tim Teknis. f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 13 -

(2)

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pasal 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Pelayananan Kesehatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dipimpin oleh Direktur; Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mempunyai tugas Pelayanan Kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat; Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan; Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

Pasal 20 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, terdiri dari : a. Direktur b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 1. Bagian Tata Usaha : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan c. Sub Bagian Sistem Informasi dan Rekam Medis 2. Bagian Program dan Hukum a. Sub Bagian Program dan Peningkatan Mutu b. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemasaran Rumah Sakit c. Sub Bagian Hukum dan Pengaduan Pelayanan 3. Bagian Keuangan : a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Remunerasi b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Anggaran c. Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi

- 14 -

c.

(2)

Wakil Direktur Pelayanan 1. Bidang Pelayanan Medis: a. Seksi Pelayanan Medis b. Seksi Penunjang Medis 2. Bidang Keperawatan : a. Seksi Asuhan Keperawatan b. Seksi Logistik Keperawatan d. Kelompok Jabatan Fungsional e. Dewan Pengawas Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 21 (1)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Pelayananan Kesehatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan yang dipimpin oleh Direktur;

(3)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D mempunyai tugas Pelayanan Kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;

(4)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, mempunyai fungsi:

(5)

a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22

(1)

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, terdiri dari : a.

Direktur

b.

Sub Bagian Tata Usaha

c.

Seksi Pelayanan Medis

d.

Seksi Asuhan Perawatan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 15 -

(2)

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XIII KANTOR KETAHANAN PANGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 23

(1)

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Ketahanan Pangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2)

Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor;

(3)

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;

(4)

Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi:

(5)

a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan;

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

(2)

Pasal 24 Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan d. Seksi Permodalan, Sarana Produksi, dan Distribusi Pangan e. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan f. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

(2)

Pasal 25 Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Arsip dan Perpustakaan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Kantor;

- 16 -

(3) (4)

(5)

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Arsip dan Perpustakaan; Kantor Arsip dan Perpustakaan, mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Arsip dan Perpustakaan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Arsip dan Perpustakaan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Arsip dan Perpustakaan; Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

(2)

Pasal 26 Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyimpanan d. Seksi Penilaian dan Penyusutan e. Seksi Perpustakaan f. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XV TATA KERJA

(1)

(2) (3)

(1)

(2)

Pasal 27 Inspektur, Kepala Badan, Direktur dan Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainya. Inspektur, Kepala Badan, Direktur dan Kepala Kantor wajib melaksanakan Pengawasan melekat. Inspektur, Kepala Badan, Direktur dan Kepala Kantor wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang. Pasal 28 Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat.

BAB XVI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN Pasal 29 (1)

Inspektur, Kepala Badan, Direktur dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 17 -

(2)

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3)

Kepala UPTB dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(5)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) apabila melakukan pelanggaran dan /atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30

(1)

(2)

Apabila terjadi kekosongan Jabatan Inspektur, Direktur Rumah Sakit, Kepala Badan, dan Kepala Kantor maka Sekretaris pada Badan, Wakil Direktur pada Rumah Sakit, Kepala sub bagian pada Kantor melaksanakan tugas Inspektur, Direktur Rumah Sakit, Kepala Badan, Kepala Kantor sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Bupati Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Sekretaris pada Badan, Wakil Direktur Rumah Sakit, Kepala Sub Bagian TU pada Kantor ditunjuk Pelaksana Harian Inspektur, Direktur Rumah Sakit, Kepala Badan, dan Kepala Kantor.

BAB XVII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 31 (1)

(2)

Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain di lingkungan diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada APBD.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

- 18 -

Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2001 ; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penetapan RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan RSUD Padangan Kabupaten Bojonegoro ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di : Bojonegoro pada tanggal : 7 Oktober 2008 BUPATI

BOJONEGORO ttd

H. S U Y O T O Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2008 NOMOR 6. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT INSPEKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN




BUPATI BOJONEGORO = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

H. S U Y O T O

LAMPIRAN I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG EKONOMI

BIDANG SOSIAL BUDAYA


BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB. BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI & INVESTASI

SUB. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SUB. BIDANG PRASARANA WILAYAH

SUB. BIDANG SOSIAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN

SUB. BIDANG PERTANIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SUB. BIDANG SOSIAL POLITIK, PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

UPTB

= GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT


BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN

SUB. BIDANG PENGADAAN DAN PENGANGKATAN SUB. BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

BIDANG PENGEMBANGAN

SUB. BIDANG PEMBINAAN PERSONIL DAN KARIER SUB. BIDANG

MUTASI

UPTB

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUB. BIDANG DOKUMENTASI

SUB. BIDANG PENJENJANGAN

SUB. BIDANG DATA ELEKTRONIK DAN PENYAJIAN INFORMASI

SUB. BIDANG TEKNIS FUNGSIONAL


BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDANGAN MASYARAKAT KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG LINMAS DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

BIDANG KESATUAN BANGSA

BIDANG PENGKAJIAN MASALAH STRATEGI DAERAH

SUB. BIDANG LEMBAGA LEGISLATIF, PENYELENGGARA PEMILU DAN PARPOL

SUB. BIDANG BINA KETAHANAN BANGSA

SUB. BIDANG PENGKAJIAN IDEOLOGI POLITIK

SUB. BIDANG PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB. BIDANG ORMAS,ORGANISASI PROFESI DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

SUB. BIDANG DEMOKRATISASI DAN HAK ASASI MANUSIA

SUB. BIDANG PENGKAJIAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

SUB. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

UPTB = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT


BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG SUMBER DAYA DESA, KEKAYAAN DESA & TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BIDANG PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA


BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT DESA

SUB. BIDANG BINA LEMBAGA DESA/ KELURAHAN

SUB. BIDANG PENDATAAN & EVALUASI

SUB. BIDANG PERUMAHAN, LINGKUNGAN, KAWASAN TERPADU DAN KEKAYAAN DESA

SUB. BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA DESA

SUB. BIDANG BINA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SUB. BIDANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

SUB. BIDANG PEMASYARAKATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUB. BIDANG PEMBARDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT


UPTB

BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN VI

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG KELUARGA BERENCANA

BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB. BIDANG PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN

SUB. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

SUB. BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA

SUB. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUB. BIDANG PEMBINAAN REMAJA DAN PERLINDUNGAN REPRODUKSI

SUB. BIDANG PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

SUB. BIDANG PENINGKATAN PARTSIPASI DAN POTENSI

SUB. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK


BIDANG PEMBINAAN POTENSI MASYARAKAT

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTB BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUB. BIDANG BINA TEKNIS DAN PENERAPAN AMDAL

SUB. BIDANG PENGAWASAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SUB. BIDANG STANDARISASI DAN BINA LINGKUNGAN

SUB. BIDANG REHABILITASI LINGKUNGAN


BIDANG KONSERVASI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG PENGKAJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

SUB. BIDANG KONSERVASI LINGKUNGAN

SUB. BIDANG

SUB. BIDANG PEMULIHAN LINGKUNGAN

SUB. BIDANG PENGENDALIAN MUTU

PENGUJIAN

UPTB BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN VIII


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERIJINAN KEPALA BADAN SEKRETARIAT BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN UMUM

BIDANG PELAYANAN EKONOMI

BIDANG PENETAPAN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS



BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO BOJONEGORO

DIREKTUR

KOMITE

WADIR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

WADIR PELAYANAN

BIDANG PELAYANAN MEDIS

BIDANG KEPERAWATAN

DEWAN PENGAWAS

BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN PROGRAM DAN HUKUM

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PELAYANAN MEDIS

SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN

SUBBAG KEPEGAWAIAN

SUBBAG PROGRAM DAN PENINGKATAN MUTU

SUBBAG PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REMUNERASI

SEKSI PENUNJANG MEDIS

SEKSI LOGISTIK KEPERAWATAN

SUBBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN

SUBBAG LITBANG, DIKLAT DAN PEMASARAN RS

SUBBAG PERBENDAHARAAN DAN MOBILISASI ANGGARAN

SUBBAG SISTEM INFORMASI DAN REKAM MEDIS

SUBBAG HUKUM DAN PENGADUAN PELAYANAN

SUBBAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

INSTALASI Kelompok jabatan fungsional (Medis,Paramedis,Non Medis)

INSTALASI Kelompok jabatan fungsional (Medis,Paramedis,Non Medis)

= GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

DIREKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PELAYANAN MEDIS

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI ASUHAN PERAWATAN

= GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN XI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

KEPALA KANTOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI, KETERSEDIAAN DAN KEWASPADAAN PANGAN


SEKSI PERMODALAN, SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

= GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

LAMPIRAN XII


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

KEPALA KANTOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN = GARIS KOMANDO


SEKSI PENILAIAN DAN PENYUSUTAN

SEKSI PERPUSTAKAAN

BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO I. UMUM Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan secara efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang tangguh dan handal sebagai pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah, yang didasarkan pada Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu membentuk suatu wadah Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja, mengenai tugas pokok dan fungsi secara lebih terperinci untuk masingmasing subtansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas oooo00oooo

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

PEMERINTAH KABUPATEN BOJ ONEGORO

Recommend Documents