PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama: Hukum Pidana Ekonomi
Disusun Oleh: ANDRI NIM : S331408002
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017 i
PERNYATAAN
Nama
:ANDRI
NIM
: S331408002 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “PEMBUKTIAN
TERBALIK TERHADAP PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-upload atau dipublikasikan website Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Surakarta, Januari 2017 Yang Membuat Pernyataan
ANDRI
iv
KATA PERSEMBAHAN DAN SEMANGAT Bersyukur dalam kebahagiaan, berterimakasih dan berdoalah dalam kenikmatan
Bersyukur dalam kebahagiaan, Saya persembahkan kata syukur yang tak terhingga bisa menempuh kuliah dijenjang S2 megister ilmu hukum pidana di Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dengan mengambil bidang studi hukum pidana ekonomi. Berterima kasih dalam kenikmatan, Saya persembahkan kata terimakasih atas bantuan dosen, staf pengajar, staf administrasi termasuk pihak lain yang telah memberikan kelancaran saat penulis menempuh kuliah hingga penyelesaian studi sampai selesai Berdoa dalam kenikmatan, Saya persembahkan kata doa untuk ucapan bersyukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Allah.SWT, keluarga, serta semua pihak lain semoga amal dan ibadah kita menjadikan pahala masuk surga. Kata Semangat, Selamat buat teman-teman yang berjuang untuk menyesaikan tugas akhirnya dan selamat buat yang sudah selesai hingga wisuda, ingat kita sama seperjuangan, sama angkatan, dan sama satu kampus Raihlah ilmu untuk kebahagiaan, gunakan ilmu untuk kebaikan
v
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga Tesis yang berjudul “PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
PERAMPASAN
ASET
DALAM
PERKARA
TINDAK
PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan pembuktian terbalik dan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika dilihat dari perspektif hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materil maupun moril sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar. 4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
vi
5. Bapak
Dr.
WT.
Novianto,SH.M.Hum
sebagai
Ketua
penguji
tesis,
bapak
Dr.Soehartono,SH.M.Hum sebagai Sekretaris dan bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum serta bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum sebagai anggota penguji tesis. 6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 7. Bapak dan Ibu Staf Sekertariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini 8. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum bagi kelancara penyusunan tesis ini. 9. Kedua orang tua dan mertua penulis yang telah memberi kasih sayang, doa, semangat kepada penulis sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 10. Kepada Istri tersayang dan tercinta selamanya Dina Maryani.Spd, serta kedua anak saya Muhammad Praditya Rezky Andriyhaksa dan Muhammad Ahsyar Akbar yang telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang serta doa. 11. Kepada keluarga besar penulis adik-adik ku dan keluarga besar isteriku yang semua ada di Banjarmasin terimakasih bantuan dan dukungan serta doa. 12. Teman-teman ilmu hukum baik hukum kebijakan publik, hukum bisnis, terutama hukum pidana ekonomi serta teman-teman yang tergabung dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan Tahun 2014 yang telah memberikan semangat dan do’a sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.
vii
13. Teman-teman dan Bapak Kepala kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar yang selalu memberi dukungan saat proses penulisan tesis 14. Teman-teman dan Bapak Kepala kantor Kejaksaan Negeri Salatiga yang juga memberikan dukungan dan kemudahan saat penyelesaian tesis termasuk perbaikan dan saat ujian tesis. 15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga bantuan, dukungan dan doa semua mendapat ganjaran dan pahala serta kebaikan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik serta masukan demi perbaikan materi penulisan tesis agar menjadi lebih baik dan sempurna serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua sebagaimana yang saya harapkan. Amin.
Surakarta,
Januari 2017
Penulis
ANDRI
viii
Halaman
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL
………..i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
……….ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS
……....iii
PERNYATAAN
…...….iv
KATA PENGANTAR
………vi
DAFTAR ISI
………ix
ABSTRAK
.……..xii
ABSTRACK
……..xiii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
…..… 1
B. RUMUSAN MASALAH
…..… 7
C. TUJUAN PENELITIAN
…..… 7
D. MANFAAT PENELITIAN
…..… 8
BAB II KERANGKA TEORITIK ..…..10
A. LANDASAN TEORI 1. Tinjauan Teori Hukum Pembuktian a. Teori Pembuktian dan Alat-alat bukti
…….11
b. Teori Sistem Pembuktian dan Prinsip-prinsip Pembuktian dalam ……..25
KUHAP 2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika. a. Tindak Pidana Pencucian Uang 1) Pengertian dan Objek Tindak Pidana Pencucian Uang
..…...34
2) Subjek Hukum dan Ketentuan Pidana Pencucian Uang.
…….38
3) Tahapan dan Teknik Pencucian Uang.
.……40
4) Faktor Pendorong dan Dampak dari Tindak Pidana Pencucian ……..45
Uang
ix
b. Tindak Pidana Narkotika 1) Pengertian Narkotika dan Jenis penggolongannya
……..49
2) Subjek Hukum dan Ketentuan Pidana Narkotika
..……52
3. Tinjauan tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.
……..58
B. PENELITIAN YANG RELEVAN
…….. 61
C. KERANGKA BERFIKIR
.….... 62
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian
.….…66
B. Metode Pendekatan
.……67
C. Lokasi Penelitian
….…68
D. Jenis dan Sumber Data
….....68
E. Teknik Pengumpulan Data
....….79
F. Teknik Analisa Data
....….70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN 1. Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dari Kejahatan Narkotika Berdasarkan Pengaturan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Narkotika.
…….71
2. Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
.....…82
3. Penerapan Putusan Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Dalam Praktek .....…91
Persidangan.
x
B. PEMBAHASAN 1.
Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Terhadap Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diperoleh Dari Kejahatan .…..122
Narkotika. 2.
Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana ….....139
Indonesia.
BAB V PENUTUP 1. KESIMPULAN
…….161
2. IMPLIKASI
.…...165
3. SARAN
....…167 ...….168
DAFTAR PUSTAKA
xi
ABSTRAK Andri, S.331408002, 2017, Pembuktian Terbalik Terhadap Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika (Tinjauan UndangUndang RI No.8 Tahun 2010 Dan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009). Tesis :Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tulisan ini bertujuan mengaji pelaksanaan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkotika yang asetnya merupakan hasil tindak pidana sehingga dirampas untuk negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pengecahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian serta undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditinjau dari hukum acara pidana Indonesia dari sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif dan bentuk penelitian yang digunakan adalah perspektif. Pendekatan perundangundangan dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Pembuktian di persidangan pada pokoknya merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim terhadap kesalahan Terdakwa yang diproyeksikan untuk memberikan dasar-dasar yang cukup bagi hakim tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dalam surat dakwaan. Hal ini selaras dengan Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak dibebani pembuktian di persidangan terhadap apa yang didakwakan kepadanya, di samping itu keterangan terdakwa saja juga tidak cukup untuk membuktikan dirinya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dengan kata lain KUHAP tidak mengenal proses pembuktian terbalik yang dibebankan kepada Terdakwa. Konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika yang asetnya hasil tindak pidana dari perspektif hukum acara pidana yakni yang pertama adalah persidangan terhadap permohonan penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan penyidik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Kedua konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika yang asetnya hasil tindak pidana dari perspektif hukum acara pidana didasarkan Pasal 77 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang dan Pasal 98 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo PP No.40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Narkotika pada Pasal 44 pengurusan hasil tindak pidana narkotika. Kata kunci : Pembuktian terbalik, Hukum Acara Pidana, Tindak pidana Pencucian uang(UU No.8 Tahun 2010), Tindak Pidana Narkotika(UU No.35 Tahun 2009), Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.
xii
ABSTRACT Andri, S.331408002, 2017, of proof reversed against the expropriation of assets in case of money laundering the proceeds of crime narcotics (review of RI law No.8 year 2010 and law number 35 year 2009). Thesis: Master’s Degree Program in Law Science, Sebelas Maret University, Surakarta
This paper aims to assess the implemention of proof reversed money laundering in the case of narcotics assets is a criminal offense so seized for the stste as stipulated in law No.8 year 2010 on Prevention and eradication of money laundering and the law No.35 year 2009 on narcotics review of the Indonesian criminal justice system. This article is a normative legal research with the nature of the research is descriptive and forms of research is perspective. Approach legislation with secondary data sources such as the primary legal materials, secondary and tertiary. Techniques of data collection is done by the study documents or library materials and analyzed using the methods of reasoning deduktif.Pembuktian in court in essence is the obligation of public prosecutor to convince a judge to the defendant errors projected to provide sufficient grounds for the judge of the truth of the events proposed in the indictment. This is in accordance with Article 66 of the Criminal Procedure Code which states that the defendant is not burdened with evidence in the trial of what is charged to him, in addition to the testimony of the defendant alone is not enough to prove him guilty of committing acts against her, but must be accompanied by other evidence (vide Article 189 paragraph (4) criminal Procedure Code), in other words, the criminal Code does not recognize the process of proof imposed on Terdakwa.Konsep reversed evidence of money laundering in the prevention of narcotics cases whose assets are the proceeds of crime from the perspective of criminal procedural law, namely the first one is the trial of request handling Assets In Money Laundering by investigators by the Indonesian Supreme Court Regulation No. 01 Year 2013 on the Procedures for Settlement Request handling Assets In Money Laundering Crime Or Other. Both the concept of proof of money laundering in the prevention of narcotics cases whose assets are the proceeds of crime from the perspective of criminal procedure is based on Article 77 of Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering and Article 98 of Law No. 35 of 2009 on narcotics jo PP No.40 of 2013 on the implementation of Article 44 of the narcotics Act in the management of proceeds of crime, narcotics Keywords: Inverted proof, Criminal Procedure Law, criminal acts of money laundering (Law No. 8 of 2010), Crime Narcotics (Act 35 of 2009), Asset Confiscation of proceeds of crime
xiii
