PEMBELAJARAN DARI LEMBAGA DI AUSTRALIA DAN MALAYSIA DAN REVELVENASI BAGI INDONESIA COMPARATIVE STUDY ON FINANCING NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION ON HIV/AIDS CONTROL PROGRAMS Di Australia dan Malaysia 31 Juni – 10 Juni 2015 I. Australian Institute of Company Directors (AICD) 1
2
3
4
Pembelajaran Ada kebutuhan masyarakat yang perlu ditangani dan dibiayai Pemerintah sejak awal yang dapat dilakukan oleh LSM. . NGO mengikuti policy framework yang ditetapkan oleh pemerintah Legal Framework: detail kegiatan tidak dibatasi tetapi mengacu pada pencapaian target pada kerangka kebijakan pemerintah Kelompok masyarakat membentuk asosiasi yang menjadi media komunikasi dan pembelajaran Adanya Board Members pada LSM yang mengawasi keuangan secara ketat dengan Peraturan dan Tatacara pengelolaan keuangan dan Kode Etik yang jelas
R/TR R
TR
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Penanganan isu di komunitas oleh LSM/Kelompok Masyarakat kebanyakan dinisiasi oleh masyarakat dengan dana mandiri atau dana dari Donor International, dapat diperbesar cakupan melalui bantuan pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mengacu pada RPJM dan dilaksanakan oleh Kementerian Teknis terkait
R
Asosiasi lembaga swadaya serupa sudah ada di Indonesia
R
LSM di Indonesia khususnya yang berbentuk Yayasan, sesuai dengan UU Yayasan UU Yayasan No. 16 tahun 2001 dan UU No. 28 tahun 2004, diwajibkan memiliki Badan Pembina dan Pengawas (Board Member) akan tetapi biasanya fungsi pengawasannya belum berjalan dengan baik.
II. Australian Volunteer International (AVI) 1
Pembelajaran Pemerintah dalam memberikan tender atas basis kompetisi untuk efisiensi, dan perlu berkolaborasi dengan sector dunia usaha (swasta)
R/TR R
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Dalam bidang tertentu, seperti Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah telah mengadakan tender untuk sector swasta, tetapi belum untuk LSM. Dapat di bentuk mekanisme keikutsertaan LSM dalam melakukan tender untuk melaksanakan program pemerintah. Pada saat ini mekanisme pendanaan pemerintah ke LSM adalah hibah, tidak melalui proses tender. Belum ada kerjasama LSM dan swasta dalam melaksanakan program yang di danai oleh pemerintah
1
III. Australian Charity and Non Profit Commission (ACNC) 1
2
3
4
Pembelajaran Dibentuk oleh Parlemen untuk melindungi kepentingan Pemerintah dan Charity dan Non Profit dari sisi kredibilitas dan akuntabilitas
R/TR R
Mempunyai kewenangan dalam registrasi, akreditasi (bersifat sukarela) dan bimbingan kapasitas charity dan not-for-profit organisation serta pengaturan detail perjanjian, akuntabilitas dan transparansi Insentif pajak untuk LSM dan swasta dalam peningkatan kesejahteraan rakyat (dikembalikan untuk kepentingan komunitas) NGO dapat berkolaborasi dengan swasta dalam melaksanakan program pemerintah yang bisa di dapat melalui hibah, tender, atau kontrak. NGO dapat mengusulkan kegiatan untuk didanai pemerintah
R
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Dapat di bentuk badan sejenis di Indonesia melalui peraturan yang telah ada atau dengan peraturan baru, untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas LSM yang akan didanai oleh pemerintah atau donor Internasional Sistem yang untuk manjamin akuntabilitas bagi LSM yang akan melaksanakan kegiatan yang dibiayai pemerintah
R
Di Indonesia, insentif pajak untuk korporasi belum ada dalam Undang-Undang. Insentif pajak masih terbatas pada badan amal berbasis agama ( penyaluran zakat). Perlu diintegrasikan delam perencanaan pembangunan pemerintah; diatur mekanisme implementasi oleh NGO yang mengusulkannya; Kemendagri perlu mengatur agar NGO telah berumur lebih dari 3 tahun; tidak mendadak
Pembelajaran Perolehan pendanaan Pemerintah berdasarkan kompetisi melalui proses tender. Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dan dinyatakan dalam kontrak dan dikelola oleh staf yang professional
R/TR R
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Dapat di bentuk mekanisme keikutsertaan LSM dalam melakukan tender untuk melaksanakan program Pemerintah. Praktek seperti ini sudah di lakukan oleh LSM yang menerima bantuan dari Donor Internasional dan dilakukan audit keuangan internal oleh Donor atau oleh auditor eksternal atas biaya Donor.
NGO harus comply dengan perUUan NGO tapi juga tentang pembentukan badan hukum, charity, pajak dan keuangan, kesehatan dan keselamatan kerja, diskriminasi, privacy
R
IV. Victorian Aids Council (VAC) 1
2
3
R
Yang belum ada adalah regulasi yang berkenaan dengan charity dan privasi
2
V. Department Foreign Affairs and Trade (DFAT) 1
2
Pembelajaran Kepentingan investasi Pemerintah Australia untuk penanggulangan penyakit menular dan system kesehatan di kawasan regional
R/TR R
DFAT fokus pada upaya diplomasi yang berkaitan dengan kesehatan untuk pengembangan ekonomi, produktivitas, stabilitas dan keamanan
TR
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Pendemi HIV dan Penyakit Menular Seksual lainnya merupakan ancaman terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang juga berpotensi mempengaruhi turunnya produktivitas dan beban sosial dan ekonomi Negara. Dalam konteks Indonesia, penangan kesehatan lebih diutamakan untuk merupakan isu pembangunan untuk pencapaian HDI yang lebih meningkat.
VI. Department of Prime Minister and Cabinet, Australia 1
2
3
Pembelajaran Sistem keuangan terbagi menjadi 3 otoritas yang terpisah: pajak untuk revenue, treasury dan financing
R/TR TR
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Di Indonesia tiga fungsi dalam satu Kementerian Keuangan; Tapi pada tingkat politik yang sangat tinggi
Adanya kesepakatan dalam rencana program yang akan dilaksanakan secara nasional melalui COAG (Concil of Australian Government) Pemerintahan Commonwealth mengeluarkan berbagai aturan pembiayaan NGO yaitu 1) Public governance, performance and accountability Act; 2) Commonwealth grant rules and guidelines; dan 3) Whole government policy framework for grant administration
R
Sistem perencanaan pusat dan daerah di Indonesia juga mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Indonesia yang sudah ada aturan hibah APBD; Aturan penyaluran utang dan hibah LN sudah ada; Aturan tentang bantuan sosial; Yang belum ada adalah aturan mengenai mekanisme hibah APBN/APBD ke LSM untuk pelaksanaan program pemerintah, dan aturan tentang kinerja dan public governance
VII. Department of Finance Australia (DOFA) 1
2
Pembelajaran Kebijakan Pemerintah Pusat (Commonwealth) tidak secara langsung mendanai kegiatan sektor, melainkan melalui kementrian teknis terkait. Alokasi dana diberikan oleh Pusat ke State untuk dijalankan oleh Charity/NFP di State Mekanisme chaneling dana adalah melalui grant/hibah dan tender dan bisa multi-year
R/TR R
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Pusat melalui APBN dan provinsi/kabupaten melalui APBD. Dan ada dana khusus dari pusat seperti BOS, DAK, Otsus untuk kepentingankepentingan khusus.
R
Saat ini di Indonesia, pendanaan untuk LSM hanya berlalu mekanisme dana hibah yang tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus.
3
VIII. Department of Health and Aging (DOHA) 1
2
Pembelajaran Keputusan penggunaan anggaran dilakukan oleh PM, DOHA and Treasury Framework and keterlibatan dari NGO dibangun oleh Kementrian Teknis sebagai bagian dari Prosedur untuk pendanaan ke NGO
R/TR TR
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Pengajuan anggaran dilakukan oleh Presiden dan diputuskan oleh Parlemen.
TR
Framework keterlibatan LSM di dalam Kementerian Teknis belum ada di Indonesia. LSM masih bersifat membantu pelaksanaan program jika dibutuhkan, dan biasanya bersifat bantuan individu dari LSM, bukan secara institusi.
R/TR R
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Dalam bidang kesehatan, beberapa program dilaksanakan secara vertikal dari pemerintah misalnya pengadaan bahan/ obat-obatan yang tidak dicover. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewenangan masing-masing.
R
Dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan spesifik kepada pihak-pihak dengan kualifikasi tertentu untuk memberi pelayanan yang sesuai dengan kerangka kerja tertentu sebagaimana yang akan diatur dalam kontrak kerja antara pemerintah dengan pihak penyedia layanan, sehingga kebutuhan dan penyediaan pendanaan akan sangat mempengaruhi target/sasaran kinerja yang akan tertuang dalam kontrak kinerja layanan (service agreement).
IX. Australian Treasury 1
2
Pembelajaran Relasi keuangan antara Commonwealth dan State : Proses pendanaan program Pemerintah yang dilaksanakan oleh State dalam penyelenggaraan kepemerintahan. Relasi Pemerintahan Commonwealth dan State dalam Kerangka Pendanaan Khusus: Yang dialokasikan untuk mencapai tujuan/target tertentu secara spesifik dengan proses transfer yang dilakukan berdasarkan pencapaian tingkat kinerja tertentu (performance level / milestones).
X. AIDS Council of New South Wales (ACON) 1
Pembelajaran Kebijakan / mekanisme sama dengan VAC karena menggunakan kerangka pendanaan yang sama.
R/TR R
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Dapat di bentuk mekanisme keikutsertaan LSM dalam melakukan tender untuk melaksanakan program Pemerintah.
4
XI. New South Wales Department of Health (Albion Health Centre) 1
2
Pembelajaran R/TR Pemerintah federal ataupun state R mengalokasikan anggaran untuk layanan HIV, STI kepada Health Center/Clinic dimana merupakan institusi pemerintah yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis. Pendanaan berasal dari Pemerintah R Daerah (state) New South Wales, dalam bentuk Grant, dikombinasikan dengan pendanaan pemerintah pusat (commonwealth). Kerjamas tertuang dalam Service Agreement dalam kerangka kinerja tertentu (service agreement within certain key performance indicator).
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Sebagian besar dana untuk layanan HIV dan STI berasal dari sumbangan Negara-negara G20 yang disalurkan lewat mekanisme pendanaan Global Funds for AIDS and Malaria (GFATM). Ada peraturan baru Kementrian Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah membiayai 55% dana untuk reagents terkait layanan HIV. Dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan spesifik kepada pihak-pihak dengan kualifikasi tertentu untuk memberi pelayanan yang sesuai dengan kerangka kerja tertentu sebagaimana yang akan diatur dalam kontrak kerja antara pemerintah dengan pihak penyedia layanan, sehingga kebutuhan dan penyediaan pendanaan akan sangat mempengaruhi target/sasaran kinerja yang akan tertuang dalam kontrak kinerja layanan (service agreement).
XII. Ministry of Health, Malaysia 1
2
Pembelajaran Malaysia National Strategic Plan on HIV Respond sebagai basis disain kebijakan penganggulangan masalah HIV/AIDS di Malaysia.
R/TR R
Pemerintah menganggap perlu untuk membentuk sebuah lembaga diluar pemerintahan yang akan bertanggungjawab kepada Kementerian Kesehatan dan akan menjadi koordinator implementasi program (disebut Malaysian AIDS Council. MAC mewakili kepentingan pemerintah dalam menyalurkan pendanaan kepada lembaga-lembaga berbasis kemasyarakatan lainnya.
R
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Indonesia memiliki Strategi Nasional/Provinsi untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang disusun oleh Sekretariat KPAN/KPAP dengan melibatkan Instansi-Instansi teknis terkait dan LSM. Namun belum menjadi acuan secara konsisten bagi instansi teknis untuk perencanaan maupun penganggaran HIV. Untuk pelaksanaan teknis penanggulangan HIV dan AIDS, belum ada wadah yang menjembatani hubungan Pemerintah dan LSM. Komisi Penanggulangan AIDS adalah lembaga koordinatif dan ada dibawah Kemenko PMK. LSM biasanya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan teknis oleh Dinas-Dinas terkait, yang biasanya terbatas sebagai nara sumber individual. Untuk peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV yang dilaksanakan oleh LSM yang akuntabel, penyaluran pendanaan (fund channelling) dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan dan/atau secara bersama dengan pemerintah daerah .
5
XIII. Malaysia Aids Council (MAC) 1
2
3
Pembelajaran MAC didanai dan bertanggung jawab kepada pemerintah federal, melalui Kementerian Kesehatan, dan bertindak selaku koordinator yang menjembatani antara kepentingan pemerintah dan kepentingan organisasi-organisasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan penganggulangan masalah HIV AIDS. Kewenangan suatu LSM mendapat suatu alokasi anggaran berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan dengan dasar masukan technical review panel dengan anggota dari Internasional Agency, universitas, Ministry of Finance, Ministry of Woman, pemuka agama, Biro Keuangan Kementerian Kesehatan, LSM yang tidak bekerja di bidang HIV. Panel tersebut sangat independent dan dapat menentukan disetujui atau tidaknya paper yang diajukan. Aturan khusus dibuat untuk technical review panel yang dipilih tiap tahun di tingkat Federal, state dan MAC sebagai seleksi program, dengan keputusan akhir dari Kementerian Kesehatan
R/TR TR
Relevansi untuk Kondisi Indonesia Belum ada mekanisme tersebut di Indonesia. Pemerintah Malaysia menganggap perlu untuk membentuk lembaga non-pemerintah yang akan menjembatani kepentingan pemerintah disisi akuntabilitas keuangan dan kepentingan lembaga masyarakat disisi penyediaan pendanaan.
R
Indonesia dapat mencontoh Malaysia dengan membuat peraturan yang jelas bagi Kementrian Kesehatan untuk melibatkan dan mendanai LSM dengan mekanisme seleksi yang transparan dan melibatkan berbagai stakeholders dalam Review Panel, serta aturan dan pengawasan keuangan yang memadai. Juga dukungan teknis bagi LSM dalam mencapai KPI dan pelaporan keuangannya.
Mengefektifkan panel review yang sudah ada untuk tema-tema khusus.
---
6
