PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI SLEMAN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 JUNCTO

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI SLEMAN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 JUNCTO PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2013 JUNCTO PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE)

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM OLEH: MOH. HUDI NIM. 10340115

1. 2.

PEMBIMBING: Dr. SITI FATIMAH, S. H., M. Hum. NURAINUN MANGUNSONG, S. H., M. Hum.

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014

ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut telah tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Perwujudan dari konsep negara hukum adalah pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (calon legislatif) yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Untuk memperkenalkan diri sebagai calon legislatif mereka harus mempromosikan diri lewat kampanye. Kampanye dapat dilakukan dengan alat peraga kampanye yang berupa billboard, megatron, reklame kain dan sejenisnya antara lain spanduk, banner, umbul-umbul, dan rontek, neonbox, selebaran, berjalan, udara, suara, film.slide, peragaan, dengan cahaya, tine plate, baliho, dan shop sign. Pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, namun di lapangan pemasangan alat peraga kampanye kurang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014. Berdasarkan keadaan tersebut penyusun mencoba mengkaji apakah pemasangan alat peraga kampanye Calon Legislatif Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014, faktor penghambat dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye, serta apa sanksi terhadap pelanggaran tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah tertentu dengan pendekatan studi yuridis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka berfikir secara deduktif untuk membangun perspektif kebenaran hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara, menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, skripsi, internet dan lain-lain, serta menggunakan data tersier yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif kurang efektif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014, karena masih banyak Partai Politik dan calon legislatif yang melanggar perizinan, wajib mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, pemasangan billboard satu unit untuk satu desa, pemasangan alat peraga kampanye pada fasilitas umum, lingkungan gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, di tempat pelayanan kesehatan atau rumah sakit, pasar, tempat ibadah, stadiun, di tiang listrik, tiang telepon, pohon, gapura, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame dan menara. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye adalah kurangnya media konstruksi alat peraga kampanye milik Pemerintah Kabupaten Sleman, jika dibanding dengan jumlah partai politik dan calon lagislatif. Partai politik dan calon lagislatif kurang memahami substansi yang ada di peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014. Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu tidak dilakukan setiap hari sehingga masih ada celah bagi partai politik atau calon legislatif untuk memasang alat peraga kampanye. Sanksi yang diberikan apabila partai politik atau calon legislatif melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 akan dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam bentuk tindakan pembongkaran, pencabutan dan atau pemindahan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilihan umum supaya tercipta keadaan yang kondusif.

i

iii

iv

v

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-02/RO

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapatkan (pahala) yang lebih baik dari pada kebaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. (Surat 28. Al-Qashash (48))”

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya”. {Surat 99. Az-Zalzalah ayat (7)}

“Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”. {Surat 99. Az-Zalzalah ayat (8)}

vi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk: Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa bekerja keras dan mendo’akan untuk kesuksesanku Cak Rohim dan mba’ Aziroh tersayang yang selalu memberi motivasi untuk kesuksesanku Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Someone Specialku Suraida Salaeh yang selalu mendorong dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Teman-teman atau Sahabat-sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

vii



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu wata’ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif (Analisis Terhadap Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye).” Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini

tidak mungkin terwujud

sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada : viii


1.


Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2.

Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3.

Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4.

Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.H.um, selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

5.

Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikirannya dan memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6.

Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

7.

Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ix


8.


Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. Selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

9.

Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10.

Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

11.

Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelasikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12.

Ayah Muliadi dan Ibu Aminah yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti-hentinya untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelasaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

13.

Cak Rohim dan Mba’ Aziroh yang selalu mendorongku untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsiku.

x


14.


Adik Sakinah (Iin) dan Luna yang selalu memberi motivasi untuk menjalani kehidupan dan mengisi waktu saat liburan di rumah.

15. M. Abdul Karim Mustofa, MSI selaku Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. 16.

Bapak Imanda Yulianto, S.Sos selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

17.

Bapak Bardiono selaku Pengurus harian DPC GOLKAR Kabupaten Sleman yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

18.

Bapak Yogi selaku Staf Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sleman yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Bapak Drs. Ardani Selaku Kepala kantor kesatuan Bangsa beserta stafnya yang telah membantu penyusun dalam menyeleisaikan skripsi ini. 20.

Bapak Riyanto selaku bagian Perizinan Alat Peraga Kampanye DPUP yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

21.

Sri madu R. selaku Kasiops Trantib Satpol PP yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

22.

Some one Spesialku Suraida Salaeh yang selalu menemani dan memberikan motivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.

xi


23.


Temen Kontrakanku Alfan, Muis, Navic, Aji, Ajek yang selalu mengisi waktu bersama-sama di kontrakan dalam bermain, canda tawa, dan masak bareng.

24.

Temen Organisasi HAMAM Cak Zia’ul Haq, Cak Habib, As’ad (Bogel), Habib 2, Cak Dani, Nasikin, Saiful, Amin, Navic, Najib, Iwan, Fuah, Ni’mah, Ria, Eva dan seluruh keluarga HAMAM yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang selalu menambah ilmu, pengalaman, dan meninngkatkan keagamaan.

25. Seluruh Sahabat keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya korp GEMPHA. 26.

Teman-teman Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum khususnya teman-teman Ilmu Hukum kelas IH C tercinta yang dari semester awal sampai akhir selalu bersama-sama.

27.

Teman-teman karyawan Grissee Coffee taskin, Bambang, Ipin, Ni’am, Luqman, dan seluruhnya yang selalu bersama-sama bekerja dan bermain, bagaikan keluarga sendiri.

28.

Seluruh teman-teman kampung yang membuatku semakin semangat dalam belajar.

29.

Teman-teman Takmir Masjid Uswatun Khasanah Jakal Km. 6, Misbah, Risky, Faisal, Sadad dan seluruh pengurus. Selama kurang lebih tiga Tahun penyusun berproses, terimakasih karena kalian semua saya lebih bisa belajar bermasyarakat.

xii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ABSTRAK ......................................................................................................

i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .........................................................

ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

v

HALAMAN MOTTO ....................................................................................

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

xiv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ..........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

9

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian ...............................................

9

D. Telaah Pustaka ..........................................................................

11

E. Kerangka Teoretik ....................................................................

14

F. Metode Penelitian .....................................................................

28

G. Sistematika Penulisan ...............................................................

32

KERANGKA TEORETIK TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMILU ......

34

A. Dasar Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilu .......................

34

B. Komisi Pemilihan Umum .........................................................

47

C. Panitia Pengawas Pemilu ..........................................................

53

D. Partai Politik .............................................................................

63

xvi

E. kampanye ..................................................................................

67

BAB III TINJAUAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ..................................................................................

70

A. Perizinan ...................................................................................

70

1.

Pengertian Perizinan ..........................................................

70

2.

Fungsi dan Tujuan Perizinan .............................................

72

3.

Persyaratan Perizinan ........................................................

73

4.

Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan ..............................

75

5.

Biaya perizinan ..................................................................

75

6.

Izin pemasangan alat peraga kampanye ............................

76

B. Pengawasan ..............................................................................

78

1.

Istilah dan Pengertian Pengawasan ...................................

78

2.

Maksud dan Tujuan Pengawasan ......................................

80

3.

Tipe Pengawasan ...............................................................

82

4.

Macam Teknik Pengawasan ..............................................

83

C. Jenis Alat Peraga Kampanye ....................................................

84

D. Larangan Kampanye .................................................................

88

E. Penertiban Alat Peraga Kampanye ...........................................

90

BAB IV PRAKTIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI KABUPATEN SLEMAN................

95

A. Mekanisme Perizinan, Pelaksanaan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye ....................................................................

95

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ketidak Sesuaian dalam Praktik Pemasangan Alat Peraga Kampanye ........................... 115

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 119 A. Kesimpulan ............................................................................... 119 B. Saran ......................................................................................... 121

xvi

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 125 LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ CURRICULUM VITAE ................................................................................ DAFTAR TABEL ..........................................................................................

xvi

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai Negara Hukum yang demokratis merupakan pernyataan

politik hukum bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum.1 Pemilihan umum merupakan instrumen yang sangat penting dalam negara demokrasi. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut Sistem Demokrasi.2 Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, sehingga Indonesia membutuhkan pemilihan umum untuk memenuhi syarat demokrasi. Pemilihan Umum berfungsi sebagai alat para pelaku politik yang akan mewakili rakyat. Mereka yang terpilih merupakan orang atau kelompok yang dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.3 1

Lihat Undang-undang Dasar 1945.

2

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 61.

1

Pemahaman politik hukum tentang kedaulatan rakyat menurut pendapat Moh. Mahfud MD bahwa sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakilwakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik, dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.4 Sejalan dengan pernyataan tersebut Padmo Wahjono berpendapat bahwa: “politik hukum kedaulatan Rakyat dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945, maka kalimat kedaulatan berada di tangan rakyat” dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.5 Salah satu kebebasan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia pada saat ini tercermin dalam pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (calon legislatif), pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan rutin setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang 3

Alfian, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 8.

4

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2003),

hlm. 19. 5

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasar atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

2

diliburkan, 6 hal tersebut merupakan bentuk dari parameter terwujudnya sistem demokrasi di Indonesia. Terdapat perbedaan antara bakal calon dan calon legislatif jika bakal calon yaitu calon yang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan calon legislatif adalah calon yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis, kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Mengutip pernyataan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

7

Hal tersebut

mengandung makna kekuasaan ada di tangan rakyat. M. Duverger dalam „Les Regimes Politiques‟ memberikan arti demokrasi sebagai cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah sama dan tidak terpisah-pisah. 8 Perkembangan politik pada suatu negara merupakan hal yang mutlak dan sangat penting sekali dilakukan karena untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai peserta pemilu, baik partai politik maupun calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dapat di kenali oleh masyarakat, para peserta pemilu dapat 6

Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

7

Dedi mulyadi, Kebijakan Legislasi (Tantangan Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi), (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm.2. 8

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,), hlm.

54.

3

menyelenggarakan kampanye, kampanye tersebut berisi tentang program kerja yang disampaikan dengan cara sopan, tertib dan edukatif. Kampanye partai politik peserta pemilu dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan untuk menyakinkan para pemilih. dengan menawarkan program-program partai melalui media masa, diruang terbuka atau gedung pertemuan dan waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013. Bentuk kampanye pemlihan umum dapat dilakukan dengan bentuk:9 a.

Pertemuan terbatas;

b.

Tatap muka;

c.

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d.

Penyiaran melalui radio dan atau televisi;

e.

Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f.

Pemasangan alat peraga di tempat umum;

g.

Rapat umum; dan

h.

Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud huruf (a) Pertemuan

terbatas, (b) Tatap muka, (e) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (f) Pemasangan alat peraga di tempat umum, (g) Rapat umum, dan (h) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan harus diberitahukan secara

9

Lihat Pasal 72 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

4

tertulis kepada POLRI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye.10 Kampanye yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kampanye yang melibatkan pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga merupakan alat yang sering kali digunakan oleh peserta pemilu, karena alat peraga dapat mengantarkan kepada masyarakat untuk mengenali wajah-wajah para calon. Alat peraga adalah media atau instrumen yang paling dekat dengan masyarakat karena dapat ditempatkan di tempat umum, pinggir jalan, atau tempat keramaian yang strategis yang sering kali dilewati oleh masyarakat. Akan tetapi dalam pemasangan alat peraga harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat maupun oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Alat peraga kampanye pemilu dipasang sekurang-kurangnya 50 cm dari alat peraga peserta pemilu lain dan sudah dibersihkan oleh peserta pemilu yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 11 Seperti halnya di Kabupaten Sleman, Sleman merupakan daerah yang indah dan secara penataan kotanya, Sleman merupakan kota yang dapat dikatakan cukup baik dalam penataan tata ruang kotanya. Tetapi semenjak akan diadakannya hajatan negara yakni pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

10

Mohammad Najib, Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi, Pengalaman Lapangan atas Dinamika dan Problematika Pelaksanaan Pemilu 2004 di DIY, (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta, 2005), hlm. 118. 11

Ibid, hlm. 119-120.

5

Perwakilan Rakyat Daerah berdampak pada pemandangan dan keindahan kota Sleman. Dalam pemasangan alat peraga kampanye khususnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak yang melanggar Peraturan Bupati maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ada. Padahal dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah jelas disebutkan di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan” Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye dilarang”: a. Memasang alat peraga kampanye dan fasilitas umum antara lain di lingkungan gedung pemerintah, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar terminal, taman, tempat ibadah, Stadiun Maguwoharjo, stadiun tridadi, lapangan pemerintah daerah; b. Memasang alat peraga kampanye dengan cara melintang di jalan; c. Memasang alat peraga kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas; d. Memasang alat peraga kampanye di pohon, gapura, tiang telepon, tiang alat pengaturan isyarat lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, dan menara; e. Memasang alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan kawasan tertib lalu lintas; f. Memasang alat peraga kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; dan

6

g. Memasang alat peraga kampanye di jembatan, dan jembatan layang.12

Jika ditelisik lebih dalam lagi secara yuridis sudah cukup baik karena ada semangat dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk selalu mengatur, membangun, merawat, melestarikan dan bahkan memperindah kota sleman untuk sekarang dan yang akan datang, namun dilihat secara faktual ternyata tidak seindah seperti apa yang tertera dalam peraturan, yang ada hanya sebatas bayang-bayang. Seperti halnya di kawasan Condong Catur terdapat banyak bendera-bendera dari calon legislatif atau partai politik terpasang di pembatas dan pinggir jalan, banyak bendera-bendera berukuran besar yang menjulang ke jalan raya. Di Selokan Mataram dan Seturan banyak alat peraga kampanye yang secara pemasangannya jelas melanggar aturan, banyak alat peraga yang terpasang di pinggiran sungai atau jalan, alat peraga ditempel di tiang lampu, pohon, dan gapura. Pemandangan manjadi tidak beraturan lagi (semrawut). Di Stadiun Maguwoharjo terdapat alat peraga salah satu calon legislatif terpampang di pagar stadiun, di pasar Condong Catur lebih banyak lagi alat peraga yang terpasang baik dari calon legislatif maupun partai politik, dan di terminal jombor seharusnya bebas dari alat peraga kampanye tetapi ternyata masih ada alat peraga dari partai demokrat terpajang di terminal tersebut dengan ukuran yang cukup besar, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan oleh penulis. 12

Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

7

Dari sekian banyak kasus pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye harusnya menjadi pekerjaan bagi pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum beserta pengawas pemilu Setempat. Akibat dari itu semua penataan kota menjadi tidak rapi, seakan-akan pemasangan atribut kampanye atau alat peraga kampanye tidak terkontrol. Dengan demikian permasalahan dalam penertiban izin alat peraga kampanye calon legislatif tersebut amatlah komplek, sehingga tidak heran sampai saat ini pemasangan alat peraga kampanye calon legislatif banyak yang berceceran yang membuat sampah visual, pemandangan kota yang indah menjadi tercemarkan. Atas dasar hal tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengapa hal tersebut dapat terjadi, mengapa banyak pelanggaran yang terjadi padahal peraturan sudah dibuat dengan sedemikian rupa baiknya. Apa yang salah dalam aturan tersebut, atau karena dari penyelenggara pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kurang bekerja dengan baik, ataukah memang pelaksana pemilihan umum baik partai politik maupun calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kurang mentaati peraturan yang telah ada.

8

B.

Pokok Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Apakah pemasangan alat peraga kampanye calon lagislatif Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye? 2. Apa faktor yang menyebabkan ketidak sesuaian dalam praktik pemasangan alat peraga kampanye dan apa sanksi terhadap pelanggaran tersebut?

C.

Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang akan ditempuh dan menjadi harapan penyusun dalam

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : a.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif Tahun 2014 sudah sesuai atau belum jika ditinjau dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

b.

Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat jalannya pemasangan alat peraga kampaye calon legislatif Tahun 2014 ditinjau dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga

9

Kampanye dan mengetahui apa sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye.

D.

Kegunaan Penelitian Penelitian atau kajian ilmiah ini dapat memberikan faedah atau manfaat baik

secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi : 1.

Kegunaan Teoritis a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif Tahun 2014

di Kabupaten

Sleman. b. Untuk menyelesaikan tugas akhir strata satu (S1)

2.

Kegunaan Praktis a. Guna mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalanpersoalan hukum terutama tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Kabupaten Sleman. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terlibat dalam masalah yang sama dan berguna bagi para pihak yang berminat khususnya penelitian tentang pemasangan alat peraga kampanye.

10

E.

Telaah Pustaka Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terhadap karya

ilmiah yang ada, terdapat beberapa karya ilmiah yang hampir sama dan/atau dengan obyek yang sama akan tetapi dengan substansi yang berbeda. Akan tetapi tidak mengurangi substansi penyusun dalam menyusun skripsi ini. Hal ini dilakukan, bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada. Dari beberapa karya ilmiah yang hampir memiliki kesamaan diantaranya: Nurfadillah Budi, dengan judul “Pengelolaan Pajak Reklame untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai.” 13 Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa persoalan pengelolaan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana daerah dapat mengoptimalkan penghasilan pajak dari hasil pendapatan pajak reklame, penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Sinjai. Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye terhadap Calon Legislatif yang ada di Kabupaten Sleman dengan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota legislatif. Indrawan Nugroho Utomo, dengan judul “Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum, 13

Nurfadillah, “Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai”, Skripsi, (Makassar, Jurusan Ilmu Asministrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2012).

11

Komisi Pemilihan Umum, dan Polisi Republik Indonesia pada pemilihan umum Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta”.14 Dalam skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana mengidentifikasi suatu pelanggaran kampanye yang dilaporkan saat kampanye berlangsung di lapangan, apa hambatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Polisi Republik Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih membahas tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif yang ada di Kabupaten Sleman dengan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota legislatif. Diah Arulan Pamenan, dengan judul “Optimalisasi Penertiban Perizinan Reklame Di Probolinggo” (studi pada dinas perijinan Kabupaten Probolinggo).15 Dalam skripsi ini mengupas tentang perizinan reklame yang berada di Probolinggo, bagaimana seharusnya Penataan Reklame yang benar sehingga antara produsen, konsumen dan pemerintah Daerah tidak ada yang dirugikan, tetapi yang menjadi obyek kajian adalah reklame secara umum, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih membahas tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga kampanye Calon Legislatif yang ada di Kabupaten

14

Indrawan Nugroho Utomo, “Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan POLRI Pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta”, Skripsi, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009). 15

Diah Arulan Pamenan, “Optimalisasi Penertiban Perizinan Reklame di Probolinggo” (Studi Pada Dinas Perijinan Kabupaten Probolinggo), Skripsi, (Malang, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2009).

12

Sleman dengan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota legislatif. Suliki, dengan judul “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta” (studi atas Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye).16 Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Kota Yogyakarta yang dianalisis dengan peraturan walikota, sedangkan skripsi yang penyusun bahas lebih mengkaji tentang pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye yang ada di Kabupaten Sleman dengan menjelaskan faktorfaktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota legislatif.

16

Suliki, Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta” (Studi atas peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye), Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. 2014).

13

F. Kerangka Teoritik 1.

Teori Negara Hukum Berdasarkan teori negara hukum sebagai grand theory bahwa negara hukum berakar dari pemahaman kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip pada kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi mendasar dari kontrak sosial bangsa Indonesia. Dalam kontrak yang demikian tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan, gagasan mengenai materi negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM.

17

Akar terjauh mengenai

perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh

17

Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hlm. 25.

14

dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.18 Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filusuf besar Yunani Kuno seperti Plato 429347 SM. dan Aristoteles 384-322 SM. Lebih lanjut Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan , pertama yaitu pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan kedua yaitu pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.19 Pada masa Abad Pertengahan, pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten istilah negara hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi 18

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 11. 19

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PS HTN FH UI dan Sinar Bakti,1998), hlm. 153.

15

gagasan tentang negara hukum yang tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad XVII. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill of Right 1689 Great Britain, yang berisi hak dan kebebasan dari pada kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.20 Negara hukum menurut Paul Scholten terdapat dua ciri dari pada negara hukum. ciri yang utama dalam negara hukum adalah er is recht tegenover dan staat, artinya kawula negara itu mempunyai hak kepada negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. hal ini sebenarnya meliputi dua segi: (1) manusia itu memiliki suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar wewenang negara; (2) pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan umum. Ciri yang kedua dari negara hukum menurut Paul adalah er is scheiding van machten yang artinya dalam negara hukum terdapat pemisahan kekuasaan.21

20

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 11. 21

Ibid.

16

Unsur-unsur negara hukum berdasarkan atas hukum menurut pendapat Von Munch adalah adanya:22 (1) hak-hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) keterikatan semua organ negara pada undangundang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum, (4) aturan dasar tentang proporsionalitas, (5) pengawasan peradilan

terhadap

keputusan-keputusan

(penetapan-penetapan)

kekuasaan umum, (6) jaminan peradilan dan hak-hak dalam proses peradilan, dan (7) pembatasan terhadap berlaku surutnya undangundang.23 Dalam negara hukum, hukum merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of man. Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos. Dalam paham negara hukum yang demikian harus dijadikan jaminan, bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinip-prinsip demokrasi, karena prinsip-prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulataan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan

22

Ibid, hlm 14.

23

Ibid.

17

dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.24 Negara Hukum (Rechtstaat) memiliki azas demokrasi sebagai “negara kepercayaan timbal balik (de staat van het van wederzijds vertrouwen), yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.25 Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Jimly Asshiddiqi 26 bahwa dalam suatu negara demokrasi, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.27 Tipologi negara hukum demokratis secara umum yaitu negara polisi (polizei Staat). Negara hukum formal (liberal), dan negara hukum 24

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 69. 25

Ni‟matul Huda, “Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta : Rajawali, 2011), hlm. 250. 26

Jimly Asshiddiqie,”Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (Jakarta: Konstitusipress,2006),

hlm. 24. 27

Ibid.

18

materill. Pertama Negara Polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara penjaga malam. Pemerintahan bersifat monarchie absolut. Ciri tipe negara ini adalah: 28 (1) penyelenggaraan negara positif, (2) penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan). Negara polisi terkenal dengan slogannya Sallus publica supreme lex (kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan). Yang menentukan mana yang merupakan umum dan mana yang bukan adalah raja. Rajalah yang menentukan apa itu kepentingan umum, “L„etat c‟est moi” (negara adalah aku “raja”), jadi bukan ditentukan oleh yang berkepentingan sendiri yaitu orang banyak atau rakyat. Kebebasan mengeluarkan pendapat apalagi mengkritik raja adalah hal yang tabu bagi rakyat.29 Kedua Negara Formal juga biasa disebut negara hukum liberal. Dalam tipe negara hukum liberal ini negara tidak dibenarkan untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat. Tipe ini sangat bertolak belakang dengan tipe negara hukum polisi. Dalam perkembangan negara liberal ini rakyat tidak menghendaki adanya kebebasan yang luar biasa tersebut, sehimgga negara terpaksa ikut 28

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 109. 29

Ibid.

19

campur dalam penyelenggaraan negara. Dalam memenuhi tuntutan rakyat tersebut, negara hanya ikut campur tangan menurut aturan-aturan hukum yang telah ditentukan, sehingga lahirlah negara hukum formal. Unsur-unsur dalam negara hukum formal adalah adanya perlindugan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.30 Ketiga yaitu Negara Hukum Materil, Negara hukum tersebut sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada negara hukum formal. Apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materi tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan umum

warga negaranya

dibenarkan apabila bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas. 31 Tipe negara hukum ini sering disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula Negara Hukum Modern.

30

Ibid, hlm. 22.

31

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 54.

20

2. Teori Good Governance (Pemerintahan yang Baik) Isilah Good

merupakan nilai-nilai yang sesuai keinginan

rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional: kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kemudian adanya aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Istilah Governance mengandung arti praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.32 Untuk mewujudkan Good Governance tersebut berbagai karekteristik dan ciri-ciri ditelaah dan dilaksanakan serta diikuti dengan sebenarnya dalam perwujudan Good Governance. Menurut PP No. 101 Tahun 2000 Tentang diklat jabatan PNS ada beberapa karakter khusus dalam Good Governance, yaitu:33 a.

Profesionalitas;

b.

Akuntabilitas;

c.

Transparansi;

d.

Pelayanan Prima;

e.

Demokrasi;

f.

Efisiensi;

32

Nora Hilma Sari, “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Huum UIN Sunan Kalijaga, 2014). 33

Ibid.

21

g.

Efektivitas;

h.

Supremasi Hukum; dan

i.

Dapat Diterima oleh Seluruh Masyarakat Dengan

demikian

prinsip

Good

Governance

yang

mengedepankan profesionlisme birokrasi lembaga baik eksekutif, legislatif yang kuat dan berwibawa serta memberikan partisipasi kepada masyarakat yang terorganisasi dengan baik menjadikan pentingnya penerapan akan teori tersebut di tengah negara hukum ini. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan institusi semi-pemerintah

dan

non-pemerintah

dalam

bereksperimen

mewujudkan good governance adalah membenahi permasalahanpermasalahan yang telah timbul, bagaimana memberdayakan seluruh komponen birokrasi pemerintahan yang meliputi aspek sumberdaya manusia (SDM), kelembagaan dan ketatalaksanaannya agar supaya mampu menjadi aparatur pemerintahan yang baik dan profesional. Perwujudan good governance tergantung pada para stakeholders yang terlibat di dalam pemerintahan itu sendiri, yaitu lembaga-lembaga pemerintah, semi pemerintah, dan non pemerintah. Aspek-aspek yang harus diperbaiki pun sangat kompleks mencakup politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam hal kelembagaan tentu saja perlu diupayakan terbentuknya relasi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bersifat check and balance. 22

Sementara itu, di dalam tubuh birokrasi sendiri perlu dilakukan perubahan atau reformasi agar tercipta birokrasi yang profesioanal. Birokrasi sebagai sistem terbuka tidak boleh menolak perubahan, tetapi harus selalu memperbaiki dirinya dalam suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan.34 Karena itu pemerintah khususnya kabupaten Sleman dapat mewujudkan pemerintahan yang berkarakter good governance dapat tercapai.

3. Teori Perizinan Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.35 Menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. 36 Bagir manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu 34

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik ,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 92. 35

Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, (Surabaya: FH UNAIR, 1995), hlm 4. 36

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm 13.

23

persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam dua arti yakni luas dan sempit. Secara luas, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan, dan dengan memberikan izin, penguasa

memperkenankan

orang

yang

memohonnya

untuk

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut berkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

37

Tujuannya ialah

mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat 37

Ibid, hlm. 15.

24

melakukan pengawasan sekadarnya, yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus, jadi persoalan bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

4. Teori Pengawasan Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris adalah controlling, pendapat tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan “das Sein” dengan hasil yang diinginkan “das Sollen”, yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dalam kegiatan managemen. Menurut Admosudirdjo, pada pokoknya pengawasan atau controlling adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur

25

apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, normanorma standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.38 Sondang Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk

pekerjaan-pekerjaan

yang

sudah

selesai

dilaksanakan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan saran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan. Kesalahan, dan kegagalan

38

Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Wibowo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 448.

26

dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksana tugas organisasi.39 Maksud dan tujuan pengawasan adalah terwujunya suatu tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk: 1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut lancar atau tidak; 2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; 3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah dtetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan; 4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program, tingkat pelaksanaan seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; dan

39

Ibid, hlm 451.

27

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu, standart.

G. Metode Penelitian 1.

Sifat Penelitian Peneliti menggunakan perspektif analitis yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon legislatif di Sleman.

2.

Pendekatan Penelitian Peneliti menggunakan Pendekatan studi Yuridis dan Sosiologis untuk mengatahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menganalisis tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

3.

Data Penelitian Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yaitu :

28

A. Data Primer Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan

cara

wawancara

langsung dan

observasi

atau

pengamatan secara langsung di lapangan. B. Data Sekunder Data Sekunder diperoleh dengan studi seperti penelusuran literature,

doktrin,

buku-buku,

jurnal,

Koran,

majalah,

dokumen-dokumen terkait, internet, makalah dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai faktor pendukung. berkaitan dengan penegakkan hukum dan teori yang mendukungnya. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-

undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/ Peaturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

29

1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 4) Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

Tentang

2014

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 5) Peraturan

Bupati

Nomor

3

Tahun

Pemasangan Alat Peraga Kampanye, 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor

1

Tahun

2013

Tentang

Pedoman

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 7) Peraturan

Perundang-undangan

dengan penelitian ini.

30

lainnya

yang terkait

C. Bahan hukum tersier (non hukum) yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dll. D. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data Untuk data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Partai Politik (DPC PDIP dan DPC Partai GOLKAR) Kabupaten Sleman, Kantor Kesatuan Bangsa beserta pihak-pihak lain yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data adalah cara atau metode untuk mendapatkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat 31

dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Untuk itu maka diperlukan teknik analisis data agar mempermudah pengalihan data menjadi hasil penelitian yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif kualitatif.

H.

Sistematika Penulisan Hukum Untuk lebih mempermudah penulisan hukum dalam penelitian ini,

maka penyusun membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sitematika penelitian hukum. Bab Kedua, berisi tentang lembaga penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum yang meliputi dasar hukum lembaga penyelenggaran pemilihan umum, komisi pemilihan umum, panitia pengawas pemilihan umum, partai politik dan kampanye. Bab ketiga, berisi tentang tinjauan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi perizinan,

32

pengawasan, jenis alat peraga kampanye, larangan kampanye, dan penertiban alat peraga kampanye. Bab keempat, berisi tentang praktik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif, apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum serta mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan ketidak sesuaian dalam praktik pemasangan alat peraga kampanye. Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

33

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan a. Mekanisme Perizinan, Pelaksanaan, dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Penjelasan dari bab I, II, III dan IV di atas dapat penyusun simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye calon legislatif terdapat beberapa permasalahan dan kendala, baik dari Dinas Perizinan, penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilihan umum maupun peserta pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pemilihan umum calon legislatif dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya dalam pemilihan calon legislatif Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya peserta pemilihan umum baik partai politik maupun calon legislatif dalam pemasangan alat peraga kampanye masih kurang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014. Kurang kesadaran dalam hal melakukan perizinan ke kantor Kesatuan Bangsa untuk mendapatkan rekomendasi, meskipun rekomendasi yang dimaksud terbilang mudah dan sederhana, tidak dipungut biaya sepeserpun. hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh penyusun di kantor kesatuan bangsa

119

cuma ada satu partai politik dan satu calon legislatif yang meminta rekomendasi untuk memasang alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye kurang sesuai dengan ketentuan Peraturan komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 karena masih banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh partai politik maupun calon legislatif. Padahal zona-zona pemasangan alat peraga kampanye sudah dibuat, akan tetapi masih banyak yang dilanggar. Seperti masih banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon, pemasangan alat peraga kampanye lebih dari satu titik dalam setiap desa dan lain-lain. Sanksi yang diberikan kepada partai politik atau calon legislatif yang melanggar tidak membuat jerah atau takut. karena pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memenuhi ketentuan perizinan, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum, alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan jarak yang ditentukan dan pemasangan alat peraga kampanye bukan pada masa kampanye dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam bentuk tindakan

pembongkaran,

pencabutan

dan

atau

pemindahan

dengan

memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu yang melanggar.

120

b.

Faktor Yang Menyebabkan Ketidak Sesuaian dalam Praktik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Banyak faktor dalam pemasangan alat peraga kampanye yang terjadi di

Kabupaten Sleman. Diantaranya adalah jumlah konstruksi alat peraga kampanye yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan jumlah partai politik dan calon legislatif tidak sebanding. Partai Politik dan calon legislatif kurang memahami secara mendalam tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye, sehingga partai politik maupun calon legislatif hanya memasang di tempat yang sekiranya kosong. calon calon legislatif tidak memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada tim sukses atau pekerja untuk memasang di tempat yang telah ditetapkan. Pengawasan oleh panitia pengawas pemilihan umum tidak dilakukan setiap hari, sehingga masih banyak celah bagi partai politik atau calon legislatif untuk memasang di waktu-waktu yang sekiranya panitia pengawas pemilihan umum tidak sedang mengontrol, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggaar.

B. Saran 1.

Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Sleman

agar

supaya

selalu

meningkatkan sosialisasi, bimbingan dan atau memberikan pendidikan politik,

121

khususnya terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye, menurut penyusun pemerintah daerah juga harus merevisi Peraturan Bupati untuk diberi sanksi yang membuat jerah bagi para pelanggar. Karena Dalam hal ini masih banyak Partai Politik dan calon legislatif yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun alat peraga tersebut ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi tidak menyurutkan keinginan untuk berhenti memasang alat peraga kampanye, tetapi malah sebaliknya. Pemasangan konstruksi alat peraga kampanye Pemerintah daerah kabupaten Sleman harus diperbanyak, hal ini dapat meminimalisisr adanya pelanggaran yang dilakukan. karena selama ini kouta atau banyaknya konstruksi alat peraga kampanye yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tidak seimbang jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah calon legislatif di Kabupaten Sleman. Untuk tahun ini pemerintah kabupaten sleman dapat memetik suatu pelajaran, bagaimana agar kedepannya pemilihan calon legislatif tidak terulang kembali seperti sekarang, tetapi justru semakin lebih baik khususnya dalam hal pemasangan alat peraga kampanye.

2.

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum harus selalu meningkatkan sosialisasi,

penyuluhan, dan pembelajaran pendidikan politik khususnya terkait dengan

122

pemilihan umum calon legislatif. Komisi pemilihan umum dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah atau Bupati untuk bersama-sama merevisi peraturan untuk di berikan sanksi, supaya ada efek jerah bagi pelanggar. Disamping itu juga terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan.

3.

Panitia Pengawas Pemilu Panitia pengawas pemilu dapat menambah anggotanya supaya dalam

pengawasan tidak kekurangan personil dan dalam melakukan kontrol atau pengawasan dapat dilakukan setiap hari, agar tidak ada celah bagi partai politik atau calon legislatif memasang alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena biasanya alat peraga kampanye di pasang pada malan hari. Panitia pengawas pemilu harus siap, tidak segansegan mengingatkan atau menegur bahkan apabila masih tetap melanggar alat peraga kampanye dapat langsung ditertibkan. Dalam setiap pemasangan alat peraga kampaye hendaknya penitia pengawas pemilu selalu mendampingi, supaya apabila terdapat kesalahan dalam pemasangan alat peraga kampanye panitia pengawas pemilu langsung dapat membenarkan. 4.

Partai Politik dan Calon Legislatif Partai Politik hendaknya memberikan pendidikan politik kepada

kader-kadernya supaya mereka memiliki kesadaran yang tinggi dalam

123

perpolitikan yang baik. Partai politik seharusnya memberi contoh yang baik kepada calon legislatif. Apabila calon legislatif melanggar aturan, partai politik dapat menegur atau bahkan memberi sanksi demi nama baik partai politik. Partai Politik dan calon legislatif harus lebih memahami substansi peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014. calon legislatif hendaknya sebelum menyuruh atau meminta bantuan pemasangan alat peraga kampanye harus memberi pemaham, agar supaya pemasangan alat peraga kampaye terpasang dengan baik dan rapi, sesuai dengan sasaran. Dari saran-saran yang ditulis oleh penyusun di atas yang menjadi titik tekan adalah kesadaran dari para peserta pemilu baik Partai Politik maupun calon legislatif, karena meskipun dalam Peraturan Bupati dan peraturan komisi pemilihan umum dibuat dengan sangat baik, tetapi para peserta pemilu kurang memiliki kesadaran yang tinggi, maka ketentuan peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian menurut penyusun masih relevan apabila dalam peraturan Bupati dan peraturan komisi pemilihan umum diberi ketentuan sanksi, seperti halnya denda dan lain-lain yang memberi efek jerah.

124

DAFTAR PUSTAKA

i. Peraturan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwkilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Bupati Sleman Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Kommisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

125

ii. Buku-buku

Agustino, Leo, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Alfian, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1981. Ali, Muchamad, Safa‟at, Pembubaran Partai Politik, Jakarta: Raja Grafika Persada, 2011 Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Jakarta: Konstitusi Press, 2006. _______________, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006. _______________, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. Basah, Sjachran, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, Surabaya: FH UNAIR, 1995. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. _______________, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. Daud, Abu. dkk., Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990 Busroh, Abu. Asas-asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008. Firmanzah, Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideology Politik di Era Demokrasi) Jakarta: Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2011. 126

Gibson, Donnelly, dan Ivancevich, Manajemen (Edisi Sembilan Jilis 1), Alih Bahasa Zuhad Ichyaudin, Jakarta: Erlangga, 1996. Hamidi, Jazim, dan Lutfi, Mustafa, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2010. Huntington, Samuel P, Tertib Politik di Tengan Pergeseran Kepentingan Massa, (judul asli: political order in changing societies. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003. Huda, Ni‟matul, “Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali, 2011. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa), 2009. Kusnadi, Moh dan Saragih R. Bintan, Ilmu Negara (edisi Refisi), Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Kusnadi dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, 1988 Mahdi, Imam, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2011. Mahfud, Moh. MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2003. _________________, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Malian, Sobirin, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2001. Manullang, M, Dasar-Dasar Managemen, Medan: Monara, 1977. Mulyadi, Dedi, Kebijakan Legislasi (Tantangan Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi), Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

127

Najib Mohammad, Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi, Pengalaman Lapangan atas Dinamika dan Problematika Pelaksanaan Pemilu 2004 di DIY, Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta, 2005. Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2009. Ridwan, R. H., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo, 2006. Rozali, H, Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Liberty, 1984. Sutedi, Andrian, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Triwulan dkk, Hukum Tata Usaha Negara dan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011. Utrecht, E, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1957. Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasar atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

iii. Lain-lain Pamenan Diah Arulan, Optimalisasi Penertiban Perizinan Reklame di Probolinggo (Studi Pada Dinas Perijinan Kabupaten Probolinggo), Skripsi, Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2009. Indrawan Nugroho Utomo, Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan POLRI pada pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009. Nurfadillah, Pengelolaan Pajak Reklame untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai, Skripsi, Makassar: Jurusan Ilmu

128

Asministrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2012. Suliki, Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanyepemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta (Studi Atas Peraturan Walikota No 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: prodi ilmu Hukum Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2014. Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan Difakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995. ____________, Sistem Perizinan Sebagai Instrument Pengendalian Lingkungan, Makalah Pada Seminar Hokum Lingkungan, BAPEDAL, Jakarta: 1996. Internet http: //www.sumbarprov.go.id.artikel. http://www.teoriantoblogspot.20/12/09.teori-timbulnya-pemimpin-yangbaik.html. http://www.slemankab.go.id. http://id.wikipedia.org//wiki/Kampanye

129

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENERTIBAN APK KABUPATEN SLEMAN PER 10.11.12.14 MARET 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BENTUK

PARTAI NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI

JUMLAH

MEGATRON BENDERA UMBUL2 17 17 0 5 0 0 0 5 0 4 101 2 3 24 0 15 29 0 47 298 0 0 17 0 0 50 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0

101

550

7

BALIHO 0 1 0 11 3 4 14 5 2 0 0 0

40

RONTEK SPANDUK 4 3 0 0 0 0 20 1 63 2 39 0 78 33 19 0 31 0 9 1 0 0 0 0

263

40 Sleman, 18 Maret 2014 Panwaslu Kab. Sleman Div. Pengawasan

M. Abdul Karim Mustofa, MS

.14 MARET 2014 JUMLAH

PERINGKAT

41 6 5 139 95 87 470 41 88 29 0 0

6 8 9 2 3 5 1 6 4 7 10 11

1001 Sleman, 18 Maret 2014 Panwaslu Kab. Sleman Div. Pengawasan

M. Abdul Karim Mustofa, MSI

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Kampanye

Pemilihan

Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu pengaturan pemasangan alat peraga kampanye untuk kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Daerah

dan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah; b.

bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah

terakhir

dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Umum

Pedoman Anggota

Pelaksanaan Dewan

Kampanye

Perwakilan

Pemilihan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum

Nomor

15

Tahun

2013

tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Daerah

dan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah; 5.

Peraturan Bupati Seman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Kabupaten

Alat Sleman

Peraga Tahun

Kampanye 2013

(Berita

Nomor

7

Daerah Seri

E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Pemasangan

Alat

Peraga

Kampanye

(Berita

Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 seri E); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN

BUPATI

SLEMAN

NOMOR

13

TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah

telah diubah dengan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 seri E) diubah: 1.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga berbunyi: Pasal 2 (1)

Setiap orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

(1a)

Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a.

reklame billboard;

b.

reklame megatron;

c.

reklame kain dan sejenisnya atau dari bahan lainnya yang berupa antara lain spanduk, banner, umbul-umbul, dan rontek;

d.

reklame neonbox;

e.

reklame selebaran;

f.

reklame berjalan;

g.

reklame udara;

(2)

h.

reklame suara;

i.

reklame film/slide;

j.

reklame peragaan;

k.

reklame dengan cahaya;

l.

reklame tine plate;

m.

reklame baliho;

n.

reklame shop sign.

Pemasangan

alat

peraga

kampanye

wajib

mendapatkan

rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa. (3)

Pemasangan alat peraga kampanye yang menggunakan barang milik

daerah

wajib

mendapatkan

izin

dari

Kepala

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (4)

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan/atau izin dari Kepala Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah apabila menggunakan barang milik daerah.

2.

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi: Pasal 3A Pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa kampanye pemilu dengan ketentuan sebagai berikut: a.

alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan baliho

hanya

diperuntukkan bagi partai politik yaitu 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; b.

alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan baliho dapat diperuntukkan bagi Calon Anggota DPD yaitu 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa;

c.

alat peraga kampanye dalam bentuk bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan Calon Anggota DPD

pada zona kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sleman. d.

alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 m x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sleman.

3.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi: Pasal 5 (1)

Penanggung

jawab

pemasangan,

kampanye

pemeliharaan,

bertanggung

dan

jawab

pembongkaran

terhadap

alat

peraga

kampanye. (2)

Penanggung jawab kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(3)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memerintahkan penanggung jawab kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada

ayat

dan/atau

pencabutan

(2)

untuk

dan/atau

melakukan

pembongkaran

pemindahan

alat

peraga

kampanye. 4.

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi: Pasal 8 (1)

Orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye dilarang: a.

memasang alat peraga kampanye di fasilitas umum, antara lain lingkungan gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar,

terminal,

Maguwoharjo,

taman,

Stadion

tempat

Tridadi,

ibadah,

Lapangan

Stadiun

Pemerintah

Daerah; b.

memasang alat peraga kampanye dengan cara melintang di jalan;

c.

memasang

alat peraga kampanye dengan menghalangi

lampu pengatur isyarat lalu lintas;

d.

e.

f. g.

memasang alat peraga kampanye di pohon, gapura, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, dan menara; memasang alat peraga kampanye disepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan kawasan tertib lalu lintas; memasang alat peraga kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; memasang alat peraga kampanye di jembatan, dan jembatan layang.

(1a) Larangan pemasangan

alat peraga

kampanye

di sepanjang

jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan megatron.

5.

(1b)

Kontruksi bangunan billboard dan megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

(2)

Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam radius paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter dari fasilitas umum.

(3)

Pemasangan alat peraga kampanye di lapangan dapat dilakukan pada saat dipergunakan untuk kegiatan rapat umum sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 14 diubah sehingga berbunyi: Pasal 14 (1)

Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan penertiban.

(2)

Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan penertiban.

(3)

Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk tindakan pembongkaran dan/atau pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye.

6.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi: Pasal 14A (1)

Penanggung jawab kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dilakukan penertiban.

(2)

Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dalam bentuk tindakan pembongkaran dan/atau pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu. Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman. pada tanggal 13 Januari 2014 BUPATI SLEMAN, ttd SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN ttd SUNARTONO BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

Pertanyaan Wawancara Dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan

1. Dalam peraturan bupati nomor 3 tahun 2014 tentang pemasangan alat peraga kampanye pasal 2 (1) menyebutkan setiap orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan, pertanyaan terkait dengan kampanye pemasangan alat peraga kampanye adalah apakah calon legislatif pada tahun 2014 telah mendaftarkan diri kepada kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan? 2. Dari sekian banayak para peserta pemilu berapa banyak yang izin dengan yang tidak izin? 3. Berapa biaya yang dikeluarkan setiap izin pemasangan alat peraga kampanye? Bagaimana klasifikasinya? 4. Apa saja syarat untuk izin mendirikan alat peraga kampanye? 5. Berapa lama pemasangan alat peraga kampanye setelah mendapatkan izin sampai masa izin berakhir? 6. Dari pihak mana pemasangan dan pencopotan alat peraga kampanye? 7. Apa sanksi bagi caleg yang tidak izin?

Jawaban: 1. Dari sekian banyak calon legislatif khususnya daerah Sleman tidak ada yang mendaftarkan alat peraga kampanyenya kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), hanya ada dua calon legislatif yang mengajukan izin kepada DPU tetapi ditolak karena belum ada rekomendasi dari Kesatuan Kebangsaan (Kasbang) sehingga tidak heran pada saat pemasangan alat peraga kampanye saat itu masih banyak alat peraga kampanye yang masih dipasang berceceran di pinggir jalan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati. Dari sekian banyak alat peraga kampanye yang terpasang, hampir semuanya dibersihkan kecuali di titik-titik yang memang diperbolehkan memasang alat kampanye. Untuk mengetahui atau membedakan mana alat peraga kampanye yang berizin dengan yang tidak berizin yaitu dengan dipasangnya sticker di alat peraga kampanye tersebut. Mungkin banyaknya pelanggaran tersebut juga dikarenakan sanksi yang kurang tegas. Karena apabila para caleg yang memasang alat peraga kampanye dan tidak berizin hanya dikenai sanksi bongkar alat peraga tersebut 2. Tidak ada yang melakukan perizinan di Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan, hanya ada dua calon legislatif yang mengajukan izin kepada DPU tetapi ditolak karena belum ada rekomendasi dari Kesatuan Kebangsaan (Kasbang) 3. Biaya yang dikeluarkan bervariasi tergantung luas bidang reklame, dan jenis reklame. Billboard mulai Rp. 300.000 – Rp. 10.000.000, masa berlaku satu tahun sampai lima tahun. Neon box mulai Rp. 100.000 – Rp. 500.000, masa berlaku dua tahun. Baliho mulai Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000, masa berlaku satu tahun sampai dua tahun. Shop sign mulai Rp. 25.000 – Rp. 200.000, masa berlaku satu tahun. Megatron mulai Rp. 100.000 – Rp. 5000.000, masa

berlaku satu tahun sampai lima tahun. Bando jalan mulai Rp. 100.000 – Rp. 5000.000, masa berlaku lima tahun. 4. Syarat untuk mendirikan alat peraga kampanye yaitu: mengisi formulir yang telah disediakan oleh kepala Dinas Pekerjaan umum dan perumahan, dengan foto kopi KTP/SIM, surat kuasa di atas materai (jika dikuasakan), foto kopi bukti hak atas tanah. 5. Jawaban seperti halnya nomor 3 6. Dari pihak pemohon 7. Akan dilakukan penertiban oleh satuan polisi pamong praja

Wawancara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

1. Sebelum mengadakan kampanye, KPU mengundang parpol untuk menghadiri acara di KPU, pertanyaannya adalah apakah delegasi setiap partai politi menhadiri semua dan apa saja yang dibahas dalam acara tersebut? 2. Mengapa banyak sekali para peserta pemilu melanggar aturan baik Peraturan Bupati maupun Peraturan Komisi Pemlihan Umum? 3. Menurut pendapat KPU, Faktor apa yang melatar belakangi peserta pemilu melakukan pelanggaran? Bukankah aturan telah dibuat oleh KPU dan pemerintah daerah? 4. Bagaimana proses penertiban alat peraga kampanye? 5. Apa sanksi dari pelanggaran tersebut? 6. Bagaimana solusi supaya kedepannya pemasangan alat peraga kampanye tidak banyak yang melanggar?

Jawaban: 1. Iya menghadiri semua, setiap partai politik mendelegasikan dua orang biasanya ketua dan sekretaris. Verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, pengawasan dan pelaksanaan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, verifikasi kelengkapan adminisstrasi bakal calon DPR, DPD dan DPRD, kampanye dll. 2. Sebenarnya mereka tidak melanggar, hanya sebatas memanfaatkan tanah atau lokasi yang kosong untuk dimanfaatkan. 3. Karena partai pilitik dan calon legislatif kurang memahami maksud aturan yang telah dibuat tersebut. Mereka hanya mementingkan kepentingan keuntungan dalam pemasangan alat peraga di tempat tertentu untuk mengenalkan diri sebagai calon legislatif. 4. PANWASLU memberi rekomendasi kepada KPU atas ditemukannya pelanggaran, KPU memberi pemberitahuan atau peringatan kepada partai politik maupun calon legislatif, dalam jangkaa waktu kurang lebih tujuh hari belum ditindak lanjuti, maka KPU memberikan rekomendasi kepada SATPOL PP untuk menertibkan alat peraga terkait. 5. Sanksinya ya diberi peringatan kalau belum diindahkan ya ditertibkan 6. Pemerintah daerah khususnya Kabupaaten Sleman, KPU. PANWASLU selalu mensosialisasikan peraturan bupati atau Peraturan KPU, partai politik memberikan pendidikan partai politik yang baik terhadap kaderkadernya.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PANWASLU SLEMAN

1. Dari sekian banyak caleg yang ada di Kabupaten Sleman masih banyak yang melanggar ketentuan aturan yang ada khususnya terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye, mengapa hal itu sering terjadi? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? 3. Tindakan apa yang dilakukan oleh panwaslu? 4. Adakah pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg, kemudian sudah diperingatkan oleh panwaslu akan tetapi masih tetap melanggar? 5. Apa solusi untuk kedepannya agar supaya pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye bisa ditertibkan?

Jawaban: 1. Adanya pelanggaran tersebut memang dari pihak parpol dan calon legislatif yang nakal, sudah diperingati akan tetapi masih saja melanggar, peringatan tersebut memang seakan-akan tidak dihiraukan, malah memang menunggu eksekusi dari para penegak ketertiban, adakalanya memang dibiarkan saja, karena caleg tersebut juga menginginkan adanya keuntungan dapat dijadikan sebagai ajang pengenalan atau sosialisasi, kemungkinan kedua adanya pelanggaran tersebut dikarenakan miss komunikasi atau komunikasi yang diberikan oleh KPU tidak sampai atau bahkan tidak disampaikan oleh Parpol ke calon legislatif. 2. Banyaknya partai politik dan calon legislatif yang kurang memahami secara mendalam peraturan bupati dan peraturan komisi pemilihan umum. Kurangnya pendidikan partai politik yang baik terhadap kader-kadernya, khususnya calon legislatif. 3. Mengontrol, mengawasi, mengingatkan, menegur, dan bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja untuk menertibkan apabila sudah diperingati akan tetapi masih tidak ditindak lanjuti. 4. Oh ya banyak sekali, kami punya banyak bukti. Alat peraga kampanye yang dipasang ditempat ibadah, pemasangan tiap titik lebih dari satu alat peraga kampanye, dipasang di tiang telepon, pohon, gapuro, dll. 5. Terus sosialisai kepada partai politik dan calon legislatif dan aturan dibuat bukan untuk dilanggar melainkan untuk dijalankan sebaik-baiknya untuk dinikmati bersama manfaatnya.

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Sleman Nomor : 24 /Kpts/KPU-Kab-013.329625/2013 Tanggal : 19 November 2013 DAFTAR ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN SLEMAN NO

KECAMATAN

ZONA

1 SLEMAN

LOKASI 1. 5 meter dari jembatan mancasan ke timur sampai dengan 5 meter dari barat SD keceme 1. 2. 5 meter dari SD Keceme 1 ke timur sampai dengan 5 meter dari barat perempatan depan balai desa Caturharjo. 3. 5 meter dari perempatan depan balai desa Caturharjo ke timur sampai dengan 5 meter dari barat pertigaan (selatan jetis). 4. 5 meter dari pertigaan (selatan Jetis) ke timur sampai 5 meter dari barat jembatan kali kuning.

1.1 Caturharjo

5. 5 meter dari pertigaan (selatan Jetis) ke utara sampai 5 meter dari selatan SD Jetisharjo. 6. Jalan Magelang KM. 14,5 (sekitar kompleks pertokoan medari) sampai dengan JL. Magelang KM. 15 Kemloko. 7. 5 meter dari pertigaan Cimpling ke utara sampai 5 meter dari selatan jalan masuk ke dusun Mrisen. 8. 5 meter dari pertigaan Cimpling ke barat sampai dengan 5 meter dari timur pertigaan pasar Nambongan. 9. 5 meter dari pasar Nambongan ke barat sampai 5 meter dari timur perempatan beteng. 10. 5 meter dari perempatan beteng ke utara sampai 5 meter dari selatan perempatan Balai Desa Caturharjo. 1. Pertigaan Jl Turi (Kepitu) ke timur sampai batas desa Pandowoharjo. 2. Pertigaan dusun Jogokerten ke utara sampai pertigaan Balai Desa Trimulyo. 3. Perempatan dusun Kepanjen ke utara sampai perempatan dusun Mantaran. 4. Perempatan dusun Mantaran ke barat sampai pertigaan jalan Turi. 5. Pertigaan dusun Kadisobo ke barat sampai 5 meter dari SD Kadisobo III.

1.2 Trimulyo

6. Pertigaan dusun Klelen ke utara sampai batas dusun Pambregan. 7. Pertigaan dusun Kadisobo ke utara sampai batas dusun Kadisobo. 8. Perempatan dusun Sidomulyo (sebelah utara) ke utara sampai perempatan Kawedan. 9. Pertigaan dusun Kalirase ke selatan sampai batas dusun Kalirase. 10. Perempatan dusun Sidomulyo (sebelah selatan) ke utara sampai 5 meter dari masjid Darussalam. 11. Pertigaan dusun Tegalsari ke barat sampai perempatan dusun Sidomulyo (sebelah selatan). 12. Pertigaan dusun Klelen (sebelah selatan) ke utara sampai 5 meter dari SD Kadisobo III. 1. Sepanjang Jln Gito-gati (dari bangjo denggung sampai jembatan GE). 2. Sepanjang Jln Sambisari-Bangkrung (dari perempatan Bangkrung sampai dengan dusun Jaten Sendangadi) 3. Sepanjang Jln sebelah Selatan SD Dukuh sampai dusun Drono. 4. Sepanjang jl Turi (Pertigaan Jl Magelang dusun Beteng) ke utara sampai batas desa Trimulyo.

1.3 Tridadi

5. GOR Paten ke utara sampai perempatan Pasar Sleman. 6. Pertigaan dusun Beteng ke timur sampai sebelum pom bensin Dukuh. 7. Sepanjang Jln Samirin – Jengki (dari dusun Beran Kidul sampai dusun Jaban) 8. Pertigaan jln Magelang gubug pramuka-banyumili (depan DPU sampai dusun Bangunrejo) 9. Perempatan dukuh Tridadi (Bank BPD) ke utara sampai dusun Dukuh, Pandowoharjo. 10. Gapura Paten (utara GOR Paten) sampai pertigaan Pangukan. 1. Sepanjang Jln Mancasan (dari dusun Kleben samapi dusun Nyaen) 2. Sepanjang Jln Griya Taman Asri (perempatan Grojokan sampai perempatan Nyamplung) 3. Sepanjang Jln Krandon ( dusun Nyaen sampai batas dusun Gondang) 4. Sepanjang Jln Temon (pertigaan Mancasan sampai Kali Sempor)

1.4 Pandowoharjo

5. Sepanjang Jln Brayut (timur Balai Desa Pandowoharjo sampi perempatan Nyamplung) 6. Sepanjang Jln Jetis jogopaten (perempatan Nyamplung sampai batas dusun Brengosan) 7. Sepanjang Jln Gito-gati (jembatan pabrik GE Lighting sampai perempatan Grojokan) 8. Sepanjang Jln Jabung (dusun Krandon – Jabung – Gajah Kuning). 9. Sepanjang Jln Gawar (Dusun Dukuh sampai Jabung) 10.Sepanjang Jln Sawahan (perempatan Beran sampai SD Pandowo) 1. Sepanjang Jln dari Utara GKBI sampai perempatan dusun Panggeran 2. Sepanjang Jln Agro wisata (dari pertigaan Murangan sampai Pertigaan dusun Panggeran ) 3. Sepanjang Jln dari Buk Pentung (durenan tejo) sampai pertigaan Widoro

1.5 Triharjo

4. Sepanjang Jln dari Pertigaan Widoro sampai pertigaan cimpling 5. Sepanjang Jln dari Pertigaan cimpling sampai dengan pedukuhan Kantongan 6. Sepanjang Jln Letkol Subardi sampai pertigaan cimpling 7. Sepanjang Jln dari pertigaan Medari sampai dengan Pertigaan dusun Sebayu 8. Sepanjang Jln dari Perempatan Panggeran sampai dusun Jogokerten 9. Sepanjang jln dari Pertigaan dusun Temulawak sampai dusun Sidomulyo 10. Sepanjang Jln dari Pertigaan Pegadaian Sleman ke selatan sampai perempatan Pasar Sleman. 11. Sepanjang Jln dari pertigaan Panasan sampai batas desa Pandowoharjo 12. Sepanjang jln dari Pertigaan Murangan sampai Perempatan dusun panggeran Perempatan Sedogan sampai dengan Blumbang.

2 TEMPEL 2.1 Merdikorejo

Perempatan Sedogan sampai dengan batas wilayah Soko Wetan. Soko Wetan sampai dengan Donojayan (utara Lapangan Merdikorejo). Depan Ps. Salak - batas dusun Krasakan

2.2 Lumbungrejo

Depan Ps. Tempel - Perempatan Sedogan Perempatan Palbapang - perempatan Sedogan

Page 1

Dari Plumbon Lor - batas wilayah Karanglo 2.3 Mororejo

Jl. Gendol Perempatan Sanggrahan - dusun Kragan

2.4 Tambakrejo

Mulai dari Rebobong Kidul - dusun Glagah Ombo Dari Pom Bensin ke selatan masuk Padukuhan Semampir Wetan, Jalakan terus ke timur, ke selatan, ke barat menuju Padukuhan Temanggung titik satu (I). Simpang tiga Tambaklelo sampai ke Bandung ke selatan sampai perempatan ke timur batas wilayah Tambakrejo titik dua (II). Dari Padukuhan Mancasan terus ke barat SD Gendol III ke selatan perempatan Bandung wetan, menuju ke Batang ke selatan sampai Margosono titik tiga (III). Mlesen - Jetis

2.5 Sumberrejo

Jenengan - Gaten - Pasar Gendol Jl. Gendol Cemoro - Perempatan Bandung Dusun Jalakan - Buk Renteng

2.6 Banyurejo

Kemusuh - Pertigaan Mandan Pertigaan Sipethek - Pokoh Cemoro - Jlapan

2.7 Pondokrejo

Sepanjang jl. Pondokrejo mulai dari wilayah Ngentak sampai dengan Karanglo Jl. Gendol Dukuh - Cemoro Jl. Magelang ( Kemloko Lor ) - Jembatan Krasak

2.8 Margorejo

Pertigaan Ngosit - Dusun Karanganyar Barat Dusun Cungkuk - Dusun Ngabean Perempatan Palbapang - Jl. Gendol ( Dusun Sanggrahan ) - 5 m dari perempatan Dusun Ngablak ( lapangan Bangunkerto ) ke arah selatan sampai perbatasan Kecamatan Sleman

3 TURI 3.1 Bangunkerto

( perempatan dusun Kawedan ), 5 m dari perempatan DusunNgablak ke arah utara sampai Dusun Ledoknongko. - 10 m sebelah selatan POLSEK Turi ke arah barat sampai dengan sebelah selatan Dusun Bayeman

3.2 Wonokerto 3.3 Girikerto

- 5 m dari pasar balerante ke arah timur sampai dengan Tugu Imorejo ( utara Balai Desa Wonokerto ) - 5 m dari pertigaan SMP MUHAMMADIYAH TURI ke arah utara sampai dengan lapangan sepak bola Puntuk - 5 m dari perbatasan kecamatan Turi - Pakem ( Desa Purwobinangun ) sampai dengan pertigaan Karanggawang - 5 m sebelah selatan SMPN 3 Turi sampai dengan pertigaan Karanggawang - 10 m dari perempatan Turi (lampu merah ) ke arah barat sampai dengan Jembatan Kiringan

3.4 Donokerto

- 10 m dari perempatan Turi (lampu merah) ke Selatan sampai perbatasan kecamatan Turi dan kecamatan Sleman ( Dusun Jomboran )

4 PAKEM

Jl Kaliurang depan Dusun Purworejo 4.1 Hargobinangun

Perempatan Dusun Boyong sampai dengan gerbang retribusi masuk Kaliurang Jl Kaliurang Dusun Banteng ke Utara sampai gerbang masuk Kaliurang Tikungan Gelora Kaliurang, dusun Kaliurang barat Jl Kaliurang km. 17,5 sampai km 19.5 a. 5m dari SMAN I Pakem ke utara sampai dengan 5m sebelum tikungan Kertodadi. b. 5m dari Gereja Kristen ke utara sampai dengan 5m sebelum makam Wonogiri. b. 5m dari makam Wonogiri ke utara sampai dengan 15m sebelum perempatan Dusun Purwodadi.

4.2 Pakembinangun

Jl Pakem Turi km.0 sampai dengan km 0,5 a. 10m dari Gereja Katolik Pakem ke utara sampai dengan 2m sebelum pertigaan selatan masjid Dusun Labasan. b. 2m setelah jembatan kali tengah ke barat sampai dengan 5m sebelum SMK Muhammadiyah Pakem. Jl. Cangkringan dari pertigaan lampu merah sampai dengan jempatan Pokoh. a. 5m setelah lampu merah Pakem ke timur sampai dengan 2m sebelum Kantor Kecamatan Pakem. b. 5m setelah terminal Pakem ke timur sampai dengan 5m sebelum pintu masuk RS PKU Muhammadiyah Pakem. c. 5m setelah jembatan Pasar hewan Pakem ke timur sampai dengan 5m sebelum makam Pakem Gede. d. 5m setelah jembatan kali Sentul ke timur sampai dengan 5m sebelum jembatan Pokoh.

4.3

Harjobinangun

Jalan Pakem - Turi 5m setelah perempatan kali Pelang sampai 5m sebelum kali Trasi ( ± 1.000 m) 10m utara perempatan Mangunan sampai akhir wilayah Harjobinangun sebelah barat Dusun Ngampel (± 1.500 m) 10m utara pertigaan Klarangan samapi Dusun Pandansaren (± 1.500 m) Dari perempatan Menceng Dusun Ngawen,ke utara sebelum SDN Pakem 2, ke timur sampai perempatan Dusun Beji, ke barat sampai Dusun Nglingi, ke selatan sampai 10m sebelum jalan Degolaan - Balong. Jalan Degolan - Balong 5m setelah jembatan kali Pelang sampai 5m sebelum jembatan kali Trasi (±700m) Pertigaan Turgo (penggilingan padi) ke selatan sampai pertigaan Dusun Turgosari ( ±750m). Dari Dusun Turgosari ke selatan akhir Dusun Pelem (±1000m)

4.4 Candibinangun

Jl Pakem Turi dari jembatan kali Boyong sampai dengan jembatan kali Trasi Jl Degolan kabupaten dari Sungai Trasi sampai sungai Boyong Perempatan Balong sampai pertigaan Pulowatu Pertigaan Pulowatu sampai pertigaan jamblangan

4.5 Purwobinangun

Pertigaan Jamblangan sampai Barat kantor Kepala Desa Perrtigaan Pulowatu sampai batas wilayah Dusun Beneran Pertigaan Jamblangan sampai batas wilayah Dusun Turgo Jalan Koroulon Kejambon dari Jembatan Koroulon sampai dengan Perempatan Joholanang

7.6 Sindumartani

Pertigaan pasar Kejambon sampai dengan Perempatan Jelapan Pertigaan Perikanan Cangkringan sampai dengan Jelapan Jalan Wedomartani ( Ngemplak ) - Sukoharjo ( Ngaglik ) di sekitar Pertigaan Dusun Tonggalan ( Wedomartani )

7.7 Wedomartani

5 CANGKRINGAN

Pertigaan Dusun Wonosari ( Wedomartani ) sisi timur jalan Pertigaan Dusun Sono ( Wedomartani ), pertigaan jalan dekat lapangan Kayen / sepanjang timur jalan barat lapangan Sepanjang jalan dari Tajem ( Maguwoharjo ) sampai pertigaan timur stadion Maguwoharjo Jalan Pakem - Cangkringan, mulai dari Dusun Karangpakis ke utara - pertigaan Dusun Bedoyo, sepanjang

5.1 Wukirsari

± 1600 m¹

Page 2

Jalan Pakem - Cangkringan, mulai dari Dusun Bedoyo ke timur - Dusun Geblok sepanjang ± 3.400 m¹ 5.2 Umbulharjo 5.3 Kepuharjo 5.4 Argomulyo 5.5 Glagaharjo

6 NGAGLIK

Dusun Pentingsari ke utara - Dusun Pangukrejo, sepanjang ± 3.400 m¹ Jembatan Kalikuning ketimur - Dusun Plosokerep ( Merapi Golf), sepanjang ± 1.200 m¹ Huntap Pagerjurang ke tirmur - perempatan Dusun Pagerjurang, sepanjang ± 1.000 m¹ Huntap Manggong Tegal ke utara - Dusun Kopeng, sepanjang ± 1.900 m¹ Jalan Pakem - Cangkringan : Mulai dari BBI Cangkringan ke utara - Dusun Geblok, sepanjang ± 2.700 m¹ Perempatan Ringin (Dusun Panggung) ke barat - Pertigaan Dusun Kuwang, sepanjang ± 1.100 m¹ Perigaan Dusun Banjarsari ke timur - Pertigaan Pasar Butuh, sepanjang ± 1000 m¹ Pertigaan Pasar Butuh ke utara - Dusun Srunen, sepanjang ± 2.650 m¹ Sepanjang Jalan Kapten Haryadi

6.1 Sardonoharjo

Sepanjang Jalan Ngalangan Sepanjang Jalan Candi sampai dengan Wonosobo Sepanjang Jalan Candi sampai dengan Prumpung Sepanjang Jalan Plosokuning Raya Sepanjang Jalan Bandeng Raya Sepanjang Jalan Kakap Raya Sepanjang Jalan Layur Raya

6.2 Minomartani

Sepanjang Jalan Gabus Raya Sepanjang JalanTongkol Raya Sepanjang Jalan Tawes Raya Sepanjang Jalan Gurameh Raya Sepanjang Jalan Tegal Rejo Sepanjang Jalan Monjali ( Nyi Condrolukito ) Sepanjang Jalan Palagan Tentara Pelajar sampai dengan Pertigaan Bantarjo Sepanjang Jalan Kapten Haryadi dari Perempatan Kamdanen sampai dengan Jembatan Ngentak Lojajar Sepanjang Jalan Gito-gati dari Perempatan Kamdanen sampai dengan Perempatan Ngemplak Sepanjang Jalan Damai dari Pertigaan Mudal sampai dengan Jembatan Sumberan

6.3 Sariharjo

Sepanjang Jalan Lempong dari Perempatan Mudal sampai dengan Pertigaan Ring Road Utara Sepanjang Jalan Rejondani dari pasar Rejondani sampai dengan Jembatan Boyong Sepanjang Jalan Tegalsari dari Pertigaan STIM YKPN sampai dengan Kampus APTA Sepanjang Jalan Tegal Melati dari Pertigaan Toko alat tulis prestasi sampai dengan parkir Monjali Sepanjang Jalan Plemburan dari Ring Road Utara sampai dengan Pertigaan SMK Muhammadiyah Mlati dan Gapura Sedan sampai dengan Dusun Waras Sepanjang Jalan Perempatan SMPN 4 Ngaglik sampai dengan Perempatan Ngemplak

6.4 Donoharjo

Sepanjang Jalan Tentara Pelajar dari Dusun Bantarjo ke Utara sampai dengan Dusun Balong Sepanjang Jalan Pertigaan Renjondani ke Barat sampai dengan Perempatan Nyamplung Sepanjang Jalan Balong ke barat sampai dengan batas wilayah Ngepas Lor Sepanjang Jalan Perempatan Kayunan ke Timur sampai dengan batas wilayah Dusun Wonosari Sepanjang Jalan Perempatan Kayunan ke Barat sampai dengan Perempatan Nyamplung ke Selatan sampai dengan GTA Panasan

Sepanjang Jalan Gito-gati di Dusun Penen Sepanjang Jalan Besi sampai dengan batas wilayah dusun Jangkang Sepanjang Jalan Pom bensin Mindi ke Selatan sampai dengan batas wilayah Sukoharjo 6.5 Sukoharjo

Sepanjang Jalan Dusun Kandangan ke utara sampai dengan batas wilayah Sukoharjo Sepanjang Jalan Ngebo Sepanjang Jalan Ngebo ke utara sampai dengan Madrasah Ibtidaiyah Sepanjang Jalan Perempatan Besi ke Selatan sampai dengan batas wilayah Dusun Mendiro Jalan Gentan ke Timur sampai dengan batas wilayah dusun Taraman Jalan Gandok ke Timur sampai dengan batas wilayah dusun Tempel

6.6 Sinduharjo

Jalan Damai ke barat sampai dengan batas wilayah dusun Krikilan Sariharjo Jalan Kapten Haryadi / Merapi View sampai dengan batas wilayah dusun Lojajar Jalan Bima Gentan sampai dengan Perempatan Bulu Jalan Raya Banteng 3 ke timur sampai dengan batas wilayah jalan Gambiranom 1. Jalan Prambanan Cangkringan dari perempatan Koroulon ke utara sampai perempatan utara dusun Giyan ( ± 15 m

7 NGEMPLAK

arah ke timur dari jembatan sungai opak ) 7.1 Bimomartani

2. Jalan Prambanan Cangkringan dari Rogobangsan ( tugu perbatasan Selomartani dan Bimomartani ) ke utara sampai pertigaan selatan sebelum Puskesmas ngemplak I kurang dari 5 m 3. Jalan Manisrenggo Ngemplak dari perempatan Koroulon arah ke timur sampai dengan pertigaan Sorasan Rt. 05 ( sebelah utara jalan ) 1. 5 m sebelah barat jembatan Medelan sampai dengan 5 m sebelah timur tugu pertigaan Karang Turi

7.2 Umbulmartani

2. 5 m sebelah barat jembatan Ganjuran sampai dengan 5 m sebelah timur jembatan Krawitan 3. 10 m sebelah timur pertigaan Pamungkas sampai dengan 10 m selatan dari Pom Bensin Pokoh 4. 10 m sebelah utara pertigaan Tegalmanding sampai dengan 10 m selatan SMPN 4 Pakem ( jl. Kaliurang ± 3 km ) 1. 5 m dari pertigaan Jangkang ( selatan ) → Dalem → Kemasan → 5 m dari batas Dusun Kabunan

7.3 Widodomartani

2. 5 m dari gapura dsn . Jetis → pertigaan Jangkang ( utara ) → Pucangan → 5 m dari gapura Dusun Karanganyar 3. 5 m pertigaan Jangkang ( utara ) → Jimat → Klancingan → kalijeruk sampai dengan Batas Dusun Ganjuran 1. Jalan Koroulon - Kejambon dari Jembatan Opak ± 50 m di pertigaan timur jembatan Opak sampai dengan perempatan Joholanang

7.4 Sindumartani

2. Pertigaan pasar kejambon ke utara sampai dengan Perempatan Jelapan 3. Jalan pertigaan perikanan Cangkringan di timur SD Brongkol Cangkringan ± 30 m sampai dengan Pertigaan jalan perbatasan Jelapan Sindumartani dengan Manisrenggo

Page 3

1. Pertigaan Jl. Wedomartani, Ngemplak - Sukoharjo, Ngaglik di Dusun Tonggalan, Wedomartani, ke arah utara sampai dengan gapura batas desa Wedomartani dengan desa Sukoharjo sisi barat dan timur jalan ± 300 m, ke arah selatan sampai batas dusun Saren sisi timur dan barat jalan ± 150 m, ke arah barat sampai dengan batas dusun Ngebo Desa Sukoharjo sisi utara dan selatan jalan ± 450 m. 2. Pertigaan dusun Wonosari ( wedomartani ) ke arah utara sampai batas dusun Babadan sisi timur jalan ± 150 m dan 7.5 Wedomartani

ke arah selatan sampai pertigaan bila ke timur ke Perum Mapan Sejahtera, Perum Griya Selo Asri sisi barat dan timur jalan ± 250 m. 3. Pertigaan dusun Sono, Wedomartani dekat lapangan sepak bola kayen/barat TK, SD Model ke arah utara sisi timur jalan ± 120 m dan ke arah selatan sisi barat jalan sampai pertigaan batas dusun Sono Blotan dengan Dusun Sono Malangrejo ± 200 m 4. Pertigaan jalan Stadion Maguwoharjo ke arah utara sisi timur jalan ± 50 m, ke arah selatan sampai dusun Paingan di sisi timur jalan ± 150 m dan ke arah timur sisi utara sampai dengan pertigaan tugu burung ± 250 m dan sisi selatan sampai dengan 10 m barat dari rumah tingkat komplek BPTP Karangsari ± 350 m.

8 KALASAN

- Dari depan ruko Perum Griya Purwo Asri sampai 100 m sebelah barat GOR Kamandanu Kadisoka - Dari pertigaan Sidokerto sampai depan Pasar Sorogenen - Jl. Solo dari jembatan Kali Kuning sebelah timur gerbang bandara Adi Sucipto sampai jembatan Ngebruk 8.1 Purwomartani

- Dari pertigaan sebelah utara PT YPTI sampai gapuran perbatasan Desa Selomartani - Dari pertigaan Babadan smapi pohon beringin - Dari pertigaan Susteran Kadirojo II sampai pertigaan Purwobinangun Jl. Solo (sblh Timur Percetakan KR) - Pertigaan Ngebruk Selatan RSI sampai pertigaan Sambisari (Timur Candi Sambisari) - Jalan Solo, 50 meter barat Jembatan Prambanan sampai dengan depan Rumah Makan Grafika

8.2 Tamanmartani

- Perempatan Tulung sampai dengan Perempatan Tegalrejo - Depan SD Tamanan I sampai dengan 50 meter barat Perempatan Tamanan Pabrik - Jalan Solo/ Barat Hotel Edotel sampai dengan Rel Kereta Api Radugunting - Proliman ke utara sampai dengan Gapura Selatan Dusun Tulung

8.3 Selomartani

- 5 meter ke utara dari Perempatan Tegalrejo, Tamanmartani sampai dengan5 meter sebelum Jembatan Dusun Tunjungan, Selomartani - 5 meter ke barat dari Pertigaan Dusun Kledokan, Selomartani sampai dengan 10 meter sebelum Kantor Desa Selomartani - 10 meter ke selatan dari Kantor Desa Selomartani sampai dengan 5 meter sebelum gapura Dusun Krendosari, Selomartani - 10 meter ke utara - barat dari Kantor Desa Selomartani sampai dengan 5 meter Jembatan Sambirejo, Selomartani - Jalan Cangkringan dari pertigaan Padukuhan Kringinan sampai dengan pertigaan masuk Padukuhan Somodaran ( sebelah utara PT. YPTI )

8,4 Tirtomartani

9 PRAMBANAN 9.1 Bokoharjo

- Jalan Kalasan - Kalitirto, mulai pertigaan Padukuhan Kringinan sampai dengan Gendingsari ( depan PT. MAK ) - Jalan Kalasan - Rejondani, mulai pertigaan depan Kantor Camat Kalasan (Padukuhan Krajan) sampai dengan 1 meter sebelah Jembatan Sungai Opak Padukuhan Brintikan - Jalan Raden Ronggo, mulai pertigaan Padukuhan Glondong ( lampu merah ) sampai dengan perempatan Tegalrejo - Jl Babadan - Carikan, mulai 1 meter sebelah timur batas Desa Purwomartani - Tirtomartani sampai dengan 1 meter sebelah barat jembatan Kali Bening (sebelah barat Padukuhan Jongkangan) - Jalan Jogja - Solo, mulai 1 meter sebelah timur jembatan Kali Tepus (depan UGD RSI PDHI) sampai dengan 1 meter sebelah barat jembatan Kali Bening (RM Sendang Ayu) Selatan Dusun Pulerejo (Utara Candi Sewu Prambanan) sampai timur jembatan Sungai Opak utara Candi Prambanan. Jl Prambanan - Piyungan sampai dengan Km 2 (Pertigaan trafficlight selatan Candi Prambanan sampai dengan Pertigaan Dusun Gumuk), kecuali dekat Kantor Polsek Prambanan dan Kantor Desa Bokoharjo. Pertigaan Baki sampai dengan Perempatan Barat Dusun Jirak/ selatan Dukuh Pelemsari kecuali dekat MA Raden Patah. Barat Dusun Jirak sampai dengan sebelum jembatan sungai Opak Dusun Gendukan. Jl. Prambanan dari pertigaan Dusun Gumuk sampai dengan Perempatan Beloran Perempatan Barat Dusun Jirak sampai dengan Perempatan Dusun Ngentak Mejing

9.2 Madurejo

Pertigaan Utara Dusun Protojayan sampai dengan Pertigaan Dusun Jirak Perempatan Kebondalem sampai dengan Jembatan Kopensari Perempatan Beloran sampai dengan Perempatan Selatan Dusun Jalan Kabupaten Majasem Bokoharjo - Klumprit Wukirharjo kurang lebih 3,5 Km.

9.3 Sambirejo

Jalan Kabupaten Gatak Bokoharjo - Gunungsari Sambirejo kurang lebih 3 Km. Jalan Desa Mlakan Sambirejo - Gedang Sambirejo kurang lebiiih 2 Km. Jalan Gedang Sambirejo - Guwo Kotesan Prambanan Klaten kurang lebih 3,5 Km. 5 m dari Pertigaan sebelah Barat Dusun Lemahbang sampai dengan 7 m sebelum pertigaan Dusun Jatisari 10 m dari Pertigaan sebelah Barat Dusun Lemahbang sampai dengan 3 m sebelum pertigaan Duwet dusun jali 3 m dari Pertigaan Dusun Jatisari sampai dengan 5 m sebelum pertigaan Kalinongko Kidul

9.4 Gayamharjo

3 m dari Perempatan Kalinongko Kidul sampai dengan Jembatan Kembang Putih, Kalinongko Lor 5 m dari Perempatan Kalinongko Kidul sampai dengan 7 m sebelum Gapura masuk Desa Gayamharjo 7 m dari Gapura Masuk Desa Gayamharjo sampai dengan pertigaan Dusun Jontro 5 m sebelum Pos kamling 7 m dari Gapura Masuk Desa Gayamharjo sampai dengan 10 m pertigaan Dusun Gedang Bawah (perbatasan dengan Desa Sambirejo) ± 5 m dari jembatan Pereng sampai dengan ± 10 m dari pertigaan sebelum dusun lemah abang

9.5 Wukirharjo

± 10 m dari pertigaan Klumprit sampai dengan ± 3 m pertigaan Losari II ± 100 m dari pertigaan lapangan tlompe sampai dengan ± 5 m pertigaan Depok

Page 4

9.6 Sumberharjo

5m dari perempatan Jlatren sebelah kanan dan kiri jalan ke timur sampai dengan 5m sebelum jembatan Pereng. 5m dari perempatan Ngentak Beloran sebelah selatan jalan ke timur sampai dengan perempatan Dusun Ketandan. 5m dari perempatan selatan Dusun Ketandan sebelah timur dan barat jalan ke selatan sampai dengan 5m sebelum Perempatan Karanggede 5m dari perempatan Sengir (depan SD Tempursari) sebelah timur dan barat jalan ke utara sampai dengan 5m sebelum Jembatan Kopensari. 5m dari perempatan Jlatren sebelah timur ke utara sampai dengan 5m sebelum perempatan Ngentak Beloran 1. 5 m utara pertigaan pasar Kliwon ke utara sampai 3 m sebelum Puskesmas Jagalan, dilanjutkan 3 m timur Puskesmas

10 BERBAH 10.1 Kalitirto

sampai 3 m sebelum pasar Tanjung 2. 3 m timur pasar kliwon ke timur sampai 3 m barat jembatan Gemblung dusun sumber Kidul 3. Perempatan Sumber Kulon ke Utara sampai gapura dusun Kebonan Jebresan 1. 3 m dari perempatan Sampaan ( jl. Wonosari ) - Perempatan Sanggrahan

10.2 Tegaltirto

2. 3 m timur Jembatan Krikilan - 3 m barat SMP Negeri 2 Berbah 3. 3 m utara jembatan krikilan selatan - pertigaan Serut - dari pertigaan Serut sisi sebelah barat - 3 m sebelum Puskesmas Berbah - 3 m setelah Puskesmas Berbah - pertigaan Grogol ( Jl. Solo ) 1. 3 m utara Perempatan Munggur - 3 m selatan perempatan Jlatren ( jl. Piyungan - Prambanan ) sisi barat 2. Perempatan Bercak - 3 m timur jembatan Kali Opak ( Gemblung ) sisi utara - Selatan

10.3 Jogotirto

3. 3 m barat Perempatan munggur - perempatan Krasaan ke utara sampai dengan 3 m selatan perempatan klanthang sisi kanan - kiri, kecuali perempatan Munggur ke barat sampai dengan Perum Griya Tamansari I

10.4 Sendangtirto

hanya sisi utara 1. 3 m barat Jembatan Krikilan ke barat sampai dengan Pertigaan Dusun Babadan ( sisi jalan sebelah selatan ) 2. Pertigaan Dusun Babadan ke selatan sampai dengan Dusun Sekarsuli ( sebelah timur jembatan ) 3. 3 m selatan jembatan Munggon ke selatan sampai dengan 100 m selatan gorong - gorong Ndogorok ( timur Dusun Sekarsuli )

11 DEPOK

- 5 m utara pasar Condongcatur sampai 5 m sebelum jembatan Karangasem - 5 m utara Ring Road jl. Kencongrejo sampai 5 m sebelum perumahan Minomartani - Sepanjang jalan Anggajaya II 10 m setelah balai desa Condongcatur sampai dengan 5 m sebelum Dusun Karang jati - Sepanjang jalan Anggajaya I 10 m setelah terminal Condongcatur sampai dengan 5 m sebelum Dusun Gandok Tambakan

- Sepanjang jalan Gondang Raya 10 m barat terminal sampai dengan 5 m sebelum Asrama 403 - Sepanjang tepi jalan Munggur Sanggrahan 5 m setelah pertigaan sampai dengan Perumnas Condong Catur 11.1 Condong Catur

- Sepanjang tepi jalan Asem Gede Krangkungan 5 m setelah pertigaan sampai dengan 5 m sebelum Perum Minomartani - Sepanjang tepi jalan Kaliurang KM 5 sampai dengan 5 m sebelum jembatan Jurug - Sepanjang tepi jalan Kampung Jurug sampai dengan Kampung Kayen - Sepanjang tepi jalan Perumnas 5 m setelah Ring Road sampai dengan 5 m sebelum Kampung Seturan - Sepanjang tepi jalan Wahid Hasyim 5 setelah Ring Road sampai dengan 20 m sebelum pondok Pesantren Wahid Hazim - 5 m setelah jembatan merah sampai dengan 10 m sebelum pertigaan jalan Wahid Hazim - 5 m setelah pertigaan jalan Afandi Soropadan sampai dengan Kaliwaru - Sepanjang tepi jalan Ringin Raya sampai dengan Kampung Mancasan - 10 m dari Jembatan Sorogenen Jl. Solo ke barat sampai 5 m sebelum pertigaan Santan - 10 m dari pertigaan barat Kalimas ke utara sampai Grogol perbatasan dengan Soka Asri - 15 m dari pertigaan Kembang jl. Ring Road ke utara sampai 15 m sebelum jembatan depan perpajakan - 10 m dari pertigaan Dewan jl. Solo ke utara sampai pertigaan Ring Road Karangnongko - 15 m dari pertigaan Ring Road dsn Maguwo ke barat sampai 5 m sebelum masjid Pugeran - 5 m dari pertigaan Ringinsari ke barat sampai pertigaan Ring Road SDusun Maguwoharjo

11.2 Maguwoharjo

- 15 m dari pertigaan Ring Road SMKN I ke utara sampai Panjen perbatasan Wedomartani - 5 m dari pertigaan Ring Road Karangnongko sampai 5 m sebelum pertigaan jl. Stadion Denokan - 5 m dari pertigaan Jl. Tasura pugeran ke utara sampai stadion - 5 m dari pertigaan Manisrejo ke barat sampai perumahan Taman Cemara - 5 m dari pertigaan Bokoharjo ke barat sampai Stadion - 5 m dari pertigaan Bokoharjo ke utara sampai Karanganom perbatasan Wedomartani - 10 m dari Masjid Singosutan ke barat sampai 5 m sebelum pertigaan Sarirejo - 10 m dari Perempatan jalan Kentungan ke selatan hingga 10 m sebelum selokan mataram - Sepanjang tepi jalan Affandi (Jl Gejayan) hingga 10 m sebelum pertigaan Colombo - Sepanjang tepi jalan Laksda Adi Sucipto (batas kota) hingga 10 m sebelum pertigaan Janti - Sepanjang jalah Prof. Yohanes (10 m dari Galeria ke utara hingga 10 m sebelum perempatan Sagan)

11.3 Catur Tunggal

- Sepanjang tepi jalan Seturan hingga 10 m sebelum pertigaan jalan solo - Sepanjang tepi jalan Perumnas Seturan hingga 10 m sebelum pertigaan jalan Solo - Sepanjang tepi jalan tambak Bayan hingga 10 m sebelum pertigaan STTNAS Babarsari - Sepanjang tepi jalan Babarsari Raya hingga 10 m sebelum perempatan Depok Sport Center - Sepanjang tepi jalan Wahid Hasyim hingga 10 m sebelum pertigaan Gowok - Sepanjang tepi jalan Selokan Mataram dari Santren hingga Selokan jalan Babarsari 1. Jln. Sendari - Sanggrahan, Desa Tirtoadi

12 MLATI

Sebelah Utara

: Gapura Batas Desa Tirtoadi ( Sendari )

Sebelah Selatan : Gapura Batas Desa Tirtoadi ( Sanggrahan ) 2. Jln. Pundong I - Pundong V (Barak), Desa Tirtoadi 12.1 Tirtoadi

Sebelah Utara

: Pertigaan jalan Kebun Agung ( Pundong I )

Sebelah Selatan : Pertigaan Barak ( Pundong V ) 3. Jln. Gombang - Jetis, Desa Tirtoadi Sebelah Utara

: Gapura Sendari ( Sendari )

Sebelah Selatan : Jembatan Jetis ( Jetis ) A. Jln. Magelang, 10 m sebelah selatan jembatan sungai Winongo ( Jombor Lor ) ke selatan sampai 100 meter sebelum Gapura Batas Kota Yogyakarta untuk sisi timur dan 10 meter sebelum Gapura Batas Kota Yogyakarta

Page 5

untuk sisi barat. B. Jalan Nyi Condro lukito, 10 m sebelah selatan Bank BRI ( Gemawang ) ke selatan sampai 10 m sebelum Gapura Batas Kota Yogyakarta. 12.2 Sinduadi

C. 10 m sebelah timur pertigaan (lampu bangjo) Jembatan Sardjito II ke Timur sampai 20 m sebelum Fakultas Teknik Sipil UGM kecuali 10 m dari lingkungan Masjid Siswa Graha Pogung Kidul. D. Ring Road Utara, 10 m sebelah timur perempatan jalan Magelang ke timur sampai 100 m sebelum Monumen Jogja Kembali dan 5 m sebelah timur sungai boyong ke timur sampai 10 m sebelum perempatan Kentungan. E. Di sepanjang Selokan Mataram yang ditetapkan sebagai Zona kampanye adalah 10 m sebelah timur jembatan Trini ke timur sampai 10 m sebelum Jalan Nyi Condro Lukito/Jalan Monjali kecuali didepan SD Sinduadi I ( Kutu Dukuh ) dan disamping Masjid Baiturahman Popongan. F. 20 m sebelah timur AMY ke timur sampai pertigaan Jalan Nyi tjondro Loekito kecuali depan TK ABA Blunyah Gede dan Depan RSIA Sakiana Idaman.

12.3 Tlogoadi 12.4 Sumberadi

1. 5 m dari Perempatan cebongan ke timur - Jembatan Kronggahan depan Youth Center ( jalan Kebon Agung ) 2. 5 m dari Perempatan Cebongan ke selatan - Depan Polsek Mlati ( Jl. Gadjah Mada ) 1. Pertigaan Sompilan - Batas Utara Desa Sumberadi sebelah barat yaitu selatan pertigaan arah pasar Nambongan 2. Dari perempatan cebongan kearah utara ± 200 m (wilayah padukuhan Gabahan) - pertigaan Krandon ( selatan SPBU ) 1. Jln. Raya Jogja Magelang ( depan tugu Adipura Mulungan ) - Jembatan Jombor

12.5 Sendangadi

2. Ring Road Perempatan Jombor ( depan pos polisi ) - UTY ( Jembatan Ngemplak ) 3. Sebelah Barat Terminal Jombor ± 50 m - Jembatan Kronggahan, Trihanggo Gamping

13 GAMPING

Jl. Karangnongko Gamping Kidul sampai dengan Geblakan Kasihan. Jl. Gamping : Jembaatan Gerejaa sampai dengan perrtigaan ringin. Jl. Gamping : Pertigaan pasar Gamping sampai dengan Sidoarum. Jl. Paatukan : Pertigaan Indomaret ke barat samapi dengan Soto Slamet. Perempatan Mejing Lor ke barat sampai dengan Sidoarum (Padukuhan Jengkelingan) 13.1 Ambarketawang

Jl. Nyamplung : Kantor Kecamatan sampai dengan Padukuhan Nyamplung. Jl. Bodeh (sebelah barat RS PKU) Perempatan Delingsari sampai dengan Kantor Kecamatan. Perempatan Delingsari sampai dengan Tugu Tlogo. Jl. Sorogenen sampai dengan Kalimanjung. Perempatan Depok/Pasar hewan samapi dengan Watulangkah. Jalan Wates km 6 (perempatan Depok) sampai dengan Pereng Dawe (Jl. Wates Km.9) 5m dari pertigaan menuju pabrik KSM ke seelatan sampai perbatasan Balecatur. 5m dari POM Bensin Ngaran sampai perbatasan Balecatur. 5m dari pertigaan RM Mbok Sabar ke selatan sampai perbatasan Balecatur .

13.2 Balecatur

5m arah lapangan Balecaatur ke selatan sampai Gejawan Kulon. 5m dari RM Widuri ke selatan sampai Gejawan Wetan. 5m perempatan Depok ke utara sampai perbatasan Balecatur. 5m sebelaah barat Balai desa sampai perbatasan Balecatur. 5m pertigaan Gamol ke utara sampai perbatasan Sidokarto.

13.3 Banyuraden

5m dari pertigaan barat RS Mitra Sehat ke utara sampai Kluwih. Dari perempatan Suzuki Patran ke selatan sampai pertigaan Patran ke arah baraat melewati Puskesmas Gamping II, ke arah barat melewati Embung Serut sampai di Jembatan Embung Serut. Dari Perempatan Sizuki ke arah timur sampai pada SPBU Banyuraden dan ruko. Dari perempatan STPN ke selatan melewati Perum Tata Bumi ke selatan melewati Perlintasan Rel Kereta Api ke selatan sampai depan Perum Kanomaan Depan Masjid Banyumeneng. Dari perempatan Patran (Depan SD) ke timur (Jalan Titi Bumi Barat) melewati Perempatan STPN ke timur melewati Asrama STPN ke timur sampai pada jembatan perbatasan Dusun Sumberan. Dari depan Perum Griya Banyuraden Somodaran ke utara melewati dusun Somodaran perempatan Somodaran ke utara melewati Dusun Tegalyoso ke utara menuju perempatan SAMN Gamping depan Kantor Desa Banyuraden. Dari perempatan Somodaran (Hercules Fittness) ke timur sampai di Pertigaan Dukuh. Dari perbatasan Onggobayan ke utara sampai pada perbatasan Dusun Kanoman. Dari Jembatan Embung Serut depan Masjid ke selatan sampai dengaan pertigaan Cokrowijayan ke barat sampai ringroad barat. Dari pertigaan Cokrowijayan ke selatan melewaati Perum Banyuraden Lapangan Desa Banyuraden Kantor Dessa Banyuraden sampai pada perempatan SMAN Gampijng. Dari perempatan Demak Ijo ke selatan melewati coca-cola sampai di jalan masuk SD Banyuraden ke barat menuju Dusun Kradenan. Dari jalan masuk SD Banyuraden ke selatan melewati gudang triplek Golden Marmer Matarindo menuju jembatan layang ringroad barat.ke seelatan meleewati Dusun Kaliabu Lor, Kaliabu Kidul, Turusan sampai pada Dari jembatan layang ringroad Perempatan lampu Merah Dusun Patuk terus ke barat sampai pada jembatan Gamping Lor. Dari Perum Kanomanan ke selatan (wilayah dusun Geplakan) ke barat (sebelah barat Masjid Kanoman) ke selaatan pada perbatasan dusun Dukuh. Dari depan Pasar Tlogo Rejo (ruko) ke barat (Jalan Godean) sampai di perempatan Demak Ijo ke selatan melewati asrama Kaveleri ke selatan sampai di depan ajen. Jl. Godean (dari jembatan Sungai Bedog sampai Batas Desa depan 403) Jl. Godean (dari Guyangan sampai Jembatan Kajor) Jl. Besole (dari Jl. Kabupaen sampai sebelum pos satpam Perum GAP) Jl. Kabupaten (dari Perempatan Patran sampai Jl. Mojo)

13.4 Nogotirto

Jl. Tembus Kaarang Tengah (dari Jalan Kabupaten sampai sebelum perempatan Karang Tengah) Jl. Nogotirto (dari batas desa sampai seelatan perempatan Jangkang) Jl. Nogotirto (dari sebelaah utara Pojok Lapangan Niten sisi tenggara sampai sebelum pintu masuk Perum Nogotirto II dan III) Batas Desa sampai sebelum gapura Dusun Kramatan) Jl. Kramatan (dari Ringroad (dari Perempatan Demak Ijo sampai jalan Masuk Pundung) Ringroad (dari Jalan masuk Pundung sampai depan sharp)

Page 6

Jl. Salakan Baru (dari barat Dusun Salakan smapi sebelum gapura dusun Cambahan) Jl. Masuk Pundung (dari ringroad sampai saluran irigasi DAM Blendangan) Jl. Masuk Mlangi (dari ringroad sampai jembatan irigasi DAM Blendangan)

13.5 Trihanggo

14 GODEAN

14,1 Sidorejo

Jl. Baru Mlangi (dari ringroad sampai jembatan irigasi DAM Blendangan) Ringroad, 5m dari sebelah barat Jembatan Atonal ke arah barat sampai dengan 20m sebelum Perempatan Kroggahan Ringroad 20m dari sebelah barat perempatan Ringroad Kronggahan ke arah barat 5m sebelum jembatan Selokan Mataram Ringroad 5m dari sebelah selatan jembatan Selokan Mataram ke arah selatan sampai dengan 5m sebelum depan halaman gudang PT Jarum Jalan Kabupaten 5m dari perbatasan Sendangadi depan Gajah Murdo ke arah selatan sampai dengan 20m sebelum perempatan ringroad. Jalan Kabupaten 20m dari sebelah selatan perempatan ringroad Kronggahan ke arah selatan sampai dengan 5m sebelum jembatan Selokan Mataram. Jalan Kabupaten 5m dari sebelah selatan jembatan Selokan Mataram ke arah selatan sampai dengan 5m sebelum simpang pertigan ke arah Besole. Jalan Jambon 50m dari ringroad Pasar Jambon ke arah timur sampai dengan 10m sebelum perempatan ringin Jl. Kabupaten. Jalan Jambon 10m dari sebelah timur perempatan ringin Jl. Kabupaten ke arah timur sampai dengan 10m sebelum jembatan Kali Winongo. Jalan Selokan Mataram 10m dari sebelah timur jembatan Kali Bedog ke arah timur sampai dengan 10m sbelum ringroad Padukuhan Bedog. Jalan Selokan Mataram 10m dari sebelah timur ringroad Bedog ke arah timur sampai dengan 10m sebelum Jalana Kabupaten Padukuhan Mayangan. Jalan Selokan Mataram 10m dari sebelah timur Jalan Kabupaten Padukuhan Mayangan ke arah timur sampai dengan 5m sebelum batas Dusun Sinduadi Padukuhan Trini. Jalan Proklamasi 45, 20m dari sebelah utara ringroad Padukuhan Kronggahan II ke arah utara sampai dengan 10m sebelum jalan selatan Padukuhan Kronggahan. Jalan selatan Kronggahan II 10m dari sebelah barat Jalan Kabupaten ke arah Barat sampai dengan 10m sebelum Kali Pokoh. Jalan Kyai Awen 10m daari sebelah barat jalan Kabupaten ke arah barat sampai dengan 10m sebelum ringroad. Jalan Badarudin 10m dari sebelah selatan ringroad ke arah selatan sampai dengan 10m sebelum pertigaan jalan Kyai Awen. Jalan Donokitri 10m dari sebelah timur pertigaan Jalan Kabupaten ke arah timur sampai dengan 5m sebelum selokan Mataram Donokitri. Jalan Alamanda 10m dari sebelah timur jalan Kabupaten ke arah timur samapi dengan 10m sebelum pertigaan depan Pesantren Padukuhan Trini. Jalan Baturan Lor 10m dari sebelah timur Jalan Kabupaten ke arah timur sampai dengan 10m sebelum pertigaan depan Masjid Munawaroh Baturan Jalan Pokoh 10m dari sebelah selatan Selokan Mataram ke arah barat sampai dengan 10m sebelum persimpangan Jalan Jambon. Jalan Salakan 10m dari sebelah barat ringroad ke arah barat sampai dengan 10m sebelum pertigaan pemukiman Padukuhan Salakan. Jalan Bedog 10m dari sebelah selatan Selokan Mataram ke arah barat sampai dengan 10m sebelum depan halaman SD Bedog. Jalan Biru 10m dari sebelah baarat Jalan Kabupaten ke arah barat sampai dengan 5m sebelum batas dusun Nogotirto Perumahan Nogo II Jalan Panggungan 10m dari sebelah timur perempataan Jalan Kabupaten ke arah timur sampai dengan 5m sebelum pertigaan jalan ke arah Panggungan Kidul. Jalan Besole 10m dari sebelah timur simpang Jalan Kabupaten ke arah timur sampai dengan 5m sebelum batas Dusun Nogotirto Perumahan GAP. Jalan Tirtasani 5m dari sebelah selatan simpang jembatan Blambangan ke arah selatan sempai dengan 5m sebelum batas wilayah kota Kampung Bener. - Jl Ngapak km12 (lapangan Sidorejo) ke arah barat sampai dengan 15 meter sebelum Pom Bensin Sidorejo - Jl Pasar Desa Klewonan ke arah selatan sampai dengan 15 meter sebelum Jalan Ngapak - Jl Sangonan - Kemirisewu, dari depan Balai Desa Sidorejo ke arah selatan sampai dengan Batas desa sidorejo dengan Sumbersari - Jl Pirak Mertosutan - Tumut Sumbersari, dari 10 meter barat pertigaan pirak sampai dengan 15 meter sebelum

14.2 Sidoluhur

perempatan Tumut - Jl Godean, dari 10 meter barat pertigaan Berjo sampai dengan Batas desa Sidorejo - Jl Gamping - Tebon dari 10 meter arah timur pertigaan Tebon sampai dengan Jembatan brongkol - Jl Gamping - Tebon, 15 meter arah barat perempatan beji sampai dengan Brongkol

14.3 Sidomulyo

- Jl Senuko - Pasekan, 15 meter arah selatan perempatan gancahan sampai dengan 15 meter sebelum rel kereta api - Jl Sawo - Kemusuk, dari lapangan sawo sampai dengan Perbatasan dusun puluhan - Jl timur Senuko, dari 10 meter arah utara jalan Godean sampai dengan RM Iwak Kalen - Jl Iwak Kalen - Genitem, dari depan RM Iwak Kalen sampai dengan 10 meter sebelum TK Jetis

14.4 Sidoagung

- Jl Godean-Seyegan, dari 10 meter arah utara SMK N 2 Godean sampai dengan 10 meter sebelum pertigaan lapangan TGP

- Jl Pramuka, mulai dari 10 meter arah utara Jl Godean sampai dengan 10 meter sebelum SMK N I Godean - Jl Sidoagung, mulai dari 10 meter sebelah timur pertigaan pengadilan sampai dengan Batas Desa Sidoagung dan Sidokerto

14.5 Sidokarto

- Jl. Sidokarto, dari 10 meter arah selatan pertigaan koramil sampai dengan sebelum Balai Desa Sidokarto - Jl. Sidokarto, dari 10 meter arah selatan Balai Desa Sidokarto sampai dengan 15 meter sebelum perempatan Beji - Jl. Senuko - Pasekan, dari 15 meter arah selatan pertigaan Pengadilan sampai dengan 10 meter sebelum SD Semarangan V - Jl Godean, dari Jembatan Klajuran arah Barat sampai dengan tugu batas desa - Jl Godean, dari jembatan Demakijo arah barat sampai dengan 10 meter sebelum perempatan Gesikan

14.6 Sidoarum

- Jl Gamping, dari 10 meter sebelah selatan pertigaan Bantulan sampai dengan Perumahan blok III Sidoarum - Jl Krapyak, dari 10 meter sebelah selatan perempatan Munggur sampai dengan 15 meter sebelum SMP N 3 Godean - Jl Palem, dari 15 meter sebelah selatan perempatan Gesikan sampai dengan 10 meter sebelum perempatan tangkilan - Jl Sidomoyo, dari 15 meter sebelah utara perempatan Munggur sampai dengan Selokan Mataram

14.7 Sidomoyo

- Jl Gesikan, dari 10 meter sebelah utara perempatan Gesikan sampai dengan 10 meter sebelum SD Karangmalang - Jl Gesikan, 10 meter sebelah utara SD karangmalang sampai dengan 10 meter sebelum TK Puspasari - Jl Gesikan, dari 10 meter sebelah utara TK Puspasari sampai dengan 10 meter sebelum SD Ngrenak

Page 7

- 200 meter dari perempatan Gedongan ke selatan sampai dengan 100 meter dari Kantor Kecamatan Moyudan

15 MOYUDAN 15,1 Sumberagung

di sebelah barat selokan Vanderwijk - 5 meter dari perempatan Ngentak ke barat sampai dengan 50 meter sebelah SD N Kaliduren, di sisi utara jalan - 50 meter dari perempatan Ngentak ke selatan sampai dengan warung sate Klampis, di sisi timur jalan

15,2 Sumbersari

- 150 meter dari perempatan Tumut ke selatan dengan Gapura masuk dusun Menulis, di sisi barat jalan - 10 meter dari perempatan Krempyeng ke selatan sampai dengan 50 meter sebelum Wilkel, di sisi timur jalan - 5 meter dari pertigaan Kolowenang ke selatan sampai dengan 50 meter sebelum Puskesmas pembantu II

15,3 Sumberarum

Moyudan, di sebelah timur selokan - Depan pabrik batako ke timur sampai dengan 50 meter sebelum dusun Donon, di sisi utara jalan - 10 meter dari perempatan Tugu pensil ke selatan sampai dengan pertigaan Ringin kurung, di sisi timur jalan - 10 meter dari perempatan Tugu pensil ke timur sampai dengan 50 meter sebelum Dusun Bendosari, di sisi utara jalan

15,4 Sumberrahayu

- 10 meter dari perempatan Tugu pensil ke barat samapi dengan pertigaan kearah Dusun Dagen, di sisi utara jalan - 10 meter dari jembatan kereta api (Ngebrak) ke arah barat sampai dengan Gapura masuk Gemplong V, di sisi utara jalan - Jl Raya Tempel - Balangan muai 5 meter dari Jembatan Kali Putih yang terletak di Dusun Planden ke

16 MINGGIR

Selatan sampai dengan 5 meter sebelum perempatan Balangan - Jarak 5 meter setelah jembatan perempatan Balangan ke barat sampai dengan 5 meter sebelum perempatan di dusun Ngepringan II (jangkang) - Jarak 5 meter dari kantor CU.Sehati ke Barat samapi dengan 5 meter sebelum perempatan 16,1 Sendangrejo

Dogaten belok ke utara sampai dengan 5 meter sebelum perempatan dusung Ngepringan II (Jangkang) - Jarak 500 meter setelah kantor KUA Minggir ke selatan sampai dengan 500 meter sebelum SD Muhammadiyah Soronandan - Jarak 500 meter setelah SD Muhammadiyah Soronandan ke Selatan sampai dengan 5 meter sebelum pertigaan Daratan - Jarak 5 meter dari pertigaan Daratan ke barat sampai dengan 500 meter sebelum SD Negeri Daratan I - Jarak 500 meter dari Balai Desa Sendangarum ke barat sampai dengan 5 meter sebelum pertigaan

16,2 Sendangarum

dusun Kebitan - Jarak 5 meter dari pertigaan Daratan ke Selatan sampai dengan 10 meter sebelum lampu merah Perempatan Gedongan

16,3 Sendangmulyo

- 500 meter dari pertigaan Sembuhan ke utara sampai 500 meter selatan Balai Desa Sendangmulyo - 500 meter utara Balai Desa Sendangmulyo sampai pertigaan Diro - Jarak 500 meter dari kantor kecamatan Minggir ke Timur sampai dengan 5 meter sebelum pertigaan

16,4 Sendangagung

dusun Ngoro - ngoro - Jarak 500 meter dari Kantor Desa Sendangagung ke selatan sampai dengan dusun Jomboran 15 - Jarak 500 meter setelah SD Negeri Sutan ke barat sampai dengan batas wilayah dusun Plembon - Jarak 5 meter setelah pertigaan Jogorejo ke barat sampai dengan batas wilayah dusun Badran - Jarak 500 meter dari SMP N1 Minggir/ Balai Desa Sendangsari ke barat sampai dengan 5 meter

16,5 Sendangsari

sebelum pertigaan parakan kulon - Jarak 5 meter dari pertigaan Parakan Kulon ke selatan sampai dengan 5 meter sebelum perempatan Bandan

17 SEYEGAN

17,1 Margoagung

17,2 Margodadi

- jarak 5 meter dari perempatan Bandan ke selatan sampai dengan dusun Badran Jalan Seyegan - Tempel, Krapyak IX sampai dengan batas wilayah Desa Margoagung dengan Desa Tambakrejo dan Bayurejo Tempel, dengan menghindari adanya fasilitas umum yang ada (sekolah dan tempat ibadah). 5m dari gapura Desa Margoagung sampai dengan selatan perempatan SD Gentan ditambah arah barat sampai pertigaan Ngebong, dengan menghindari Masjid Krapyak VII. 20 m utara SMA N I Seyegan sampai perempatan Beteng (batas dengan Caturharjo Sleman), mengindari 20m dari mushola Peturen. Pertigaan timur Banyuurip ke utara sampai dengan batas wilayah Caturharjo. Jalan desa dan jalan dusun se-wilayah Desa Margoagung, terkecuali karena adanya fasilitas umum (sekolah, tempat ibadah, pasar, pustu, dll) Dari jembatan Kasuran Margodadi sampai k perbatasan Terwilen Nyamplung Margokaton. Dari POM Bensin ke selatan sampai sebelah utara Lapangan Margodadi. Jalan pertigaan Grogol sampai dengan Margodadi - Margoluwih. Jalan desa wilayah Desa Margodadi. Jalan Kebonagung dari perempatan Selokan Mataram ke barat sampai dengan perbatasan Minggir.

17,3 Margokaton

Tikungan beringin antara bulak Somokaton dan Sonoharjo sampai Pedukuhan Somokaton. Jalan Desa wilayah Desa Margokaton.

17,4 Margomulyo

17,5 Margoluwih

Dari SMPN Seyegan ke timur sampai dengaan Padukuhan Mriyan XI (5m sebelum SDN Margomulyo I). Dari SDN Margomulyo I ke timur sampai Padukuhan Jamblangan atau perbatasan Kecamatan Mlati (Padukuhan Pundong Tirtoadi) Dari Gapura Kregolan ke utara sampai Padukuhan Jumeneng (perbatasan Kelurahan Caturharjo) Jalan Desa wilayah Desa Margomulyo. Perbatasan Margoluwih - Margodadi yaitu mulai 2m dari pertigaan utara RM. Gendok Wulan sampai dengan 2m pertigaan utara RM Gendok Wulan sampai dengan 2m pertigaan perbatasan Margoluwih - Sidoagung (selatan toko elektronik Saerah). Jalan Desa Wilayah Desa Margoluwih meliputi : a. 2m dari tugu masuk Padukuan Klangkapan 1 sampai dengan 2 sebelum pertigaan barat masjid Al Akhlaq b. 5m dari RS Ataurot ke timur sampai dengan 2m sebelum pertigaan selatan SD Muh Gendol VI Barat 1. c. 5 m daari pertigaan timur MTS Godean sampai dengan perbatasan Barak 1 dengan Jembangan (depan d. 2m dari pertigaan selatan Puskesmaas Pembantu sampai dengan 5m selatan SD N Cibuk Lor. e. 2m dari tugu batas Sidoagung - Margoluwih (selatan perumahan Puri Indah sampai dengan 2m pertigaan

Page 8

f. 2m dari pertigaan Wilkel Bulak Cibuk sampai dengan 2m pertigaan utara Padukuhan Cibuk Lor 1 (perbatasan Pundong - Cibuk Lor)

Ditetapkan di : Sleman Pada Tanggal : 19 November 2013 KETUA,

AHMAD SHIDQI, S.Th.I., M.Hum

Page 9

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM Alamat: Jl. Marsda AdisuciptoTelp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

No. Perihal

: UIN.02/DS.I/PP.00.9/ 1088 /2014 : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 01 September 2014

Kepada Yth. Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY Di Yogyakarta Assalamu’alaikum wr. wb. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepaa Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suann Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini : NO. 1

NAMA Moh Hudi

NIM 10340115

JURUSAN/PRODI Ilmu Hukum

untuk mengadakan penelitian di Bupati Sleman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dan Partai Politik terkait yang Bapak/ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul “PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON LEGISLATIF TAHUN 2014” Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Wassalamu’alaikum wr.wb. a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Kamsi, MA. NIP. 19570207 198703 1 003 Tembusan : Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara Dengan Partai Politik ( Partai GOLKAR dan PDIP)

1. Apakah bapak/ibu atau pewakilan dari partai pilitik anda pernah mendapat undangan dari KPU? Menghadiri undangan tersebut atau tidak? 2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2014 tentang pemasangan alat peraga kampanye? 3. Apakah dalam pemasangan alat peraga kampanye partai politik atau calon legislatif saudara sudah memenuhi proses-proses dalam pemasangan alat peraga kampanye, termasuk perizinan memasang alat peraga kampanye? 4. Mengapa dalam praktiknya masih banyak dari partai politik atau calon legislatif yang melanggar aturan tentang alat paraga kampanye? 5. Pernahkah partai politik atau calon legislatif saudara pernah di peringati oleh KPU dalam hal melanggar terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye? 6. Bagaimana masukan atau solusi agar supaya kedepannya partai politik atau calon legislatif dalam pemasangan alat peraga kampaye tidak melanggar lagi, tertib dan mengikuti aturan-aturan yang ada?

Jawaban: 1. Iya, kami mendapat undangan tersebut dan kami menghadiri acara tersebut. Perwakilan tiap partai politik dua orang 2. Iya sudah tahu. 3. Kalau menurut saya pemasangan alat peraga kampanye sudah sesui dengan ketentuan peraturan yang ada, meskipun masih terdapat alat peraga yang kurang sesuai, tetapi itu cuma sedikit. 4. Pengurus partai politik sudah menyampaikan hasil rapat dengan KPU kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang salah itu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyuruh tim atau tenaga untuk pemasangan alat peraga kampanye tanpa memberikan pemahaman, sehingga pemasangan alat peraga kampanye yang penting sudah dipasang, dan pernah juga salah dalam penempatan DAPIL yang seharusnya dipasang di DAPIL I tapi dipasang di DAPIL II. 5. Ya pernah tapi kami biarkan saja karena kalau diambil alat peraganya sudah jelek, jadi gak sesuai dengan tenaganya, kami biarkan saja ditertibkan oleh satuan polisi pamong praja. Sampai sekarang masih belum kami ambil di kantor satuan polisi pamong praja 6. Diberi sanksi yang tegas. Agar pelanggar jera untuk mengulangi lagi.

CURRICULUM VITAE DATA PRIBADI 1. Nama Lengkap

: Moh Hudi

2. Tempat, Tanggal Lahir

: Gresik, 24 September 1990

3. Domisili

: Warungboto UH IV/799 RT. 30 RW. 07 Yogyakarta 55164

4. Anak ke

: 2 (Dua)

5. Jenis Kelamin

: Laki-Laki

6. Pekerjaan

: Pelajar

7. Nama Ayah

: Muliadi

Pekerjaan 8. Nama Ibu Pekerjaan 9. Nama Saudara Pekerjaan

: Tani : Aminah : Tani : Aziroh : Ibu Rumah Tangga

10. Agama

: Islam

11. Nomor Handphone

: 085 736 183 070

12. Email

: [email protected]

13. Facebook

: Moh Hudi

14. Pin BB

: 2A4BFD7B

15. Motto Hidup

: “Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Lainnya”

RIWAYAT PENDIDIKAN 1. (2003) Lulus SDN Tiremenggal 2. (2006) Lulus MTS Mambaus Sholihin 3. (2009) Lulus MA Mambaus Sholihin

PENGALAMAN ORGANISASI 1.

Ketua IKSAND (Ikatan Santri Dukun), Tahun 2008-2009.

2.

Kader PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Seumur Hidup.

3.

Anggota Devisi Intelektual Korp GEMPHA (Gerakan Mahasiswa Pembaharuan) PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010- 2012.

4.

Anggota Takmir Masjid Uswatun Hasanah Jakal Km. 6, Tahun 20102013.

5.

Ketua Karang Taruna Kaliagung, Tahun 2012.

6.

Anggota Himpunan Alumni Mambaus Sholihin Wilayah Yogyakarta (HAMAM), Seumur Hidup.

7.

Sekretaris Himpunan Alumni Mambaus Sholihin Wilayah Yogyakarta (HAMAM), 2012-2013

8.

Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMA PS IH) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012-2013.

9.

Anggota Al-mizan Devisi Sholawat Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2013.

10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum (BEM F) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013-2014. 11. Koordinator Menteri Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum (BEM F) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013-2014.

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI SLEMAN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 JUNCTO

Recommend Documents