PELATIHAN SEKOLAH TINGKAT SMP

Revisi 2

PETUNJUK TEKNIS

PELATIHAN SEKOLAH TINGKAT SMP

DIREKTORAT PEMBINAAN SMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015

KATA PENGANTAR

Bantuan Operasional Sekolah, yang dimulai sejak bulan Juli 2005, merupakan program untuk membantu percepatan penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu. Bagi kebanyakan sekolah di Indonesia, dana B0S merupakan komponen terbesar pemasukan dana yang diterima. Untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana BOS dan sumber daya sekolah lainnya, penting dilakukan peningkatan keterampilan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di tingkat sekolah. Untuk keperluan inilah pemerintah telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan program pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan pengelola sekolah. Program pelatihan ini dikembangkan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal untuk pendidikan dasar dan Standar Nasional Pendidikan. Agar pelaksanaan pelatihan, penggunaan dana dan pertangungjawaban keuangannya berjalan dengan baik, maka Direktorat Pembinaan SMP menyusun Petunjuk Teknis Pelatihan Sekolah Tingkat SMP yang akan menjadi acuan bagi Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Dekon Perluasan SMP dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Seluruh pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah di seluruh Indonesia, diharapkan memahami dan melaksanakan pedoman ini dengan sebaik-baiknya. Jakarta, Januari 2015 Direktur Pembinaan SMP

Didik Suhardi, Ph.D NIP 196312031983031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................... v BAB

I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. B. C. D. E.

Rasional..................................................................................................... 1 Tujuan ........................................................................................................ 2 Peserta Pelatihan .................................................................................. 3 Pembiayaan ............................................................................................. 3 Dasar Hukum .......................................................................................... 4

BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN........................................................ 5 A. Tingkat Pusat .......................................................................................... 5 B. Tingkat Provinsi .................................................................................... 6 C. Tingkat Kabupaten/Kota .................................................................. 8 BAB III MEKANISME PELAKSANAAN .................................................... 10 A. B. C. D. E.

Pembentukan Tim Pelatih ............................................................. 10 Penyusunan Materi Pelatihan ...................................................... 13 Pelatihan Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi ........................ 14 Pelatihan Pelatih Kabupaten/Kota ............................................ 17 Pelatihan Sekolah .............................................................................. 21

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 29

Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

v

BAB I PENDAHULUAN A. Rasional Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 20042009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar, khususnya dari tingkat SD ke tingkat SMP. Salah satu program Pemerintah yang dilaksanakan berkenaan dengan upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan sebagai pengejawantahan amanat undang-undang adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Tahun ini merupakan tahun kesepuluh pelaksanaan program BOS di tingkat pendidikan dasar. Dengan berbagai perbaikan kebijakan yang telah dilakukan, BOS diharapkan telah dapat memberikan peningkatan dalam hal mutu pembelajaran, dan juga dalam hal manajemen pengelolaan sekolah. Bagi kebanyakan sekolah di Indonesia, dana BOS merupakan komponen terbesar pemasukan dana yang diterima. Bahkan tidak sedikit sekolah dimana dana BOS merupakan satu-satunya dana operasional yang ada di sekolah. Untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana BOS dan sumber daya sekolah lainnya, penting dilakukan peningkatan keterampilan dalam menyusun perencanaan dan Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

1

penganggaran di tingkat sekolah. Terlebih untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Untuk kepentingan tersebut, Direktorat Pembinaan SMP merasa perlu untuk menyelenggarakan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP. Pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan pengelola sekolah dalam menyelenggarakan sekolah, mulai dari perencanaan program dan anggaran, sampai dengan tata kelola dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, dalam pelatihan ini sekolah akan dilatih pula untuk mengelola program sekolah agar tidak semata berupaya meningkatkan mutu pembelajaran, akan tetapi berupaya untuk menciptakan sekolah yang sehat, ramah dan aman dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik bagi warga sekolah sebagai pelengkap peningkatan mutu pendidikan.

B. Tujuan Sesuai dengan harapan, pelaksanaan Pelatihan Sekolah tingkat SMP bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kemampuan pengelola SMP agar kinerja pengelolaan program di sekolah menjadi lebih baik untuk mendukung pencapaian mutu pembelajaran yang lebih baik; 2. Meningkatkan pengetahuan pengelola SMP mengenai sekolah sehat agar pengelola sekolah dapat mewujudkannya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang sehat untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan; 3. Meningkatkan pengetahuan pengelola SMP mengenai sekolah aman agar pengelola sekolah dapat mewujudkannya dalam rangka menciptakan sekolah yang aman untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

2


C. Peserta Pelatihan Merunut pada tujuan dilaksanakannya pelatihan, maka setiap SMP yang telah menerima dana BOS berhak untuk ikut dalam pelatihan ini, baik negeri maupun swasta. Peserta pelatihan dari setiap sekolah adalah 3 orang, yaitu: 1. Kepala Sekolah 2. Bendahara Sekolah 3. Perwakilan Komite Sekolah

D. Pembiayaan Seluruh pembiayaan atas pelaksanaan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP dianggarkan melalui APBN Tahun Anggaran 2015, baik yang dianggarkan dalam Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, maupun yang dianggarkan dalam Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi SMP pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi. Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membiayai pelaksanaan pelatihan berikut: 1. Pengembangan, pengadaan dan distribusi modul pelatihan untuk pelatih dan peserta pelatihan; 2. Pelatihan Tim Pelatih Pusat; 3. Pelatihan Tim Pelatih Provinsi di seluruh provinsi; 4. Pelatihan Tim Pelatih Kab/Kota di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; 5. Pelatihan pengelola sekolah di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi SMP pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi (selain Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta) akan membiayai pelaksanaan pelatihan berikut: Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

3

1. Pelatihan Trainer Tingkat Kabupaten/Kota 2. Pelatihan pengelola sekolah

E. Dasar Hukum Landasan hukum dalam pelaksanaan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP meliputi semua peraturan perundangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;

4


BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN Kegiatan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP dilaksanakan secara bertahap di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan dengan tanggung jawab pelaksanaan di masing-masing tingkat.

A. Tingkat Pusat 1. Penanggung Jawab Umum Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud; 2. Penanggung Jawab Pelatihan Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud; 3. Tim Pelaksana Pelatihan a. Tim BOS Pusat; (Struktur tim mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015) b. Tim Pelatih Pusat; i. Perwakilan Direktorat Pembinaan SMP ii. Perwakilan dari unsur Tim Pelatih Independen 4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pusat a. Menyusun rancangan pelatihan yang mencakup anggaran, pelaksanaan pelatihan, materi pelatihan, jadwal pelatihan; b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan yang akan menjadi panduan pelaksanaan pelatihan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota; c. Memberikan sosialisasi pelaksanaan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP kepada provinsi; Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

5

d. Membentuk Tim Pengembang yang akan bertanggung jawab dalam pengembangan materi/modul pelatihan sebagai panduan bagi Tim Pelatih dan bagi peserta pelatihan; e. Mencetak dan mendistribusikan modul pelatihan bagi Tim Pelatih dan peserta pelatihan; f. Meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk membentuk Tim Pelatih Provinsi yang akan dilatih oleh Tim pelatih Pusat, kecuali provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; g. Meminta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta untuk membentuk Tim Pelatih Kabupaten/Kota yang akan dilatih oleh Tim Pelatih Pusat; h. Menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Pelatih Pusat dan Tim Pelatih Provinsi; i. Menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Pelatih Kabupaten/ Kota dan Sekolah untuk provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; j. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan kepada sekolah di seluruh kabupaten/kota. Struktur organisasi di atas adalah struktur minimal yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

B. Tingkat Provinsi 1. Penanggung Jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; 2. Tim Pelaksana Pelatihan a. Tim BOS Provinsi; (Struktur tim mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015)

6


b. Tim Dekonsentrasi Provinsi; (Struktur tim mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Tahun 2015) c. Tim Pelatih Provinsi; 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Provinsi a. Menyusun rancangan pelatihan yang mencakup anggaran, pelaksanaan pelatihan, dan jadwal pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP; b. Memberikan sosialisasi pelaksanaan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP kepada kabupaten/kota; c. Menunjuk staf yang akan diberi tanggung jawab sebagai Tim Pelatih Provinsi, kecuali provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; d. Membantu Tim Pusat dalam proses distribusi modul pelatihan bagi Tim Pelatih dan peserta pelatihan; e. Menugaskan Tim Pelatih Provinsi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim Pelatih Pusat, kecuali provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; f. Menugaskan Tim Pelatih Provinsi untuk melatih Tim Pelatih Kabupaten/Kota; g. Meminta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Pelatih Kabupaten/Kota yang akan dilatih oleh provinsi, kecuali provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; h. Menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Pelatih Kabupaten/ Kota dan Sekolah, kecuali provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; i. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan kepada sekolah di seluruh kabupaten/kota, kecuali provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta.


7

Struktur organisasi di atas adalah struktur minimal yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

C. Tingkat Kabupaten/Kota 1. Penanggung Jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2. Tim Pelaksana Lomba a. Tim BOS Kabupaten/Kota; (Struktur tim mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015); b. Tim Pelatih Kabupaten/Kota; 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kabupaten/Kota a. Menyusun rancangan pelatihan yang mencakup pelaksanaan pelatihan, dan jadwal pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat; b. Memberikan sosialisasi pelaksanaan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP kepada sekolah; c. Menunjuk petugas/staf yang akan diberi tanggung jawab sebagai Tim Pelatih Kabupaten/Kota; d. Membantu Tim Pusat dan Provinsi dalam proses distribusi modul pelatihan bagi Tim Pelatih dan peserta pelatihan; e. Menugaskan Tim Pelatih Kabupaten/Kota untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim Pelatih Provinsi (kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta) dan Pusat (khusus Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta); f. Menugaskan Tim Pelatih Kabupaten/Kota untuk melatih Sekolah, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; 8


g. Menyelenggarakan pelatihan kepada sekolah, (khusus Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan SMP); Struktur organisasi di atas adalah struktur minimal yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.


9

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN A. Pembentukan Tim Pelatih 1. Tim Pelatih Pusat a. Master Trainer / Tim Pengembang Langkah awal pelaksanaan pelatihan sekolah di tingkat pusat adalah membentuk Tim Pengembang. Tugas utama dari Tim Pengembang adalah mengembangkan materi dan modul pelatihan sekolah yang akan dijadikan sebagai bahan pelatihan kepada Pelatih Pusat, Tim Pelatih Provinsi, Tim Pelatih Kabupaten/Kota dan Sekolah. Tim Pengembang juga berperan sebagai Master Trainer yang akan ditugaskan untuk melatih Pelatih Pusat. Selanjutnya Tim Pengembang/Master Trainer bersama dengan Pelatih Pusat akan bertugas sebagai Tim Pelatih Pusat yang akan melatih Tim Pelatih Provinsi, Tim Pelatih Kabupaten/Kota dan Sekolah. Tim Pengembang yang dibentuk oleh Direktorat Pembinaan SMP akan diisi oleh tenaga ahli dan profesional yang telah memiliki pengalaman dalam penyusunan modul pelatihan dan pelaksanaan pelatihan pengembangan sekolah. Jumlah total Tim Pengembang yang dibentuk adalah 18 orang. b. Tim Pelatih Pusat Tim Pelatih Pusat terdiri dari Master Trainer yang juga merupakan Tim Pengembang dan Pelatih Pusat yang telah dilatih oleh Master Trainer. 10


Pelatih Pusat yang dibentuk oleh Direktorat Pembinaan SMP akan diisi oleh tenaga ahli dan profesional yang telah memiliki pengalaman memberikan pelatihan kepada sekolah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sekolah. Jumlah total Pelatih Pusat yang dibentuk adalah 50 orang. Dengan demikian, jumlah total Tim Pelatih Pusat adalah 68 orang. Tim Pelatih Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lampiran nama setiap pelatih (Lampiran 2). Tugas utama dari Tim Pelatih Pusat adalah:  Melatih Tim Pelatih Provinsi;  Bersama Tim Pelatih Provinsi melatih Tim Pelatih Kabupaten/Kota;  Melatih peserta pelatihan dari sekolah, khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. 2. Tim Pelatih Provinsi Langkah awal pelaksanaan pelatihan sekolah di tingkat provinsi adalah membentuk Tim Pelatih Provinsi. Tim Pelatih Provinsi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi ini akan diisi oleh unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi dan instransi terkait lainnya, terutama yang telah memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kepada sekolah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sekolah. Jumlah Tim Pelatih Provinsi yang ditunjuk di tiap provinsi berbeda-beda dengan mempertimbangkan jumlah Tim Pelatih Kabupaten/Kota yang akan dilatih, dengan ketentuan jumlah minimal 2 orang dan jumlah maksimal 4 orang. Jumlah Tim Pelatih Provinsi selengkapnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 1. Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

11

Tim Pelatih Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan lampiran nama setiap pelatih (Lampiran 3). Tugas utama dari Tim Pelatih Provinsi adalah:  Bersama Tim Pelatih Pusat melatih Tim Pelatih Kabupaten/ Kota;  Bersama Tim Pelatih Kabupaten/Kota melatih peserta pelatihan dari sekolah, kecuali di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta; 3. Tim Pelatih Kabupaten/Kota Langkah awal pelaksanaan pelatihan sekolah di tingkat kab/kota adalah membentuk Tim Pelatih Kabupaten/Kota. Tim Pelatih Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ini akan diisi oleh unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan instransi terkait lainnya, terutama yang telah memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kepada sekolah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sekolah. Jumlah Tim Pelatih Kabupaten/Kota yang ditunjuk di tiap kabupaten/kota berbeda-beda dengan mempertimbangkan jumlah peserta pelatihan dari sekolah dengan ketentuan jumlah minimal 2 orang dan jumlah maksimal 6 orang. Dengan ketentuan tersebut, maka jumlah Tim Pelatih Kabupaten/Kota selengkapnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 1. Tim Pelatih Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan lampiran nama setiap pelatih (Lampiran 4). Tugas utama dari Tim Pelatih Kabupaten/Kota adalah:  Bersama Tim Pelatih Provinsi, melatih peserta dari sekolah;

12


 Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta, bersama Tim Pelatih Pusat, melatih peserta dari sekolah.

B. Penyusunan Materi Pelatihan 1. Penyusun Tanggung jawab penyusunan materi pelatihan sampai dengan menjadi modul pelatihan, baik untuk pelatih maupun untuk peserta pelatihan, ada pada Direktorat Pembinaan SMP sebagai penyelenggara pelatihan sekolah. Tanggung jawab ini selanjutnya didelegasikan kepada Tim Pengembang yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMP. 2. Materi Pelatihan Materi pelatihan sekolah terdiri dari 3 bahasan utama dengan beberapa materi rincian sebagai berikut: a. Tata Kelola Anggaran dan Kegiatan Sekolah i. Mekanisme penyusunan RKAS; ii. Penggunaan dana BOS dan dana dari sumber lainnya (petunjuk teknis BOS tahun 2015); iii. Penyusunan laporan keuangan sekolah (program Alpeka); iv. Best practice tata kelola BOS (hasil lomba tata kelola BOS tingkat sekolah tahun 2014). b. Sekolah Sehat, Ramah dan Aman i. Definisi sekolah sehat, ramah dan aman; ii. Sekolah aman secara fisik;  Bangunan tahan gempa;  Tanggap bencana. iii. Sekolah aman secara mental;  Aman dari bullying;  Aman dari tindak kriminal;  Aman dari asap rokok;  Bebas dari pornografi. Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

13

c. Sekolah Sehat i. Definisi sekolah sehat; ii. Pendidikan kesehatan (UKS); iii. Pelayanan kesehatan; iv. Pembinaan lingkungan sehat (sanitasi, kantin sehat). Seluruh materi pelatihan akan disusun menjadi 3 modul pelatihan, yaitu: a. Modul Tata Kelola b. Modul Sekolah Ramah dan Aman c. Modul Sekolah Sehat Seluruh modul pelatihan ini untuk selanjutnya akan disusun menjadi 1 dalam bentuk Buku Modul Pelatihan Sekolah Tingkat SMP. Setiap peserta pelatihan akan menerima 1 eksemplar buku modul pelatihan ini pada saat pelaksanaan pelatihan.

C. Pelatihan Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi 1. Penyelenggara Penyelenggaraan pelatihan kepada Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi, tanggung jawab pelaksanaannya ada pada Direktorat Pembinaan SMP melalui Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah. 2. Tim Pelatih Pelatih yang bertugas untuk memberikan materi dalam kegiatan pelatihan kepada Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi adalah Master Trainer pada Direktorat Pembinaan SMP. 3. Peserta Peserta pelatihan dari pusat dan provinsi adalah pihak-pihak yang telah memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kepada sekolah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sekolah, yaitu: 14


a. Pelatih Pusat i. Perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMP; ii. Perwakilan profesional independen. b. Pelatih Provinsi i. Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi; ii. Perwakilan dari Pengawas Sekolah; iii. Perwakilan instansi terkait di provinsi. 4. Mekanisme Pelatihan a. Persiapan Pelatihan 1) Direktorat Pembinaan SMP mengundang pihak-pihak yang akan ditunjuk untuk ditugaskan sebagai Pelatih Pusat; 2) Direktorat Pembinaan SMP meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk membentuk Tim Pelatih Provinsi dan menyampaikan datanya kepada Dinas Pendidikan Pusat; 3) Panitia penyelenggara pelatihan harus mengundang Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi untuk mengikuti pelatihan 4) Panitia penyelenggara menginformasikan Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyerahkan surat tugas Pelatih Provinsi; 5) Panitia penyelenggara pelatihan harus menginformasikan kepada Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi (melalui Dinas Pendidikan Provinsi) untuk melengkapi diri dengan laptop selama pelaksanaan pelatihan; 6) Panitia penyelenggara pelatihan harus mendata informasi Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi yang mencakup nama, jenis kelamin, asal daerah, asal instansi, jabatan, alamat email, dan nomor telepon (Lampiran 5); 7) Panitia penyelenggara pelatihan harus menyerahkan modul pelatihan kepada tiap peserta pelatihan, dan


15

membuat tanda terima modul pelatihan yang diserahkan kepada tiap peserta (Lampiran 6); 8) Direktorat Pembinaan SMP harus berkoordinasi dalam menyusun rencana pelatihan dan penugasan pelatih; 9) Panitia harus memastikan di tiap ruang pelatihan telah tersedia perlengkapan yang cukup, yaitu meja/kursi sesuai jumlah peserta dan pelatih, sambungan listrik untuk peserta pelatihan, serta 1 unit LCD projector dan 1 unit papan tulis di tiap kelas. b. Pelaksanaan Pelatihan 1) Jumlah peserta pelatihan di kelas lebih kurang 60 orang, yang dapat disesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan tanpa mengurangi efektifitas penyampaian materi; 2) Setiap kelas dilatih oleh 2 orang pelatih. Dengan demikian, kedua pelatih tersebut dapat membagi waktu mengajar dan berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam kelas; 3) Kedua pelatih yang ditugaskan untuk melatih satu kelas, harus bertanggung jawab terhadap pelatihan di kelas tersebut sampai akhir pelatihan. Oleh karena itu, kedua pelatih tidak diperkenankan melatih kelas lain secara paralel; 4) Kedua pelatih harus siap siaga secara penuh waktu selama pelatihan. Jika seorang pelatih sedang menyampaikan materi, pelatih yang lain harus mendampingi; 5) Tiap tim pelatih di tiap kelas harus melengkapi diri dengan laptop untuk media pelatihan; 6) Panitia pelatihan harus membuat daftar hadir untuk mengevaluasi kehadiran peserta pelatihan pada setiap sesi. c. Waktu Pelatihan 1) Pelatihan kepada sekolah dilaksanakan selama 21 jam pelatihan; 16


2) Dalam satu hari, jumlah jam pelatihan adalah sebanyak 78 jam pelatihan, dimana 1 jam pelatihan adalah 50 menit; 3) Pelatihan dilaksanakan mulai pukul 08:00 dan berakhir pukul 16:40; 4) Jadwal pelatihan secara lengkap untuk tiap sesi materi harus dicantumkan dalam modul pelatihan; d. Lokasi pelatihan Lokasi pelatihan yang digunakan disesuaikan dengan kelengkapan fasilitas pendukung pelatihan, kemudahan akses dan kecukupan anggaran yang tersedia. 5. Distribusi Modul Pelatihan Pengaturan penyediaan modul pelatihan untuk pelaksanaan pelatihan Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi adalah sebagai berikut: a. Penyusunan dan penggandaan modul pelatihan disusun dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP; b. Modul pelatihan yang akan digunakan untuk pelatihan Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi dikirim oleh Direktorat Pembinaan SMP; c. Direktorat Pembinaan SMP melalui penyelenggara pelatihan mendistribusikan/membagikan modul pelatihan kepada peserta pelatihan; d. Penyelenggara pelatihan harus membuat bukti serah terima modul pelatihan kepada peserta pelatihan (Lampiran 6). 6. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Komponen pembiayaan yang akan timbul dari pelaksanaan pelatihan kepada Pelatih Pusat dan Pelatih Provinsi adalah: a. Akomodasi dan konsumsi untuk peserta, panitia, pelatih dan pengarah; b. ATK kegiatan; Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

17

c. Belanja perjalanan untuk peserta, panitia, pelatih dan pengarah; d. Belanja jasa profesi untuk pelatih.

D. Pelatihan Pelatih Kabupaten/Kota 1. Penyelenggara Penyelenggaraan pelatihan kepada Pelatih Kabupaten/Kota, tanggung jawab pelaksanaannya ada pada 2 pihak, yaitu: a. Pelatihan kepada Pelatih Kabupaten/Kota dari kabupaten/ kota yang berada di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta akan diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMP yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi setempat; b. Pelatihan kepada Pelatih Kabupaten/Kota dari kabupaten/ kota yang berada di luar 6 provinsi di atas akan dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi setempat. 2. Tim Pelatih Pelatih yang bertugas untuk memberikan materi dalam kegiatan pelatihan kepada Pelatih Kabupaten/Kota adalah: a. Pelatihan untuk Pelatih Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta akan dilatih oleh Tim Pelatih Pusat bersama dengan Tim Pelatih Provinsi setempat; b. Pelatihan untuk Pelatih Kabupaten/Kota yang berada di luar 6 provinsi di atas akan dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Pelatih Provinsi setempat. 3. Peserta Peserta pelatihan dari kabupaten/kota adalah pihak-pihak yang telah memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kepada 18


sekolah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sekolah dari: a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b. Pengawas Sekolah; c. Perwakilan instansi terkait di kabupaten/kota. 4. Mekanisme Pelatihan a. Persiapan Pelatihan 1) Dinas Pendidikan Provinsi meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Pelatih Kabupaten/Kota dan menyampaikan datanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi; 2) Panitia penyelenggara pelatihan harus mengundang Pelatih Kabupaten/Kota untuk mengikuti pelatihan dan menginformasikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota harus menyerahkan surat tugas Pelatih Kabupaten/ Kota; 3) Panitia penyelenggara pelatihan harus menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melengkapi Pelatih Kabupaten/Kota dengan laptop selama pelaksanaan pelatihan; 4) Panitia penyelenggara pelatihan harus mendata informasi Pelatih Kabupaten/Kota yang mencakup nama, jenis kelamin, asal kabupaten/kota, asal instansi, jabatan, alamat email dan nomor telepon (Lampiran 5); 5) Panitia penyelenggara pelatihan harus menyerahkan modul pelatihan kepada tiap peserta pelatihan, dan membuat tanda terima modul pelatihan yang diserahkan kepada peserta (Lampiran 6); 6) Dinas Pendidikan Provinsi harus berkoordinasi dalam menyusun rencana pelatihan dan penugasan pelatih; 7) Panitia harus memastikan di tiap ruang telah tersedia perlengkapan yang cukup, yaitu meja/kursi sesuai jumlah peserta dan pelatih, sambungan listrik untuk peserta Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

19

pelatihan, serta 1 unit LCD projector dan 1 unit papan tulis di tiap kelas. b. Pelaksanaan Pelatihan 1) Jumlah peserta pelatihan di kelas lebih kurang 60 orang, kecuali pada daerah pelatihan tertentu yang pesertanya tidak memungkinkan mencapai angka tersebut; 2) Setiap kelas dilatih oleh 2 orang pelatih. Dengan demikian, kedua pelatih tersebut dapat membagi waktu mengajar dan berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam kelas; 3) Kedua pelatih yang ditugaskan untuk melatih satu kelas, harus bertanggung jawab terhadap pelatihan di kelas tersebut sampai akhir pelatihan. Oleh karena itu, kedua pelatih tidak diperkenankan melatih kelas lain secara paralel; 4) Kedua pelatih harus siap siaga secara penuh waktu selama pelatihan. Jika seorang pelatih sedang menyampaikan materi, pelatih yang lain harus mendampingi; 5) Tiap tim pelatih di tiap kelas harus melengkapi diri dengan laptop untuk media pelatihan; 6) Panitia pelatihan harus membuat daftar hadir untuk mengevaluasi kehadiran peserta pelatihan pada setiap sesi. c. Waktu Pelatihan 1) Pelatihan kepada sekolah dilaksanakan selama 21 jam pelatihan; 2) Dalam satu hari, jumlah jam pelatihan adalah sebanyak 78 jam pelatihan, dimana 1 jam pelatihan adalah 50 menit; 3) Pelatihan dilaksanakan mulai pukul 08:00 dan berakhir pukul 16:40; 4) Jadwal pelatihan secara lengkap untuk tiap sesi materi harus dicantumkan dalam modul pelatihan;

20


d. Lokasi pelatihan 1) Kegiatan pelatihan dilaksanakan di lokasi pelatihan yang berada di ibukota provinsi; 2) Lokasi pelatihan yang digunakan disesuaikan dengan kelengkapan fasilitas pendukung pelatihan, kemudahan akses dan kecukupan anggaran yang tersedia. 5. Distribusi Modul Pelatihan Pengaturan penyediaan modul pelatihan untuk pelaksanaan pelatihan Pelatih Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: a. Penyusunan dan penggandaan modul pelatihan disusun dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP; b. Modul pelatihan yang akan digunakan untuk pelatihan Pelatih Kabupaten/Kota di tiap provinsi dikirim langsung ke setiap provinsi oleh Direktorat Pembinaan SMP ke alamat Dinas Pendidikan Provinsi; c. Dinas Pendidikan Provinsi melalui penyelenggara pelatihan mendistribusikan/membagikan modul pelatihan kepada peserta pelatihan; d. Penyelenggara pelatihan harus membuat bukti serah terima modul pelatihan kepada peserta pelatihan (Lampiran 6). 6. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Komponen pembiayaan yang akan timbul dari pelaksanaan pelatihan kepada Pelatih Kabupaten/Kota adalah: a. Akomodasi dan konsumsi peserta, panitia, pelatih dan pengarah; b. ATK kegiatan; c. Belanja perjalanan peserta, panitia, pelatih dan pengarah; d. Belanja jasa profesi pelatih. Pada pelaksanaan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta, pendanaan untuk komponen-komponen pembiayaan di atas dianggarkan Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

21

melalui APBN Tahun Anggaran 2015 yang ada di Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Pada pelaksanaan pelatihan untuk provinsi lainnya, pendanaan untuk komponen-komponen pembiayaan di atas dianggarkan melalui APBN Tahun Anggaran 2015 yang ada di Kegiatan Dekonsentrasi SMP pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pertanggungjawaban anggaran pada masing-masing kegiatan, yaitu Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Kegiatan Dekonsentrasi SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi.

E. Pelatihan Sekolah 1. Penyelenggara Penyelenggaraan pelatihan kepada peserta dari sekolah, tanggung jawab pelaksanaannya ada pada 2 pihak, yaitu: a. Pelatihan untuk peserta dari sekolah yang berada di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta akan diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMP yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; b. Pelatihan untuk peserta dari sekolah yang berada di luar 6 provinsi di atas akan dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Tim Pelatih Pelatih yang bertugas untuk memberikan materi dalam kegiatan pelatihan kepada peserta dari sekolah adalah:

22


a. Pelatihan untuk peserta dari sekolah yang berada di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta akan dilatih oleh Tim Pelatih Pusat bersama dengan Tim Pelatih Kabupaten/Kota setempat; b. Pelatihan untuk peserta dari sekolah yang berada di luar 6 provinsi di atas akan dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Pelatih Kabupaten/Kota. 3. Peserta Peserta pelatihan sekolah adalah perwakilan dari seluruh SMP penerima dana BOS, baik negeri maupun swasta. Peserta pelatihan dari tiap sekolah adalah: a. Kepala Sekolah b. Bendahara Sekolah c. Komite Sekolah 4. Mekanisme Pelatihan a. Persiapan Pelatihan 1) Panitia penyelenggara pelatihan harus mengundang sekolah untuk mengikuti pelatihan dan menginformasikan bahwa Kepala Sekolah harus menyerahkan surat tugas peserta pelatihan, yaitu Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah; 2) Panitia penyelenggara pelatihan harus menginformasikan kepada sekolah untuk melengkapi Bendahara sekolah dengan laptop selama pelaksanaan pelatihan; 3) Panitia penyelenggara pelatihan harus mendata informasi peserta pelatihan dari tiap sekolah yang mencakup nama, jenis kelamin, asal daerah, asal sekolah, jabatan, alamat email dan nomor telepon (Lampiran 5); 4) Panitia penyelenggara pelatihan harus menyerahkan modul pelatihan kepada tiap peserta pelatihan, dan membuat tanda terima modul pelatihan yang diserahkan kepada peserta (Lampiran 6); Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

23

5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dalam menyusun rencana pelatihan dan penugasan pelatih; 6) Panitia harus memastikan di tiap ruang telah tersedia perlengkapan yang cukup, yaitu meja/kursi sesuai jumlah peserta dan pelatih, sambungan listrik untuk peserta pelatihan, serta 1 unit LCD projector dan 1 unit papan tulis di tiap kelas. b. Pelaksanaan Pelatihan 1) Jumlah peserta pelatihan di kelas lebih kurang 60 orang, kecuali pada daerah pelatihan tertentu yang pesertanya tidak memungkinkan mencapai angka tersebut; 2) Setiap kelas dilatih oleh 2 orang pelatih. Dengan demikian, kedua pelatih tersebut dapat membagi waktu mengajar dan berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam kelas; 3) Kedua pelatih yang ditugaskan untuk melatih satu kelas, harus bertanggung jawab terhadap pelatihan di kelas tersebut sampai akhir pelatihan. Oleh karena itu, kedua pelatih tidak diperkenankan melatih kelas lain secara paralel; 4) Kedua pelatih harus siap siaga secara penuh waktu selama pelatihan. Jika seorang pelatih sedang menyampaikan materi, pelatih yang lain harus mendampingi; 5) Tiap tim pelatih di tiap kelas harus melengkapi diri dengan laptop untuk media pelatihan; 6) Panitia pelatihan harus membuat daftar hadir untuk mengevaluasi kehadiran peserta pelatihan pada setiap sesi. c. Waktu Pelatihan 1) Pelatihan kepada sekolah dilaksanakan selama 20 jam pelatihan;

24


2) Dalam satu hari, jumlah jam pelatihan adalah sebanyak 8 jam pelatihan, dimana 1 jam pelatihan adalah 50 menit; 3) Pelatihan dilaksanakan mulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 16.20; 4) Jadwal pelatihan secara lengkap untuk tiap sesi materi harus dicantumkan dalam modul pelatihan; 5) Dengan pengaturan waktu pelatihan tersebut, maka peserta pelatihan dari sekolah tidak perlu menginap selama pelatihan. d. Lokasi pelatihan 1) Karena peserta pelatihan tidak menginap selama pelatihan, maka tempat pelatihan harus dipilih yang dekat dengan lokasi sekolah atau mudah terjangkau oleh peserta; 2) Diharapkan kegiatan pelatihan dapat memanfaatkan ruang kelas salah satu sekolah, sehingga tidak memerlukan biaya penyewaan; 3) Untuk menjamin keterjangkauan lokasi, maka pelatihan kepada sekolah tidak harus dipusatkan pada satu lokasi; 4) Dengan ketentuan tersebut, maka tempat pelatihan dapat memanfaatkan pembagian wilayah berdasarkan komunitas MKKS atau MGMP; 5. Distribusi Modul Pelatihan Pengaturan penyediaan modul pelatihan untuk pelaksanaan pelatihan kepada sekolah adalah sebagai berikut: a. Penyusunan dan penggandaan modul pelatihan disusun dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP; b. Modul pelatihan yang akan digunakan untuk pelatihan sekolah di tiap kabupaten/kota dikirim langsung ke setiap kabupaten/kota oleh Direktorat Pembinaan SMP ke alamat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;


25

c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui penyelenggara pelatihan mendistribusikan/membagikan modul pelatihan kepada peserta pelatihan; d. Penyelenggara pelatihan harus membuat bukti serah terima modul pelatihan kepada peserta pelatihan (Lampiran 6). 6. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Komponen pembiayaan yang akan timbul dari pelaksanaan pelatihan kepada peserta dari sekolah adalah: a. ATK kegiatan; b. Belanja perjalanan untuk panitia, pelatih dan pengarah; c. Belanja jasa profesi untuk pelatih; d. Sewa tempat pelatihan; e. Transportasi dan konsumsi untuk peserta. Pada pelaksanaan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta, pendanaan untuk komponen-komponen pembiayaan di atas dianggarkan melalui APBN Tahun Anggaran 2015 yang ada di Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Sementara untuk provinsi lainnya, pendanaan untuk komponenkomponen pembiayaan di atas dianggarkan melalui APBN Tahun Anggaran 2015 yang ada di Kegiatan Dekonsentrasi SMP pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi. Khusus untuk biaya sewa tempat pelatihan, serta biaya untuk transportasi dan konsumsi peserta, pengaturannya adalah sebagai berikut: a. Anggaran untuk sewa tempat pelatihan adalah Rp 250.000,/ruang kelas/hari. Yang termasuk dalam biaya ini adalah ruang kelas lengkap dengan prasarananya, perlengkapan pendukung seperti 1 unit LCD projector dan papan tulis, serta sambungan listrik dan jasa kebersihan. Anggaran ini dibayarkan oleh panitia kepada pengelola tempat pelatihan 26


sesuai dengan jumlah kelas yang digunakan dan lama penggunaannya; b. Anggaran untuk transportasi, konsumsi, akomodasi dan seluruh keperluan peserta pelatihan dari sekolah untuk mengikuti pelatihan adalah Rp 900.000/peserta, kecuali untuk Provinsi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur yang besarnya Rp 2.000.000/ peserta. Biaya tersebut adalah untuk transportasi ke tempat pelatihan, konsumsi, akomodasi dan seluruh keperluan peserta selama 3 hari pelaksanaan pelatihan. Dana ini ditransfer ke rekening sekolah setiap SMP dimana setiap SMP dialokasikan dana untuk 3 orang peserta, sehingga alokasi dana untuk tiap SMP berjumlah Rp 2.700.000,- dan Rp 6.000.000,-. Sehubungan dengan adanya mekanisme transfer dana ke rekening sekolah, biaya transfer akan dibebankan kepada penerima dana, yaitu pada dana kegiatan pelatihan yang diperuntukkan kepada setiap peserta dari sekolah yang diterimakan melalui rekening sekolah. Oleh karena itu, setiap peserta pelatihan akan menerima dana pelatihan tidak sebesar Rp 900.000,- dan Rp 2.000.000,- karena telah dipotong biaya transfer bank. Khusus untuk anggaran yang ditransfer ke sekolah, ketentuan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut: a. Sekolah, melalui Kepala Sekolah, sebagai penerima transfer dana untuk biaya transport dan konsumsi peserta pelatihan, harus menyerahkan dana tersebut kepada peserta pelatihan yang telah ditetapkan oleh sekolah; b. Serah terima dana dilaksanakan dengan membuat kuitansi sebagai tanda bukti serah terima dana dari Kepala Sekolah yang mewakili sekolah dengan peserta pelatihan yang akan mewakili sekolah dalam pelaksanaan pelatihan sekolah; c. Serah terima dana dari Kepala Sekolah kepada setiap peserta pelatihan adalah sebesar dana pelatihan yang telah dipotong dengan biaya transfer. Beban biaya transfer ke rekening sekolah dibebankan secara merata kepada seluruh peserta Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

27

pelatihan dari sekolah, sehingga beban biaya transfer kepada setiap peserta menjadi lebih sedikit. d. Dalam serah terima dana tersebut ditegaskan bahwa dana yang diserahkan sekolah kepada setiap peserta pelatihan wakil dari sekolah adalah dana lump sum yang digunakan untuk biaya transportasi, konsumsi, akomodasi dan seluruh keperluan masing-masing peserta dari sekolah untuk mengikuti pelatihan sekolah yang diselenggarakan di kabupaten/kota selama 3 hari; e. Kuitansi penerimaan dana dari sekolah kepada peserta pelatihan dari sekolah harus disimpan oleh sekolah sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pelatihan yang ditransfer oleh pusat/provinsi ke rekening sekolah; f. Apabila sekolah menolak untuk mengikuti pelatihan, atau menugaskan peserta lebih sedikit dari yang telah ditetapkan, maka sekolah harus mengembalikan dana yang tidak terpakai ke kas negara menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak atau SSBP (Lampiran 7); g. Bukti setor pengembalian dana dari sekolah ke kas negara harus disimpan sebagai bukti pertanggungjawaban; h. Selanjutnya setiap peserta pelatihan dari sekolah harus mempertangungjawabkan penggunaan dana pelatihan yang telah diterima, dimana pertanggungjawaban dana tersebut didasarkan pada kehadiran peserta pada pelaksanaan pelatihan yang dibuktikan dengan daftar hadir yang dibuat oleh panitia pelatihan; i. Peserta yang tidak hadir pada pelaksanaan pelatihan diwajibkan untuk mengembalikan dana pelatihan yang telah diterima; j. Pengembalian dana dari peserta pelatihan dilakukan dengan setoran ke kas negara menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak atau SSBP (Lampiran 7). k. Salinan bukti setor harus dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, serta ke Direktorat Pembinaan SMP melalui faksimil nomor (021) 5731070 atau (021) 5725645. 28


BAB IV PENUTUP Buku Petunjuk Teknis Pelatihan Sekolah Tingkat SMP Tahun 2015 ini memuat berbagai aspek operasional yang akan dijadikan tuntunan bagi penyelenggara pelatihan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan memperhatikan dan menerapkan secara tertib aturan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini, maka diharapkan hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan akan tercapai. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian oleh penyelenggara. Dalam hal ini, untuk mendukung keberhasilan kegiatan Pelatihan Sekolah Tingkat SMP ini, penyelenggara di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dapat menyempurnakan teknis pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Juknis Lomba Tata Kelola BOS Tingkat Sekolah

29

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sebaran Jumlah Pelatih Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi/ Kab/Kota

No

Jml. Pelatih Kab/Kota

Provinsi

48

2

1

Aceh

2

Kab. Aceh Barat

2

3

Kab. Aceh Barat Daya

2

4

Kab. Aceh Besar

2

5

Kab. Aceh Jaya

2

6

Kab. Aceh Selatan

2

7

Kab. Aceh Singkil

2

8

Kab. Aceh Tamiang

2

9

Kab. Aceh Tengah

2

10

Kab. Aceh Tenggara

2

11

Kab. Aceh Timur

2

12

Kab. Aceh Utara

4

13

Kab. Bener Meriah

2

14

Kab. Bireuen

2

15

Kab. Gayo Lues

2

16

Kab. Nagan Raya

2

17

Kab. Pidie

2

18

Kab. Pidie Jaya

2

19

Kab. Simeulue

2

20

Kota Banda Aceh

2

21

Kota Langsa

2

22

Kota Lhokseumawe

2

23

Kota Sabang

2

24

Kota Subulussalam

2

25

Bali

26

Kab. Badung

2

27

Kab. Bangli

2

28

Kab. Buleleng

2

29

Kab. Gianyar

2

30

Kab. Jembrana

2


18

2

33

Provinsi/ Kab/Kota

No


31

Kab. Karang Asem

2

32

Kab. Klungkung

2

33

Kab. Tabanan

2

34

Kota Denpasar

35

Bangka Belitung

36

Kab. Bangka

2

37

Kab. Bangka Barat

2

38

Kab. Bangka Selatan

2

39

Kab. Bangka Tengah

2

40

Kab. Belitung

2

41

Kab. Belitung Timur

2

2 14

42

Kota Pangkalpinang

43

Banten

44

Kab. Lebak

6

45

Kab. Pandeglang

4

46

Kab. Serang

6

47

Kab. Tangerang

6

48

Kota Cilegon

2

49

Kota Serang

2

50

Kota Tangerang

4

51

Kota Tangerang Selatan

4

52

Bengkulu

53

Kab. Bengkulu Selatan

2

54

Kab. Bengkulu Tengah

2

55

Kab. Bengkulu Utara

2

56

Kab. Kaur

2

57

Kab. Kepahiang

2

58

Kab. Lebong

2

59

Kab. Muko Muko

2

60

Kab. Rejang Lebong

2

61

Kab. Seluma

2

62

Kota Bengkulu

2

34

Provinsi

2

2 34

20

2

2


Provinsi/ Kab/Kota

No


Provinsi

10

2

63

D.I. Yogyakarta

64

Kab. Bantul

2

65

Kab. Gunung Kidul

2

66

Kab. Kulon Progo

2

67

Kab. Sleman

2

68

Kota Yogyakarta

69

DKI. Jakarta

2

70

Kab. Kepulauan Seribu

2

71

Kota Jakarta Barat

6

72

Kota Jakarta Pusat

4

73

Kota Jakarta Selatan

6

74

Kota Jakarta Timur

6

75

Kota Jakarta Utara

6

76

Gorontalo

77

Kab. Boalemo

2

78

Kab. Bone Bolango

2

79

Kab. Gorontalo

4

80

Kab. Gorontalo Utara

2

81

Kab. Pohuwato

2

30

14

82

Kota Gorontalo

83

Jambi

84

Kab. Batang Hari

2

85

Kab. Bungo

2

86

Kab. Kerinci

2

87

Kab. Merangin

2

88

Kab. Muaro Jambi

2

89

Kab. Sarolangun

2

90

Kab. Sungai Penuh

2

91

Kab. Tanjung Jabung Barat

2

92

Kab. Tanjung Jabung Timur

2

93

Kab. Tebo

2

94

Kota Jambi

2


1

2

2 22

2

35

Provinsi/ Kab/Kota

No


Provinsi

112

4

95

Jawa Barat

96

Kab. Bandung

4

97

Kab. Bandung Barat

4

98

Kab. Bekasi

6

99

Kab. Bogor

6

100

Kab. Ciamis

4

101

Kab. Cianjur

6

102

Kab. Cirebon

6

103

Kab. Garut

6

104

Kab. Indramayu

6

105

Kab. Karawang

4

106

Kab. Kuningan

2

107

Kab. Majalengka

2

108

Kab. Pangandaran

2

109

Kab. Purwakarta

4

110

Kab. Subang

4

111

Kab. Sukabumi

6

112

Kab. Sumedang

2

113

Kab. Tasikmalaya

6

114

Kota Bandung

6

115

Kota Banjar

2

116

Kota Bekasi

6

117

Kota Bogor

4

118

Kota Cimahi

2

119

Kota Cirebon

2

120

Kota Depok

6

121

Kota Sukabumi

2

122

Kota Tasikmalaya

2

123

Jawa Tengah

124

Kab. Banjarnegara

2

125

Kab. Banyumas

4

126

Kab. Batang

2

36

98

4


Provinsi/ Kab/Kota

No


127

Kab. Blora

2

128

Kab. Boyolali

2

129

Kab. Brebes

4

130

Kab. Cilacap

6

131

Kab. Demak

2

132

Kab. Grobogan

4

133

Kab. Jepara

2

134

Kab. Karanganyar

2

135

Kab. Kebumen

4

136

Kab. Kendal

4

137

Kab. Klaten

4

138

Kab. Kudus

2

139

Kab. Magelang

4

140

Kab. Pati

2

141

Kab. Pekalongan

2

142

Kab. Pemalang

4

143

Kab. Purbalingga

2

144

Kab. Purworejo

4

145

Kab. Rembang

2

146

Kab. Semarang

2

147

Kab. Sragen

2

148

Kab. Sukoharjo

2

149

Kab. Tegal

2

150

Kab. Temanggung

2

151

Kab. Wonogiri

4

152

Kab. Wonosobo

2

153

Kota Magelang

2

154

Kota Pekalongan

2

155

Kota Salatiga

2

156

Kota Semarang

6

157

Kota Surakarta

2

158

Kota Tegal

2


Provinsi

37

Provinsi/ Kab/Kota

No


Provinsi

128

4

159

Jawa Timur

160

Kab. Bangkalan

6

161

Kab. Banyuwangi

4

162

Kab. Blitar

4

163

Kab. Bojonegoro

4

164

Kab. Bondowoso

4

165

Kab. Gresik

4

166

Kab. Jember

6

167

Kab. Jombang

4

168

Kab. Kediri

2

169

Kab. Lamongan

4

170

Kab. Lumajang

4

171

Kab. Madiun

2

172

Kab. Magetan

2

173

Kab. Malang

6

174

Kab. Mojokerto

4

175

Kab. Nganjuk

2

176

Kab. Ngawi

2

177

Kab. Pacitan

2

178

Kab. Pamekasan

6

179

Kab. Pasuruan

4

180

Kab. Ponorogo

2

181

Kab. Probolinggo

6

182

Kab. Sampang

6

183

Kab. Sidoarjo

4

184

Kab. Situbondo

2

185

Kab. Sumenep

4

186

Kab. Trenggalek

2

187

Kab. Tuban

2

188

Kab. Tulungagung

2

189

Kota Batu

2

190

Kota Blitar

2

38


Provinsi/ Kab/Kota

No


191

Kota Kediri

2

192

Kota Madiun

2

193

Kota Malang

2

194

Kota Mojokerto

2

195

Kota Pasuruan

2

196

Kota Probolinggo

2

197

Kota Surabaya

6

198

Kalimantan Barat

199

Kab. Bengkayang

2

200

Kab. Kapuas Hulu

2

201

Kab. Kayong Utara

2

202

Kab. Ketapang

4

203

Kab. Kuburaya

4

204

Kab. Landak

4

205

Kab. Melawi

4

206

Kab. Mempawah

2

207

Kab. Sambas

4

208

Kab. Sanggau

4

209

Kab. Sekadau

4

210

Kab. Sintang

4

211

Kota Pontianak

2

212

Kota Singkawang

2

213

Kalimtan Selatan

26

214

Kab. Balangan

2

215

Kab. Banjar

2

216

Kab. Barito Kuala

2

217

Kab. Hulu Sungai Selatan

2

218

Kab. Hulu Sungai Tengah

2

219

Kab. Hulu Sungai Utara

2

220

Kab. Kota Baru

2

221

Kab. Tabalong

2

222

Kab. Tanah Bumbu

2


44

Provinsi

2

2

39

Provinsi/ Kab/Kota

No


223

Kab. Tanah Laut

2

224

Kab. Tapin

2

225

Kota Banjarbaru

2

226

Kota Banjarmasin

227

Kalimantan Tengah

228

Kab. Barito Selatan

2

229

Kab. Barito Timur

2

230

Kab. Barito Utara

2

231

Kab. Gunung Mas

2

232

Kab. Kapuas

4

233

Kab. Katingan

2

234

Kab. Kotawaringin Barat

2

235

Kab. Kotawaringin Timur

4

236

Kab. Lamandau

2

237

Kab. Murung Raya

2

238

Kab. Pulang Pisau

2

239

Kab. Seruyan

2

240

Kab. Sukamara

2

2 32

241

Kota Palangka Raya

2

242

Kalimantan Timur

22

243

Kab. Berau

2

244

Kab. Kutai Barat

2

245

Kab. Kutai Kartanegara

4

246

Kab. Kutai Timur

2

247

Kab. Mahakam Ulu

2

248

Kab. Paser

2

249

Kab. Penajam Paser Utara

2

250

Kota Balikpapan

2

251

Kota Bontang

2

252

Kota Samarinda

2

253

Kalimantan Utara

254

Kab. Bulongan

40

Provinsi

10

2

2

2

2 Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

Provinsi/ Kab/Kota

No


255

Kab. Malinau

2

256

Kab. Nunukan

2

257

Kab. Tana Tidung

2

258

Kota Tarakan

259

Kepulauan Riau

260

Kab. Bintan

2

261

Kab. Karimun

2

262

Kab. Kepulauan Anambas

2

263

Kab. Lingga

2

264

Kab. Natuna

2

265

Kota Batam

4

2 16

266

Kota Tanjungpinang

267

Lampung

268

Kab. Lampung Barat

2

269

Kab. Lampung Selatan

4

270

Kab. Lampung Tengah

6

271

Kab. Lampung Timur

4

272

Kab. Lampung Utara

2

273

Kab. Mesuji

2

274

Kab. Pesawaran

2

275

Kab. Pesisir Barat

2

276

Kab. Pringsewu

2

277

Kab. Tanggamus

2

278

Kab. Tulang Bawang

2

279

Kab. Tulang Bawang Barat

2

280

Kab. Way Kanan

2

281

Kota Bandar Lampung

4

282

Kota Metro

2

283

Maluku

284

Kab. Buru

2

285

Kab. Buru Selatan

2

286

Kab. Kepulauan Aru

2


Provinsi

2

2 40

24

2

1

41

Provinsi/ Kab/Kota

No


287

Kab. Maluku Barat Daya

2

288

Kab. Maluku Tengah

4

289

Kab. Maluku Tenggara

2

290

Kab. Maluku Tenggara Barat

2

291

Kab. Seram Bagian Barat

2

292

Kab. Seram Bagian Timur

2

293

Kota Ambon

2

294

Kota Tual

295

Maluku Utara

296

Kab. Halmahera Barat

2

297

Kab. Halmahera Selatan

2

298

Kab. Halmahera Tengah

2

299

Kab. Halmahera Timur

2

300

Kab. Halmahera Utara

2

301

Kab. Kepulauan Morotai

2

302

Kab. Kepulauan Sula

2

303

Kab. Pulau Taliabu

2

304

Kota Ternate

2

2 20

305

Kota Tidore Kepulauan

2

306

Nusa Tenggara Barat

28

307

Kab. Bima

4

308

Kab. Dompu

2

309

Kab. Lombok Barat

2

310

Kab. Lombok Tengah

4

311

Kab. Lombok Timur

6

312

Kab. Lombok Utara

2

313

Kab. Sumbawa

2

314

Kab. Sumbawa Barat

2

315

Kota Bima

2

316

Kota Mataram

2

317

Nusa Tenggara Timur

318

Kab. Alor

42

Provinsi

52

1

2

1

2 Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

Provinsi/ Kab/Kota

No


319

Kab. Belu

2

320

Kab. Ende

2

321

Kab. Flores Timur

2

322

Kab. Kupang

4

323

Kab. Lembata

2

324

Kab. Malaka

2

325

Kab. Manggarai

2

326

Kab. Manggarai Barat

2

327

Kab. Manggarai Timur

4

328

Kab. Nagekeo

2

329

Kab. Ngada

2

330

Kab. Rote Ndao

2

331

Kab. Sabu Raijua

2

332

Kab. Sikka

2

333

Kab. Sumba Barat

2

334

Kab. Sumba Barat Daya

2

335

Kab. Sumba Tengah

2

336

Kab. Sumba Timur

2

337

Kab. Timor Tengah Selatan

4

338

Kab. Timor Tengah Utara

4

339

Kota Kupang

340

Papua

341

Kab. Asmat

2

342

Kab. Biak Numfor

2

343

Kab. Boven Digoel

2

344

Kab. Deiyai

2

345

Kab. Dogiyai

2

346

Kab. Intan Jaya

2

347

Kab. Jaya Wijaya

2

348

Kab. Jayapura

2

349

Kab. Keerom

2

350

Kab. Kepulauan Yapen

2


Provinsi

2 58

1

43

Provinsi/ Kab/Kota

No


351

Kab. Lanny Jaya

2

352

Kab. Mamberamo Raya

2

353

Kab. Mamberamo Tengah

2

354

Kab. Mappi

2

355

Kab. Merauke

2

356

Kab. Mimika

2

357

Kab. Nabire

2

358

Kab. Nduga

2

359

Kab. Paniai

2

360

Kab. Pegunungan Bintang

2

361

Kab. Puncak

2

362

Kab. Puncak Jaya

2

363

Kab. Sarmi

2

364

Kab. Supiori

2

365

Kab. Tolikara

2

366

Kab. Waropen

2

367

Kab. Yahukimo

2

368

Kab. Yalimo

2

369

Kota Jayapura

2

370

Papua Barat

26

371

Kab. Fak-Fak

2

372

Kab. Kaimana

2

373

Kab. Manokwari

2

374

Kab. Manokwari Selatan

2

375

Kab. Maybrat

2

376

Kab. Pegunungan Arfak

2

377

Kab. Raja Ampat

2

378

Kab. Sorong

2

379

Kab. Sorong Selatan

2

380

Kab. Tambrauw

2

381

Kab. Teluk Bintuni

2

382

Kab. Teluk Wondama

2

44

Provinsi

1


Provinsi/ Kab/Kota

No


383

Kota Sorong

384

Riau

385

Kab. Bengkalis

2

386

Kab. Indragiri Hilir

4

387

Kab. Indragiri Hulu

2

388

Kab. Kampar

4

389

Kab. Kepulauan Meranti

2

390

Kab. Kuantan Singingi

2

391

Kab. Pelalawan

2

392

Kab. Rokan Hilir

4

393

Kab. Rokan Hulu

4

394

Kab. Siak

2

395

Kota Dumai

2

34

396

Kota Pekanbaru

4

397

Sulawesi Barat

12

398

Kab. Majene

2

399

Kab. Mamasa

2

400

Kab. Mamuju

2

401

Kab. Mamuju Tengah

2

402

Kab. Mamuju Utara

2

403

Kab. Polewali Mandar

2

404

Sulawesi Selatan

405

Kab. Bantaeng

2

406

Kab. Barru

2

407

Kab. Bone

4

408

Kab. Bulukumba

2

409

Kab. Enrekang

2

410

Kab. Gowa

4

411

Kab. Jeneponto

2

412

Kab. Kepulauan Selayar

2

413

Kab. Luwu

2

414

Kab. Luwu Timur

2


Provinsi

2

54

2

2

2

45

Provinsi/ Kab/Kota

No


415

Kab. Luwu Utara

2

416

Kab. Maros

2

417

Kab. Pangkajene Kepulauan

2

418

Kab. Pinrang

2

419

Kab. Sidenreng Rappang

2

420

Kab. Sinjai

2

421

Kab. Soppeng

2

422

Kab. Takalar

2

423

Kab. Tana Toraja

2

424

Kab. Toraja Utara

2

425

Kab. Wajo

2

426

Kota Makassar

4

427

Kota Palopo

2

428

Kota Pare-Pare

2

429

Sulawesi Tengah

430

Kab. Banggai

2

431

Kab. Banggai Kepulauan

2

432

Kab. Banggai Laut

2

433

Kab. Buol

2

434

Kab. Donggala

2

435

Kab. Morowali

2

436

Kab. Morowali Utara

2

437

Kab. Parigi Moutong

2

438

Kab. Poso

2

439

Kab. Sigi

2

440

Kab. Tojo Una-Una

2

441

Kab. Toli Toli

2

442

Kota Palu

2

443

Sulawesi Tenggara

444

Kab. Bombana

2

445

Kab. Buton

4

446

Kab. Buton Utara

2

46

26

32

Provinsi

2

2


Provinsi/ Kab/Kota

No


447

Kab. Kolaka

2

448

Kab. Kolaka Timur

2

449

Kab. Kolaka Utara

2

450

Kab. Konawe

2

451

Kab. Konawe Kepulauan

2

452

Kab. Konawe Selatan

2

453

Kab. Konawe Utara

2

454

Kab. Muna

2

455

Kab. Muna Barat

2

456

Kab. Wakatobi

2

457

Kota Baubau

2

458

Kota Kendari

2

459

Sulawesi Utara

460

Kab. Bolaang Mongondaw

2

461

Kab. Bolaang Mongondaw Selatan

2

462

Kab. Bolaang Mongondaw Timur

2

463

Kab. Bolaang Mongondow Utara

2

464

Kab. Kepulauan Sangihe

2

465

Kab. Kepulauan Sitaro

2

466

Kab. Kepulauan Talaud

2

467

Kab. Minahasa

4

468

Kab. Minahasa Selatan

2

469

Kab. Minahasa Tenggara

2

470

Kab. Minahasa Utara

2

471

Kota Bitung

2

472

Kota Kotamobagu

2

473

Kota Manado

2

474

Kota Tomohon

2

475

Sumatera Barat

476

Kab. Agam

2

477

Kab. Dharmasraya

2

478

Kab. Kepulauan Mentawai

2


32

38

Provinsi

2

2

47

Provinsi/ Kab/Kota

No


479

Kab. Lima Puluh Koto

2

480

Kab. Padang Pariaman

2

481

Kab. Pasaman

2

482

Kab. Pasaman Barat

2

483

Kab. Pesisir Selatan

2

484

Kab. Sijunjung

2

485

Kab. Solok

2

486

Kab. Solok Selatan

2

487

Kab. Tanah Datar

2

488

Kota Bukittinggi

2

489

Kota Padang

2

490

Kota Padang Panjang

2

491

Kota Pariaman

2

492

Kota Payakumbuh

2

493

Kota Sawah Lunto

2

494

Kota Solok

2

495

Sumatera Selatan

496

Kab. Banyuasin

4

497

Kab. Empat Lawang

2

498

Kab. Lahat

2

499

Kab. Muara Enim

2

500

Kab. Musi Banyu Asin

4

501

Kab. Musi Rawas

2

502

Kab. Musi Rawas Utara

2

503

Kab. Ogan Ilir

2

504

Kab. Ogan Komering Ilir

4

505

Kab. Ogan Komering Ulu

2

506

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

2

507

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

2

508

Kab. Penukal Abab Lemtang Ilir

2

509

Kota Lubuk Linggau

2

510

Kota Pagar Alam

2

48

44

Provinsi

2


Provinsi/ Kab/Kota

No 511

Kota Palembang


512

Kota Prabumulih

2

513

Sumatera Utara

82

514

Kab. Asahan

4

515

Kab. Batubara

2

516

Kab. Dairi

2

517

Kab. Deli Serdang

6

518

Kab. Humbang Hasudutan

2

519

Kab. Karo

2

520

Kab. Labuhan Batu

2

521

Kab. Labuhan Batu Selatan

2

522

Kab. Labuhan Batu Utara

2

523

Kab. Langkat

4

524

Kab. Mandailing Natal

2

525

Kab. Nias

2

526

Kab. Nias Barat

2

527

Kab. Nias Selatan

4

528

Kab. Nias Utara

2

529

Kab. Padang Lawas

2

530

Kab. Padang Lawas Utara

2

531

Kab. Pakpak Bharat

2

532

Kab. Samosir

2

533

Kab. Serdang Bedagai

2

534

Kab. Simalungun

4

535

Kab. Tapanuli Selatan

2

536

Kab. Tapanuli Tengah

2

537

Kab. Tapanuli Utara

2

538

Kab. Toba Samosir

2

539

Kota Binjai

2

540

Kota Gunungsitoli

2

541

Kota Medan

6

542

Kota Padang Sidimpuan

2


Provinsi

6 2

49

Jml. Pelatih

Provinsi/ Kab/Kota

No

Kab/Kota

543

Kota Pematang Siantar

2

544

Kota Sibolga

2

545

Kota Tanjung Balai

2

546

Kota Tebing Tinggi

2 Total

50

1.300

Provinsi

68


Lampiran 2 Daftar Tim Pelatih Pusat No

Nama

Asal Instansi

Profesi/ Jabatan

Direktur Pembinaan SMP

Didik Suhardi, Ph.D NIP 196312031983031004


51

Lampiran 3 Daftar Tim Pelatih Provinsi ............................................. No

Nama

Asal Instansi

Profesi/ Jabatan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .......................................

........................................................... NIP ..................................................

52


Lampiran 4 Daftar Tim Pelatih Kabupaten/Kota ............................................. No

Nama

Asal Instansi

Profesi/ Jabatan

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .....................................

.......................................................... NIP ..................................................


53

54


No

Nama

L/P

Asal Daerah

Lampiran 5 Data Peserta Pelatihan .............................................

Instansi

Jabatan

Email

Telepon

Lampiran 6 Tanda Terima Modul Pelatihan No

Nama

Asal Sekolah

Jabatan/ Perwakilan

Tanda Tangan

Manajer BOS Kab/Kota .....................................

.......................................................... NIP ...........................................


55

Lampiran 7 Contoh Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

56


PELATIHAN SEKOLAH TINGKAT SMP

Recommend Documents