PEMBERANI & TANGGUH , ,- GEMPUR

TIRO IRONIS, UANG CETAK AL QURAN DIEMBAT

 Edisi 82/Nopember 2014

Majalah Hukum

PEMBERANI & TANGGUH

Jakarta Rp 30.000,Luar Kota Rp 35.000,-

GEMPUR :

Tumpas Habis Koruptor

TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

1

Satu-satunya Majalah Hukum yang paling BERANI & AKURAT

Informasi & Berlangganan

0812 9862 5730 (Yudi) 2

Facebook: majalah tiro Email: [email protected] TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014 Website: www.majalahtiro.com

Beranda Saprudin Roy Pemimpin Redaksi

GEMPUR

Siap Melaksanakan Pemberantasan Korupsi

D

i dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang itu, dari 2012- 2025, yakni, “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah dari tahun 2012-2014, visinya “terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirancang 6 strategi yaitu: Pencegahan, Penegakan Hukum, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor, Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, serta Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Terkait hal tersebut, LSM Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR), siap melaksanakan stretegi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada hakekatnya, zaman sekarang tidak ada orang yang kebal hukum, baik presiden, pejabat kementerian, maupun pejabat daerah seperti Bupati, Walikota, Kepala Dinas, SKPD, Camat, dan Lurah. Negara kita adalah negara hukum, segala sesuatunya bisa diselesaikan secara hukum. Dalam hal ini Gempur menekankan, bahwa organisasi gempur tidak bisa disuap dan tidak mau disuap. “Kami akan tetap babat habis para koruptor beserta antek-anteknya. Dalam mewujudkan pemberantasan korupsi, Gempur sengaja dideklarasikan sebagai wadah organisasi perlawanan untuk menumpas tindak pidana korupsi. Karena kemunculan Gempur pun sebagai aktualisasi bentuk keprihatinan terhadap maraknya pemerintahan yang korup. Aktualisasi good goverment di lingkup Pemerintah Daerah sulit direalisasi, pasalnya pejabat bermental ‘pungli’ dan korup, sampai kini masih melekat disetiap Kepala Daerah, SKPD sampai di pejabat wilayah tingkat Kecamatan bahkan hingga Kelurahan.

Redaksi! TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Penerbit PT. Warta Pembaharu Bangsa Pemimpin Redaksi Saprudin Roy Redaktur Pelaksana Amri Siregar Redaktur Eksekutif Madroji Dian Swara Redaktur Yudi Permana Wahyudi Editor Yuniarti Sekretaris Redaksi Astrid Rahma Staf Redaksi Acym Siregar, Rio Andika, Bobby, Moris Gilaga, Mahfuddin, Sonny, Udin Syarifuddin, Agus Herman, Ahmad Suhendar Fotographer Boy dan Doddy Artistik Asep Walam Kontributor Daerah Banten: Benny Rahmat Hakim. Serang: Rudi Manurung. Tangerang: Ismail Fahmi, Yoyok Agus Priyono, Sarinan. Tangerang Selatan: Ronny Wahyudi. Bekasi: Karabil Hutahuruk, Mundar MB, Bekman Hutabarat, Herwanto Irawan. Karawang: Yudi Alam. Depok: Joko Warihnyo. Bandung : Budi CB, Rudi Sanjaya. Sumut: Dicky. Medan: Bintang Simorangkir. Jambi: Sabar Siagian. Kepulauan Meranti: Washington. Kalimantan Timur: Dedison Jupray. Kutai Kartanegara: Lidya Haw Liah. Kalimantan Utara: Mudy. Kepulauan Riau: Hendri. Batam: Yayat, Muhammad Effendi. Manado: Chrisman Lintjewas, Lexy Sumaraw. Gorontalo: Suharso Utiarahman. Alamat Redaksi: Ruko Duta Bintaro Blok AB 1-8 Jl. KH Mas Mansyur, Pakujaya, Tangerang Selatan, Banten. Telp. (021) 955 00 557 SMS : 0812 9862 5732 Email: [email protected] Website: majalahtiro.com

3

Kami Mengajak Seluruh Komponen Masyarakat Yang Peduli Terhadap

PEMBERANTASAN KORUPSI Untuk Bergabung Menjadi :

relawan anti korupsi PENDAFTARAN VIA SMS

021 - 955.00.557 www.gempur79.com

SAPRUDIN ROY Ketua Umum GEMPUR

4


TIRO Majalah Hukum

Daftar Isi LAPORAN UTAMA

PEMBERANI & TANGGUH

Edisi 82 / Nopember 2014

Laporan Utama ........................ 06 Nasional ................................... 12 Politik .......................................

16

06

Hukum ...................................... 18 Korupsi ..................................... 30 Daerah ...................................... 35 Opini ......................................... 58 Selebriti .................................... 62 Directory ................................... 63 HUKUM

Tumpas Habis Koruptor LSM Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR) sengaja dideklarasikan sebagai wadah organisasi perlawanan untuk menumpas tindak kejahatan korupsi. Karena kemunculan Gempur pun sebagai aktualisasi bentuk keprihatinan terhadap maraknya pemerintahan korup.

DAERAH

30 Ironis, Uang Cetak Al Quran Diembat Direktorat Jendral Bimas Islam diduga ‘mengembat’ uang cetak Al-Quran milik PT SPI, alasannya karena ada rekomendasi dari BPK. Benarkah ada rekomendasi itu, atau hanya akalakalan saja? TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

GEMPUR :

Rugikan Negara Rp 38 Milyar

Marwan Ibrahim Di Pengadilankan

54

Kasus pengadaan tanah yang telah dijual dan dibeli kembali ini, menyeret Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim ke penjara. Karena telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.38 milyar. 5

LAPORAN UTAMA

Deklarasi LSM Gempur

GEMPUR :

Tumpas Habis Koruptor LSM Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR) sengaja dideklarasikan sebagai wadah organisasi perlawanan untuk menumpas tindak kejahatan korupsi. Karena kemunculan Gempur pun sebagai aktualisasi bentuk keprihatinan terhadap maraknya pemerintahan korup.

S

emua komponen masyarakat harus mempunyai mental yang berani sebagai petarung pemberantas korupsi lantaran pemerintahan korup dipastikan tidak pro terhadap

6

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. “Siapapapun birokrasinya yang masih ‘bermain-main’ dengan korupsi, hayoo ramai-ramai kita sikat,” ucap Saprudin Roy,

Ketua Umum LSM Gempur saat deklarasi dan kampanye anti korupsi, di Jalan Graha Bintaro, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, (Minggu, 26/10/2014). Dalam pantauan Tiro, masyarakat yang hadir diperkirakan mencapai seribu massa untuk mengahadiri acara deklarasi dan kampanye anti korupsi tersebut. Sejumlah masyarakat yang menghadiri acara itu berpendapat, bahwa mereka sangat mendukung dengan adanya lembaga yang konsen terhadap pemberantasan


LAPORAN UTAMA

Ketua Umum LSM Gempur Saprudin Roy bersama Sekjen LSM Gempur Benny Rahmat Hakim

korupsi. Karena selama ini kepercayaan masyarakat mulai luntur lantaran pejabat birokrasi tidak menjalankan fungsinya sebagai abdi Negara. Mereka bahkan, tetap mendukung sepenuhnya meski tanpa kehadiran kepala daerah atau pejabat dilingkungan Pemerintahan Daerah se-Tangerang Raya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, dikatakan Saprudin Roy dalam orasi kampanye anti korupsi mengatakan, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian keadilan. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui caranya sendiri yang justru kerap berseberangan dengan hukum. Maka dari itu kami mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menggilas korupsi yang


sudah tersistem di tingkat birokrasi dan aparatur. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan mental yang kuat dan berani. “Kebutuhan oknum pejabat adalah rakyat yang menggaji,” kata Saprudin. Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 kata Saprudin Roy menyatakan, bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang adalah, mengacu kepada terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas. Adapun untuk jangka menengah bervisi terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas, katanya menuturkan.

Minimal dengan berprinsip visi jangka panjang dan menengah itu akan kita wujudkan di setiap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha yang diyakini Saprudin Roy akan terus bertumbuh secara signifikan. Menurut Benny Rahmat Hakim, Sekretaris Jendral (Sekjen) Gempur, ketidak hadiran para pejabat daerah meski sudah diundang merupakan indikasi bahwa pemerintahan kotor tidak akan mau bekerja sama dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sudah melekat di birokrsi itu sendiri, katanya.“Harus kita lawan, jangan takut kalau kita memang benar, ” ungkap Benny menegaskan. Sebelum acara berlangsung seperti diberitakan beberapa media saat comperensi press beberapa waktu lalu, acara ini menurut ia sengaja digelar pada bulan Oktober karena mengambil moment semangat perayaan hari Sumpah Pemuda. Cikal bakal keberadaan Gempur sejatinya telah lama dimunculkan bersama Majalah Tiro yang notabene dipegang oleh Saprudin Roy sebagai Pemimpin Redaksi hingga saat ini. “Dan saya salah seorang yang masuk dalam manajemen majalah Tiro.” Benny melanjutkan, Tahun 2011 lalu, pemberitaan masalah korupsi yang melibatkan Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah sudah gencar diberitakan oleh Majalah Tiro. Artinya, kata mantan anggota DPRD Kota Tangerang ini melanjutkan, sejak dahulu bersama LSM lain yang peduli terhadap pemberantasan korupsi kami sudah focus untuk mendorong kasus korupsi di Banten ke KPK. “Cuma baru ini saat ini Atut sudah meringkuk di Rumah Tahanan (Rutan) karena sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang sebenarnya sudah kami munculkan beberapa tahun lalu,” tandasnya menjelaskan. n Wahyudi/Acym/Yudi

7

LAPORAN UTAMA

Pejabat Daerah Bermental Pungli

Ketua Umum LSM Gempur Saprudin Roy dan pengurus lainnya sedang konfrensi pers di Kantor Sektretariat LSM GEMPUR

Aktualisasi good gouverment di lingkup Pemerintah Daerah sulit direalisasi, pasalnya pejabat bermental ‘pungli’ sampai kini masih melekat disetiap Kepala Daerah, SKPD sampai di pejabat wilayah tingkat Kecamatan bahkan hingga Kelurahan.

S

aprudin Roy, Ketua Umum LSM Gempur saat orasi deklarasi dan kampanye akbar anti korupsi menekankan bahwa penyakit ini harus di berantas secara tuntas. Dari para oknum pejabat dari tingkat Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, Provinsi secara nasional hingga tingkat kementrian. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Tangerang Raya menurut Saprudin diindikasikan tidak luput dari tindak pidana korupsi. Mereka menggondol uang rakyat yang dikatakan Saprudin Roy dengan memeras tanpa sungkan, padahal sejatinya mereka sudah mendapat gaji dari rakyat sehingga APBD akhirnya menguap tidak tepat

8

sasaran. Catatan pejabat yang kini meringkuk di KPK pun menjadi parameter sebagai bukti. Epeknya, contoh kasus busung lapar masih marak di Provinsi Banten, sarana dan prasarana pendidikan belum memadai banyak yang hancur, infrastruktur banyak mangkrak tidak bisa digunakan oleh masyarakat secara layak, semuanya kata Saprudin Roy akibat anggaran daerah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Kita jangan takut, yang menggaji mereka dari adalah kita dari pajak yang kita bayarkann dan menikmati berbagai macam fasilitas yang Negara berikan, lantas mengapa mereka masih melakukan

tindakan yang melanggar Undang-undang. Jangan mentang karena menjabat sebagai Walikota, Bupati, Kepala Dinas atau pejabat lainnya lantas mereka memperlakukan rakyat secara semena-mena.” Semua proyek di monopoli, bahkan perizinan dimonopoli yang nota bene untuk kemajuan daerah itu sendiri karena mendapatkan PAD. Hal ini tidak bisa dibiarkan lantaran gempur adalah wadah perjuangan melawan ketidak adilan. Sangat ironis jika mereka mempermainkan kita karena tugas mereka adalah melayani masyarakat, kata Saprudin Roy bersemangat. Yang tidak masuk akal, Tanggerang Raya ini daerah yang kaya dan makmur dengan potensi PAD yang ada, tapi kita semua sangat miris karena Pemerintahan tidak mampu dikelola untuk kepentingan masyarakat. Persoalanya timbul juga karena kejahatan korupsi kata dia sudah sangat membahayakan, masuk kesendi Negara yang otomatis merugikan masyarakat hingga akhinya disebut ekstra TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

LAPORAN UTAMA

Ketua Umum LSM Gempur Saprudin Roy berorasi saat deklarasi LSM GEMPUR

ordinary crime. Maka harus diberantas secara bersama, katanya. Rekan-rekan sudah membangun kesepakatan, dan beritekad bahwa setiap indikasi atau tindakan korupsi harus diberatas. Saat ini perekrutan sudah kami lakukan dari segenap masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Lebih jauh Saprudin mengatakan bahwa hidup-mati, jiwa dan raga kami untuk memberantas korupsi. Itu merupakan tekad semua pengurus sejak awal. Karena sudah lama kami menginginkan pemerintahan yang bersih. Oleh karenanya, kedepan upaya yang kami lakukan adalah mendorong KPK supaya kasus-kasus korupsi yang menyeruak di Tangerang Raya segera diusut secara tuntas. Jika masyarakat menemukan atau mengalami tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat, datang kepada kami, kita gempur bersama-sama. “Mulai hari ini sejak kita mendeklarasikan Gempur. Jika ada masyarakat yang merasa dizolimi oleh pemerintah, ramai ramai kita demo, ramai-ramai kita ganyang pelaku korupsi itu. Siapapun pelakunya, wajib kita dorong untuk ditangkap. “Saya berterimakasih kepada seluruh pengurus Gempur, seluruh relawan, ternyata responnya sangat luar biasa. Yang bergabung di Gempur sebagai relawan merupakan dari berbagai macam latar belakang, ada yang pengacara, notaris, ustad, preman, guru, dokter, PNS, mahasiswa bahkan sebagai anggota Polri aktif dn TNI aktif ikut bergabung. Yang paling penting, kedepan LSM Gempur secara professional menggunakan TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

divisi-divisi di internal yang tentunya bisa memudahkan langkah kami untuk pemberantasan korupsi. Dengan bergabungnya berbagai elemen masyarakat, setelah menggelar acara deklarasi dan kampanye anti korupsi, Gempur bakal melakukan aksi pemberantasan korupsi yang menurut Saprudin Roy sudah menggurita yang imbasnya menggerogoti sistem perekonomian masyarakat. “Insya Allah, setelah acara pendeklarasian kita sudah bisa action (bekerja, red),” ucapnya. Rencana kedepan, menurut pria yang akrab dipanggil Roy ini menuturkan, konsentrasi kami setelah pendeklarasian akan melakukan pemberantasan korupsi

di wilayah Tangerang Raya dahulu, setelah itu wilayah Banten. Dan bersama KPK kami akan medorong bentuk bentuk korupsi yang ada. Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas dan bahkan tidak tersentuh merupakan pekerjaan rumah kami juga untuk mendorongnya. Supaya berjalan maksimal dan memenuhi ekspektasi masyarakat Gempur tidak main-main terhadap pemberantasan korupsi di Tangerang Raya. “Masyarakat sudah menanti-nanti karena penyelesaian hukum di wilayah Tangerang belum dirasakan adil dan transparan. Akhirnya wajar saja jika tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya semakin kosong,” ungkapnya. Kita hanya menjadi korban, seharusnya hak hidup yang lebih baik sudah kita bisa rasakan, tapi hilang karena banyak dimakan oleh pejabat yang bermental korup. Tidak ada tujuan pragmatis yang di lakukan oleh Gempur nantinya, tetapi menjadikan sistem good gouvement (pemerintahan yang bersih, red) merupakan cita-cita pendiri bangsa, tujuannya agar rakyat merasa sejahtera lantaran kami berharap semua anggaran akan tepat sasaran, ungkapnya. Kembali Saprudin Roy menegaskan, bahwa penegakan hukum khususnya tindak pidana krupsi harus diberantas secara bersama, dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat hingga ke generasi muda. Karenanya kami membuka diri kepada siapa saja supaya bisa menjadi anggota relawan anti korupsi di LSM Gempur, tandasnya menjelaskan. n Wahyudi/Acym/Yudi

9

LAPORAN UTAMA Sekjen Gempur, Benny Rahmat Hakim SH:

Gempur Tidak Minta Proyek, Tapi Menumpas Korupsi

Sekjen LSM Gempur Benny Rahmat Hakim

D

engan suara lantang, Sekertaris Jendral (Sekjen) Gerakan Masyarakat Pemburu Korupsi (Gempur) berorasi didepan ratusan tamu dan undangan serta masyarakat Tanggerang Selatan yang berantusias untuk menyaksikan kampanye akbar anti korupsi dan deklarasi Gempur. Dalam orasi tersebut, Benny menyampaikan bahwa pada hari ini, ditempat yang sederhana ini, Gempur telah mendeklarasikan dirinya. “Kami hadir di Tanggerang Raya, Provinsi Banten ini, dalam rangka memburu koruptor yang ada di Provinsi Banten,” ujarnya, Minggu, 26 Oktober 2014 di Graha Bintro. Menurut Bang Ben panggilan akrab Benny, dirinya miris kala mendengar Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah hanya dihukum empat tahun penjara, karena kalau masyarakat mencuri, misalnya kerbau, bisa mati karena dihukum massa. “Begitu menyakitkan di hati rakyat, dia hanya mendapatkan hukuman empat tahun, sedangkan kalau kita yang mencuri kerbau, kadang-kadang bisa mati karena dihukum massa,” ujarnya. Lebih lanjut, dalam orasinya Benny mengajak teman-temannya di Gempur serta undangan maupun pengunjung yang datang, untuk menyumpahin aparat pemerintahan yang pihak Gempur undang tidak datang. “Hari ini, mereka kita undang 10

tidak datang, jadi kita sumpahin saja biar dia mampus,” ujarnya dengan suara lantang, sambil menyatakan setuju, dan disambut dengan perkataan setuju oleh orang-orang yang ada disitu. Dalam hal ini, Benny merasa prihatin karena Walikota Tanggerang Selatan, Airin Rahmy Diani yang diundang tidak hadir. “Kita begitu perihatin dihari ulang tahun Tanggerang Selatan yang katanya Walikota kita, tercantik di Banten, kita undang mereka, tidak hadir. Berarti mereka wajib dikandangin oleh KPK,” katanya sambil melanjutkan bertanya, mengapa? Karena uang. “Karena uang yang teriliunan, yang ada di kota Tanggerang Selatan ini di korupsi.” Benny menjelaskan, awal mula Gempur berdiri. Menurutnya, sudah ada dua tahun yang lalu, tetapi hari ini baru di deklarasikan. “Awalnya kami kumpul dengan pengusahapengusaha muda idealis dan anti korupsi, serta beberapa wartawan yang sekarang bergelut dibidang bisnis. Karena kesalnya terhadap korupsi, akhirnya kami mendirikan yang namanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan nama Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur),” jelasnya. Menurut mantan Anggota DPRD Kota Tanggerang ini, teman-temannya pengusaha muda yang ada di Tanggerang Raya, khususnya Provinsi Banten, merasa

miris dengan maraknya korupsi. Korupsi sudah menggurita di Kota Tanggerang ini, ungkap Benny. “Seharusnya masyarakat Tanggerang Raya dan Tanggerang Selatan tidak miskin, seperti sekarang ini. Kemiskinan ini gara-gara sudah di korupsi oleh Pemerintah kita, sehingga banyak warga kita yang masih sengsara, karena mereka tidak mampu untuk mengenyam pendidikan,” tukasnya. Selanjutnya, Benny berpesan kepada para LSM yang datang, dengan mengatakan jangan khawatir dengan hadirnya Gempur, karena Gempur itu tidak ujuk-ujuk hadir, atau ikut-ikutan mendirikan LSM supaya dikenal. Hadirnya Gempur di Tanggerang Raya, Provinsi Banten ini, menurutnya dikarenakan para pengusaha muda merasa terdjolimi . misalnya ketika membuat surat ijin, mereka sering kali di persulit. Jadi, teman-teman LSM tolong sampaikan kepada ketua-ketua saudara, kata Benny sambil melanjutkan, tolong sampaikan kepada pemerintah juga, bahwa Gempur itu tidak pernah berharap dibagi proyek oleh pemerintah. “Karena ada yang berbisik kepada saya, Bang Ben Gempur hadir ini, apakah karena ingin dapat jatah proyek? Saya jawab oh mohon maaf, proyek teman-teman pengusaha yang ada di Gempur lebih banyak dari pada proyek yang ada di Provinsi Banten,” tandasnya. Lebih lanjut, Benny menegaskan, kalau ada yang meminta-minta duit atas nama Gempur, tolong sampaikan ke posko kami. “Karena Gempur tidak pernah meminta-minta, bahkan banyak lembaga swadaya yang masuk ke posko Gempur, minta bantuan, ya kita bantu,” tegasnya. Gempur berdiri di Provinsi Banten ini, dalam rangka pemberantasan korupsi. Hal itu dikarenakan teman-teman pengusaha yang ada di Tanggerang Raya ini, khususnya di Provinsi Banten merasa sakit hati ketika mengurus perijinan. Padahal semuanya sudah di lengkapi sesuai dengan prosedur. “Akan tetapi, kita masih juga diperas, dimintai duit oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kita sumpahin kepada aparatur pemerintah yang kita undang hari ini tidak datang, besok biar mampus,” ujarnya sambil berterik Gempur, Gempur, Gempur, pungkasnya menutup orasinya, dengan mengucapkan terimakasih. n TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

SELAMAT & SUKSES Atas Dilantiknya

Dr Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono MSc Sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja Periode 2014-2019

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

Ir. AHMAD FAUZI ANSORI MTP KEPALA DINAS

YAPRIZAL ST MM KEPALA BIDANG

H. ARFAN ST MM KEPALA BIDANG

BIDANG SUMBERDAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

SATUAN KERJA SKPD-TP DINAS PU PROVINSI JAMBI

SEKSI TEKNIK & PERENCANAAN BIDANG BINA MARGA DINAS PU PROVINSI JAMBI

IBNU ZIADY MZ, ST MH KEPALA BIDANG

Ir. HENDRI ERIADI MM KEPALA SATUAN KERJA

Ir. TETAP SINULINGGA KEPALA SEKSI

PPK PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

SNVT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I JAMBI

SNVT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II JAMBI

EKA PRASETYAWATY ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. SARWOJOYO SOEYONO ST MM KEPALA SATUAN KERJA

Ir. MUCHTAR EFENDI HARAHAP KEPALA SATUAN KERJA

PPK PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

SNVT PENYEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI JAMBI

SNVT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI

SLAMET ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

INDRA GUNAWAN SE MT KEPALA SATUAN KERJA

SUBAGIO ST MT KEPALA SATUAN KERJA

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I JAMBI



Ir, NIRWANSYAH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NANA WINARNI BADAR ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MIRAL MUKHAZI ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II JAMBI


AGUS SUHENDRA ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. DARMA PUTRA MT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ENDRY DJAMAL ST MT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SATUAN KERJA SKPD-TP DINAS PU PROPINSI JAMBI

AGUNG SETYAWAN ST MT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

CAHNYOTO ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ash. SHUBAIKI ST PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIDANG BINA MARGA DINAS PU PROVINSI JAMBI

PT. PERDANA LOKA GUNA

BIDANG BINA MARGA DINAS PU PROVINSI JAMBI

Ir. YAN SUHERI PPTK

AKENG DIREKTUR UTAMA

Ir. ASHAR PPTK


11

NASIONAL

Pro dan Kontra Demi Kabinet Yang Bersih Demi menghasilkan kabinet yang bersih, presiden terpilih meminta ‘bantuan’ dua lembaga independen untuk mencari calon menteri. Langkah ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, ‘kesalahan’ yang dilakukan oleh menteri bukan melulu masalah uang negara melainkan soal kewenangan.

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberitakan berperan aktif dalam penyusunan kabinet Presiden terpilih Jokowi. Ajakan KPK ditanggapi oleh Jokowi. Jika tidak, KPK menilai pemerintahan Jokowi kotor karena diisi menteri berlabel koruptor. Langkah Jokowi menuai pro-kontra karena kasus

yang kerap menjerat Menteri tidak serta merta menggondol uang negara, namun karena salah kewenangan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad sebelumnya berharap Presiden Joko Widodo tidak memilih menteri yang memiliki nilai merah dan kuning. Jika tetap dipilih, maka bisa

disimpulkan pemerintahan Jokowi kotor. Untuk itu rekomendasi menteri yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi merupakan garansi pemerintahan bersih. “Kalau tetap dipilih, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa pemerintahan ini tidak bersih,” kata Abraham . Ia mengatakan, pemberian tanda merah

Hamdi Muluk

Abraham Samad

Taufiqurrahman Ruki

12


NASIONAL korupsi selama menjabat nantinya.

dan kuning menunjukkan bahwa calon menteri yang diajukan Jokowi rawan di korupsi. Menurutnya, bisa jadi dalam waktu satu atau dua tahun calon tersebut akan bermasalah dengan KPK. “Jadi, antara merah dan kuning kadarnya sama, sehingga tidak boleh jadi menteri,” tegas Abraham. KPK pun memastikan tetap bekerja secara profesional, fokus memberantas korupsi. Kendati memberi masukan dan rekomendasi calon menteri kepada Pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, jika sampai Jokowi-JK tetap memilih dan melantik calon menteri yang telah mendapat label ‘merah’ dan ‘kuning’ alias tidak layak karena berpotensi diproses hukum. “Begini, posisi KPK adalah lembaga independen dan lembaga penegakkan hukum, yang lebih memfokuskan pemberantasan korupsi. Karena itu, kami tetap bekerja secara profesional,” kata Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Rabu (22/10/2014). Juru Bicara KPK, Johan Budi menegaskan, tidak ada jaminan 100 persen calon menteri yang direkomendasikan tersebut adalah bersih, baik atau pun tidak pernah ‘bersentuhan’ dengan KPK akan bebas TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Rekomendasi KPK minimalisir kelompok penekan Berkonsultasinya Presiden terpilih Jokowi dengan KPK dan Pusat Pengkajian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dimungkinkan karena ingin isi kabinetnya bersih dari intervensi dan bersih dari KKN. Dan terlepas dari kelompok penekan, karena sejatinya stok orang yang berkompeten di Indonesia tidak kurang. Terkadang, kepentinganlah yang membuat persoalan korupsi di kementrian bisa menyeruak. Namun keterlibatan pemilihan menteri yang dilakukan Presiden Jokowi dari kedua lembaga tersebut menuai prokontra. Ada yang menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Jokowi. Tetapi ada juga yang melihatnya sebagai langkah yang kurang tepat. “Stok orang baik di negeri ini yang punya kompetensi dan mumpuni di bidangnya banyak. Kenapa harus ngotot mengambil catatan orang-orang bermasalah yang karena dekat dengan kelompok-kelompok penekan?” kata pakar Psikologi Politik, Hamdi Muluk. Menurut Hamdi, publik memiliki kriteria ideal yang diinginkan dalam kabinet Jokowi-JK kelak. Publik juga ingin figur-figur kuat dan terbaik yang akan duduk di kabinet. Namun, bila publik menilai Jokowi-JK dianggap salah dalam memilih figur di kabinet, maka akan beresiko. “Ya n g di tunggu publ i k adal ah figur yang sesuai dengan visi-misi Jokowi yang memiliki komitmen dalam menjalankan pemerintahan,” jelas Hamdi. Hal ini dilakukan karena meminimalisir kemungkinan adanya kelompok penekan yang memasukan nama-nama tersebut ke daftar calon menteri, jadi langkah tersebut sudah tepat. “Padahal nama-nama yang dititipkan itu mendapatkan penolakan dari publik yang diwakili KPK-PPATK, sehingga ini dijadikan senjata untuk melawan balik agar nama-nama tersebut dikeluarkan dari daftar,” jelas Hamdi. Sementara itu, menurut mantan Ketua KPK pertama, Taufiqurrahman Ruki dan pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, Jokowi sebetulnya tak perlu sampai meminta pertimbangan KPK dan PPATK. Seharusnya Jokowi memanfaatkan badan intelijen (BIN). “Presiden ‘kan punya BIN yang tugasnya mencari informasi di antaranya. Suruh saja BIN

( untuk melakukan tracking rekam jejak calon menteri -red) secara rahasia,” kata Chairul. Senada dengan Chairul, Ruki dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV mengatakan, “kalau saya jadi ketua KPK, saya tidak akan menjawab permintaan Presiden Jokowi.” Menurut Ruki, KPK tidak punya wewenang (dalam UU KPK) untuk memberikan penilaian terhadap calon menteri. Selain itu, masih menurut Ruki, penyeleksian menteri bukan domain KPK, “itu domain politik, bukan domain hukum.” “Jokowi seharusnya meminta BIN untuk mencari tahu track record calon menteri,” kata Ruki. BIN bisa memanfaatkan KPK dan PPATK untuk mencari data, lalu melaporkan kepada Jokowi secara tertutup. “Jangan dilaporkan secara terbuka begini (diumumkan ada calon menteri yang bermasalah), malah menambah masalah baru,” paparnya Chairul Huda menambahkan, “Jangankan dugaan korupsinya, dia (calon menteri yang di-tracking) selingkuh dengan siapa saja bisa ketemu. Dikhawatirkan, KPK pun akan tercoreng sebagai lembaga hukum.Bukankah itu akan mencoreng KPK? bukankah KPK jadi dilema untuk menegakkan hukum terhadap bersangkutan karena itu menteri yang direkomendasi?” Jika KPK punya bukti seharusnya calon-calon menteri bermasalah itu segera ditangkap dan tidak membiarkan jadi asumsi publik semata. KPK, tambah Chairul, dengan begitu melanggar asas praduga tak bersalah. Chairul juga menyoroti pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad terkait calon-calon menteri yang bermasalah. Abraham bilang jika nama-nama itu dipaksakan jadi menteri maka kemungkinan tidak bertugas lama karena ditangkap KPK. Tujuan Jokowi membuat kabinet yang bersih itu bagus. Semua pihak pasti mendukungnya. Namun, cara untuk membuat kabinet yang bersih juga harus diperhatikan. Selain itu, argumen bahwa Jokowi takut nanti ada menteri yang ditangkap KPK seperti tiga menteri di era SBY juga tidak menjamin nanti menteri-menterinya tidak akan terlibat kasus dan ditangkap KPK. Seperti kita ketahui, banyak dari kasus korupsi yang terjadi pelanggarannya adalah pelanggaran kewenangan. Artinya, tidak benar-benar ada uang negara yang diambil. n Wahyudi

13

NASIONAL

Rivalitas KMP vs KIH

Mencair di Injury Time

Kedatangan Prabowo menyambangi Presiden terpilih membawa perubahan kontelasi politik secara menyeluruh. Efek domino secara politikpun terlihat. Situasi ini diharapkan mampu mengademkan atmosfir politik.

R

ivalitas Jokowi dan Prabowo Subianto mencair menjelang injury time pelantikan Presiden RI. Menurunnya tensi politik di tanah air menurut sejumlah pengamat karena Jokowi mampu meninggalkan kebiasaan politik Megawati yang dikabarkan kerap tak bersahabat dengan lawan politik. Perseteruan di internal Partai Golkar juga berangsur kondusif, disebutkan pengamat lantaran Jokowi berhasil memegang kepala gerbong KMP, yakni Prabowo sehingga membawa perubahan kontelasi politik secara menyeluruh. Pertemuan Presiden terpilih, Joko Widodo dengan rivalnya Prabowo Subianto semestinya ditiru oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati selama ini terlihat kurang cakap dalam membangun komunikasi politik. Lantas, apakah isu penggagalan pemerintahan Presiden Jokowi oleh KMP bisa terbantahkan dengan konstelasi politik yang saat ini diprediksi bakal berlangsung kondusif. Parameternya,

Prabowo secara gentle hadir dalam pelantikan. Ada yang meragukan, bahwa ini akal-akalan politik Prabowo yang dinilai banyak kalangan bahwa paska pilpres tetap akan melawan Presiden terpilih supaya mendapat respon positif dari masyarakat. Berubahnya konstelasi politik paska bertemunya Jokowi dan Prabowo bisa jadi berindikasi benar. Terkesan, ia akan mengakomodir gerbong KMP. Akhirnya efek domino secara politik terlihat. Karena tak lama berselang, Aburizal Bakrie alias Ical bertandang ke Wakil Presiden Jusuf Kala (JK), itupun signal bahwa perseteruan di internal partai berlambang pohon beringin mulai adem, kembali disebutkan pengamat jika hal ini lantaran Jokowi berhasil memegang kepala gerbong KMP. Sebelumnya, paska pilpres berlangsung, salah satu kubu Golkar sempat menyerukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) . Dalam pertemuan tersebut, JK dan Ical menyatakan bahwa tidak membahas menteri yang akan diplot dari Golkar.

Wakil Presiden Jusuf Kala bersama Aburizal Bakrie dan Suryo Paloh

14

Pengamat: Biasanya Peralihan Kekuasaan Berjalan Tegang Pakar politik dan militer kawakan, Salim Said mengatakan, beberapa peristiwa peralihan kekuasaan di negeri ini biasanya selalu terjadi dalam suasana ketegangan. “Dari Bung Karno (Presiden Soekarno) ke Pak Harto (Presiden Soeharto) juga tegang, bahkan butuh dua tahun,” ucapnya. Salim kemudian menguraikan bahwa setelah era Soeharto, memasuki era reformasi peralihan kekuasaan juga masih diwarnai ketegangan politik. Bahkan saat peralihan dari Presiden ke-5 RI Megawati ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terjadi ketegangan hubungan di antara keduanya. “Saya terharu, dan berharap bangsa ini bersyukur kepada Tuhan karena tidak banyak bangsa di dunia bisa seperti ini,” kata Salim.

Megawati Soekarnoputri


NASIONAL

Sementara pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, mengatakan pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo mengindikasikan bahwa tensi politik yang sebelumnya meninggi tersebut mereda. Karena belakangan ada kekhawatiran Jokowi bakal dijegal, lalu juga karena parlemen dikuasai KMP. Yang pasti, pemerintahan kedepan dikhawatirkan penuh trik politik untuk menyandera kebijakan pemerintah. Maka langkah itu baik saat yang muda mendatangi seniornya. Ia menambahkan bahasa tubuh yang ditunjukan oleh Prabowo dan Jokowi juga berlangsung hangat di hadapan rakyat. Salah satunya yakni saat Prabowo salam hormat kepada Jokowi. “Bagusnya saat salam hormat militer itu, Jokowi menunduk. Prabowo hormat kepada yang muda, lalu Jokowi hormat kepada seniornya. Ini memberikan bingkai serta harapan positif bagi rakyat. Belum lagi pasar yang memberikan efek positif,” jelasnya. Cecep meyakini tensi politik makin menurun tak hanya sekadar di awalawal pemerintahan Jokowi-JK. Cecep menilai jika harus menunggu Megawati Soekarnoputri untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut, akan semakin lama untuk membuka ruang komunikasi. Belum lagi jika harus mengajak elite KIH ikut serta, apalagi waktu itu, pelantikan sudah didepan mata. “Jokowi cukup cerdik melihat situasi politik, menampilkan sosok yang lugu tetapi paham situasi politik. Menunggu Mega atau KIH kan akan susah. Jokowi tampilkan yang luwes saja,” tandasnya. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Sementara dinyatakan Idil Akbar, pengamat politik nasional, Megawati memiliki hubungan tidak harmonis dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Megawati juga tidak harmonis dengan Prabowo sejak perjanjian batu tulis yang disepakati keduanya untuk mengusung mantan Danjen Kopassus itu kandas karena PDIP memilih mengusung Jokowi. “Pertemuan Jokowi dan Prabowo memang dapat dinilai sebagai usaha penting membangun rekonsiliasi nasional. Pertemuan ini memberi pencerahan bagi pembangunan demokrasi yang lebih kondusif dan menurunkan tensi politik. Semestinya, rekonsiliasi ini terjadi tak hanya pada mereka berdua, namun seluruh tokoh nasional termasuk Megawati dan Prabowo,” kata Idil Akbar. Menurut Idil, tak heran sikap Megawati yang hingga saat ini terkesan tidak membuka diri menuai pertanyaan berbagai pihak. Sedianya Megawati bisa meniru Jokowi, karena yang dilakukan mantan Wali Kota Surakarta itu memberikan efek positif bukan hanya untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetapi juga bagi dinamika politik nasional. “Penting bagi Megawati untuk membuka diri untuk dialog dengan tokoh nasional lainnya agar rakyat bisa melihat dan merasa tenang akan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih kondusif,” terangnya. Idil menambahkan, tak penting siapa yang memulai pertemuan, baik Megawati, Prabowo atau SBY seharusnya bisa bersama-sama mengenyampingkan ego masing-masing dan bisa menunjukkan kenegarawanannya. Apalagi, sebagai tokoh bangsa, mereka harus berpikir untuk kepentingan rakyat. “Ajakan bisa dari siapa pun namun terpenting adalah masing-masing mampu menjaga komitmen dan konsekuensi untuk membangun komunikasi yang positif dan konstruktif,” pungkas pengamat dari Universitas Padjajaran ini. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengapresiasi kedatangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Gedung MPR. Mantan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Hatta datang bersama petinggi Koalisi Merah Putih seperti Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. “Menurut saya sebagai suatu keluarga bangsa tentunya harus demikian,” kata Megawati

kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Megawati mengatakan dalam proses pemilihan umum akan diakhiri dengan terpilih seorang presiden. “Jadi tentunya kedewasaan ini yang dilanjutkan kemudian hari,” katanya. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani melihat kedatangan Prabowo bentuk dukungan kepada Pemerintahan Jokowi. “Pak Prabowo akan mengkritisi dan semangat dalam membangun ke depan,” ujar Puan. Dalam prosesi pelantikan, Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) awalnya menyebut nama Presiden SBY kemudian Presiden terpilih Jokowi. Keduanya mendapatkan tepuk tangan dari anggota MPR yang hadir dan undangan. Kemudian Ketua MPR menyebut nama Wapres Boediono dan Wapres terpilih Jusuf Kalla. Saat menyapa para tamu undangan, Zulkifli menyapa para mantan Presiden dan Wakil Presiden dimulai dari BJ Habibie, Megawati, istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuriyah, kemudian Wapres Try Sutrisno dan terakhir Hamzah Haz. “Tak lupa, ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa,” ucap Zulkifli yang disambut gemuruh tepuk tangan para hadirin. Prabowo yang duduk di belakang Sultan Brunei Hassanal Bolkiah berdiri dan menjura dengan menundukkan badannya. Zulkifli pun kemudian menyapa para tamu undangan dari negara sahabat seperti PM Malaysia Najib Razak, PM Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, PM Australia Tony Abbott, Menlu AS John Kerry, dan sejumlah utusan negara sahabat lainnya. Prabowo tiba di gedung DPR sekitar pukul 09.00 WIB menaiki kendaraan sport utility vehicle pribadinya yang berwarna putih. Prabowo yang mengenakan jas berwarna abu-abu dan dasi berwarna merah langsung naik ke ruang pimpinan DPR. Muzani menuturkan, kehadiran Prabowo karena untuk memenuhi undangan yang telah diberikan oleh Ketua MPR. Menurutnya, Prabowo hadir dalam pelantikan Jokowi-JK karena taat pada peraturan. “Prabowo hadir karena menghormati konstitusi. Sebab ini upacara kenegaraan,” tuturnya. Namun, inilah bukti konsistensi dari seorang pemimpin. Yang meletakkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya,” ucapnya. n 15

POLITIK

Politik Airin Blunder Karena TCW

Airin Rachmi Diany

Lingkaran orang dalam Airin yang banyak terlibat kasus korupsi membuat ia bakal berat jika ingin menjadi Tangsel 1 kembali di pemilihan mendatang lewat pilkada secara langsung. Namun jika secara langsung, Airin masih punya peluang jadi Walikota Tangsel

J

abatan yang dipegang Airin Rachmy Diani sebagai Walikota dan Ketua DPD II Partai Golkar, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), diprediksi bukan modal politik mulus menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tangsel. Hal itu malah jadi blunder karena TCW alias Wawan yang notabene suami Airin identik dengan kasus korupsi di Tangsel. Kemudian jika Perpu Pilkada berjalan, Airin pun bakal nganggur tidak sebagai calon bertahan. Artinya akan ada kekosongan kursi jabatan Walikota di Pemkot Tangsel karena masa jabatan Airin habis pada April 2016. Pasalnya, jika mengacu kepada Peraturan Pengganti Undangundang (Perppu) Pilkada yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu, kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2016, akan mengikuti Pilkada secara serentak pada tahun 2018. Otomatis kekuatan seorang incumbent atau petahana akan berkurang drastis, kecuali jika Walikota berparas ayu ini ‘menempatkan’ Plt Walikota. 16

Meskipun Perpu tersebut diprediksi menjadi argumen keras karena DPRRI belum tentu menerima begitu saja untuk disyahkan. Tetapi dengan mencairnya rivalitas kubu Koalisi Indonesia Hebat dan gerbong Koalisi Merah Putih bisa jadi dapat

diketuk palu untuk disyahkan. Kemudian siapa yang akan meraup keuntungan politik jika konstelasi politik sudah seperti ini? Keinginan Airin supaya melenggang kembali menjadi walikota sejatinya tersirat saat ia maju sebagai calon Ketua DPD II Partai Golkar di Tangerang Selatan. Dan bersamaan itu pula ketika Undang-undang tentang jabatan rangkap sebagai pimpinan partai dan kepala daerah diperbolehkan oleh pemerintah. Menurut sejumlah kalangan, Airin langsung menangkap peluang tersebut. Meskipun ketika dikonfirmasi ia tidak merespon dan kerap berdalih. Dirinya hanya mengatakan, tak ingin berpikir pencalonan terlebih dahulu. Baginya, yang terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkan rakyat Tangsel. “Saya terus fokus bekerja dan bekerja untuk masyarakat,” ujarnya. Aru Wijayanto, Koordinator LSM Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), terkait langkah Airin menjadi Ketua DPD II Golkar, Kota Tangerang Selatan, supaya bisa melenggang menjadi Walikota periode selanjutnya beranggapan, bahwa kemungkinan itu memang ada, meski bisa saja hal itu sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang bakal diuntungkan bila Airin kembali mencalonkan diri sebagai Walikota. “Saya kira apa pun mekanisme pilkada nanti, apakah langsung atau tidak langsung, pendapat saya sama saja,” ucapnya. Katakanlah pilkada dilakukan melalui DPRD. Apakah kita yakin hanya Airin yang

Aru Wijayanto


POLITIK ngebet menjadi Walikota dari Golkar? Bisa saja ada sosok lain dari internal Golkar yang juga berminat maju dan akan menghembuskan isu korupsi untuk menggagalkan rekomendasi partai untuk Airin. “Tapi, andai Airin tetap dimajukan oleh Golkar, saya kira itu sebuah investasi buruk bagi masa depan partai berlambang pohon beringin. Sebab masyarakat akan menilai bahwa Golkar kembali terbukti sebagai partai yang tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya. Sejatinya, kata Aru, ada satu pertanyaan penting terkait dengan wacana apakah Airin bakal maju atau tidak dalam pilkada mendatang, yaitu, apakah kita semua yakin kalau Airin dapat menyelesaikan masa kerjanya hingga menjelang pilkada Tangsel tidak terseret dugaan kasus korupsi di Tangsel yang sudah kian merebak? Kasus korupsi di Tangsel terjadi secara sistematis, hingga besar kemungkinan melibatkan kepala daerah sebagai bagian dari rangkaian korupsi yg dimaksud. “Saya sendiri sebenarnya tidak yakin kalau naiknya Airin menjadi Ketua DPD II Golkar Kota Tangerang Selatan karena keinginannya sendiri untuk maju kembali sebagai Walikota Tangsel periode ke dua,” kata Aru meyakinkan. Menurut Aru, orang-orang di sekelilingnya yang telah diuntungkan karena keberadaan Airin sebagai Walikota, dan tentunya mereka sangat berhasrat agar Airin tetap bertahan menjadi orang nomor satu di Tangsel. Sebab kalau dilihat dari berbagai perspektif, Airin saat ini nyaris tidak punya “nilai jual” lagi untuk maju kembali sebagai kepala daerah. Pemicunya tentu sejumlah kasus korupsi yang telah dilakukan suaminya (TB Chaery Wardana) dan kakak iparnya (Atut Chosiyah), yang keduanya sudah didakwa pengadilan tipikor dan sedang menjalani hukuman penjara. Coba bayangkan, bagaimana caranya ia (Airin, red) bisa menjelaskan kepada publik Tangsel bahwa suaminya telah terjerat banyak kasus dugaan korupsi di kota yang ia pimpin sendiri, mulai dari kasus penyuapan Ketua MK, TPPU, kasus Alkes Banten, maupun kasus Alkes Tangsel, yang semuanya ditangani KPK. “Belum lagi dengan kasus terbaru, yakni dugaan korupsi pembebasan lahan Puskesmas di Tangsel yang ditangani Kejagung RI, dan telah menahan Kepala Dinas Kesehatan Tangsel,” kata pria yang tercatat sebagai pendiri sekolah anti korupsi ini menerangkan. Artinya, dengan kondisi demikian, ia TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Deddy Ramanta

sendiri sebenarnya sudah cukup repot memikirkan bagaimana agar dirinya, sebagai kepala daerah, juga tidak ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi tersebut. “Sebab banyak kalangan menduga, termasuk kami para penggiat gerakan antikorupsi (TRUTH, ICW, dan MATA Banten), besar kemungkinan Airin Rachmy Diany memiliki hubungan kausalitas dengan sejumlah kasus korupsi yang terjadi Tangsel, terutama yang melibatkan suaminya,” paparnya. Kemudian, dengan konstelasi seperti ini, maka hal ini sangat menguntungkan bagi calon lain, lantaran posisi Airin saat ini sangat lemah dan rentan terseret kasus korupsi di lingkungan kerjanya. Toh kita tahu, pihak yang telah menjadi tersangka dan terdakwa korupsi di Tangsel dan Banten adalah sebuah jejaring yang mengerucut pada satu kelompok, yakni keluarga Atut Chosiyah beserta koleganya. Kondisi ini jelas akan menguntungkan kompetitor atau lawan politiknya dalam Pilkada Tangsel mendatang bila Airin akan maju kembali untuk periode ke-2. Ini terjadi bila mekanisme pemilihan kepala daerah berubah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung, tandas Aru Wijayanto. Plus minus Airin di Pilkada Tangsel Jika Airin Rachmi Diany kembali maju sebagai walikota untuk untuk periode kedua, dari informasi yang dihimpun ia mendapat poin plus minus. Menurut Direktur Sekolah Demokrasi Deddy Ramanta, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa Airin memiliki peluang lebih besar terpilih menjadi Walikota untuk kedua kalinya bila mekanisme pilkada

dipilih lewat DPRD. Pertama, mengontrol 50 suara anggota DPRD jauh lebih mudah ketimbang mengorganisasi satu juta suara lebih rakyat Tangsel. Kedua, jabatan Airin sebagai ketua DPD Partai Golkar Tangsel yang memiliki sembilan kursi DPRD Kota Tangsel membuat ia mudah berkomunikasi dengan fraksi partai lain. “Kedua analisis itu yang membuat langkah Airin menjadi Walikota lebih mudah bila mekanisme dipilih tidak langsung ketimbang langsung,” ujarnya. Deddy menilai, bila nanti RUU Pilkada disahkan dan keputusannya mekanisme pemilu melalui anggota DPRD, tentu sangat menguntungkan Airin. Ia juga melihat ada beberapa faktor yang mendasari mengapa langkah Airin akan terjal bertarung menjadi Walikota Tangsel jika mekanisme pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Pertama, pada bidang kesehatan. Di mana semasa menjadi Walikota publik melihat bidang ini paling banyak kasus korupsinya. Ini bisa terlihat dari beberapa pejabat Dinkes Tangsel yang tersandung korupsi. Padahal, persoalan kesehatan paling digemborgemborkan Airin sewaktu kampanye lalu. Kedua, lanjutnya, persoalan infrastruktur jalan. Warga melihat tidak ada yang siginifikan dari pembangunan jalan di Kota Tangsel. Bahkan, ada beberapa ruas jalan yang tidak kunjung bagus, meski sudah berulang kali diperbaiki. Ini menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Airin. Kemudian, persoalan sampah yang juga tidak kunjung bisa diatasi, masalah itu menjadi skala prioritas Airin saat kampanye tahun 2011 lalu. n Wahyudi

17

HUKUM

Basrief Arief Pamit di Rakernas Kejaksaan Jaksa Agung Republik Indonesia, Basrief Arief menutup secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI di Badiklat, Jakarta Selatan.

“M

eskipun Rakernas dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, namun seluruh daya, upaya, tenaga serta pikiran benar-benar difokuskan sebagai wujud sense of belongings untuk institusi Kejaksaan yang kita cintai,” ujar Basrief Arief saat menutup acara Rakernas, pada Jumat, 10 Oktober 2014 lalu, di Jakarta. Basrief juga mengingatkan agar segala permasalahan yang mengemuka dalam Rakernas, menuntut untuk dilakukan perubahan dan bukan sekedar kata-kata yang dirumuskan dalam rekomendasi. “Ini sangat sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan yang terkait dengan perubahan pola pikir, budaya dan perilaku,” ujarnya. Dalam acara yang berlangsung selama empat hari tersebut, para petinggi Kejaksaan Agung RI memberikan pengarahan kepada seluruh Kejati, Aspidum, Aspidsus dan Asintel di seluruh Indonesia. Para petinggi Kejaksaan tersebut diantaranya Jaksa Agung, Basrief Arief; Wakil Jaksa Agung,

18

D. Andhi Nirwanto; Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Waluyo; Jaksa Agung Muda Intelijen, Arminsyah; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, A.K Basuni Masyarif dan pengarahan diakhiri oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyopramono. Pembukaan rakernas Sebelumnya, Basrief Arief yang langsung membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI di Badiklat tersebut, pada Selasa, 7 Oktober 2014 lalu.Rakernas kali tahun ini bertema, Melalui Rapat Kerja Nasional Tahun 2014 Kita Aktualisasikan Jati Diri Kejaksaan Sebagai Institusi Penegak Hukum Yang Modern, Dapat Dipercaya, Disegani Dan Bermartabat. “Tema tersebut sejalan dengan keinginan kita bersama dalam mewujudkan Kejaksaan sebagai organisasi modern,” ujar Basrief. Lebih lanjut, mantan JamIntel ini menjelaskan, rapat kerja kali ini menjadi momentum yang strategis

dalam menghadapi hambatan, tantangan dalam mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk itu ia sangat mengharapkan Rakernas Kejaksaan tahun 2014 benar-benar menggambarkan hasil dari upaya pemetaan dan pengidentifikasian permasalahan, baik yang sedang maupun yang akan kita hadapi. “Saya juga berharap Rapat Kerja kali ini dapat menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis lima tahun kedepan yaitu Renstra tahun 2015 – 2019. Oleh karenanya, agar kegiatan ini menghasilkan rumusan program kerja yang konkret, terukur, dan aplikatif, hendaknya mekanisme yanmg ditentukan dalam rapat ini benar – benar disusun dalam perspektif kebersamaan dan semangat membangun Kejaksaan secara bersama-sama,” katanya. Basrief juga menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir dalam jabatannya sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Walau sudah banyak capaian yang telah diraih, namun dirasa masih kurang untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu ia berharap kejaksaan akan kembali menemukan kejayaannya, menjadi parameter keberhasilan penegakan hukum di tanah air. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudarasaudara sekalian yang dengan penuh dedikasi, loyalitas, profesionalitas dan integritas telah mengantarkan kejaksaan mencapai berbagai capaian untuk keberhasilan kita bersama,”tandasnya. n Amri Siregar/Acym


HUKUM

Kejari Jaktim Dua Kali Juara Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang dinahkodai oleh Jhony Manurung SH., kembali mendapat juara.

W

alaupun tahun ini hanya mendapat peringkat ketiga, dari tahun 2013 lalu mendapat peringkat pertama, menurut Jhony, dirinya merasa puas. Karena keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras anggotanya, terutama Kepala Seksi Pidana Khusus, Silvia Desty Rosalina dan Kepala Seksi Intelijen, Asep Sontani. Terkait turunya peringkat tersebut, Silvia Desty Rosalina menyatakan jika kategori juara berdasarkan kualitas dan kuantitas..“Kalau kita kerja aja deh. Kita bekerja dengan benar untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dalam penyidikan itu, kita kerja dengan benar, ikhlas, kerjasama dari tim, tetap konsisten dan Alhamdulillah kita masih bisa masuk tiga besar di seluruh Indonesia,” ujarnya tersenyum. Pada tahun 2014 ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sedang melakukan 11 penyidikan kasus korupsi. Dan ada 20 kasus yang saat ini sedang dalam proses penuntutan di persidangan termasuk juga sudah ada yang dijatuhkan vonis. Sementara yang sudah dieksekusi ada sembilan perkara. “Kita juga berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp 1,7 miliar,” kata Silvi kepada Tiro, Selasa 14 Oktober 2014 lalu di ruang kerjanya. Seperti diketahui, tahun lalu kasus yang menonjol di Kejaksaan Negeri Jakarta

Kepala Seksi Pidana Khusus, Silvia Desty Rosalina


Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Jhony Manurung SH (paling kanan) bersama Kasubagbin dan Kasipidum

Timur adalah kasus Lurah dan Camat. Saat ini, kasus di Suku Dinas (Sudin) Pertanian dan Kehutanan. Menurut Silvi, kasus tersebut menyangkut masalah hutan kota dan sawah abadi. “Kalau di Jakarta itukan banjir, tentunya program-program seperti itu bagus untuk penyerapan air dan lingkungan. Tapi ternyata kok ada korupsi di situ,” ujarnya. Menurut jaksa yang murah senyum itu,kasus dugaan korupsi pembangunan Hutan Kota di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur ini, untuk anggaran tahun 2012, dengan nilai proyek kurang lebih Rp 10,9 miliar. “ Penghitungan kami selaku penyidik, ada kerugian Negara dalam kasus ini sekitar Rp 2,3 miliar,” ungkapnya. Dan untuk kasus sawah abadi, dengan nilai proyeknya sekitar Rp 7 miliar ini, menurut

Silvi diduga terjadi juga kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 1 miliar. “Proyek tersebut dua-duanya dari Sudin Pertanian dan Kehutanan dari anggaran tahun 2012 APBD DKI Jakarta,” jelasnya. Dalam kasus hutan kota ini, kata Silvi, pihaknya sudah menetapkan tiga orang menjadi tersangka. Yakni, Inisial DJA dari rekanan, Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Timur, Bambang Wisanggeni dan tersangka lainya dari konsultan pengawas. “ Saat ini sudah kami lakukan pemanggilan, Cuma belum kami lakukan penahanan,” katanya. Sedangkan untuk kasus sawah abadi, menurut Silvi juga sudah ada tersangkanya. “Ada beberapa tersangka, misalnya KPA merangkap PPK, kemudian dari rekanan dan konsultan pengawasnya,” imbuhnya. Dalam kasus ini, para tersangka akan dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 55 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya kurungan penjara maksimal 20 tahun. Terkait keberhasilan ini, seharusnya pemimpin di Kejaksaan Agung memberikan promosi kepada jaksa-jaksa yang telah berhasil ini. Apalagi telah dua kali berperestasi, karena prestasi tersebut, bisa tercapai berkat kerja keras, keberanian dan keuletannya dalam mengungkap kasuskasus korupsi. Jadi harus difikirkan juga, untuk kesejahraan para jaksa tersebut. n Amri Siregar/Acym

19

HUKUM

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Mengoptimalkan Seluruh Bidang Kerja

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Teguh SH. MH.

Hampir semua bidang kerja Kejari Jaksel tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Tentu hal ini tak terlepas dari kebersamaan kerja antara pimpinan dan seluruh bidang terkait. Seperti apa paparan jelasnya ?

S

udah banyak prestasi yang berhasil ditorehkan Kejaksaan Negeri yang terletak di selatan Jakarta ini. Namun tak banyak orang mengetahui seperti apa dan bagaimana kinerja di dalamnya. Seperti dibeberkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Teguh SH. MH., sejak awal ia menjabat, sudah ada tekad untuk menjalankan program kerja bersama antara Kajari yang didukung oleh para kepala seksi bersama seluruh staf. Pengoptimalan seluruh bidang merupakan inti program kerja yang 20

dijalankan. “Adanya optimalisasi kinerja masing-masing bidang seluruhnya, tanpa kecuali. Baik dari pidana khusus, (pidsus), pidana umum (pidum), intelegen, perdata dan tata usaha negara (datun) dan pembinaan,” paparmya. Teguh selalu berupaya agar setiap tahun kinerja yang dicapai oleh lembaga yang dipimpinnya selalu mengalami peningkatan. “ Pada akhir september lalu, pernah dilakukan evaluasi. Kami melihat ada beberapa peningkatan kinerja,” ujarnya kepada Tiro, Senin 13 Oktober 2014 lalu.

Lebih lanjut Teguh memberikan contoh misalnya di bidang datum. Pada tahun lalu hanya ada 8 kerjasama (MoU) dan menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) sebanyak 771. Jumlah itu, sekarang mencapai peningkatan hingga 18 MoU dan 3.051 SKK yang terdiri dari 2.078 SKK masalah perusahaan wajib belum daftar (PWDB) dan 973 SKK masalah piutang iuran wajib kepesertaan kepada BPJS ketenagakerjaan. Kemudian mengenai pemulihan keuangan negara, menurut Teguh, telah berhasil dilakukan hingga mencapai nilai sebanyak Rp 41.266.000.038. Jumlah ini terdiri dari 2 jenis permasalahan, yaitu masalah piutang iuran wajib yang macet, sebanyak 973 SKK. Sedangkan permasalahan perusahaan wajib belum daftar (PWBD) sebanyak 2.078 SKK. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

HUKUM Setelah dilakukan negosiasi, hasilnya telah berhasil sebanyak 217 perusahaan mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dengan total tenaga kerja 1.518 orang yang telah membayar iuran kepersertaan kepada BPJS. Selain itu perkara litigasi, menurut Teguh, Kasi Datun Kejari Selatan berhasil mencatatkan sebanyak 8 perkara. Tercatat juga permohonan pendampingan sebanyak dua, yaitu permohonan pendampingan hukum pelaksanaan kegiatan di sekretaris kota Jakarta Selatan, dan permohonan pendapat hukum dari Lurah Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Suwanto SH. MH., menyatakan jika Kasi Datun Kejari Selatan telah melampaui target yang telah ditetapkan Kejagung yaitu anggaran disediakan atau ditargetkan hanya 2 perkara litigasi dan 2 non litigasi. Sementara perkara litigasi yang ditangani saat ini mencapai 8 perkara dan non litigasi mencapai 3.51 SKK. Sementara pengembalian uang negara menurut Suwanto mencapai Rp 21.266.000.000 sampai akhir September 2014. Kendati demikian menurut Teguh, ada peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. “ Jadi prinsip kerja kami, bagaimana supaya bidang-bidang ini lebih optimal dalam menjalankan tugasnya dibandingan dengan tahun yang lalu. Begitu juga seluruh bidang seperti

pidsus, pidum, intelijen dan lainnya,” urai Teguh. Untuk Pidsus, menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Safrianto Zuriat Putra SH. MH., pada 2014 ini kinerja yang berhasil dicapai antara lain, pada penyidikan ada 8 kasus, dan sudah ditetapkan tersangka semuanya ada 8 orang. Kemudian yang sudah dilimpahkan ke penuntutan ada 4, dari total penuntutan sebanyak 14 kasus. Penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 8,3 miliar. Jumlah ini berasal dari pembayaran uang pengganti Rp 4,8 miliar. Sedangkan dari uang pembayaran denda mencapai Rp 2,1 miliar dan uang sitaan atau uang rampasan sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan Kasi Pidana Umum, Chandra Saptiaji SH., menyatakan telah berhasil menghukum perkara narkotika dengan menuntut Mohammad Syawal Siregar bin Amirudin Siregar dengan pidana penjara selama 20 tahun. Selain itu Azhari alias Azboen Yusran alias Iyus dengan pidana penjara seumur hidup. Lebih lanjut Chandra menyatakan saat ini pihaknya menangani beberapa perkara lainnya seperti kasus perbuatan cabul di Jakarta International School (JIS) dengan tersangka Afrizal Styani alias Icha dan kawan-kawan. Selain itu, atas nama terdakwa Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan CS, perkara 378 dan 372 KUHP dan Pasal 5 UU RI NO 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. n Amri Siregar

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Teguh SH. MH. bersama Kasipidusus, Kasipidum dan Kasidatun


21

HUKUM Safrianto Zuriat Putra SH. MH., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Selamatkan Uang Negara Rp8,3 M

Safrianto Zuriat Putra SH. MH

Prestasi luar biasa juga dicapai oleh bidang pidana khusus (pidsus). Tengok saja, pada 2014 kinerja yang berhasil dicapai bidang pidsus berupa, penyidikan sebanyak 8 kasus yang semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 8 orang.

S

ementara yang sudah dilimpahkan ke penuntutan ada 4 kasus. Adapun total penuntutan berjumlah 14, dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 8,3 miliar. Jumlah ini berasal dari pembayaran uang pengganti Rp 4,8 miliar, darii uang pembayaran denda Rp 2,1 miliar dan dari uang sitaan atau uang rampasan sebesar Rp 1,4 miliar. Menurut pria tampan kelahiran TeunomAceh pada 3 September 1977 ini, kasus yang paling berkesan yang ia tangani adalah kasus Susno Duadji. Berkesan karena ia berhasil menarik uang negara dari Purnawirawan Komisaris Jendral Polisi tersebut sebesar Rp 4,2 miliar kala itu. Nah dalam hal ini kasus terbaru yang ditanganinnya, Safri berhasil mengeksekusi Indar Atmanto yang terkait kasus Indosat. Dalam kasus ini, Safri langsung turun ke lapangan menyambangi rumah terpidana Indar Atmanto, dan berhasil mengelandangnya ke penjara dari kantornya di Indosat. “Sekarang kita sedang mengupayakan penagihan uang pengganti sebesar Rp 1,3 triliun dari Indosat yang dibebankan kepada IM2 (Indosat Mega Media – red) . 22

Safri berkisah, waktu itu, Selasa 16 September 2014, tim jaksa eksekutor terdiri dari 11 orang yang dipimpin langsung olehnya, menyambangi gedung Indosat di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Saat itu, terjadi negosiasi yang sangat alot, sampai akhirnya kami dipertemukan dengan Indar Atmanto oleh staf legal. “Pihak kami menyampaikan secara baik-baik kepada, bahwasanya kedatangan tim jaksa eksekutor itu untuk mengeksekusi Indar. Kemudian kami mengajaknya ke Kantor Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan. Akhirnya ia ikut ke kantor,” jelas Safri. Sampai di Kejari Jaksel, Indar menerima penjelasan tentang putusan perkaranya sambil dipersiapkan kelengkapan administrasinya. Setelah administrasi beres, terpidana Indar Atmanto langsung dieksekusi , dan dimasukan ke penjara, di Lapas Sukamiskin, Bandung. Uang pengganti Terhadap pelaksanaan eksekusi uang pengganti, pihaknya tetap akan melakukan eksekusi. Dimana uang pengganti berupa denda, uang pengganti dibebankan kepada IM2. Isi putusan uang pengganti harus

dibayar oleh IM2 sebesar Rp 1,3 triliun. Apabila dalam 1 bulan tidak membayar uang pengganti, sudah putusan inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PT Indosat Mega Media (IM2) disita oleh jaksa, dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, Menurut pria muda yang pernah menjalani pendidikan dan pelatihan penanganan perkara tindak pidana cyber (cyber crime ) pada tahun 2010 lalu ini, pihaknya tidak boleh serta merta melakukan tindakan. “ Harus terlebih dahulu dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pihak Indosat. Dalam hal ini kita sudah berbicara dengan expert legal stock holder Indosat,” ujarnya. Dari hasil pembicaraan tersebut, intinya mereka meminta waktu untuk membicarakan hal tersebut pada tingkat jajaran direksi. “ Pada prinsipnya mereka beriktikad akan membayar uang pengganti yang merupakan kerugian keuangan negara,” ujar Safri yang juga pernah belajar pendidikan dan pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia pada tahun 2013, ini. Jadi intinya pihak kejaksaan menyampakan kepada mereka, bahwasanya atas putusan MA ini, IM2 dibebankan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,3 triliun. Adapun jangka waktunya adalah setelah 1 bulan dari inkrah. Atas dasar itulah pihak kejaksaan duduk bersama dengan expert legal stock holder Indosat , yang kemudian menyanggupi beritikad baik akan membayar. “Tapi expert legal stock holder Indosat tidak bisa memastikan apakah membayar sekaligus atau mencicil karena akan dibicarakan di jajaran direksi. Setelah ada kesimpulan dari jajaran direksi, pihak mereka akan menyurati kami,” ujar Safri menjelaskan. Lebih lanjut mantan Kasi Penuntutan pada Aspidsus Kejati Riau tahun 2012 ini menyatakan hasil keinginan dari Indosat itu akan disampaikan pada pimpinan. “Kita laporkan secara berjenjang sampai ke Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Apabila pimpinan di Kejaksaan Agung menyetujui, baru dilaksanakan apa yang menjadi keinginan dari pihak PT Indosat tersebut,” tandasnya. n Amri Siregar


KORUPSI

Lagi-lagi Proyek PT PLN Terindikasi Korupsi

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M. Adi Toegarisman

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengutus tim penyidiknya berangkat ke Bali. Untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan gardu induk di PT PLN Persero sebesar Rp 1 Triliun.

L

ima orang tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Asisten Intelijen Firdaus Dewilmar berangkat ke Bali. Keberangkatannya tersebut bukan untuk berwisata ke pulau Dewata, seperti orang-orang biasanya. Melainkan untuk melihat secara langsung pembangunan fisik gardu induk, yang terindikasi korupsi. Mereka berangkat untuk menuntaskan penyidikan dugaan korupsi pengadaan pelaksanaan kegiatan pembangunan gardu induk, pada unit induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Persero. “Siang tadi, tim penyidik perkara gardu induk berangkat ke Bali. Tim yang berangkat sebanyak lima orang, dipimpin langsung Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M. Adi Toegarisman Selasa, 21 Oktober 2014 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan usai acara Rakerda Kejaksaan, se DKI Jakarta. Lebih lanjut orang nomor satu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

mengungkapkan, ada dua pembanguan gardu induk di wilayah Bali yang berada di dua tempat diantaranya di Sanur. “Kita lihat riil pembangunan fisiknya dalam rangka penyidian,” ungkapnya seraya menyatakan, untuk di wilayah Nusa Tenggara, menurut Adi proyek pembangunan Gardu Induk ada yang belum terlaksana. “Tidak jadi kontraknya, tetapi itu terus kita teliti,” ujarnya. Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam kasus ini sudah menetapakan sembilan orang tersangka. Para tersangka tersebut diantaranya Yusuf Mirand selaku General Manager IKITRING Jawa Bali Nusa Tenggara Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Yusuf menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print913/0.1/Fd.1/06/2014, tanggal 19 Juni 2014 lalu. Selain itu, Ferdinand Rambing Dien selaku Direktur PT Hyfemerrindo Yakin Mandiri, dalam hal ini ia sebagai Penyedia Barang dan Jasa. Lalu Totot

Fregatanto selaku ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Gardu Induk Jatiluhur dan Jatirangon II. Dan Fauzan Yunas selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat. Sedangkan lima tersangka lainnya, yakni, Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Banten. I Nyoman Sardjana selaku Manajer Kontruksi dan Operasional Ikitring Jawa Bali, Nusa Tenggara. Egon selaku Dirut PT Arya Sada Perkasa, dalam hal ini Egon yang menjadi pelaksanaan untuk pembangunan Gardu Induk New Sanur, Tanggul Priamandaru. Dan Wiratmoko Setiadji selaku Kuasa Direksi PT ABB Sakti Industri yang melakukan pembangunan untuk Gardu Induk Kadipaten, Cirebon, Jawa Barat. Nah, ke Sembilan orang tersangka tersebut, akan dijerat dengan pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undng Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Untuk diketahui, kasus ini berawal pada saat PT PLN (Persero) melakukan kegiatan pembangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) Gardu Induk, pada unit pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Dananya bersumber dari APBN sebesar Rp 1 Triliun lebih, untuk anggaran tahun 2011 sampai dengan 2013. Nah, waktu pelaksanaan kontrak, d i l a k u k a n p a d a D e s e m b e r 2 0 11 hingga Juni 2013. Dengan lingkup pekerjan, pengadaan pemasangan dan transfortasi pekerjaan elektromekanikal serta pengadaan pemasangan dan transfortasi pekerjaan sipil. Ironisnya, pada saat pelaksanaan penandatangan kontrak, kegiatan pembangunan Gardu Induk tersebut, masih menuai permasalahan pembebasan tanah. Karena tanah yang akan digunakankan tersebut belum diselesaikan oleh Unit Induk Pembangunan V Gandul. Kemudian, setelah dilakukan pembayaran pencairan uang muka pada termin pertama, ternyata pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai progress fisik yang dilaporkan, alias fiktif. Misalnya untuk kegiatan pembangunan gardu induk 150 KV Jati Rangon 2 dan Jati Luhur sebesar Rp 36,5 milyar. n Amri Siregar/Acym

23

HUKUM Sumatera Persada Energi

Berdamai Dengan Kreditur

Setelah menjalani persidangan dan melalui pemungutan suara (voting), akhirnya mayoritas kreditur perusahaan eksplorasi minyak dan gas, PT Sumatera Persada Energi (dalam PKPU) menyetujui rancangan proposal perdamaian yang ditawarkan tim pengurus, walaupun sebagian ada yang menolak.

P

T Sumatera Persara Energi (dalam PKPU) telah disahkan berdamai. Dan perdamaian tersebut disahkan oleh majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diketuai oleh Bambang Koestopo. Menurutnya, berdasarkan laporan hakim pengawas perdamaian, telah tercapai perdamaian antara debitur dan para kreditur melalui pemungutan suara proposal perdamaian pada Senin, 13 Oktober 2014 lalu. “Menyatakan, sah proposal perdamaian yang diajukan debitur. Debitor dan kreditur harus menaati proposal perdamaian,” ujar Bambang dalam amar putusannya, pada Kamis, 16 Oktober 2014 di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Dalam amar putusan tersebut, sebanyak 31 kreditur konkuren atau 83,3% menyetujui skema pembayaran utang selama 10 tahun. Dan suara tersebut mewakili tagihan Rp.448,17 miliar. Bank CIMB Niaga, menurut Bambang, sebagai kreditur separatis juga menyetujui proposal yang ditawarkan. Namun, 13 kreditur konkuren lain atau 16,64% menolak proposal perdamaian tersebut, 24

mereka mewakili tagihan senilai Rp.89,46 miliar. Dengan ditetapkannya perdamaian dan disahkannya proposal perdamaian, maka proses PKPU PT Sumatera Persada Energi resmi berakhir. Terkait perdamaian itu, kuasa hukum PT SPE, Allova Mengko mengatakan pihaknya akan menghormati putusan hakim tersebut. “Kita pada prinsipnya,

putusan dan pertimbangan hakim merupakan yang terbaik, baik yang telah disampaikan oleh SPE dan kreditur. Kami mohon dari para pihak kreditur untuk menghormati putusan tersebut,” ujarnya kepada Tiro di Pengadilan Negeri Pusat. Lebih lanjut Allova mengatakan, pihaknya akan melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian. “Kita juga akan menjalankan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ada di perjanjikan,” ujarnya sambil berharap agar para kreditur juga mengikuti sesuai ketetapan hukum yang berlaku. Karena di ranah kepailitan juga sudah di atur, dan bagi semua kreditur juga berlaku kata Allova. “Mudah-mudahan ini lembaran baru para kreditur dan debitur agar bisa komunikasi dengan lebih baik,” tandasnya. Berdasarkan Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang No. 37/2004 tentang kepailitan dan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) huruf a, mengatur rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari separuh jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui dan hadir dalam rapat kreditur serta mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Sedangkan huruf b, menjelaskan persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan. Nah, salah seorang tim pengurus PT Sumatera Persada Energi (SPE),


HUKUM

Kristandar Dinata

Allova Mengko

Kristandar Dinata mengatakan tidak ada perubahan dari penjadwalan pembayaran utang selama 10 tahun oleh debitur. Perubahan yang ada hanya sebatas penjelasan secara redaksional. “Sekitar 83% kreditur yang hadir setuju terhadap proposal tersebut, sedangkan sisanya 16% menolak. Dengan demikian proposal perdamaian debitur telah diterima,” ujar Kristandar kepada Tiro, pertengahan Oktober 2014, di Jakarta. Menurut Kris panggilan akrab Kristandar Dinata, peserta yang memiliki hak suara adalah 44 kreditur konkuren yang mewakili tagihan sebesar Rp 537,63 miliar dan satu kreditur separatis yakni PT CIMB Niaga Tbk dengan nilai tagihan sebesar Rp 51,23 miliar. Lebih lanjut Kristandar menjelaskan setelah dilakukan pemungutan suara, hasilnya sebanyak 31 kreditur konkuren atau 83,3% menyetujui skema pembayaran utang selama 10 tahun. Suara tersebut mewakili tagihan Rp 448,17 miliar. Bank CIMB Niaga, lanjutnya, sebagai kreditur separatis juga menyetujui proposal yang ditawarkan. Namun, 13 kreditur konkuren lain atau 16,64% menolak proposal perdamaian tersebut, mereka mewakili tagihan senilai Rp 89,46 miliar. Ia menambahkan sebelum rapat pemungutan suara tersebut, PT Tri Mandala Yudha yang merupakan kreditur konkuren mencabut tagihannya, yang telah diakui, secara lisan dan minta ditulis dalam berita acara rapat. Kala itu, pihak Tri Mandala menyatakan keberatan atas pembayaran utang selama 10 tahun. Mereka berencana akan membatalkan perjanjian sewa dan mengancam akan menarik alat-alat berat yang masih digunakan SPE. “Maka komposisi nilai tagihan kreditur konkuren berkurang dari Rp 571,28 miliar menjadi Rp 541,56 miliar. Tagihan mereka sebesar Rp29,78 miliar, sehingga total

tagihan keseluruhan menjadi Rp 679 miliar,” ujarnya. Kris mengatakan tagihan yang terdaftar dan telah diakui terdiri dari kreditur preferen senilai Rp 46,93 miliar, kreditur separatis sebesar Rp 51,23 miliar, dan kreditur konkuren termasuk PT Bank CIMB Niaga Tbk. sejumlah Rp 569,25 miliar. “Jadwal pembayaran untuk kreditur konkuren akan dicicil selma 10 tahun yakni pada 2015 hingga 2024. Pembayaran akan dilakukan setiap tahun sekali pada September,” tandasnya. Lebih lanjut Kris menjelaskan, sesuai Pasal 273 ayat 2 Undang-Undang No. 37/2004 tentang kepailitan dan PKPU, perhitungan utang menggunakan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat ditetapkan yakni Rp11.710 per dolar AS. Pihaknya merinci skema pembayaran antara lain 2015 Rp5,85 miliar; 2016 Rp11,71 miliar; 2017 Rp11,71 miliar; 2018 Rp11,71 miliar; 2019 Rp17,56 miliar; 2020 Rp76,11 miliar; 2021 Rp64,4 miliar; 2022 Rp46,84 miliar; 2023 Rp40,98 miliar; dan 2024 Rp141,89 miliar. Selain itu, pembayaran seluruh utang CIMB Niaga mengacu pada akta perubahan perjanjian kredit pada 8 Februari 2010 dengan tenor 6 tahun yakni pada 2014 hingga 2019.


Tidak bayar kontrak Seperti diketahui,awalnya padaSenin, 1 September 2014, majelis hakim Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan putusan kepada PT Sumatera Persada Energi (SPE), karena masuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Te r h a d a p t p u t u s a n t e r s e b u t , pengurus PKPU mengundang secara resmi para kreditur untuk menghadiri rapat perdana dan mengajukan tagihan, termasuk verifikasi utang. Permohonan PKPU terhadap SPE diajukan salah satu

krediturnya yakni PT Hartika Gemilang (HG) pada 12 Agustus 2014 lalu dengan nomor perkara 42/pdt-sus/pkpu/2014/ pn.jkt.pst. Dalam berkas gugatan, kuasa hukum HG Muhammad Ismak mengatakan jika kliennya menyampaikan permohonan PKPU terhadap SPE lantaran menilai perusahaan gas dan minyak tersebut diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ismak menjelaskan, awalnya kliennya ditunjuk SPE melakukan pekerjaan pembuatan skimming pit di lokasi pendalian 3 blok Kampar, Provinsi Riau. Hal itu sesuai dengan service order No.122-A/SO/OPR/V/11 yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian pembuatan skimming pit di lokasi penggalian 3 west kamar blok-Riau No.037/CON/SPE/2011. “Pemohon PKPU telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, dan selesainya pekerjaan ini sudah diserahterimakan berdasarkan bukti berita acara antara pemohon PKPU dan termohon PKPU,” ujar Ismak seperti dikutip dalam berkas gugatannya. Karena telah menyelesaikan tugasnya, maka HG berhak mendapatkan pembayaran secara penuh dan tepat waktu. Karena itu HG mengirim invoice (tagihan) No.001/HG/INV/X/2011 perihal permohonan pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 dengan tanda terima kepada SPE dengan nilai tagihan sebesar Rp 345,6 juta. Invoice tersebut menjadi jatuh tempo dan harus dibayar SPE paling lambat 30 hari kerja pasca diterimanya invoice. Namun setelah invoice dikirimkan, SPE tidak membayar kewajibannya. Atas keterlambatan itu, kedua pihak telah berkali-kali melakukan mediasi tapi sayangnya tidak membuahkan kesepakatan. Karena itu, SPE terbukti telah memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp 345,6 juta. Selain itu, SPE juga berkewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% per hari kalender dinilai dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan hingga permohonan PKPU diajukan. Untuk memenuhi syarat PKPU soal lebih dari satu kreditur, HG juga menunjukkan bahwa SPE memiliki lebih dari satu kreditur. Kreditur lain tersebut yakni PT Berkat Bintang Gemilang yang memiliki piutang sebesar Rp 1,6 miliar, dan CV Calista memiliki piutang sebesar Rp 13 miliar. HG juga mengajukan nama Kristandar Dinata dan Ryan Gunawan Lubis sebagai pengurus PKPU dan kurator bila SPE divonis pailit. n 25

HUKUM Kisruh Utang

PT Antam vs PT Minerina Bhakti

Hakim Pengawas Absoro SH (ketiga dari kiri) dan Tim Pengurus PKPU

Merasa memiliki piutang pada PT Antam, PT Minerina ingin melakukan negosiasi terkait hal tersebut. Seandainya berhasil dana itulah yang bakal digunakan membayar pada kreditur. Demi negosiasi tersebut PT Minerina meminta PKPU pada pengadilan. Sayangnya PT Antam merasa tak berpiutang.

P

engadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Minerina Bhakti selama 30 hari ke depan. Keputusan tersebut membuka peluang bagi Minerina untuk mematangkan negosiasi dengan PT Antam Tbk .terkait adanya klaim piutang kepada perusahaan plat merah tersebut. Ketua Majelis Hakim, Jamaludin Samosir mengatakan setelah mendapatkan laporan dari hakim pengawas dan pengurus PKPU, maka majelis hakim tidak menemukan adanya halangan perpanjangan PKPU Minerina selama 30 hari ke depan. “ Mengabulkan permohonan PKPU tetap Minerina Bhakti,” ujar Jamaludin

26

dalam amar putusannya, Senin (22/9). Kuasa Hukum Minerina, Syairul Irwanto mengatakan, putusan majelis hakim tersebut memberi peluang dan waktu bagi kliennya untuk kembali melakukan negosiasi dengan pihak Antam. Dimana Minerina mengklaim memiliki tagihan sebesar Rp 89 miliar. “Kami berharap dengan perpanjangan PKPU ini ada waktu luang untuk negosiasi dengan Antam, dan bisa maksimal. Sebab sekarang belum ada titik terang,” ujarnya usai sidang. Sementara itu pengurus PT Minerina Bhakti dalam PKPU, Prasetyo mengatakan bersedia memfasilitasi pertemuan antara debitur, kreditur dan Antam terkait pembicaraan soal klaim piutang Minerina kepada Antam. “Kami berharap Antam mau bernegosiasi lagi soal ini,” tuturnya.

Ia mengatakan kepastian pembayaran debitur masih bergantung pada utang Antam. Mereka meminta perpanjangan proses PKPU untuk mengoptimalkan proses negosiasi tersebut. “Kalau Antam mengakui dan bisa melunasi, maka uang itu akan dialokasikan secara utuh kepada seluruh kreditur yang telah mendaftar dan kami verifikasi. Kalau tidak, pembayaran sesuai dengan yang di proposal,” kata Prasetyo dalam rapat kreditur, Selasa (16/9/2014). Pihak d e b i t u r, l a n j u t n y a , m e n g u s u l k a n penambahan masa PKPU menjadi 30 hari sejak 22 September 2014 atau menunggu masa PKPU sementara berakhir. Jika dalam prosesnya belum tercapai perdamaian, waktu bisa diperpanjang kembali karena debitur mempunyai hak hingga 270 hari. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

HUKUM Minerina berstatus PKPU sementara sejak putusan majelis No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst pada 8 Agustus 2014. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel ini mengajukan permohonan secara sukarela. Total tagihan yang telah diverifikasi senilai Rp 54,22 miliar yang terdiri dari tagihan satu kreditur separatis s e n i l a i R p 4 , 0 6 m i l i a r, d a n 1 4 kreditur konkuren sebanyak Rp50,16 miliar. Beberapa kreditur tersebut diantaranya PT Bank BNI Syariah, PT Antam (Persero) Tbk., Dana Pensiun Antam, UD Karya Jaya, PT Nenggapratama Internusantara, dan PT William Makmur Perkasa. Menurut Bob, salah satu kuasa hukum PT Menerina Bhakti (MB), dasarnya para kreditur sudah sangat mendesak, karena ini lebih cenderung dominan terkait dengan adanya kerjasama atau MoU antara PT Antam dan PT MB. Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh PT Antam itu sebenarnya berdasarkan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perundang-undangan yang di atur oleh Undang-undang. Artinya itu melalui tender, dan dimenangkan oleh PT MB pada saat itu, tender tepatnya pada 2008. “Pada saat kita menagih apa yang menjadi hak kita, yaitu klien kami PT MB, dengan para kreditur lain, PT Antam tidak mengakui itu, dan yang perlu diketahui bahwa pada saat itu pekerjaan menambang nikel dari PT Antam pada PT MB bukan dihentikan oleh karena ketidakbaikan

Tim kuasa hukum PT Antam


Tim kuasa hukum PT Minerina Bhakti

atau ketidakcakapan kerja daripada kita. Tetapi karena adanya sebuah perijinan yang belum dipenuhi oleh pihak Antam,”ujar Bob. Lebih lanjut menurutnya, dari total yang harus ditambang sejumlah 5 ton, sebanyak 2,5 juta ton sudah keluar yang merupakan kerugian negara. PT Antam membantah tidak ada utang kepada PT MB. Artinya para kreditur ini sadar pekerjaan ataupun hak tagihnya terkait pekerjaan antara kerjasama Antam dengan PT MB. “Oleh karena itu kita membawa ke PKPU, dan yang inisiatif ke PKPU nya adalah kita PT MB. Nilai yang di PKPU kan Rp 89 miliar sebagai utang kerja, karena tidak ada pemutusan hubungan kerja. Sementara dermaga dan jalan sudah di bangun semuanya.

Itu dermaga jalan atas kesepakatan setelah full pekerjaan sebanyak 5 juta ton, atau 5 tahun kerja. Sampai dengan detik ini tidak ada pemutusan hubungan kerjasama,” cetus Bob dengan tegas. Menurutnya, penambangan nikel sudah selesai 2,5 juta ton, tapi perjanjian 5 juta ton. Kontrak 5 tahun, tapi diputus dalam waktu 2 tahun. Kontrak yang sisanya 3 tahun lagi itu membuat perusahaan rugi. Nilai inilah yang kemudian dihitung sebagai kerugian. “Sisanya itu kita klaim sebagai kerugian. Kita klaim ke Antam, tapi pihak Antam tidak mau menanggung kerugian karena bukan tanggung jawab Antam,”katanya. Sementara itu di tempat terpisah Andre Hutapea selaku kuasa hukum Antam mengatakan, PT MB dinyatakan PKPU, didalam perjalanan PKPU itu ada PT MB ini pengklaim bahwa Antam punya utang terhadap PT MB. Piutang itulah yang dipakai skema untuk perdamaian PT MB. Sementara pihak PT Antam merasa tidak memiliki dokumen-dokumen tentang utang PT Antam tersebut. “Jadi kita kuasa hukum dari PT Antam menolak piutang itu, dan jangan dipakai sebagai skema untuk perdamaian PT MB, karena memang tidak ada perjanjian. Dokumen-dokumen kerjasama tidak ada, dan selama proses PKPU ini juga PT MB tidak pernah menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa PT Antam punya utang kepada PT MB. Jadi apa dasarnya PT Antam itu bayar,” kata Andre. n Yudi/AS

27

HUKUM

Tachiana Mencari Kambing Hitam

Tachiana Sumampouw

Metsie T. Kandou SH MH menyerahkan berkas kepada Hakim Pengawas Absoro SH (tengah), diapit Tim Kurator Bambang Siswanto Samuel SH MH dan Panitera Suroso SH

Demi menghindari membayar utang, Tachiana tega memutar balik fakta dan menuduh asisten pribadinya. Melihat gelagat yang ditunjukan Tachiana, pihak krediturpun menggugat pailit paska dua kali somasi yang tidak diindahkan.

P

utusan Pailit No. 27/Pdt./SusPailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis, Arief Waluyo pada 3 September 2014, dan diberitahukan melalui iklan release Pemberitahuan Putusan Pailit No. 27/Pdt./Sus-Pailit/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst. seperti yang pernah dilansir salah satu media pada 5 September 2014 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tapi Tachiana Sumampouw (TS) (dalam pailit) belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah, meskipun tidak mengajukan upaya hukum apaapa. Justru pada acara rapat kreditur ke-1 (25/9) Tachiana hadir didampingi oleh kuasa hukum, Metsie T. Kandou, SH, MH, di Pengadilan Negeri (PN) Niaga, Jakarta Pusat. Ada beberapa tuduhan serius yang disampaikan oleh Debitur Pailit Ta c h i a n a s a a t ‘ c u r h a t ’ d i d e p a n Hakim Pengawas Absoro, SH. Konon, pada acara rapat kreditur, Kamis, 25 September 2014 lalu, di PN Niaga Jakarta Pusat, Tachiana dengan lantang menyebutkan dirinya adalah korban dari persekongkolan orang-orang dekatnya. DitegaskanTachiana bahwa Franciska A. 28

Pontoh (FAP) sering bohong, dan sering meminjam uang orang lain dengan memakai namaTachiana. Padahal Tachiana mengaku dalam perkara pailit saat menerima putusan pengadilan. Namun, selain tuduhan yang dialamatkan kepada Franciska bahwa dirinya disebutkan sebagai penyebab sakitnya Tachiana, dituduh sekongkol

dengan Lewi, Hanita Sentono (HS) dan Noviani, mengambil uang dari lemari Tachiana, dan dituduh mengambil uang TS dari rekening Panin Bank. Selain itu ada juga tuduhan Tachiana yang dialamatkan kepada Lewi Katiandago (LK) bahwa sering berkhotbah tentang kekudusan, dan penuh kenajisan oleh Tachiana. Tachiana juga memfitnah Hanita dengan mengatakan bahwa Hanita menyebut Franciska pelacur. Ia (Tachiana -red) mengaku bahwa semua orang di rumahnya dianggap anak. Menanggapi tuduhan yang disampaikanTachiana kepada Franciska, Lewi dan kreditur lain. Metsie T Khandu

Us dan Acym saat hendak konfirmasi


HUKUM

Hartono Tanuwidjaja

selaku kuasa hukum Tachiana enggan berkomentar. Malah ia mengatakan akan mengundang para awak media setelah mendapat putusan. Menurutnya, pihaknya masih terus melakukan upaya hukum. Semua tuduhan itu menurut Franciska tidaklah benar.“ Saya dituduh jual pulau, dituduh mencuri uang di lemari,” ujar Franciska, Senin, 13 Oktober 2014 di daerahThamrin, Jakarta Pusat. Senada dengan Franciska, Lewi juga tidak mengerti mengapa Tachiana melakukan tuduhan kepada dirinya mengenai persekongkolan. “Saya tidak pernah sekongkol dengan Franciska, Hanita, dan Noviani,” ujarnya via telpon Senin, 13 Oktober 2014 di Jakarta. Sementara itu, Hartono Tanuwidjaja selaku kuasa hukum Franciska, mengatakan bahwa pada saat rapat kreditur pertama di PN Niaga Jakarta Pusat, jelas ada statemen – statemen negative dari debitur pailit Tachiana. Statemen itu mengarah kepada namanama tertentu.Tachiana menuding kepada Franciska yang merupakan asistennya yang dipercaya selama ini mengurus segala keperluan Tachiana, menyangkut urusan ke bank, leasing, mencari pinjaman, membayar utang, beli dollar dan lain-lain. “Tachiana saat ini dalam posisi punya banyak utang, ia mencari kambing hitam supaya asistennya dijadikan tersangka dengan tuduhan mencuri uang, menggelapkan sertifikat dan BPKB mobil, serta melakukan pemerasan. Padahal secara materil, Franciska (FAP) hanya membantu Tachiana untuk mendapatkan utang pinjaman dari para kreditur. Bukti kwitansi utangnya di tandatangan oleh Tachiana sendiri.Bahkan Noviani TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

sebagai pemohon pailit memegang surat pernyataan Tachiana. Jadi jika Tachiana mengatakan itu tidak benar, terlihat sangat tidak masuk akal. “ Ada surat pernyataan dari Tachiana yang disaksikan oleh kedua anaknya,” ujar Hartono. Ini merupakan utang terakhir yang tidak pernah dibayar. Sebelumnya Tachiana pernah melakukan pembayaran dan ada buktinya. Jumlah utang itu sebanyak Rp 10 miliar ditambah dengan bunga sehingga totalnya mencapai Rp 14,7 miliar. “ Seperti ada contoh, Franciska dituduh menggelapkan sertifikat, karena ada bukti sertifikat beralih ke Yusakhento yang merupakan kreditur lain. Tapi ternyata ada surat kuasa dari Tachiana kepada Franciska bahwa sertifikat tersebut sebagai pegangan peminjaman uang. Selain itu dalam statemen lain, Tachiana di PN Niaga Jakpus, menyebut

Hanita Sentono (HS) sebagai rentenir. Padahal, ia mengaku tidak pernah berutang kepada HS. Tuduhan Tachiana kepada HS sebagai rentenir sebenarnya merupakan indikator bahwa ia memiliki utang pada HS dengan bunga yang besar. Hartono, mengungkapakan ada bukti kwitansi pinjaman yang ditandatangani Tachiana. Bahkan pernah dilakukan pembayaran utang anatara Tachiana dengan Hanita. Akan tetapi Tachiana tidak pernah mengakui mempunyai utang ke HS. Selain tuduhan kepada Hanita, Tachiana juga mengatakan bahwa Noviani adalah seorang PNS, yang notabene tidak memiliki dana besar. “ Kalau dia tidak mengakui berutang pun tidak masalah, karena bukti-bukti semuanya lengkap,” tegas Hartono. Kronologis kasus Kasus ini berawal dari utang Tachiana kepada Noviani sebesar Rp 14,7 miliar yang tak kunjung dilunasi. Pihak Novi sudah menayangkan 2 kali somasi lewat kuasa hukumnya, hingga akhirnya mengajukan gugatan pailit ke PN Niaga Jakarta Pusat. Tachiana sendiri tidak pernah merespon untuk melakukan pembayaran utang kepada Noviani dan para kreditur lain sehingga total utang Tachiana selaku termohon pailit totalnya mencapai Rp 18,4 miliar. Padahal, sebelumnya ia pernah melakukan pembayaran utang. Namun kali ini ia berkelit bahkan melakukan tuduhan palsu terhadap asisten pribadinya yang berinisial FAP ke Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan melakukan penggelapan, pencurian sertifikat dan pemerasan. n Amri/Acym

Dari kiri ke kanan: Jennifer Sumampouw, Tachiana Sumampouw dan Benny Sumampouw

29

KORUPSI

Ironis, Uang Cetak Al Quran Diembat

Drs Muchtar Luthfi SH MH

Direktorat Jendral Bimas Islam diduga ‘mengembat’ uang cetak Al-Quran milik PT SPI, alasannya karena ada rekomendasi dari BPK. Benarkah ada rekomendasi itu, atau hanya akal-akalan saja?

M

asih teringat jelas dalam ingatan, Kamis 10 April 2014 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menghukum Ahmad Jauhari dengan hukuman 8 tahun penjara. Hukuman ini dijatuhkan karena Hakim menilai Jauhari terbukti bersalah melakukan korupsi proyek penggandaan Al-Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 27 miliar. Kala itu, Jauhari selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama-sama Abdul Karim (Sesditjen Bimas Islam), Mashuri (Ketua Tim ULP), Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama), Zulkarnaen Djabar (anggota DPR), Fahd El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus telah menetapkan PT Adhi Aksara Abadi

30

Indonesia (A3I) sebagai pelaksana penggandaan Al Quran TA 2011. Nah, apakah ada hubungan antara kasus tersebut dengan perkara ini. Garagara diduga ‘mengembat’ Rp 22 miliar, Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, cq Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masarakat Islam (Bimas Islam) digugat PT Sinergi Pustaka Indonesia (PT SPI) dengan gugatan wanprestasi (ingkarjanji). Gugatan sebanyak 15 halaman tersebut, diajukan oleh kantor Advokat MM dan rekan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan diregister dengan nomor 289/PDT.G/2014/PN.JKT. PST. Penasehat Hukum penggugat, Drs Muchtar Luthfi SH. MH., dalam gugatannya

menyatakan bahwa hubungan hukum PT SPI dengan Bimas Islam merupakan kontraktual berdasarkan perjanjian kontrak pengadaan kitab suci Al Qur’an tahun 2012, nomor: Dj.II.2/6/K.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012 jo. Surat perintah mulai kerja (SPMK) pengadaan kitab suci tahun anggaran 2012. Uang muka sebesar 20 persen Bersamaan dengan kontrak itu, kata Muchtar Luthfi, PT SPI menerima uang muka sebesar Rp 11, 015 miliar atau 20 persen dari nilai kontrak. Sedangkan sisa pembayaran 80 persen atau sebesar Rp 44, 060 miliar akan dibayarkan setelah perkerjaan selesai. Nah, pada 6 juli 2012, PT SPI telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan surat permohonan untuk melakukan pemeriksaan barang –barang dipesan. Dan akhirnya barang tersebut diperiksa pada 16 Juli 2012 bersama tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bedasarkan hasil pemeriksaan tersebut, menurut Muchtar Luthfi, semua barang yang dipesan tidak ada masalah. “Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya kedua berita acara pemeriksaan barang oleh kedua institusi tersebut.” ujarnya di ruang kerjanya pada awal Oktober 2014 lalu. Lebih lanjut Muchtar menyatakan, setelah selesai semua pekerjaan, Bimas Islam tidak melakukan pelunasan sisa pembayaran sesuai perjanjian. Padahal PT SPI sudahmengajukantagihankepadapiha ktersebutpada 17 Juli 2012 lalu. “ In-cassu, Bimas Islam melakukan wanprestasi kepada PT SPI,” ujarnya. Dengan wanprestasinya Bimas Islam ini, berarti tidak melunasi sisa pembayaran kepada PT SPI, akibatnya PT SPI menderita kerugian.“ Selain hilangnya keuntungan yang harus diterima dari proyek itu, PT SPI dalam menjalankan proyek pekerjaan tersebut banyak berutang kepada para supplier bahan baku dan bank dengan menjaminkan aset-aset pribadi Direktur Utama PT SPI,” ungkapnya. Muchtar menyatakan gara – gara hal tersebut, Direktur SPI terancam kehilangan aset pribadinya berupa sebidang tanah miliknya, yang akan jatuh tempo berdasarkan perjanjian penegasan penyelesaian pelunasan pembayaran antara PT SPI dengan pihak supplier bahan baku tanggal 15 Agustus 2012. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

KORUPSI uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.

Kantor Kementerian Agama RI

Menurut Muchtar, kenapa semua tagihan tersebut tidak diindahkan Bimas Islam. “ Sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kontrak pengadaan kitab suci tanggal 16 Maret 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat,” tandasnya. Keputusan sepihak Ironisnya pada bulan November 2012, menurut Muchtar Luthfi, Bimas Islam mengambil keputusan secara sepihak dan sewenang-wenang dengan menyatakan akan membayar tetapi dengan potongan sisa pembayaran sebesar Rp 22 miliar dengan alasan adanya rekomendasi BPK. “ Padahal seharusnya sisa pembayaran Rp 44,060 miliar sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak,” ujarnya. “Kami menolak keras adanya keputusan sewenang-wenang dan sepihak dari Bimas Islam tersebut, karena sangat merugikan PT SPI. Hal ini hanyalah akalakalan tergugat semata, untuk mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kontrak pengadaan kitab suci tahun anggaran 2012 tersebut,” tegasnya Karena kondisi penggugat saat itu sangat memerlukan dana dan terpojok karena terancam kehilangan aset-aset pribadinya, menurut Muchtar, terpaksa pihak PT SPI menyetujui potongan sisa tagihan sebesar Rp 22 milyar tersebut, pada 3 Desember 2012. Dan akhirnya pada tanggal yang sama, Bimas Islam melakukan pembayaran kepada PT SPI sebesar Rp 21,977 miliar. “Padahal seharusnya sebesar Rp 44 miliar,” ungkap orang yang paling disegani di Universitar Muhammadiyah Jakarta tersebut. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Asas facta sunservanda Sesuai dengan asas facta sunservanda dalam pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka pembuatnya. Sehingga tidak ada alasan bagi Bimas Islam untuk mengingkari kontrak, ungkap Muchtar sambil melanjutkan, bahwa pemotongan sisa pembayaran sebesar Rp 22 miliar oleh Bimas Islam dengan alasan sesuai rekomendasi BPK karena dianggap kemahalan dalam pekerjaan proyek, tidak dimasukkan sebagai ‘addendum kontrak’ seharusnya tidak mengikat kepada penggugat. Karena berdasarkan berita acara serah terima, menurut Muchtar semua barang yang diserahkan oleh PT SPI telah sesuai kontrak dan dengan tegas pihak Bimas Islam menyatakan menerima penyerahan barang tersebut secara lengkap, baik dan barang dapat diterima. Dalam hal ini Muchtar melihat ada kejanggalan, sebab rekomendasi BPK tersebut diterbitkan empat bulan setelah selesainya pekerjaan. “Kenapa tidak bersamaan dengan pemeriksaan fisik tanggal 16 dan 17 Juli 2014, ataukah hal ini hanya alasan yang dicari-cari tergugat untuk mengingkari kontrak demi keuntungan tergugat dengan mengorbankan kepentingan penggugat,” ujarnya bertanya-tanya. Oleh karena itu, Muchtar Luthfi berharap agar majelis hakim menghukum dan memerintahkan Bimas Islam untuk membayar lunas sisa pembayaran sebesar Rp 22 miliar kepada PT SPI secara tunai dan sekaligus. Dan untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya putusan ini dengan baik, Muchtar juga berharap agar Bimas Islam dihukum untuk membayar

Rekomendasi BPK Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bimas Islam mengajukan jawaban. Ironisnya jawaban yang diajukan tersebut tidak mamakai kop surat. Dalam eksepsinya, Dirjen Bimas Islam menolak dan membantah secara tegas gugatan PT SPI. “ Kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya,” ujarnya dalam jawaban yang diajukan pada 17 September 2014 lalu di PN Jakarta Pusat. Dalam jawaban tersebut juga diakui adanya pemotongan sisa pembayaran sebesar Rp 22 miliar oleh Dirjen Bimas Islam, dengan alas an sesuai rekomendasi BPK. Menurut Bimas Islam alasan PT SPI tidak didasarkan fakta-fakta hukum karena keputusan Bimas Islam untuk melakukan pemotongan sisa pembayaran adalah nyata, berdasarkan rekomendasi BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atas barang dan jasa tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada Dirjen Bimas Islam, Kemenag di Jakarta, Nomor: 40/HP/ XVIII/112012 tanggal 29 Oktober 2012 dan surat BPK nomor 53/S/VII-XVIII/11/2012 tanggal 30 November 2012. Dalam pokok perkara, Dirjen Bimas Islam juga menolak dan membantah secara tegas seluruh uraian dan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan PT SPI.Akan tetapi, Bimas Islam mengakui adanya hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat. Dan merupakan hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian kontrak pengadaan kitab suci tahun 2012 jo SPMK pengadaan kitab suci tahun anggaran 2012 nomor Dj.II.2/6/Ks.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012. Terkait jawaban itu, PT SPI melalui penasehat hukumnya Muchtar Luthfi mengajukan replik, pada 24 September 2014.Dalam replik tersebut, Muchtar meragukan keabsahan jawaban Bimas Islam, karena menurutnya secara formal , surat jawaban dari Dirjen Bimas Islam terdapat beberapa kejanggalan, misalnya surat jawaban tidak dibuat dengan kop surat resmi, padahal Dirjen Bimas Islam sebagai institusi negara. Selain itu, Muchtar juga meragukan keaslian tanda tangan kuasa Dirjen Bimas Islam nomor 2, Asaad Adi Nugroho dan nomor 4, Muhammad Rudiansyah. Oleh karenanya, Muchtar berharap majelis hakim mencocokan tanda tangan tersebut dengan surat kuasanya. Waduh , asli apa palsu ya tanda tangannya? n Amri Siregar 31

HUKUM “Benang Kusut”

Dalam Kasus Pailit PT PISS

Keputusan pailit PT PISS yang terkesan janggal ternyata mengurai banyak alur di dalamnya. Siapa saja mereka dan bagaimana kisruh kasus ini ?

P

emilik bekas perusahaan PT Pantai Indah Selat Sunda (PISS), Stefanus Setiono Gunawan, mengugat tim kurator yang melikuidasi aset PISS dan otoritas lelang Kota Bekasi. Walau likuidasi dilakukan setelah ada pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat, namun Stefanus menuding kedua kurator PISS bernama Sugiharta Gunawan dan Suharti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Kuasa hukum Stefanus, Jahmada Girsang mengatakan proses kepailitan PISS hingga eksekusi lelang aset dinilai cacat hukum. Pasalnya menurut Jahmada pemohon pailit seharusnya adalah direktur utama yakni kliennya. Namun dalam kasus ini, justru pemegang saham minoritaslah, yakni Dadi Darmawan yang mendalangi permohonan pailit. Padahal, tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham. “Jadi putusan kepailitan ini janggal,” terang Jahmada, Kamis (23/10). Jahmada menjelaskan bahwa kliennya tidak pernah menerima berkas-berkas apa pun secara sah terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PISS dan kepailitan PISS. Bahkan, Stefanus juga tidak mengetahui risalah lelang atas aset PISS yang dilakukan pada 21 April 2014, kendati sudah mengajukan surat permohonan kepada Ketua PN Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi. 32

Jahmada mengatakan telah meminta risalah dari KPKNL Bekasi. Namun hingga berkas gugatan dengan No. 196/ Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst didaftarkan pada 28 April 2014, KPKNL Bekasi tidak dapat memberikan dan menunjukkan risalah tersebut. Padahal, hal tersebut bisa menjadi bukti yang paling penting bagi penggugat sebagai pihak yang mewakili PISS. KPKNL Bekasi telah melakukan lelang aset dengan nilai sebesar Rp 22 miliar pada 21 April 2014. Atas lelang tersebut, lanjut Jahmada, kliennya tersebut menderita kerugian sebesar Rp 10 miliar karena minimnya harga lelang tersebut. Menurut Jahmada, permohonan PKPU awalnya diajukan oleh Dadi Darmawan pemilik saham minoritas PISS. Padahal, Stefanus dan direksi PISS yang lain tidak pernah melakukan RUPS dan tidak menyetujui Dadi untuk mewakili PISS mengajukan permohonan PKPU. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal debitur adalah perseroan terbatas, permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang sah. Dengan demikian, putusan PKPU dan pailit harus dinyatakan batal demi hukum. Jahmada mengungkapkan berdasarkan pasal tersebut KPKNL Bekasi telah melanggar prosedur karena bukti kepemilikan hak tanah sedang dijaminkan penggugat di Bank Mutiara. Berdasarkan berkas jawabannya, kuasa hukum kurator, Ferry G. Panggabean membantah tudingan Stefanus. Ia berpendapat kliennya tidak berkapasitas menjawab tudingan tersebut, karena penunjukkan kedua kurator dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Atas sengketa tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi absolut yang diajukan tergugat pada Rabu (22/10). Gugatan Stefanus pun akhirnya kandas. Tapi, Jahmada mengatakan pihaknya mempertimbangkan upaya hukum atas

putusan tersebut. Bisa upaya hukum banding atau gugatan baru. Semantara itu PT Pantai Indah Selat Sunda mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap kedua kuratornya dan otoritas lelang Kota Bekasi atas proses kepailitan hingga eksekusi lelang aset yang dinilai cacat hukum. Direktur Utama PT Pantai indah Selat Sunda (PISS) Stefanus S. Gunawan yang diwakili kuasa hukumnya Jahmada Girsang mengatakan terdapat beberapa hal dalam koridor hukum yang telah dilanggar oleh para tergugat. Kedua kurator tersebut adalah Sugiharta Gunawan dan Suharti. Dia menceritakan PISS telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/ Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst pada 6 September 2012. Sebelumnya, perusahaan pengembang tersebut telah berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada 19 Juli 2012 dengan putusan No. 32/Pdt. Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, Stefanus tidak pernah menerima berkas-berkas apapun secara sah terkait dengan kedua putusan tersebut. Bahkan, penggugat juga tidak mengetahui risalah lelang atas aset PISS yang dilakukan pada 21 April 2014, kendati sudah mengajukan surat permohonan kepada Ketua PN Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi. Hingga berkas gugatan dengan No. 196/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst didaftarkan pada 28 April 2014, KPKNL Bekasi tidak dapat memberikan dan menunjukkan risalah tersebut. Padahal, hal tersebut bisa menjadi bukti yang paling penting bagi penggugat sebagai pihak yang mewakili PISS. KPKNL Bekasi telah melakukan lelang aset dengan nilai sebesar Rp22 miliar pada 21 April 2014. Atas lelang tersebut, penggugat menderita kerugian sebesar Rp10 miliar dengan minimnya harga lelang tersebut. Jahmada menuturkan permohonan TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

HUKUM PKPU awalnya diajukan oleh Dadi Darmawan. Padahal, penggugat dan direksi PISS yang lain tidak pernah melakukan RUPS serta tidak menyetujui Dadi untuk mewakili PISS mengajukan permohonan PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitur adalah perseroan terbatas permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang sah. Dengan demikian, putusan PKPU dan pailit harus dinyatakan batal demi hukum. “Kemudian tidak tahu kenapa, tiba-tiba dikarang bahwa Stevanus ini punya utang dari tujuh kreditur. Dikumpulkanlah tujuh kreditur, untuk memenuhi syarat, soalnya 2 kreditur juga bisa kepailitan, tapi di kumpulkan tujuh kreditur, termasuk disitu ada kurator pengacara juga,”ujar Jahmada kepada TIRO. Lebih lanjut menurutnya, yang mengajukan PKPU adalah Dedi Darmawan sebagai salah satu Komisaris. “ Otomatis gugat perusahaan sendiri, tapi yang digugat itu orang lain. Kalau masuk ia sendiri, berarti kejanggalan hukum. Kok! bisa gugatan bisa bergulir sampai pailit,” ujar Jahmada. Menuurut undang-undang kepailitan dan PT, seharusnya Stevanus. “Tapi persidangan kok tetap jalan, ini yang menurut kami fakta hukum, sekalipun kami dikalahkan,”cetusnya. Selain itu pihak lawan juga mengajukan eksepsi yang memang bukan PN Niaga Jakarta Pusat yang tidak berwenang mengabulkan perkara ini, tetapi malah dikabulkan gugatanya. “Otomatis kami kalah, maka kami naik banding dan kami sedang dipikirkan upaya hukum lain,” tegasnya Permasalahan kedua masalah verifikasinya hanya punya utang Stevanus ini di bawah Rp 1 miliar. Bisa-bisa mengembang menjadi Rp 6 miliar. Oleh sebab itu memenuhi untuk di pailitkan karena asetnya Rp 100 miliar. Kalau hanya 300 juta, dan di bawah 100 miliar, mana mungkin bisa dipailitkan. “Ini aneh banget, dan menurut dugaan saya bahwa kurator ada yang tidak beres,” imbuhnya. Berdasarkan Pasal 6 angka 4 huruf (f) dan (g) dalam beleid tersebut menyebutkan dokumen persyaratan lelang berupa asli/fotokopi diperlukan adanya bukti kepemilikan atau apabila bukti tidak dikuasai harus ada surat pernyataan dan persetujuan hakim pengawas bahwa boedel pailit dijual melalui lelang.

SULUT

Paska Ditetapkanya UU Pilkada Oleh DPR

SVR Berpeluang Pimpin Sulut Tahun 2015-2020 Ditetapkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, dikaitkan dengan Pilkada Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2015-2020, bisa memastikan jika Stevanus Vreke Runtu (SVR) sangat berpeluang untuk menduduki Kursi orang nomor 1 di Bumi Nyiur Melambai ini.

M

enurut Prof. DR. Drs. Welly Areros, MSi, pengamat politik dan pemerintahan yang juga Dosen Fisip Unsrat Manado, mengungkapkan bahwa ditetapkanya UU Pilkada oleh DPR hal ini adalah salah satu power partai politik dalam proses pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mendapatkan calon yang berkualitas. Ia mencermati secara mendalam peluang ini ada didalam Kualisi Merah-Putih (KMP) dan KMP ada pada Partai Golkar dimana Posisinya saat ini salah satu partai yang tergabung dalam KMP memperoleh Kursi terbanyak dari 27 Kursi KMP Partai Golkar 9 Kursi, Gerindra 6 Kursi, Demokrat 6 Kursi, Pan 3 Kursi, PKS 2 Kursi dan PPP 1 Kursi. Seperti diketahui, SVR Adalah Ketua DPD Partai Golkar SULUT yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut Periode 2014-2019. Dalam pengamatan Areros, SVR adalah salah satu figur parpol kuat bersama figur lainya seperti, Vonny Aneke Panambunan (VAP) dan Henny Wulur dalam satu koalisi. Disamping itu figur lainya seperti Olly Dondokambey dan Vanda Sarundajang dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang presentatif dan punya kemampuan. Namun sejauh ini apa yang dimiliki SVR baik dalam Posisi KMP secara internal suara dan kursi terbanyak juga sebagai ketua partai sudah berpengalaman dalam pemerintahan yang dua kali periode berturut-turut menjabat Bupati Minahasa sehingga menjadikan SVR

Prof. DR. Drs. Welly Areros, MSi

akan lebih leluasa dan tanguh dalam menghadapi lawan politiknya menuju kursi gubernur. Namun demikian SVR juga perlu membangun komunikasi politik seperti pendekatan terhadap birokrat yang memiliki kemampuan dan sudah sesuai aturan untuk mendampinginya sebagai wakil. Hal ini disebabkan karena dalam aturan, wakil gubernur harus diambil dari birokrat, setidaknya golongan IV/C. Itu merupakan salah satunya deal yang perlu dilakukan mengingat hasilnya akan lebih efektif dan baik. “Apabila semua ini dilakukan SVR maka tidak menutup kemungkinan kursi orang nomor satu di Sulawesi Utara akan didudukinya untuk periode 2015-2020,” terang Areros. n Chris

n Yudi/AS


33

HUKUM Desak KPK Melakukan Penyelidikan

Keterlibatan PT Tatar Kertabumi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan 2 tersangka korupsi. Mereka, yakni Bupati Karawang Ade Swara.

A

de diperpanjang masa tahanannya untuk 30 hari lagi ke depan. “Iya diperpanjang, (Ade) untuk 30 hari,,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (14/10/2014). Bupati Karawang Ade Swara mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapa pun selama ini. Tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya tentang pemerasan, diakui Ade Swara membuat dirinya sakit hati. “Itu yang saya sangat sakit hati, demi Allah,” tutur Ade usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/8/2014). Selain itu, Ade juga menepis kabar yang mengatakan bahwa istrinya, Nurlatifah, terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama PT Tatar Kertabumi. Menurut Ade, dirinya tidak pernah menginstruksikan istrinya untuk melakukan pemerasan kepada siapa pun terlebih kepada perusahaan sekaliber PT Agung Podomoro Land. “Kalau istri saya terlibat, ya saya tahunya di sini, kalau dikatakan terlibat. Tetapi kalau dikatakan saya menyuruh, itu demi Allah saya katakan tidak,” kata Ade.

34

Kendati demikian, Ade tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang keterlibatan dirinya beserta istri dalam kasus pemerasan yang menjerat keduanya sebagai tersangka KPK. Pasalnya, perkara tersebut masih dalam proses hukum. “Tapi maaf ya, ini kan masih dalam proses. Jadi tolong juga kita sama-sama punya tugas, punya kewajiban, jalankan itu dengan baik dan benar supaya semua bisa berjalan secara berkeadilan,” tukasnya. Sebelumnya, Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah berhasil diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu di sebuah mal dan di rumah dinas Bupati Karawang. Dari hasil OTT KPK beberapa waktu lalu, terjerat pula dua perwakilan PT Agung Podomoro Land di Karawang, Aking Saputra, dan Rajen Diren, serta Kepala Desa Cilamaya Nana serta tiga orang lainnya. Padahal, Aliansi Masyarakat yang terdiri atas Konsorsium Pembaruan Agraria, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, Indonesia Corruption Watch dan Serikat Petani Karawang menduga ada keterlibatan PT Agung Podomoro Land dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat yang terdiri atas Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak KPK untuk terus melanjutkan penyelidikan dan mencari keterlibatan dari PT Agung Podomoro Land. Perkara tersebut juga berkaitan dengan sengketa lahan di Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta di Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang dengan luas lahan sebesar 350 hektar yang disengketakan perusahaan properti, PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), yang dimiliki PT Agung Podomoro Land. Menurut Aking Saputra, dirinya tidak tahu terkait kasus sengketa tanah di Teluk Jambe, Karawang Jawa Barat. Apakah kasus korupsi ini serupa dengan kasus korupsi Bupati Bogor, Rachmat Yasin? Sementara itu menurut Hendra (sumber yang dirahasiakan) , jika itu betul akan menjadi penyuapan yang kedua kali. Karena secara set plan, Grand Taruma bermasalah terkait tanah pengairan disertifikasi oleh Grand Taruma senilai Rp 4 miliar. “Sebenarnya jika KPK mengidentifikasi kasus Grand Taruma, itu kunci awal membongkar mafia perizinan,” tuturnya. Untuk diketahui, PT Tatar Kertabumi merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL). Perusahaan itu diakuisisi APL melalui PT Pesona Gerbang Karawang dan rencananya akan mengembangkan superblock mini di Kabupaten Karawang di atas lahan seluas 5,5 hektar. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah yang merupakan anggota DPRD Karawang Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka kasus dugaan suap dengan pemerasan terhadap PT Tatar Kerta Bumi. Ade dan Nurlatifah diduga meminta uang dengan cara memaksa senilai Rp 5 miliar dalam bentuk dollar Amerika Serikat kepada PT Tatar Kerta Bumi terkait izin penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang (SPPR) di daerah Karawang. KPK kemudian menjerat suami-istri itu dengan Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 421 jo Pasal 55 KUH Pidana. n TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

HUKUM Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dilaporkan ke KY dan MA Tujuh orang korban kasus investasi PT Brent Ventura dengan penyertaan modal pokok Rp 3,25 miliar, melaporkan tiga orang majelis hakim Pengadilan Niaga, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan ditembuskan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA).

Sutio Jumagi Akhirno

T

iga orang hakim yang jadi terlapor tersebut, adalah Aswijon, Sutio Jumagi Akhirno dan Mas’ud. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim dalam perkara nomor: 52/Pdt.Sus/ PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada 13 Oktober 2014 lalu. M e n u r u t N g u d i Yu n i t a S u g i r i (Pemohon PKPU - red) yang juga salah seorang pelapor, dalam surat laporannya, yang diajukanke KY dan MA pada Jumat 24 Oktober 2014 ini menyatakan,mereka melaporkan ketiga hakim ini karena putusan majelis hakim tersebut, yang pada intinya menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). “Pemohon PKPU telah jelas dengan bukti asli, membuktikan adanya utang jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan PP-5 perjanjian nomor 59, tanggal 8 Mei 2014, yang dibuat oleh Notaris Faisal Abu Yusuf.Pada pasal 3 junto PP-6A, jadwal pelunasan surat pengakuan utang jangka menengah, medium term notes (MTN) nomor 001563 dan PP-6B jadwal pelunasan MTN nomor 0002770,”ujarnya. Dalam laporan tersebut, Ngudi Yunita menyatakan, bahwa PT Brent Ventura (termohon PKPU - red) tidak dapat melaksanakan pembayaran bulan Mei sampai Agustus 2014 untuk MTN, sampai melewati tanggal yang ditentukan untuk membayarnya, dengan total sebesar Rp 339 juta. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Akan tetapi, dalam pertimbangannya, majelis hakim tersebut menarik kesimpulan utang, termohon PKPU kepada pemohon PKPU ternyata belum jatuh tempo untuk ditagih pembayaran atau pelunasannya oleh pemohon PKPU. Yang belum dibayar sesuai tanggalnya sehingga sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.”Bahwa pertimbangan tersebut sangat menafikan, bukti-bukti dan tanggal pembayaran bulan Mei sampai Agustus 2014, untuk kedua MTN tersebut,” ujarnya. Ironisnya, majelis Hakim tersebut langsung menggunakan tahap atau jadwal pembayaran akhir yakni 30 April 2015 untuk menyatakan tanggal jatuh tempo, dan dapat ditagih utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU seperti disebutkan dalam pertimbangannya. Dalam hal ini, majelis hakim tidak menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan sehingga tercapai setinggitingginya mutu hasil pekerjaan. “Terlapor tidak menghindari dan telah melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta pihak pelapor. Sehingga dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan pihak tertentu dalam mengadili perkara yang ditanganinya,” katanya. Kasus investasi PT Brent Ventura ini telah meresahkan masyarakat, sehingga dengan perkara yang dilaporkan ini telah ditolak terlapor membuat dampak salah satu upaya penyelesaiannya, melalui jalur hukum PKPU menjadi madek. Hal ini bisa berakibat menambah keresahan masyarakat. “ Dalam laporan tersebut menyatakan, bahwa perbuatan hakim tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sedang atau berat sebagaimana diatur dalam peraturan bersama MA RI nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan KY nomor 02/ PB/P/P.KY/09/2012 tentang pengaduan

penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, pasal 14 junto pasal 18 ayat 4,” jelasnya. Dalam hal ini, beberapa orang tersebut pelapor, diantaranya Ngudi Yunita Sugiri, Theodora, Lauw Victor Santoso dan Inggrianny Alphons. Menanggapi laporan tersebut, salah seorang Hakim yang dilaporkan, Sutio J Akhirno menyatakan kalau Ngudi Yunita itu kreditur lain, “Biarin aja, karena belum habis satu tahun, sedangkan dia itu kreditur lain. Yang di tolak itu permohonan dia, bukan kita nyatakan hutang tidak ada,” ujarnya kepada wartawan Jumat, 24 Oktober 2014, di PN Jakarta Pusat. Lebih lanjut Sutio mengatakan bahwa Ngudi itu, selaku pemohon PKPU, masih punya perjanjian dengan PT Brent Ventura. „Dia itu pemohon PKPU masih punya perjanjian dengan termohon. Mereka punya restrukturisasi perjanjian, bahwa dalam 1 tahun itu akan dibayar hutangnya,” ujar Hakim yang juga humas PN Jakarta Pusat itu seraya mengatakan, karena belum habis setahun, berarti hutang itu belum jatuh tempo, katanya. Sutio mengakui bahwa ada hutang. “Ada beberapa bulan, Mei sampai Agustus, itu betul. Kalau di ajukan gugatan biasa, itu bisa kita diterima,” ungkapnya. Sutio menyatakan sambil bertanya, Persyaratan PKPU apa? ujarnya bertanya sambil melanjutkan, kan setelah jatuh tempo, bisa di tagih. Karena ada perjanjian ini sampai Desember antara mereka sendiri, tegasnya. “Jadi hutang dari debitur itu belum jatuh tempo dan belum di tagih, sebab antara debitur dan kreditur, pemohon dengan termohon masih ada perjanjian restrukturisasi hutang antara mereka sendiri,” tandasnya n Amri/Yudi

35

BANTEN

Bersengketa Kepentingan di Bandara Soetta Terkait tapal batas, yang bermuara pada potensi PAD, Pemkot dan Pemkab Tangerang berseteru. Seperti apa kisruhnya dan lika liku terkait kasus ini ? otensi ekonomi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kerap bersengketa kepentingan. Pemerintah Kabupaten (pemkab) dan Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang dikabarkan berseteru lantaran berebut PAD bandara. Bahkan, Pemkot akan mem-PTUN kan putusan Permendagri jika tak menguntungkan. Terkait tapal batas, sebelum Arief Rachadiono Wismansyah (ARW) menjabat Walikota Tangerang periode 2013-2018, kurang lebih sekitar 19 tahun perbatasan yang potensi Penghasilan Asli Daerah (PAD) nya mencapai ratusan miliar per tahun itu kerap sudah dipersoalkan. Menurut ARW, selama ini ia mengaku telah berusaha mepertahankan batas wilayah di bandara supaya tetap masuk ke

kota berjuluk Akhlakul Karimah ini. Bahkan ia sudah bertemu dengan sejumlah walikota periode sebelumnya yakni, Zakaria Mahmud, M. Thamrin dan H. Wahidin Halim, berkonsultasi perihal batas wilayah itu. Namun kata ARW, batas wilayah di Bandara Soetta secara legalitas data yang terhimpun hanya berdasarkan sketsa saja. “Tidak ada titik koordinatnya sebagai bukti. Pemkot Tangerang pun mengacu dari SK Gubernur tahun 1986,” ujarnya. Pemkot mem-PTUN-kan Mendagri Sejumlah kalangan memang mendorong bahwa persoalan batas bandara harus dikembalikan seperti sebelumnya. Ibnu Jandi, Dosen Universitas Muhamadiyah Tangerang

(UMT) serta Direktur Lembaga Kajian Publik (LKP) menyatakan, bahwa sikap politik Walikota ARW lemah buat membela kedaulatan masyarakat Kota Tangerang. Nantinya, gengsi Kota Tangerang akan hilang, padahal wilayah tersebut sudah diSK-an oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu, dengan nomor 593,321 / Sk.77/Ditag/85 tanggal 27 Mei 1985 dan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 146/Kep.174/86 tentang penetapan batas wilayah Desa Selapajang, Jurumudi dan Belendung, Kecamatan Batu Ceper yang masuk ke wilayah Kota Tangerang. “Makanya saya mendorong Walikota Tangerang untuk mem-PTUN kan Mendagri, jika dalam keputusannya merugikan Pemkot dan masyarakat,” tutur Ibnu. Menurut Ibnu, sejak ada signal bahwa lahan potensial itu bakal dicaplok Pemkab seharusnya pihak Pemkot berkomunikasi secara intens kepada tokohtokoh masyarakat yang tahu soal sejarah wilayah yang disengketakan. “Yakni tokoh

Dodi Riatmadji

Suparmi, Ketua DPRD Kota Tangerang

Yudis Tiawan

P

36


BANTEN masyarakat dari Selapajang, Benda, Batu Ceper dan Neglasari atau yang lainnya. Sehingga mempunyai dukungan dari masyarakat juga jika memang wilayah itu sudah masuk ke Kota Tangerang. Akhirnya Jandi menyatakan, terminal II dan III yang ada di kawasan bandara dengan PAD yang bernilai miliaran rupiah kedepan berpotensi hilang lantaran berpindah tangan ke Pemkab Tangerang. Yang disesalkannya, kenapa dari DPRD Kota Tangerang diperiode itu hanya diam saja. “Mereka itu wakil rakyat, tapi ketika hak dan aset Kota Tangerang dirampas mengapa mereka diam,” tandasnya. Suparmi, Ketua DPRD Kota Tangerang, periode 2014-2019 ketika dimintai komentarnya menyatakan, DPRD 2009-2014, telah melakukan inisiatif untuk membahas soal tapal batas di Bandara Soeta kepada anggota. Saat itu ia telah mendorong supaya dibuatkannya gapura di setiap perbatasan antara Kabupaten dan Kota Tangerang. Diakui Suparmi bahwa permasalahan ini telah lama disengketakan oleh kedua pihak. “Sejak dahulu kami sudah menyarankan supaya langkah itu harus dilakukan, biar tidak ada kesan rebutan antara kedua belah pihak,” katanya, Kamis,(23/10). Terkait soal Pemkot Tangerang akan mem-PTUN kan persoalan tersebut jika dalam keputusan Permendagri merugikan pihak Kota Tangerang, ketua dewan wanita pertama di Kota Berjuluk Akhlakul Karimah ini menjelaskan, kalau keputusannya dapat merugikan warga Kota Tangerang kita akan dukung langkah walikota. Apalagi jika PAD Kota Tangerang akan hilang. “Kami jelas akan mendukung. Kita kan mitra dengan pemda, jadi membangun pemerintahan di daerah harus bersama sesuai peraturan yang ada. Kita akan dorong sesuai fungsi,” kata politisi asal PDI-P ini menjelaskan. Sementara Walikota ARW kembali menyatakan kepada Tiro, bahwa pihak pemkot akan mem-PTUN kan perkara ini, jika keputusan itu merugikan. Untuk itu ia akan menyurati Mendagri terkait belum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Suratnya sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Kota Tangerang. Kalau surat Permendagri sudah turun, maka akan ketahuan apakah Pemkot Tangerang dirugikan atau tidak?, dan kita serius menyikapi ini,” paparnya. Mendagri Siap Digugat Respon Kementrian Dalam Negeri terkait keputusan tapal batas di Bandara TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Ahmed Zaki Iskandar

Arief Rachadiono Wismansyah

Soekarno Hatta tidak merasa keberatan dan siap digugat dari Pemkot Tangerang jika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak menguntungkan pihak-pihak lain. Namun Kemendagri telah melakukan semua tahapan tapal batas yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Dodi Riatmadji, Kapuspen Mendagri ketika dikonfirmasi Tiro. Menurutnya, persoalan tapal batas yang ada di bandara sudah selesai. “Dalam proses gugatan di PTUN, duduk perkaranya akan kami sampaikan di persidangan nanti. Sejak dari proses awal sampai diterbitkannya Permedagri nanti,” ungkapnya. “Soal tapal batas sekarang ini sedang dalam proses pendaftaran di Menkumham untuk dicamtumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” ucap Dodi. Jadi, masalah tapal batas bandara Soekarno Hatta di Mendagrinya sudah selesai dan akan segera diterbitkan setelah masuk di Lembaran Negara. Pihak Angkasa Pura (AP) II terkait persoalan batas wilayah ketika dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya tidak merasa ada beban terkait persoalan itu. “Sebagai pembayar wajib pajak, kita sifatnya hanya menunggu saja. Artinya, pembayaran soal retribusi dan pajak tinggal mengikuti keputusan dari Mendagri. Apakah ke pihak Pemkot atau Pemkab,” kata Yudis Tiawan, Manajer Humas dan Protokoler Bandara Soekarno Hatta. Bandara diakui memang berada di kedua wilayah tersebut, dan AP II hanya sebagai pengelola. Menurut Yudis, pihak AP II sedang menunggu keputusan dari pemerintah. Setelah Permendagri terbit, kemungkinan surat itu akan ditembuskan kepada kami. “Selama ini kami membayar pajak ke Pemkot Tangerang. Dan jika dilihat dari jumlah yang dibayarkan sebelumnya, sampai saat ini pembayaran pajak kami memang lebih besar ke Pemkot Tangerang. Datanya ada pada kami, cuma

harus dicari lebih dahulu,” katanya lagi. Yudis melanjutkan, wilayah manapun (Pemkab dan Pemkot - red) berhak atas lahan tersebut, pihaknya hanya mengikuti. Apabila diputuskan menjadi wilayah Kabupaten Tangerang maka pajak kami bayar ke Kabupaten Tangerang. Begitu pula jika diputuskan wilayah masuk ke Kota Tangerang maka pajak AP II dibayarkan ke Kota Tangerang. Pemkab Bakal meraup PAD dalam jumlah besar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihak Pemkab menyerahkan putusan tapal batas wilayah kepada Pemerintah Pusat. Pasalnya menurut Zaki soal batas wilayah antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di kawasan Bandara Soekarno Hatta, sudah final. Keputusan Kemendagri merupakan putusan tertinggi terkait dengan batas wilayah. Keputusan Kemendagri itu berdasarkan kesepakatan dari peninjauan langsung ke wilayah Bandara Soeta. “Putusan permendagri itu sudah di chek bersama pihak pemerintah provinsi Banten. Jadi, batasnya sudah jelas, dalam hal ini patok yang ada di luar bandara maupun dalam bandara,” kata Bupati Zaki. Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan konon menyebutkan, terkait begitu mudahnya tapal batas di wilayah bandara kabarnya lantaran Arief Rachadiono Wismansyah (ARW) kalah panut menghadapi Bupati Ahmed Zaki Iskandar yang dalam silsilah urutan keluarga tercatat lebih tua. Diketahui, Ahmed Zaki Iskandar mempunyai hubungan keluarga dengan ARW. Selain itu, sejumlah kalangan di Tangerang Raya pun menyatakan, bahwa Zaki dikenal lebih piawai memainkan peran dan lobi sebagai kepala daerah. n Wahyudi/Sarinan

37

BANTEN Banten Expo 2014

Dapat Tingkatkan Perekonomian

Pembukaan Banten Expo di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Rabu (24/9/2014)

Banten Expo di tahun 2014 merupakan rangkaian produk jasa unggulan usaha kecil menengah (UKM) dan industri kreatif tiap tahunan di Provinsi Banten.

G

erakan Nasional Pembayaran Non Tunai menjadi tema utama dan resmi di buka Plt. Gubernur Banten, H. Rano Karno, pada Minggu (24/9/2014). Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Banten. Oleh karena itu, dari tahun ke ke tahun dilakukan evaluasi agar perkembangannya lebih baik. “Acara ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka menyambut HUT Provinsi Banten.Dan dari tahun ketahun selalu dilakukan evaluasi agar perkembangannya lebih baik. Untuk itu Banten Expo ini mampu meningkatkan perekonomian di Banten,” kata Rano. Asisten Daerah II Pemprov Banten Widodo Hadi juga mengungkapkan bahwa Banten Expo mengalami perkembangan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ini, Banten Expo diikuti 104 peserta dengan 165 stan. Adapun pesertanya merupkan satuan kerja perangkat daerah Pemprov Banten, perbankan, UMKM, pemerintah daerah di Banten, dan peserta dari luar Banten. Disamping itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Ranta Soeharta, memngungkapkan jika selama lima hari pameran Banten Expo ini telah meraup omzet Rp 5 miliar, baik dari 38

kunjungan langsung maupun kontrak penjualan. “ Sejak dibuka, pameran Banten Expo ini mendapat respon positif dari masyarakat, tergambar dari tingginya kunjungan masyarakat setiap harinya sampai hari terakhir,” ungkapnya. Ditambahkan, produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cukup tinggi berkontribusi dalam menentukan nilai omzet tersebut. Ia berharap, kegiatan mendatang akan lebih banyak lagi UMKM yang berkembang. Banten Expo juga dapat

berfungsi sebagai knowledge yang bisa dijadikan transformasi pengetahuan dalam melakukan dan memperkaya perekonomian masyarakat. “Harapan kami kegiatan ini dapat memacu semua pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih baik dengan mengintegrasikannya bersama kegiatan yang lainnya sehingga ke depan dapat menjadi ikon yang dikenal masyarakat luas,” tutur Ranta. Setelah lima hari berjalan, kegiatan Banten Expo resmi ditutup. Plt. Sekda Banten, Asmudji HW, dalam penjelasannya mengungkapkan jika Banten Expo merupakan media promosi produksi untuk para pelaku usaha. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan tersebut juga menjadi pemacu para pelaku usaha menciptakan produksi dengan sentuhansentuhan inovasi sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. “Pameran ini juga sebagai media yang tepat untuk menginformasikan potensi daerahnya, sehingga dapat ditawarkan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan,” katanya. Menurutnya kegiatan tersebut harus dijadikan sebagai media informasi dan pelaporan bagi para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat Banten, agar masyarakat mengetahui sudah berapa jauh tugas dan fungsi SKPD-SKPD untuk mencapai masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa. n Rudi Manurung

Plt. Sekda Banten, Asmudji HW,


BANTEN Dibalik Penyamaran Randis Banten

Diduga Rugikan Negara Rp 5,7 M

Berberapa Randis Provinsi Banten plat nomornya telah berubah warna

Kinerja aparatur Provinsi Banten dalam menunaikan tugas perlu ditunjang fasilitas pendukung berupa kendaraan dinas sebagaimana diatur Permendagri nomor 7 tahun 2006.

N

amun apa jadinya jika fasilitas yang diberikan malah ‘disiasati’ dengan merubah platnya menjadi plat hitam. Hal ini diduga kuat guna menghindari konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi Dari penelusuran TIRO, kendaraankendaraan yang sudah dirubah platnya, menurut sumber pegawai SPBU yang namanya minta dirahasiakan mengatakan bahwa dirinya sering mengisikan BBM jenis premium untuk randis (kendaraan dinas) berplat hitam. “Karena saya kurang tahu soal kendaraan pemerintah itu yang mana. Masalahnya plat hitam, terlebih kendaraan itu tidak dibubuhi logo-logo pemerintah,” paparnya. Ta b i a t b u r u k k i n e r j a P e j a b a t Pemerintah Provinsi (pemprov) Banten memang tak berbanding lurus dengan fasilias yang didapatkan. Dari pengamatan TIRO di lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sangat sulit meminta konfirmasi kepada pejabat di lingkungan Dinas Pemvrop. Hal serupa dibenarkan E d d y, D i r e k t u r E k s e k u t i f S e n t r a l Informasi dan Advokasi Kebijakan (DPP LSM SIDAK). Kepada TIRO Eddy membenarkan, bahwa jika hendak meminta pelayanan informasi ataupun


klarifikasi khususnya secara lisan, diakui sangat sulit sehingga pihaknya kerap melakukan konfirmasi secara tertulis dan jawabannya pun terkadang lamban dan kurang memuaskan. Selain itu, menurut Edi jumlah kendaraan Dinas Pejabat Pemprov Banten yang platnya hitam sudah mencapai puluhan. Parahnya lagi ‘tren’ ini mulai diadopsi pejabat di Kabupaten / Kota yang ikut-ikutan merubah plat randisnya. Akibat penggunaan BBM subsidi oleh randis yang platnya telah berubah jelas dapat mengerucut pada kerugian negara. Pasalnya anggaran untuk belanja BBM pegawai sudah disiapkan melalui dinas masing-masing. Artinya oknum pejabat yang belanja BBM subsidi dapat meminimalisir pengeluaran hingga mencapai Rp 40 ribu / 10 liter. Sebagai asumsi : selisih antara BBM subsidi dengan non subsidi mencapai Rp 4000 untuk 1 kendaraan x 10 liter untuk komsumsi dalam kota x 24 hari x 12 bulan. Maka kerugian mencapai Rp 11,520 juta dalam 1 tahun per kendaran. Nah jika jumlah ini ditotal keseluruhan kendaraan Dinas di Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/ Kota mencapai 20 ribu kendaraan, maka minimalnya saja 500 kendaraan berplat hitam, maka kerugian negara mencapai Rp 5,7 miliar.

Padahal setiap SKPD telah menganggarkan belanja BBM untuk randis. Mungkin jurus mengesampingkan budaya rasa malu sangat efektif untuk mengelabui masyarakat seolah-olah kendaraan tersebut milik pribadi padahal mobil dinas. “Terlebih lagi, pegawai SPBU tidak bisa membedakan muslihat para pejabat nakal ini karena kendaraan tidak dibubuhi logo pemerintah juga sticker BBM non subsidi dari Kemertrian ESDM,” paparnya Dari penelusuran TIRO, mengenai penatakelolaan aset dan fasilitas randis, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa untuk mendapatkan randis yang bagus, harus memesan kepada oknum Biro Aset dan Perlengkapan serta diduga harus mengeluarkan uang sebagai pelicin. Bukan hanya itu, bagi oknum pejabat eselon III dan eselon IV yang memiliki kedekatan dengan pejabat teras Pemprov seperti Asisten Daerah dan Sekretaris Daerah, bisa mendapatkan mobil dinas yang layak. “Jika pejabat eselon III atau IV yang tidak memiliki kedekatan dengan akses ke Biro Aset dan Perlengkapan, hanya mendapatkan mobil dinas biasa,” katanya. Untuk memperjelas situasi diatas, TIRO menyambangi Kantor Biro Aset dan Perlengkapan Provinsi Banten (10/10/14). Namun Kepala Biro, Dian Wirtadipura, sedang tidak ditempat. Selain itu investigasi TIRO di samsat di Kota Serang (13/10) menurut sumber, membenarkan bahwa Nomor Plat A 459 dan 1046 atas nama milik Provinsi Banten sedangkan salah satu mobil mewah dengan plat A 2000 tidak memiliki data dalam komputerisasi sehingga belum jelas apakah milik pemprov atau nomor palsu. “Yang jelas kami akan segera melacak keberadaan kendaraan plat A2000,” ungkap sumber Polisi di Samsat Kota Serang. Ditempat terpisah Kasat Lantas P o l r e s S e r a n g , A K P. B u s r o n i . menjelaskan kepada TIRO di KP3B (9/10), bahwa pihaknya tidak segansegan menilang jika mengetahui ada randis yang platnya dirubah. “ Kami telah banyak mem proses kasus randis hingga ke meja hijau,” tergasnya. n Rudi Manurung

39

BANTEN

DSDAP Banten Siapkan Mobilitas Air Siap Konsumsi Paska Kekeringan

Dampak pemanasan Global berimbas kepada berbagai sektor tak hanya dunia, di Banten sendiri kurangnya intensitas curah hujan telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan di beberapa tempat.

M

engantisipasi hal ini, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) mulai menyiapkan mobilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) siap minum dan mobil tangki penampung air demi mengantisipasi kebutuhan air bersih saat kemarau berkepanjangan. Sarana tersebut nantinya akan digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah di Banten yang terkena musibah kekeringan. Menurut Kepala DSDAP, Iing S, pihaknya telah melakukan upaya tanggap darurat dengan menyiapkan armada darurat untuk memenuhi kebutuhan air. Misalnya melalui mobil tangki, Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile dan perlengkapan hidran umum (HU). Ke depan, pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sembari meyakinkan Iing meminum air di hadapan awak media, serta menjelaskan cara kerja mobil yang didesain canggih mengelola air yang awalnya kotor di saluran kolam KP3B namun dalam hitungan kurang dari 10 menit air dapat langsung dikomsumsi.

40

Ia mengatakan, air bersih merupakan hal utama yang harus dipenuhi pada saat bencana maupun musim kemarau. Dalam program darurat jangka pendek DSDAP Banten ini pihaknya sudah memiliki 5 unit tangki air, 14 pompa yang dipergunakan

untuk sawah-sawah yang mengalami kekeringan, 20 unit HU, dan satu unit IPA mobile seharga Rp 730 jutaan. “Dengan adanya IPA mobile ini sangat dibutuhkan di Banten, guna menjangkau wilayah-wilayah yang terkena musibah. Kegunaannya memang untuk menyalurkan air bersih ke titik-titik rawan air, langsung kami datangi ke lokasi dan mencari bahan baku air seperti sungai, nanti akan menjadi air bersih dan bisa juga untuk di konsumsi sekaligus. Kami juga berkoordinasi dengan Badan Penangulangan Bencana Daerah” jelasnya. Sementara Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada DSDAP Provinsi Banten, Adib Solihin mengatakan, penyediaan air bersih prioritas penanggulangan kemiskinan bagi daerah perdesaan dan perkotaan di kabupaten/kota se-Provinsi Banten sejak tahun 2008 hingga 2014 mencapai 794 titik lokasi. Kemudian untuk pembangunan bronchaptering, reservoir, dan perpipaan sebanyak 41 titik lokasi yang tersebar di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. “Kami juga sudah membangun sumur bor produksi di 9 lokasi di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang,” paparnya. n Rudi Manurung

Kadis SDAP Iing, meminum air yang telah di olah IPA Mobile


JAWA BARAT Peraturan dan Sanksi Penurunan Pangkat

Diberlakukan Disdik Jabar

Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di dinas atau instansi pemerintah, memang perlu ada ketegasan sikap dari pimpinan. Dengan demikian, kedisiplinan dan ketertiban pegawai dapat berjalan dengan baik.

D

inas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mulai bebenah untuk menuju ketertiban dan kedisiplinan pegawai di lingkungan instansinya. Pasalnya, belum lama ini, ada tiga orang pegawai yang terkena sanksi penurunan pangkat. Hal itu, dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian H. Mulyana. Dikatakannya bhawa selama ia menjabat, sudah tiga orang yang terkena sanksi penurunan pangkat, dari golongan tiga C ke tiga B. Sementara dua orang lagi sedang dalam proses. “Ini semata-mata untuk meningkatkan kedisplinan dan ketertiban pegawai. Karena mau tidak mau setelah UU ASN diberlakukan pada tahun 2015 konsekuensi kedisiplinan pegawai akan lebih meningkat,” ujar Mulyana. Adapun alasan penurunan pangkat kepada tiga orang karyawan tersebut Mulyana menuturkan, jika hal itu terkait dengan masalah kedisipinan. Dari sejumlah 400 orang lebih karyawan di Disdik Jabar, tidak semua sama, ada yang rajin bekerja ada juga yang pemalas. Nah, bagi yang pemalas dan tidak disiplin ini mereka yang TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

dikenakan sanksi. Terobosan yang dilakukan sub bagian umum dan kepegawaian ini, lebih kepada aturan yang diterapkan. Pertama bagi karyawan yang terkena sanksi, dilakukan pemanggilan. Jika masih saja tidak berubah sikap, maka diberi surat secara tertulis. Tetap masih tidak diindahkan,

maka ada panggilan ketiga. Jika tidak diindahkan juga, maka akan diberikan sanksi pemecatan. Karena didalam UU ASN itu, ketika 46 Jam tidak masuk dalam satu tahun akan dikenakan sangsi pemecatan PNS-nya. Lanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam berlakunya aturan tersebut, maka karyawan pegawai pemerintah ini agar dapat memenuhi atuaran yang diberlakukan. Terutama kedisiplinan pegawai. Kedepannya, dalam regulasi yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 tidak dikenal lagi istilah tenaga honorer di Indonesia. Ditambahkannya, dalam klausal pada pasal 1 ayat 1 disebutkan: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian, kata Mulyana, dalam pasal 1 ayat 2 UU ASN berbunyi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. n Rudy Sanjaya

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian H. Mulyana

41

JAWA BARAT

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Belanja Rp3,8 Triliun Kamis, 09 Oktober 2014 lalu, bertempat di Gedung DPRD Kota Bekasi telah digelar rapat paripurna dan membahas tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 serta Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014.

R

apat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bekasi, H Tumai. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DRPD Kota Bekasi, Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bekasi dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, membacakan langsung laporan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015 dan Rancangan KUA PPAS perubahan Tahun Anggaran 2014, serta menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2015 yang akan datang direncanakan mencapai Rp 3,438 triliun. Jumlah penerimaan pendapatan ini berasal dari sumber dana perimbangan sebesar Rp1,337 triliun atau 39 % dari total target penerimaan pendapatan makro daerah. Asumsi yang mendasari penyusunan APBD adalah kebijakan pendapatan daerah, kebijakan 42

belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Anggaran belanja tahun 2015 mendatang direncanakan sebesar Rp 3,847 triliun. Adapun komposisi nilai ini terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 2,301 triliun atau 59,8 % dari total anggaran belanja 2015 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,546 triliun atau 40,1% dari total anggaran belanja 2015. Selanjutnya Wakil Walikota Bekasi juga mengatakan, secara garis besar perubahan dalam kebijakan umum perubahan APBD 2014 dan PPAS perubahan APBD 2014 yaitu pada komponen pendapatan terdapat kenaikan sebesar Rp 33,053 miliar, sehingga menjadi Rp 3,45 triliun yang disebabkan oleh perubahan asumsi pada pendapatan asli daerah dari Rp 1,042 triliun meningkat sebesar Rp 124 miliar menjadi Rp 1,167 miliar. “Jadi dari sisi belanja kita harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja. Anggaran belanja harus dapat

kita gunakan secara berkualitas, efektif dan efesien. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi, setiap rupiah yang dibelanjakan harus kita gunakan untuk kegiatan dan program yang produktif dan mampu memberikan nilai tambah yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kota Bekasi,” tambahnya. Rancangan KUA PPAS 2015 dan KUA PPAS Perubahan 2014 ini kemudian ditandatangani Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Tumai, serta diikuti para wakil ketua DPRD. Rapat paripurna dilanjutkan dengan keputusan DPRD tentang penugasan Badan Anggaran DPRD untuk membahas KUA PPAS 2015 serta KUA PPAS Perubahan 2014. Kemudian agenda rapat paripurna diakhiri dengan pembacaan Rancangan Keputusan DPRD mengenai penugasan komisi B DPRD Kota Bekasi untuk tahun jamak. Kunjungan Kerja di Kecamatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi Komisi A, yang terdiri dari Ariyanto Hendrata (Ketua), Solihin (Sekretaris), Lilik Hariyoso (Wakil), Anim Imanudin , Dariyanto , Uri Huryati, Winoto, Syaiful Bahri , Sodikin, Chairuman J. Putro dan Sarni, tepatnya pada hari Senin, 06 Oktober 2014 melakukan Kunjungan Kerja TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

JAWA BARAT ke Kecamatan Bekasi Utara dan bertempat di Aula Pedepokan Kecamatan Bekasi Utara. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Camat Bekasi Utara, Drs. H. Junaedi, M.Si, Camat Bekasi Timur, Lukman Hakim, beserta semua jajaran / aparatur kedua kecamatan termasuk UPTD / UPTB. Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Bekasi dilakukan dalam rangka pengawasan pelayanan publik dan membahas semua jenis pelayanan yang ada di kedua kecamatan. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang telah dilimpahkan Walikota Bekasi, antara lain tentang perizinan. Kunjungan Kerja Perdana Komisi A DPRD Kota Bekasi merupakan kunjungan pertama yang dilakukan sekaligus untuk memperkenalkan diri dan silaturahmi ke Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur. Pada kesempatan tersebut Camat Bekasi Utara menyampaikan Ucapan selamat datang kepada Ketua dan Wakil Ketua dan kepada semua anggota Komisi A dalam kunjungan kerja pertamanya. Camat berharap mudah mudahan pertemuan ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menunjang proses pembangunan yang lebih baik lagi di Kota Bekasi. Lebih lanjut Junaedi menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bekasi Utara merupakan yang terbesar, maka sudah pasti jumlah pelayanannya lebih besar juga. Hal ini menyebabkan pencapaian PAD yang besar juga.Salah satunya, untuk Bekasi Utara target pajak dalam satu tahun mencapai Rp 16 miliar. “ Saat ini kita sudah mencapai Rp 11 miliar. Dan untuk mencapai target 30 miliar, sangat diperlukan ferivikasi data yang lengkap,” ungkapnya. Camat Bekasi Utara, mengatakan bahwa untuk pelayanan publik masalah perizinan mengalami kenaikan signifikan. Pihaknya bertekat akan selalu memberi pelayanan yang terbaik dan akan memperbaiki pelayanan yang kurang baik terhadap masyarakat. Namun Camat Bekasi Utara juga mengeluhkan terkait dengan pembangunan kantor kelurahan yang bisa mencapai lebih dari dua tahun proses pembangunannya. Ia berharap proses pembangunan kantor kelurahan ini bisa diselesaikan dalam satu tahun sehingga pelayanan tidak terganggu. Pada kesempatan berikutnya Camat Bekasi Timur, Lukman Hakim mengatakan bahwa selama ini pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat sudah maksimal dilakukan. Pada kunjungan kerja tersebut Tim Komisi A mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

tak cinta. Artinya, jika kita sudah memiliki kecintaan akan pekerjaan kita maka proses pelayanan yang prima akan tercapai. Ariyanto juga mengungkapkan bahwa kunjungan timnya ke Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan pertama kalinya dilakukan sejak dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bekasi dan sebagai tugas dari dewan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik. Selain itu, sebagai bentuk tindak lanjut program Walikota yaitu fakta integritas dalam pelayanan mewujudkan kota Bekasi yang maju sejahtera dan ihsan. “Kita sudah memantau kantor Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur maka untuk itu kantor kantor yang belum bisa terselesaikan, akan diprogramkan selesai dalam jangka waktu satu tahun,” terang Ariyanto. Sidak ke Dukcapil Kota Bekasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi Komisi A, yang dipimpin oleh Ketua Komisi A, Ariyanto Hendrata, beserta anggota-anggota komisi A lainnya, lakukan sidak (inspeksi mendadak) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014. Sidak tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi, Drs. Alexander Zulkarnaen, M.Si beserta seluruh jajaran stafnya . Sidak tersebut dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Bekasi didasari dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa dalam pengurusan Akte, Kartu Keluarga, KTP dan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan sering mengalami keterlambatan. Ditambah lagi

adanya informasi bahwa pegawai yang melaksanakan tugas dalam pelayanan ke masyarakat tidak maksimal. Hal ini dikarenakan kehadiran pegawainya sering mangkir, sehingga banyak keluhan dari masyarakat. Hal tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Dukcapil, dan mengatakan keterlabatan pelayanan bukan semata – mata oleh pegawai, akan tetapi perangkat (selfer) yang ada pada saat ini sudah kurang memadai sebab perangkat tersebut sudah sering mengalami kerusakan. Kemudian masyarakat juga tidak sepenuhnya memahami persyaratan (berkas) yang seharusnya, sehingga tidak dapat dilayani oleh Dukcapil. Selanjutnya Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi berharap kelurahan dan kecamatan terkoneksi agar pelayanan berjalan dengan baik . Terkait dengan kehadiran pegawai, Alexander mengatakan bahwa mereka tidak berada di kantor bukan karena alpa, akan tetapi sebagian dari mereka ada yang mengikuti rapat dinas dan ada juga yang bertugas di luar kota. Sementara pegawai yang ada di dinas tidak mencukupi dan PNS juga sangat minim. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi mengatakan untuk lancarnya pelayanan ke masyarakat diminta agar perangkat yang memang sudah harus diganti segera diusulkan pengadaannya dan masalah kekurangan pegawai agar diusulkan ke BKD Kota Bekasi. Daftar hadir pegawai juga diusahakan tidak lagi manual. Diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa dioptimalisasikan yang pada akhirnya visi dan misi Kota Bekasi dapat diwujudkan. n TIM

Sidak ke Dukcapil Kota Bekasi

43

PROFIL BISNIS Apartemen Metropolitan Park

Hunian Tematik Pertama di Bekasi Sudah dua bulan terakhir ini, proses pembangunan Apartemen Metropolitan Park di Bekasi Utara berlangsung adem ayem. Memang banyak usulan yang disampaikan warga sekitar kepada pihak pengembang yang kemudian disambut baik oleh pihak PT SKI (Satrindo Kapital Indonesia).

T

ak heran jika sebagian besar warga sekitar terlihat menyambut baik kehadiran apartemen tersebut. Pembangunan apartemen ini juga diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitar dimana apartemen ini berdiri. Baik dalam proses pembangunan maupun saat kegiatan apartemen ini sudah berjalan. Realita di lapangan saat ini Bekasi memang sedang banyak mengalami kemajuan. Daya beli yang tinggi membuat banyak pengembang melirik wilayah ini untuk melebarkan sayap usahanya. Selain itu banyaknya keluarga muda yang tinggal di wilayah ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal di Bekasi cukup tinggi. Potensi demografis juga turut memberikan keuntungan bagi para pengembang sektor ini. Namun pembangunan apartemen-apartemen ini diharapkan tidak mengganggu resapan air hujan dan daerah hijau.

Pembangunan mulai berjalan Penanaman tiang pancang pertama (ground breaking) yang menandakan dimulainya pembangunan apartemen Metropolitan Park di Telaga Mas, Bekasi Utara, digelar PT Satrindo Kapital Indonesia (SKI) tepatnya pada hari Minggu, 28 September 2014 lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran direksi dan pemegang saham PT SKI, konsultan pembeli serta calon pembeli Apartemen Metropolitan Park. Direktur Utama PT SKI, Wahjono mengatakan acara ground breaking ini juga sebagai wujud komitmen PT SKI, dengan dimulainya pembangunan Apartemen Metropolitan Park di Bekasi. Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektar itu mengusung konsep The First Thematic Living at Bekasi. Sedangkan rencananya serah terima apartemen ini akan dimulai pada Desember 2016.

Wahjono, Direktur Utama PT Starindo Kapital Indonesia (kanan) dan Subur Kusuma, GM Marketing & Sales PT Starindo Kapital Indonesia (kiri) saat memperkenalkan apartemen Metropolitan Park.

44

Selanjutnya, General Manager Marketing and Sales PT SKI, Subur Kusuma mengatakan, bahwa masyarakat menunjukkan minat yang luar biasa terhadap Apartemen Metropolitan Park yang akan dibangun dua tower, yakni Tower Paris dan Milan, ini. Dari total 500 unit yang ada di Tower Paris, telah terjual sebanyak 82 persen dalam kurun waktu empat bulan. Sedangkan untuk Tower Milan akan segera diluncurkan. “Kami optimis seluruh unit Tower Paris akan habis terjual sampai akhir tahun, dan Tower Milan akan terjual sampai 70 persen,” kata Subur. Lebih jauh ia menjelaskan, di Tower Paris ada dua tipe apartemen yang ditawarkan, yakni tipe studio dan tipe 2 kamar tidur + 1. Tipe Studio dengan luas 20 meter persegi dibandrol dengan harga TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

PROFIL BISNIS

Rp 196.550.000, sedangkan untuk tipe 2 kamar tidur +1 seharga Rp 390.070.250. “Sejak soft launching pada Juni 2014 lalu, kami sudah mengalami kenaikan harga sebanyak 2 kali. Dan setelah ground breaking ini, kami akan memberlakukan kenaikan harga lagi,” ungkapnya. Subur mengaku, untuk memperingan pembeli dalam melakukan pembayaran, pihaknya memberlakukan cara pembayaran tunai bertahap, yakni 39 dan 51 kali. Ada juga pembayaran comboflat yakni 24 kali dengan cicilan Rp 3 juta per bulan. Dan cara pembayaran bertahap ini memang dilakukan oleh mayoritas pembeli. Adapun keunggulan prospek investasi yang dimiliki apartemen ini, menurut Subur adalah lokasi yang sangat strategis, yakni hanya berjarak 2,5 km dari Mall Summarecon Bekasi maupun kawasan TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

industri Pondok Ungu Permai. Sedangkan koresinya adalah untuk di kawasan industri terdapat 20 persen pekerja yang memiliki level non buruh, serta adanya pengembangan kawasan komersial township seluas minimal 20 persen. “Pastinya akan banyak pendatang dan pekerja baru yang berpotensi sebagai penyewa Apartemen Metropolitan Park, sehingga akan menciptakan investment yield dan capital gain yang luar biasa,” paparnya. Selain itu, Subur menambahkan, Apartemen Metropolitan Park juga sudah dilengkapi fasilitas eksternal, seperti pendidikan, kesehatan dan moda transportasi 24 jam, ditambah dengan kelengkapan kartu akses dan CCTV, sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi setiap penghuni. “ Kami yakin

Apartemen Metropolitan Park merupakan hunian tematik pertama di kawasan Bekasi yang memberikan sebuah pengalaman baru, yang akan meningkatkan kualitas hidup dan memanjakan para penghuninya,” pungkasnya. Masalah dampak lingkungan dalam pembangunan apartemen ini pun tak diabaikan. Dampak lingkungan pembangunan apartemen ini diminimalisir dengan pembangunan infrastruktur lewat dana APBD / APBN. “Macet bukan hanya di Bekasi Utara saja, akan tetapi di semua sudut Kota Bekasi terutama pada Jumat dan Sabtu. Makanya masyarakat diharapkan harus tetap mendukung pembangunan sehingga Kota Bekasi dapat mewujudkan visi dan misinya,” kata Drs. H. Junaedi, Msi., Camat Bekasi Utara. n KH

45

JAMBI

Drainase Berwawasan Lingkungan

Menjadi Solusi Atasi Banjir Drainase memiliki peran sangat penting sebagai jalan bagi air untuk sampai ke laut yang merupakan tujuan akhir dari air mengalir. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum tengah melakukan perbaikan drainase secara sistematis agar berfungsi baik untuk mencegah banjir.

K

epala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi, Indra Gunawan SE, MT, mengatakan bahwa kapasitas saluran drainase yang sudah tidak memadai menyebabkan air hujan meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Salah satu cara untuk mengurangi terjadinya luapan banjir adalah dengan meningkatkan kapasitas saluran yang ada dengan upaya revitalisasi sistem drainase atau mengangkat sampah dan endapan lumpur agar fungsi drainase kembali normal serta melarang masyarakat membuang sampah disembarang tempat. Dikatakan Indra Gunawan, perbaikan sistem drainase di kota-kota yang ada di Provinsi Jambi dilakukan setiap tahun. Seluruh drainase khususnya di daerah rentan banjir akan diperbaiki. Harapannya, dapat mencegah terjadinya banjir akibat curah hujan yang besar seperti yang terjadi pada musim hujan. Selain memperbaiki sistem drainase, Indra Gunawan mengaku telah memiliki

46

sejumlah cara untuk mencegah banjir di musim penghujan. Salah satu cara dengan meningkatkan kegiatan gotong royong membersihkan got / drainase agar air yang mengalir lancar hingga ke pembuangan akhir. Drainase didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan, baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. “ Drainase perkotaan berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Oleh karena itu drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendali banjir kota dan lainnya,” ujar Indra Gunawan. Pengembangan permukiman di perkotaan yang demikian pesatnya justru makin mengurangi daerah resapan air

hujan karena luas daerah yang ditutupi oleh perkerasan semakin meningkat dan waktu berkumpulnya air (time of concentration) pun menjadi jauh lebih pendek sehingga pada akhirnya akumulasi air hujan yang terkumpul melampaui kapasitas drainase yang ada. Banyak kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai kini menjadi tempat hunian. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal ini dapat dilihat dari air yang meluap dari saluran drainase, baik di perkotaan maupun di permukiman, yang menimbulkan genangan air atau bahkan banjir. Hal itu terjadi karena selama ini drainase difungsikan untuk mengalirkan air hujan yang berupa limpasan (run-off) secepat-cepatnya ke penerima air/badan air terdekat. Lebih lanjut Indra Gunawan menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan infrastruktur tersebut diperlukan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Hal ini dimaksudkan agar konservasi air tanah dapat berlangsung dengan baik dan dimensi struktur bangunan sarana TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

JAMBI

Indra Gunawan SE MT (sebelah kiri)

drainase dapat lebih efisien. Pengelolaan drainase secara terpadu berwawasan lingkungan merupakan rangkaian usaha dari sumber (hulu) sampai muara (hilir) untuk membuang/mengalirkan hujan kelebihan melalui saluran drainase dan atau sungai ke badan air (pantai/ laut, danau, situ, waduk, dan bozem) dengan waktu seoptimal mungkin sehingga tidak menyebabkan terjadinya masalah kesehatan dan banjir di dataran banjir yang dilalui oleh saluran dan atau sungai tersebut (akibat kenaikan debit puncak dan pemendekan waktu mencapai debit puncak). Berbeda dengan prinsip lama, yaitu mengalirkan limpasan air hujan ke badan air penerima secepatnya, drainase berwawasan lingkungan bekerja dengan berupaya memperlambat aliran limpasan air hujan. “Prinsipnya, air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan, baik buatan maupun alamiah seperti kolam tandon, sumur-sumur resapan, biopori, dan lain-lain. Hal ini dilakukan mengingat semakin minimnya persediaan air tanah dan tingginya tingkat pengambilan air,” tandas Indra Gunawan Pengembangan prasarana dan sarana drainase berwawasan lingkungan ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan sesuai dengan kaidah konservasi dan keseimbangan lingkungan. Konsep inilah yang ingin mengubah paradigma lama dalam pembangunan drainase khususnya di perkotaan. Pelestarian prasarana dan sarana drainase mandiri berbasis masyarakat TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana dan sarana yang ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan prasarana dan sarana serta penyuluhan dan pedoman pemeliharaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Masyakarat dapat berperan dan berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem jaringan drainase. Cara paling efektif agar drainase berwawasan lingkungan ini dapat berkelanjutan adalah peran serta masyarakat untuk ikut aktif di dalam penerapan pelestarian air tanah karena jika persediaan air tanah habis, merekalah yang paling merasakan akibatnya. Masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut menabung air melalui kolam tandon penampung air hujan, berupa reservoir bawah tanah maupun dengan tangki penampung yang berfungsi menampung dan mengalirkan air hujan yang jatuh dari permukaan tanah, bangunan, juga atap rumah. Sumur resapan adalah salah satu solusi murah dan cepat untuk masalah banjir. Umumnya sumur resapan berbentuk bundar dengan diameter minimal 1 meter. Lubang galian sebelah atas sampai lapisan tanah relatif keras dan bersemen agar dilindungi dengan bidang penahanan longsoran dinding sumur (bisa dari bambu, pasangan bata, base beton atau drum). Kedalaman sumur resapan relatif tergantung kondisi formasi batuan dan muka air tanah. Untuk daerah yang muka air tanahnya dalam, kedalaman sumur resapan dapat dibuat hingga mencapai 5 meter.

Idealnya dalam perencanaan drainase di suatu wilayah perlu direncanakan adanya sumur resapan sehingga dimensi saluran drainase dapat lebih diminimalkan. Untuk hasil yang lebih maksimal, penggunaan sumur resapan dapat divariasikan dengan bangunan drainase lainnya seperti kolam resapan. Upaya ini akan berdampak besar bila semua masyarakat sadar dan mau menerapkannya. Peran sumur resapan tentu tidak akan berarti bila hanya beberapa rumah yang menerapkannya. Bayangkan, bila setiap rumah memiliki sumur resapan yang masing-masing mampu meresapkan air hujan sejumlah satu meter kubik dan satu kawasan terdapat sepuluh ribu rumah maka akan didapatkan 10 ribu meter kubik air yang dapat meresap ke tanah. Kawasan tersebut dapat mengurangi limpasan permukaan yang akan membebani saluran drainase di hilir dan mampu mengurangi masalah kekeringan pada musim kemarau karena pada musim penghujan, mereka telah menabung air. Lebih lanjut Indra Gunawan menjelaskan, masyakarat dapat berperan dan berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem jaringan drainase melalui beberapa tahap, antara lain: • Tahap survei dan investigasi : masyarakat dapat memberikan informasi calon lokasi yang akan dibangun dan kondisi setempat seperti kelayakan dari segi teknis dan ekonomi. • Tahap perencanaan : masyarakat dapat ikut serta dalam persetujuan, kesepakatan dan penggunaan dari perencanaan yang telah dibuat. • Tahap pembebasan lahan : masyarakat memberi kemudahan dan memperlancar proses pembebasan lahan apabila lahan masyarakat terkena dampak pembangunan. • Tahap pembangunan : masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan terlibat dalam pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. • Tahap operasi dan pemeliharaan : masyarakat ikut serta aktif dalam pemeliharan dan pengoperasian, melaporkan jika ada kerusakan. • Tahap monitoring dan evaluasi : masyarakat dapat memberikan data yang benar dan nyata sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek serta dampak yang ditimbulkannya. n Sabar Siagian

47

JAMBI

Panen Sawit di Kebun Sendiri,

Malah Dikriminalisasi Seorang petani kelapa sawit di Jambi bernama Budi Sulaiman ditetapkan oleh Polres Muaro Jambi menjadi tersangka karena memanen buah sawit di kebun sendiri.

P

enetapan Budi Sulaiman menjadi tersangka dengan alasan adanya pengaduan Yan Isharyanto alias Asiong. Padahal kebun kelapa sawit tersebut diusahakan bersama antara Alm. Handrisanto alias Opu (orang tua Yan Isharianto alias Asiong) dengan B.J. Sulaiman (orang tua Budi Sulaiman) sejak tahun 1996. Paling sedikit ada 4 bukti yang ditunjukkan oleh B.J. Sulaiman, Alvin dan M Hasibuan untuk membuktikan hak mereka pada kebun sawit yang diusahakan bersama dengan Alm. Handrisanto alias Opu (orang tua Yan Isharianto alias Asiong) sejak tahun 1996. Keempat bukti tersebut adalah riwayat pembelian lahan, laporan keuangan, pembagian hasil usaha dan dokumen rapat-rapat dari Kelompok Tani Maro Sebo. Dari keempat bukti tersebut tidak bisa dikesampingkan pada kasus Budi Sulaiman (anak B.J. Sulaiman). Penetapan Budi Sulaiman jadi tersangka oleh Polres Muaro Jambi terkesan prematur dan terindikasi dikriminalisasi. M.Hasibuan, salah seorang pemilik kebun sawit tersebut mengatakan, perkara ini sebenarnya diawali dari upaya pelapor Yan Isharyanto alias Asiong untuk menguasai secara keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Maro Sebo Makmur yang awalnya dikelola dan dimodali bersama antara orang tua Yan Isharianto alias Asiong (Handrisanto alias Opu) dengan orang tua tersangka (B.J. Sulaiman), M Nasir dan Alfin Tjoewito (Sukirman) di Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, dengan cara membuat kebun sawit tersebut menjadi hak PT Saroha Mitra Abadi dan kemudian diganti menjadi hak PT Kumpeh Karya Lestari. Dikatakan Hasibuan, upaya pelapor Asiong untuk menguasai secara keseluruhan areal perkebunan sawit Kelompok Tani Maro Sebo Makmur adalah dengan cara memalsukkan surat48

surat kepemilikan tanah. Kasus Asiong ini sudah dilaporkan B.J. Sulaiman dan Alvin, sejak 2013 ke Mabes Polri (LP/B345/IV/2013, 24 April 2013). Lebih lanjut Hasibuan menjelaskan, pelapor (Asiong – red) tidak transparan dalam mengelola Perkebunan Sawit K e l o m p o k Ta n i t e r s e b u t d i a t a s . Khususnya mengenai pembagian hasil, sehingga diadakanlah rapat antara para pemodal (Yan Isharianto/Asiong, BJ Sulaiman dan Alfin Tjowito) pada tanggal 17 Agustus 2008, 7 Desember 2008 dan 18 Desember 2009. Dimana salah satu hasil rapat menunjukkan B.J.Sulaiman/ Budi Sulaiman sebagai salah satu yang mengelola perkebunan Sawit Kelompok Tani Maro Sebo Makmur. Karena ketidaksesuaian pendapat diantara Asiong dengan B.J. Sulaiman cs di kelompok Tani Maro Sebo, maka melalui surat tertanggal 12 Mei 2010,Asiong, dengan memakai Kop Surat PT Kumpeh Karya Lestari mengusulkan pembagian areal Kelompok Tani Maro Sebo sesuai porsi kepemilikan di areal tersebut yaitu 51 : 49 %, disertai dengan penentuan blok dan peta-peta pembagian dan mendapat tanggapan dari terdakwa mewakili B.J. Sulaiman dan Alfin Tjoewito. Setelah berkomunikasi sesuai suratsurat diatas, maka direncanakan untuk pembuatan nota kesepakatan antara terdakwa juga mewakili pemodal lain denganpelapor. Akan tetapi pelapor tidak bersedia menandatanganinya dan bahkan dengan paksa mengambil alih kembali seluruh areal perkebunan Kelapa Sawit Kelompok Tani Maro Sebo . Karena pelapor tidak bersedia membagi hasil panen sawit dari areal Kelompk Tani Maro Sebo sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengkoordinir orang (Fahmi cs) untuk melakukan pemanenan kelapa sawit Kelompok Tani Maro Sebo Makmur di lokasi yang sebelumnya ditawarkan akan ditunjuk

Yan Ishariyanto alias Asiong (sebelah kanan) pada saat mediasi di Polda Jambi

oleh Asiong untuk bagian terdakwa cs, dan atas perbuatan pemanenan kelapa sawit tersebutlah terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan melakukan pencurian oleh Asiong ke kepolisian yang perkaranya saat ini disidangkan. Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II dan kawan kawan melakukan pemanenan kelapa sawit bukan di lahan milik PT Kumpeh Karya Lestari akan tetapi di areal perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Maro Sebo Makmur yang ditentukan oleh pelaporyang menjadi bagian terdakwa dan Alfin Tjoewito. Meskipun kasus Asiong sudah dilaporkan B.J. Sulaiman dan Alvin, sejak tahun 2013 ke Mabes Polri (LP/B-345/ IV/2013, 24 April 2013 ), langkah mediasi masih tetap diutamakan. Demikian juga ketika kasus Asiong dilimpahkan ke TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

JAMBI

Bareskrim Polri (B/2281/OPS /IV/2013/ Bareskrim, 29/4-2013. Sementara itu, ditemui di ruang kerjanya, penyidik Polda Jambi Aiptu Suparno menyatakan Yan Isharyanto alias Asiong sudah ditetapkan jadi tersangka, tetapi tidak dijelaskan kapan Asiong akan ditahan. Lain halnya pada laporan Asiong di Polres Muaro Jambi yang cukup cepat ditanggapi dan menetapan Budi Sulaiman menjadi tersangka. Penasehat hukum terdakwa, Iksan SH dalam eksepsinya pada persidangan 9 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Sengeti mengatakan, menurut pelapor (Yan Ishariyanto alias Asiong) terdakwa menyuruh orang melakukan pemanenan sawit di areal milik PT Kumpeh Karya Lestari, sudah barang tentu hal tersebut jadi permasalahan (sengketa) mengenai TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

kepemilikannya, karena jauh sebelumnya areal perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik Kelompok Tani Maro Sebo Makmur. Kebun kelapa sawit tersebut diusahakan bersama antara Alm Handrisanto alias Opu (orang tua Yan Isharyanto alias Asiong) dengan B.J. Sulaiman (orang tua Budi Sulaiman) sejak tahun 1996. Ada bukti yang otentik bahwa kebun sawit tersebut diusahakan bersama yaitu riwayat pembelian lahan, laporan keuangan, pembagian hasil usaha dan dokumen rapat-rapat dari Kelompok Tani Maro Sebo. “Berdasarkan fakta hukum diatas sangat jelas, bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk ranah hukum pidana, akan tetapi ranah hukum perdata, atau paling tidak harus dibuktikan terlebih dahulu

siapa pemilik lahan sebenarnya,” ujar Iksan SH. Dikatakan Iksan, dilihat dari uraian kejadian perkara yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan, kedua terdakwa hanya berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan pemanenan, bukan orang yang terlibat langsung dalam pemanenan. Dengan demikian tidaklah tepat kalau terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana yang salah satu unsur pasalnya adalah mengambil. “ Karena didalam dakwaan tidak ada diuraikan bagaimana cara terdakwa melakukan pengambilan, terdakwa hanya disebut menyuruh dan mengawasi. Dengan tidak dicantumkannya bagaimana cara melakukan pengambilan(salah satu unsur dari pasal yang didakwakan), maka dakwaan jaksa penuntut dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sebagaimana diharuskan oleh pasal 143 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat(3) KUHAP, dakwaan yang demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum,” ujar Iksan. Sebenarnya, untuk kepastian hukum pertanahan, Polres Muaro Jambi masih bisa menunggu beberapa waktu, hasil mediasi yang difasilitasi Polda Jambi atas kasus ini. Dalam kasus ini, “unsur mendesak disegerakan “ tidak terlalu signifikan. Sejatinya, dalam semangat MOU BPN dengan Polri dan MOU antara BPN dengan Kejaksaan, yang dicari dari berbagai benang kusut kasus pertanahan seperti ini bukan hanya kesegeraannya, tetapi kepastian hukumnya. Menurut Mangara SH, kesalahan paling mendasar dari dakwaan Jaksa seperti itu ialah tidak menjelaskan pada lahan siapa pencurian dilakukakan. Konsekuensinya kalau dijelaskan, kasus tersebut dengan sendirinya menjadi terang, perdata atau pidana. Mangara menambahkan, bila ada indikasi kriminalisasi, yang dimotori Asiong, pada hal kasusnya perdata, kriminalisasi itu bakal gagal, paling tidak di Pengadilan Negeri Sengeti. Kalau dakwaan Jaksa terhadap Budi Sulaiman, hanya sebatas menyuruh dan mengawasi, maka hal itu benar benar tidak sama dengan mencuri. Kalau didalilkan sama, dakwaan itu menjadi tidak jelas dan kabur bahkan terindikasi dakwaan nakal dan akal-akalan. n Sabar Siagian

49

KEPRI Terkait Adanya Jual Beli Lapak Pedagang

Kejari Karimun Diminta Periksa Kadis Perindag dan UKM

Pasar Puan Maimun

K

ecurigaan beberapa kalangan masyarakat terhadap adanya trasnsaksi jual beli lapak meja bagi pedagang di Pasar Puan Maimun mulai terbukti. Apalagi setelah ditemukannya beberapa kwitansi jual beli lapak meja bagi pedagang Pasar Puan Maimun oleh Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Karimun yang kemudian dan melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Karimun . Jual beli lapak meja bagi pedagang Pasar Puan Maimun oleh seorang makelar diduga ada keterkaitan dan kerja sama dengan oknum dari tim relokasi pemindahan pasar. “Temuan kwintansi bukti jual beli lapak meja kepada pedagang Pasar Puan Maimun tersebut, merupakan salah satu bentuk dari buruk nya kinerja tim 50

relokasi pemindahaan pedagang dari Pasar Puakang ke Pasar Puan Maimun. Bukti kwitansi merupakan bukti jual beli lapak meja bagi pedagang yang direlokasi. Padahal pasar tersebut dibangun dari APBD,” ungkap Djufrial, Sekretaris LMP Marcab Karimun Penyerahaan bukti-bukti kwitansi jual beli lapak meja pedagang yang merupakan aset negara tersebut dilakukan sebagai langkah mendorong kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum. Aksi jual beli lapak meja pedagang ,dinilai telah masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Hal itu didasari adanya dugaan gratifikasi dan pembiaran dilakukan oleh oknum pejabat, hingga terjadinya aksi jual beli lapak dan meja yang diperuntukan bagi pedagang . Kejaksaan Negeri Karimun, diminta agar dapat memeriksa Kepala Dinas

Perindustrian Perdagangan dan UKM Karimun, HM Hasby , terkait adanya jual beli lapak meja pedagang Pasar Puan Maimun. Hal yang sama juga disampaikan Jamaludin SH, mantan anggota DPRD Karimun, bahwa adanya jual beli meja lapak pedagang dengan bangunan pasar yang dibangun berasal dari dana APBD merupakan bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam hal ini bukan hanya mereka yang dapat menikmati langsung, tetapi pejabat yang memberikan akses dan melakukan pembiaran terjadinya penyimpangan terhadap tujuan program yang dianggarkan melalui dana yang berasal dari APBN maupun APBD. n Hendri


KEPRI Wacana Pemkab Kepulauan Meranti

Gunakan Teknologi Hemat BBM Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui Dinas Pertambangan dan Energi berwacana akan menggunakan Teknologi Hemat BBM Bahan Baku Air.

H

al tersebut diungkapkan H. Herman, SE.MM., Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Meranti kepada wartawan, Selasa 26 Agustus 2014 lalu di kantornya. Sekaligus melakukan uji teknologi hemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Bahan Baku Air. Rencana tersebut merupakan kerja sama dengan Organisasi Kesultanan Siak, yang menggunakan tenaga ahli dari Negeri Ginseng, Korea Selatan yang bernama Mr. Cong dan Mr. Kim yang merupakan ahli kelistrikan dan pertambangan. Untuk menindaklanjuti program tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengajukan permohonan kepada

pihak terkait jika wacana tersebut terwujud. Wacana tersebut dinilai menguntungkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan bermanfaat untuk masyarakat. Proyek ini akan menjadi program prioritas sebab apabila wacana teknologi tersebut tepat guna dengan penghematan BBM tersebut mencapai 50 persen pastinya sangat menyentuh masyarakat. Tengku Muhammad Syater, selaku Ketua Koordinator Tim Kesultanan Siak kepada wartawan menjelaskan, bahwa tenaga ahli dan pendamping teknologi tersebut dikoordinir oleh organisasi Kesultanan Siak dengan tenaga ahli dari Korea Selatan dan didampingi Ir. Irwanto dari Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

H. Herman, SE.MM

Menurutnya, tim tersebut akan melakukan uji teknologi di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau. Teknologi Hemat BBM dengan menggunakan bahan baku air tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat dan mendorong pertumbuhan devisa daerah. n Washinton Hutasoit

Mantan Ketua DPRD Kab. Kepulauan Meranti

Gelapkan Barang Inventaris Kantor Sepak terjang Hafizoh,S.Ag, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, menjadi buah bibir di gedung Parlemen Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Syaiful Ikram, S.Ag.SH

H

afizoh telah membawa dan mengangkut barang-barang berupa investaris milik kantor (pemerintah) Sekretariat DPRD


Kabupaten Kepulauan Meranti, berupa meja, kursi, komputer, laptop, lemari buku, lemari es, dispenser, jendela dan barang investaris lainnya. Parahnya lagi ada barang investaris yang belum dibayar oleh PPTK tahun anggaran 2014 juga turut diangkat ke rumahnya. Tindakan yang dilakukan oleh Hafizoh tersebut sama dengan merampok barang milik orang lain, sebab barang-barang investaris yang diangkat oleh Hafizoh tersebut adalah milik negara yang merupakan hak rakyat. Menyikapi apa yang dilakukan oleh Hafizoh, Syaiful Ikram, S.Ag.

SH, Ketua BP2KM (Badan Pejuang Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Kabid Infokom Dishub, meminta Sekwan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Nuriman Khair agar membuat surat dinas yang ditujukan kepada Hafizoh. Isinya tentang himbauan agar mengembalikan barangbarang investaris milik pemerintah (milik Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti –red) tersebut. Sayangnya sampai berita ini diturunkan pihak yang bersangkutan (Hafizoh –red) belum berhasil dihubungi. n TIM

51

KEPRI

Sekwan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Cekal Wartawan

M. Toha

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tampaknya tak berlaku di lingkungan Sekretariat Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

B

uktinya kala sejumlah wartawan hendak meliput dan mengabadikan acara pelantikan 30 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti (15/9/14) yang bertempat di gedung dewan, terjadi pencekalan terhadap insan pers yang dilakukan oleh petugas. Alasannya diperintahkan oleh panitia. Pelarangan tersebut dialami oleh Nurul Fadli, wartawan Sigap News.com. Nurul Fadli diusir oleh petugas kala hendak masuk ke gedung dewan untuk melakukan tugas peliputan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2014-2019. 52

Terkait masalah ini, Jefri Hidayat, Ketua DPD Komnas-WI Kabupaten Kepuluan Meranti, menyesalkan dan memprotes petugas yang telah mengusir dan menghalang-halangi wartawan yang melakukan tugas peliputan tersebut. Menurut Jefri, ada yang tidak beres dalam kepanitiaan acara pelantikan tersebut. Acara yang dimeneg oleh Sekwan dan Bagian Humas DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, telah melakukan diskriminasi dan pelecehan terhadap wartawan, yang dilakukan oleh Sekwan dan Kepala Bagian Humas DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers tersebut, telah diatur pada bab II yang berbunyi “Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers, pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum. Pasal 3: Pers Nasional mempunyai fungsi media informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Pasal 4: kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran, untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Pasal 5: Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini. Dan menurut Jefri, dalam UndangUndang Pers tersebut dalam bab VIII pasal 18 telah diatur ketentuan pidana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal IV ayat 2 dan ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Maka sejumlah wartawan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Kabupaten Kepuluan Meranti (IWK2M) dan yang tergabung dalam KOMNAS-WI DPD Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan aksi kekecewaannya dan langsung pada tanggal 16 September 2014 menjumpai Kepala Bagian Humas DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, M. Toha. Menurut Toha, alasan pelarangan tersebut an tersebut karena kapasitas gedung yang tidak memadai, sehingga hanya 2 orang wartawan saja yang diperkenankan meliput langsung acara pelantikan tersebut. Ia juga mengaku jika sebelumnya telah berkoordinasi dengan PWI perwakilan Kabupaten Kepulauan Meranti dan secara pribadi pihaknya meminta maaf. n TIM


RIAU

Carut Marut Program Pendidikan Gratis Kota Batam

Said Indra Ketua DewanPendidikan Kota Batam

Yahya Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam

Program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat adalah suatu hal yang sangat disukai dan didambakan seluruh rakyat Indonesia.

D

engan adanya pendidikan garatis khususnya pada program wajib belajar sembilan tahun tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dimasa depan dengan tersedianya kesempatan belajar bagi seluruh tunas bangsa tanpa kecuali dengan kondisi ekonomi maupun tingkat strata kehidupan sosial apapun. Sudah tergambar dengan jelas dalam bayangan kita betapa mampannya tingkat pengetahuan bangsa Indonesia kelak. Namun ilustrasi diatas tidaklah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Bayangan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia kedepan nampaknya masih berupa khayalan dan mimpi belaka tanpa melihat realita yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kondisi yang terjadi di saat tahun ajaran baru 2014 ini, dimana masih banyaknya anak-anak usia sekolah terutama dari kalangan yang tidak mampu harus bersabar dan menahan keinginan untuk dapat menimba ilmu disekolah sekolah yang berstatus negeri alias gratis. Dan selalu alasan yang diterima alasan yang klasik dan itu-itu saja yang selalu digunakan TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

jauh dari program pendidikan gratis ini diadakan yaitu terbatasnya kapasitas daya tampung, terbatasnya tenaga pendidik serta alasan klise lainya. Salah satu contoh kasus amburadulnya program, seperti apa yang dialami oleh hampir sebagian besar murid-murid sekolah. Pasa penerimaan siswa baru di kota Batam propinsi Kepulauan Riau, dimana sekolah pada umumya untuk tenaga pengajar selalu kekurangan guru, karena kebijakan dalam hal penerimaan tenaga guru honorer harus melalui dinas pendidikan. Hasil pantauan TIRO, di sekolahsekolah paska penerimaan siswa baru sekolah negeri di kota Batam khususnya Sekolah Dasar Negeri (SD) mendapat kesan yang sangat menyedihkan, karena para kepala sekolah mengeluh disebabkan oleh kekurangan tenaga guru. Itu pun guru yang ada banyak mengajar melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah. “ Sebenarnya itu penyebabnya, saya sebagai kepala sekolah merasa serba salah tentang penerima tenaga guru honor. Disatu sisi memang saya membutuhkan. Tapi kalau saya terima

darimana untuk membayar gaji mereka apabila saya ambil gaji dari dana bos, hanya 20 persen saja dari total dana BOS yang sekolah terima,” papar salah seorang kepala sekolah yang enggan disebut namanya. Dari hasil konfirmasi dengan Yahya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam, mengatakan bahwa untuk penerimaan tenaga guru honorer tidak ada karena tidak ada anggaran dari Dinas Pendidikan. Itupun kalau sekolah mampu untuk menerima tenaga guru honorer, maka dana hanya bisa diambil dari BOS yang besarnya hanya 20 persen saja. Kalau sekolah cukup untuk membayar tenaga guru honor, boleh saja. Ketika diminta tangapan dan penjelasannya tentang Pendidikan di Kota Batam, Said Indra, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam membenarkan bahwa itulah sebenarnaya problem sekolah wajib belajar yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ). Dinas pendidikan sendiri tidak mendapatkan anggaran APBD tahun 2014, khusus untuk membayar gaji guru honorer. Sementara sekolah menerima siswa baru tahun 2014 ini terlalu banyak, padahal pemerintah belum juga mengangkat Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari tenaga Honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). n Moh.Effendi, Yat

53

RIAU Rugikan Negara Rp 38 Milyar

Marwan Ibrahim Di Pengadilankan

Kejati Riau, Setia Untung Arimuladi

Kasus pengadaan tanah yang telah dijual dan dibeli kembali ini, menyeret Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim ke penjara. Karena telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.38 milyar.

K

ejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, setelah memeriksa perkara korupsi dan dinyatakan lengkap, akhirnya berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim, Jum’at, 3 Oktober 2014 dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau. “Pelimpahan perkara Nomor: B-1478/N.4.23/FT.1/10/2014 tanggal 3 Oktober 2014 dengan Penunjukan Jaksa Penuntut Umum, Adnan, Adhyaksa, Sepni 54

Yanti,, Romy Banu, Herlambang dan Deny Anteng sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan No : 05/N.4.23/Ft.2/09/2014 tanggal 28 Agustus 2014,” ujar Kejati Riau, Setia Untung Arimuladi kepada Tiro via email dalam siaran persnya, Jumat, 3 Oktober 2014. Lebih lanjut mantan Kapuspenkum Kejagung itu menjelaskan, pelimpahan perkara ini berkaitan dengan perbuatan tersangka pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Palalawan. “Saat itu Marwan bersama–sama dengan

Syahrizal Hamid, Al Azmi, Lahmudin dan T. Alfian Helmi (masing-masing telah diputus dalam berkas terpisah), H. Rahmad (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah menjadi terpidana), dan H. Tengku Kasroen, saat ini telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah,” ujar Untung seraya menyatakan mereka semua saat ini ditahan. Menurut Untung, Marwan telah melakukan tindak pidana Korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja TA. 2002, 2008, 2009, saat dirinya menjabat Sekda Kabupaten Pelalawan pada tahun 2002. Modus operandinya, kata mantan Kejari Jakarta Selatan ini dengan cara menyetujui pembayaran uang sebanyak Rp.500 juta kepada Syahrial Hamid dan olehnya dipergunakan untuk membeli tanah PT. Katulistiwa, untuk perkantoran Pemkab. Pelalawan. Selain itu, Marwan kembali menjabat Sekda Pelalawan pada tahun 2009, dan menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah tahun anggaran 2009. Ironisnya, ia tidak melaksanakan tupoksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPKKD. Selain menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, menurut Untung, Marwan juga menerima suap dan hadiah atau grafitasi berbentuk uang sebanyak Rp.1,5 milyar, berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Juni 2008, yang dananya bersumber dari APBD. Dan uang Rp. 1,115 milyar tanpa kwitansi yang diterimanya dari Al. Azmi, dari kegiatan pengadaan perluasan perkantoran Bakti Praja tersebut. Terkait dengan kegiatan pengadaan tanah yang telah dibeli kembali pada tahun anggaran 2007, 2008, 2009 serta 2011, kata Untung, negara mengalami kerugian sebesar Rp.38 milyar. Dan akibat dari pada perbuatannya, Marwan diacam dengan pasal 2 Jo Pasal 3 Jo 5 Ayat 2 Jo Pasal 11 Jo Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. n Amri Siregar


RIAU Demi Hindari Pajak,

Oknum Lakukan Penyelundupan

Kegiatan di pelabuhan tikus Punggur dalam Batam

P

raktek penyelundupan barang melalui pelabuhan tikus Punggur dalam kota Batam mulai menggeliat lagi. Hal ini terlihat dari sepinya lori pengangkut barang melalui pelabuhan resmi roro telaga Punggur Batam. Maklum saja, para calo jasa pengurusan dokumen memang mengarahkan pengiriman barang secara illegal lewat pelabuhan tikus. Mereka membuat dua sistem pengiriman barang yaitu pada jam kerja pagi sampai sore dilakukan pengiriman barang ke Tanjung Pinang melalui pelabuhan resmi. Baru, pada sore sampai subuh

mereka melalukan pengiriman barang lewat pelabuhan tikus alias pelabuhan tidak resmi. Umumnya barang yang dikirim lewat pelabuhan resmi adalah barang dengan nilai pajak yang rendah. Sebaliknya jika nilai pajaknya tinggi, maka pengiriman lewat pelabuhan tikus menjadi pilihan. Seperti diketahui, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) no 10 tahun 2011 setiap barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas menuju kawasan bebas lainnya tidaklah dikenakan pajak. Namun jika barang dari kawasan bebas dibawa menuju kawasan tidak bebas maka akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan PP tersebut. Dalam hal ini, maka apabila barang keluar dari Batam melalui jalur pelabuhan resmi tujuanTanjung Uban dan Tanjung Pinang pasti barang tersebut dikenakan pajak. Tapi jika dikeluarkan lewat pelabuhan tikus, maka kewajiban pajaknya bisa diabaikan. Sudah sepantasnya pihak yang berwajib segera bertindak atas perbuatan penyelundupan pajak yang merugikan negara ini. Saat dikonfirmasikan pada Koordinator Petugas Pencegahan Penyeludupan (P2), Zaipudin, ia mengatakan jika hal ini akan ditindaklanjuti dan akan segera dilakukan koordinasi dengan petugas patroli bea dan cukai di laut. n Moh. Effendi

Buku Kurikulum 2013

Diperjualbelikan Oknum B

uku kurikulum 2013 merupakan buku yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2013 dan penerbitan buku tersebut sepenuhnya dibiayai oleh dana negara dan diberikan secara gratis kepada setiap siswa dengan metode dipinjamkan. Sayangnya niat baik ini dikotori oleh oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi. Hal itu terlihat dari diperjualbelikannya buku kurikulum 2013 di beberapa toko buku di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral. Buku-buku yang diperjualbelikan pada umumnya buku tingkat sekolah dasar . Buku kurikulum 2013 yang akan diperjualbelikan masih tertulis dalam sampul luar pada halaman belakang tertulis, milik negara tidak diperdagangkan. Oleh oknum, buku-buku ini diletakan pada rak-rak buku di tempat penjualan buku yang ada di toko buku dimana buku negara tersebut dijual. Setiap buku kurikulum 2013 yang tertulis milik negara tidak diperdagangkan yang akan dijual, coba ditutup dengan meletakan harga bandrol penjualan maupun membiarkan tulisan tersebut tetap terbuka diantara rak buku etalase tempat penjualan buku, di beberapa toko buku yang menjual buku kurikulim 2013 . “Walau diketahui, buku kurikulum 2013 tersebut dilarang untuk TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

diperdagangkan,” ujar Karto warga Meral pada Tiro . Terkait beredarnya buku yang semestinya gratis ini, Jamaludin SH., mantan anggota DPRD Karimun mengatakan bahwa adanya buku-buku kurikulum 2013 milik negara diperjualbelikan di beberapa toko buku itu , menunjukan tingkat penyimpangan dan kebocoran anggaran negara pada level yang memprihatinkan. Setiap lini, pada setiap program pemerintah yang diluncurkan dengan pembiayaan anggaran berasal dari dana negara, sangat rawan diselewengkan. Instrumen dalam pemberian buku-buku kurikulum 2013 dari pihak sekolah diharapkan bisa dijelaskan secara transparan pada murid dan wali murid. Diduga masih minimnya penjelasaan, hingga ada ketidaksamaan pemahaman terhadap pemberian buku kurikulum 2013. Baik antara pihak sekolah, murid dan wali murid, hingga membuat wali murid terjebak membeli buku di toko buku, padahal buku tersebut milik negara yang akan dibagikan secara gratis . Jamaludin SH mendesak agar para penegak hukum untuk dapat mengusut oknum-oknum yang telah memperjualbelikan buku-buku kurikulum 2013 yang berasal dari dana negara yang diduga diperdagangkan di beberapa toko buku itu. Selain Jamaludin, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Karimun, Sudarmadi, sudah dicoba dikomfirmasikan tentang adanya buku kurikulum 2013 diperjual belikan ini. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Tiro belum mendapatkan jawaban. n Hendri

55

RIAU

Anggota Dewan Baru Diharapkan Mampu Jalankan Roda Pemerintahan

Setelah melalui proses cukup panjang, unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Berau akhirnya resmi dilantik Senin (13/10) beberapa waktu lalu.

Ruslan Taha

T

iga partai politik (parpol) pemenang pemilu masing-masing menunjuk wakilnya duduk dalam unsur pimpinan. Dalam rapat paripuran istimewa yang digelar seperti biasa masih dipimpin Elita Herlina, Ketua sementara sekaligus mantan Ketua DPRD periode 2009-2014. Masing-masing parpol pemenang yakni Golkar menunjuk Syarifatul Syadiah sebagai Ketua Dewan didampingi Wakil Ketua I H. Sa’ga dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Anwar dari Partai Demokrat. Ketiganya dilantik Ketua Pengadilan Negeri 56

Tanjung Redeb, Widiarso, disaksikan bupati, wakil bupati dan anggota dewan serta tamu undangan. Syarifatul kemudian didaulat menuju kursi pimpinan yang ditinggalkan Elita dalam paripurna kemarin. Dalam sambutannya, ia sangat berterima kasiih kepada partai Golkar yang telah mempercayakan dirinya duduk sebagai wakil rakyat sekaligus ditunjuk menjadi ketua dewan. “Tidak hanya membanggakan tapi juga menurut saya ini adalah sebuah amanah dan beban yang tidak ringan. Namun saya berharap teman-teman anggota dewan lainnya dapat mendukung kami pimpinan agar dapat bersinergi,” ungkapnya. Sebab dalam kebersamaan dua bulan terakhir sebelum dilantik dirinya merasakan sebuah kebersamaan yang hangat. Syarifatul juga menyinggung kesetaraan gender dalam unsur dewan kali ini. Meski masih kurang dalam kuota, namun dirinya bersyukur bahwa masih ada 3 orang wakil perempuan di periode kali ini. Komposisi ini masih sama dengan periode 20092014 yakni 3 orang dan hanya tersisa

satu dari periode sebelumnya yakni Elita Herlina. Ketiga srikandi di parlemen Berau semuanya berasal dari Partai Golkar. Sebagai pimpinan, Syarifatul juga kembali mengingatkan terhadap tugas pokok yang akan dilaksanakan. “ Dalam waktu dekat kita selesaikan tata tertib, pembentukan alat kelengkapan dewan, pembahasan APBD 2015 dan sisa paperda anggota dewan periode 2009-2014,” ujarnya lagi. Sementara itu, Bupati Makmur HAPK, berpesan agar unsur pimpinan dapat menjalankan roda kepemimpinannya bersama dengan anggota dewan lain untuk bersinergi dengan eksekutif menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. “ Dewan boleh berganti namun kasus dewan tidak bisa ditingalkan begitu saja kasus dana bansos dan bintek yang sempat mengebu-gebu ditelinga warga Berau karena pemberitan media masa 2 tahun terakhir ini yang konon akan segera ditetapkan tersangkanya, sekarang mulai mengendor,” tuturnya. Ketika awal-awal pemberitan dapat dipastikan setelah pergantian angota DPRD Berau, pasti ada yang dipangil. Namun kenyatannya sampai sekarang belum ada yang dipanggil. “ Pasti ada yang dikorbankan bukan yang menikmati dari kegiatan tersebut namun orang lain,” ujar Ruslan Taha, Ketua LSM Laskar Anti Korupsi. n TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

KALTIM

Rakyat Segah Masih Menanti Listrik Menyala 24 Jam

Camat Segah

Bupati Berau, Makmur

Jalan tembus menuju Kecamatan Segah sudah mendekati usai. Jika dulu memakan jarak tempuh 2,5 jam untuk menuju Kota Tanjung Redeb, sekarang cukup ditempuh dengan waktu 1,5 jam saja.

S

elain itu, ekonomi masyarakat juga dapat dipastikan meningkat, karena adanya beberapa Bank yang sudah dibuka di Kecamatan Segah. Diantaranya BRI dan BPD Tak hanya itu, bendungan senilai Rp 16 miliar yang dibangun oleh PT Bawakaraeng Purnama Wijaya juga terlihat sangat cantik untuk mengaliri sawah yang berada di sekitar kecamatan dan kampung terdekat lainnya. Dalam acara halal bihalal kunjungan Bupati Berau ke Kecamatan Segah sekaligus meresmikan PLN yang dibantu oleh PT KLK Grub agar dapat menyala 24 jam karena sebelumnya lampu di Kecamatan Segah, hanya menyala 12 jam, yaitu pada malam hari dari pukul 18.00 sampai dengan 06.00 pagi. Sayangnya, janji listrik menyala selama 24 jam ternyata hanya saat kunjungan bupati. Hingga saat ini rakyat Segah masih menunggu sampai kapan listrik di desanya bisa menyala selama 24 jam. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Dalam kunjungannya, Bupati Berau, Makmur mengatakan bahwa Kecamatan Segah sudah banyak mengalami perkembangan dalam hal perkebunan, ekonomi, kemasarakatan,

pendidikan dan juga pembangunan. Hal ini tidak terlepas juga dari bantuan perusahaan-perusahaan besar seperti perkebunan sawit, pertambangan dan lain-lain yang ada di wilayah ini. Ya n g m e n j a d i p e r m a s a l a h a n sampai sekarang ini adalah dana ADK, banyak para kepala kampung yang masih merasakan kesulitan dikarenakan sumber daya manusia demi membangun kampung yang mandiri.n

Bendungan yang dibangun oleh PT Bawakaraeng Purnama Wijaya

57

KALTARA Hari Ulang Tahun Kabupaten Bulungan

Diwarnai Kelangkaan Bensin

Birau adalah sebuah festival budaya yang menjadi agenda tahunan dan berlangsung di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Birau ditetapkan pada setiap tanggal 12 Oktober, dan ketetapan tersebut dikukuhkan dalam Perda Tingkat II Bulungan Nomor 02 Tahun 1991.

S

etelah itu disahkan lagi dalam SK Gubernur Kepala Daerah (KDH) Tingkat I Kaltim No 003.3-IV.2-144 Birau adalah sebuah kata dalam bahasa Bulungan yang artinya, pesta besar. Suatu tradisi pesta adat yang diselenggarakan oleh para Sultan Bulungan secara turun-temurun. Dulunya, birau diselenggarakan pada perkawinan putera-puteri sultan, khatam Al Qur’an, sunatan putera sultan, naik ayun dan injak tanah putera-puteri sultan, dan penobatan sultan. Menurut data/arsip yang tersimpan di Museum Kesultanan Bulungan di Tanjung Palas, birau secara intensif diselenggarakan di masa pemerintahan Ali Kahar. Sultan Bulungan ke V yang bergelar Sultan Kaharuddin II atau Puen Tua. Ia memerintah dari tahun 1875-1889. Pesta akbar ini seakan jadi pesta syukur dan kegembiraan bagi 58

masyarakat Bulungan yang terdiri dari berbagai etnis dan suku hingga terakhir kali diselenggarakan tahun 1955 pada saat khatam dan khitanan Datuk Ali putera Sultan Maulana Djalaluddin. Kembali menurut data tersebut, penyelenggaraan birau yang paling meriah dan besar yang berlangsung selama 40 hari 40 malam terjadi pada tahun 1946. Saat itu, Sultan Bulungan ke- X yang bernama Sultan Maulana Djalaluddin dianugerahi p a n g k a t L e t n a n K o l o n e l Ti t u l e r oleh Ratu Belanda, Wilhelmina. Namun, sejak Sultan Maulana Djalaluddin pada 12 Desember 1958 meninggal dunia, tidak ada lagi ditemukan catatan penyelenggaraan birau di Bulungan, atau bekas Kesultanan Bulungan yang meliputi wilayah Tarakan, Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung, yang sekarang dimekarkan jadi kota dan

kabupaten. Tapi, setelah H. Jusuf Dali terpilih sebagai Bupati pada tahun 1991, ia menetapkan penyelenggaraan birau setiap dua tahun, yang kemudian oleh Bupati RA Bessing (almarhum) dijadikan setiap tahun untuk mengembangkan produk wisata di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Pelaksanaan Birau telah menjadi agenda resmi Pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 12 Oktober bersamaan dengan peringatan HUT Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan. Tujuan pelaksanaan Birau adalah: - U p a y a u n t u k m e l e s t a r i k a n d a n menggali potensi adat dan seni budaya asli Kabupaten Bulungan. - M e m b e r i k a n h i b u r a n k e p a d a masyarakat dan penyampaian informasi hasil pembangunan daerah. - Sebagai media promosi pariwisata daerah dan upaya menarik wisatawan. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan Birau, selain menampilkan atraksi adat dan seni budaya daerah, tari kreasi, juga dipadukan hiburan modern dan kegiatan pameran pembangunan, serta pasar malam. Ironisnya, KotaTanjung Selor yang menjadi Provinsi Kaltara di hari ulang tahunnya, harus mengalami kelangkaan bensin. Harga ecerannya mencapai Rp 15 ribu per liter. Masyarakat banyak mengeluh karena hilanganya bahan bakar bensin di ibu kota provinsi Kaltara. Kasat Reskrim Polres Tanjung Selor, Jamuri mengungkapkan bahwa memang sudah dilakukan penertiban pedagang bensin eceran. Hal ini sudah sesuai dengan surat edaran bupati untuk melakukan penertiban pedagang bensin eceran yang tidak memiliki ijin berjualan di pinggir jalan. Oleh karenanya, dengan kondisi ini< masyarakat berharap agar dapat membangun satu SPBU baru lagi, guna mengatasi kelangkaan bahan bakar. Hal ini merupakan upaya agar tidak ada lagi yang mengeluh tentang langkanya bahan bakar, apalagi di hari jadi kabupaten sampai ada yang mendorong motor karena bensin langka. n TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

OPINI

Mengenal

Filsafat Hukum Oleh: Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA*

I.

ABSTRAK Yakobus 4 ayat 14 mengetakan sebagai berikut : BAHASA INDONESIA : Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu ? hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap BAHASA INGGRIS : et you do not know [the least thing] about what may happen tomorrow. What is the nature of your life? You are but a wisp of vapor (a puff of smoke, a mist) that is visible for a little while and then disappears [into thin air]. Bahwa penulis adalah staff pengajar dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM) yang juga mengajar tentang Filsafat Hukum. Bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam kehidupan ini tentunya ada yang melatar belakangi munculnya peristiwa itu. Bahwa menurut PURNADI PURBACARAKA dan SOERJONO SOEKANTO misalnya merumuskan filsafat hukum itu sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembahuruan. Sedangkan pendapat SATJIPTO RAHARDJO yang mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Lainpula dengan pendapat dari GUSTAV RADBRUCH yang merumuskannya dengan sederhana yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, sedangkan pendapat dari LANGEMEYER mengatakannya pembahasan secara filosofis tentang hukum.

II. PENDAHULUAN Orang Batak mengatakan : “HUMAROJOR MABOLA HUDONNA, HUMALAPUT TATA INDAHANNA” Artinya : “TERGOPAH-GOPAH PERIUK PECAH, TERBURUBURU NASI MENTAH” TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

Maksudnya, Segala Segala Sesuatu Dalam Kehidupan Ini Harus Melalui Proses. Biarkanlah Proses Situ Berjalan Sebagaimana Adanya Agar Hasil Yang Diinginkan Tercapai. Dalam Bahasa Inggris : “IF HURRIED THE POT BREAKS, IF RUSHED THE RICE STAYS UNCOOKED” Everything in life must go through its natural process. Let everything take its course to achieve the desired result Bahwa untuk membuka pintu pemahaman mengenai filsafat hukum pertama sekali perlu dipahami apa yang dinamakan filsafat dan apa itu hukum. Bahwa dengan mengetahui kedua hal tersebut diatas sekaligus juga akan diketahui apa kaitannya antara filsafat dan filsafat hukum, serta dimana letak filsafat hukum dalam konstelasi (ilmu) filsafat, setelah mendapat pengertian yang bulat tentang filsafat hukum, perlu juga diketahui apa pentingnya orang mempelajari filsafat hukum ini dan apa perbedaannya dengan ilmu-ilmu lain yang objektif juga hukum. Bahwa salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya adalah keinginannya yang sangat dalam terhadap segala sesuatu didalam semesta ini dan sesuatu yang diketahui oleh manusia itu disebut dengan nama Ilmu Pengetahuan. Bahwa apabila pengetahuan itu diperoleh melalui indera manusia maka disebut pengetahuan indera (pengetahuan biasa) dan jika pengetahuan tersebut diperoleh mengikuti metode dan system tertentu serta bersifat universal disebutlah pengetahuan itu sbagai pengetahuan ilmiah. 59

OPINI Oleh karena itu hendaklah dibedakan dahulu antara pengertian pengetahuan (Knowledge) dengan ilmu pengetahuan, bahwa pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman yang dijumpai baik yang lahir maupun yang batin, baik yang langsung maupun tidak langsung, dengan demikian belum tentu semua hal yang diketahui merupakan ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang disusun secara sistimatis atau terlalu sistimatika, urutanurutan yang tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan yang berusaha membuktikan secara objektif dan memberi insight (inzichat, pranawa, gambaran) dalam garis besarnya dengan jelas kepada penuntutnya III. PERMASALAHAN We are free because We live under civil laws Adalah pendapat dari CHARLES DE SECONDAT MONTESQUIEU (Tahun 1688-1755) seorang filsuf dari Perancis, pencetus teori trias politica. Bahwa banyak dasar yang mengaju tentang filsafat hukum tetapi banyak sekali para mahasiswa yang tidak mengerti tentang filsafat, kenapa ??? Bahwa penulis mengajar tentang mata kuliah filsafat hukum dan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM) dan setelah penulis belajar tentang mata kuliah filsafat hukum tersebut dapat penulis berikan kepada mahasiswa penulis dan yang menjadi permasalahan dalam artikel ini adalah : “APA YANG DAPAT KITA KETAHUI TENTANG FILSAFAT HUKUM” IV. PEMBAHASAN Bahwa GUSTAV VON RADBRUCH pernah mengatakan sebagai berikut : “Ultimatevalues must be belived, they cannot be proved”. Bahwa dasar-dasar utama filsafat hukum barat asalnya dari “formuleeringen” para ahli pikir Yunani dari Homerus sampai kaum Stoa, yang merupakan latar belakang tetap dari renungan tentang hukum dan pemerintahan bangsa Yunani adalah timbulnya dan berkembangnya “polis” (negara kota) yunani, dimulai dengan lukisan mengenai penghidupan di negara kota di atas tameng Achilles (tertulis dalam Ili’ad karangan Homerus) sampai renungan PLATO

dan ARISTOTELES. Bahwa begitu banyaknya permasalahan, banyak kemelut dari pemerintah yang tyranny sehingga menyebabkan hamper setiap orang penduduk berfikir dengan keras untuk menyelamatkan Negara pada umumnya dan menyelamatkan diri sendiri pada khususnya maka SOETIKSNO mengatakan tiap-tiap orang adalah filsuf padalah kenyataannya hal ini sesungguhnya agak berlebih-lebihan dan tidak benar. Bahwa dari uraian filsafat hukum tersebut diatas timbul suatu pertanyaan dimana sebenarnya letak filsafat hukum? apakah filsafat hukum itu merupakan bagian dari filsafat atau bagian dari ilmu hukum? Sudah kita ketahui bersama bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub cabang filsafat manusia yang disebut etika atau filsafat tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Begitu pula seperti yang dikatakan oleh BENDER O.P yang menjelaskan hubungan antara filsafat hukum dengan filsafat? Bahwa filsafat itu terdiri dari beberapa bagian, salah satu bagian utamanya adalah filsafat moral yang disebut juga dengan etika. Objek dan bagian utama ini adalah tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk yang khas yang diturunkan dalam tingkah laku manusia yaitu baik dan buruk menurut kesusilaan. Sama halnya seperti yang dinyatakan oleh GE LANGEMEIJER dalam bukunya Inleiding Tot De Studie Van Dewijsbegeerte Des Rechts , bahwa filsafat hukum adalah bagian dari filsafat dan bahwa pilihan menjadi titik tolak kefilsafatan yang umumnya ikut menentukan pandangan apa yang dianut orang tentang filsafat hukum. Dengan kata lain filsafat hukum adalah : • Pembahasan secara filosofis tentang hukum • Refleksi tentang hukum yang mempermasahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar, seperti : • Apakah hukum itu ? • Apa dasar-dasar mengikatnya hukum ? • Mengapa hukum berlaku umum ? • Bagaimana hubungan anatara hukum dengan keluasan, moral dan keadilan ? Bahwa GUSTAV VON RADBRUCH memberikan rumusan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, sedangkan PURNADI PURBACARAKA dan SOERJONO SOEKANTO menyatakan bahwa filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya

60


OPINI penyerasian antara : • Antara ketertiban dengan ketenteraman • Antara kebendaan dengan keakhlakan • Antara kelanggangan/konservatisme dengan pembaharuan. MAHADI berpendapat bahwa filsafat hukum adalah : • Filsafat tentang hukum • Filsafat tentang segala sesuatu dibidang hukum secara mendalam sampai keakar-akarnya secara sistematis. SOEDJONO DIRDJOSISWORO mengemukakan filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau Negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum. VAN APELDOORN bahwa filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan apakah hukum itu ? ia menghendaki agar kita berpikir masak-masak tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum. SATJIPTO RAHARDJO mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaanpertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. • Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum • Tentang dasar0dasar bagi kekuatan mengikat hukum. LAGEMEYER mengatakan buku tentang filsafat hukum melakukan pembahasan secara filosofis tentang hukum. E. UTRECHT mengatakan sebagai berikut : filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : • Apakah hukum itu sebenarnya ? (persoalan : adanya dan tujuan hukum) • Apakah sebabnya kita mentaati hukum ? (persoalan : berlakunya hukum) • Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baikburuknya hukum itu ? (persoalan : keadilan hukum) Jumlah pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga dijawab oleh ilmu hukum, akan tetapi bagi orang banyak jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagi suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja yaitu menerima hukum sebagai suatu gegebenheit belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata Ethisch Wardeoordeel Filsafat hukum berusaha membuat dunia etis menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh pancaindera dari hukum (de onzichtbare ethische wereld achter het recht) filsafat hukum menjadi ilmu normatif seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu rechtsideaal yang dapat menjadi dasar ilmu dan etis (ethisch) bagi berlakunya sistim hukum positif suatu masyarakat. V. PENUTUP KESIMPULAN : Demikianlah artikel ini dipersembahkan oleh Penulis untuk kita semua khususnya untuk mahasiswa penulis di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM) Jakarta, terhadap permasalahan tersebut penulis berpendapat bahwa filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat yang menganalisa hukum sampai sedalam-dalamnya. TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014

SARAN : Penulis menyarankan bahwa para siswa fakultas hukum juga Para Advokat lebih banyak mempelajari dan memperdalam ilmu filsafat hukum karena banyak sekali manfaat atas ilmu pengetahuan tersebut khususnya dibidang hukum. Semakin banyak anda mengenal filsafat hukum maka anda akan semakin bijak didalam mengurangi hidup ini seperti apa yang dikatakan oleh PLATO ahli filsafat dari Yunani, suatu Negara akan lebih baik diperintah oleh orang-orang ahli filsafat karena orang ahli filsafatlah banyak memikirkan, mempertimbangkan nasib orang lain. Jakarta, 15 Agustus 2014 Hormat Penulis Prof.Dr.SUHANDI CAHAYA,SH,MH,MBA.

Advokat-Kurator-Dosen-Konsultan HKI-Saksi AhliKetua Litbang AAI-Anggota Litbang PERADIDosen Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah PalembangDosen Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM)

BAHAN BACAAN: • Holy Bible. • Dr. D.F Walker., Konkordansi Alkitab. • Prof.Darji Darmodiharjo,SH., & SHIDARTA, SH.,M. Hum., Pokok-pokok filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. • Dr. Theo Huijbers., Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, • Victorianus M.H. Randa Puang., SH., M.Kn., Dipl Theol., Filsafat Hukum Sub Cabang Filsafat Hukum. • Prof.Dr.H.Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LLM & Ira Thania Rasjidi., SH., Pengantar Filsafat Hukum. • Mr. Soetiksno., Filsafat Hukum Bagian I • Prof.Dr.Suhandi Cahaya., SH.,MH.,MBA., Diktat Mata Kuliah Pokok-Pokok Filsafat Hukum. • Dr.Bernard L Tanya., SH.MH & Dr. Yoan N Simanjuntak SH.,MH., & Markus Y.Hage, SH,MH., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi • Drs.Mangala Pakpahan.PU., Batak Toba Karakter Kearifan Indonesia. Jl. Gajahmada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat Telp.: 021-6386.6636/ 021-6386.6637 61

SELEBRITI

D

unia entertainment memang begitu glamour dan penuh dengan sensasi. Tidak jarang, seorang artis membuat aksi atau sensasi yang begitu kontroversial. Popularitas pun terkadang menjadi dewa bagi mereka. Berita gosip sering menyebar luas tanpa sumber yang jelas. Itu pula yang pernah dirasakan oleh artis cantik Pevita Pearce “Adalah itu berita nggak benar. Tapi itu risiko, akan selalu ada positif dan negatifnya juga,” kata Pevita Pearce kepada wartawan di Birdcage, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2014. Sebagai publik figur, Pevita tidak selalu mengambil sisi negatifnya. Jika pikiran negatif yang dikedepankan, menurutnya, tidak akan mengantarkan seseorang pada kesuksesan. “Kalau selalu lihat ke negatifnya nggak berkembang. Sekarang tutup kuping, kacamata gajah saja. Cobaan dibilang berat atau tidak individu melihat cobaan seperti apa,” ujarnya. Tidak dibantah, Pevita mengaku nervous menghadapi setiap cobaan yang datang. Namun, dirinya yakin bisa menghadapinya dengan tips yang selama diyakini kemanjurannya. “Gosip ya fitnah, lebih sabar, lapang dada, terus positif berkarya. Pevita nggak tahu cobaan apalagi di depan. Aku yakin cobaan adalah sesuatu yang derajatnya diangkat sama Allah. Makannya aku tidak terlalu memikirkan, aku menikmati akting sebagai hobi, aku bisnis, kuliah, kesibukan seperti pada orang seumuranku,” tandasya.

Pevita Pearce:

KAPANLAGI

Dunia Selebriti Penuh Fitnah dan Gosip 62

62

TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014 TIRO | Edisi 82 / Nopember 2014


63

(021) 9860-5678 64


PEMBERANI & TANGGUH , ,- GEMPUR

Recommend Documents