PEMERINTAH KABIJPATEN BATANG HARI PERATURAN DAERAH KABTIPATEN BATA}TG HARI
NOMOR 13 TAHTIN 2OOO T ENTANG IZIN PENGGLTNAAN JALAN (IPJ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BT'PATI BATANG HARI,
1,[er:mbang
a. bahwa dalam rangka
pengawasan terhadap muatan
lebih
dan
mengoptimalisasikan pemantauan j alan, maka diperlukan pengaturan terhadap penggunaannya.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
1l
ayat (2) Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, saiah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten adalah bidang perhubungan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas,
perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penggunaan Jalan
(IPJ) dalam wilayah Kabupaten Batang Hari. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
llr{engingat
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nom or 25
)
sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat
II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat
II
Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50),
2.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun t9B0 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ); Undang-undan-q Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lemb;;ran
Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor T1,Tambahan Lembrran
L'nia.,q-iiniar,g )' --:,
- --
i
:-r,r .:-t9 ientang Pemerintahan Daeral-r
-:...: I:ioresra Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran \eqara )i::: r: : $-1c
(Lembaran \e_ea::. R.::
Tambahan
v-
Peraturan Pemerintai:
\ciror l7
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nonror S Tah,"ur 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258). Peraturan Pemerintair Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan dibidang Lalu Lintas dan A,ngkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat Daerah Tingkat
Ii
i
dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tairun 1960 Nomor
26,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 1993 Tentang Angkutan
.ialan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521),
Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun
Urusan Pemerintah Kepada
26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Percontohan (Lernbaran Neqara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
10. Keputusan Presiden Nomor
44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk . Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Keputusan
Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4
Tahun 1997 tentang Pen-,,idik
Pegawai Negeri Sipil diiingkungan Pemerintah Daerah; 12
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
1 Tahun 2000 tentang
Penetapan
Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
13
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I
Jambi Nomor lTahun 1gg5
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat kepada Daerah Tingkat
II
I
Jambi
Batang Hari (Lembaran Daerah Noinor 126 Tthun
Dertan Dersetu.iua;r DF ,\
.{\
PER\\
.
AKILA\ R.\KYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HAzu
I{EN4UTUSKAN
\lenetapkan
PER{TL R{-\ DAERAH TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (iPi) BAB I KETENTUAN UMLA4 Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan
.
1.
Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4.
Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Batang Hari
5
Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6.
Izin Penggunaan Jalan (iPJ) adalah izin yang diberikan kepada pernilik / pengemudi mobil bus dan mobil barang yang muatan sumbu terberat (IV{ST) dan dimensi kendaraanya tidak sesuai dengan kelas ada di wiiayah Kabupaten
7
jalan yang
dilalui. yang
Batang Hari.
Muatan Surnbu Terberat (MST) adalah besarnya daya tahan salah satu sumbu yang drizinkan untuk menahan beratkendaraan dan muatan.
8.
Dimensi Kendaraan adalah ukuran panjang darl lebar kendaraan
9.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melipuiti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lai;rnya, badan usaha
milik negara, atau daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, korgsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk itsaha tetap serta bentuk badan ,-tsahJ lainnya.
10
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pernenuhan kewajiban bagi pengguna jalan berdasarkan peraturan perundangundangan
B.{B II
\{\fA.
OBJEK
DA\
SLBJEK
IZN PENGGU\IAA}.i JALAN
Pasal (
(IPJ)
2
:
1) Dengan nama lzin Peng-uunaan Jalan (IPJ) dipungut biaya
sebagai pembararan
atas diberikannya Izin kepada orang pribadi atau badan pada suatu ruas jalan tertentu dalam rvilayah Kabupaten Batang Hari.
(7) Izin
Pen.qgunaan Jalan
(IPj) merupakan suatu
Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Batang Hari
Pasal
3
Objek pungutan Izin Penggunaan Jalan (IPJ) adalah pemberian Izin penggunaan
jalan (IPJ) dalam wilayah Kabupaten Batang Hari bagi kendaraan yang
muatan
sumbu terberat (MST) serta Dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas ,alan yang dilalui
Pasal 4 Subiek pungutan lzin Penggunaan Jalan (IPJ) adalah orang pribadi atau badan yan-q memperoleh Izin Penggunaan ialan (IPJ) dalam wilayah Kabupaten Batang Hari
BAB IiI PROSES PENERBITAN iZIN PENGGTINAAN JALAN (IPJ)
Pasal
(1)
5
Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan orang
dan atau barang yang muatan sumbu terberat (MST) serta
Dimensi
kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui harus mendapat Izin Penggunaan Jalan (IPJ) dari Bupati.
(2) Izin
Penggunaan Jalan (IPJ) diterbitkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan atas Nama Bupati. Pasal 6
(1) Untuk memperoleh Iztn
Penggunaan Jalan (IPJ) dimaksud Pasal 5, pemoiron
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas LJ,AJ dengan melampirkan
:
a L, c
Foit ior". Sirai ll-:::a
\c:lc:
Ke:idaraail tST\Trt
Fcto copr Surai Ta;:;a L-ii Kendaraan (STLI() luar Pernr-ataan kesediaan mutasi kendaraan bagi kendaraan angkutan
rviiavah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku' -t
(2)
Sebelum
a,
..
Izin
Penggunaan Jalan
(lPj)
diterbitkan terlebih dahulu diadakan
jalan yang suney/pemeriksaan lapangan oleh petugas Dinas LLAJ pada ruas dimohon dan kendaraan yang digunakan
(3) izin
Penggunaan Jalan (IPJ) diterbitkan paling larnbat
3 (tiga) hari
setelah
permohonan.
(4) Masa berlaku Izin
Penggunaan Jalan (iPJ) selama
3 (tiga) bulan terhitung
ranggal penerb itan Izin.
(5) Melunasi pungutan sesuai dengan tarif Peraturan Daeralt
sebagaimana diatur dalam Pasal 10
ini setelah permohonan diterima'
BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PENGGLI}IAAN JALAN (IPJ)
Pasal 7 (
l)
Pemega
nglzin Penggunaan Jalan (IPJ) berkewajiban untuk
'
a. Menyelenggarakan angkutan dengan mentaati semua ketentuan
yang
berlaku.
b. Menggunakan kendaraan sesuai dengan lzin yang diberikan. c. Tonase yan-e dibarva sesuai dengan buku uji (Surat Tanda Uji Kendaraan)' cl.
lzin Meiaksanakan angkutan pada ruas jalan yang ditentukan sesuai dengan yang diberikan
(2) Pemegang Izin Penggunaan Jalan (IPJ) dilarang untuk
a.
:
Beroperasi pada ruas jalan selain ruas jalan yang telah diteptukan'
b Menggunakan kendar aan yangtidak sesuai dengan Izin yang diberikan' c. Membawa muatan melebihi tonase yang telah ditentukan.
ts{B \' PE\IB {T
A,L
\\ IZi\ PE\GGL\AA\ Pasal
(
i
) lzin Peng-eunaan
JALAN (IPJ)
8
:
ialan (lPJ) dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi
apabila pemegang lzin Penggunaaii Jalan (IPJ) tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mematuhi larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7.
(2)
Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemegang
Izin Penggunaan Jalan (IPJ) tidak
diperkenankan melanjutkan kegiatan
angkutan
BAB VI PLNGUTAN IZN{ PENGGLNAAN JALAN (iPJ) Bagian Pertama Tata Cara Pungutan
Pasal 9
(1) Biaya
atas
Izin Penggunaan Jalan (IPJ) yang diterbitkan wajib dibayar oieh
orang pribadi
(2)
atar-r
badan
Pengelolaan penerimaan Izin Penggunaan Jalan (IPJ) dilakukan oleh pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas LLAJ Kabupaten Batang Hari.
(3) Penerimaan Izin Penggunaan Jalan (IPJ) wajib disetor ke Kas
Daerah
Kabupaten Batang Hari, dengan tindasan bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
Hari sesuai dengan ketentuan
yang
berlaku. Bagian Kedua
Struktur dan BesarnyaTarif Izin Penggunaan Jalan (IFJ)
Pasal
(l)
10
Strukturtarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut/muat
(2) Strulnur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah sebagai
berikut
a.
Kendaraan Bus Besar kapasitas lebih dari Rp 65 000,-
28 orang adalah sebesar
K::,:.:a:: :::li-:: :::::::r.-li: ::i*ata: .iengan uKlran lebai tiiiak melebihi : i",' mji:merer- ;i':fan pan-rang tidak melebihi lg 000 milimeter dan inuatan sumbu terberar (\'lST) J.ang diizinkan lebih dari sebesar Rp 120 000.-
i0 ton
adalah :
Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi
2 500 milimeter, ukuran panjangnya tidak melebihi 18.000 milimeter
dan
muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan 10 ton adalah sebesar Rp 95 000.Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi
2500 milimeter ukuran panjangnya tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan
8 ton adalah sel:esar
Rp.B5 000,-
Kendaraan berntotor termasuk muatan dengan ukuran iebar tidak mel,;bihi
2 500 milimeter ukuran panjangnya tidak melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan
12
000 milimeter
dan
8 ton adalah sel,esar
Rp.60 000,-
f
Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi
2.10A milinteter ukuran panjangnya tidak melebihi 9.000 milimeter dan
muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan
8 ton adalah sebesar
Rp 45 000.Pasal I 1
(1) Kendaraan yang tidak rnerniliki Izin Penggunaan Jalan (IPJ) setiap kali meialui ruas jalan Kabupaten yang muatan sumbu terberat (MST) dan Diruensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jaian yang dilalui dikenakan pungulan.
(2) Besarnya pungutan berikut
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah set'agai
:
Kendaraan Bus Besar kapasitas lebih dari
zg orang adalah sebesar
Rp 2 200,-
b.
Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi
2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan lebih dari sebesar Kp.2 7A0,-
i0 ton
dan
adalah
:
Kenia:aan ferm.,Ior ierrrla-iuk ::ruatan dengan ukuran iebar tidak melebihi
:
-ia'-i nrilimeter ukuran panjanunva tidak melebihi 18.000 milimeter dan
nruaian sumbu terberat (f'{ST) yang dtizinkan 10 ton adalah sebesar Rp
I d
500.-
Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi
2 500 milimeter ukuran panjangnya tidak melebihi 18.000 milimeter muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan
dan
8 ton adalah sebesar Rp
2 000,-
e. Kendaraan
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak meiebihi
2 500 milimeter ukuran panjangnya tidak meiebihi 12.000 milimeter
dan
muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan 8 ton adalah sebesar Rp. 1 700,-
f
Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melt:bihi
2.10A milimeter ukuran panjangnya tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan
8 ton adalah
sebesar Rp.
1200.-
Pasal
(1)
Kendaraatr angkutan luar wiiayah yang beroperasi dirvilayah Kabupaten Batang
Hari dikenakan pungutan
(2)
12
setiap melewatijalan Kabupaten.
Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut
a
Kendaraan Bus Besar kapasitas lebih dari
28 orang adalah
sebesar
Rp 2 500,-
b
Kendaraan bermotor termasuk muatan sumbu terberat (MST) lebih dari
8
ton adalah sebesar Rp 3.500.-
c
Kendaraan bermotor termasuk muatan sumbu terberat (MST) kurang dari
8
ton adalah sebesar Rp. 2 000,-
Bagian Ketiga Penggunaan lzin Penggunaan Jalan (IPJ)
Pasal
13
(1) Penerimaan Izin Penggunaan Jalan (IPJ) digunakan untuk Pemhansnnen T)cerah Kahrrnef pn Rntrno
Hrri
menurrjang
-
T-.'--
b
i--
er.:!:--r
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 14
(1) pemegang Izin Penggunaan Jalan (IPJ) yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
(2) Tindak
pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VIII
PENYIDIKAN Pasal
(l)
15
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah c,iberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
:
Menerima, mencari, mengumplllkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Algkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan.
c. Meminta keterangan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Memeriksa buku-buku.
catatan-
catatan
dan
dokumen-dokumen lain
berkenaan den-qan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penageledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan lerhadap barang bukti terseL'ut
f
l\t{a'ain+o
-10\feminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Memanggil orang untuk didengar keterangannya
da'
diperiksa sebagai
tersangka atau saksi
J
Menghentikan penyidikan.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum
yang
dapat dipertanggung j awabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberirahukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan hasil penyidikannya setelah berkoordinasi dengan penyidik kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nornor g rahun r 98 I tentang
Hukurn Acarapidana.
BAB IX KETENTUAN PENUTLIP Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksan aannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
pasal l7 Peraturan Daerah
ini murai berraku pada tanggal diundangkan.
Agar
-llPeraturan Agar setiap oraltg clapat ttrettgetahgirrya, memerintahkan pengundangan Kabupaten Batang Daerah ini dengan penenrpatallllva dalam Lembaran Daerah FI
ari.
Di Sahkan di Muara Buliart
Mel
I
Diundangkarl
di
lvluara BLrliarl
..,ffi*....2000 ,"
.----,".-'fl. i',t"lr*|,ffi?;,
irq'fffl$f.HDDIN
EFFENDI
LEMBARAN DAEI{AI-I I(AI]UI'A TAHUN 2OOO NOlvlOIL l3
I]ATANG HARI i
2000
PE\.IEL.\S.{\ {T-.\S
PER{TLR{\T DAER.{H KABLPATEN BATANG HARI NON4OR 1] TAHUN 2OOO TENTANG
IZIN PENGGLINAAN JALAN (IPJ) DAIAM WILAYAH KABTIPATEN BATANG HARI
I
PENJELASAN LN,{UM
Dalarn ran-eka pengawasan dan pemanfaatan jalan Kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai rzin Penggunaan Jalan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah bahwa wewenang pengelolaan Jalan Kabpaten berada dan dibawah pemerintah Daerah Kabupaten dan juga berhubungan dengan ad,anya penyerahan pemerintah sebagian urusan
dibiclang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat iI serta dengan adanya Perda Propinsi daerahTingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Daerah Tingkat I jambi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan adanya Pengaturan lzin Penggunaan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah (pz\D) Kabupaten Batang Hari
II PENJELASAN Pasal I Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4
Pasal
5
PASAL DEMI PASAT
cukup jelas. cukup jelas.
cukup ielas. cukup jelas.
ayat
(l)
yang dimaksud dengan pelayanan angkutan orang dan atau barangadalah
pelayanan angkutan orang dan batan
g,
pelayanan angkutan khusus oran,g serta
pelayanan khusus an_ekutan barang Pasal
ayat (1) huruf c bagi badan usaha vang berdomisili di wilayah Kabupaten Batang Hari tetapi kendaraan r ang digunakan kendaraan luar wilayah Kabupaten Batang Hari.
Pasal
cukup ielas
c'.rkup telas 1
i.j
cukLrp.
jelas
il
cLrkup jelas
12
cukup jelas
1i
cukup jelas
ll
cukup jelas
1,5
cukr-rp jelas
1C.
cul
lr
cukup.lelas
