4
PEMERINTAH KABUP ATEN KEP AHIANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOM OR : 17 TAHUN 2007 TENTANG
RETRIBUSI PASAR DAN PEKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAHIANG a.
b.
c.
1.
2.
3.
4.
bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan AsH Daerah di bidang Retribusi dengan memanfaatkan Potensi yang tersedia semaksimal mungkin, sebagai Penunjang Pembangunan Daerah. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Paraturan Daerah. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu; (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor : 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 2828); Undang-undang Nomor : 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349); Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
Undang -undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4438); 5. Undang-undang Nomor: 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000: Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor: 4437); 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tamban Lembaran Negara RI Nomor : 3252); 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Hukum Daerah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentana Lembaran Dae ah dan erita Daerah ... _
Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEP AHIANG Dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN PEKAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d.
Daerah adalah Kabupaten Kepahiang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Bupati adalah Bupati Kepahiang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah UPTD Pasar dalam Kabupaten Kepahiang. h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar dalam Kabupaten Kepahiang. 1. Pasar adalah suatu temp at yang merupakan tempat yang ditentukan melakukan kegiatan usaha perdagangan, jual beli/tukar menukar barang atau jasa. J. Pekan adalah pasar di Desa atau Kelurahan yang melakukan kegiatan jual beli barang kebutuhan masyarakat sehari -hari pada hari tertentu atau secara mingguan k. Kaki Lima adalah tempat untuk melakukan jual - beli yang terletak di emperan toko, rumah dan/atau pinggir jalan umum dan tidak berbentuk permanent, yang menggunakan fasilitas Pasar. I. Retribusi adalah pungutan yang menggunakan fasilitas dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada pasar, pekan dan kaki lima. BABII OBYEK DAN WAJlB RETRIBUSI
\ Pasa12 ObjekRetribusi adalah semua kegiatan atau usaha yang menggunakan fasilitas dan saranaberupa lokal, los, kios baik yang tertutup maupun terbuka pada pasar atau pekan,kaki lima yang menggunakan fasilitas pasar . WajibRetribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan asahajualbeli barang ataujasa yang menggunakan fasilitas dan sarana berupa lokal, bskios baik yang tertutup maupun terbuka pada pasar atau pekan dan kaki lima yang nenggunakan fasilitas pasar dan pekan.
BABIII BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal3 Sctiaporang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana 6maksudPasal 2 ayat (2) Perda ini dikenakan Retribusi. BcsamyaRetribusi pada pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Diatur tIaIam Keputusan atas Persetujuan DPRD. L
PenyewaType Rumah Toko (Ruko) I. menghadap jalan raya Blok A, B, C. = Rp. 130.000/bulan (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)/ bulan 2. menghadap belakang Blok A, B, C. = Rp. lIO.OOO/bulan (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)/ bulan
= Rp. 48.000/ bulan (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)/ bulan I. Blok L Depan Rp. 85.000/ bulan (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)/ bulan 2. Blok L Belakang Rp. 48.000/ bulan (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) 3. Blok M Depan Rp. 85.000/ bulan (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)/ bulan 4. B10k M Belakang Rp. 48.000/ bulan (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)/ bulan 5. Blok N Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah)/ bulan 6. Blok ./Rp. 24.000 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)/ bulan 7. Blok G,X,Z Rp. 20.000/ bulan (Dua Puluh Ribu Rupiah! bulan
b. Penyewa type kios Blok D,E,F,G,H,I,K,O,P,Q,R,S,T
e, Besarnya tarif Retribusi untuk Kaki Lima dan Pekan a. yang menggunakan gerobak dan meja Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perhari b. yang menggunakan gerobak keliling Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perhari c.emperan dengan tidak menggunakan gerobak atau meja Rp.500,- (lima ratus) perhari. Bangunan Fasilitas lain berupajasa MCK. a. Buang Hajat Besar Rp. 1000. (Seribu Rupiah) b. Buang Hajat Kecil Rp. 500. (Lima Ratus Rupiah) e. Besarnya tariff fasilitas dalam lingkungan terminal Kabupaten Kepahiang. a. Los dalam Terminal Rp. 1000.1 hari (Seribu Rupiah) b. Menggunakan Meja Rp. 1000 / hari (Seribu Rupiah) BABIV HAK - HAK Dan KEW AJIBAN Pasa14 Kepala Dinas berhak memberikan perintah yang diperlukan untuk Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Pasar dan Keselamatan Masyarakat di lingkungan pasar. Kepala Dinas berhak menguasai dan mengkoordinir pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar. Kepala Dinas berhak memerintahkan pedagang yang menghuni kios atau los di lingkunganpasar dan pekan. Kepala Dinas berhak menentukan Target pada masing - masing Retribusi dalam PasarKepahiang. Kepala Dinas berhak mengeluarkan Surat Keputusan untuk Pengukuhan Pemungutan Retribusi. Kepala UPTD Pasar berhak mengurus, mengawasi, menjaga 1cetertiban dan keaktipan pasarserta memungut Retribusi Pasar dan menyetorkan uang hasil Pemungutan ke Bendaharawan Penerimaan Dinas. epala UPTD Pasar berhak untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk menetapkanKebijakan.
KEWAJIBAN Pasal5 Setiaporang atau badan yang telah memiliki dan pemanfaatan los Ikios wajib : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perizinan yang di berikan. •. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan kebersihan. c. Melaksanakn Pembayaran Retribusi tepat waktu sesuai dengan perjanjian atas pelayanan yang di berikan . •. Mentaati seluruh ketentuan - ketentuan dalam aturan Hak Guna Bangunan. BABV TATACARAPEMBAYARAN Pasal6 Buktiyang telah membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Perda ini iberikan tanda lunas Retribusi berupa kupon atau karcis. Tanda Pembayaran letribusi sebagaimana dimaksut ayat (1) pasal ini, merupakan lembaran yang iterbitkan oleh Bupati CQ Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang dengan iberi nomor seri . Yanda Pembayaran Retribusi sebagaimana t6nyatakanSah apabila telah di Perforasikan.
dimaksud
pada ayat (1) pasal
im,
Pasal7 DinasPendapatan Daerah adalah Dinas Instansi yang bertanggung jawab terhadap PemungutanRetribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, baik pembinaan maupun pelaksanaannya. Pasal8 pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Peraturan Daerah ini keseluruhan disetor ke Kas Daerah atau Bank Bengkulu Cabang Pembantu iang yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk gunan Daerah Pasal9 PemungutanRetribusi Pasar dan Pekan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 PeraturanDaerah ini tidak dapat di kontrak borongkan dengan Pihak ketiga. SecaraTeknis Pelaksanan Pungutan akan diatur oleh Dipenda. BABVI WAKTU PEMBAYARAN Pasal 10 n Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3, Peraturan Daerah ini selambattnya tanggaJ 10 pada bulan berjalan wajib membayar kewajiban yang gkutan. Pasal11 eterlambatan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerahini adalah pelanggaran bagi wajib retribusi bila Wajib Retribusi tidak membayar selama 3 (tiga) bulan sebagaimana imaksud pada pasal 3, 4 dan 9 Peraturan Daerah ini yang menempati bangunan llkallkiosmaka lokal/kiosnya dapat disegel dan atau dialihkan kepada pihak ketiga yang mampu untuk itu. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal12 Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pasal 3, 4 dan 8 PcraturanDaerah ini diancam Pidana kurungan setinggi - tingginya 3 (tiga) bulan \munganatau denda sebesar - besarnya 5.000.000 (limajuta rupiah). TmdakPidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasaJ ini adalah pelallggaran.
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 Sdainpada Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud .-Ia pasal 12 Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri il di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan PaaturanPerundang - undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik PNS berwenang: nerimalaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana lakukantindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pcmeriksaan nyuruhberhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka 1 Melakukan Penyitaan benda atau surat. 4. Mengambil Sidik Jari atau memotret seseorang. 5. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka. atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, tidak melupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya . Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 114 I yang belum diatur dalam Peraturan Daerah im, sepanjang mengenai teknis naannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepahiang. Pasal 15 ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat tahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang. Disahkan di Pada Tanggal
: Kepahiang
AIDANG
Drs.H. angkandi Kepahiang Tanggal . H KABUPATEN T ARlS D i
KEP HIANG
Dn. HAZAlRIN. A. KADIR,MM. NIP. 110077324
