PELATIHAN OPERATOR SEKOLAH DAPODIK KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Pusat Data dan Statistik Pendidikan Setjen, Kemdikbud Kab. Grobogan, 2015
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 : TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
Pasal 950 1) Pusat Data & Statistik Pedidikan adalah unsur pelaksana tugas Kementerian di bidang data & statistik pendidikan 2) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jendral. Pasal 951 Pusat Data dan Statistik Pedidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan Pasal 952 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 951, Pusat Data & Statistik Pedidikan mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan; b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan; c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan; d. pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan; dan e. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
MENDIKBUD Sekretaris Jenderal
Unit Lain
Pusat Data dan Statistik Pendidikan
Unit Lain
Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
Bidang Pendayagunaan Dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan
Subbidang Validasi dan Integrasi Data Peserta Didik
Subbidang Validasi dan Integrasi Data Satuan Pendidikan
Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah
Subbidang Validasi dan Integrasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Subbidang Validasi dan Integrasi Data Proses Pembelajaran
Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Tinggi, PAUDNI, Nonformal, dan Informal
Bagian Tata Usaha
Subbagian Rumah Tangga
Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian
Subbagian Keuangan
INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 : TENTANG KEGIATAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
1 MERANCANG BASIS DATA PENDIDIKAN YANG RELASIONAL sehingga mampu menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan
2 MERANCANG SUATU FORMULIR PENDATAAN YANG MENCAKUP SEMUA ATRIBUT yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan tersebut, bersamasama dengan sekretaris unti utama
3
4 MEMBANGUN SUATU PUSAT DATA KEMENTRIAN
untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang di hasilkan dari kegiatan pengumpulan data
MENENTUKAN DATA REFERENSI Wilayah, satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
5 MEMBERI INFORMASI SEMUA ATRIBUT YANG INGIN DI DATA Terkait dengan entitas pokok pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya (Semua sekretaris di unit utama)
SKEMA KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL Kebijakan pengembangan pendidikan nasional masa sekarang adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu: 1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 2. Satuan Pendidikan 3. Peserta Didik, dan 4. Substansi Pendidikan.
Didalam implementasinya kebijakan tersebut, keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan.
Klasifikasi System
A.2
DSS
Transactional System
Bisnis Intelligent (BI)
EIS
Menurut Fungsi Secara umum sistem yang dibangun dibedakan menjadi 4 kelompok besar: BI : Bisnis Intelligent merupakan proses yang sudah mengaitkan dengan pimpinan (Pusat dan Daerah) dalam menyusun strategi, prioritas, dan arah/target pengelolaan pendidikan EIS: Sistem informasi yang berisi capain dan sebaran program dengan menggunakan indikator-indikator makro yang telah didefinisikan terlebih dahulu. DSS: Sistem penunjang keputusan yang dibedakan menjadi tiga sub sistem, yaitu 1. ODS: Sistem yang memiliki fungsi kompilasi dan verifikasi-validasi data transaksi 2. DW: Data Warehouse sebagai integrated database 3. Analytical System: sebagai fungsi penelusuran analisis dengan menggunakan mathematical analysis, statistical analysis dan spatial analysis. Transactional: sistem pengumpulan data melalui transaksi
Profil Sekolah Data Master Referensi Satuan Pendidikan, sebagai fungsi integrator semua program pembangunan pendidikan pada entitas data satuan pendidikan, yang memiliki 3 unsur (Tabular, Citra, dan Spatial). Didalam klasifikasi sistem terletak pada ODS (Operational Data Store) Master Referensi Satuan Pendidikan
1
Identitas Sekolah (NPSN)
2
3 Citra (Foto)
Spatial (Lokasi)
ALUR DATA DAN INFORMASI KEMDIKBUD
TERKAIT DENGAN MEKANISME PENGELOLAAN Dasar Pengelolaan Data & Informasi Kemdikbud adalah pengembangan sistem di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang merupakan hasil dari perencanaan & pemahaman bersama, disesuaikan dengan RBI Kemdiknas.
Data Pokok Pendidikan harus memiliki empat jenis/sifat data yaitu: 1. TABULAR, 2. SPASIAL, 3. CITRA DAN 4. VEKTOR. Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data: 1. ENTITAS PTK 2. ENTITAS LEMBAGA 3. ENTITAS PESERTA DIDIK, DAN 4. AKTIVITAS (MENGUBAH ENTITAS). Didalam alur Data dan Informasi, PDSP memiliki tugas dan fungsi sebagai Data Warehouse Kemdikbud.
ALUR DATA DAN INFORMASI KEMDIKBUD
TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN DATA & INFORMASI SISTEM JARINGAN (PUSTEKKOM)
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN Multi-Snapshot (Periodik)
SISTEM DATAWAREHOUSE KEMDIKBUD (PDSP)
ANALYTICAL TOOLS INFORMASI STRATEGIS & PELAPORAN
INFORMASI STRATEGIS & PELAPORAN
INFORMASI PUBLIK (PIH) D (incremental)
DIREKTORAT TERKAIT
PDSP sebagai pengelola Data Warehouse Kemdikbud, dalam hal pendayagunaan data warehouse memiliki dua tugas, yaitu: 1. Menyusun Analytical Tools untuk Informasi Strategis dan Pelaporan bagi penentu kebijakan. 2. Melalui PIH (PUSAT INFORMASI & HUMAS) memberikan informasi pendidikan yang dibutuhkan oleh publik.
APLIKASI YANG DI BANGUN PDSP
1. Master Referensi referensi.data.kemdikbud.go.id 2. Jaringan Pengelola Data Pendidikan sdm.data.kemdikbud.go.id 3. Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan vervalsp.data.kemdikbud.go.id 4. Verifikasi dan Validasi Peserta Didik vervalpd.data.kemdikbud.go.id 5. Verifikasi dan Validasi Pendidik Tenaga Kependidikan vervalptk.data.kemdikbud.go.id 6. Verifikasi dan Validasi Wilayah wilayah.data.kemdikbud.go.id
APLIKASI YANG DI BANGUN PDSP
7. Verifikasi dan validasi Proses Pembelajaran vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/ 8. National Indicator Education Planning (NIEP) niep.data.kemdikbud.go.id 9. Educational Geographic Indonesia (EGI) sdm.data.kemdikbud.go.id/egi/
APK dan APM Tahun 2013/2014 (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK)
APK SD / MI Tahun 2013/2014 Tiap Kab-Kota Provinsi Jateng
Tiap Provinsi Kalimantan Barat
128.72 %
Sulawesi Tengah
127.03 %
Sulawesi Barat
125.07 %
Kota Magelang
127.91 %
Kota Salatiga
127.59 %
Kab. Wonosobo
Kalimantan Tengah
123.21 %
Kab. Purworejo
Papua Barat
122.96 %
Kab. Magelang
Sulawesi Tenggara
121.45 %
Gorontalo Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Bengkulu Sumatera Selatan
110.79 %
120.22 %
Kab. Semarang
110.55 %
Kota Surakarta
110.38 %
116.84 %
Kota Semarang
110.38 %
115.98 %
Kota Tegal
110.10 %
Bangka Belitung
114.70 %
Sulawesi Selatan
114.54 %
Sumatera Utara
114.38 % 114.21 %
Kalimantan Timur
113.70 %
Sulawesi Utara
112.93 %
Riau
112.50 %
Jambi
112.18 %
Banten
111.55 %
Lampung
110.17 %
Kalimantan Utara
109.76 %
Kalimantan Selatan
109.73 %
Jawa Barat
108.89 %
Aceh
107.84 %
Maluku
107.78 %
Jawa Timur
107.21 %
Jawa Tengah
107.13 %
D.K.I. Jakarta
104.64 %
Bali
103.45 %
D.I. Yogyakarta Kepulauan Riau Papua
100.05 % 97.06 % 86.36 %
Nasional = 100,68%
111.05 %
Kab. Banyumas
115.78 %
Nusa Tenggara Barat
113.15 %
Kab. Kudus
120.38 % 118.37 %
Sumatera Barat
117.33 % 113.22 %
Kab. Klaten
109.55 %
Kab. Kebumen
109.32 %
Kab. Banjarnegara
109.22 %
Kab. Purbalingga
108.02 %
Kab. Kendal
107.83 %
Kab. Sragen
107.64 %
Kab. Sukoharjo
107.61 %
Kota Pekalongan
107.42 %
Kab. Temanggung
107.04 %
Kab. Pemalang
107.01 %
Kab. Pati
106.28 %
Kab. Pekalongan
106.23 %
Kab. Cilacap
106.01 %
Kab. Batang
105.58 %
Kab. Rembang
105.49 %
Kab. Jepara
105.42 %
Kab. Boyolali
105.02 %
Kab. Tegal
104.23 %
Kab. Brebes
103.77 %
Kab. Blora
103.48 %
Kab. Grobogan Kab. Demak
102.23 % 101.12 %
Kab. Wonogiri
98.99 %
Kab. Karanganyar
98.83 %
Provinsi Jateng = 107,13%
APM SD / MI Tahun 2013/2014 Tiap Kab-Kota Provinsi Jateng
Tiap Provinsi Bali
95.49 %
Kota Pekalongan
96.17 %
Sumatera Barat
95.45 %
Kab. Jepara
96.11 %
D.K.I. Jakarta
95.43 %
Kab. Boyolali
96.00 %
D.I. Yogyakarta
95.39 %
Kab. Magelang
95.87 %
Kalimantan Tengah
95.36 %
Kab. Temanggung
95.87 %
Kalimantan Timur
95.29 %
Kab. Batang
95.86 %
Bangka Belitung
95.27 %
Kab. Semarang
95.80 %
Kalimantan Selatan
95.15 %
Kab. Sukoharjo
95.77 %
Jambi
94.99 %
Kab. Tegal
95.76 %
Banten
94.88 %
Kota Salatiga
95.70 %
Bengkulu
94.82 %
Kab. Kendal
95.62 %
Jawa Barat
94.74 %
Kab. Rembang
95.59 %
Kab. Sragen
95.57 %
Kota Semarang
95.52 %
Kota Tegal
95.48 %
Jawa Timur
94.40 %
Jawa Tengah
94.00 %
Sulawesi Selatan
93.74 %
Sumatera Utara
93.59 %
Maluku Utara
93.26 %
Gorontalo
93.20 %
Riau
93.06 %
Kalimantan Utara
92.92 %
Lampung
92.92 %
Kalimantan Barat
92.73 %
Nusa Tenggara Barat
92.54 %
Nusa Tenggara Timur
92.21 %
Sulawesi Utara
91.91 %
Aceh
91.80 %
Sulawesi Tenggara
91.52 %
Sumatera Selatan
91.51 %
Sulawesi Tengah
90.95 %
Sulawesi Barat
88.57 %
Kepulauan Riau
86.46 %
Kab. Klaten
95.48 %
Kab. Pemalang
95.37 %
Kab. Purworejo
95.27 %
Kab. Brebes
95.23 %
Kota Magelang
95.14 %
Kab. Pati
95.01 %
Kota Surakarta
94.98 %
Kab. Blora
94.77 %
Kab. Wonosobo
94.67 %
Kab. Karanganyar
94.27 %
Kab. Kebumen
92.67 %
Kab. Demak
92.50 %
Kab. Banyumas
92.40 %
Kab. Wonogiri
92.18 %
Kab. Grobogan
91.89 %
Kab. Pekalongan
91.86 %
Kab. Banjarnegara
91.81 %
Maluku
83.69 %
Kab. Purbalingga
Papua Barat
83.06 %
Kab. Cilacap
Papua
59.12 %
Nasional = 93,30%
Kab. Kudus
90.96 % 90.90 % 81.93 %
Provinsi Jateng = 94,40%
APK SMP / MTs Tahun 2013/2014 Tiap Kab-Kota Provinsi Jateng
Tiap Provinsi 107.86 %
Kab. Purworejo
100.98 %
Maluku Utara
106.96 %
Kota Pekalongan
100.48 %
Nusa Tenggara Barat
106.70 %
Sulawesi Tenggara
Aceh
106.58 %
Bali
105.43 %
D.I. Yogyakarta
104.21 %
D.K.I. Jakarta
103.90 %
Kepulauan Riau
102.54 %
Maluku
101.27 %
Sumatera Utara
101.22 %
Sulawesi Utara
100.82 %
Bengkulu
100.00 %
Sumatera Barat
99.82 %
Sulawesi Tengah
99.36 %
Jawa Timur
98.93 %
Lampung
98.52 %
Kalimantan Tengah
Kota Surakarta
100.36 %
Kab. Temanggung
99.98 %
Kab. Boyolali
99.89 %
Kab. Pekalongan
99.78 %
Kab. Wonogiri
99.64 %
Kab. Batang
99.64 %
Kab. Karanganyar
99.51 %
Kab. Tegal
99.31 %
Kab. Wonosobo
99.29 %
Kab. Kudus
99.28 %
Kab. Sragen
99.25 %
Kab. Semarang
98.93 %
Kab. Banyumas
98.80 %
Kab. Purbalingga
98.78 %
Kota Magelang
98.61 %
98.31 %
Kota Salatiga
98.53 %
97.49 %
Kab. Kendal
98.30 %
Sulawesi Barat
97.17 %
Kab. Pemalang
Sulawesi Selatan
96.71 %
Kab. Blora
Jawa Tengah
98.26 % 97.51 %
Jawa Barat
95.35 %
Kab. Klaten
97.48 %
Jambi
94.63 %
Kab. Sukoharjo
97.46 %
94.45 %
Kab. Cilacap
97.26 %
94.08 %
Kota Tegal
97.23 %
Kalimantan Timur Gorontalo Sumatera Selatan
93.29 %
Kab. Pati
97.17 %
92.61 %
Kab. Jepara
96.91 %
92.19 %
Kab. Demak
96.75 %
Nusa Tenggara Timur
91.37 %
Kab. Rembang
96.66 %
Banten
91.21 %
Kab. Kebumen
96.62 %
Riau Bangka Belitung
Kalimantan Barat
91.18 %
Kab. Brebes
Kalimantan Selatan
90.96 %
Kab. Grobogan
90.40 %
Kota Semarang
90.07 %
Kab. Magelang
Papua Barat Kalimantan Utara Papua
52.91 %
Nasional = 96,91%
Kab. Banjarnegara
95.60 % 93.86 % 93.71 % 92.77 % 91.03 %
Provinsi Jateng = 97,49%
APM SMP / MTs Tahun 2013/2014 Tiap Kab-Kota Provinsi Jateng
Tiap Provinsi D.K.I. Jakarta
94.66 %
D.I. Yogyakarta
92.56 %
Bali
88.90 %
Kota Surakarta
93.29 %
Kota Tegal
90.97 %
Kab. Banyumas
89.73 %
Kepulauan Riau
86.56 %
Kab. Purworejo
Aceh
84.88 %
Kota Magelang
84.30 %
Kab. Purbalingga
86.99 %
Kab. Sukoharjo
86.61 %
Sumatera Barat
87.64 % 87.23 %
Sulawesi Tenggara
82.36 %
Jawa Timur
82.23 %
Kab. Cilacap
85.29 %
Kab. Semarang
84.19 %
Kab. Kebumen
82.94 %
Maluku Utara
81.37 %
Sulawesi Utara
81.03 %
Sumatera Utara
80.90 %
Nusa Tenggara Barat
80.58 %
Maluku
78.75 %
Jawa Tengah
78.44 %
Gorontalo
76.94 %
Bengkulu
76.73 %
Riau
76.45 %
Banten
75.77 %
Sulawesi Selatan
75.07 %
Jambi
73.98 %
Kab. Sragen
82.03 %
Kab. Karanganyar
81.87 %
Kab. Kudus
81.24 %
Kab. Klaten
79.96 %
Kab. Kendal
79.21 %
Kota Pekalongan
78.75 %
Kab. Temanggung
78.08 %
Kab. Boyolali
78.01 %
Kab. Wonogiri
77.94 %
Kab. Pati
77.76 %
Kab. Batang
77.73 %
73.85 %
Kab. Demak
76.84 %
Lampung
72.24 %
Kab. Pekalongan
76.83 %
Jawa Barat
72.17 %
Kab. Magelang
76.79 %
Sulawesi Tengah
71.55 %
Kab. Wonosobo
76.68 %
Sulawesi Barat
70.78 %
Kab. Tegal
75.98 %
69.98 %
Kota Salatiga
75.82 %
Kalimantan Timur
Sumatera Selatan Kalimantan Utara
69.59 %
Kab. Blora
Kalimantan Barat
68.79 %
Kab. Rembang
73.88 %
Kalimantan Selatan
67.65 %
Kab. Pemalang
73.78 %
Kalimantan Tengah
67.15 %
Kab. Banjarnegara
72.86 %
Nusa Tenggara Timur
65.59 %
Kab. Jepara
71.99 %
Bangka Belitung
65.47 %
Papua Barat Papua
59.50 % 31.59 %
Nasional = 76,55%
Kab. Brebes Kab. Grobogan Kota Semarang
75.51 %
70.66 % 67.73 % 64.89 %
Provinsi Jateng = 78,44%
APK SM Tahun 2013/2014 Tiap Kab-Kota Provinsi Jateng
Tiap Provinsi Maluku Utara
112.55 %
Kota Magelang
92.05 %
Kota Tegal
D.I. Yogyakarta
91.12 %
Kota Surakarta
Bali
90.98 %
Kota Salatiga
Nusa Tenggara Barat
90.96 %
Kota Pekalongan
Sulawesi Utara
124.80 % 120.03 % 118.72 % 109.81 % 100.09 %
Kepulauan Riau
89.62 %
Kab. Sragen
99.80 %
Aceh
88.47 %
Kota Semarang
99.46 %
86.74 %
Kab. Wonogiri
Maluku
86.57 %
Kab. Kebumen
Sulawesi Tenggara
86.45 %
Sumatera Utara
D.K.I. Jakarta
85.41 %
Sumatera Barat
83.64 %
Bengkulu
82.73 %
Kalimantan Barat
80.74 %
Kalimantan Utara
80.49 %
Papua Barat
80.30 %
Kalimantan Timur
78.83 %
Jawa Tengah
78.64 %
Sulawesi Selatan
78.49 %
Sulawesi Barat
77.52 %
Jawa Timur
77.00 %
Sumatera Selatan
72.93 %
Jambi
71.87 %
Nusa Tenggara Timur
71.40 %
Gorontalo
70.89 %
Riau
Kab. Kudus
88.16 %
Kab. Sukoharjo
87.78 %
Kab. Klaten
82.86 %
Kab. Pati
82.51 %
Kab. Blora
82.21 %
Kab. Kendal
79.88 %
Kab. Banjarnegara
79.72 %
Kab. Boyolali
78.84 %
Kab. Grobogan
76.34 %
Kab. Karanganyar
75.31 %
Kab. Cilacap
74.62 %
Kab. Jepara
71.39 %
Kab. Demak
69.88 %
Kab. Wonosobo
69.82 %
68.89 %
Kab. Semarang
68.45 % 68.31 %
67.26 %
Kab. Tegal Kab. Temanggung
Lampung
66.06 %
Kab. Purbalingga
Bangka Belitung
65.58 %
Kab. Pekalongan
Kalimantan Tengah
64.76 %
Kab. Pemalang
64.27 %
Kab. Magelang
61.19 % 48.63 %
Nasional = 74,63%
85.63 %
Kab. Banyumas
67.24 %
Papua
87.77 %
Kab. Rembang
Banten
Jawa Barat
91.29 %
Kab. Purworejo
Sulawesi Tengah
Kalimantan Selatan
95.94 % 92.89 %
Kab. Batang Kab. Brebes
68.20 % 66.31 % 65.40 % 62.17 % 58.00 % 55.16 % 49.34 %
Provinsi Jateng = 78,64%
APM SM Tahun 2013/2014 Tiap Kab-Kota Provinsi Jateng
Tiap Provinsi Maluku Utara
80.49 %
Sulawesi Utara
70.95 %
Kota Tegal
96.09 %
Kota Surakarta
93.68 %
69.07 %
Kota Salatiga
86.40 %
D.I. Yogyakarta
68.11 %
Kota Magelang
85.64 %
Bali
68.03 %
Kab. Wonogiri
Sulawesi Tenggara
66.47 %
Kota Semarang
Sumatera Barat
66.18 %
Kab. Kebumen
66.16 %
Kota Pekalongan
74.59 % 73.97 % 72.77 %
Nusa Tenggara Barat
Aceh Sumatera Utara
64.36 %
Kab. Sragen
Maluku
64.24 %
Kab. Klaten
Kepulauan Riau
64.13 %
D.K.I. Jakarta
63.53 %
Kalimantan Utara
63.40 %
Bengkulu
63.18 %
Sulawesi Selatan
60.58 %
Papua Barat
60.41 %
Jawa Tengah
60.03 %
Sulawesi Barat
59.40 %
Kalimantan Barat
59.03 %
Kalimantan Timur
58.19 %
Jawa Timur
57.87 %
Jambi
56.86 %
80.15 % 79.56 % 76.01 %
Kab. Sukoharjo
70.62 %
Kab. Purworejo
65.62 %
Kab. Banyumas
65.26 %
Kab. Blora
64.14 %
Kab. Boyolali
62.89 %
Kab. Kendal
61.94 %
Kab. Kudus
61.68 %
Kab. Rembang
61.02 %
Kab. Pati
59.90 %
Kab. Banjarnegara
59.78 %
Kab. Grobogan
58.40 %
Kab. Cilacap
57.24 %
Kab. Semarang
56.65 %
54.01 %
Kab. Demak
56.60 %
Nusa Tenggara Timur
53.91 %
Kab. Jepara
Gorontalo
53.58 %
Kab. Karanganyar
52.19 %
Kab. Temanggung
Sulawesi Tengah
50.55 %
Kab. Wonosobo
50.60 %
Lampung
50.15 %
Kab. Pemalang
50.02 % 49.57 %
Riau
Sumatera Selatan
Banten
49.19 %
Kab. Tegal
Bangka Belitung
47.96 %
Kab. Purbalingga
Kalimantan Tengah
47.06 %
Kab. Pekalongan
Kalimantan Selatan
46.05 %
Kab. Magelang
44.71 %
Kab. Batang
Jawa Barat Papua
35.37 %
Nasional = 55,88%
Kab. Brebes
53.41 % 53.40 % 50.95 %
46.87 % 46.87 % 40.64 % 37.01 % 32.92 %
Provinsi Jateng = 60,03%
INDEK KOMPETENSI SEKOLAH SMA/MA (Daya Serap UN Murni 2014)
Sumber Data :
21
Indeks Kompetensi Sekolah, Menurut Jurusan dan Provinsi Jurusan IPA
Jurusan IPS 83,52
Prov. Bali
73,99
Prov. Jatim
72,50
Prov. Sumut
66,75
Prov. Sulsel
Prov. Bali
68,58
Prov. Jatim
68,37 67,96
Prov. Sumut
62,11
Prov. Jateng
Prov. DKI
66,37
Prov. DKI
61,49
Prov. Riau
65,62
Prov. Riau
61,15
Prov. Jateng
64,62
Prov. Sumsel
58,35
Prov. Sumsel
63,64
Prov. DIY
58,14
57,36
Prov. NTB
63,12
Prov. Lampung
Prov. Pabar
62,63
Prov. Pabar
56,90
Prov. Lampung
61,50
Prov. Jambi
56,21
Prov. Kalbar
61,45
Prov. Kalbar
56,17
Prov. Sumbar
60,77
Prov. NTB
55,67
Prov. DIY
60,64
Prov. Kepri
55,33
Prov. Sulbar
60,60
Prov. Banten
55,26
Prov. Sulut
59,86
Prov. Sulsel
54,63
Prov. Jambi
59,72
Prov. Sultra
54,62
Prov. Kepri
59,14
Prov. Sulbar
54,18
Prov. Sultra
58,30
Prov. Sumbar
53,72
Prov. Banten
58,11
Prov. Kalsel
52,58
Prov. Aceh
56,80
Prov. Sulut
51,93
Prov. Aceh
51,80
Prov. Jabar
54,91
Prov. Kalsel
54,86
Prov. Kaltim
51,50
Prov. Kaltim
54,85
Prov. Maluku
50,68
Prov. Papua
53,74
Prov. Jabar
50,52
Prov. Maluku
53,02
Prov. Papua
50,09
Prov. Kalteng
52,26
Prov. Kalteng
Prov. Bengkulu
51,76
Prov. Babel
50,07 47,16
Prov. NTT
50,67
Prov. Kaltara
Prov. Babel
50,28
Prov. Sulteng
45,20
46,72 45,06
Prov. Sulteng
49,24
Prov. Bengkulu
Prov. Gorontalo
48,64
Prov. Gorontalo
44,96
Prov. Kaltara
47,57
Prov. NTT
44,52
Prov. Malut
44,24
Prov. Malut
44,91
Nasional : 63,06
Nasional : 57,69
Kwadran Indeks Kompetensi Sekolah, Menurut Jurusan dan Provinsi
Kwadran 2
Kwadran 1
Nasional IPS : 57,69
Nasional IPA : 63,06 Kwadran 3
Kwadran 4
Distribusi Indeks Kompetensi Sekolah Kab-Kota
Indeks Kompetensi Sekolah Program IPA, Prov. Jawa Tengah Capaian Indeks Kompetensi Sekolah
Program IPA 83.52
Bali Jawa Timur
73.99
Sumatera Utara
72.50 66.75
Sulawesi Selatan
Capaian Indeks Kompetensi Sekolah, Prov. Jawa Tengah
Program IPA 70,41
Kab. Kudus Kab. Demak
70,27
Kota Pekalongan
70,12
DKI Jakarta
66.37
Kab. Batang
69,42
Riau
65.62
Kab. Grobogan
69,10
64.62
Kab. Kendal
69,02
63.64
Kota Salatiga
68,68
Nusa Tenggara Barat
63.12
Kota Semarang
68,66
Papua Barat
62.63
Kota Magelang
67,79
Lampung
61.50
Kab. Jepara
67,73
61.45
Kab. Banjarnegara
66,74
Sumatera Barat
60.77
Kota Surakarta
66,59
DI Yogyakarta
60.64
Jawa Tengah Sumatera Selatan
Kalimantan Barat
Sulawesi Barat
60.60
Sulawesi Utara
59.86
Jambi
59.72
Kepulauan Riau
59.14
Kota Tegal
65,57
Kab. Purworejo
65,12
Kab. Tegal
64,59
Kab. Brebes
64,19
Kab. Boyolali
63,68
Kab. Pati
63,64 63,34
Sulawesi Tenggara
58.30
Banten
58.11
Kab. Blora
63,31
Aceh
56.80
Kab. Banyumas
63,29 63,21
Kab. Pekalongan
54.91
Kab. Semarang
Kalimantan Selatan
54.86
Kab. Magelang
63,07
Kalimantan Timur
54.85
Kab. Klaten
62,54
Jawa Barat
Papua Maluku Kalimantan Tengah Bengkulu
53.74
Kab. Kebumen
61,06
53.02
Kab. Temanggung
60,74
52.26
Kab. Wonogiri
60,59
51.76
Nusa Tenggara Timur
50.67
Bangka Belitung
50.28
Sulawesi Tengah
49.24
Gorontalo
48.64
Kalimantan Utara Maluku Utara
47.57 44.91
Indeks Nasional 63,06
Kab. Pemalang
60,59
Kab. Sukoharjo
60,43
Kab. Cilacap
60,26
Kab. Wonosobo
60,22
Kab. Purbalingga
59,27
Kab. Karanganyar Kab. Rembang Kab. Sragen
59,27 57,83 Indeks Provinsi : 64,62 56,51
Indeks Kompetensi Sekolah Program IPS, Prov. Jawa Tengah Capaian Indeks Kompetensi Sekolah
Program IPS
Capaian Indeks Kompetensi Sekolah, Prov. Jawa Tengah
Bali
68.58
Jawa Timur
68.37
Kota Pekalongan
68,90
Sumatera Utara
67.96
Kab. Demak
68,46 67,75
Program IPS
Jawa Tengah
62.11
Kota Salatiga
DKI Jakarta
61.49
Kab. Batang
67,53
Riau
61.15
Kab. Kendal
66,40
58.35
Kab. Grobogan
66,17
DI Yogyakarta
58.14
Kota Magelang
65,75
Lampung
57.36
Kota Semarang
65,38
Papua Barat
56.90
Kab. Kudus
64,90
56.21
Kab. Jepara
64,35
Sumatera Selatan
Jambi Kalimantan Barat
56.17
Nusa Tenggara Barat
55.67
Kepulauan Riau
55.33
Banten
55.26
Kota Tegal
63,87
Kab. Boyolali
63,18
Kab. Tegal
62,55
Kab. Temanggung
62,40 62,30
Kab. Pekalongan
Sulawesi Selatan
54.63
Kota Surakarta
62,16
Sulawesi Tenggara
54.62
Kab. Sukoharjo
61,88
Sulawesi Barat
54.18
Kab. Banjarnegara
61,83
Sumatera Barat
53.72
Kab. Purworejo
61,68 60,98
52.58
Kab. Pati
Sulawesi Utara
51.93
Kab. Banyumas
60,77
Aceh
51.80
Kab. Blora
60,62
Kalimantan Selatan
51.50
Kab. Brebes
60,62
Maluku
50.68
Kab. Magelang
60,45
Jawa Barat
50.52
Kab. Wonosobo
60,39
50.09
Kab. Cilacap
60,02
50.07
Kab. Semarang
59,97
Kalimantan Timur
Papua Kalimantan Tengah Bangka Belitung Kalimantan Utara
47.16 46.72
Sulawesi Tengah
45.20
Bengkulu
45.06
Gorontalo
44.96
Nusa Tenggara Timur
44.52
Maluku Utara
44.24
Indeks Nasional 57,69
Kab. Kebumen
59,68
Kab. Klaten
59,59
Kab. Purbalingga
57,56
Kab. Wonogiri
56,72
Kab. Karanganyar
56,71
Kab. Pemalang
55,49
Kab. Sragen
55,25
Kab. Rembang
54,15
Indeks Provinsi : 62,11
Indeks Kompetensi Sekolah, Menurut Jurusan dan Mapel. Provinsi Jawa Tengah
Jurusan IPA
Jurusan IPS Indo
Indo
Nasional
Nasional
Biologi
Prov. Jateng
Prov. Jateng
73,30
Ingg
69,09
66,11
Geografi
64,67
65,03 67,00
60,68
58,91
63,94
64,50
Fis
54,70
58,23 64,16
59,91
54,02
Mat
60,36 61,10
56,11
58,80
60,27
Kimia
Ingg 61,95
63,94
Sosiologi
55,01 Mat
63,01
Ekonomi
Indeks Kompetensi Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Indeks Prov. Jateng : 64,62
Indeks Prov. Jateng : 62,11
Indeks Nasional : 57,69
Indeks Nasional : 63,06
Indeks Kompetensi Sekolah, Menurut Jurusan dan Mapel. Provinsi Jateng, Kab. Grobogan
Jurusan IPA
Jurusan IPS Nasional
Indo
73.30
Prov. Jateng
Prov. Jateng
Kab. Grobogan
Kab. Grobogan
69.09
60.69
68.25
Biologi 69.49 65.03
60.27
Ingg 64.67
60.68
Geografi
64.16 65.88
63.94 64.50 71.48
Fis
Ingg
61.95
63.94
65.46
Kimia
66.11
71.70
67.00 69.33
58.80 59.91 70.67
58.91
Nasional
Indo
Mat
Sosiologi
61.10
56.11
54.70
58.23
66.81 60.36
55.01 62.61
54.02 63.01 69.71
Ekonomi
Mat
Isikan email sdm.data.kemdikbud.go.id Isikan Password sdm.data.kemdikbud.go.id
Isikan Kode Captcha
Edit Foto Sekolah
Edit Identitas Sekolah
Edit Dokumen Sekolah Edit Titik Koordinat Sekolah
Isikan Alamat yang sesuai
Pilih Desa
Jika Nama Desa tidak ada dalam daftar maka sekolah wajib koordinasi dengan Dinas Pendidikan Setempat untuk mengajukan nama wilayah
•Data membuka Mata •Data membuka Pikiran, dan •Data membuka Hati
(Purwanto, Field Officer Unicef Makassar) Pusat Data dan Statistik Pendidikan-Kebudayaan Setjen, Kemdikbud Jakarta, 2015
43
HELPDESK Pusat 021-5731177
email NPSN :
[email protected] SDM :
[email protected] Wilayah :
[email protected] NISN :
[email protected]
