Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perbankan ke Sektor Maritim Indonesia: Pandangan BNI

Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perbankan ke Sektor Maritim Indonesia:

Pandangan BNI Imam Budi Sarjito, Ph.D Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 15 Juni 2015

Outline

Highlight Maritim Indonesia Potensi Sektor Maritim Sektor Maritim Indonesia Pembiayaan ke Sektor Maritim Tantangan dan Kendala Sektor Maritim Indonesia Tantangan dan Kendala Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia Strategi Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia

Page 2

Highlight Maritim Indonesia “Kita Sudah Lama Memunggungi Laut, Saatnya Kembali...” Joko Widodo – Presiden Republik Indonesia Oktober 2014, saat pelantikan menjadi Presiden ke-7 RI

Potensi maritim di Indonesia sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal… 1. Archipelago State terbesar di ASEAN (17.504 pulau) 2. Panjang laut terpanjang di ASEAN (± 81 ribu Km) 3. Luas laut Terbesar di ASEAN (± 5.8 juta Km2 dibanding luas daratan 1.9 juta Km2) 4. Memiliki tiga Selat Tersibuk (Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok) 5. Dihimpit oleh Samudera Pasifik dan Atlantik 6. Terletak diantara Benua Asia dan Australia 7. Menganut Prinsip Asas Cabotage atas Angkutan Laut Domestik Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA) Page 3

Highlight Maritim Indonesia: Indikator Kedaulatan Maritim Untuk mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan, pengembangan, serta penguatan kedaulatan maritim hingga 2019 mendatang…. Kedaulatan Maritim: Penegakan kedaulatan dan hukum di teritorial wilayah laut Indonesia.. 4 (empat) Parameter Keberhasilan Kedaulatan Maritim Kondisi 2014

Target 2019

Growth (%)

Rata-rata per Tahun

Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan (Unit)

210

270

29%

12 Unit

2

Pembangunan Kapal Perintis (Unit)

50

104

108%

11 Unit

3

Produksi Hasil Perikanan (Juta Ton)

22.4

50.0

123%

6 Juta Ton

4

Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Unit)

21

24

14%

1 Unit

No.

Indikator

1

Sumber: RPJMN 2015-2019 terkait Sektor Kelautan dan Perikanan, diolah

Page 4

Potensi Maritim : Sektor Perikanan Dalam 5 tahun terakhir, peran subsektor perikanan cukup vital terhadap perekonomian Indonesia…… • Sektor perikanan berperan sekitar 3% terhadap total PDB Indonesia dalam kurun waktu 2008-2014, dan cenderung terus meningkat. • Hingga tahun 2011 lalu, sektor perikanan tangkap di perairan laut maupun perairan umum, rata-rata memiliki tingkat pemanfaatan sekitar 60% dari luas perairan Indonesia. Sementara perikanan budidaya nampaknya belum cukup berkembang dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan lahan (perairan yang tersedia).

Peran Sektor Perikanan terhadap PDB PDB Perikanan (Rp T) 400,00 300,00 200,00 100,00 -

3,10 2,77

Share thd PDB Total (%)

3,44

3,36 3,09

3,15

3,34 3,06

Share thd PDB Tanpa Migas (%) 3,36

3,47 3,21

3,10

3,62

3,37

137,25

176,6

199,4

226,7

255,4

291,8

340,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014**

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Sumber: Majalah SWA April 2015 dan BPS; *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya (2011) Jenis Kegiatan Perikanan

Page 5

A. Perikanan Tangkap 1. Laut 2. Perairan Umum B. Perikanan Budidaya 1. Laut 2. Tambak (payau) 3. Perairan Umum dan Tawar TOTAL

Luas Perairan (juta Ha)

Potensi Produksi (juta ton/tahun)

Produksi Tahun 2011 (juta ton/tahun)

Tingkat Pemanfaatan (%)

580 54

6.5 0.9

5.34 0.36

82.15 40.00

24 1.2 13.7 672.9

42 10 5.7 65.1

4.6 1.6 1.72 13.62

10.95 16.00 30.18 20.92

Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

Potensi Maritim : Industri Pengolahan Ikan Saat ini terdapat sekitar 63.700 Unit Pengolahan Ikan (UPI). Dengan total produksi sekitar 3,1 juta ton senilai Rp83 triliun… NAD

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

BANTEN

BALI

NUSA TENGGARA TIMUR

 Juml: 1.623 unit  Prod : 262,1 Ribu Ton  Nilai : Rp 7,6 T

 Juml : 1.018 unit  Prod : 39,5 Ribu Ton  Nilai : Rp 1,2 T

 Juml : 7.698 unit  Prod : 145 Ribu Ton  Nilai : Rp 3,6 T

 Juml : 1.340 unit  Prod : 30,3 Ribu Ton  Nilai : Rp 925 M

 Juml : 920 unit  Prod : 25,1 Ribu Ton  Nilai : Rp 609 M


SUMATERA UTARA

DI YOGYAKARTA

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

KALIMANTAN BARAT






 Juml : 1.577 unit  Prod : 94,9 Ribu Ton/  Nilai : Rp 2,8 T

SUMATERA BARAT

Total UPI : 63.716 Unit (Pindang 9.000, Asin 36.151, Asap 11.374, Lainnya 7.191) Total Produksi: 3,11 Juta Ton Total Nilai : Rp 83 T


KALIMANTAN TENGAH  Juml : 2.836 unit  Prod : 36,4 Ribu Ton/  Nilai : Rp 1,0 T

RIAU

KALIMANTAN TIMUR

 Juml : 1.013 unit  Prod : 55, 1 Ribu Ton  Nilai : Rp 1,4 T


JAMBI

KALIMANTAN SELATAN

 Juml : 703 unit  Prod : 8.0 Ribu Ton  Nilai : Rp 258 M


SUMATERA SELATAN

SULAWESI UTARA

 Juml : 2.447 unit  Prod : 25,1 Ribu Ton  Nilai : Rp 432 M

 Juml : 501 unit  Prod : 26,8 Ribu Ton  Nilai Rp 635 M

BENGKULU

SULAWESI TENGAH


 Juml : 31 unit  Prod : 32 Ribu Ton  Nilai : Rp 863 M

LAMPUNG

KEPULAUAN RIAU

GORONTALO

SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN





 Juml : 813 unit  Prod : 46,6 Ribu Ton  Nilai : Rp 1,2 T

 Juml : 1.960 unit  Prod : 197 Ribu Ton  Nilai : Rp 5,8 T

BANGKA BELITUNG

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA BARAT

PAPUA

Juml : 1.417 unit Prod : 12,8 Ribu Ton Nilai : Rp 438 M


 Juml : 703 unit  Prod : 9 Ribu Ton  Nilai : Rp 219 M



Page 6

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Potensi Maritim : Industri Galangan Kapal Sebagai negara maritim, jumlah kapal indonesia masih terbatas… Jumlah galangan kapal hanya 198 unit baik skala besar maupun kecil….

JUMLAH GALANGAN KAPAL DI INDONESIA: 198 Unit

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Desember 2014 Page 7

Potensi Maritim : Transportasi Laut Untuk pemenuhan transportasi laut, dibutuhkan pengadaan beberapa jenis kapal, dengan kebutuhan investasi sekitar Rp 57 triliun… Pengadaan 46 Kapal Petikemas 1000 TEUs

Pengadaan 37 Kapal Petikemas 3000 TEUs

Kebutuhan Investasi 2015-2019: Rp 57.31 Triliun

Pengadaan 26 Unit Kapal Perintis 260 TEUs

Pengadaan 500 Unit Kapal Pelayaran Rakyat TEU: Twenty-foot Equivalent Unit

Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA) Page 8

Potensi Maritim : Transportasi Laut (2) Selain itu, juga dibutuhkan angkutan laut terutama untuk komoditas…… Potensi Kebutuhan Angkutan Laut Komoditas (Juta Ton) SEMUA KOMODITAS Tahun

Volume

2013

388.03

2014

424.11

2015F

463.55

2016F

506.66

2017F

553.77 CRUDE PALM OIL

Tahun

Produksi

2014

29.5

2015

31.0 BATUBARA

Page 9

Tahun

Produksi

Ekspor

Domestik

2014

435.0

359.0

76.0

2015

460.0

350.0

110.0

Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA)

Sektor Maritim : Fokus Program Pembangunan Pemerintah 2015-2019  Pengembangan Pelabuhan : a. 24 Pelabuhan Strategis sebagai hub dan feeder tol laut b. 163 Pelabuhan Non Komersial  Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi Pengadaan kapal: • 50 Kapal Perintis • 100 Kapal Patroli, • 50 Kapal Negara Kenavigasian • 50 Kapal Ferry Perintis Pembangunan Sarana Kenavigasian : • 20 Vessel Traffic Service, • 59 Global Maritime Distress and Safety System, • 20 Menara Suar dan 525 Rambu Suar Terlayaninya jalur 193 lintas angkutan laut perintis Page 10

Sumber: RPJMN 2015-2019 terkait Sektor Kelautan dan Perikanan, diolah

Sektor Maritim Indonesia : Pengembangan Komersial Maritim adalah segala sesuatu yang terkait dengan laut, terutama untuk kepentingan ekonomi. Ekonomi maritim tidak sekedar perikanan…. Besarnya potensi maritim di Indonesia, menjadikan adanya beberapa sektor pengembangan yang mampu mendorong perekonomian…. Industri Pengolahan Hasil Laut

Perikanan/Hasil Laut

Perdagangan Hasil Laut (Wholesale & Retail)

Pengembangan Sektor Maritim Secara Komersial Pertambangan Migas dan Non Migas Off-Shore

Page 11

Transportasi/ Angkutan Laut

Pelabuhan/ Dermaga

Kawasan Pariwisata

Galangan Kapal

Pembiayaan ke Sektor Maritim: Kredit Perbankan di Sektor Maritim Dalam beberapa tahun terakhir, kredit perbankan ke sektor maritim meningkat cukup signifikan, walaupun porsinya masih rendah……..

Kredit Perbankan 2012 – 2014 (Rp Triliun) SEKTOR Perikanan Industri Makanan dan Minuman Hasil Laut Industri Kapal/Perahu/Shipyard Konstruksi (Dermaga/Pelabuhan) Perdagangan Besar dan Eceran Hasil laut Angkutan Laut* Kawasan Pariwisata TOTAL KREDIT KEMARITIMAN TOTAL KREDIT PRODUKTIF PERBANKAN TOTAL KREDIT PERBANKAN (SPI) * Termasuk Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan

2012 5.49 2.25 5.90 1.42 2.82 38.79 0.76 57.44 1,908.11 2,707.86

2013 6.39 3.01 8.16 1.64 4.71 47.94 1.25 73.10 2,383.82 3,292.87

2014 7.70 4.71 8.71 2.42 5.55 53.18 1.28 83.55 2,660.64 3,674.31

CAGR 2012-2014 (%) 18.39 44.65 21.46 30.43 40.23 17.08 30.22 20.60 18.08 16.49

Share Thd total Kredit Produktif 2014 (%) 0.27 0.17 0.31 0.09 0.20 1.89 0.05 2.98 100.00

Rasio NPL 2014 (%) 2.54 0.45 2.26 1.73 5.21 4.87 19.84 4.30 2.45 2.16

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015 dan Statisik Perbankan Indonesia, diolah

 Kredit perbankan ke sektor maritim tumbuh rata-rata 20.6% per tahun, di atas pertumbuhan total kredit perbankan yang sekitar 16.5%.  Namun, risiko kredit ke sektor ini cukup tinggi, tecermin dari tingginya rasio NPL (4,3%).  Penyaluran kredit ke sektor maritim masih rendah (3%), sehingga potensi untuk melakukan ekspansi masih terbuka lebar. Page 12

Pembiayaan ke Sektor Maritim: Kredit BNI kepada Sektor Maritim Dalam 2 tahun terakhir, pembiayaan BNI pada sektor kemaritiman tumbuh rata-rata 14% per tahun, dengan rasio NPL yang sangat terjaga….

Kredit BNI 2012 – 2014 (Rp Triliun) SEKTOR Perikanan Industri Makanan dan Minuman Hasil Laut Industri Kapal/Perahu/Shipyard Konstruksi (Dermaga/Pelabuhan) Perdagangan Besar dan Eceran Hasil laut Angkutan Laut * Kawasan Pariwisata TOTAL KREDIT KEMARITIMAN TOTAL KREDIT PRODUKTIF BNI TOTAL KREDIT BNI * Termasuk Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan

2012 0.61 0.37 1.18 0.22 0.05 4.12 0.0016 6.55 159.59 200.7

2013 0.65 0.35 1.58 0.18 0.12 5.41 0.0016 8.30 203.11 250.6

2014 0.53 0.35 1.93 0.13 0.18 5.42 0.0015 8.54 225.60 277.6

CAGR 2012-2014 (%) -6.32 -3.63 27.81 -22.24 81.97 14.75 -2.40 14.17 18.90 17.60

Share Thd total Kredit Prod. BNI 2014 (%) 0.24 0.15 0.86 0.06 0.08 2.40 0.00 3.79 100.00

Rasio NPL 2014 (%) 0.82 0.00 0.00 0.00 1.40 1.75 0.00 1.19 1.96

Sumber: BNI, Bank Only, diolah

 Pembiayaan BNI ke semua sektor kemaritiman memiliki rasio NPL yang relatif rendah, dibandingkan dengan perbankan  Pertumbuhan pembiayaan tertinggi pada subsektor perdagangan besar dan eceran hasil laut, terutama pada lapangan usaha perdagangan perikanan dalam negeri dan perdagangan ekspor hasil perikanan. Page 13

Optimalisasi Pembiayaan ke Sektor Maritim: Program Kerjasama OJK, KKP, KADIN, dan Perbankan • Guna mengoptimalkan pembiayaan ke sektor maritim, pada akhir 2014 lalu telah dibentuk Tim Kerja Lintas Lembaga yang terdiri dari OJK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Perbankan serta Lembaga Keuangan lainnya. • Tim Kerja akan fokus pada 4 (empat) sub-program di bawah ini: Skema Bisnis & Skema Pembiayaan

c.key success factor d.karakteristik usaha

b.Rekomendasi pembiayaan baru

Regulasi yang Kondusif: Aspek: • Peraturan OJK • Peraturan KKP • Peraturan Kemenkeu dll

Program 4

b.risk anatomy

Aspek : a. skema pembiayaan (skim khusus)

Regulasi

Program 3

Seluruh Subsektor Kemaritiman Aspek: a.pengembangan model bisnis

Program 2

Program 1

Value Chain

Sosialisasi/ Penyebaran Informasi Aspek: • Database pelaku usaha • Sistem Informasi Debitur (SID) • Penyebaran informasi berupa Buku Pintar

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, disarikan dan diolah

Pada Mei 2015, OJK bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING). Sebanyak 8 (delapan) bank ikut mendukung program tersebut yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulselbar. Page 14

Tantangan dan Kendala Sektor Maritim Indonesia: Sektor Perikanan

SARANA

 Kapal nelayan rata-rata masih tradisional dan kapasitasnya relatif kecil (≤ 30 Gross Ton);  Fasilitas (kualitas dan kuantitas) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih kurang dan masih memerlukan sistem pengendalian harga untuk mengatur standar harga ikan tangkap;  Beberapa daerah belum memiliki Cold Storage karena tidak adanya TPI, beberapa lainnya belum optimal digunakan nelayan. Selain itu masalah pasokan listrik juga berperan dalam kurang optimalnya Cold Storage;  Harga, stok, dan supply bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan kurang dimonitoring.

INFRASTRUKTUR DASAR

 Pasokan listrik di beberapa daerah pantai di Indonesia masih terbatas;  Infrastruktur jalan pendukung menuju TPI maupun pelabuhan masih perlu perbaikan kualitas dan kuantitas;  Fasilitas-fasilitas pendukung di dermaga/pelabuhan rakyat masih kurang.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

 Pendidikan nelayan rata-rata masih cukup rendah, serta tiadanya pendidikan non formal yang menunjang, menyebabkan tidak berkembangnya inovasi cara dan alat tangkap ikan;  Jiwa bahari yang semakin rendah, adanya anggapan bahwa pekerjaan nelayan adalah turunan, sehingga menyebabkan aktivitas nelayan konvensional dan produktivitas rendah.

REGULASI

 Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang pengembangan sektor perikanan dan kelautan;  Pengurusan izin laut yang rumit (setidaknya 10 surat izin terkait dengan Permen No.26/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap).

LAIN-LAIN

 Perbankan belum banyak melakukan pembiayaan langsung ke nelayan, dimana bank hanya membiayai pemilik kapal (pemilik modal)/koperasi nelayan;  Rendahnya pengetahuan nelayan akan perbankan terutama mengenai aspek jaminan/agunan perbankan, menyebabkan nelayan meminjam dari pemilik modal (biasanya sekaligus pemilik kapal) di sisi lain, hasil tangkapan ikan tidak disimpan di bank.

Page 15

Sumber: Hasil Diskusi RCE BNI Nov 2014

Tantangan dan Kendala Sektor Maritim Indonesia: Infrastruktur Laut Kendala infrastruktur masih menjadi hal klasik dalam sektor transportasi laut di Indonesia…

Produktivitas buruh bongkar muat rendah

Produktivitas bongkar muat rendah

Besaran dan jenis tarif kepelabuhanan terus meningkat

Kondisi kapasitas pelabuhan masih terbatas

Terjadi antrean kapal di berbagai pelabuhan

Akses jalan keluar masuk pelabuhan yang buruk

Kemacetan arus lalu lintas menuju pelabuhan

Produktivitas bongkar muat peti kemas yang rendah

Peralatan bongkar muat berusia tua

Terjadinya penumpukan peti kemas karena terbatasnya area

Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA) Page 16

Tantangan Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia: View Perbankan SUBSEKTOR MARITIM: Perikanan/ Hasil Laut

Industri Pengolahan Hasil Laut

• Hasil tangkapan bergantung pada cuaca.

• Ketersediaan bahan baku fluktuatif • Terbatasnya penguasaan teknologi industri pengolahan makanan. • Kualitas industri pengolahan yang relatif rendah. • Kurang memadainya sarana-prasarana industri pengolahan.

• Teknologi penangkapan ikan masih tradisional. • Kuantitas dan kualitas hasil tangkapan relatif rendah. • Dalam mencari kredit nelayan lebih prefer pada rentenir (sosiokultural) walaupun sudah ada bank di lingkungan sekitarnya. • Jaminan terbatas.

Page 17

Perdagangan Hasil Laut

Transportasi Laut

• Tidak ada standar harga komoditas laut, kecuali udang. • Harga komoditas laut sulit diakses. • Produksi sangat tergantung pada cuaca. • Jaminan terbatas.

• Risiko cukup tinggi. • Cashflow fluktuatif tergantung harga BBM (solar). • Fluktuasi Freight Rate tergantung dengan nilai tukar Rupiah. • Regulasi pada transportasi laut cukup ketat, contoh: asas Cabotage.

Tantangan Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia: View Perbankan (2) SUBSEKTOR MARITIM: Galangan Kapal • Risiko cukup tinggi. • Kandungan impor bahan baku sangat tinggi (±70%). • Penguasaan teknologi terbatas. • Modal perusahaan galangan kapal relatif rendah. • Risiko pembatalan kontrak. • Isu kenaikan UMP menyebabkan kenaikan biaya produksi.

Page 18

Infrastruktur Pelabuhan/ Dermaga • Tingginya kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur pelabuhan (perlu kredit sindikasi). • Munculnya risiko finansial (proyek infrastruktur belum memberikan pendapatan saat pembangunan, adanya grace period).

Pariwisata • Risiko tinggi (NPL tinggi). • Infrastruktur menuju kawasan pariwisata kurang memadai. • Promosi kawasan pariwisata rendah. • Pengembangan kawasan pariwisata biasanya dipelopori oleh investor asing. • Kurangnya expertise perbankan di sektor ini.

Pertambangan Migas & Non Migas Off Shore • Risiko tinggi • Kebutuhan modal sangat besar (bank terkena aturan BMPK) • Terbatasnya expertise perbankan di sektor ini.

Strategi Pembiayaan Perbankan ke Sektor Maritim • Kredit sindikasi;

Membutuhkan Pembiayaan Skala Besar : (Galangan Kapal, Infrastruktur Pelabuhan/Dermaga, Kawasan Pariwisata)

• Adanya special grace period; • Jaminan dari pihak ketiga; • Perlunya campur tangan pemerintah, misalnya untuk membangun infrastruktur pendukung (pariwisata); • Optimalisasi jasa perbankan (pemberian L/C, Garansi Bank, dll). • Penajaman analisis kredit

Membutuhkan Pembiayaan Skala Menengah - Kecil dan Butuh “Kepanjangan Tangan” : (Perikanan/Hasil Laut, Perdagangan Hasil Laut, Industri Pengolahan Hasil Laut) Page 19

• Sinergi dan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dan/atau Koperasi di daerah; • Kerja sama dengan asuransi kredit; • Pemberian kredit sesuai karakteristik usaha. Misal, industri pengolahan ikan berbeda dengan industri pengolahan rumput laut; • Pengembangan business model (lending model) khusus terutama untuk segmen kecil (nelayan)

Catatan Akhir 1

Potensi sektor maritim Indonesia sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

2

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan dan pengembangan sektor maritim. Perlu adanya konsistensi dan prioritas dalam implementasi program-program tersebut.

3

4

Peluang sektor perbankan untuk berekspansi di sektor maritim masih terbuka lebar. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu untuk diatasi bersama agar peluang tersebut dapat direalisasikan, antara lain: • Expertise perbankan yang sangat memahami sektor maritim masih terbatas; • Keterbatasan informasi yang tersedia untuk dapat membuat Risk-Assessment yang akurat yang diperlukan dalam membuat keputusan kredit; • Masih tingginya rasio NPL pada beberapa subsektor maritim; • Masih terbatasnya jumlah jaminan yang dapat disediakan oleh debitur, sehingga perlu dukungan yang kuat dari asuransi; • Ketergantungan yang besar pada iklim (cuaca) untuk beberapa subsektor maritim sehingga produksi dan aktivitas bisnisnya agak sulit diprediksi; • Untuk beberapa subsektor, kebutuhan pembiayaannya sangat besar, sehingga tidak dapat dibiayai oleh satu bank saja, perlu sindikasi. BNI siap dan berkomitmen dalam mendukung program pembangunan, pengembangan serta penguatan sektor maritim sesuai kapabilitasnya.

Page 20

Terima Kasih

Page 21

Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perbankan ke Sektor Maritim Indonesia: Pandangan BNI

Recommend Documents