PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita

semua, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 dapat kami selesaikan. Instansi

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Bireuen

disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami

untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen selama tahun 2015, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun ke tiga periode pemerintahan Tahun 2012 - 2017 memuat informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan

kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bireuen yaitu ”Kabupaten Bireuen Yang Bermartabat Dan Mandiri Berlandaskan UUPA” untuk pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2017. Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa

i

output maupun outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Sejalan dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen Tahun 2015 memberikan informasi tentang capaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dan sejalan dengan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012 -2017. Secara umum capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dikatakan “berhasil”, walaupun terdapat

beberapa indikator/sasaran yang

masih perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja di masa mendatang. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari kerjasama dan kerja

keras

semua

pihak

yakni

masyarakat, swasta

dan

aparat

pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

memberikan

dukungan,

bantuan

serta

partisipasi

dalam

penyusunan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015.

Bireuen,

Maret 2016

BUPATI BIREUEN,

H. RUSLAN M. DAUD

ii

IKHTISAR

EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 adalah LKIP tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 dimana pada tahun 2015 ini RPJMD tersebut akan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel merupakan isu aktual mendapat respon positif dari Pemerintah Kabupaten Bireuen. Tuntutan ini akibat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dipicu oleh meningkatnya sumber daya manusia, serta semakin mandirinya media masa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat ruang dan waktu termasuk pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Bupati dan

Wakil

Bupati

Bireuen

yang

telah

dituangkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Selanjutnya pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) untuk SKPK yang kemudian

pada

akhir

tahun

diharuskan

mempertanggung

jawabkan

pelaksanaan rencana kerjanya. Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan iii

Nepotisme diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 serta Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bireuen diwajibkan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan akuntabilitas kinerja dan LKIP ini merupakan salah satu dokumen pertanggung jawaban Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja kegiatan. “KABUPATEN

BIREUEN

YANG

BERMARTABAT

DAN

MANDIRI BERLANDASKAN UUPA”, adalah visi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih, dan Berwibawa (good and clean governance). 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 3. Memberdayakan ekonomi berdayasaing secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. 4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA. Penjabaran/implimentasi misi tersebut di atas di arahkan pada pencapaian tujuan lima tahunan. Sesuai dengan data pengukuran kinerja, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2015 dapat diklasifikasikan bahwa, dari

19 (sembilan belas) sasaran dan 51

indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) sasaran ratarata melebihi target dengan pencapaian melebihi 100,00% dikategorikan sangat berhasil, 5 (lima) sasaran rata-rata sesuai dengan target yaitu 100,00% dan dikategorikan sangat berhasil, 3 (tiga) sasaran rata-rata mendekati dengan target berkisar 88,88% sampai dengan 94,55%

dan

dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) sasaran rata-rata mendekati target iv

sebesar 83,66% yaitu sasaran ke 15 dan dikategorikan berhasil, 1 (satu) sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 56,67% yaitu sasaran ke 5 (lima) dan dikategorikan cukup berhasil. Terdapat 2 (dua) sasaran yang sulit diukur yaitu sasaran ke 16 (enam belas) dan sasaran ke 18 (delapan belas), dikarenakan target yang ditetapkan besar akan tetapi tidak ada realisasinya sama sekali akan tetapi dapat diinterpretasikan dengan sangat berhasil. Pada Tahun (sembilan

belas)

Anggaran

2015,

untuk

pencapaian

kinerja

sasaran strategis dan 51 (lima puluh satu)

kinerja pada RPJM

19

indikator

Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Badan,

Dinas dan Kantor serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebesar Rp 1.741.136.818.350,01 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp 1.607.648.395.634,41 atau kemampuan tingkat serapan dana mencapai 92,33% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK). Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKIP Pemerintah Kabupaten

Bireuen

Tahun

2015

ini

merupakan

upaya

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai salah satu media informasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen. Bireuen, Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ZULKIFLI, Sp Pembina Utama Madya Nip. 196102151992031002

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................

iii

DAFTAR ISI ..................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN ...................................................................

1

A. Latar Belakang……………………………………………… ..

1

B. Gambaran Umum………………………………….............. ..

6

C. Perekonomian…………………… ........................................

17

D. Sumber Daya Manusia dan Aparatur ...............................

23

E. Isu – Isu Strategis.………………………………………........

29

F. Permasalahan Utama (strategic issued) Organisasi. .......

31

: PERENCANAAN KINERJA……… ....................................

33

A. Rencana Strategis…...……………. .....................................

33

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)……………………………..

39

C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator

BAB III

Kinerja dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012 - 2017 ....

46

: AKUNTABILITAS KINERJA .............................................

64

A. Pengukuran Kinerja ...........................................................

66

B. Capaian Indikator Kinerja…………………………………. .

69

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 ………………. ...............................

69

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015 ……..……… ...............................................

73

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2012-2017 .......................................

vi

77

4. Evaluasi dan Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja .........................................

80

A. Realisasi Anggaran ………………… .................................. 132 BAB IV

: PENUTUP …..………….………………………………………… 141

LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL

1.

Tabel I.1 ...........................................................................................

15

2.

Tabel I.2 ...........................................................................................

16

3.

Tabel I.3 ...........................................................................................

18

4.

Tabel I.4 ...........................................................................................

20

5.

Tabel I.5 ...........................................................................................

21

6.

Tabel I.6 ...........................................................................................

23

7.

Tabel II.1 ..........................................................................................

41

8.

Tabel II.2 ..........................................................................................

47

9.

Tabel II.3 ..........................................................................................

49

10. Tabel II.4 ..........................................................................................

50

11. Tabel II.5 ..........................................................................................

51

12. Tabel II.6 ..........................................................................................

53

13. Tabel II.7 ..........................................................................................

58

14. Tabel II.8 ..........................................................................................

59

15. Tabel III.1.........................................................................................

67

16. Tabel III.2.........................................................................................

69

17. Tabel III.3.........................................................................................

73

18. Tabel III.4.........................................................................................

77

19. Tabel III.4.1......................................................................................

80

20. Tabel III.4.2......................................................................................

87

21. Tabel III.4.3......................................................................................

88

22. Tabel III.4.4......................................................................................

91

23. Tabel III.4.5......................................................................................

94

24. Tabel III.4.6......................................................................................

96

25. Tabel III.4.7......................................................................................

99

26. Tabel III.4.8...................................................................................... 107 27. Tabel III.4.9...................................................................................... 108 28. Tabel III.4.9.1................................................................................... 111 29. Tabel III.4.10.................................................................................... 112 viii

30. Tabel III.4.11.................................................................................... 115 31. Tabel III.4.12.................................................................................... 120 32. Tabel III.4.13.................................................................................... 122 33. Tabel III.4.14.................................................................................... 124 34. Tabel III.4.15.................................................................................... 126 35. Tabel III.4.16.................................................................................... 127 36. Tabel III.4.17.................................................................................... 128 37. Tabel III.4.18.................................................................................... 128 38. Tabel III.4.19.................................................................................... 129

ix

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

atas

kinerja

Pemerintah Kabupaten Bireuen . Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan LKIP untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. pengukuran

pencapaian

target

kinerja ini dilakukan dengan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 1


membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara,

Gubernur/Kepala

Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 1.

Dasar Hukum Penyusunan LKIP LKIP

Kabupaten

Bireuen

sebagai

salah

satu

bentuk

pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja

dipakai

sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kabupaten Bireuen Tahun 2015

LKIP

disusun berdasarkan beberapa

landasan sebagai berikut : 1.

Landasan Idiil yaitu Pancasila

2.

Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

3.

Landasan Operasional: a.

Undang-Undang Pembentukan

Nomor

48

Kabupaten

Tahun

Bireuen

1999 dan

tentang

Kabupaten

Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2000; b.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

2000

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 2


c.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d.

Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; e.

Undang-undang

Nomor

Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; f.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008; g.

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; h.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; k.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

m.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

n.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian

Kinerja,

LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 3


Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.

Maksud Dan Tujuan Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai–nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel. Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada hakekatnya adalah merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan

manajemen

kepemerintahan

serta

sebagai

media

pertangungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Kabupaten Bireuen. Maksud penyusunan dan penyampaian Kabupaten

Bireuen

Tahun

2015

adalah

LKIP pemerintah sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 4


Tujuan penyusunan LKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan Pemerintah

masukan

stakeholders

Kabupaten

Bireuen.

demi

perbaikan

Identifikasi

kinerja

keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. 3.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen

selama

Tahun

2015.

Pengukuran

capaian

kinerja

(performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja

tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan

Analisis

organisasi.

atas

capaian

kinerja

terhadap

penetapan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini. Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 adalah sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

B.

Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

C.

Perekonomian

D.

Sumber Daya Manusia dan Aparatur LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 5


BAB II

E.

Isu – Isu Strategis

F.

Permasalaha Utama

:

PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis

B.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

C.

Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017

BAB III

BAB IV

:

AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja

B.

Capaian Indikator Kinerja Utama

C.

Realisasi Anggaran

:

PENUTUP

LAMPIRAN

B.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN 1.

Sejarah Pemerintah Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Kerajaan-kerjaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan Belanda. Secara de fakto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki Benteng Kuta Glee di Batee Iliek, di bagian barat Kabupaten Bireuen. Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 6


menjadi enam Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga Onder Afdeeling

(kewedanan).Kewedanan

Countroleur

(wedana)

yaitu:

dikepalai

Onder

oleh

Afdeeling

seorang

Bireuen

(kini

Kabupaten Bireuen), Onder Afdeeling Lhokseumawe (Kini Kota Lhokseumawe) dan Onder Afdeeling Lhoksukon (Sekarang jadi Ibu Kota Aceh Utara). Selain Onder Afdeeling tersebut, terdapat juga beberapa daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri

terhadap

daerah

dan

rakyatnya,

yaitu

Ulee

Balang

Keureutoe, Geureugok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik. Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur disebut Sun. Sedangkan mukim disebut Kun dan gampong disebut Kumi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun 1949. Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya dalam Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melalui Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara. Keberadaan

Aceh

dibawah

Provinsi

Sumatera

Utara

menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 7


juga

yang

kemudian

memicu

terjadinya

pergolakan

Darul

Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953. Pergolakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi/ 1957 tentang pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 Bireuen menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten Induk, pada tanggal 12 Oktober 1999, melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000. Beragam kisah heroik terekam dalam

catatan sejarah,

dan

pada benteng pertahanan di Batee Iliek menjadikan daerah terakhir yang diserang oleh pasukan

Belanda

yang

menyisakan kisah kepahlawan pejuang

Aceh

dalam

menghadapi serangan Belanda. Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan pada benteng pertahanan di Batee Iliek menjadikan daerah terakhir yang diserang oleh pasukan Belanda yang menyisakan kisah kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda. Kisah heroik lainnya terekam pada situs sejarah makam syahid lapan di Kecamatan Simpang Mamplam. Pelintas jalan MedanBanda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun 1902 saat melawan pasukan Marsose, Belanda. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 8


Menurut

penuturan

sejarah,

delapan

syuhada

tersebut

berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang namun ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah Jeunieb yang menewaskan delapan pejuang aceh tersebut, kedelapan pejuang yang syahid adalah : Tgk Panglima Prang Rayeuk Djurong Bindje, Tgk Muda Lem Mamplam, Tgk Nyak Bale Ishak Blang Mane, Tgk Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue, Apa Sjech Lantjok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, serta Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk. Nama mereka tertera pada situs makam yang dikenal sebagai kubu syuhada lapan yang terletak di pinggir jalan lintas Banda Aceh - Medan di kawasan Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Istana Tun Sri Lanang atau yang dikenal

dengan

nama

Rumoh

Krueng adalah sebuah bangunan tempat tinggal Tun Sri Lanang tahun 1613-1659. Yang terletak di Mukim Kuta Blang Kecamatan Samalanga. Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang menghadap ke arah selatan dengan denah persegi panjang yang berukuran 18 x 12,17 meter. Istana ini memilki bentuk atau ciri khas bangunan tradisional Aceh : berbentuk rumah panggung, mempunyai atap tampung lima, mempunyai dua serambi atau seramoe keue dan seramo likoet yang berfungsi seramoe keue (serambi depan) untuk tempat bertamu kaum laki-laki dan seramoe likoet atau serambi belakang untuk tamu-tamu kaum perempuan. Kemudian pada bagian tengah ada kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut Juree. Secara umum LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 9


bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna putih dengan pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk elemen bangunan.

2.

Kondisi Geografis Kabupaten

Bireuen

merupakan

salah

satu

dari

23

kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Bireuen sangat strategis dibanding kabupaten lain,

karena

berada

di

bagian

Timur

Provinsi

Aceh

yang

menghubungkan bagian tengah sampai bagian barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Malaka). Kabupaten Bireuen menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan). Nilai strategis Kabupaten Bireuen adalah sebagian wilayah selatan merupakan perbukitan dan wilayah utara didominasi oleh kawasan pesisir pantai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Dalam kebijakan penataan ruang nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN), Kota Juang yang menjadi ibukota Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) dan satu pusat permukiman lainnya yaitu Kecamatan Peusangan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta ditetapkan jaringan jalan nasional disepanjang sisi pantai timur sebagai Trans Lintas Timur Sumatera. Selain jalan sisi Pantai Timur, di Kabupaten Bireuen juga terdapat jalur jalan lintas tengah yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah yang juga telah ditetapkan sebagai jalan nasional. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 10


Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada posisi N 4053’20,3” - N 5016’25,8”Lintang Utara (LU) dan E 096055’30,1” - E 096019’45,9” Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1,796.32 Km2 atau (179.632 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Batasbatas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;



Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;



Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie;



Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie. Secara geografis wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi

strategis, karena terletak sebagai berikut: 1.

Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera.

2.

Berdekatan dengan pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Disamping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional.

3.

Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat.

4.

Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang merupakan jalur perdagangan

yang

padat

di

Pulau

Sumatera.

Di

masa

mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan



sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans Asean.

Kabupaten Bireuen terletak antara

040

54’

–

050

21’

Lintang Utara dan 960 20’ – 970 21’ Bujur Timur serta berada pada ketinggian 0 – 2637 meter dari permukaan laut (DPL). Topografi Kabupaten Bireuen terdiri dari 1 lembah, 53 lereng, dan 555 dataran dimana pantai dengan dataran rendah berada di sebelah utara dan daerah pegunungan berada di sebelah selatan. Kabupaten Bireuen juga dilalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng Samalanga, Krueng Inong, Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng Jeunib, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng Peudada, Krueng Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh, Krueng Gunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan yang seluruhnya bermuara ke Selat Malaka. Peta Pemerintah Kabupaten Bireuen



3.

Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1,796.32 Km2 atau (179.632 Ha), terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75

Mukim dan 609 Gampong (desa). Kecamatan Peudada mempunyai wilayah terbesar yaitu 312,84 Km2, sementara kecamatan Kota Juang dengan wilayah paling kecil

yaitu 16,91 Km2. Jumlah

Gampong (desa) yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan dengan jumlah Penduduk 51.312, dan Jumlah Gampong (desa) yang kecil terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan jumlah Penduduk 47.125 jiwa. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bireuen. Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah dengan luas nya. 22.601,00 Ha atau 11,89 persen, Tegal/Kebun 49.403,00 Ha atau 25,99 persen, ladang/Huma 21.402,00 Ha atau 11,26 persen, perkebunan 20.263,00 Ha atau 10,66 persen, hutan rakyat 9.517,00 Ha atau 5,01 persen, padang rumput 7.868,00 Ha atau 4,1 persen, lain-lain 18.678,00 Ha atau 9,82 persen, Lahan Bukan Pertanian 40.389,00 Ha atau 21,24 persen.



Penggunaan Lahan 50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00

40,389.00

18,678.00

7,868.00

5,000.00

9,517.00

10,000.00

20,263.00

22,601.00

15,000.00

21,402.00

20,000.00

49,403.00

25,000.00 Ha

-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen

4.

Demografi a.

Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2015 sebanyak 423.397 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 207.664 jiwa dan perempuan perempuan sebanyak 215.733 jiwa.



Tabel I.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Samalanga SimpangMamplam Pandrah Jeunieb Peulimbang Peudada Jeumpa Kota Juang Juli Kuala Jangka Peusangan Peusangan Selatan Peusangan Siblah Krueng 15 Kuta Blang 16 Gandapura 17 Makmur Jumlah

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

15.210 14.042 3.933 12.894 5.390 12.697 15.974 18.169 23.466 8.317 12.877 24.713 6.921

15.210 14.042 3.933 12.894 5.390 12.697 15.974 18.169 23.466 8.317 12.877 24.713 6.921

30.476 27.881 7.974 25.867 11.225 26.045 32.158 36.086 47.125 17.411 26.639 51.312 14.286

5.623

5.623

11.622

7.085 10.185 10.168

7.085 10.185 10.168

14.676 21.420 21.194

207.664

215.733

423.397

Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka Tahun 2015. Kepadatan penduduk dapat dilihat dari ‘beberapa sudut pandang giografis, kepadatan penduduk agraris, penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Kabupaten Bireuen tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis rata-rata tertinggi terletak pada Kecamatan Peusangan dengan jumlah penduduk 51,312 jiwa, Kecamatan Kota Juang 47,125 jiwa dan Kecamatan Jeumpa 36,086 jiwa, sedangkan rata-rata terendah terletak LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 15


pada Kecamatan Pandrah 7,974 jiwa, Kecamatan Peulimbang 11,225 jiwa dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 11,622 jiwa. Tabel I.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Km2 tahun 2015

No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Per Km2

1

Samalanga

156,22

30.476

195

2

SimpangMamplam

218,49

27.881

128

3 4 5 6

Pandrah Jeunieb Peulimbang Peudada

89,33 114,52 64,15 391,33

7.974 25.867 11.225 26.045

89 226 175 67

7

Jeumpa

212,08

32.158

152

8 9 10 11 12 13

Kota Juang Juli Kuala Jangka Peusangan Peusangan Selatan

69,42 31,56 23,72 81,18 122,48 106,33

36.086 47.125 17.411 26.639 51.312 14.286

520 1.493 734 328 419 134

14

Peusangan Siblah Krueng

76,62

11.622

152

15 16 17

Kuta Blang Gandapura Makmur

66,53 36,15 41,10

14.676 21.420 21.194

221 593 516

Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka 2015



C.

PEREKONOMIAN 1.

Potensi Unggulan Daerah. a.

Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dan pergeseran pola

hidup

dan

budaya

masyarakat, juga diikuti dengan pergeseran konsumsi kebutuhan pokok termasuk pola makan dan konsumsi bahan makanannya, di Kabupaten Bireuen aktivitas pertanian dan perkebunan berpotensi didorong sebagai sektor strategis yang mendukung pengembangan

wilayah

terutama

jika

dikaitkan

dengan

pengembangan perekonomian masyarakat Kegiatan pertanian dan perkebunan

yang dapat dikembangkan terdiri atas

kegiatan penanaman padi, kedelai, tanamam jagung, tanaman kacang tanah, kacang hijau tanaman hortikultura, Pertanian dan perkebunan merupakan sektor utama di Kabupaten Bireuen, sebesar 78,76 persen wilayah kabupaten bireuen digunakan sebagai lahan pertanian. Dari 149.732 Hektar sebesar 15.09 persen merupakan lahan pertanian sawah. Sementara itu sebesar 38,86 persen lahan pertanian bukan sawah digunakan sebagai lahan tegal. Lahan Sawah di kabupaten Bireuen sebesar 70,05 persen merupakan lahan sawah irigasi, dengan luas sawah irigasi terbesar berada di kecamatan Peusangan 1.752 Ha dan Kecamatan Simpang Mamplam 1.690 Ha. Semua sawah irigasi di kabupaten ini ditanami dua kali dalam setahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, produksi padi kabupaten bireuen mengalami penurunan sebesar 11,22 persen dengan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 17


produksi padi terbesar berada di kecamatan Peusangan 29.460 ton dan kecamatan Jangka 18.587 ton. Selain produktivitas

padi,

Kabupaten

tanaman

kedelai

Bireuen yang

juga

cukup

memiliki

tinggi.

Dua

Kecamatan dengan Produktivitas Penanaman Kedelai Tertinggi berada di Kecamatan Peusangan (17,41 Kw/Ha) dan Kecamatan Simpang Mamplam (16,80 Kw/Ha). Berdasarkan Total Produksi Kedelai Kabupaten Bireuen pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 15,94 persen. Tabel I.3 Luas Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2014

1 2

Samalanga

156,22

117,85

Luas Lahan Bukan Pertanaian 38,37

Sp. Mamplam

218,49

93,42

125,07

3

Pandrah

89,33

83,26

6,07

4

Jeunieb

114,52

103,68

10,84

5

Peulimbang

64,15

52,92

11,23

6 7 8 9 10 11 12 13

Peudada Juli Jeumpa Kota Juang Kuala Jangka Peusangan Peusangan Selatan Peusangan Siblah Krueng Makmur Gandapura Kuta Blang

391,33 212,08 69,42 31,56 23,72 81,18 122,48 106,33

382,96 161,75 50,97 15,53 18,15 64,95 90,30 90,40

8,37 50,33 18,45 16,03 5,57 16,23 32,18 15,93

76,62

58,48

18,14

66,53 36,15 41,1

51,64 26,33 34,73

14,89 9,82 6,37

1.901,21

1.497,32

403,89

No

14 15 16 17

Kecamatan

Jumlah/Total

Luas Kecamatan

Luas Lahan Pertanian

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen



2.

Pendapatan Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB)

Kabupaten

Bireuen, sebagai salah satu indikator

perekonomian

Kabupaten, dari tahun ke tahun

terus

fluktuasi,

mengalami

yang

menggambarkan

tentu geliat

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan

yang

juga

meningkat dari waktu ke waktu.

Pada Tahun 2011,

laju Pertumbuhan PDRB bila menurut ADHB adalah 11,63 % dengan nilai sebesar Rp. 6,46 Triliun dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2012 menjadi 11,51 % dengan nilai sebesar Rp. 7,2 Triliun. Untuk tahun 2013, memiliki Laju Pertumbuhan 10,82 % dengan nilai sebesar Rp. 7,99 Triliun. Sebagai Proyeksi, tahun 2014, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,32 %. dengan nilai sebesar Rp. 8,9 Triliun. Tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,22 %. dengan nilai sebesar Rp. 9,93 Triliun



Table I.4 Gambaran progresif kenaikan PDRB (ADHB) Kabupaten Bireuen tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini. NO

LAPANGAN USAHA

1 PERTANIAN

TAHUN 2011

PROYEKSI

2012

2013

2014

2015

2.428.000.730.000

9,93

2.697.037.070.000

11,08

2.896.122.830.000

7,38

3.170.096.049.718

9,46

3.465.231.991.947

9,31

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

70.371.240.000

6,62

75.807.320.000

7,72

81.493.380.000

7,50

87.426.098.064

7,28

93.983.055.419

7,50

3 INDUSTRI PENGOLAHAN

79.802.060.000

6,29

81.954.930.000

2,70

89.250.790.000

8,90

94.570.137.084

5,96

100.102.490.103

5,85

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

27.094.640.000

9,73

28.111.770.000

3,75

31.239.450.000

11,13

33.801.084.900

8,20

36.400.388.329

7,69

586.041.080.000

6,90

624.305.910.000

6,53

697.075.090.000

11,66

755.350.567.524

8,36

822.199.092.750

8,85

1.682.481.330.000

11,87

1.845.046.120.000

9,66

2.043.789.950.000

10,77

2.263.906.127.615

10,77

2.499.352.364.887

10,40

2

4

5 KONSTRUKSI 6

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

7

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

825.489.450.000

12,06

933.314.120.000

13,06

1.086.966.880.000

16,46

1.237.620.489.568

13,86

1.416.580.412.360

14,46

8

KEUANGAN, REAL ESTAT & JS. PRSH.

130.873.300.000

13,40

147.742.380.000

12,89

159.917.890.000

8,24

178.324.439.139

11,51

197.726.138.117

10,88

632.300.310.000

23,93

773.095.720.000

22,27

900.194.340.000

16,44

1.088.154.918.192

20,88

1.304.262.484.945

19,86

9 JASA - JASA JUMLAH

6.462.454.140.000 11,63 7.206.415.340.000 11,51 7.986.050.600.000 10,82 8.909.249.911.804 11,32 9.935.838.418.856 11,22

Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend kenaikan yang positif, dari sebesar Rp 2,77 Triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 2,93 Triliun pada tahun 2012, Rp 3,07 Triliun pada tahun 2013 dan Rp 3,23 Triliun proyeksi pada tahun 2014 serta proyeksi PDRB ADHK untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 3,42 Triliun. Kenaikan ini rata-rata mencapai angka laju pertumbuhan sebesar 5,30% pada tahun 2011, 5,59% pada tahun 2012 dan 4,66% pada tahun 2013 dan proyeksi untuk tahun 2014 sebesar 5,18% dan proyeksi laju pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,14 %. Gambaran tentang kenaikan yang progresif PDRB (ADHK) Kabupaten Bireuen tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 20


Tabel I.5 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

NO

LAPANGAN USAHA

1 PERTANIAN

TAHUN 2011

PROYEKSI

2012

2013

2014

2015

869.122.160.000

4,50

917.215.810.000

5,53

934.452.470.000

1,88

969.120.656.637

5,34

1.004.493.560.604

3,65


44.822.450.000

5,26

46.794.640.000

4,40

48.853.600.000

4,40

51.003.158.400

5,33

532.217.957.790

4,35


37.330.060.000

4,25

38.049.530.000

1,93

38.614.150.000

1,48

39.274.451.965

3,40

39.922.480.422

1,65


10.425.580.000

8,71

10.759.730.000

3,21

11.381.110.000

5,78

11.892.121.839

6,47

12.421.321.261

4,45

202.083.130.000

5,43

210.914.160.000

4,37

221.312.230.000

4,93

231.603.248.695

5,77

242.233.837.810

4,59

2

4

5 KONSTRUKSI 6


896.537.530.000

4,50

940.879.280.000

4,95

987.665.870.000

4,97

1.036.654.097.152

6,29

1.087.450.147.912

4,90

7


295.564.480.000

7,06

314.916.140.000

6,55

338.579.100.000

7,51

362.381.210.730

6,70

387.711.657.360

6,99

8


43.221.470.000

7,26

45.132.500.000

4,42

45.832.660.000

1,55

47.203.056.534

6,18

48.609.707.619

2,98

375.993.290.000

7,49

405.653.400.000

7,89

440.243.760.000

8,53

476.387.772.696

7,97

543.224.977.205

8,17

5,18 3.419.289.485.984

5,14


2.775.100.150.000

5,30 2.930.315.190.000

5,59 3.066.934.950.000

4,66 3.225.519.774.648

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB (ADHK), struktur perekonomian Kabupaten Bireuen secara umum kontribusi paling besar diberikan oleh sektor jasa - jasa

yang mencapai 8,01%

sepanjang tahun 2011‐ 2014, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,96%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 5,73%, sektor perdagangan,hotel dan restoran sekitar 5,12%, sektor kontruksi sebesar 5,02%; sektor pertambangan sebesar 4,75%, sektor keuangan dan real estate sebesar 4,48%, sektor pertanian sebesar 4,18% dan sektor industri pengolahan sebesar 2,55%. Sektor utama dalam beberapa tahun ke depan masih akan menjadi tiang penyangga perekonomian Kabupaten Bireuen, yang apabila dilihat dalam konteks pengelompokkan lapangan usahanya, maka struktur perekonomian Kabupaten Bireuen didominasi oleh LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 21


sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Jasa‐ jasa lainnya) yang mencapai 7,30%, disusul sektor primer yang mencapai 5,34% (Pertanian, Pertambangan); dan sisanya adalah sektor sekunder yang hanya sebesar 5,20% (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih serta Kontruksi). Dalam kurun empat tahun terakhir sektor tersier semakin dominan, dimana secara ratarata lebih dari separuh perekonomian Bireuen dibentuk oleh sektor tersier, hal ini disebabkan karena faktor semakin menggeliatnya perdagangan dengan semakin kondusifnya stabilitas keamanan. Sedangkan jika ditinjau dari segi sektoral, maka kontribusi yang paling dominan dihasilkan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Sepanjang kurun waktu 2011-2014 perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan yang cukup stabil.

3.

Distabulasi Persentase PDRB Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menunjukkan trend kenaikan yang positif, dari sebesar Rp 6,46 Triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 7,21 Triliun pada tahun 2012, Rp 7,99 Triliun pada tahun 2013 dan Rp 8,91 Triliun pada tahun 2014. Kenaikan ini rata-rata mencapai angka 11,63% pada tahun 2011, 11,51% pada tahun 2012 dan 10,82% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 11,32%. Gambaran tentang kenaikan yang progresif

PDRB (ADHB)

Kabupaten Bireuen tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel I.6 Distabulasi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

NO

LAPANGAN USAHA

1 PERTANIAN

TAHUN 2011

%

2012

PROYEKSI %

2013

%

2014

%

2015

%

2.428.000.730.000

37,57

2.697.037.070.000

37,43

2.896.122.830.000

36,26

3.170.096.049.718

35,58

3.465.231.991.947

34,88


70.371.240.000

1,09

75.807.320.000

1,05

81.493.380.000

1,02

87.426.098.064

0,98

93.983.055.419

0,95


79.802.060.000

1,23

81.954.930.000

1,14

89.250.790.000

1,12

94.570.137.084

1,06

100.102.490.103

1,01


27.094.640.000

0,42

28.111.770.000

0,39

31.239.450.000

0,39

33.801.084.900

0,38

36.400.388.329

0,37

586.041.080.000

9,07

624.305.910.000

8,66

697.075.090.000

8,73

755.350.567.524

8,48

822.199.092.750

8,28

1.682.481.330.000

26,03

1.845.046.120.000

25,60

2.043.789.950.000

25,59

2.263.906.127.615

25,41

2.499.352.364.887

25,15

2

4

5 KONSTRUKSI 6


7


825.489.450.000

12,77

933.314.120.000

12,95

1.086.966.880.000

13,61

1.237.620.489.568

13,89

1.416.580.412.360

14,26

8


130.873.300.000

2,03

147.742.380.000

2,05

159.917.890.000

2,00

178.324.439.139

2,00

197.726.138.117

1,99

632.300.310.000

9,78

773.095.720.000

10,73

900.194.340.000

11,27

1.088.154.918.192

12,21

1.304.262.484.945

13,13


D.

6.462.454.140.000 100,00 7.206.415.340.000 100,00 7.986.050.600.000 100,00 8.909.249.911.804 100,00 9.935.838.418.856 100,00

SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2015 sejumlah 10.050 orang yang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut: a.

Golongan I : 87 orang, Golongan II : 2.820 orang, Golongan III : 4.144 orang, Golongan IV : 2.999 orang;

b.

Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II :32 orang, Eselon III : 168 orang, Eselon IV : 500 orang, Eselon V : 39 orang; Jabatan Fungsional terdiri dari : Jabatan Tenaga Guru : 5.227 orang, Tenaga Kesehatan : 2.030 orang dan Tenaga Teknis/Administrasi lainnya : 2.793 orang;



c.

Tingkat Pendidikan terdiri dari SD : 18 orang, SMP : 92 Orang, SMA/D1 2.489 orang, D2 : 167 orang, D3 : 1.238 orang, D4 : 69 orang, S1 : 5.820 orang, S2 : 156 orang, S3 : 1 orang. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

1.

Kelembagaan Perangkat Daerah Sebagai

pelaksanaan

reformasi

Pemerintah

Kabupaten

Bireuen

peningkatan

pelayanan

publik,

birokrasi serta

Pemerintah

di

upaya

lingkungan mendukung

Kabupaten

telah

menetapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam bentuk Qanun Kabupaten yang terdiri dari: a.

Qanun Kabupaten Bireuen

Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen; b.

Qanun Kabupaten Bireuen Susunan

Organisasi

dan

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata

Kerja

Kecamatan

Dalam

Kabupaten Bireuen; c.



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Kabupaten Bireuen; d.



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen; e.


Organisasi

dan


Kerja

Dinas-Dinas

pada

Kabupaten Bireuen; LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 24


f.



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen g.



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen; h.


Organisasi

Pengurus

Korps

dan

Pegawai


Kerja

Republik

Sekretariat

Indonesia

Dewan

Kabupaten

Bireuen. i.



Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Bireuen; Susunan

Struktur

Organisasi

dan Tata

Kerja Instansi

pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut : 1.

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sementara

itu,

untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, (2) penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 25


kemasyarakatan

serta

organisasi

dan

tata

laksana,

(3)

pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.

Dinas Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.

Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.

Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 75 (tujuh lima) Kemukiman dan 609 Gampong/desa. Untuk

lebih

jelas

tentang

Struktur

Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dijabarkan sebagai berikut : LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 26


a). Bupati dan Wakil Bupati Bireuen. b). Staf Ahli Bupati Bireuen: 1).

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan SDM.

2).

Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar Lembaga.

c).

3).

Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan.

4).

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

5).

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

Sekretariat Daerah: 1).

2).

Asisten Pemerintahan : a.

Bagian Pemerintahan Umum.

b.

Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.

c.

Bagian Hukum.

Asisten Ekonomi Pembangunan : a.

Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

b.

Bagian Administrasi Pembangunan.

c.

Bagian Kesejahteran Rakyat dan Keistimewaan Aceh.

3).

Asisten Administrasi Umum: a.

Bagian Umum.

b.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

c.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

d). Sekretariat DPRK 1).

Bagian Umum.

2).

Bagian Risalah dan Hukum.

3).

Bagian Keuangan.



e).

Dinas Daerah 1).

Dinas Syariat Islam

2).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3).

Dinas Kesehatan

4).

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5).

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

6).

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan Rakyat

7).

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

8).

Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi

dan

Usaha Kecil Menengah (UKM) 9).

Dinas Pertanian, Peternakan,

10). Dinas Kelautan dan Perikanan 11). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 12). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13). Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14). Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 15). Dinas Pegelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan g). Lembaga Teknis Daerah 1).

Inspektorat Kabupaten

2).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3).

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4).

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera

5).

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

6).

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

7).

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

8).

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

9).

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 28


10). Kantor Perpustakaan dan Arsip 11). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen 12). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) h). Sekretariat Lembaga Bireuen 1). Sekretariat MPU

i).

2).

Sekretariat MAA

3).

Sekretariat MPD

4).

Sekretariat BMK

Keistimewaan

Kabupaten

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pemerintah Kabupaten Bireuen dan seluruh perangkat di bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi selaku penyelenggara semua urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintahan Kabupaten.

E.

ISU – ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi

permasalahan

kemajuan

pembangunan

Kabupaten di

Bireuen.

Kabupaten

Berdasarkan

Bireuen

serta

mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional, Isu-isu strategis yang harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah Kabupaten Bireuen dalam periode 2012-2017 sebagai berikut : 1.

Belum optimalnya implementasi nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 29


2.

Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

3.

Masih rendahnya sumber daya manusia yang tercermin dari kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.

4.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan

5.

Belum memadainya kesediaanya ketersediaan infratruktur dalam mendorong percepatan perekonomiaan daerah.

6.

Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal

7.

Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana

8.

Kerentanan keberlanjutan perdamaian

1.

Inovasi Daerah. Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah Kabupaten Bireuen

adalah terjadinya pergeseran perekonomian

global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya saing daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif; serta rendahnya entrepreneurship masyarakat. Fakta-fakta tersebut harus

menjadi

perhatian

Pemerintah

Kabupaten

Bireuen.

Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya Kabupaten Bireuen dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya. Dalam senantiasa

pelaksanaannya, memotivasi

dan

Pemerintah

Kabupaten

mendorong

aparat

Bireuen

pemerintah,

masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 30


mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen kabupaten, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi pemerintah,

pemerintah

pendidikan,

lembaga

daerah,

penunjang

lembaga inovasi,

Litbang, dunia

lembaga

usaha,

dan

masyarakat di daerah. Dalam

melaksanakan

pengembangan

inovasi

daerah,

Pemerintah Kabupaten Bireuen senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bireuen

agar

terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen

dalam rangka sistem

inovasi daerah. F.

PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) ORGANISASI Dengan

mempertimbangkan

berbagai

potensi,

kondisi,

permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten Bireuen, serta merujuk kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, maka perlu diketahui Isu Strategis dan permasalahan yang berkembang di tahun 2015 yang sedang dihadapi organisasi, yaitu; 1.

Belum maksimalnya pelaksanaan syari’at islam;

2.

Tata kelola pemerintahan yang belum maksimal; LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 31


3.

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal;

4.

Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

5.

Disparitas kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

6.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

7.

Masih kurang memadainya infrastruktur.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen, melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2014 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen 2012-2017 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan,

program,

dan

kegiatan,

serta

sebagai

pedoman

dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2012-2017.

1.

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen ditetapkan visi daerah yaitu : “Kabupaten Bireuen yang Bermartabat dan Mandiri Berlandaskan UUPA” LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 33


Visi tersebut mengandung 3 (tiga) unsur pokok, yaitu; bermartabat, mandiri dan berlandaskan UUPA. Masing-masing unsur tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : 1.

Bermartabat

dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen

yang beradab, beretika dalam segala segi kehidupan, memiliki harga diri, saling hormat-menghormati, kepedulian sosial yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat, cinta damai, bersatu, taat hukum, dan menolak segala bentuk kemungkaran, bermartabat juga mengandung unsur maju, integritas, dan sejahtera, yang masing-masing bermakna sebagai berikut. a.

Maju dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas dan terampil, memiliki wawasan luas kreatif dan produktif, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong percepatan pembangunan, berikutnya, mencermikan pula menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas.

b.

Integritas dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen yang menjadi masyarakat yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas dan terampil memiliki wawasan luas, kreatif dan tekun dan rajin, produktif

mampu

memberikan

kontribusi

dalam

pembangunan, makmur dalam kehidupan dan tingginya pertumbuhan ekonomi daerah. c.

Sejahtera dimaksudkan, masyarakat Kabupaten yang sehat

baik

jasmani

maupun

rohani,

hidup

layak,

mencapai kemakmuran maupun memenuhi kebutuhan dasar dengan sebaik-baiknya, bebas dari kemiskinan dan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 34


kesengsaraan, bebas dari ketakutan, ancaman dan tindak kekerasan, tertib dan aman, baik dalam keluarga maupun dilingkungan masyarakat. 2.

Mandiri yang dimaksud adalah

masyarakat

Kabupaten

Bireuen mampu mengembangkan potensi diri guna memenuhi kebutuhan hidup. Mandiri diartikan pula bahwa Kabupaten Bireuen harus sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan potensi sumber daya dan kekuatan sendiri. 3.

Berlandaskan UUPA dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga

terwujudnya

masyarakat

bermartabat, mandiri, dan sejahtera

Bireuen

yang

dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.

Misi Pembangunan Daerah Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan

demikian

diharapkan

seluruh

anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi Pembangunan

Daerah

Kabupaten Bireuen

Kabupaten

Bireuen,

menetapkan 4 (empat)

Kepala

Daerah

misi pembangunan

Kabupaten Bireuen untuk Tahun 2012–2017, sebagai berikut: LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 35


1.

Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih, dan

Berwibawa (good and clean governance).

2.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3.

Memberdayakan

ekonomi

berdaya

saing

secara

berkelanjutan berbasis sumber daya lokal 4.

Mewujudkan

persatuan dan

keberlanjutan

perdamaian

berdasarkan UUPA 3.

Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi serta yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan

sasaran

didasari

atas

isu-isu

strategis,

analisis

lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Penetapan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bireuen, baik yang bersifat makro maupun mikro, diharapkan dapat memberikan fokus pada penentuan strategi dan prioritas dalam menetapkan kebijakan–kebijakan dan program– LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 36


program

pilihan yang

harus

dilaksanakan

untuk

mencapai

tujuan,visi dan misi Kabupaten Kabupaten Bireuen. Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur pada tahun 2015 sebagai ukuran kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bireuen dan sejalan dengan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017, dengan uraian sebagai berikut: a.

Misi 1 Tujuan misi pertama adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang islami, berbudaya, bersih, dan berwibawa dengan sasarannya yaitu : 

Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan

kinerja

secara

terpadu,

akuntabel,

dan

integritas 

Meningkatnya menunjang

kapasitas

pembangunan

keuangan daerah

daerah dan

dalam

mendukung

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal



Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif dan partisipasif,



Meningkatnya implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

b.

Misi 2 Tujuan misi kedua adalah

meningkatkan kualitas

sumber daya manusia secara berkelanjutan, misi ini didukung dengan sasarannya yaitu : LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 37




Meningkatnya

akses

dan

pemerataan

pelayanan

pendidikan yang terpadu dan berkualitas, 

Peningkatan

akses

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan yang berkualitas, c.

Misi 3 Tujuan misi ketiga adalah Menumbuh kembangkan dan menguatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, dengan sasarannya yaitu : 

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,45 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.



Terlaksananya revitalitasi

pertanian yang

didukung

pengembangan komuditas unggulan sesuai potensi dan karakteritik wilayah, 

Berkembangnya

ekonomi

masyarakat

pesisir

dan

meningkatnya kesejahteraan nelayan, 

Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal



Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,



Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu

d.

Misi 4 Tujuan misi keempat adalah menguatkan persatuan dan keberlanjutan

perdamaian

berdasarkan

UUPA,

dengan

sasarannya adalah: 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian; LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 38




Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian;



Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan;



Meningkatnya

eksistensi

kelembagaan

adat

dalam

mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah. B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kabupaten

Bireuen

telah

ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2014. Tujuan dari pada Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagaimana

telah

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, dan Merujuk Kepada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/D.I.PANRB/01/2016 Tanggal

20

Januari 2015 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015. Sementara

untuk

Indikator

Kinerja

disempurnakan

dan

dirumuskan

menggambarkan

hasil

(outcome)

Utama

kembali

dengan

(IKU)

sehingga

mengintegrasikan

telah lebih dan

mengsingkronkan indikator-indikator yang terdapat pada: (1). Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



(2). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kementerian teknis yang menangani tentang urusan wajib yaitu: a.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b.

Peraturan Menteri Sosial nomor 80/Huk/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

c.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

e.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/ Permen/M/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

f.

Peraturan

Menteri

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. g.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 55 / Hk-010/ B5/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

h.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang

tentang

Standar

Pelayanan

minimal

Bidang

Pendidikan Dasar. i.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenaga-Kerjaan Umum dan Tata Ruang. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 40


j.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.

k.

Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor. 22/Perim.Kominfo/12/2010

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika. l.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan / OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan Pangan

m.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.106/HK/501/MKP/2010

tentang

Standar

Nomor

Pelayanan

Minimal Bidang Kesenian. n.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Perhubungan.

o.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal. Tabel II.1 Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1

2

3

1

Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Islami, Bersih, Dan Berwibawa Yang Didukung Terobosan Kinerja Secara Terpadu, Akuntabel Dan Integritas.

1

2 3 4 5

Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPK/unit kerja yang terkait dengan administrasi, SDM, dan sarana dan prasarana Opini WTP atas laporan keuangan Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu Persentase Rancangan Qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural



1

2

3

4

5

2

Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipasif

Meningkatnya Implementasi NilaiNilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat

3

6

Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti

1

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBK terus meningkat Komposisi belanja langsung yang terus meningkat dalam struktur APBK

2 3

Penyampaian Laporan pertanggungjawaban APBK tepat waktu

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah yang terus meningkat

2

Pengurusan perizinan yang cepat, tepat, dan transparan

3

Pelayanan administrasi kependudukan yang baik

1

Pelaksanaan Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang Partisipatif dan Tepat Waktu

2

Konsistensi Program Pembangunan RPKP Mengacu RPJM

3

Pengesahan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen pada tahun 2013

4

Tersedianya data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu

5

Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014 dan Kawasan Perkotaan Kecamatan sampai dengan tahun 2017

1

Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam

2

Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi positif terhadap penerapan Dinul Islam



1

6

7

2

Terwujudnya Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua) Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas

3

1

Adanya Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua)

1

Angka Melek Huruf (persen)

2

Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/Sederajat (%) b. SMP/Sederajat (%) c. SMA/Sederajat (%)

4

Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/Sederajat (%) b. SMP/Sederajat (%) c. SMA/Sederajat (%)

8

9

Meningkatnya Mutu dan Manajemen Pendidikan, Formal maupun Informal

1

Rasio Guru Murid a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA

2

Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SMA/Sederajat

3

Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Revitalisasi Kelembagaan Dayah

Meningkatnya Akses Masyarakat 1 terhadap Pelayanan Kesehatan yang 2 berkualitas

Meningkatnya Angka Harapan Hidup Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

3

Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

4

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih(%)

5

Rasio Dokter per 100.000 penduduk a. b. c. d.

6

Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Paramedis

Manajemen Kesehatan Berbasis Sistim informasi



1

10 11

2

3

Menurunnya Tingkat Kemiskinan 1 Menjadi 9,45 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017 Terlaksananya revitalisasi pertanian 1 yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah 2

Persentase penduduk miskin Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan Produktivitas Padi (Ton/Ha) a. b. c. d. e. f. g.

3

Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB

4

Meningkatnya Populasi ternak yang mendukung ketahanan Pangan Daerah a. b. c. d. e.

12

13

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan


Padi Kedelai Jagung Kacang Hijau Kacang Tanah Ubi Jalar Ubi Kayu

1

Sapi Kerbau Kambing Ayam Itik

Meningkatnya produksi a. Perikanan tangkap b. Perikanan budidaya

2

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

3

Terlaksananya program minapolitan dalam mendukung peningkatan pendapatan nelayan secara berkesinambungan

1

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa yang terus meningkat signifikan dalam struktur ekonomi daerah

2

Meningkatnya unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong percepatan ekonomi daerah



1

14

2

3

Meningkatnya kualitas infrastruktur 1 yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat 2

Meningkatnya kualitas dan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan)

3

Meningkatnya kualitas dan jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan

4

Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani air minum ledeng/isi ulang/kemasan

5

Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani listrik

6

Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat miskin/kaum dhuafa


1

Meningkatnya kualitas lingkungan

2

Berkurangnya daerah yang rawan bencana dan cakupan penanganan bencana

16

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian

1

Berkurangnya kasus-kasus yang mengganggu keamanan dan keberlanjutan perdamaian

17

Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan

1

Terlaksananya Rakorpimda

1

Persentase Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin

Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah

1

Persentase kegiatan kelembagaan adat mendukung pembangunan daerah dan perdamaian

15

18 19



C.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJM KABUPATEN BIREUEN 2012-2017 1.

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bireuen mencapai tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan

salah

satu

rujukan

penting

dalam

perencanaan

pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran

akan

dicapai

yang

selanjutnya

diperjelas

dengan

serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.



Strategi

dan

arah

kebijakan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2012 – 2017) disajikan pada tabel 2.1 berikut :

VISI : KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN MANDIRI BERLANDASKAN UUPA Tabel II.2 MISI 1 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERBUDAYA, BERSIH DAN BERWIBAWA

No

TUJUAN

No

SASARAN

STRATEGI

No

1

2

3

5

6

7

1

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih dan Berwibawa.

1

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas

1

1

2

Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal

2

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif dan partisipasif

4

Peningkatan kapasitas transparansi, dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi pembangunan yang didukung dengan pengembangan dan penerapan egovernment. Penguatan nilai-nilai islami dan prinsipprinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang islami dan berwibawa Peningkatan kapasitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan pengembangan penerapan egovernment Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembngunan

‘

3

4

4

No

3

ARAH KEBIJAKAN 8

Mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan pemerintahan

2

Meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam,

3

Meningkatkan peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung percepatan penerapan nilai-nilai Dinul Islam

4

Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didukung penerapan egovernment,



1

2

3

5

4

Meningkatnya implementasi nilainilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat

5

6

7

8

5

Penguatan kapasitasa DPRK dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kinerja pemerintah daerah

5

6

Penguatan kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif, integratife dan partisipasif yang didukung sistem informasi teknologi dan data informasi statistik yang akurat dan tepat waktu Peningkatan kualitas manajemen pelayanan yang efektif dan professional sesuai standar pelayanan minimal serta penguatan SDM aparatur yang berintegritas Peningkatan pengawasan internal secara terpadu dan mendorong penerapan pengendalian internal yang efektif Peningkatan optimalisasi sumbersumber penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya terciptanya kemandirian daerah Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilainilai dinul islam Peningkatan peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung percepatan penerapan nilai-nilai dinul islam

6

Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur secara bertahap dan berkesinambungan dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan secara partisipatif yang didukung keakuratan data dan informasi

7

8

9

10

11

7

Meningkatkan optimalisasi sumbersumber penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah guna terciptanya kemandirian daerah

8

Menguatkan kapasitas DPRK dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah



Tabel II.3 MISI 2 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

No

TUJUAN

No

SASARAN

No

STRATEGI

No

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas

1

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pengembangan zona pendidikan Kota Santri di wilayah barat (Samalanga dan sekitarnya) dan Kota pelajar di wilayah Timur (Matangglumpang Dua dan sekitarnya Peningkatan akses pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau, baik formal maupun informa Penguatan kapasitas dan kemandirian kelembagaan dayah dalam rangka optimalisasi peran dayah dalam pembangunan daerah Peningkatan pemerataan tenaga pendidik berkualitas di semua jenjang pendidikan dan wilayah Peningkatan kompetensi tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan

1

Menetapkan zona pendidikan Kota Santri di wilayah barat (Samalanga dan sekitarnya) dan Kota pelajar di wilayah Timur (Matangglumpang Dua dan sekitarnya) melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

2

Memperluas akses pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik formal maupun informal Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas di semua jenjang pendidikan dan wilayah

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang modern dan berkualitas di semua strata pelayanan Peningkatan kompetensi sumberdaya kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan dalam mendukung pelayanan kesehatan berkualitas

1

1

Meningkanya Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkelanjutan

2

3

4

5

2

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

1

2

3

4

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan

5

Menguatkan kapasitas dan kemandirian lembaga dayah dalam rangka meningkatkan peran dayah dalam pembangunan daerah Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang modern dan berkualitas

2

Meningkatkan kompetensi sumber daya kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan



1

2

3

4

5

6

7

8

3

Perluasan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas yang didukung pemerataan sumberdaya kesehatan serta peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat secara bertahap Peningkatan kualitas manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi kesehatan Peningkatan kesadaran masyarakat berpirilaku yang sehat dan mendukung pola hidup bersih

3

Memperluas dan menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

4

Membangun kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang bersih dan sehat

4

5

Tabel II. 4 MISI 3 MEMBERDAYAKAN EKONOMI BERDAYA SAING SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL No 1

1

TUJUAN 2

Menumbuhkembangkan dan menguatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal

No

SASARAN

No

3

4

5

1

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,45 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017

1

2

Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah

2

STRATEGI 6

Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama irigasi, jalan produksi, dan jalan usaha tani Pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis potensi dan karakteristik wilayah, terutama sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan UMKM dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen

No

ARAH KEBIJAKAN

7

8

1

Membangun infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama irigasi, jalan produksi, dan jalan usaha tani

2

Mengembangkan sektor ekonomi unggulan, terutama sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan UMKM dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen



1

2

3

4

5

6

7

8

3

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal

3

Percepatan pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan

3

4

Pengembangan pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai Islami dan budaya lokal

4

Membangun iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mengembangkan industri pengolahan secara terpadu berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan

5

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

5

Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif

5

6


6

Peningkatan promosi potensi komoditi andalan dan unggulan Kabupaten Bireuen secara berkesinambungan Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, meliputi, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan nelayan, normalisasi kuala, dan pengembangan budidaya perikanan darat dan laut.

6

4

7

7

Mengembangkan dan membenahi daya tarik wisata yang memperhatikan nilai-nilai Islami dan budaya lokal Meningkatkan promosi potensi komoditi andalan dan unggulan Kabupaten Bireuen Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang didukung pengembangan program minapolitan, meliputi sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan nelayan, normalisasi kuala, dan pengembangan budidaya perikanan darat dan laut.

Tabel II.5 MISI 4 MEMBERDAYAKAN MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN BERDASARKAN UUPA

No 1

1

TUJUAN 2

Menguatkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA

No 3

1

SASARAN 4

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian

No 5

1

STRATEGI 6

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian

No 7

1

ARAH KEBIJAKAN 8

Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian



1

2

3

4

5

2

Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian

2

3

Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan

3

4

Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah.

4

6

7

8

Peningkatan kerjasama yang sinergis lintas sektor dalam menjaga keamanan dan keutuhan perdamaian berdasarkan UUPA Penguatan interaksi sosial kemasyarakatan sesuai budaya dan adat istiadat

2

Menjalin kerjasama yang sinergis lintas sektor dalam menjaga keamanan dan keutuhan perdamaian berdasarkan UUPA

3

Penguatan peran kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan signifikan dalam pembangunan daerah

4

Memupuk dan memperkuat interaksi sosial kemasyarakatan sesuai budaya dan adat istiadat Menguatkan peran kelembagaan adat dalam mendorong keberlanjutan perdamaian dan mendukung percepatan pembangunan daerah.



2.

Rencana Kinerja. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 yang dijabarkan dari RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017 merupakan dokumen kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima amanat tentang tingkat kinerja dari suatu indikator yang telah ditentukan, dan harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2015. Tahun 2015 merupakan tahun ke tiga dalam pelaksanaan RPJM

Kabupaten

Bireuen

2012-2017.

Mencermati

arah

dan

kebijakan pada RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 maka pada tahun 2015, prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan

bagian

dari

target

yang

lebih

strategis,

seperti

pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2015, setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Tabel II.6 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 No

Sasaran Stategis

1

2

1

Meningkatnya Implimentasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Islami, Bersih, Dan Berwibawa Yang Didukung Terobosan Kinerja Secara Terpadu, Akuntabel Dan Integritas.

Indikator Kinerja 3

1 2 3 4 5

Satuan

Target

4

5

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nilai EKPPD

Nilai

CC

Nilai

Tinggi

Opini BPK atas laporan keuangan Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu

Opini

WTP

Waktu

November 2015

%

80

Persentase Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan



1

2

3

4

5

Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM Pengawasan) Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti (obrik)

Orang

7

Obrik

80

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK

%

99,61

%

39,96

1


%

85

2

Rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan

Hari

5

%

83

Qanun

1

%

100

6 6 2

3

4

5

6

Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1

3

Persentase penduduk memiliki KTP


1

Jumlah dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

2

persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu

3


Qanun

2

Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat

1


kasus

100

2


kali

2

Terwujudnya Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua)

1

Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua)

-

Perturan Bupati

2



1

7

2

Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas

3

1


2


3

Angka Partisipasi Kasar (APK) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Rasio Guru Murid a) SD/MI b) SMP/MTs c) SMA/MA Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV pada jenjang SMA/Sederajat

4

8


1

2

9

Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas

Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 9,45 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017

5

%

98,92

Tahun

9,36

% % %

100 96 90

% % %

98 86 85

Rasio Rasio Rasio %

1 : 27 1 : 24 1 : 25 99,90

%

60

3


1

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,51

2

Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Orang

75

3

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Bayi

5

4

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (%)

%

90

5

Rasio Dokter per 100.000 penduduk a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Paramedis Manajemen Kesehatan Berbasis Sistim informasi Persentase penduduk miskin

Rasio Rasio Rasio Rasio %

5,82 23 5,5 308 70

%

19,06

6 10

4

1



1

2

11


3

1

2 3

12

13

14

Produktivitas Padi (Ton/Ha) a) Padi b) Kedelai c) Jagung d) Kacang Hijau e) Kacang Tanah f) Ubi Jalar g) Ubi Kayu Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB Populasi ternak yang mendukung ketahanan Pangan Daerah a) Sapi b) Kerbau c) Kambing d) Ayam e) Itik Produksi a) Perikanan tangkap b) Perikanan budidaya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)

4

5

Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha %

7,00 1,80 3,00 1,90 1,80 2,25 2,40 3,75

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

70.937 2.466 36.358 366.465

Ton Ton %

18.485 14.110 4,5


1


1


%

33,66

2

Unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong percepatan ekonomi daerah (Koperasi yang aktif)

unit

184

1

Kualitas dan jaringan infrastruktur a. Jalan Kabupaten b. Jembatan Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan)

Meter % Rasio

56.275 85 1 : 0,251


2

2

3

Luas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan

%

45,04

4

Rumah Tangga yang terlayani air minum ledeng/isi ulang/kemasan

%

49,0

5

Rumah Tangga yang terlayani listrik

%

97,20



1

15

2


3

4

5

8

rumah layak huni bagi masyarakat miskin/kaum dhuafa

Unit

365

1

kualitas lingkungan a. Penanganan banjir b. Wilayah tanggap darurat Persentase wilayah yang rawan bencana dan cakupan penanganan bencana

% % %

60 65 40

2

16

17 18 19

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan

1

Kasus-kasus yang mengganggu keamanan dan keberlanjutan perdamaian

%

65

1

Rakorpimda

%

100

1


%

30


1


%

65

1. 2. cana Kinerja. 3.

Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut :



Tabel II.7 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015 No

Sasaran Stategis

Didukung Jumlah Program

1

2

3

1

Meningkatnya Implimentasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Islami, Bersih, Dan Berwibawa Yang Didukung Terobosan Kinerja Secara Terpadu, Akuntabel Dan Integritas. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipasif Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Terwujudnya Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua) Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas Meningkatnya Mutu dan Manajemen Pendidikan, Formal maupun Informal Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 9,45 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017 Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan

16

2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 3

11 7 1 6 9 13 1 14 10 8 17 8 3 2 2



1

2

19

4.

3

Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat mendukung perdamaian dan berperan strategis pembangunan daerah

dalam dalam

1

Perjanjian Kinerja 2015 Dokumen

Perjanjian

kinerja

merupakan

dokumen

pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RPJM Kabupaten Bireuen , RKPK 2015, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut : Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Kabupaten Bireuen Tahun 2015 No

Sasaran Stategis

1

2

1


Indikator Kinerja 3

1 2 3 4 5 6 6

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nilai EKPPD Opini BPK atas laporan keuangan Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu Persentase Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM Pengawasan) Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti

Satuan

Target

4

5

Nilai

CC

Nilai

Tinggi

Opini

WTP

Waktu

Novembe r 2015

%

80

Orang

7

Obrik

80



1

2

2


1


3

4

5

6

7

3

4

5

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK

%

99,61

%

39,96

1


%

85

2


Hari

5

3


%

83

1


Qanun

1

2

Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu

%

100

3


Qanun

2

Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat

1


kasus

100

2


kali

2

Terwujudnya Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua) Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas

1

Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua)

-

Perturan Bupati

1


%

98,92

2


Tahun

9,36

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat

% % %

100 96 90

2



1

2

3

4

8


1

2

9


11

Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 9,45 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017 Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah

4

5

% % %

98 86 85

Rasio Rasio Rasio %

1 : 27 1 : 24 1 : 25 99,90

%

60

3


1

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,51

2


Orang

75

3


Bayi

5

4


%

90

5

Rasio Dokter per 100.000 penduduk a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Paramedis Manajemen Kesehatan Berbasis Sistim informasi Persentase penduduk miskin

Rasio Rasio Rasio Rasio %

5,82 23 5,5 308 70

%

19,06

Produktivitas Padi (Ton/Ha) a) Padi b) Kedelai c) Jagung d) Kacang Hijau e) Kacang Tanah f) Ubi Jalar g) Ubi Kayu Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB


7,00 1,80 3,00 1,90 1,80 2,25 2,40 3,75

6 10

Angka Partisipasi Murni (APM) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Rasio Guru Murid a) SD/MI b) SMP/MTs c) SMA/MA Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV pada jenjang SMA/Sederajat

1

1

2



1

2

3

3

12

13

14

5


70.937 2.466 36.358 366.465 366.465

Ton Ton %

18.485 14.110 4,5


1


1


%

33,66

2


unit

184

1

Kualitas dan jaringan infrastruktur a) Jalan Kabupaten b) Jembatan Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan)

Meter % Rasio

56.275 85 1 : 0,251


2

2

15

Populasi ternak yang mendukung ketahanan Pangan Daerah a) Sapi b) Kerbau c) Kambing d) Ayam e) Itik Produksi a) Perikanan tangkap b) Perikanan budidaya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)

4


3


%

45,04

4


%

49,0

5


%

97,20

8


Unit

365

1

kualitas lingkungan a) Penanganan banjir b) Wilayah tanggap darurat Persentase wilayah yang rawan bencana dan cakupan penanganan bencana

% % %

60 65 40

2



1

2

16

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan

1


17 18 19

3

4

5


%

65

1

Rakorpimda

%

100

1


%

30

1


%

65



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

D

alam rangka mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak luput dari kewajiban

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan baik kepada negara maupun masyarakat di wilayah Kabupaten Bireuen. Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJM Kabupaten Bireuen. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, adalah akuntabilitas yaitu yang akan menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas yang dimandatkan dalam penyedian layanan publik baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan

menjadi

bagian

penting

dalam



memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai bagian dari pemenuhan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bireuen. 1.

Komitmen Pimpinan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran mewujudkan

Visi

dan

Misi

Pemerintah

Kabupaten

dalam

Bireuen,

ditentukan oleh kerja sama antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bireuen mengemban tanggung jawab yang telah diamanahkan untuk memajukan dan memakmurkan segenap masyarakat Kabupaten Bireuen, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2012 - 2017. 2.

Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi. a.

Penerapan absensi elektronik sidik jari (finger Print) di semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

b.

Penyelenggaraan beberapa inovasi pelayanan publik sebagai wujud strategi peningkatan kualitas pelanyanan publik.

c.

Pelaksanaan PATEN di 17 (tujuh belas) Kecamatan.

d.

Pelaksanaan survey

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan

pelayanan

sekaligus

mendapat

bahan

masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik. e.

Sistem Informasi Manajemen sebagai upaya untuk memberi jaminan konsisten perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai evaluasi.

3.

Pengintegrasian Sistem Informasi Kinerja

aparatur

pemerintah

bisa

optimal

jika

dalam

pelaksaannya di dukung oleh teknologi. Teknologi memungkinkan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 65


pelayanan lebih cepat, mudah dan hasil yang lebih valid sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sistem Akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan hingga pelaporan sudah didukung oleh informasi manajemen pembangunan daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran baik bersumber dari APBN, APBK atau sumbersumber anggaran lainnya yang lazim disebut dengan TEPRA. 4.

Tindak Lanjut. a.

Reviu Evaluasi LKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk seluruh

Satuan

Kerja

Perangkat

Kabupaten

dimanfaatkan untuk menilai kinerja bagi SKPK

sudah terhadap

pencapaian rencana dan pelaksanaan pembangunan. b.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dapat segera memperbaiki

tingkat

kemajuan

pelaksaan

pembangunan

berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. A.

PENGUKURAN KINERJA. Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Bireuen yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja yang berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen yang sudah tercantum dalam lampiran Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun

2014

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten Bireuen Tahun 2012- 2017. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja

sasaran.

Predikat

nilai

capaian

kinerjanya

dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 2. 3. 4.

> 85 76 < x ≤ 85 55 < x ≤ 75 < 55

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil

Kerangka Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut: 1.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus : LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 67


Capaian Indikator Kinerja =

2.

Realisasi

x 100%

Rencana

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :


Rencana-(Realisasi-Rencana) Rencana

x 100%

Atau


(2xRencana) - Realisasi

x 100%

Rencana

berdasarkan hasil evaluasi kinerja, maka dilakukan analisis pencapaian kinerja yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapaianya kinerja yang diharapkan. Berikut beberapa pengertian indikator : 1.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

2.

Indikator Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan sasaran. kualitatif

mengenai Indikator dan

keberhasilan sasaran

satuannya

atau

dilengkapi untuk

kegagalan dengan

pencapaian

dengan

mempermudah

target

pengukuran

pencapaian sasaran. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 68


3.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen sudah tercantum dalam lampiran Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah harus menjadi bagian dari indikator kinerja utama dari masing-masing Organisasi.

B.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Secara umum Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kabupaten

Bireuen Tahun 2012-2017. Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Bireuen Tahun 2015 sebagai berikut : 1.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015. Tabel III.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1 1

2 Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nilai EKPPD

3 Nilai

4 B

5 -

Nilai Capaian % 6 -

Nilai

Tinggi

-

-

Opini BPK atas laporan keuangan Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu

Opini

WTP

-

-

Waktu

Desember 2015

Desember 2015

100

2 3 4



1 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17

18

19 20

2 Persentase Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM Pengawasan) Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti (obrik) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah yang terus meningkat Rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan Persentase penduduk memiliki KTP Jumlah dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014 dan Kawasan Perkotaan Kecamatan sampai dengan tahun 2017 Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi positif terhadap penerapan Dinul Islam Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua) Angka Melek Huruf (persen) Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

3 %

4 80

5 75

6 93,75

Orang

7

6

85,71

Obrik

80

79

98,75

%

9,61

10,82

112,59

%

39,96

39,60

99,08

%

85

85,14

100,17

Hari

5

5

100

%

83

130,18

156,84

Qanun

1

1

100

%

100

100

100

Qanun

2

2

100

kasus

150

20

13,33

kali

2

2

100

Peraturan Bupati

1

1

100

%

98,92

99

100,89

Tahun

9,36

9,4

100,42



1

2

21

Angka Partisipasi Kasar (APK) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Rasio Guru Murid a) SD/MI b) SMP/MTs c) SMA/MA Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SMA/Sederajat Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Revitalisasi Kelembagaan Dayah Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih Rasio Dokter per 100.000 penduduk a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Paramedis Manajemen Kesehatan Berbasis Sistim informasi Persentase penduduk miskin Produktivitas Padi (Ton/Ha) a) Padi b) Kedelai c) Jagung d) Kacang Hijau e) Kacang Tanah f) Ubi Jalar g) Ubi Kayu Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB

22

23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33

34

3

4

5

6

% % %

100,00 96,00 90,00

100,00 100,00 54,65

100,00 104,16 64,29

% % %

98,00 86,00 85,00

98,34 89,23 54,66

100,34 103,75 64,30

Rasio Rasio Rasio %

1 : 27 1 : 24 1 : 25 99,90

1 : 15 1 : 12 1 : 13 96,04

55,56 50,00 52,00 96,14

%

60,00

-

-

Tahun Orang

72,51 75

72,5 11

99,98 14,66

Bayi

5

16

320

%

90,00

89,64

99,60

Orang Orang Orang Orang %

5,82 23 5,5 308 70,00

28 25 4 409 -

481,09 108,69 7,27 132,79 -

%

19,06

16,94

88,88


7,00 1,80 3,00 1,90 1,80 2,25 2,40 3,75

6,26 1,60 3,80 1,50 1,50 15,67 19,20 -

89,42 88,89 126,67 78,95 83,33 696,44 800,00 -


PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN 1 35

36 37 38

39

40

41 42

43 44 45 46 47 48

2 Populasi ternak yang mendukung ketahanan Pangan Daerah a) Sapi b) Kerbau c) Kambing d) Ayam e) Itik Produksi a) Perikanan tangkap b) Perikanan budidaya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan dan jasa yang terus meningkat signifikan dalam struktur ekonomi daerah Unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong percepatan ekonomi daerah (Koperasi yang aktif) Kualitas dan jaringan infrastruktur a. Jalan Kabupaten b. Jembatan Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan) Luas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan Rumah Tangga yang terlayani air minum ledeng/isi ulang/kemasan Rumah Tangga yang terlayani listrik rumah layak huni bagi masyarakat miskin/kaum dhuafa kualitas lingkungan a. Penanganan banjir b. Wilayah tanggap darurat Persentase wilayah yang rawan bencana dan cakupan penanganan bencana Kasus-kasus yang mengganggu keamanan dan keberlanjutan perdamaian

3

4

5

6


70.937 2.466 36.358 366.465 366.465

71.472 2.276 30.613 761.955 376.471

100,75 92,29 84,19 207,92 102,73

Ton Ton %

18.485 14.110 4,5

15.712,25 12.974 8,10(*)

85 91,94 180

%

33,66

33,66

100

unit

184

184

100

Meter % Rasio

56.275 85 1 : 0,251

70.759,36 85 1 : 0,251

125,73 100 100

%

45,04

54,41

120

%

49,0

64,95

132,55

%

97,20

98,66

101,50

Unit

365

176

48,21

% % %

60 65 40

45 40 50

64 62 125

%

65

-

-


PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN 1 49 50 51

2 Rakorpimda Persentase Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin Persentase kegiatan kelembagaan adat mendukung pembangunan daerah dan perdamaian

2.

Perbandingan

antara

3 % %

4 100 30

5 100 -

6 100 -

%

65

65

100

Kinerja

serta

Realisasi

Indikator

Capaian Kinerja Tahun 2014 Dengan Tahun 2015 Tabel III.3 Membandingkan antara Realisasi Indikator Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015 Target No

Sasaran Stategis

1

2

1


Indikator Kinerja

1 2 3 4

5

6

6

Realisasi

Satuan

Nilai Capaian %

2014

2015

2014

2015

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10


Nilai

CC

B

C

-

62,61

-

Opini BPK atas laporan keuangan Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu Persentase Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM Pengawasan) Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti (obrik)

Nilai

Tinggi

Tinggi

Tinggi

-

100

-

Opini

WTP

WTP

WTP

-

100

-

Waktu

Des 2014

Des 2015

Des 2014

Des 2015

100

98

%

64,5

80

88,5

75

137

93,75

Orang

40

7

32

6

80

85,71

Obrik

70

80

60

79

85,71

98,75



1

2

2


1


3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

10

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK

3

%

-

9,61

-

10,82

-

112,59

%

-

39,96

-

39,60

-

99,08

1


%

83

85

84,35

85,14

102

100,17

2


Hari

5

5

5

5

100

100

3


%

100

83

92,4

92

156,84

1


Qanun

1

1

1

1

100

100

2

persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu

%

100

100

100

100

100

100

3


Qanun

1

2

1

2

100

100

Meningkatnya Implementasi NilaiNilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat

1


kasus

200

150

50

20

25

13,33

2


kali

1

2

1

2

100

100

Terwujudnya Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpang dua)

1

Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpang dua)

Peratu ran Bupati

-

1

-

1

-

100

2

130,18



1

2

7

Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas

3

1


2


3

Angka Partisipasi Kasar (APK) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Rasio Guru Murid a) SD/MI b) SMP/MTs c) SMA/MA

4

8

9



1

Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 9,45 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017

5

6

7

8

9

10

98,79

98,92

98,48

99

99,50

100,89

Tahun

9,33

9,36

9,33

9,4

100

100,42

% % %

100 94 85

100 96 90

106 87 54,44

100 100 54,65

106 92,55 94

% % %

97 82 80

98 86 85

83 82 44,42

98,34 89,23 54,66

86 100 56

100,34 103,75 64,30

Rasio Rasio Rasio

1 : 22 1 : 18 1 : 20

1 : 27 1 : 24 1 : 25

1 : 16 1 : 13 1 : 8,3

1 : 15 1 : 12 1 : 13

73 72 42

55,56 50 52

100 104,16 64,29

2

Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SMA/Sederajat

%

99,70

99,90

92,22

96,04

92,49

96,14

3


%

-

60

-

-

-

-

1

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,7

72,51

72,7

72,5

100

99,98

2


Orang

10

75

12

11

120

14,66

3


Bayi

5

5

55,55

16

33,33

320

4


%

96

90

-

89,64

-

99,6

5

Rasio Dokter per 100.000 penduduk a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Paramedis

Orang Orang Orang Orang

5,72 36 4 307

5,82 23 5,5 308

5,56 43 4 651

28 25 4 409

97 119 100 212

%

-

70

-

-

-

481,0 9 108,6 9 7,27 132,7 9 -

%

17,14

19,06

-

16,94

-

88,88

6 10

4

%

1

Manajemen Kesehatan Berbasis Sistim informasi Persentase penduduk miskin



1

2

11


3

1

2

3

12

13

14

Produktivitas Padi (Ton/Ha) a) Padi b) Kedelai c) Jagung d) Kacang Hijau e) Kacang Tanah f) Ubi Jalar g) Ubi Kayu Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB Populasi ternak yang mendukung ketahanan Pangan Daerah a) Sapi b) Kerbau c) Kambing d) Ayam e) Itik


5

6

7

8

6,10 1,50 2,90 1,85 1,70 17,50 20,20 0,25

7,00 1,80 3,00 1,90 1,80 2,25 2,40 3,75

6,26 1,54 3,74 1,36 1,48 17,71 18,22 0,24

6,26 1,60 3,80 1,50 1,50 15,67 19,20 -

70.598 71.472 101,14 2.714 2.276 112,24 39.926 30.613 113,60 783.500 761.955 120,36 190.028 376.471 90,80

100,75 92,29 84,19 207,92 102,73

66.798 70.937 2.418 2.466 35.145 36.358

Ton

18.485 18.485

18.574

Ton %

14.190 14.110 3,50 4,50

14.571 12.974 3,50 8,10(*)

366.465

209.275

366.465

1


1


%

32,5

33,66

3,20

2


unit

30

184


1

Kualitas dan jaringan infrastruktur a) Jalan Kabupaten b) Jembatan Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan)

Meter %

54.22 5 70

56.27 5 85

2

Rasio

10

89,42 88,89 126,67 78,95 83,33 696,44 800 -


650.921

9

102,60 103,00 129,00 73,55 87,06 102,00 91,00 96


2

Produksi a) Perikanan tangkap b) Perikanan budidaya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)

4

15.712,25

101

85

103 100

91,94 180

33,66

9,84

100

30

184

100

100

48.56 9 70

70.759,36

99,12 0 100

125,7 3 100

100

100

85

1 : 25,22 1 : 0,251 1 : 25,221 : 0,251

3


%

41,21

45,04

47,95

54,41

126,41

120

4


%

48,00

49,0

37,00

64,95

78,72

132,55

5


%

44,47

97,20

53,40

98,66

131,20 101,50



1

15

16

17

18 19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unit

357

365

413

176

137,66

48,21

% %

70 20

60 65

45 20

45 40

64,28 100

64 62

%

20

40

20

50

100

125


%

-

65

-

-

-

-

1

Rakorpimda

%

100

100

100

100

100

100

1

Persentase Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin Persentase kegiatan kelembagaan adat mendukung pembangunan daerah dan perdamaian

%

20

30

20

0

100

0

%

-

65

-

65

-

100

8



1

kualitas lingkungan a) Penanganan banjir b) Wilayah tanggap darurat Persentase wilayah yang rawan bencana dan cakupan penanganan bencana

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah

1

3.

2

1

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2012-2017 Tabel III.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 2015

Target akhir RPJMK (2017)

Capaian s/d 2015 terhadap 2017 %

Target

Realisasi

Nilai capaian %

3

4

5

6

8

9

Nilai

B

-

-

-

-

2


Nilai

Tinggi

-

-

-

-

3

Opini BPK atas laporan keuangan

Opini

WTP

-

-

WTP

-

4

Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu

Waktu

Des 2015

Des 2015

100

Des

100

No

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

1



1

2

3

4

5

6

8

9

5

Persentase Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM Pengawasan) Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti (obrik) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah yang terus meningkat Rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan Persentase penduduk memiliki KTP Jumlah dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014 dan Kawasan Perkotaan Kecamatan sampai dengan tahun 2017 Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi positif terhadap penerapan Dinul Islam Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua Angka Melek Huruf (persen)

%

80,00

75,00

93,75

100,00

75,00

Orang

7

6

85,71

37

16,22

Obrik

80

79

98,75

90

87,78

%

9,61

10,82

112,59

10,83

99,91

%

39,96

39,60

99,08

26,00

125,31

%

85

85,14

100,17

95,00

89,62

Hari

5

5

100

3

166,67

%

83

130,18

156,84

100

130,18

Qanun

1

1

100

1

100

%

100

100

100

100

100

Qanun

2

2

100

7

28,57

kasus

150

20

13,33

50

40

kali

2

2

100

5

40

Peraturan Bupati

1

1

100

1

100

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21

22

23

24 25 26 27 28

Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Angka Partisipasi Kasar (APK) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Rasio Guru Murid a) SD/MI b) SMP/MTs c) SMA/MA Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SMA/Sederajat Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Revitalisasi Kelembagaan Dayah Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

%

98,92

99

100,89

100

99

Tahun

9,36

9,40

100,42

9,42

99,79

% % %

100 96 90

100 100 54,65

100 104,16 64,29

100 100 100

100 100 54,65

% % %

98 86 85

98,34 89,23 54,66

100,34 103,75 64,30

100 96 95

98,34 92,95 57,54

Rasio Rasio Rasio %

1 : 27 1 : 24 1 : 25 99,90

1 : 15 1 : 12 1 : 13 96,04

55,56 50 52 96,14

1 : 30 1 : 30 1 : 30 100

50 40 43,33 96,04

%

60

-

-

100

-

Tahun Orang

72,51 75

72,50 11

99,98 14,66

72,59 25

99,88 44

Bayi

5

16

320

3

533,33



1

2

3

4

5

6

8

9

29

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (%) Rasio Dokter per 100.000 penduduk a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Paramedis Manajemen Kesehatan Berbasis Sistim informasi Persentase penduduk miskin Produktivitas Padi (Ton/Ha) a) Padi b) Kedelai c) Jagung d) Kacang Hijau e) Kacang Tanah f) Ubi Jalar g) Ubi Kayu Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB Populasi ternak yang mendukung ketahanan Pangan Daerah a) Sapi b) Kerbau c) Kambing d) Ayam e) Itik Produksi a) Perikanan tangkap b) Perikanan budidaya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa yang terus meningkat signifikan dalam struktur ekonomi daerah Unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong percepatan ekonomi daerah (Koperasi yang aktif) Kualitas dan jaringan infrastruktur a) Jalan Kabupaten b) Jembatan Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan) Luas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan Rumah Tangga yang terlayani air minum ledeng/isi ulang/kemasan Rumah Tangga yang terlayani listrik rumah layak huni bagi masyarakat miskin/kaum dhuafa kualitas lingkungan a) Penanganan banjir b) Wilayah tanggap darurat Persentase wilayah yang rawan bencana dan cakupan penanganan bencana Kasus-kasus yang mengganggu keamanan dan keberlanjutan perdamaian

%

90

89,64

99,6

98

91,47

Orang Orang Orang Orang %

5,82 23 5,5 308 70

28 25 4 409 -

481,09 108,69 7,27 132,79 -

6,02 35 8,0 319 100

465,12 71,43 50 128,22 -

%

19,06

16,94

88,88

9,45

179,26


7,00 1,80 3,00 1,90 1,80 2,25 2,40 3,75

6,26 1,60 3,80 1,50 1,50 15,67 19,20 9,90

89,42 88,89 126,67 78,95 83,33 696,44 800 264,00

8,00 2,00 3,20 2,00 2,00 2,75 3,00 5,00

78,25 80 118,75 75 75 570,18 640 198,00


70.937 2.466 36.358 366.465 366.465

71.472 2.276 30.613 761.955 376.471

100,75 92,29 84,19 207,92 102,73

73.803 2.567 37.827 690.761 381.260

96,84 88,66 80,93 110,31 98,74

Ton Ton %

18.485 14.110 4,5

15.712,25 12.974 8,10(*)

85 91,94 180

19.140 19.572 5,50

82,09 66,29 147,27

%

33,66

33,66

100

34,00

99

unit

184

184

100

10.200

1,80

Meter % Rasio

56.275 85 1 : 0,251

70.759,36 85 1 : 0,251

125,73 100 100

263.048 88 1 : 0,248

26,89 96,59 101,21

%

45,04

54,41

120

53,70

101,32

%

49,0

64,95

132,55

51,00

127,35

%

97,20

98,66

101,50

98,00

100,67

Unit

365

176

48,21

1.966

8,95

% % %

60 65 40

45 40 50

64 62 125

100 100 100

45 40 50

%

65

-

-

100

-

30

31 32 33

34 35

36 37 38

39

40

41 42 43 44 45 46 47 48



1

49 50 51

2

Rakorpimda Persentase Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin Persentase kegiatan kelembagaan adat mendukung pembangunan daerah dan perdamaian

4.

3

4

5

6

8

9

% %

100 30

100 -

100 -

100 100

100 -

%

65

65

100

100

65

EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERSIH, DAN BERWIBAWA YANG DIDUKUNG TEROBOSAN KINERJA SECARA TERPADU, AKUNTABEL DAN INTEGRITAS

Aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah merupakan motor penggerak dalam roda pemerintahan daerah.

Dalam

rangka

meningkatkan

kapasitasnya

terdapat

beberapa indikator, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : Tabel III.3.4.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan



Target

Realisasi

Nilai capaian %

3

4

5

6

7

8

Nilai

B

-

-

-

-

2


Nilai

Tinggi

-

-

-

-

3

Opini BPK atas laporan keuangan

Opini

WTP

-

-

WTP

-

4

Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu Persentase Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan

Waktu

Des 2015

Des 2015

100,00

Des

100,00

%

80,00

75,00

93,75

100,00

75,00

1 1

5

2



1

2

3

4

5

6

7

8

6

Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM Pengawasan)

Orang

7

6

85,71

37

16,22

7

Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti (obrik)

Obrik

80

79

98,75

90

87,78

Rata – rata Capaian Kinerja

94,55

69,75

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 94,55% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 69,75%. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 1 (satu) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1.

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam

relasi

akuntabilitas

antara

pemerintah

menunjukkan

dengan

bahwa

publik.

pemerintah

Konsep memiliki

kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen akan pentingnya akuntabilitas

terlihat

dalam

rumusan

misi

1,

yaitu

“Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, berbudaya bersih dan berwibawa (good and clean governance)”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusanurusan

publik, namun

juga masyarakat dan pihak non

pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 81


juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak. Capaian

indikator

kinerja

yang

sudah

dicapai

menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2014 adalah nilai CC terealisasi C, telah tercapai 62,62 persen atau kategori cukup berhasil. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen Tahun 2014 sebesar 46,96 dengan kategori C. Kedepan akan dilaksanakan upaya perbaikan yaitu : a.

Bertekad dan berkomitmen akan memperbaiki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

b.

Berupaya untuk belajar dan memperdalam pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

c.

Melakukan pembenahan dalam tahapan penyusunan LKIP agar lebih sistematis dan terintegrasi.

d.

Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dan instasi atau institusi terkait Menyelenggarakan SAKIP sesuai dengan Perpres Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat juga didorong melalui ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 82


2.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Dalam RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, berbudaya bersih dan berwibawa (good and clean governance)”. Target tahun 2014 dengan nilai Tinggi, terealisasi 100% dengan skor 2,4611 atau nilai Tinggi sedangkan pada tahun 2015 di target dengan nilai Tinggi, tapi nilai realisasi belum selesai di evaluasi oleh BPKP. Untuk meningkatkan hasil EKPPD dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : a.

Koordinasi dengan SKPK lebih ditingkatkan

b.

Melakukan

pendampingan

kepada

SKPK

dalam

penyusunan LPPD c.

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait (BPKP, Inspektorat Aceh, Inspektorat Kabupaten Bireuen dan (Kementerian Dalam Negeri)

3.

Opini BPK atas laporan keuangan. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15

tahun 2004 tentang

Badan Pemeriksa

Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 83


tahunnya ini mencakup

pemeriksaan

terhadap

Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, atas

Laporan

Keuangan.

Opini

yang

Neraca,

dan catatan

dihasilkan

atas

pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik

adalah Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). Pada tahun 2014 realisasi atas target kinerja diperoleh opini

dengan

hasil

yang

sangat baik, yaitu tingkat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP),

ini

merupakan tahun pertama dan

diharapkan

diraih

dapat

pada

tahun

berikutnya. Untuk tahun 2015 Laporan Keuangan disajikan dengan basis akrual yaitu dengan komponen Laporan Keuangan yang terdiri dari : a.

Laporan Realisasi Anggaran(LRA)

b.

Laporan

Perubahan

Saldo

Anggaran

Lebih

(Laporan

Perubahan SAL)

4.

c.

Neraca

d.

Laporan Operasional (LO)

e.

Laporan Arus Kas (LAK)

f.

Laporan perubahan Ekuitas (LPE)

g.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu Sasaran

strategis “meningkatnya

implementasi

tata

kelola pemerintahan yang islami, bersih, dan berwibawa yang LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 84


didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas,” menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, tingkat capaian kinerjanya sangat berhasil. Indikator kinerja pengesahan APBK Bireuen capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari target bulan Desember 2015 dan realisasinya pada Desember 2015 atau tingkat capaiannya 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan, dengan pencapaian ini pula telah mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017.

5.

Persentase

Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan

qanun yang disahkan. Indikator kinerja persentase rancangan qanun diusulkan eksekutif dengan qanun yang disahkan capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target 80 persen dan realisasinya 75 persen atau tingkat capaiannya 93,75 persen dari target kinerja, dengan pencapaian ini pula telah mencapai 75 persen dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan 64,5 persen, dengan realisasi 88,5 persen atau dengan capaian 137 persen.

6.

Terlaksananya

Diklat

bagi

Pejabat

Struktural

(SDM

Pengawasan). Indikator kinerja Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM Pengawasan) capaiannya tidak sesuai dengan target

yang

realisasinya

telah ditetapkan 6

orang

atau

dari tingkat

target

7

orang

capaiannya

dan

85,71%,



dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017 sebesar 16,22% yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target

pada

akhir RPJM,

sedangkan

pada

tahun

2014

ditargetkan 40 orang, dengan realisasi 32 orang atau dengan capaian 80%.

7.

Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti. Indikator kinerja Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari target 80 obrik dan realisasinya 79 obrik atau tingkat capaiannya 98,75% dari target kinerja, dengan pencapaian ini pula baru mencapai 87,78 persen dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan 70 obrik, dengan realisasi 60 obrik atau dengan tingkat capaian 85,71 persen.



SASARAN 2 MENINGKATNYA KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DAN MENDUKUNG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Tabel III.3.4.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Pengukuran Kinerja 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1 2



2

3

4

5

6

8

9

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK

%

9,61

10,82

112,59

10,83

99,91

%

39,96

39,60

99,08

26,00

152,31


105,84

126,11

Sasaran 2 (dua) terdiri 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 105,84% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 126,11%. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 2 (dua) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator kinerja Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari target 9,61% dan realisasinya 10,82% atau tingkat capaiannya 112,59% dari target kinerja, dengan pencapaian ini pula baru mencapai 99,91% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 87

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN 2. Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK.

Indikator kinerja Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari target 39,96% dan realisasinya 39,60% atau tingkat capaiannya 99,08% dari target kinerja, dengan pencapaian ini pula telah mencapai 152,31% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM.

SASARAN 3 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG DIDUKUNG MANAJEMEN PELAYANAN YANG PROFESIONAL, SDM APARATUR BERINTEGRITAS, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Tabel III.3.4.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Pengukuran Kinerja 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1



2

3

4

5

6

8

9

1


%

85,00

85,14

100,17

95,00

89,62

2


Hari

5

5

100,00

3

166,67

3


%

83,00

130,18

156,84

100,00

130,18


119,00

128,82



Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 119,00% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 128,28%. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 3 (tiga) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah yang terus meningkat. Sasaran

meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, capaian kinerjanya

Sangat

Berhasil.

indikator

Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 85,00% , realisasi IKM tahun 2015 mencapai angka 85,14% atau tingkat capaiannya 100,17 persen dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 89,62 persen dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM. Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bireuen pada tahun 2015 adalah 85 persen, pada tahun 2014 target IKM 83 persen dengan realisasi menjadi 84,35 persen atau dengan capaian 102 persen. Nilai IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM SKPK Pemberi Layanan Kabupaten

Bireuen,

maksud

dilaksanakan

se

pengukuran

indikator kinerja adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP). Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 89


2.

Rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan Sasaran

meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, capaian kinerjanya dianggap sangat berhasil. Indikator rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) menetapkan target penyelesaian administrasi perizinan rata-rata selama 5 hari, hal tersebut berhasil direalisasikan seperti target yang telah ditetapkan, sehinggal tingkat keberhasilannya mencapai 100% (seratus persen).

3.

Persentase penduduk memiliki KTP. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el) dapat direalisasikan melebihi target yang telah ditetapkan atau capaianya sebesar 132,25%, diakibatkan banyak KTP_el yang dicetak di Jakarta (Adminduk Kemendagri) yang perekamannya dilakukan pada tahun

2011

tidak

selesai,

sehingga

terus

di

cetak

di

Kabupaten/Kota hal ini dikarenakan tidak berlakunya lagi KTP Nasional (Non Elektronik) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/968/SJ. Capaian tersebut sudah melebihi dari target RPJM tahun 2015 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 130,18%, sedangkan pada tahun 2014 dari 100% target penyelesaian KTP hanya dapat direalisasikan sebesar 92,40%. Dokumen kependudukan pada tahun 2015 lainnya seperti akte

kelahiran

realisasinya

hanya

sebesar

70,30%,

akte



kematian sebesar 95,66% dan akte perkawinan/perceraiaan realisasi sebesar 83,00%. Berdasarkan

data

statistik,

jumlah

penduduk

di

Kabupaten Bireuen hingga tahun 2014 adalah 423.397 jiwa yang terdiri dari 207.664 jiwa laki-laki dan 215.733 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen tahun 2014 mencapai 223 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah

tangga

4

orang.

Kepadatan

Penduduk

pada

17

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kota Juang dengan kepadatan sebesar 1.533 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Peudada sebesar 67 jiwa/Km2.

SASARAN 4 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG INOVATIF, INTEGRATIF DAN PARTISIPASIF Tabel III.3.4.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Pengukuran Kinerja 2015 No

1

Indikator Kinerja

2

Satuan Target

Realisasi

Nilai capaian %



3

4

5

6

8

9

1


Qanun

1

1

100,00

1

100,00

2

Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu

%

100

100

100,00

100

100,00

3


Qanun

2

2

100,00

7

28,57


100,00

76,19



Sasaran 4 (empat) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100,00% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 76,19%. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 4 (empat) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1.

Jumlah dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung di Kabupaten Bireuen telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2012 dalam suasana demokratis, jujur, adil, dan damai. Hasil Pemilukada tersebut menetapkan pasangan H. Ruslan HM. Daud dan Ir. H. Mukhtar Abda, M.Si, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih periode 2012-2017. Undang-undang

Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN), mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun perencanaan pembangunan

daerah

yang

merupakan

bagian

integral

pembangunan nasional. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor

11

Tahun

mengamanatkan

2006

pula

Aceh/kabupaten/kota

tentang

bahwa

disusun

Pemerintah

perencanaan secara

Aceh

pembangunan

komprehensif

sebagai

bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam perundangan tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 92


menengah (RPJM). Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, mengamanatkan bahwa Visi dan Misi serta Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

terpilih

harus

dijabarkan

secara

komprehensif ke dalam RPJM, dan RPJM Kabupaten Bireuen telah disusun dan di Qanunkan dengan Qanun nomor 2 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014. RPJM tersebut telah selesai di Revisi pada akhir tahun 2015. 2.

Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu. Indikator indikator

Persentase data Statistik dan

Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 100%, realisasi 100% atau tingkat capaiannya 100% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM.

3.

Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014 dan Kawasan Perkotaan Kecamatan sampai dengan tahun 2017. Indikator kinerja Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014 dan Kawasan Perkotaan Kecamatan sampai dengan tahun 2017 capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target 2 qanun, realisasi 2 qanun atau tingkat capaiannya 100% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 28,57% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 93


2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM.

SASARAN 5 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DINUL ISLAM DALAM TATANAN PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1 2



2

3

4

5

6

8

9

Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi positif terhadap penerapan Dinul Islam

kasus

150

20

13,33

50

40,00

kali

2

2

100,00

5

40,00


56,67

40,00

Sasaran 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 56,67% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 40,00%. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 5 (lima) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1.

Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam pada tahun 2015 karena masyarakat semakin memahami dan menerapkan syariat islam. Seperti tertera pada tabel di atas LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 94


yang mengidikasikan semakin berkurangnya kasus pelanggaran syariat islam di Kabupaten Bireuen.

2.

Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi positif terhadap penerapan Dinul Islam. Indikator

kinerja

muzakharah

ulama

adalah

terlaksananya pertemuan seluruh ulama di Kabupaten Bireuen untuk bermusyawarah mengenai perkembangan penerapan Dinul Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan syariat islam dapat dilaksanakan sebanyak dua kali seperti yang sudah ditargetkan sehingga pada tahun 2015 kegiatan tersebut dikatakan sangat berhasil dengan capaian 100%, berdasarkan target capaian pada akhir

RPJM

tahun

2017

pertemuan

seperti

ini

dapat

dilaksanakan sebanyak 5 kali, sehingga tingkat pencapaian berdasarkan RPJM terukur sebesar 40%. Sebagaimana

Kabupaten

lainnya di Provinsi Aceh, jumlah

penduduk

Kabupaten

di

Bireuen

mayoritas beragama islam. Tahun 2014 dari 423.937 jiwa penduduk 422.400 jiwa (99,6%) diantaranya adalah beragama islam di Kabupaten Bireuen. Sisanya adalah penganut agama kristen protestan 327 jiwa (sebesar

0,08 %, agama kristen katolik 19 jiwa (0,003 %),

agama hindu 37 jiwa

(0,009 %) dan agama budha 554 jiwa (

0,013 %) dari total penduduk di Kabupaten Bireuen.



SASARAN 6 TERWUJUDNYA ZONA PENDIDIKAN KOTA SANTRI DI WILAYAH BARAT (SAMALANGA) DAN KOTA PELAJAR DI WILAYAH TIMUR (MATANG GEULEUMPANG DUA)


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1

2 Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matangglumpangdua)



3

4

5

6

8

9

Peraturan Bupati

1

1

100

1

100


100

100



Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur (Matang geuleumpang dua) telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Dengan ditetapkannya qanun tersebut Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat dan Kota Pelajar di Wilayah Timur dianggap sangat berhasil dengan pencapaian 100% dan sudah sesuai dengan target akhir RPJM tahun 2017. Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah Dayah/Pasantren yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen.

Tahun 2014 jumlah dayah/pasantren di Kabupaten

Bireuen adalah 139 unit yang menampung

22.305 santri.

Perkembangan dayah/pesantren dan santrinya di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Perkembangan Dayah/Pesantren Tahun 2010 - 2014 100%

123

110

130

142

139

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014



Perkembangan Jumlah Santri Tahun 2010 - 2014 100% 19.923 90% 80%

24.547

22.305

Tahun 2013

Tahun 2014

19.829

8.451

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012



SASARAN 7 MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERPADU DAN BERKUALITAS


Satuan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1

2

1


2

Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Angka Partisipasi Kasar (APK) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) a) SD/Sederajat b) SMP/Sederajat c) SMA/Sederajat

3

4


3

4

5

6

8

Capaian s/d 2015 terhadap 2017 % 9

%

98,92

99,00

100,89

100,00

99

Tahun

9,36

9,40

100,42

9,42

99,79

% % %

100,00 96,00 90,00

100,00 100,00 54,65

100,00 104,16 64,29

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 54,65

% % %

98,00 86,00 85,00

98,34 89,23 54,66

100,34 103,75 64,30

100,00 96,00 95,00

98,34 92,95 57,54


92,27

87,78

Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 92,27% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 87,78%. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 7 (tujuh) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1.

Angka Melek Huruf. Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus

pembangunan

untuk

peningkatan

human

capital,

mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 99


pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Tahun 2015, realisasi angka melek huruf telah menunjukkan hasil positif, sebagaimana tabel di atas. Realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 100,89% dari target 98,92%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat berhasil, sedangkan dilihat dari target kinerja akhir RPJM tahun 2017 telah mencapai melapaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Tren angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2.

Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka rata–rata lama sekolah dari kurun waktu 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari 9,36 tahun menjadi 9,40 tahun di tahun 2015. Peningkatan rata- rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bireuen semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dimana rata-rata lama sekolah target sebesar 9,33 tahun realisasi sebesar 9,33 tahun atau capaiannya sebesar 100%, sedangkan dilihat dari target kinerja akhir RPJM tahun 2017 telah mencapai melapaui target yang telah ditetapkan sebesar 9,40 tahun. Tren angka ratarata lama sekolah mengalami kenaikan.



3.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) a.

SD/Sederajat Hingga tahun 2014 Kabupaten Bireuen memiliki sebanyak 234 Sekolah Dasar (SD), diantaranya Sekolah Dasar Negeri sebanyak 228 unit dan selebihnya 6 Sekolah Dasar Swasta. Seluruh kecamatan memiliki Sekolah Dasar Negeri dan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan sebanyak 28 unit (11,97%) dari keseluruhan Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bireuen. Sementara Sekolah Dasar Swasta hanya terdapat di 5 (lima) kecamatan saja yaitu di Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Juli, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Kutablang. Pada periode 2010 - 2014, adanya peningkatan jumlah Sekolah Dasar sebanyak 7 unit yaitu 227 unit pada tahun 2010 menjadi 234 unit pada tahun 2014. Namun pada tahun 2010 hingga 2011 relatif tidak bertambah yaitu hanya 227 unit. Perkembangn Jumlah Sekolah Dasar Tahun 2010 - 2014

250

200

150

227

227

231

232

234

100

50

0 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014



Dalam menjalankan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar saat ini didukung oleh 1.926 orang guru yang terdiri dari 1.182 guru berstatus negeri (PNS) dan sisanya 44 orang guru berstatus guru swasta. Jika dibandingkan data tahun 2011 terjadi penurunan jumlah guru Sekolah Dasar (SD) sebesar 50,31% yaitu 3.876 orang menjadi 1.926 orang, sebaliknya ketersediaan Sekolah Dasar pada tahun 2011 sebesar 227 unit meningkat menjadi 234 unit. Seyogyanya peningkatan Sekolah Dasar (SD) diikuti dengan peningkatan jumlah guru, dan bukan sebaliknya.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

Kabupaten

Bireuen memerlukan penambahan guru Sekolah Dasar (SD) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Jumlah Guru Sekolah Dasar Tahun 2010 - 2014

4000 3500 3000 2500 2000

3,876

3,876

1500

2,154

1000

2,123

1,926

500 0 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014



Peningkatan jumlah ketersediaan Sekolah Dasar (SD) juga tidak diikuti oleh peningkatan jumlah murid Sekolah Dasar (SD). Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa Jumlah murid SD pada tahun 2010 sebanyak 35.493 siswa.

Sedangkan jumlah murid

pada tahun 2014 menjadi 33.131 siswa, artinya terjadi penurunan jumlah murid Sekolah Dasar sebesar 6,65% selama 4 tahun terakhir. Secara umum, Kabupaten Bireuen memiliki 234 Sekolah Dasar (SD), 33.131 siswa, 1.659 kelas, dan 1.926 guru pada tahun 2014. b.

SMP/Sederajat. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tersedia 74 unit sekolah, yang terdiri dari 63 unit SLTP Negeri dan 11 unit SLTP Swasta. Keberadaan SLTP mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 62 unit meningkat menjadi 74 unit pada tahun 2014, yaitu terjadi peningkatan SLTP Negeri sebanyak 7 unit dan SLTP Swasta 5 unit. Untuk itu, telah menghasilkan lulusan sebanyak 4.683 orang pada SLTP Negeri dan 541 orang pada SLTP Swasta.

Perkembangan Jumlah SMP Tahun 2010 - 2014 80 60 40

62

62

73

73

74

20 0 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014



Keberadaan sekolah ini didukung oleh guru sebanyak 2.414 orang yang merupakan guru tetap sebanyak 1.258 orang dan guru tidak tetap sebanyak 1.156 orang. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen menunjukkan terjadi peningkatan jumlah guru sebanyak 19,5 % dari tahun 2010 sebanyak 2.020 orang menjadi 2.414 orang pada tahun 2014. Peningkatan ini terjadi pada jumlah guru berstatus tidak tetap sebanyak 432 orang sedangkan guru berstatus tetap mengalami penurunan sebanyak 38 orang.

Perkembangan Jumlah Guru SMP Tahun 2010 - 2014

100% 90% 80% 70% 60% 50%

2,020

2,020

2,208

2,101

2,414

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

40% 30% 20% 10% 0% Tahun 2010



Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir terjadi penambahan jumlah unit SLTP setiap tahunnya, terutama SLTP Negeri.

Kondisi ini juga diikuti oleh

penambahan gedung sekolah, namun terjadi penurunan jumlah ruang kelas khususnya pada SLTP Negeri. Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dari instansi terkait agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Pada tahun 2010, jumlah siswa sebanyak 17.664 orang meningkat menjadi 18.433 orang pada tahun 2014. Peningkatan

ini

berkisar

Peningkatan

tertinggi

Diperkirakan

peningkatan

antara

terjadi

19% pada

jumlah

siswa

hingga

21%.

tahun

2013.

akan

terus

berlanjut seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran program wajib belajar sembilan (9) tahun yang digalakkan oleh pemerintah.

c.

SMA/Sederajat. Pada tahun 2014, Kabupaten Bireuen memiliki Sekolah menengah Atas (SMA) sebanyak 29 unit yang terdiri dari SMA Negeri sebanyak 24 unit dan SMA swasta sebanyak 5 unit yang tersebar di sejumlah kecamatan kecuali Kecamatan Jeumpa yang hanya memiliki SMA swasta dan Kecamatan Kuala belum memiliki SMA. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen, jumlah siswa SMA sebanyak 11.315 orang yang terdiri dari 9.851 murid SMA negeri dan 1.464 murid SMA Swasta. Dibanding tahun 2010, terjadi penurunan jumlah siswa SMA Negeri sebanyak 20.74%, sebaliknya jumlah siswa SMA Swasta terjadi peningkatan sebesar 87,45%. Hingga saat ini sekolah tersebut telah meluluskan siswa sebanyak 4.010 siswa yang terdiri dari lulusan SMA



Negeri sebanyak 3.632 orang dan lulusan SMA Swasta sebanyak 378 orang. Proses belajar di SMA di dukung oleh 1.351 guru yang terdiri dari guru berstatus tetap sebanyak 832 orang dan guru tidak tetap sebanyak 519 orang. Terjadi peningkatan jumlah guru tetap sebanyak 50 orang (6,39%) dan guru tidak tetap sebanyak 212 orang (69,05%) selama periode 20112014, grafik berikut :

Perkembangan Jumlah Guru SMA Tahun 2010 - 2014

1400 1200

1,351

1,351

1,089

600

1,089

800

1,326

1000

400 200 0 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Adapun jumlah gedung SMA yang tersedia di Kabupaten Bireuen adalah 24 unit gedung sekolah dan 351 kelas di SMA negeri, serta 5 unit gedung sekolah dan 52 kelas di SMA Swasta. Program pengembangan infrastruktur pendidikan di Kabupaten terlihat dengan adanya penambahan kelas yang cukup signifikan selama tiga (3) terakhir, yaitu pembangunan kelas meningkat baik SMA Negeri (306 kelas pada tahun 2010 meningkat menjadi 351 kelas pada tahun 2013) maupun SMA Swasta (20 kelas pada tahun 2010 meningkat menjadi 52 kelas pada tahun 2014). LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 106


SASARAN 8 MENINGKATNYA MUTU DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN, FORMAL MAUPUN INFORMAL Tabel III.3.4.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Pengukuran Kinerja 2015 No

1 1

2 3

Indikator Kinerja

Satuan

2 Rasio Guru Murid a) SD/MI b) SMP/MTs c) SMA/MA Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SMA/Sederajat Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Revitalisasi Kelembagaan Dayah



Target

Realisasi

Nilai capaian %

3

4

5

6

8

9

Rasio Rasio Rasio %

1 : 27 1 : 24 1 : 25 99,90

1 : 15 1 : 12 1 : 13 96,04

180,00 200,00 192,31 96,14

1 : 30 1 : 30 1 : 30 100

200,00 250,00 230,77 96,04

%

60

-

-

100

-


167,11

194,20

Mutu dan manajemen pendidikan baik formal maupun informal sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM (dinas, lembaga sekolah, guru, murid, dll) yang tersedia, di samping

itu

pengaruh lingkungan juga ikut menentukan hasil yang diharapkan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun nilai rata-rata capaian pada tahun 2015 sebesar 167,11%, dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 194,20%.



SASARAN 9 MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS


Satuan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1 2 3 4 5

6



2

3

4

5

6

8

9

Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (%) Rasio Dokter per 100.000 penduduk a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Paramedis Manajemen Kesehatan Berbasis Sistim informasi

Tahun Orang

72,51 75

72,50 11

99,98 14,66

72,59 25

99,88 44

Bayi

5

16

31,25

3

533,33

%

90

89,64

99,6

98

91,47

Orang Orang Orang Orang

5,82 23 5,5 308

28 25 4 409

481,09 108,69 7,27 132,79

6,02 35 8,0 319

465,12 71,43 50 128,22

%

70

-

-

100

-


Dalam

rangka

138,51

meningkatkan

kesehatan

247,24

masyarakat,

Kabupaten Bireuen memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa 18 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan, yang dilengkapi 170 tempat tidur. Untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Kabupaten Bireuen memiliki 47 puskesmas pembantu (pustu). Setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas kecuali Kecamatan Juli yang memiliki 2 puskesmas. Jika dibandingkan dengan data tahun 2010, maka terjadi penambahan 6 pustu sehingga ratio pustu/puskesmas adalah 46/18. Penambahan pustu juga diikuti dengan penambahan jumlah tempat tidur yaitu dari 117 tempat tidur pada tahun 2010 meningkat menjadi 170 tempat tidur atau terjadi peningkatan sebesar 45,3% pada tahun 2014. Sasaran 9 (sembilan) LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 108


terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 138,51% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 247,24%. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 9 (sembilan) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1.

Angka Harapan Hidup. Angka

harapan

hidup

menunjukkan

keberhasilan

dimana pada tahun 2015, capaian kinerjanya sangat berhasil. capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dari target 72,51 pertahun, realisasi 72,50 pertahun dengan nilai capaian 99,98%. Capaian akhir RPJM tahun 2017 sebesar 99,88%. Keberhasilan program kesehatan pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah, meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas. Salah satu factor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersedian tenaga kesehatan. Cakupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani secara kuantitas maupun kualitas menjadi factor penting dalam pembangunan SDM khusunya bidang kesehatan, hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai kewenangan medis.

2.

Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Target tahun 2015 sebesar 75 per 100.000 KH terealisir sebesar 11 per 100.000 KH, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 14,66% dengan kategori sangat berhasil. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 109


Capaian RPJM tahun 2015 menyumbangkan angka 44,00% atas target RPJM tahun 2015, jumlah kematian ibu sebanyak 11 per 100.000 KH ibu, berarti terjadi penurunan kematian sebanyak 64 per 100.000 ibu pada tahun 2015.

3.

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup. Target tahun 2015 sebesar 5 bayi setiap 1.000 KH, pada kenyataannya setiap 1000 kelahiran bayi terdapat 16 bayi maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 31,25%.

4.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Target tahun 2015 sebesar 90% terealisir sebesar 89,64%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 99,60% dengan kategori

sangat

berhasil.

Capaian

RPJM

tahun

2015

menyumbangkan angka 91,47% atas target RPJM tahun 2015 Di

tingkat

desa,

pelayanan

kesehatan

masyarakat

didukung oleh ketersediaan 94 poskesdes (pos kesehatan desa), 170 polindes, 631 posyandu (pos pelayanan terpadu), dan 2.413 orang kader kesehatan. Secara keseluruhan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen terlihat bahwa baik poskesdes, polindes, posyandu, mendapat perhatian yang serius dari

pemerintah

Kabupaten

Bireuen

karena

pelayanan

kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. 5.

Rasio Dokter per 100.000 penduduk. a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Paramedis LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 110


Ketersediaan jumlah tenaga medis, paramedis, dan non para medis disajikan pada Tabel berikut. Pelayanan kesehatan didukung oleh 68 tenaga medis, 162 paramedis, 20 tenaga non paramedis. Jika dibandingkan dengan data tahun 2010, terjadi peningkatan tenaga medis dari 47 menjadi 68 pada tahun 2014 atau terjadi peningkatan sebesar

44,68 %, untuk tenaga

paramedis 875 menjadi 1.427 atau terjadi peningkatan sebesar 68,23 %, yang tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Tabel 5.34 Jumlah Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2014 No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Puskesmas/Kecamatan /Sub District 2 Samalanga Simpang Mamplam Pandrah Jeunieb Peulimbang Peudada Juli Jeumpa Kota Juang Kuala Jangka Peusangan Peusangan Selatan Peusangan Siblah Krueng Makmur Gandapura Kuta Blang Jumlah Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2010

Medis 3 4 2 2 3 4 5 7 5 5 2 3 5 4

Jumlah Tenaga Non Strategi Paramedis Paramedis Lainnya 4 5 6 90 88 1 38 71 39 74 105 1 90 1 98 2 88 2 102 2 146 2 64 4 -

Jumlah 7 94 91 40 74 43 79 113 96 105 92 107 153 72

3

69

2

-

74

3 5 6 68 41 46 46 47

51 116 98 1.427 1.199 1.185 905 875

1 1 1 20 150 103 77 136

74 74

55 122 105 1.515 1.390 1.334 1.102 1.132



SASARAN 10 MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN MENJADI 9,45 % DARI JUMLAH PENDUDUK PADA AKHIR TAHUN 2017


Satuan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1

2 Persentase penduduk miskin


3

4

5

6

8

9

%

19,06

16,94

88,88

9,45

179,26


1.


88,88

179,26

Persentase Penduduk Miskin (P0) Angka kemiskinan antar waktu dari tahun ke tahun terus

mengalami

penurunan.

Pada

tahun

2010

tingkat

kemiskinan mencapai (19,51 persen), tahun 2011 mencapai angka (19,06 persen). Begitu juga dengan tahun 2012 dan 2013 yang masing-masing turun menjadi (18,21 persen) dan (17,65 persen). Untuk tahun 2014 tingkat kemiskinan semakin menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik dimana terjadi penurunan hingga mencapai (16,94 persen).



Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Bireuen Tahun 2010 - 2014 19.51

19.06 18.21 17.65

16.94 2010

2011

2013

2012

2014

Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi

nilai

indeks

ini

maka

semakin

besar

rata-rata

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman

kemiskinan

menunjukkan

kehidupan

ekonomi

penduduk miskin semakin terpuruk. Berdasarkan

perkembangannya

Indeks

Kedalaman

Kemiskinan (P1) Kabupaten Bireuen dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami penurunan, dan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang di dapat mencapai (4,11 persen). Tahun berikutnya turun menjadi (3,46 persen). Pada tahun 2012 Indeks Kedalaman Kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi (2,87 persen) dan terus mengalami penurunan untuk dua tahun LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 113


berikutnya masing-masing menjadi (2,78 persen) dan (2,73 persen). Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran

mengenai

penyebaran

pengeluaran

diantara

penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu

semakin

timpang

perkembangannya,

Indeks

dan

sebaliknya.

Keparahan

Berdasarkan

Kemiskinan

(P2)

Kabupaten Bireuen lebih baik dalam empat tahun terakhir, pada tahun 2010 mencapai (1,31 persen), tahun 2011 mencapai angka ((1,00 persen), untuk tahun 2012 menjadi (0,69 persen), tahun 2013 mencapai angka (0,67 persen). Kemudian tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi (0,70 persen), yang mana ini menjadi satu perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk lebih fokus dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



SASARAN 11 TERLAKSANANYA REVITALISASI PERTANIAN YANG DIDUKUNG PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN SESUAI POTENSI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH

Tabel III.3.4.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Pengukuran Kinerja

%



2015 No

1 1

2 3

Indikator Kinerja

Satuan

2 Produktivitas Padi (Ton/Ha) a) Padi b) Kedelai c) Jagung d) Kacang Hijau e) Kacang Tanah f) Ubi Jalar g) Ubi Kayu Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB Populasi ternak yang mendukung ketahanan Pangan Daerah a) Sapi b) Kerbau c) Kambing d) Ayam e) Itik

Target

Realisasi

Nilai capaian

3

4

5

6

8

9


7,00 1,80 3,00 1,90 1,80 2,25 2,40 3,75

6,26 1,60 3,80 1,50 1,50 15,67 19,20 9,90

89,42 88,89 126,67 78,95 83,33 696,44 800,00 264,00

8,00 2,00 3,20 2,00 2,00 2,75 3,00 5,00

78,25 80,00 118,75 75,00 75,00 570,18 640,00 198,00


70.937 2.466 36.358 366.465 366.465

71.472 2.276 30.613 761.955 376.471

100,75 92,29 84,19 207,92 102,73

73.803 2.567 37.827 690.761 381.260

96,84 88,66 80,93 110,31 98,74


Subsektor

tanaman

216,59

pangan

merupakan

177,74

salah

satu

subsektor andalan Kabupaten Bireuen, karena kontribusi subsektor ini sangat besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen. Hingga tahun 2014, terdapat beberapa komoditi tanaman pangan yang saat ini sedang digalakkan pengembangannya di Kabupaten ini seperti kedelai dengan luas tanam 12.447 ha, jagung dengan luas tanam 1.778 ha, kacang hijau dengan luas tanam 122 ha , kacang tanah dengan luas tanam 92 ha dan ubi kayu/singkong dengan luas tanam 171 ha. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 115


Selain itu, Kabupaten Bireuen juga mengembangkan berbagai jenis tanaman hortikultura baik tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, namun padi sawah merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu tidak mengherankan jika seluruh kecamatan di kabupaten ini memiliki lahan sawah dan 70,05% merupakan lahan sawah irigasi. 2,500

1,452

1,350

1,084 Peusangan Sb…

1,266

898 Peusangan…

2,065 1,595 1,068

Pengembangan

pertanian

di

Kuta Blang

Peusangan

Jangka

Kuala

Kota Juang

Jeumpa

Juli

Peudada

Peulimbang

Jeunieb

Pandrah

Sp. Mamplam

Samalanga

-

Gandapura

500

Makmur

552

1,000

1,375

673

2,164 806

1,476

1,166

1,500

1,621

2,000

1,990

Luas Lahan Sawah

Kabupaten

Bireuen

diarahkan menuju pertanian modern, tangguh dan efisien, sehingga pola pengembangannya disiapkan dengan konsep agribisnis.

Untuk

mewujudkan

tujuan

tersebut

maka

pemerintah mendorong untuk terciptanya pertanian yang intensif dan semi intensif yang tidak lagi menggunakan peralatan tradisional tetapi semua kegiatan di sektor pertanian menggunakan peralatan dengan teknologi modern. Kabupaten

juga

mengembangkan

beberapa

jenis

komoditas perkebunan. diantaranya adalah karet, kelapa sawit, pinang, kakao, kelapa dalam dan jeruk besar. Berdasarkan data LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 116


Dinas

Pertanian

dan

Peternakan

Kabupaten

Bireuen

menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 luas tanaman karet 3.303 ha, tanaman kelapa sawit 3.109 ha, tanaman pinang 6.632,10 ha, tanaman kakao 6.868 ha dan kelapa dalam 15.008 ha. Sedangkan jeruk besar kebanyakan ditanam oleh penduduk di sekitar pekarangan. Subsektor peternakan di Kabupaten Bireuen merupakan sektor unggulan ke 2 setelah subsektor tanaman pangan. Subsektor ini juga merupakan salah satu subsektor yang memberikan

kontribusi

yang

cukup

perekonomian Kabupaten Bireuen.

besar

terhadap

Berbagai jenis ternak

diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen mulai dari ternak besar seperti sapi dan kerbau, ternak kecil seperti kambing dan domba serta jenis ternak unggas seperti ayam dan bebek. Adapun yang harus menjadi perhatian pemerintah khususnya dinas pertanian dan peternakan di Kabupaten Bireuen adalah jumlah populasi ternak sapi telah terjadi penurunan selama 3 tahun terakhir. Dalam hal ini menjadi tanggungjawab dinas terkait untuk mencari penyebab dan

23

sekaligus solusinya. 10,000

Sapi

9,000

Kerbau

1,780 3,627

453 23 2,575

3,424

88 3,110

8

18 2,881

2,872

2,341

89 2,222

127

6,218

746 3,140

1,787

2,421

21

1,688 167

1,000

2,225

2,000

1,842 98

4,000

124

5,000 3,000

9,387

6,000

4,662

7,000

161

198

8,000

-



Untuk ternak domba selama 3 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah populasi, namun berbeda halnya dengan ternak kambing yang jumlah populasinya masih berfluktuasi selama 3 tahun terakhir. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena subsector peternakan di Kabupaten Bireuen adalah merupakan subsector unggulan. Beberapa

jenis

ternak

unggas

dikembangkan

di

Kabupaten Bireuen yaitu, ayam buras, ayam ras petelur, ayam pedaging dan itik. Untuk ternak unggas ayam buras, ayam ras petelur, ayam pedaging sejak tahun 2010 jumlah populasinya terus mengalami peningkatan, hanya ternak itik yang terjadi penurunan jumlah populasinya.

Grafik Perkembangan Kambing Domba Tahun 2010 - 2014 Domba

2,997 1,830

3,057 3,492

1,9321,279

1,246 1,232

1,191 157

3,580 746

1,546797

3,328 2,368

7,677 1,069 446

2,236200

2,572 470

1,476 207

1,920850

1,427 250

2,105320

1,092 250

6,073

Kambing



Fasilitas lain yang dimiliki Kabupaten Bireuen adalah adanya padang gembala beserta rumput alami, dan ditemukan di 15 kecamatan, hanya 2 kecamatan yang tidak memiliki padang gembala yaitu Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jangka. Meskipun kondisinya dalam keadaan baik, namun luas areal dan produksinya selama 3 tahun terakhir stagnan dan cenderung menurun. Sementara itu, Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen jenis penyakit

yang sering menyerang ternak di Kabupaten Bireuen

adalah jenis Pink Eye, Scabies,Orf, P.int, P.ext. Jenis penyakit ini ditemukan sama disetiap kecamatan yang adalah dalam Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen memiliki 2 rumah potong ternak masing-masing di Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Kota Juang. Jumlah pemotongan ternak di Kecamatan Kota Juang lebih tinggi (1.268 ekor) dibanding Kecamatan Peusangan (1.012 ekor) pada tahun 2014. Pemotongan ternak didominasi oleh ternak jantan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan ternak betina lebih ditujukan untuk pembibitan. Untuk kelancaran usaha peternakan, Kabupaten Bireuen menempatkan petugas peternakan 1 orang per kecamatan. Kabupaten Bireuen juga menempatkan petugas IB yang jumlahnya bervariasi di setiap kecamatan dan sampai saat ini Kabupaten Bireuen tidak memiliki petugas PPL, tetapi memiliki 7 Poskeswan, 6 orang petugas medis dan 20 orang petugas paramedis. Selain itu, dalam rangka menyediakan berbagai jenis obat-obatan

untuk

peternakan

Kabupaten

Bireuen

juga

memiliki sejumlah Depot Obat hewan yang tersebar di beberapa



kecamatan dan jumlah depot terbanyak terdapat di Kecamatan Kota Juang yaitu sebanyak 13 unit.

SASARAN 12 BERKEMBANGNYA EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN NELAYAN Tabel III.3.4.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Pengukuran Kinerja 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1

2

2 Produksi a) Perikanan tangkap b) Perikanan budidaya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)



3

4

5

6

8

9

Ton Ton %

18.485 14.110 4,5

15.712,25 12.974 8,10(*)

85,00 91,94 180,00

19.140 19.572 5,50

82,09 66,29 147,27


118,98

98,55

Sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 182,98% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 98,55%. Subsektor perikanan juga merupakan subsektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen setelah subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan.

Subsektor

perikanan menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir pantai, namun sebagian sebagai mata pencaharian utama dan sebagian lainnya sebagai mata pencaharian sampingan. Selain

perikanan

laut,

masyarakat

Kabupaten

Bireuen

khususnya yang bertempat tinggal di daerah pesisir juga bermata LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 120


pencaharian sebagai petani tambak, baik tambak udang maupun tambah bandeng. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 luas tambak di Kabupaten Bireuen cenderung tidak mengalami peningkatan. Sementara itu, sebanyak 4.665 petani atau 95,97% dari total petani tambak usaha ini merupakan mata pencaharian tetap masyarakat hanya 4,03% yang merupakan usaha sampingan.

Luas Kolam

Jumlah Petani

23

25

6.3

5.5

32 45 34.6

56

89

25

35

12

75.1

70%

56

19

26

45

35 7.45

17

48

80%

7.5

90%

23

100%

60% 50%

43.26 7.4

25.2

5.4

12.5

16.9

8.4

4.62

10%

8.2

20%

24.3

30%

53.45

40%

0%

Usaha budidaya kolam air tenang merupakan salah satu teknologi

yang

dipilih

petani

di

Kabupaten

Bireuen

dalam

menjalankan usaha budidaya tambak. Pada tahun 2013 seluas 46,08 hektar digunakan untuk kegiatan ini dengan jumlah produksi sebanyak 143 ton dan melibatkan 611 orang petani dengan rata-rata produktivitas usaha budidaya kolam air tenang adalah 3,10 ton/ha. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 121


SASARAN 13 BERKEMBANGNYA AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN JASA SERTA MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL


Satuan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1

2



2

3

4

5

6

8

9

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa yang terus meningkat signifikan dalam struktur ekonomi daerah Unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong percepatan ekonomi daerah (Koperasi yang aktif)

%

33,66

33,66

100,00

34,00

99,00

unit

184

184

100,00

10.200

1,80


100,00

50,40

Sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100,00% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 50,40%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 22 persen dari total PDRB Bireuen. Pada tahun 2014, kontribusi kategori

ini

sebesar

22,04

persen,

dimana

sebagian

besar

disumbangkan oleh perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, sedangkan andil perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya hanya sebesar 5,29 persen dari nilai tambah lapangan usaha ini.



Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di tahun 2011 sebesar 4,66 persen, dan tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhannya terus meningkat hingga menjadi 4,9 persen di tahun 2014. Dari Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : Salah satu tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selaras dengan

indikator

Kinerja

Utama

adalah

Meningkatkan

Profesionalisme dan pelaku industry, perdagangan dan koperasi yang mengacu pada perkembangan dunia usaha. Bahwa realisasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu bertambah dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini disebabkan karena target yang tercantum dalam dokumen rencana strategis masih berupa estimasi, sedangkan realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan anggaran yang diperoleh setiap tahunnya.



SASARAN 14 MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT Tabel III.3.4.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Pengukuran Kinerja 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1

2

1

Kualitas dan jaringan infrastruktur a) Jalan Kabupaten b) Jembatan Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan) Luas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan Rumah Tangga yang terlayani air minum ledeng/isi ulang/kemasan Rumah Tangga yang terlayani listrik Rumah layak huni bagi masyarakat miskin/kaum dhuafa

2 3 4 5 6



3

4

5

6

8

9

Meter %

56.275 85

70.759,36 85

125,73 100,00

263.048 88

26,89 96,59

Rasio

1 : 0,251

1 : 0,251

100,00

1 : 0,248

101,21

%

45,04

54,41

120,00

53,70

101,32

%

49,0

64,95

132,55

51,00

127,35

%

97,20

98,66

101,50

98,00

100,67

Unit

365

176

48,21

1.966

8,95


103,99

80,43

Sasaran 14 (empat belas) terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 103,99% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 80,43%. Infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen dengan status jalan Negara seluruhnya adalah aspal dengan kondisi baik, rusak sedang dan rusak berat, demikian juga dengan jalan provinsi. Sedangkan jalan Kabupaten hingga tahun 2014 selain permukaan aspal, banyak juga yang permukaannya kerikil dan bahkan tanah. Indikator kinerja Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio panjang jalan per kendaraan) pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 1:0,251 yang terealisasi 1:0,251 nilai capaiannya 100%, dibandingkan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 124


dengan target akhir RPJM tahun 2017 sebesar 1:0,248. Kabupaten ini memiliki 58 daerah irigasi yang hingga tahun 2014 baik saluran primer, skunder maupun tersier sebagian besar kondisinya tergolong baik. Indikator

kinerja

Rumah

layak

huni

bagi

masyarakat

miskin/kaum dhuafa realisasi 176 unit dari target 365 unit nilai capaian 48,21% jika dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2017 sebesar 1.966 unit pada tahun 2015 capaiannya sebesar 8,95%. Diharapkan tahun ke depannya rumah layak huni dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan lingkungan pemukiman kumuh tidak ada lagi. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman

rumah kumuh

layak

huni

menjadi

dan

prioritas

pengentasan

lingkungan

pemerintah

Kabupaten

Bireuen yang dilakukan secara bertahap sehingga pada akhir RPJM tahun 2017 tidak ada lagi pemukiman kumuh dan terciptanya rumah layak huni untuk masyarakat yang tidak mampu.



SASARAN 15 TERCIPTANYA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN KEBENCANAAN YANG TERPADU


1 1

2

Realisasi

Nilai capaian %

3

4

5

6

8

9

% %

60 65

45 40

64,00 62,00

100 100

45,00 40,00

%

40

50

125,00

100

50,00

Satuan

2

Persentase wilayah yang rawan bencana dan cakupan penanganan bencana


Target

Indikator Kinerja

kualitas lingkungan a) Penanganan banjir b) Wilayah tanggap darurat



83,66

45,00

Sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 83,66% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 45,00%. Salah satu tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen yang tertuang dalam Rencana Strategis yang selaras dengan indikator Kinerja Utama adalah memperkuat sistem peringatan dini dan kesiagaan terhadap bencana, berkurangnya cakupan daerah yang rawan bencana dan cakupan luas pelayanan kebencanaan serta persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama penanggulangan bencana di Kabupaten Bireuen akan terus dicapai secara bertahap melalui 17 LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 126


indikator kinerja, sehingga akan tercapai 4 sasaran Renstra dan RPJM Kabupaten Bireuen 2012 – 2017, realisasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu bervariasi (bertambah atau berkurang) dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini disebabkan karena target yang tercantum dalam dokumen rencana strategis masih berupa estimasi, sedangkan realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan anggaran yang diperoleh setiap tahun, serta dukungan lainnya dari berbagai pihak.

SASARAN 16 MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA KEAMANAN DAN PERDAMAIAN


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1

2 Kasus-kasus yang mengganggu keamanan dan keberlanjutan perdamaian



3

4

5

6

8

9

%

65

-

-

100

-


-

-

Pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Bireuen tidak terdapat satu kasuspun yang dapat mengganggu keamanan dan keberlanjutan perdamaian, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Wilayah Kabupaten Bireuen

semakin tinggi tingkat kesadarannya akan

pentingnya keamanan di lingkungannya masing-masing. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 127


SASARAN 17 TERBANGUNNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN PERDAMAIAN Tabel III.3.4.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Pengukuran Kinerja 2015 No

Satuan

Indikator Kinerja

Target


Nilai capaian

Realisasi

% 1 1

2 Rakorpimda


3

4

5

6

8

9

%

100

100

100,00

100

100,00


100,00

100,00

Tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan dan perdamaian tidak terlepas dari hubungan yang harmonis para pimpinan daerah di Kabupaten Bireuen sehingga terindikasi masyarakat merasa terayomi dan terlindungi.

SASARAN 18 TERWUJUDNYA SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN


1 1

Indikator Kinerja

2 Persentase Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin

Satuan Target

Realisasi

Nilai capaian %



3

4

5

6

8

9

%

30

-

-

100

-


-


-


Sasaran

strategis

terwujudnya

supremasi

hukum

yang

berkeadilan pada tahun 2014 diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% atau dengan tidak ada pendampingan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen.

SASARAN 19 MENINGKATNYA EKSISTENSI KELEMBAGAAN ADAT DALAM MENDUKUNG PERDAMAIAN DAN BERPERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Nilai capaian %

1 1



2

3

4

5

6

8

9


%

65

65

100,00

100

65,00


100,00

65,00

Sasaran strategis Persentase kegiatan kelembagaan adat mendukung pembangunan daerah dan perdamaian target yang diberikan sebesar 65 persen dengan realisasi sebesar 65 persen atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen. Sasaran Strategis ini, didukung oleh sejumlah indikator yang tingkat capaiannya mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% untuk semua indikator. 1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Target yang ditetapkan dalam DPA Sekretariat MAA Kabupaten Bireuen Tahun 2015 adalah 100% sementara LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 129


realisasi dari anggaran yang tersedia Rp. 527.092.095 sementara realisasi anggaran hanya mampu dipenuhi sebesar 98,058% atau sebesar Rp.516.854.155. 2.

Perbandingan antara realisasi kinerja dibanding dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2014

sebesar Rp

575.626.158

sebesar

dan

yang

dapat

terealisasi

Rp

569.906.604 atau 99.06 Sedangkan tahun 2015 anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 527.092.095

sementara

realisasi anggaran hanya mampu dipenuhi sebesar 98,058% atau

sebesar

Rp.516.854.155.

Sehingga

perbandingan

antara tahun 2014 dengan 2015 adalah terjadi peningkatan dana dalam DPA MAA Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 48.534.063. 3.

Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis dengan Visi dan Misi

Majelis Adat Aceh Kabupaten

Bireuen adalah yang selaras dengan indikator Kinerja adalah memperkuat eksistensi dan performance sebagai lembaga yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pengembangan

adat daerah yaitu Terpeliharanya Adat

Istiadat, Reusam dan Peradilan Adat Gampong Yang berlandaskan Dinul Islam. Bahwa realisasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertambah dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini disebabkan karena target yang tercantum dalam dokumen rencana

strategis masih

berupa

estimasi,

sedangkan

realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan anggaran yang diperoleh setiap tahun. 4.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Dengan Standar Nasional, Untuk Indikator yang dimiliki Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen belum ada Standar LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 130


Nasional yang mengaturnya karena hal tersebut lebih merupakan budaya dan adat suatu daerah dan akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lannya di Indonesia. 5.

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan /penurunan kinerja serta solusi yang telah di lakukan. a)

Indikator Kinerja Jumlah Pelantikan pengurus Majelis Adat Tingkat Kecamatan target

yang diberikan

adalah 1 kali dan realisasi yang telah berhasil di capai pada tahun 2015 sebesar 100% yaitu sebanyak 1 kali. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 kegiatan ini tidak

dianggarkan.dengan

capaian

100%

yaitu

sebanyak 1 kali pelantikan, maka dapat dikatakan berhasil. b)

Indikator Kinerja Jumlah pengadaan baju Majelis Adat Kecamatan target yang diberikan 425 buah dan realisasi yang telah berhasil dicapai pada tahun 2015 sebesar 100% yaitu sebanyak 425 buah. Pada tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dianggarkan.

c)

Jumlah Sosialisasi Adat trouen u blang(turun sawah dan makanan pangan tradisional aceh target yang diberikan 1 kali dan realisasi yang telah berhasil dicapai pada tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dianggarkan.

d)

Presentase Bimbingan teknis Adat Perkawinan dan Kader Seumapa

Target yang diberikan 100% dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dianggarkan. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 131


B.

REALISASI ANGGARAN a.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Acuan pengelolaan keuangan daerah selain kedua UndangUndang tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber

utama

Pendapatan

Asli

Daerah

Pemerintah

Kabupaten Bireuen mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan

Qanun-Qanun Kabupaten

Bireuen tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 132


efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBK dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja

langsung

sesuai

dengan

peraturan.

Secara

umum

pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2014 dan 2015 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. b.

Pendapatan Daerah Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi : 1.

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainlain

2.

Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah

3.

Peningkatan koordinasi dan konsolidasi ke Pemerintah Pusat untuk meningkatkan dana perimbangan

4.

Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD dengan penambahan penyertaan modal. Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui

optimalisasi pendayagunaan potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat lebih memberi kontribusi pada PAD; membuat terobosan dan upaya peningkatan PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Bireuen

terdiri

dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada tahun 2014 sebesar Rp.

1.303.388.832.453,27

dan

direalisasikan

hanya

sebesar



Rp. 1.321.398.849.877,81 dengan tingkat capaian sebesar 101,38% (sudah diaudit BPK) dibandingkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.674.114.350.446,00 dan direalisasikan hanya sebesar

Rp. 1.667.580.620.698,74

dengan tingkat capaian sebesar 99,61% (angka sementara/belum diaudit BPK) sebagai berikut : Tabel. III.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014 dan 2015 No.

Uraian

1

2

1

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1. 1 1.1. 2 1.1. 3 1.1. 4

Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.1. 5

Pendapatan Zakat

1.2

Dana Perimbangan

1.2. 1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2014

2015

2014

2015

3

4

5

1.674.114.350.446,0 1.303.388.832.453,27 0

Capaian (%) 2014 2015

6

7

8

1.321.398.849.877,8 1

1.667.580.620.698,74

101,3 8

99,61

107,7 8

99,61

119,7 8 169,7 0

103,9 6 116,9 2

159.777.029.529,27

167.255.638.456,00

172.208.598.864,38

173.872.089.034,16

10.004.215.457,00

15.142.984.256,00

11.983.793.632,00

17.705.117.563,00

7.326.968.000,00

6.423.370.000,00

12.434.406.630,00

14.862.066.190,00

3.700.000.000,00

4.869.061.663,00

3.728.447.185,80

4.869.061.663,00

100,7 6

100

136.745.846.072,27

140.820.222.537,00

142.170.547.416,58

136.435.843.618,16

103,9 6

96,89

1.891.404.000,00

94,57

99,23

2.000.000.000,00 860.840.282.189,00

991.054.761.876,00

866.656.552.095,00

984.896.515.695,00

100,0 0

99,38

28.976.981.189,00

32.360.330.926,00

34.792.301.095,00

26.200.824.745,00

100,6 7

80,97

Dana Alokasi Umum

770.780.301.000,00

780.023.926.000,00

770.780.301.000,00

780.023.926.000,00

Dana Alokasi Khusus

61.083.000.000,00

178.670.504.950,00

61.083.950.000,00

178.671.764.950,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

282.771.520.735,00

515.803.950.114,00

282.533.698.918,43

508.812.015.969,58

100,0 0

98,64

1.3. 1

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga

860.520.000,00

761.369.000,00

664.903.441,00

92.936.000,00

82,28

12,12

1.3. 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya

17.662.963.705,00

37.162.963.705,00

17.620.758.446,43

30.839.462.560,58

100,0 5

82,98

1.3. 4

Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

131.502.795.000,00

351.220.439.000,00

131.502.795.000,00

351.220.439.000,00

100,0 0

100

1.3. 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

132.745.242.030,0 0

126.659.178.409,0 0

132.745.242.031,00

126.659.178.409,00

100,0 0

100

1.303.388.832.453,2 7

1.674.114.350.446,0 0

1.043.303.275.817,5 0

1.667.580.620.698,74

101,3 8

99,61

1.2. 2 1.2. 3

TOTAL PENDAPATAN

100,0 6 100,0 0

100 100

Tahun 2014 (sudah di audit BPK) Tahun 2015 (angka sementara/belum di audit BPK)



c.

Pembiayaan Daerah Kebijakan

Pembiayaan

Daerah

terdiri

dari

Kebijakan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan dalam rangka menutup defisit akibat selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun lalu dan penerimaan pinjaman Daerah. Adapun Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Selanjutnya realisasi pembiayaan daerah tahun Anggaran 2014 (sudah diaudit BPK) dan tahun Anggaran 2015 (angka sementara/belum diaudit BPK) sebagai berikut: Tabel. III.2.4 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014 dan 2015

No.

1

Anggaran (Rp)

Uraian

2

Realisasi (Rp)

2014

2015

2014*

3

4

5

Capaian (%) 2015** 6

2014

201 5

7

8

3

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Pembiayaan

35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 100,00 100,00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 100,00 100,00

3.1.2

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

Pengeluaran Pembiayaan

-

4.200.000.000,00

3.2.1

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

-

3.2.2

Pembayaran Pokok Utang

-

3.2

PEMBIAYAAN NETTO

-

-

-

-

-

-

4.199.993.803,00

-

100,00

1.200.000.000,00

-

1.200.000.000,00

-

100,00

3.000.000.000,00

-

2.999.993.803,00

-

100,00

35.711.656.511,01 67.022.467.904,01 35.711.656.511,01 67.022.474.101,01 100,00 100,00

Sumber DPKKD Kabupaten Bireuen Bidang Anggaran * Audited **Unaudited



Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp. 35.711.656.511,01 dari anggaran sebesar Rp. 35.711.656.511,01 dengan tingkat capaian 100% Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 67.022.467.904,01,01 dari anggaran sebesar Rp.35.711.656.511,01 dengan tingkat capaian 100,00%. d.

Belanja Daerah Dalam pengelolaan Belanja Daerah dilakukan pada tahun 2014 dan tahun 2015 melalui : 1.

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPK,

prioritas

pembangunan

sesuai

potensi

dan

permasalahannya serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. 2.

Kebijakan belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

3.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk membiayai program dan

kegiatan

yang

menjadi

prioritas

pembangunan

di

Kabupaten Bireuen tahun 2014 dan tahun 2015 diharapkan manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

dan

keberpihakan

pemerintah

daerah

kepada

kepentingan publik yang meliputi antara lain sektor pertanian, ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM, pelayanan sosial dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas.



Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung

ditargetkan

pada

dan

tahun

2014

sebesar

direalisasikan

Rp.

1.339.100.488.964,28

hanya

sebesar

Rp.

1.280.884.332.641,02 dengan tingkat capaian sebesar

95,65%

(sudah diaudit BPK) dibandingkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.741.136.818.350,01 dan direalisasikan hanya sebesar Rp. 1.607.648395.634,41 dengan tingkat capaian sebesar 92,33% (belum diaudit BPK) sebagai berikut: Tabel. III.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014 dan 2015

No.

Anggaran (Rp)

Uraian

1

2

2

BELANJA DAERAH

Realisasi (Rp)

2014

2015

2014

2015

3

4

5

6

1.339.100.488.964,28 1.741.136.818.350,01 1.280.884.332.641,02 1.607.648395.634,41

Capaian (%) 201 201 4 5 7

8

95,65

92,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

725.251.905.078,00 1.045.299.967.640,00

706.094.601.216,00

971.051.833.992,41

97,35

92,90

2.1.1

Belanja Pegawai

698.672.577.830,00

681.392.882.739,00

733.948.025.605,41

97,52

93,41

2.1.2

Belanja Bunga

-

-

0

0

2.1.4

Belanja Hibah

2.1

2.1.5

2.1.7

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan KepadaProv/Kab/Kot a/Pemerintah Desa dan Partai Politik

2.1.6

Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG

-

785.721.913.649,01 -

11.603.500.000,00

10.608.900.000,00

10.726.500.000,00

10.598.900.000,00

92,44

99,91

8.563.923.163,00

5.146.500.000,00

7.779.000.000,00

4.692.500.000,00

90,83

91,18

1.107.223.135,00

240.666.018.385,00

898.679.527,00

220.814.051.387,00

81,16

91,75

5.304.680.950,00

1.000.000.000,00

5.297.538.950,00

998.357.000.00

99,86

99,84

613.848.583.886,28

695.836.850.890,00

574.789.721.425,02

636.596.561.642,00

93,63

91,49

2.2.1

Belanja Pegawai

119.531.712.037,00

103.311.633.703,00

116.302.841.155,00

98.659.841.489,00

97,29

95,50

2.2.2

Belanja Barang & Jasa

222.453.714.919,00

249.942.314.093,00

199.319.271.960,02

237.110.195.961,00

89,60

94,87

2.2.3

Belanja Modal

271.863.156.930,28

342.582.903.094,00

259.167.608.310,00

300.826.524.192,00

95,33

87,81

1.339.100.488.964,28 1.741.136.818.350,01 1.280.884.322.641,02 1.607.648395.634,41

95,65

92,00

TOTAL BELANJA

Sumber DPKKD Kabupaten Bireuen Bidang Anggaran Tahun 2014 (sudah di audit BPK) Tahun 2015 (angka sementara/belum di audit BPK)



Realisasi

belanja

daerah

berdasarkan

SKPK

untuk

mewujudkan berbagai sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut : Tabel. 3.8 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Berdasarkan SKPK Tahun Anggaran 2014 dan 2015

NO.

NAMA SKPK

1

2

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

2014

2015

2014

2015

2014

2015

4

4

6

7

8

9

761.303.483,00

97,18

98,94

1.

KDH dan WKDH

2.

DPRK

8.218.087.328,00

9.190.167.764,00

8.107.366.123,00

9.132.192.283,00

98,51

99,37

3.

Sekretariat Daerah

73.830.469.453,00

44.865.799.661,00

67.604.488.299,00

42.987.677.115,00

94,63

95,81

4.

Sekretariat DPRK

15.132.595.169,00

15.487.493.635,00

13.218.364.130,00

14.703.035.854,00

90,82

94,93

5.

Dinas Syariat Islam

7.505.716.066,00

9.647.625.587,00

7.298.969.261,00

9.378.235.161,00

97,48

97,21

6.

Dinas Pendidikan dan 506.939.692.838,00 Kebudayaan

571.930.619.334,00

491.620.781.004,00 524.820.884.277,00

96,24

91,76

7.

Dinas Kesehatan

122.789.569.216,00

127.512.852.981,00

109.539.679.902,00 120.801.937.596,00

90,31

94,74

8.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.307.564.813,00

12.385.626.941,00

6.953.214.557,00

12.361.404.934,00

98,38

99,80

9.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.888.632.353,00

3.17.061.807,00

3.609.412.857,00

3,117.497.097,00

95,72

98,25

10.548.907.782,00

9.532.803.135,00

10.381.694.678,00

9.345.062.727,00

97,53

98,03

140.523.550.483,28

169.613.295.989,00

140.064.702.430,00 169.205.525.594,00

77,87

99,76

36.504.613.770,00

67.478.667.086,00

35.422.039.438,00

34.019.785.962,00

93,96

50,42

9.688.749.669,00

31.526.835.680,00

9.036.769.804,00

28.058.185.355,00

96,24

89,00

10.

11. 12.

13.

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

576.574.888,00

769.481.032,00

559.726.833,00

14.

Dinas Pertanian dan Peternakan

17.518.642.143,00

41.487.796.557,00

16.378.885.369,00

40.497.837.049,00

89,74

97,61

15.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

13.358.174.544,00

11.997.049.964,00

12.560.813.607,00

11.888.456.610,00

97,31

99,09

16.

Dinas Kelautan dan Perikanan

16.420.264.797,00

16.749.835.414,00

15.246.774.299,00

16.334.106.057,00

97,88

97,52

54.529.809.404,00

36.921.571.056,01

25.957.105.804,00

35.880.102.157,41

95,37

97,18

237.103.808.387,00

-

91,34

17. 18.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PPKD

19.

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

20.

Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

-

259.578.053.811,00

-

8.924.118.900,00

4.616.817.738,00

8.539.204.286,00

4.520.905.601,00

66,36

97,92

11.918.969.962,00

12.191.706.138.00

11.434.132.234,00

11.790.803.416,00

97,60

96,71



1 21. 22. 23.

24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

2 Inspektorat Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pem binaan Pendidikan Dayah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Badan Penaggulangan Bencana Daerah

4

4

6

7

8

9

4.497.083.566,00

4.480.380.592,00

4.213.377.208,00

4.084.419.271,00

96,06

91,16

8.829.233.601,00

8.462.322.070,00

8.269.591.472,00

8.246.566.782,00

96,26

99,45

11.754.151.851,00

10.837.019.932,00

10.451.678.0154,00

8.682.898.290,00

99,14

80,12

12.678.855.951,00

14.972.987.072,00

11.216.271.413,00

13.547.618.984,00

97,53

90,48

16.916.702.296,00

17.245.022.610,00

14.128.074.090,00

17.108.171.680,00

98,61

99,21

11.892.635.312,00

7.731.322.742,00

5.564.232.592,00

7.606.423.401,00

97,55

98,38

8.418.964.883,00

3.070.211.115,00

8.100.257.900,00

92,70

96,21

1.885.304.144,00

1.345.427.731,00

1.059.588.025,00

1.298.159.206,00

92,27

96,49

1.539.437.162,00

1.681.921.074,00

1.512.143.617,00

1.633.939.028,00

97,83

97,15

2.384.155.149,00

2.275.273.979,00

2.238.079.936,00

95,16

93,87

104.369.518.308,95 133.612.845.993,00

98.90

94,65

6.332.902.143,00

2.328.620.493,00 107.356.952.062,00

141.163.119.382,00

3.755.082.335,00

6.063.758.476,00

3.624.863.133,00

5.999.367.574,00

95,93

98,94

33.

Sekretariat BMK

2.482.414.000,00

3.396.383.900,00

2.464.711.197,07

3.374.970.840,00

97,45

99,37

34.

Sekretariat MPU

2.127.102.229,00

2.170.707.161,00

2.116.744.849,00

2.158.812.988,00

99,54

99,45

35.

Sekretariat MPD

781.418.910,00

765.132.134,00

735.986.870,00

727.257.661,00

96,25

95,05

36.

Sekretariat MAA

575.626.158,00

527.092.095,00

569.906.604,00

516.854.155,00

98,02

98,06

37.

Sekretariat DP Korpri

605.959.945,00

567.897.430,00

537.205.528,00

555.686.185,00

99,17

97,85

38.

Kecamatan Samalanga

5.898.701.908,00

3.954.183.150,00

5.627.934.249,00

3.910.481.872,00

97,54

98,89

39.

Kecamatan Simpang Mamplam

5.471.861.098,00

3.782.378.306,00

5.319.500.123,00

3.745.123.300,00

96,11

99,02

40.

Kecamatan Pandrah

3.131.837.714,00

2.294.600.016,00

2.954.725.142,00

2.272.636.406,00

94,29

99,04

41.

Kecamatan Jeunib

5.476.575.321,00

3.640.514.317,00

5.252.758.019,00

3.596.261.124,00

97,38

98,78

42.

Kecamatan Peulimbang

3.450.329.248,00

2.529.747.375,00

3.267.369.324,00

2.478.680.018,00

96,27

97,98

43.

Kecamatan Peudada

5.674.156.914,00

3.483.180.068,00

5.401.971.640,00

3.447.802.128,00

95,09

98,98

44.

Kecamatan Jeumpa

4.769.223.140,00

2.772.800.252,00

4.311.008.234,00

2.761.973.210,00

89,75

99,61

45.

Kecamatan Kota Juang

3.544.785.907,00

2.726.228.522,00

3.369.048.544,00

2.636.946.612,00

98,84

96,73

46.

Kecamatan Kuala

3.069.800.327,00

2.358.330.689,00

2.954.070.972,00

2.254.031.008

93,94

95,58

47.

Kecamatan Juli

4.018.184.607,00

2.301.484.179,00

3.762.632.436,00

2.236.828.863,00

95,59

97,19

48.

Kecamatan Peusangan

7.550.445.163,00

5.083.467.095,00

7.360.890.136,00

5.088.512.986,00

97,29

100,10

49.

Kecamatan Jangka

5.182.741.730,00

3.348.787.136,00

5.029.302.769,00

3.315.922.528,00

99,52

99,02



1

2

4

4

6

7

8

9

50.

Kecamatan Peusangan Siblah Krueng

3.696.683.080,00

2.926.569.512,00

3.622.996.410,00

2.840.669.741,00

98,22

97,06

51.

Kecamatan Peusangan Selatan

2.785.116.736,00

2.018.596.806,00

2.690.026.585,00

1.976.799.641,00

94,99

99,93

52.

Kecamatan Kuta Blang

5.133.460.504,00

3.332.789.417,00

4.822.214.518,00

3.309.311.105,00

96,68

99,30

53.

Kecamatan Makmur

3.379.380.360,00

2.452.537.094,00

3.212.361.364,00

2.358.478.942,00

96,22

96,16

54.

Kecamatan Gandapura

4.403.019.471,00

3.259.848.313,00

4.330.960.752,00

3.216.859.561,00

98,07

98,68

JUMLAH

1.339.100.488.964,28

1.741.136.818.350,00

1.280.884.322.641,02 1.607.648.395.634,00

93,99

92,33

Sumber DPKKD Kabupaten Bireuen Bidang Anggaran Tahun 2014 (sudah di audit BPK) Tahun 2015 (angka sementara/belum di audit BPK)



BAB IV

PENUTUP

L

aporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi

terhadap

kinerja

yang

telah

dicapai

baik

berupa kinerja

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2015 Pemerintah

Kabupaten Bireuen menetapkan

sebanyak 19 (Sembilan belas) sasaran dengan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran seluruh

sasaran

telah

dapat

direalisasikan dengan sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 90%, sesuai target. Secara rinci rata-rata pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator dengan nilai

94,55%, mendekati

target dengan interpretasi sangat berhasil. 2.

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 105,84%, melebihi target dengan interpretasi sangat berhasil.

3.


119,00%, melebihi



100,00%, mencapai

target dengan interpretasi sangat berhasil. LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 141


5.

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 56,67%, tidak mencapai target dengan interpretasi cukup berhasil.

6.


100,00%, mencapai



92,27%, mendekati



167,11%, melebihi

target dengan interpretasi sangat sangat berhasil. 9.


138,51%, melebihi

target dengan interpretasi sangat berhasil. 10. Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

88,88%, mendekati


216,59%, melebihi

target dengan interpretasi sangat berhasil. 12. Sasaran 12 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 118,98%, melebihi target dengan interpretasi sangat berhasil. 13. Sasaran 13 terdiri dari 2 indikator dengan nilai

100,00%, sesuai


103,99%, melebihi

target dengan interpretasi sangat berhasil. 15. Sasaran 15 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 83,66%, mendekati target dengan interpretasi berhasil. 16. Sasaran 17 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%, sesuai target dengan interpretasi sangat berhasil. 17. Sasaran 19 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%, sesuai target dengan interpretasi sangat berhasil. Dari 19 (sembilan belas) sasaran telah ditetapkan berdasarkan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa :



1)

7 (tujuh) sasaran rata-rata melebihi target dengan pencapaian melebihi 100,00% dikategorikan sangat berhasil.

2)

5 (lima) sasaran rata-rata sesuai dengan target yaitu 100,00% dan dikategorikan sangat berhasil.

3)

2 (dua) sasaran rata-rata mendekati dengan target yaitu 88,88% sampai dengan 94,55% dan dikategorikan sangat berhasil.

4)

1 (satu) sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 83,66% yaitu sasaran ke 15 (lima belas) dan dikategorikan berhasil.

5)

1 (satu) sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 56,67% yaitu sasaran ke 5 (lima) dan dikategorikan cukup berhasil.

6)

Terdapat 2 (dua) sasaran yang sulit diukur yaitu sasaran ke 16 (enam belas) dan sasaran ke 18 (delapan belas), dikarenakan target yang ditetapkan besar akan tetapi tidak ada realisasinya sama sekali akan tetapi dapat di interpretasikan amat sangat berhasil. Pada Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 19 (sembilan

belas)

sasaran strategis dan 51 (lima puluh satu)

indikator kinerja pada

RPJM Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan Pemerintah

Kabupaten Bireuen dianggarkan melalui

Anggaran

Belanja

Rp

Pendapatan

1.741.136.818.350,01

dan

sedangkan

Kabupaten realisasi

Bireuen anggaran

sebesar sebesar

Rp 1.607.648.395.634,41 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,33% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK). Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun ketiga yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2017, dan khususnya untuk tahun 2015 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Kabupaten

Bireuen

Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 143


manusia, namun demikian segala

kekurangan dan ketidaksempurnaan

tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahuntahun mendatang. Dengan Kabupaten

tersusunnya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Bireuen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bireuen.

Bireuen,

Maret 2016

BUPATI BIREUEN,

H. RUSLAN M. DAUD


PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

Recommend Documents