PEMANFAATAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG Oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH | Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung
Kewenangan Mahkamah Agung q memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; q kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; q memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. q memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
DASAR HUKUM KEBIJAKAN PEMANFATAN DOKUMEN ELEKTONIK DI MAHKAMAH AGUNG • SK 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; • SK 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan; • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali; • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali; • SK Ketua MA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI
Beberapa Bentuk Pemanfaatan Dokumen Elektronik di MA • Publikasi Putusan secara elektronik; • Kewajiban pengiriman berkas elektronik (electronic court +ile) oleh pengadilan dalam pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali; • Pembacaan berkas perkara secara elektronik (ereading) dalam sistem pembacaan serentak; • Koreksi berkas elektronik
1. Publikasi Putusan Secara Elektronik
Media publikasi : website Alamat: http://putusan.mahkamahagung.go.id Mulai publikasi: Agustus 2007 Jumlah putusan terpublikasi per 1 Desember 2015 = 1.574.264 • Jumlah rata-rata putusan terpublikasi tiap bulan = 37.804 • Status partisipasi pengadilan : 100% pengadilan sudah berpartisipasi dalam mempublikasikan putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung • • • •
Grafik Publikasi Putusan Pengadilan Secara Nasional (2007-2015) 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
473506 416391 306359 234218 122522 1397 7264 7329 5.816 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mekanisme Publikasi Putusan secara Elektronik • Setiap pengadilan diberi akses untuk mengupload putusan di Direktori Putusan MA • Setiap pengadilan harus mempublikasikan putusan dalam 1 x 24 Jam setelah berkas diminutasi; • File putusan yang diupload dalam format ^ile .rtf, kemudian oleh sistem dikonversi kedalam bentuk PDF • Publik mengakses dalam bentuk pdf • Putusan yang diupload ke Direktori Putusan tersimpan secara terpusat di server MA dan Dokumen Manajemen Sistem Mahkamah Agung • Mengupload putusan = mengarsipkan secara elektronik dan terpusat di ruang arsip digital Mahkamah Agung
2. Kewajiban Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK • Pengadilan wajib menyertakan dokumen elektronik dalam berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali; • Jika tidak mengirimkan berkas elektronik, berkas dinyatakan tidak lengkap; • Dokumen elektronik yang diwajibkan meliputi: • Pemberitahuan putusan banding, Akta pernyataan kasasi dan tanda terima memori kasasi • Putusan tingkat pertama, putusan tk banding • Memori Kasasi • Kontra Memori Kasasi
Latar Belakang Lahirnya Kebijakan • Mendukung sistem pemeriksaan berkas secara serentak di Mahkamah Agung, yang mengharuskan dilakukan penggandaan berkas untuk masing-masing anggota majelis; • jika penggandaan berkas dilakukan secara hard copy akan, konsumsi kertas untuk pemeriksaan berkas perkara akan sangat banyak. Jika dalam satu tahun rata-rata berkas masuk sebanyak 12.000 berkas, jika rata-rata berkas bundel B berjumlah 50 halaman, maka untuk kepentingan membaca berkas bersama untuk dua orang anggota majelis, diperlukan 1.200.000 lembar atau 2.400 rim. Berat satu rim kertas rata-rata 2,27 kg, sehingga per tahunnya MA akan mengkonsumsi 5,4 ton kertas. Artinya, MA akan membuang minimal 5,4 ton per tahunnya; • Maka, penggunaan dokumen elektronik menjadi solusi kebutuhan penggandaan berkas dalam sistem pembacaan berkas secara elektronik; • Dokumen elektronik juga digunakan untuk mempercepat proses minutasi perkara
Perubahan Sistem Memeriksa Berkas Sebelum Agustus 2013 Pembacaan Berkas Bergiliran Hakim Agung P1
Hakim Agung P2
Hakim Agung P3
Sesudah Agustus 2013 Pembacaan Berkas Serentak
Hakim Agung P1
Hakim Agung P2
Hakim Agung P3
Mekanisme Pengiriman dan Pemanfaatan Dokumen Elektronik Permohonan Kasasi/PK • Pengadilan mengirimkan dokumen elektronik menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan; • Petugas di Mahkamah Agung mendownload dokumen elektronik dan disimpan di media penyimpanan bersama (dokumen manajemen sistem) • Dari tempat penyimpanan bersama, dokumen elektronik dibagi ke masing-masing majelis sebagai bahan baca berkas serentak dan minutasi berkas
Alur Pengiriman dan Pemanfaatan Dokumen Elektronik
• Pengadilan mengirim dokumen elektronik menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan
Pengiriman Berkas dari Pengadilan
Penerimaan Berkas • scanning barcode pada map berkas perkara • Ada noQfikasi ke pengadilan bahwa berkas sudah diterima di MA
• Muncul daSar antrian upaya hukum • Dilakukan penelaahan kelengkapan dokumen elektronik • Dokumen elektronik di Download • Dokumen elektronik selanjutnya diunggah ke tempat penyimpanan bersama
Penelaahan Berkas
Modernisasi Proses Penanganan Perkara (2)
• Berkas elektronik didistribusi ke email hakim agung dan panitera pengganQ
Registrasi / Distribusi
Pemeriksaan Berkas • Pemeriksaan Berkas dilakukan secara serentak • Masing-masing hakim agung mendapat berkas perkara; • Secara berangsur diarahkan membaca berkas berbasis elektronik
• Memanfaatkan Proofing Tools untuk koreksi elektronik • Menggunakan pendekatan koreksi bersama
Minutasi Berkas
3. Koreksi Berkas Bersama Secara Elektronik
• Proses koreksi dilakukan dalam satu tempat yang dilengkapi dengan screen, infokus, dan laptop; • Semua pihak yang terkait dengan proses koreksi, berada di tempat tersebut; • Operator sebelumnya telah menyiapkan draft putusan yang telah dikoreksi secara elektronik; • Draft putusan diproyeksikan dalam screen. • Proses koreksi langsung dilakukan saat itu juga oleh panitera pengganti, dan hakim agung sesuai dengan area koreksinya masing-masing;
Sistem Koreksi Dokumen Elektronik Sistem koreksi elektronik dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas spelling check and grammar di aplikasi pengolah kata yang telah dikustomisasi dengan bahasa Indonesia. Melalui koreksi elektronik, korektor (hakim agung/panitera pengganti) melakukan koreksi draft putusan menggunakan komputer yang telah terinstal ^itur cek ejaan bahasa Indonesia. Komputer akan merespon terjadinya kekeliruan penulisan dengan menampilkan tanda merah di bawah kata yang keliru. Fokus korektor ditujukan pada kata yang bertanda merah, sehingga proses koreksi lebih cepat dan terhindar dari keluputan.
Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi (dokumen elektronik) Terhadap Pengikisan Tunggakan Perkara 18,000
2005-2009
16,000 14,000
2010-2015
15,975
12,000 12,025
10,000
10,827
10,112
8,000 8,280
8,835
8,424
6,000
7,695 6,415
4,000 4,425 2,000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grafik Sisa Perkara2005-2014
2013
2014
Tahun 2010-2014 adalah periode dimana Mahkamah Agung sangat aktif mengeluarkan berbagai kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan tahun 2005-2009 adalah periode lima tahun sebelumnya dimana pemanfaatan teknologi informasi belum menjadi kebijakan terstruktur
