PEMERINT AR KABUPATEN

PEMERINT AR KABUPATEN LARA T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 08 TAHUN 2005

TATACARAPENGHAPUSANDANPENJUALANBARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

a.

bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Lahat guna mendukung penyelengaraan pemerintahan di Daerah sesuai dengan perkembangan di era otonomi daerah, perlu diadakan penyempurnaan pedoman penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sejalan dengan maksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu menyusun dan mengatur kembali pedoman penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Lahat; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Penghapusan dan

Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lahat;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom; 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat jo. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat jo. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja BadanlKantor Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat jo. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutii Daerah;

4. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang; 5. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah; 6. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang Daerah; 7. Perubahan status hukum barang Daerah adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan atau penguasaan atas barang Daerah; 8.

Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan atau Pegawai NegeriJPejabat; 9. Rumah Daerah Golongan III adalah rumah Daerah yang tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Rumah Daerah Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

PERUBAHANSTATUSHUKUM PENGHAPUSANBARANG

(1) Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak efisien lagi bagi keperluan dinas atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar inventaris. (2) Setiap penghapusan barang Pemerintah Daerah ini, harus terlebih dahulu : a. bagi barang bergerak memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali untuk barang-barang bergerak tertentu sesuai dengan sifat dan kegunaannya cukup dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bagi barang-barang tidak bergerak untuk bangunan dan gedung khususnya untuk dibangun kembali dilaksanakan pembongkaranlpenghapusannya dengan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud ayat (1) Elan (2) diselesaikan melalui : a. pelelangan umum / lelang terbatas; b. disumbangankan kepada pihak lain; c. pemusnahan. (4) Penjualan kendaraan perorangan dinas, penjualan rumah Daerah golongan III dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan baik dengan pembayaran ganti rugi maupun dengan tukar menukar, setelah harganya dibayar lunas harus dihapuskan dari daftar inventaris. (5) Hasil penjualan/pelelangan Kas Daerah.

harus

disetorkan

ke

(1) Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. (2) Susunan Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

Daerah dengan

(1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari : a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Operasional.

(2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran; b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Daerah yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

(1) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 ( empat ) yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf a kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih. (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan.

(3) mobil ambulance Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. mobil ambulance; b. mobil pemadam kebakaran; c. bus; d. mini bus; e. alat-alat berat; f. pesawat; g. kendaraan di atas air, dan; h. jenis kendaraan untuk melayanai kepentingan umum. (4) Pegawai pemegang kendaraan atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TATACARAPENJUALANWENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

Pelaksanaan penjualanJpenghapusan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas operasional dapat dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas termasuk kategori barang bergerak

yang dapat

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan alasan-alasan sebagai berikut: a. pertimbangan teknis; b. pertimbangan ekonomis.

atau

(1) Yang dimaksud dalam kelompok pertimbangan teknis adalah : a. secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; b. tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c. kadaluwarsa; d. mengalami perubahan dasar spesifikasi seperti terkikis, aus dan lain-lain. (2) Yang termasuk pertimbangan ekonomis adalah : a. karena berlebih atau kebanyakan; b. lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dihapus; c. kendaraan yang akan dijual sudah ada penggantinya.

(1) Yang dimaksud dengan kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dihitung sejak saat dipakai. (2) Kendaraan perorangan dimaksud ayat (1)

dinas sebagaimana terdiri dari :

a. jenis sedan, jeep dan station wagon, minibus dan pick up; b. jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua).

Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas ialah Pejabat DaerahIPegawai Negeri yang sudah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli/memperoleh kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah Daerah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penjualan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan terhadap seorang Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan lainnya berupa : a.

surat permohonan yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan terlebih dahulu telah mendapat persetujuan atasannya;

b.

hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan yang menyatakan dimungkinkan kendaraan dimaksud dapat dilakukan penjualan berdasarkan pertimbangan ·pertim bangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang dituangkan dalam Berita Acara.

Permohonan penjualan kendaraan dinas perorangan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diajukan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan : a. permohonan dari Pegawai yang bersangkutan; b. berita acara hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan; c. daftar kendaraan yang akan dijual.

(1) Atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Bupati tentang penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat : a. nama dan jabatan pembeli; b. data mengenai kendaraan; c. biaya perbaikan satu tahun terakhir; d. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. harga yang ditetapkan; f. jumlah harga yang harus dibayar pembeli. (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut : a. kendaraan yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku; b. kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

Teknis dan tata cara pelunasan pembayaran penjualan kendaraan perorangan dinas milik Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Khusus bagi kendaraan dinas operasional diluar dari kendaraan dinas perorangan pelaksanaan penghapusanipelelangan dilakukan dengan sistem pelelangan terbatas melalui Panitia LelanglPenjualan.

(1) Rumah milik Pemerintah Daerah yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dijuaVdisewabelikan kepada PegawailPejabat. (2) Penjualan rumah din as milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah Daerah yang termasuk dalam golongan III. (3) Rumah milik Daerah golongan III yang dapat dijuaVdisewabelikan adalah rumah permanen, semi permanen atau darurat yang telah berumur 10 (sepuluW tahun atau lebih.

(1) PegawailPejabat yang dapat membeli rumah Daerah adalah Pegawai NegerilPejabat yang telah memenuhi persyaratan dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dan Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pegawai Negeri yang dapat mengajukan permohonan atas penjualan rumah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Harga jual rumah Daerah yang akan dijual kepada Pegawai NegerilPejabat ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari harga taksiran Panitia Penaksir dan Penilai Pemerintah Daerah.

(2) Susunan kepanitiaan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1) Proses pelaksanaan penjualan rumah Daerah golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada Bupati yang sebelumnya telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari atasannya. (2) Bupati setelah mempertimbangkan kelayakan atas penjualan rumah Daerah golongan III selanjutnya memintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan : a. permohonan dari Pegawai yang bersangkutan; b. Berita Acara dari Panitia Penaksir dan Panitia Penilai; c. daftar rumah Daerah golongan III milik Daerah yang akan dijual.

Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebgaimana dimaksud Pasal 22 selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pelepasan hak atas rumah Daerah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga dari penjualanJsewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

PELEPASAN HAKATASTANAH DANATAU BANGUNAN

Tanah dan atau bangunan yang dikuasaiJdimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan pelepasan haknya sepanjang untuk kepentingan pembangunan.

Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 harus didasarkan atas pertim bangan ·pertim bangan sebagai berikut :

a.

untuk kepentingan Pegawai dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn bentuk tanah kavling untuk perurnahan; b. untuk kepentingan suatu Badan Hukurn seperti koperasi, yayasan atau badan sosialJarnal lainnya; c. untuk kepentingan urnurn seperti pertokoan, gelanggang olahraga, kebudayaanlkesenian dan rumah-rumah ibadah.

Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara : a. pelepasan dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual); b. pelepasan dengan cara tukar-rnenukar (ruislag/tukar guling).

(1) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak, harga dasar atau harga urnum yang berlaku. (2) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilailharga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

(1) Sebelum dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan, Bupati terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Rencana pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 29 ayat (1) setelah dilengkapi dengan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penaksir, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah selajutnya menetapkan pengahapusan/pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan Keputusan Bupati. (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dari daftar inventaris ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bangunan berupa gedung yang menjadi milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan penghapusan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur pada Pasa12.

Penghapusan gedung milik Daerah yang diikuti dengan pemusnahan yang akan dibangun kembali di tempat semula dengan fungsi yang lain mengingat kebutuhan dan pertimbangan ekonomis bagi kepentingan Daerah, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap pelaksanaan penghapusan secara khusus, dimana penghapusan gedungfbangunan milik Daerah akan segera dibangun kembali sesuai dengan fungsi semula pada tempat yang sarna, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan pembongkaran bangunan yang bersangkutan sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan bangunan/gedung dari daftar inventaris Pemerintah Daerah.

PENGHAPUSAN ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA MILIK PEMERINTAH DAERAH SERTA INVENTARIS LAINNYA

Alat-alat kantor dan alat-alat rumah tangga serta inventaris lainnya milik Pemerintah Daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : a. rusak berat, terkena bencana alam/force majeur, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal; b. terkena planologi kota; c. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; d. penyatuan lokasi dalam rangka etlsiensi dan memudahkan koordinasi; e. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan keamanan.

Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, penghapusan alat-alat kantor dan rumah tangga serta inventaris lainnya Juga memperhatikan ketentuan pada Pasal 9.

Proses penghapusan alat-alat kantor dan rumah tangga serta inventaris lainnya rnilik Pernerintah Daerah dilaksanakan setelah rnernenuhi ketentuan yang disyaratkan berupa : a. permohonan dari unit kerja pemakai; b. Berita Acara Panitia PenghapusanJPenelitian; c. daftar alat-alat kantor/rurnah tangga/inventaris lainnya yang akan dihapus.

Perrnohonan penghapusan alat-alat kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 selanjutnya disarnpaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah rnenetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan alat-alat kantor dan rumah tanggga serta inventaris lainnya dari daftar inventaris.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tatacara Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lahat dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Daerah diundangkan.

ini mulai berlaku

pada

tanggal

Agar sehap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah llll dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat pada tanggal 22 J uni 2005

Diundangkan di Lahat pada tanggal 23 J uni 2005

H. DARMANSYAH NIP.080052132 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2005 NOMOR 08