PEMBENTUKAN YAYASAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1962 Tanggal 24 September 1962 Presiden Republik Indonesia, Menimbang; 1. 2. 3.
4.
Bahwa dalam penyelesaian revolusi Indonesia yang multi kompleks, revolusi dalam bidang rohani/spirituil dan jasmaniah/fisik adalah merupakan unsur-unsur pokok bagi pembinaan bangsa dan negara serta pembentukan manusia Sosialis Indonesia. Bahwa berhubung dengan itu Gelanggang Olah Raga yang telah didirikan guna penyelenggaraan Asian Games ke IV di Jakarta pada tahun 1962,merupakan landasan utama bagi revolusi dalam bidang-bidang yang tersebut diatas. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk mengatur penggunaan dari Gelanggang Olah Raga tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dicapai daya guna dan daya gerak yang sebesar-besarnya untuk pembinaan nusa dan bangsa dengan memperhatikan azas-azas ekonomi perusahaan tanpa mengabaikan azas-azas sosialnya. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu segera membentuk satu yayasan yang akan melaksanakan tujuan diatas.
Mengingat : 1. 2.
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia; Keputusan Presiden No. 79 tahun 1961 tanggal 28 Pebruari 1961 tentang kegiatankegiatan Olah Raga di Indonesia. Memutuskan :
Menetapkan : Pembentukan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno. sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Membentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno , disingkat "GELORA" yang berkedudukan di Jakarta dan dapat mendirikan cabangcabangnya ditempat-tempat lain diseluruh wilayah Indonesia. Pasal 2 Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno meliputi semua bangunan-bangunan yang didirikan dalam rangka Asian Games ke-IV tahun 1962 baik yang didalam maupun yang diluar kompleks Pusat Olah Raga Bung Karno Senayan.
BAB II TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA. Pasal 3 (1)
(2)
Tujuan Yayasan adalah untuk mengusahakan pembangunan dibidang mental/rohani spirituil dan jasmaniah fisik melalui : a. kegiatan-kegiatan Olah Raga yang bersifat nasional maupun internasional. b. kegiatan-kegiatan kebudayaan. c. kegiatan-kegiatan rekreasi, d. kegiatan-kegiatan pendidikan. e. kegiatan-kegiatan dalam rangka usaha meninggikan persahabatan dan perdamaian dunia, f. penerangan massa. g. d.l.l. Usaha-usaha tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan azas-azas ekonomi perusahaan tanpa mengabaikan azas-azas sosialnya. BAB III MODAL Pasal 4
(1) (2) (3)
Modal Yayasan adalah terdiri dari semua bangunan bangunan yang didirikan dalam rangka Asia Games ke-IV tahun 1962 di Jakarta baik yang didalam maupun yang diluar kompeleks Gelanggang Olah Raga Bung Karno Senayan. Modal yayasan terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Yayasan ditambah dengan : a. subsidi dari Pemerintah, b. hasil-hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan. BAB IV PIMPINAN Pasal 5 Pimpinan Yayasan terdiri dari Pimpinan Umum dan Direksi Pasal 6
(1) (2) (3) (4)
Yayasan dipimpin oleh suatu Pimpinan Umum yang diketuai oleh Presiden dan dibantu oleh suatu Staf. Staf yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) menyelenggarakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraannya kepada Presiden. Staf tersebut dalam ayat (1) menetapkan azas-azas pokok pelaksanaan dari kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Presiden untuk dilaksanakan oleh suatu Direksi seperti yang ditentukan dalam pasal 7. Staf tersebut dalam ayat (1) memimpin dan mengawasi pelaksanaan azas-azas pokok yang dilakukan oleh Direksi.
Pasal 7 (1)
(2)
Pelaksanaan sehari-hari dari kegiatan-kegiatan Yayasan dilakukan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu seorang Direktur Muda Urusan Tehnik, seorang Direktur Muda Urusan Tata Usaha/Komersiel dan Perbendaharaan dan seorang Direktur Muda Urusan Perencanaan dan Program, Anggota-anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Staf. Anggota-anggota Direksi diangkat untuk masa lima tahun; setelah waktu itu berakhir anggota-anggota tersebut dapat diangkat kembali. Pasal 8
Dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini atas usul Staf, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (2) belum berakhir : a. atas permintaan sendiri, b. karena meninggal dunia, c. karena tindakannya yang merugikan Yayasan, d. karena tindakannya/sikapnya yang bertentangan dengan kepentingan negara. Pasal 9 (1) (2)
(3) (4) (5) (6)
Direksi melaksanakan azas-azas pokok kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Staf dalam mengusahakan tujuan Yayasan. Dalam mengusahakan tujuan Yayasan Direksi berkewajiban untuk : a. memimpin dan mengawasi routine administrasi, merawat dan memperkembangkan Gelanggang Olah Raga di Djakarta dan dilain-lain daerah, b. mengusahakan kerja sama dengan Departemen Olah Raga, Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Departemen Penerangan, Departemen-departemen lainnya menurut kebutuhan dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Yayasan. Direktur bertanggung-jawab kepada Kepala Staf dan para Direktur Muda bertanggung-jawab kepada Direktur. Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Presiden. Presiden dapat mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada Kepala Staf. Tata-tertib dan cara menjalankan Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan yang disahkan oleh Kepala Staf atas nama Presiden. Pasal 10
(1) (2)
Direksi mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Yayasan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
Pasal 11 (1) (2) (3)
Untuk melancarkan tugas kewajibannya Kepala Staf mengangkat seorang Manager untuk tiap-tiap unit bangunan yang disebutkan dalam pasal 14 atas usul Direksi. Menurut kebutuhan masing-masing unit , Direksi dapat mengangkat seorang atau beberapa Asisten Manager atas usul Manager yang bersangkutan. Direksi mengangkat dan memberhentikan semua pegawai-pegawai lainya dari Yayasan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Staf. BAB V BADAN PENASEHAT Pasal 12
(1) (2)
(3) (4)
Untuk menjamin terlaksananya tujuan Yayasan secara lebih effektif, Direksi dibantu oleh suatu Badan Penasehat Badan Penasehat tersebut dalam ayat (1) dari pejabat- pejabat/perorangan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian serta pengalaman yang cukup dalam penyelenggaraan usaha-usaha dibidang keolah-ragaan, pendidikan, kebudayaan, sosial dan ekonomi serta keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta dari kalangan masyarakat. Jumlah dan pengangkatan dari anggota-anggota Badan Penasehat ditetapkan dan diangkat oleh Presiden atas usul-usul Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan organisasi masyarakat untuk jangka waktu tiga tahun. Sesudah jangka waktu yang disebut dalam ayat (3) berakhir, anggota Badan Penasehat dapat diangkat kembali, Pasal 13
Badan Penasehat memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai segala persoalan yang bertalian dengan tujuan Yayasan kepada Direksi baik yang diminta maupun yang tidak. BAB VI PENGGUNAAN BANGUNAN-BANGUNAN Pasal 14 Semua bangunan-bangunan yang didirikan dalam rangka Asian Games ke-IV tahun 1962 di Jakarta diatur penggunaannya sebagai berikut : 1. Bangunan-bangunan yang tersebut di bawah ini ditetapkan sebagai satu unit dalam rangka pelaksanaan azas-azas ekonomi perusahaan yaitu : a. Stadion Utama dan Stadion Terbuka (Hockey) dan Lapangan Olah Raga Tebet; b. Istana Olah Raga dan Gedung Olah Raga (Bola Basket); c. Stadion Renang Senayan dan Kolam Renang Cikini; d. Stadion Tennis, Lapangan Terbuka dan Lapangan Menembak Cibubur; e. Taman Raya, Jalan-jalan dan Parkir dalam kompleks Gelanggang Olah Raga;
f.
Perkampungan Internasional termasuk Flat Delapan Tingkat dan Rumah
Tamu;
2.
g. Press House; h. Pusat Televisi dan i. Photo Plant. Penggunaan bangunan-bangunan. Yayasan ditetapkan sebagai berikut : a. Lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan Olah Raga (Sport Venues) : dipergunakan untuk penyelenggaraan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam pasal 3. b. Rumah Tamu dan Flat Delapan Tingkat : dipergunakan untuk hotel dan untuk tempat penginapan rombongan kebudayaan serta rombonganrombongan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang disebut dalam pasal 3 dan juga untuk ahli-ahli luar negeri yang didatangkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu. c. Perkampungan Internasional yang terdiri dari 350 Unit maisonettes, sebahagian dipergunakan untuk tempat pemondokan sementara. d. Rumah Makan (tiga buah): dipergunakan satu untuk dining hall training center, satu untuk dining hall keperluan tamu-tamu di Flat Delapan Tingkat dan satu untuk dining hall restoran umum. e. Ruangan Rekreasi: dipergunakan untuk berbagai seminar dan ruangan teori. f. Taman Persahabatan: dipergunakan untuk taman rekreasi. g. Poliklinik: dipergunakan untuk balai pengobatan. h. Press House: adalah hotel untuk umum dan kepada tamu pers dalam dan luar negeri diberi prioritet untuk mendapatkan pemondokan dan untuk kegiatankegiatan lainnya dalam lapangan pers. i. Pusat Televisi: dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penerangan dan perekonomian. j. Photo Plant: dipergunakan untuk penyebaran dan pendokumentasian. k. Kantor Organizing Committee: dipergunakan untuk Kantor Departemen Olah Raga dan Sport Kansellari. 1. Gedung Administrasi dan Bangunan Semi Permanen: dipergunakan untuk Kantor Direksi dan Administrasi Perkampungan Internasional. BAB VII TAHUN BUKU Pasal 15 Tahun buku Yayasan adalah tahun takwim. Anggaran Yayasan Pasal 16
(1) (2)
Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Yayasan untuk dimintakan persetujuan kepada Kepala Staf. Kecuali apabila Kepala Staf mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Yayasan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3)
Anggaran atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan tersebut mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Staf. BAB VIII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN YAYASAN Pasal 17
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Yayasan dikirim oleh Direksi Kepada Kepala Staf menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Kepala Staf. Pasal 18 (1)
(2) (3) (4)
Untuk tiap tahun oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Staf dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Staf. Cara penilaian pos perhitungan tahunan harus disebutkan. Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Staf tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan. Perhitungan tahunan oleh Kepala Staf; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tersebut. BAB IX PEMBUBARAN Pasal 19
(1) (2)
Pembubaran Yayasan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan oleh Presiden. Semua kekayaan Yayasan setelah diadakan likwidasi dilakukan kepada Kepala Staf yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnja. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20
(1)
Sebelum timbang terima-pengurus dan penguasaan atas bangunan-bangunan yang termasuk Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno peraturan ini dapat dilakukan sepenuhnya kepada pimpinan Yayasan maka semua Organisasi-Organisasi yang telah ada termasuk semua tenaga-tenaga yang diperbantukan kepadanya dan yang masih melaksanakan tugasnya tetap melanjutkan pekerjaannya sebagaimana yang ditetapkan semula sampai ada ketetapan lain dari Kepala Staf. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Staf. Pasal 22 Surat keputusan ini mulai berlaku pada hati ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1962. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1962. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 79
