PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR

Penulisan Hukum ( Skripsi ) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : ENDAH FITRI ETASARI NIM. E0006116

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011to user commit i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ( Skripsi ) PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh Endah Fitri Etasari NIM. E0006116

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Januari 2011 Dosen Pembimbing Pembimbing II

Pembimbing I

Rahayu Subekti, S.H, M.Hum

Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H, MM

NIP. 197111022006042001

NIP. 197210082005012001

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum ( Skripsi ) PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR Oleh Endah Fitri Etasari NIM. E0006116 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

: Kamis

Tanggal

: 20 Januari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Wida Astuti, S.H Ketua

:

2. Rahayu Subekti, S.H, M.Hum : Sekretaris

3. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H, MM : Anggota Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum commit to user NIP. 196109301986011001 iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Endah Fitri Etasari

NIM

: E0006116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Januari 2011 yang memberi pernyataan

Endah Fitri Etasari NIM. E0006116

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

ENDAH FITRI ETASARI. E0006116. 2011. PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, dan mengetahui pelaksanaan sanksi denda sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS yang telah lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar beserta hambatanhambatan dan solusinya. Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan mencari data pada pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan CPNS Kabupaten Karanganyar, dan studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan data-data yang didapat dari BKD Karanganyar dan buku-buku serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002. Namun pelaksanaan sanksi denda seperti yang terdapat pada Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009 belum dapat diterapkan pada kenyataannya.

Kata Kunci : Prosedur CPNS, Denda CPNS

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

ENDAH FITRI ETASARI. E0006116. 2011. IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATION PENALTY FOR CPNS PARTICIPANTS WHO PASS BUT NOT EXECUTE THE RE-REGISTRATION IN DISTRICT KARANGANYAR. Law Faculty of Sebelas Maret University, Legal Writing (Skripsi). This Legal writing is aimed to know the procedure in the District Karanganyar CPNS acceptance in accordance with the Indonesian Government Regulation Number 11 of 2002, and know the implementation of a penalty amounting to Rp.10.000.000, - (ten million rupiah) for CPNS who have passed the selection but did not perform list Karanganyar District re its barriers and solutions. This research is an empirical descriptive. Data collection techniques used in this study is the interview that is by looking for data on the competent authorities in the implementation CPNS Karanganyar District, and the study of literature by using data obtained from BKD Karanganyar and books and other library-related resources. From the results of this study concluded that the procedures for implementation in the District Karanganyar CPNS acceptance in accordance with the Indonesian Government Regulation No. 11 of 2002. However, the implementation of sanctions such as fines contained in the Announcement Number: 810/7500.29/2009 about Candidate Procurement Of Civil Servants General Applicants Karanganyar County Government Formation in 2009 can not be applied in reality. Keyword : Procedure of CPNS, Administration Penalty of CPNS

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi Namun Tidak Melaksanakan Daftar Ulang Di Kabupaten Karanganyar”. Penulisan hukum ini membahas mengenai fenomena adanya syarat bagi pelamar CPNS yang harus disertakan pada waktu mendaftar yaitu adanya surat pernyataan kesanggupan membayarkan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila telah diterima namun mengundurkan diri atau tidak melaksanakan daftar ulang. Penulis ingin mengatahui penerapan aturan denda ini di Kabupaten Karanganyar. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 2. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H, MM, dan Ibu Rahayu Subekti, S.H, M.Hum, selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah menyediakan waktu serta pikiran dan dorongan untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. 3. Bapak Yudo Taruno Muryanto, S.H, M.Hum, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan bagi penulis selama belajar pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memeberikan bekal ilmu kepada penulis. 5. Bapak Agam selaku pimpinan bagian pengangkatan dan pengembangan commit to user Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar, beserta Bapak Bagoes selaku vii


digilib.uns.ac.id

staff bagian pengangkatan dan pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar. 6. Orang tua penulis yang telah memberikan dorongan berupa materiil maupun non materiil selama ini, semoga dapat penulis amalkan untuk kebaikan penulis serta dapat membahagiakan bapak dan ibu atas pencapaian yang akan datang. 7. Kakak tersayang Mbak Meta dan Mas Bambang beserta keponakan yang lucu Dek Nisa dan Dek Hafiz, serta Adekku tersayang Yoga, terima kasih untuk semangat yang diberikan untuk penulis segera menyelesaikan skripsi ini. 8. Wendy Kus Nooryanto yang selalu menyemangati serta membantu penulis dalam mendapatkan data untuk skripsi ini, serta selalu memberikan perhatian spesialnya kepada penulis. 9. Teman-teman yang telah lulus terlebih dahulu Dhani, Nonie, Chacha, serta teman-teman seperjuangan semester akhir ini Rhanie, Arunda. 10. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan adalah milik Allah SWT semata, maka dalam penyusunan skrispi inipun jauh dari kesempurnaan atau masih terdapat kekurangan. Akhirnya teriring doa dan harapan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis. Surakarta, Januari 2011 Penulis,

Endah Fitri Etasari commit to user viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................

iv

ABSTRAK .....................................................................................................

v

ABSTRACT ...................................................................................................

vi

KATA PENGANTAR ...................................................................................

vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..........................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

5

E. Metode Penelitian ....................................................................

6

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................

9

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori atau Konseptual ............................................

11

commit to user 1. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ....

11

ix


digilib.uns.ac.id

2. Tinjauan Tentang Kepegawaian Pemerintah Daerah .......... 3. Tinjauan Tentang Sanksi

Denda Dalam

16

Hukum

Administrasi Negara ........................................................

21

4. Tinjauan Tentang CPNS ..................................................

28

5. Tinjauan Tentang Pengadaan CPNS ................................

35

6. Tinjauan Tentang Teori Bekerjanya Hukum ....................

37

B. Kerangka Pemikiran ..............................................................

41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ...................................................

43

B. Prosedur Penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar ......

48

C. Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi Namun Tidak Melaksanakan Daftar Ulang di Kabupaten Karanganyar ............................................................................

54

D. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penerimaan CPNS dan Sanksi Denda Bagi

CPNS Lolos Seleksi namun tidak

mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar ..........................

58

BAB IV PENUTUP A. Simpulan .................................................................................

63

B. Saran .......................................................................................

64

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

65

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Rekomendasi Research / Survey

Lampiran 2. Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009.

Lampiran 3. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2009 Kabupaten Karanganyar.

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Idealnya dengan jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang besar tersebut, Indonesia dapat terus berkembang dan semakin maju. Namun hal tersebut

tidak

sesuai

dengan

kenyataan.

Pada

kenyataannya

semakin

meningkatnya angka pengangguran, baik dari tingkat pendidikan tamat wajib belajar

sembilan

tahun

sampai

dengan

tingkat

Sarjana,

menyebabkan

permasalahan di bidang lain, misalnya semakin banyaknya kriminalitas yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat. Masalah pengangguran menjadi salah satu aspek yang paling disoroti oleh pemerintah, seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, artinya bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pekerjaan yang layak dimana maksud layak disini adalah yang pantas serta dapat menyejahterakan warga negara beserta kehidupan keluarganya. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang jauh lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja seperti saat ini, rasanya apa yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diwujudkan secara merata kepada seluruh warga negara. Hanya mereka yang mempunyai keberuntungan lebih yang mudah mendapat pekerjaan. Negara adalah badan hukum publik yang mempunyai status sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini dilaksanakan dalam rangka Negara mencapai dan mewujudkan tujuan negara, tujuan Negara RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (alinea ke-IV) commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


yang dipertegas dan dijabarkan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur. Negara menyediakan kesempatan bagi warga untuk secara luas mengikuti kesempatan mendapat pekerjaan yang layak, diantaranya adalah dengan diadakannya penerimaan CPNS. Yang mana kegiatan ini dapat diikuti dan terbuka lebar bagi seluruh warga yang memenuhi syarat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, membagi Pegawai Negeri menjadi: 1. Pegawai Negeri Sipil; 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa salah satu pekerjaan yang dapat menjamin warga negara adalah Pegawai Negeri Sipil. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tiap-tiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi mayarakat. Yang merupakan salah satu kewenangan daerah yang populer adalah penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Dalam penerimaan CPNS terdapat dua cara yaitu, pertama dengan diselenggarakannya seleksi CPNS yang dapat diikuti oleh semua orang yang memenuhi syarat, serta kedua yaitu dengan cara langsung mendaftar ke instansi tertentu yang membutuhkan tenaga kerja. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. commit to user


3 digilib.uns.ac.id

Berdasar pasal 34a ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengadaan seleksi penerimaan CPNS disebutkan bahwa untuk kelancaran Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga yang bertanggung jawab dalam pangadaan seleksi penerimaan CPNS adalah BKD tiaptiap daerah. Untuk pengadaan seleksi penerimaan CPNS tersebut tiap daerah juga berhak menentukan apakah akan mengadakan secara mandiri atau bergabung dengan provinsi. Dalam prakteknya permasalahan seleksi CPNS seolah tak pernah usai padahal berbagai perbaikan dan upaya telah dilakukan dalam penyelenggaraan rekrutmen PNS. Namun pada kenyataannya pelaksanaan CPNS dari tahun ke tahun tetap saja tidak memuaskan berbagai pihak. Permasalahan umum yang terjadi dalam perekrutan CPNS diberbagai daerah antara lain munculnya peserta fiktif dan susulan, peserta tidak mengikuti ujian tapi dinyatakan lulus, pengumuman CPNS sebanyak dua kali, hasil rangking tidak diumumkan pada publik, pembatalan pegumuman yang terlanjur diumumkan dan diganti dengan pengumuman baru, formasi terisi dengan kualifikasi pendidikan yang tidak tepat, penempatan tenaga honorer yang tidak pernah mengabdi tapi dinyatakan lulus, perubahan formasi tidak diumumkan, pengumuan ditandatangani Wakil Bupati yang seharusnya dilakukan oleh Bupati, peserta dengan rangking tertinggi tapi tidak lulus, penentuan kelulusan tenaga honorer tidak ditentukan oleh masa kerja, dan banyaknya SK siluman untuk tenaga honorer (http://halilintarblog.Blogspot. com/2009/10/permasalahan-pegawai-negeri-sipil.html,5 April 2010). Pengadaan Pegawai Negeri di Kabupaten Karanganyar mengahadapi masalah salah satunya yaitu Sesuai Pengumuman Nomor : 810/7500.29/2009 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, untuk setiap pendaftar wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila commit to user

4 digilib.uns.ac.id


pelamar mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam pegumuman ujian tertulis yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-. Namun persyaratan ini dirasa terlalu komersil untuk para pendaftar dan tidak efektif untuk dijalankan karena belum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang hal tersebut. Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR”.

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah penting bagi penulis untuk memudahkan penulis dalam menuliskan penelitian hukum ini serta untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dituju sesuai harapan. Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar? 2. Bagaimana pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi yang tidak mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar? 3. Apa sajakah hambatan-hambatan pelaksanaan penerimaan CPNS dan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penulis dapat memberikan arah dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: commit to user

5 digilib.uns.ac.id


1. Tujuan Obyektif a.

Untuk mengetahui prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi yang tidak mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar. c.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar beserta solusinya.

2. Tujuan Subyektif a.

Untuk memperoleh data yang akurat dan mengetahui prosedur yang benar dalam proses penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.

b.

Sebagai penyusunan data untuk skripsi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Dalam suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang dapat dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Kepegawainan pada khususnya.

b.

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian dan penelitian yang serupa pada tahap selanjutnya. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


2. Manfaat Praktis a.

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk para pihak yang terkait mengenai prosedur penyelenggaraan CPNS serta permasalahan yang ditimbulkannya.

b.

Sebagai wacana yang diharapkan penulis dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah.

E. Metode Penelitian Dalam penentuan metode penelitian, penulis harus cermat dan tepat agar metode yang digunakan nantinya sesuai dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian merupakan kegiatan yang bertalian dengan kegiatan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai peranan sebagai berikut : 1. Menambah

kemampuan

para

ilmuwan

untuk

mengadakan

atau

melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. 2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian hal-hal yang belum diketahui. 3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan secara mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat. 4. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner (Soerjono Soekanto,2008:7).

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis empiris. Dimana yang dimaksud dengan penelitian yuridis commit to data user primer sebagai data utama yang empiris yaitu dengan manggunakan

7 digilib.uns.ac.id


berasal dari lapangan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan memperoleh data yang berkaitan dengan pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.

2. Sifat Penelitian Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejalagejala lain. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2008:10). Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan mengenai Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS yang Lolos Seleksi Namun Tidak Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten Karanganyar.

3. Pendekatan Penelitian Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan ini yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian ini mempunyai maksud untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa penulisan. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang diperlukan.

4. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan turun ke lapangan, dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer dengan cara wawancara pihak yang berkompeten dalam pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar. commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu diperoleh dari bahan-bahan kepustakan, dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan.

5. Sumber Data Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, dalam penelitian hukum ini, mengingat jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut : a. Sumber data primer, berasal dari keterangan-keterangan dengan wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan CPNS di Kabupaten Karanganyar. b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer. Dalam penelitian hukum ini yaitu adanya Standar Operasional Prosedur dan literatur-literatur yang mendukung.

6. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan yaitu dengan menggunakan teknik pengupulan data sebagai berikut : a. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dalam pengadaan pelaksanaan CPNS di Kabupaten Karanganyar. b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen

yang

diperoleh

dari

BKD

Kabupaten

Karanganyar, buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.

7. Teknik Analisis Data Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah analisis data. commit to harus user sesuai agar data-data yang telah Teknik analisis data yang digunakan

9 digilib.uns.ac.id


dikumpulkan dapat diolah sehingga menghasilkan penulisan hukum yang baik. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J Moeleong, 2002:103).

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka Dalam bab ini dijabarkan mengenai Kerangka teori berupa Tinjauan Tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tinjauan

Tentang

Kepegawaian

Pemerintah Daerah, Tinjauan Tentang Sansi Denda Dalam Hukum Administrasi Negara, Tinjauan Tentang CPNS, Pengadaan CPNS, dan Tinjauan Tentang TeoriTeori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. Serta berisi kerangka pemikiran mengenai permasalahan yang menjadi konsentrasi penulis.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini membahas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan sanksi denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS yang telah diterima namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar, serta hambatan-hambatan pelaksanaan sanksi tersebut dan solusinya. commitdenda to user

10 digilib.uns.ac.id


BAB IV Penutup Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta berisi saran-saran.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual 1.

Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah pusat disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 25). Pasal 26: (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan commit to user pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan 11



pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Dalam

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

mengenai

Pemerintahan Daerah bahwa asas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pasal Pasal 20 yaitu berpedoman pada asas umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah commit to user g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan



h. mendapatkan hak lainnya yang perundangundangan (Pasal 21).

diatur

dalam

Peraturan

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. mengembangkan sistem jaminan sosial; i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. melestarikan lingkungan hidup; l. mengelola administrasi kependudukan; m. melestarikan nilai sosial budaya; n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 22).

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu : a. Asas Desentralisasi Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Derah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. b. Asas Dekonsentrasi Asas dekonsentrasi adalah wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

commit to user



Pelaksanaan asas dekonsentrasi menimbulkan pemerintahan lokal administratif yang merupakan pemberian tugas atau wewenang penyelenggaraan pusat yang ada di daerah. Apabila ditinjau dari pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan lokal administratif. c. Asas Tugas Pembantuan Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Pelaksanaan dari urusan tugas pembantuan dapat ditugaskan kepada dinas daerah yang telah ada ataupun dibentuk menurut pelaksanaan lainnya. Penyerahan urusan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyrakat indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan, pemerintah pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah mungkin dapat disejajarkan dengan proses demokratisasi yang terjadi begitu drastis pada tahun 1998. Desentralisasi memang merupakan konsekuensi logis dari munculnya kehidupan demokrasi di Indonesia sejak berakhirnya rezim orde baru. Kedua proses tersebut bahkan mempunyai beberapa kesamaan yang tidak terbantahkan lagi. Kedua-duanya berlangsung pada saat perekonomian nasional sedang berada dalam kondisi sangat parah, setelah krisis perekonomian 1998. Keduanya juga berlangsung dalam skala yang besar dan terjadi dalam masa yang sangat singkat, bahkan commit to userKompeksitas proses desentralisasi hampir tanpa maa transisi yang memadai.



di Indonesia dapat digambarkan dengan peralihan kewenangan dari satu pemerintah pusat yang sangat dominan ke lebih dari empat ratus pemerintahan lokal (Kabupaten/Kota), terjadi transfer lebih dari dua juta pegawai negri sipil, serta beralihnya mayoritas kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Apabila dibandingkan dengan Filipina yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat ke sekitar enam puluh pemerintah provinsi, mentransfer puluhan ribu pegawai negeri serta mengalihkan hanya sebagian kewenangan ke pemerintah provinsi, desentralisasi di Indonesia jauh lebih kompleks. Filipina mempunyai waktu transisi sekitar 10 tahun sebelum desentralisasi dilakukan sepenuhnya. Indonesia hanya mempunyai waktu satu tahun (Tahun 2000) untuk mempersiapkan implementasi penuh setelah diundangkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (Ni’matul Huda,2009:93).

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintah, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusankeputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto mengatakan sebagai berikut: a. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat. b. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha commit to wajib user menerapkan wewenangnya atau negara yang bersangkutan tidak



sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. c. Wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Ridwan HR, 2006:110).

2.

Tinjauan Tentang Kepegawaian Pemerintah Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Sumber daya manusia pada pemerintah daerah disebut pegawai pemerintah daerah. Pegawai pemerintah daerah adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah. Pegawai negeri sipil daerah adalah unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal tiga sistem pengelolaan pegawai daerah: a. Integrated System Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini umumnya dilaksanakan di negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai dan pegawai difungsikan juga sebagai alat perekat negara dan bangsa. b. Separated System Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai commit to user penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh masing-masing daerah.



Umumnya sistem ini dilaksanakan di negara-negara maju, karena daerah mampu menggaji pegawainya. Di negara yang telah maju masalah integrasi bangsa telah selesai. Oleh karena itu, yang menjadi komitmen adalah profesionalisme pegawai

dalam membrikan

pelayanan publik. c. Unified System Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh suatu lembaga ditingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut (Hanif Nurcholis,2005:143).

Sejumlah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dalam manajemen di Indonesia adalah: a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) Lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut lembaga ini dibebani fungsi: 1) Perumusan kebijakan Pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. 2) Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. 3) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya pada Presiden.

b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan Keppres No 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga Pemerintah Nondepartemen, BKN bertugas melaksanakan tugas to userkepegawaian negara sesuai dengan pemerintahan dibidangcommit manajemen



ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKN menyelenggarakan fungsi: 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan Nasional dibidang kepegawaian; 2) Penyelanggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan SDM PNS; 3) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara; 4) Penyelenggaraan

administrasi

dan

sistem

informasi

kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar provinsi; 5) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar, dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, kedudukan hukum PNS Pusat dan PNS Daerah dan bidang kepegawaian lainnya; 6) Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian kepada Instansi Pemerintah; 7) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN; 8) Fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang Administrasi Kepegawaian; dan 9) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Berdasarkan Keppres No 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga Pemerintah

Nondepartemen, bahwa LAN bertanggung jawab to user di bidang administrasi negara melaksanakan tugas commit pemerintahan



tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut dimanifestasikan kedalam sejumlah fungsi, yakni: 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; 2) Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam

rangka

pembangunan

administrasi

negara

dan

peningkatan kualitas sumber daya aparatur; 3) Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; 4) Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara; 5) Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; 6) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; 7) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; dan 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksan,

kepegawaian,

keuangan,

kearsipan,

persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga.

d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan ini di bentuk setelah otonomi daerah tahun 1999. Tugas BKD dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas 3 macam yaitu: 1) Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian; 2) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan commit to user



pemberhentian PNS daerah baik yang menduduki jabatan struktural / fungsional atau tidak; 3) Pengelolaan

sistem

informasi

kepegawaian

daerah,

dan

menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada BKN.

Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur kepegawaian, yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam diseluruh Indonesia. Aturan hukum di bidang Kepegawaian daerah dapat diperinci sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Perda Provinsi adalah aturan hukum pada daerah provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD Provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi. Kewenangan pembentukan

Perda

Kepegawaian

Daerah

Provinsi dan

untuk

kewenangan

membentuk

Badan

mengatur

bidang

administrasi kepegawaian daerah merupakan suatu kewenangan yang bersumber pada delegasi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga bidang kepegawaian daerahnya. 2) Keputusan Gubernur (Kepala Daerah) Keputusan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi) bidang administrasi kepegawaian daerah adalah aturan hukum tingkat daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. commit to user



3) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten / Kota Sama

halnya

dengan

Perda

Provinsi,

bahwa

Perda

Kabupaten/Kota adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

atas

persetujuan

DPRD,

bertujuan

untuk

menyelenggarakan otonomi daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan hukum yang lebih tinggi. Kewenangan menetapkan Perda Kabupaten/Kota adalah untuk membantu BKD yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi BKD dan Perda yang berfungsi untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan PNS Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 4) Keputusan Bupati / Walikota (Kepala Daerah) Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah Kabupaten/ Kota) di bidang administrasi kepegawaian daerah adalah bentuk aturan hukum tingkat daerah dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Kabupaten/Kota dan Perda Provinsi atau Keputusan Gubernur (Sri Hartini, 2008:22-30).

3.

Tinjauan Tentang Sanksi Denda Dalam Hukum Administrasi Negara 1) Arti sanksi Hukum Administrasi adalah: a) Menurut J.B.J.M. ten Berge : sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. b) Menurut P de Haan dkk : penggunaan sanksi administrasi dalam Hukum Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan commit to user



pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. c) Menurut JJ. Oosternbrink : sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. 2) Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu: a) Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran (misalnya bestuursdwang, dwangsom); b) Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang (misalnya adalah berupa denda administratif); c) Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoircondemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui proses peradilan. 3) Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, a) Bestuursdwang (paksaan pemerintahan) Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ commit pemerintah atau atas nama pemerintah untuk to user



memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi,memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan.

Contoh

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. Bestuursdwang

merupakan

Kewenangan

Bebas,

artinya

pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan bestuursdwang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya. Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan Hukum yang berlaku baik Hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain. i. Contoh Pelanggaran yang tidak bersifat substansial seorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tanpa IMB. Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan

pemerintahan

membongkar

rumah

(bestuursdwang),

tersebut,

karena

masih

dengan dapat

dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada pemilik rumah untuk mengurus IMB. Jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat menerapkan bestuursdwang, yaitu pembongkaran ii. Contoh Pelanggaran yang bersifat substansial, misalkan pada pengusaha yang membangun industri di daerah pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan pemerintah, maka

pemerintah

dapat

langsung

menerapkan

bestuursdwang. Peringatan yang mendahului Bestuursdwang, hal ini dapat commit to user dilihat pada pelaksanaan bestuursdwang di mana wajib didahului



dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara. Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Peringatan harus definitif; (2) Organ yang berwenang harus disebut; (3) Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat; (4) Ketentuan yang dilanggar jelas; (5) Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas; (6) Memuat penentuan jangka waktu; (7) Pemberian beban jelas dan seimbang; (8) Pemberian beban tanpa syarat; (9) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya. (10) Beban mengandung pemberian alasannya;

b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas het vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justea causa, yaitu bahwa pada asasnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan commit user sebaliknya oleh hakim di topengadilan. Kaidah HAN memberikan



kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara sebagai Sanksi ini terjadi melingkupi jika: (1)

Jika yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran.

(2)

Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

c) Pengenaan denda administratif N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.

commit to user



d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) Pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis (legokarjoko.staff.hukum.uns.ac.id, 8 Desember 2010). Yang dimaksud dengan sanksi yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dsb.) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb). Dan dalam arti hukum adalah imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; Imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. Arti kata denda yaitu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang,dsb), (pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php). Sehingga dapat disimpulkan sanksi denda adalah pembebanan yang ditentukan dalam hukum yang merupakan keharusan untuk membayar dalam bentuk uang tertentu karena adanya pelanggaran terhadap suatu aturan. Sanksi denda baru dapat diterapkan apabila ada kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan. Sarana penegakan hukum disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundangundangan, bahkan J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan dalam setiap akhir peraturan. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Dalam Hukum Administrasi commit to user



Negara,

penggunaan

sanksi

administrasi

merupakan

penerapan

kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis (Ridwan HR,2006:313). Dalam penelitian ini kesalahan atau pelanggaran yang menyebabkan timbulnya sanksi denda adalah adanya surat pernyataan dengan materai yang dibuat oleh para pendaftar CPNS yang telah dilanggar dimana di dalam nya menyatakan sanggup membayarkan uang denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum,yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Ridwan HR,2006:307).

commit to user



4.

Tinjauan Tentang CPNS 1) Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu : a) Pengertian Stipulatif Seperti pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubaan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa: “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan dari Pasal 3 ayat (1) menyatakan : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan”.

b) Pengertian Ekstensif Ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada: i.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP commit to user mengenai kejahatan jabatan. Orang yang diserahi suatu



jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian Stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya. ii.

Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orangorang

yang

dipilih

dalam

pemilihan

berdasarkan

peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. iii.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang

Nomor

31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. iv.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta (Sri Hartini, 2008:32-33).

Dari perumusan diatas terdapatlah empat unsur penting untuk menyatakan seseorang sebagai Pegawai Negeri, yaitu : a) Memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku; b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang; c) Diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atau Tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan; d) Di

gaji

menurut

peraturan

(Muchsan,1988:6). commit to user

perundangan

yang

berlaku



Indonesia has a large number of civil servants: approximately 3.74 million, or 1.7% of the 2005 population. This figure represents a decrease from 1974, during the early years of the so-called New Order Government (1966–98), when the ratio was about 2.1% of the population. These ratios are similar to those of other countries in the region, such as India (1.2%), Pakistan (1.5%), the Philippines (2.1%), and Vietnam (3.2%) (Schiavo-Campo, 1998). Civil servants are divided into four ranks, from I (the lowest) to IV (the highest), each with a basic salary scale. Ranks I through III are divided into four grades (a, b, c, and d), and rank IV has five grades (a, b, c, d, and e), making a total of 17 grades from Ia to IVe. Individual civil servants’ ranks are based on their educational qualifications and seniority. Ranks III and IV require a university degree. The basic salary for a civil servant at rank Ia (primary and junior high school graduates), regardless of the job held and the level of responsibility, is around US$66 per month, or a little over US$2 per day. The salary for an employee at rank IVe with 32 years of service is only around US$207 per month. This is roughly equivalent to 6 percent of the average salary of a chief executive officer of an Indonesian state-owned enterprise (Prijono Tjiptoherijanto, International Public Management Review Volume 8 Issue 2 – 2007). 2) Syarat CPNS menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

98

Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu : Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: a. Warga Negara Indonesia; b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadlian yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan; g. Berkelakuan baik; h. Sehat jasmani dan rohani; commit to user



i. Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

3) Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah : a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4). b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5). c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang (Pasal 6).

Hak Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yaitu : a. Hak Memperoleh Gaji (Pasal 7) (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya; (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. b. Hak Atas Cuti (Pasal 8) Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. c. Hak Atas Perawatan, Tunjangan dan Uang Duka (Pasal 9) (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas commit to user kewajibannya berhak memperoleh perawatan;



(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan; (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. d. Hak Atas Pensiun (Pasal 10) Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.

Bilamana dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri itu lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bagi negara maka merea harus mempertanggung-jawabkan kelalaiannya itu. Macam-macam pertanggung-jawaban pegawai negeri yaitu: a.

Pertanggung Jawaban Kepidanaan Pertanggung jawaban kepidanaan itu dibebankan kepada pegawai negeri apabila melakukan kesalahan serius dan sangat pembahayakan negara dan masyarakat. Untuk itu pembuat undang-undang menganggap perlu memberikan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugas pegawai negeri. Masalah ancaman pidana bagi pegawai negeri ini, antara lain terdapat di dalam Titel XXVIII buku II, Pasal 413 sampai 437 KUH Pidana (Kejahatan Jabatan), Titel VIII buku III Pasal 552 sampai 559 KUH Pidana (tentang Pelanggaran Jabatan) serta UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b.

Pertanggung Jawaban Finansial Pertanggung jawaban finansial dan kehartaan, harus dilakukan baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap negara. Secara teoritis di negara Perancis dikenal adanya dua teori commit to user finansial dan kehartaan yang tentang pertanggung jawaban



harus dilakukan oleh pegawai negeri yaitu Fautes Personalles dan teori Fautes de Services Publiques. Teori Fautes Personalles adalah teori yang menunjukkan bahwa pertanggung jawaban keuangan pegawai negeri itu harus dilakukan oleh si pegawai (ambtennar) secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Sedangkan teori Fautes de Services Publiques menyatakan bahwa kesalahan pegawai negeri terhadap pihak ketiga dipertanggung jawabkan dalam dinas atau instansi pegawai negeri yang bersangkutan sehingga jika ada kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga maka yang membayar adalah dinasnya, kemudian barulah dinas atau instansi tersebut menuntut pertanggung jawaban kepada pegawai yang bersangkutan (SF Marbun,2000:106).

4) Pengertian Formasi CPNS Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Formasi yang ditetapkan setiap daerah berbedabeda. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil). Formasi PNS Pusat adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan Organisasi Pemerintah Pusat. Formasi PNS Daerah adalah formasi PNS yang bekerja pada suatu satuan Organisasi Pemerintah Daerah Analisis Jabatan adalah proses metoda dan teknik untuk memperoleh data jabatan serta mengolahnya menjadi informasi jabatan. Informasi Jabatan adalah hasil analisa jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi commit to userjabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.



Penyediaan Pegawai adalah upaya suatu satuan organisasi Negara untuk mencari, mendapatkan dan mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu satuan organisasi Negara (http://halilintarblog.blogspot.com/2009/10/ formasi-pegawai-negerisipil.html ,5 April 2010). Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi Negara yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pada masing-masing satuan organisasi. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan (Moekijat,2009:91). Formasi yang lowong dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya PNS yang sudah berhenti, dan adanya perluasan organisasi. Dengan demikian pengadaan dan proses tersebut meliputi perencanaan, pengumuman lamaran, penyaringan, dan penerimaan menjadi PNS. Seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) PP No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil bahwa dalam lowongan formasi PNS dicantumkan: a.

Jumlah dan jenis jabatan yang kosong;

b.

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

c.

Alamat dan tempat lamaran ditujukan;

d.

Batas waktu pengajuan lamaran.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. commit to user



Analisis

kebutuhan

yang

dimaksud

tersebut

dilakukan

berdasarkan: a. jenis pekerjaan; b. sifat pekerjaan; c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu; d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan e. peralatan yang tersedia. Penetapan Formasi CPNS Formasi PNS Pusat untuk masingmasing satuan organisasi Pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Khusus untuk penetapan formasi PNS Luar Negeri harus memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri. Formasi PNS Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (http://halilintarblog.blogspot.com/2009/10/formasi-pegawai negeri-sipil.html, 5 April 2010).

5. Tinjaun Tentang Pengadaan CPNS Setelah jenjang kepangkatan dan formasi ditentukan dalam tahap perencanaan, diadakanlah penerimaan pegawai yang diperlukan untuk mengisi posisi lowongan yang ada. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara rekruitmen. Pengadaan PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan commit to user CPNS.



Secara Prinsipil, pengadaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Pengadaan pegawai menggunakan pendekatan zero growth dimana pengadaan pegawai didasarkan untuk mengganti pegawai yang pensiun. Jadi pengadaan pegawai/rekruitmen tidak harus dilaksanakan tiap tahun (Sri Hartini, 2008:91-92). Prinsip

pengadaan

berdasarkan

Lampiran

Peraturan

Bupati

Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, bahwa Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah. b. Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia antara lain: internet, radio, surat kabar, dan/atau papan pengumuman. c. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengisi lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing satuan unit organisasi Negara. d. Pelamar

yang

dinyatakan

lulus

dan

diterima,

harus

ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan. e. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun, kecuali biaya pengiriman dokumen lamaran. commit to user



f. Lembar jawaban ujian diolah dengan komputer untuk mendapatkan rangking hasil ujian. g. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka oleh PPK Kabupaten Karanganyar berdasarkan nilai rangking tertinggi. Pegawai sebagai sumber daya aparatur memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena posisi penting inilah reformasi PNS dalam konteks reformasi birokrasi perlu terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya penting dan strategis dilakukan adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Pentingnya partisipasi publik dalam rekrutmen PNS merupakan upaya untuk mengurangi praktek KKN dan untuk mendapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berkualitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam job analisis dan job spesification. Dengan demikian rekrutmen CPNS merupakan salah satu harapan baru terbentuknya sebuah sistem birokrasi yang jauh lebih baik dari pada saat ini (Jurnal Nasional Endah Setyowati 2009).

6. Tinjauan Tentang Teori Bekerjanya Hukum Dalam bekerjanya sistem hukum perspektif ilmu sosial, Lawrence M Friedman memaparkan adanya 3 (tiga) unsur sistem hukum (three element of legal system), yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai berikut: a. Struktur Hukum (legal stucture) Adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Jelasnya

struktur

bagaikan

foto

diam

yang

menghentikan gerak (a kind of still photograph, which frezes the action).

commit to user



b. Substansi Hukum (legal substance) Adalah aturan, norma dan perilaku-perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu, meliputi keputusan yang mereka keluarkan serta aturan baru yang mereka susun. Selanjutnya substansi mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan-aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law books. c. Kultur Hukum (legal culture) Adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum barupa

kepercayaan,

nilai-nilai,

pemikiran

serta

harapan.

Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri menjadi tidak berdaya menjalankan fungsinya dalam masyarakat (Esmi,2005:30). Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikapsikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jabatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga. Dengan istilah lain Friedman menggambarkan ketiga unsur sistem hukum diatas sebagai berikut: 1) Stuktur hukum diibaratkan sebagai mesin; 2) Substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan atau apa yang dikerjakan mesin tersebut;

commit to user



3) Kultur hukum adalah apa atau siapa sajakah yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Menurut Fuller, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8 (delapan) asas atau principles of legalty yaitu sebagai berikut: a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc; b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; c. Peraturan tidak boleh berlaku surut; d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah; h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Secara sosiologis dapat dilihat adanya dua fungsi utama hukum, yaitu: a. Kontrol Sosial (Social Control) Adalah

fungsi

hukum

untuk

mempengaruhi

warga

masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang termasuk kontrol sosial antara lain: 1) Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan commit to user



peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; 2) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat; 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial. b. Rekayasa Sosial (Social Engineering) Adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi sosial yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan

sikap dan perilaku

masyarakat di masa yang akan datang sesuai dengan keinginan pembuat peraturan (Satjipto,1980:38).

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009

Tes

Tidak Lolos

Lolos

Tidak Daftar Ulang

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Keterangan : Karanganyar Formasi Tahun 2009

Daftar Ulang

BKN

BKD

Pendaftar CPNS melakukan pendaftaran dimana ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi telah ditentukan dalam Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon Pegawai NegeritoSipil commit user Dari Pelamar Umum Pemerintah



Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, yang mana dasar hukumnya adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003; d. PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002; e. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; f. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Pelaksanaan PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002; g. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.169-2/99 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2009. Langkah selanjutnya yaitu mengikuti tes secara bersamaan dan terbuka. Bagi peserta yang lolos diwajibkan untuk mendaftar ulang, sehingga mendapatkan NIP dari BKN lalu diproses di BKD Karanganyar. Namun

seperti

yang

tertuang

dalam

Lampiran

Peraturan

Bupati

Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, dimana dalam lampiran ini peserta diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan membayar denda sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) apabila peserta pengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Lalu dapat kita kaitkan pelaksanaan atas adanya aturan ini dengan aturan-aturan yang berada diatasnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Deskripsi Lokasi Dengan adanya otonomi daerah, BKD merupakan wakil atau perpanjangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berada pada tiap-tiap daerah. Salah satu tugas pembantuan yang terpenting yaitu bertanggung jawab atas pengadaan tes CPNS dalam kurun waktu tertentu. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar. Adapun letak BKD Karanganyar yaitu berada di alamat Komplek Perkantoran Cangakan Kabupaten Karanganyar. Batas-batas lokasi BKD Karanganyar adalah sebelah Utara berbatasan dengan Dinas Pendidikan, sebelah Barat berbatasan dengan Sekretariat Daerah, pada Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk, dan sebelah Timur berbatasan dengan PDAM Karanganyar.

2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar a. Visi Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Karanganyar.

Visi

juga

merupakan pandangan kedepan untuk menentukan kearah mana dan keadaan seperti apa yang diharapkan terhadap Aparatur Kabupaten Karanganyar, agar mampu bertindak sebagai pelayan masyarakat

yang

baik

yang

akhirnya

mampu

membawa

masyarakat pada kehidupan yang lebih baik. Maka dengan mendasar pada isu-isu tentang Aparatur yang masih berkembang dan potensi yang dimiliki oleh Badan commit to user

43



Kepegawaian Daerah, disusunlah Visi Badan Kepegawaian Daerah tahun

2009-2013

adalah

“Terwujudnya

Aparatur

Yang

Berkualitas”.

b. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi yang telah ditetapkan. Maka dengan mendasarkan pada pengertian tersebut, disusunlah Misi Badan Kepegawaian Daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan SDM Aparatur yang Profesional 2) Memantapkan Disiplin Aparatur 3) Mewujudkan Kesejahteraan Aparatur

3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk denga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Karanganayar Nomor 80 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, Dengan Struktur organisasi yang disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

commit to user



KEPALA

SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional Sub. Bagian Perencanaan

Bidang Pengangkatan dan Pengembangan

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang

Bidang

Bidang

Mutasi

Diklat

Pembinaan

Sub. Bidang Pengangkatan dan Penempatan

Sub. Bidang Mutasi dan Pensiun

Sub. Bidang Diklat Struktural

Sub. Bidang Penegakan Disiplin

Sub. Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelaporan

Sub. Bidang Kenaikan Pangkat

Sub. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

Sub. Bidang Kesejahteraan

UPT

Sumber: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013

commit to user



4. Susunan Kepagawaian Badan

Kepegawaian

Daerah Kabupaten

Karanganyar didalam

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya ditunjang oleh personil Pegawai sebanyak 59 orang, yang terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil

: 55 orang

b. Tenaga Honorer

: 3 orang

c. Tenaga harian lepas

: 1 orang

Jumlah Pegawai menurut Pangkat, golongan/ruang dan Jenis Kelamin:

No.

Golongan/ruang

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1.

I/a

-

-

-

I/b

-

-

-

I/c

-

-

-

I/d

-

-

-

II/a

2

-

2

II/b

-

-

-

II/c

2

-

2

II/d

-

1

1

III/a

6

3

9

III/b

8

7

15

III/c

-

5

5

III/d

10

5

15

IV/a

2

-

2

IV/b

-

3

3

IV/c

1

-

1

IV/d

-

-

-

IV/e

-

-

-

Jumlah

31

24

55

2.

3.

4

Sumber: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013 commit to user



5. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten

Karanganyar

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: a. Tugas Pokok Tugas Pokok yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian; 2) Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai kegiatan di bidang kepegawaian.

b. Fungsi Sedangkan

fungsi

yang

harus

dilaksankan

oleh

Badan

Kepegawaian Daerah adalah: 1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kepegawaian; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan dan pengembangan, mutasi, diklat, dan pembinaan serta kesekertariatan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan dan pengembangan, mutasi, diklat dan pembinaan serta kesekretariatan; 4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah bila dipandang perlu ada. commit to user



B. Prosedur Penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal tiga sistem pengelolaan pegawai daerah: a.

Integrated System Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini umumnya dilaksanakan di negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai dan pegawai difungsikan juga sebagai alat perekat negara dan bangsa.

b.

Separated System Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Umumnya sistem ini dilaksanakan di negara-negara maju, karena daerah mampu menggaji pegawainya. Di negara yang telah maju masalah integrasi bangsa telah selesai. Oleh karena itu, yang menjadi komitmen adalah profesionalisme pegawai dalam membrikan pelayanan publik.

c.

Unified System Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh suatu lembaga ditingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut (Hanif Nurcholis,2005:143).

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar commit to user



Formasi Tahun 2009, tahapan yang dilakukan yaitu: 1. Perencanaan a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan TIM Analisis Jabatan yang bertugas menetapkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) setiap awal tahun anggaran yang berisikan kondisi riil pegawai (bezzeting) sebagai dasar perencanaan pegawai dan penyusunan formasi; b. Tim analisis jabatan menyusun dan mengusulkan formasi kebutuhan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai dan analisa jabatan dengan beban kerja kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; c. Tim analisis jabatan menerima persetujuan formasi dari menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta melaporkannya kepada Bupati; d. Bupati menetapkan formasi sesuai dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Persiapan a. Bupati Karanganyar sebagai PPK membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Karanganyar; Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar terdiri dari: 1) Penaggungjawab (Pejabat Pembina Kepegawaian: Bupati Karanganyar); 2) Ketua; 3) Wakil Ketua; 4) Sekretaris; 5) Sub Tim Administrasi; 6) Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan Hasil; 7) Sub Tim Pelaksanaan Ujian; commit to user 8) Sub Tim Pemantau.



b. Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. c. Penyusunan SOP. d. MOU (Nota Kesepakatan) Nota Kesepahaman adalah bentuk kesepakatan dua belah pihak dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dengan PTN, yang akan dijalin kerjasama dalam penyusunan master soal dan LJK serta pengolahan LJK Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2009, dimana sesuai ketentuan yang berlaku harus dilakukan kerjasama dengan PTN sebagai salah satu pelaksanaan kegiatan swakelola oleh BKD Kabupaten Karanganyar. e. Perjanjian Kerja Sama (PKS) PKS merupakan tindak lanjut dari MOU uang berisi substansi pekerjaan yang lebih rinci termasuk cara-cara pembayaran. f. Sarana dan Prasarana Setelah melakukan PKS, langkah yang dilakukan adalah menyiapkan sarana dan prasarana, antara lain: 1) Menentukan

dan

menyiapkann

tempat/posko

Panitia

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar; 2) Menentukan dan menyiapkan tempat/posko penyimpanan soal ujian dan LJK, yaitu Ruang Kerja Kepala BKD Kabupaten Karanganyar; 3) Menentukan dan menyiapkan tempat ujian; 4) Menentukan dan meyiapkan tenaga keamanan, dari unsur kepolisian dan Satpol PP; 5) Menentukan dan menyiapkan pengawas ujian. g. Akomodasi

commit to user



3. Pelaksanaan a. Pengumuman Pendaftaran 1) Pengumuman dimuat di internet, radio, surat kabar, dan/atau papan pengumuman resmi kantor-kantor Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati. 2) Pengumuman resmi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil memuat informasi: i. Persyaratan Umum, dan ii. Jenis Formasi. b. Penerimaan Pendaftaran/Penerimaan Lamaran c. Seleksi Administrasi d. Pelaksanaan Ujian Hal-hal yang dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian meliputi: 1) Pembuatan aplikasi dan proses pendampingan pendaftaran; 2) Pembuatan master soal dan LJK serta penggandaan soal ujian dan LJK; 3) Distribusi soal ujian dan LJK pemenang lelang dari LMFE-UI kepada Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karanganyar; 4) Distribusi Soal Ujian dan LJK ke lokasi ujian; 5) Pengumpulan LJK dan hasil ujian; 6) Penyerahan LJK Hasil Ujian; 7) Pengolahan LJK hasil ujian; 8) Perangkingan Nilai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil; 9) Pelaporan. e. Penetapan Kelulusan f. Pengumuman Kelulusan

commit to user



4. Pemberkasan a. Verifikasi Kelengkapan/Keabsahan Berkas 1) Sub Tim Administrasi menetapkan petugas yang menerima peserta untuk melakukan pendaftaran ulang; 2) Sub Tim Administrasi menetapkan petugas yang meneliti kebenaran data dan menata pada berkas peserta lulus; 3) Petugas yang telah ditetapkan memberikan undangan kepada masing-masing peserta yang telah dinyatakan lulus untuk selanjutnya

mengikuti

pemberkasan

sesuai

tanggal

yang

ditentukan; 4) Petugas memberikan sosialisasi penyiapan kelengkapan berkas administrai kepada peserta yang telah dinyatakan lulus; 5) Kelengkapan berkas yang harus disiapakn meliputi: i. Foto copy ijazah/akta (legalisir); ii. Daftar riwayat hidup yang telah ditempeli pas foto; iii. Asli SKCK dari kepolisian; iv. Asli surat keterangan sehat; v. Asli surat bebas NARKOBA; vi. Surat pernyataan bermaterai 6000 terdiri dari point a,b,c,d, dan e; vii. Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja; viii. Khusus bagi yang berusia lebih dari 35 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun wajib melampirkan fotocopy bukti-bukti telah bekerja (SK Pengangkatan) sekurang-kurangnya 12 tahun 8 bulan sampai dengan 31 Desember 2009 (legalisir); ix. Pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar; x. Bagi pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan surat ijin tenaga

kesehatan

sesuai

Kesehatan; commit to user

dengan

Peraturan

Menteri



xi. Petugas menerima berkas pendaftaran ulang peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan; xii. Petugas menetapkan berkas pendaftaran ulang lengkap, tidak lengkap, dan keliru; xiii. Petugas memberitahukan dan memberi kesempatan kepada peserta untuk memenuhi jika persyaratan kurang lengkap atau keliru; xiv. Petugas memastikan berkas pedaftaran ulan lengkap dengan memberikan paraf pada check list.

b. Usulan Penetapan NIP ke BKN 1) Sub Tim Adminstrasi menetapkan petugas yang membuat aplikasi pencetakan data pada formulir pengusula Nota Persetujuan NIP; 2) Sub Tim Administrasi menetapkan petugas yang bertugas menginput data peserta lulus; 3) Petugas membuat aplikasi komputer untuk memudahkan dalam pengisian form usuan penetapan NIP; 4) Petugas menginput data peserta lulus seleksi pengadan Calon Pegawai Negeri Sipil; 5) Petugas mencetak form usulan penetapan NIP; 6) Petugas mengusulkan penandatanganan form usulan penetapan NIP kepada pejabat yang berwenang; 7) Petugas menyusun surat usulan penetapan NIP setiap orang dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, kemudian dikirimkan ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

5. Penetapan SK CPNS a. Persetujuan BKN; user Sipil. b. Penerbitan SK Caloncommit PegawaitoNegeri



C. Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi Namun Tidak Melaksanakan Daftar Ulang di Kabupaten Karanganyar Dalam

melaksanakan

pengadaan

CPNS,

BKD

Karanganyar

menggunakan kesepakatan koordinasi satu provinsi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009. Prinsip

pengadaan

berdasarkan

Lampiran

Peraturan

Bupati

Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, bahwa Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah. 2. Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia antara lain internet, radio, surat kabar, dan/atau papan pengumuman. 3. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengisi lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing satuan unit organisasi Negara. 4. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan. 5. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun, kecuali biaya pengiriman dokumen lamaran.

commit to user



6. Lembar jawaban ujian diolah dengan komputer untuk mendapatkan rangking hasil ujian. 7. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka oleh PPK Kabupaten Karanganyar berdasarkan nilai rangking tertinggi. Di dalam SOP tersebut terdapat salah satu syarat yang menyebutkan sebutkan bahwa harus disertakannya surat pernyataan, dimana surat pernyataan ini harus dibuat sendiri oleh pelamar. Isi dari surat pernyataan ini wajib menyatakan bahwa bersedia membayarkan sanksi denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila telah diterima namun tidak mendaftar ulang atau mengundurkan diri dari CPNS. Surat pernyataan ini dibuat dengan suarela, ditandatangani oleh pelamar dan diberi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Pada Pengumuman Nomor: 810/7500.29/2009 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009 jumlah formasi yang dibutuhkan yaitu Tenaga Kependidikan 173 Formasi, Tenaga Kesehatan 122 Formasi, dan Tenaga Teknis Lainnya 136 Formasi. Untuk jumlah pendaftar CPNS Tahun 2009 terdaftar sejumlah 32.502 peserta, jumlah peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak 11.092 orang, dan jumlah peserta yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 21.410 peserta. Wawancara kepada Bapak Agam selaku Kepala Bagian Pengangkatan dan Pengembangan BKD Karanganyar (Pada Tanggal 1 April 2010), menyatakan bahwa latar belakang diadakannya persyaratan mengenai surat pernyataan bersedia membayar denda RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini yaitu: 1. Tidak serentaknya waktu diadakannya tes di berbagai daerah dan banyaknya lowongan formasi akan mendorong pelamar untuk mendaftar dan mengikuti testopada commit user lebih dari satu daerah, sehingga



apabila diterima di dua kota akan menyebabkan salah satu kota mengalami kerugian materiil karena telah diadakan penerimaan CPNS dengan biaya yang tidak sedikit namun formasi daerah tersebut tidak terisi. 2. Tumbukan karena seseorang yang diterima di daerah satu dan di daerah lain, sehingga merugikan salah satu daerah secara SDM, yaitu tidak tersinya lowongan formasi yang diharapkan terisi dengan adanya penerimaan CPNS ini.

Tujuan dari dibentuknya aturan sanksi denda tersebut yaitu agar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Karanganyar dapat memperoleh Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi seperti yang dibutuhkan di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara memberikan sejenis ancaman sanksi bagi pelamar CPNS seperti ini, diharapkan dapat menjadikan para pelamar lebih berhati-hati dan hanya mendaftar CPNS di satu daerah saja, sehingga tidak merugikan pemerintah daerah. N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan Bapak Agam selaku Kepala Bagian Pengangkatan dan Pengembangan BKD Karanganyar menyatakan bahwa pada pelaksanaan CPNS tahun 2009 terdapat lima orang yang telah lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang. Kelima orang tersebut terdiri dari tiga orang dari tenaga Kependidikan commit to user dan dua orang dari tenaga Teknis. Pada prakteknya sanksi denda sebesar



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dilaksanakan atau tidak dibayarkan di Kabupaten Karanganyar. Dari pihak BKD Karanganyar menyatakan tidak merealisasikannya dikarenakan belum ada aturan lebih lanjut atau tidak ada payung hukum mengenai prosedur pelaksanaan sanksi denda tersebut. Sehingga tidak ada peraturan yang dapat memaksakan denda ini dilaksanakan. Dapat kita simpulkan dari sini bahwa latar belakang serta tujuan dari dibentuknya aturan ini semata-mata demi terwujudnya disiplin bagi peserta CPNS dan merupakan cara agar tiap-tiap daerah mendapatkan formasi yang terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan hanya untuk mencari keuntungan secara materiil dari para peserta CPNS belaka. Karena tujuan sebenarnya penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi Negara yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pada masing-masing satuan organisasi (Moekijat,2009:91). Menurut Fuller, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8 (delapan) asas atau principles of legalty yaitu sebagai berikut: 1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc; 2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 3. Peraturan tidak boleh berlaku surut; 4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; commit todiubah-ubah; user 7. Peraturan tidak boleh sering



8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Akan tetapi dapat kita lihat, bahwa adanya ketidakserasian mengenai bagaimana telah terdapat pengaturan persyaratan yang begitu mendetail namun dalam kenyataannya tidak ada pelaksanaan yang nyata. Peraturan denda ini hanya dianggap sebatas alat untuk mengatahui sejauh mana para pelamar serius mengikuti tes pada satu tempat saja serta menjamin suatu daerah tersebut mendapatkan seseorang yang kompeten untuk mengisi formasi yang kosong.

D. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penerimaan CPNS dan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi namun tidak melakukan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar Wawancara dengan Bapak Bagoes selaku staff Bagian Pengangkatan dan Pengembangan BKD Kabupaten Karanganyar (Pada Tanggal 30 Desember 2010), beliau menyatakan bahwa hambatan yang dialami dalam proses penerimaan CPNS tahun 2009 mulai dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pemberkasan adalah: 1. Pada tahap perencanaan hambatan yang dihadapi adalah bahwa izin untuk mengadakan jumlah CPNS belum mengakomodasi jumlah kebutuhan pegawai, dengan kata lain di beberapa satuan kerja belum melakukan analisis kebutuhan pegawai. 2. Pada tahap Persiapan hambatannya yaitu terbatasnya waktu turunnya izin dari Menpan dengan jadwal dimulainya CPNS. 3. Pada tahap Pelaksanaan hambatannya bahwa waktu yang terlalu singkat dengan batas akhir tahun anggaran. commit to user



4. Kalau pada tahap Pemberkasan hambatannya yaitu datang dari peserta CPNS yang diterima namun kurang memperhatikan jadwal yang harus dilaksanakan, padahal waktu pengumpulan berkas untuk mengajukan NIP sangat terbatas yaitu kurang lebih tiga hari, sehingga kita juga ikut terburu-buru. Bapak Agam selaku Kepala Bagian Pengangkatan dan Pengembangan BKD Karanganya menyatakan bahwa tidak terlaksananya denda ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya, yaitu: 1. Bahwa aturan ini tidak berlaku efektif karena tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan sanksi denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu sendiri. 2. Bahwa apa yang terkandung dalam aturan ini merupakan aturan yang bersifat perdata, sehingga bukan merupakan wewenang dari BKD Kabupaten Karanganyar untuk merealisasikan pelaksanaan sanksi denda tersebut. 3. Bahwa BKD tidak ingin mendapatkan anggapan image buruk dengan pelaksanaan sanksi denda apabila direalisasikan, karena dapat dianggap hanya menginginkan uang dari celah ini. Hambatan-hambatan tersebut merupakan sebab dari BKD tidak melaksanakan peraturan tersebut dan tidak yakin untuk

merealisasikan

peraturan itu labih lanjut. Karena daerah dalam melaksanakan kebijakan harus dengan instruksi atau perintah dari lembaga diatasnya yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut serta diawasi. Seperti yang tertuang dalam pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan : commit to user (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :



a. Administrasi umum pemerintahan; dan b. Urusan pemerintahan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap : a. Kebijakan daerah; b. Kelembagaan; c. Pegawai daerah; d. Keuangan daerah; dan e. Barang daerah. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap : a. Urusan wajib; b. Urusan pilihan; c. Dana Dekonsentrasi; d. Tugas pembantuan; dan e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Dengan adanya aturan yang tidak efektif seperti ini maka terdapat beberapa solusi yang dapat dijalankan, yaitu: 1. Dengan meniadakan aturan sanksi denda Yaitu

dengan

menghapuskan

syarat

adanya

surat

pernyataan kesanggupan membayarakan uang denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena dengan keadaan sekarang yang tidak ada aturan mengenai tindak lanjutnya, maka aturan ini menjadi tidak berguna atau hanya sebagai formalitas. Tujuan utama adanya aturan ini sebenarnya untuk manjadikan pelamar hanya mendaftar pada satu daerah saja. Namun pada kenyataannya masih banyak pelamar yang mendaftar pada lebih dari satu kota dan masih banyaknya kasus pengunduran diri CPNS yang lolos tes. Sehingga aturan ini tidak diperlukan lagi. 2. Dengan membentuk aturan labih lanjut Aturan lebih lanjut yang mengatur dan menjelaskan commit to user mengenai prosedur pelaksanaan sanksi denda ini pada tiap-tiap



daerah, serta harus dikemanakan alokasi dana yang telah dibayarkan tersebut. Hal ini bukannya tidak mungkin terlaksana namun dengan banyak pertimbangan maka hal ini sulit terealisasikan. Atas pertimbangan bahwa tujuan utama diadakan CPNS yaitu merekrut tenaga kerja (PNS) sesuai lowongan formasi yang tersedia, serta keadaan ekonomi masyarakat atau peserta ujian yang tidak memungkinkan karena akan memberatkan, maka aturan ini akan sulit terealisasi. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum,yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor

penegakan

hukum,

yaitu

pihak-pihak

yang

membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Ridwan HR,2006:307).

Ada dua langkah penting untuk mendorong penyempurnaan peraturan perundangan yang mengarah pada independensi Pegawai Negeri Sipil Pertama, membangun dan memperluas wacana independensi administrasi negara dari pemerintah. Kedua, mengawal proses pembahasan dan commit to user



penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan administrasi negara dan Pegawai Negeri. Membangun dan memperluas wacana independensi administrasi negara dimaksudkan agar publik semakin terbuka pikirannya, bahwa: a. Administrasi negara (instansi dan pegawai negeri) adalah abdi negara yang tunduk pada kepentingan negara dan bukan abdi/bawahan pemerintah yang tunduk pada kepentingan pemerintah sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik dan kekuasaan. b.

Administrasi negara sebagai organ birokrasi negara selama ini tidak pernah bekerja maksimal karena besarnya pengaruh politik dan kekuasaan. Belajar dari sejarah, besarnya pengaruh politik dan kekuasan dalam birokrasi menjadi sumber utama penyebab korupsi, buruknya layanan dan inefisiensi.

c.

Administrasi negara harus dilepaskan dari pengaruh besar pemerintah agar birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan tidak rentan terhadap pengaruh tarikmenarik kepentingan politis dan kekuasaan.

d.

Administrasi

negara

harus

independen

untuk

menjamin

pembatasan kekuasaan dan efektivitas demokrasi (Muhammad Basri, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS).

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 1.

Prosedur

pelaksanaan

penerimaan

CPNS

Kabupaten

Karanganyar

dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009. Prosedur pelaksanaannya yaitu dimulai dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pemberkasan dan Penetapan SK CPNS.

2.

Adanya sanksi denda sebagaimana yang telah pelamar CPNS sanggupi pada surat pernyataan atas denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila telah diterima namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar dalam kenyataannya aturan ini belum efektif dilaksanakan.

3.

Dalam pelaksanaan pengadaan CPNS terdapat beberapa hambatan yaitu terbatasnya waktu, izin untuk mengadakan jumlah CPNS belum mengakomodasi jumlah kebutuhan pegawai dan peserta yang kurang memperhatikan jadwal. Sedangkan tidak dilaksanakannya peraturan sanksi denda disebabkan beberapa hambatan yaitu tidak adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi denda tersebut dari pusat, sanksi ini bersifat perdata sehingga bukan merupakan kewenangan dari BKD, dan tidak ingin adanya kesan komersil dari masyarakat. Hambatanhambatan ini dapat disikapi dengan beberapa solusi antara lain tidak diberlakukannya

lagi

aturan

ini

atau

sebaliknya

dibentuk

aturan

mengenai prosedur pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi namun tidak mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar. commit to user

63



B. Saran 1.

Di masa yang modern seperti sekarang ini seharusnya pengadaan CPNS lebih praktis dan ekonomis tanpa mengabaikan kompetensi dan kebutuhan formasi pada setiap daerah. Pengadaan seperti sekarang ini menelan biaya yang tidak sedikit dan apabila ada formasi tidak terisi maka akan dibiarkan kosong begitu saja sampai pengadaan CPNS periode selanjutnya. Maka akan lebih baik apabila diadakannya seleksi CPNS dengan cara tes terjadwal dengan media elektronik di BKD pada masing-masing daerah.

2.

Adanya aturan namun tidak terealisasikan dalam kenyataannya seperti ini harus dihilangkan, karena akan menimbulkan permasalahan baru apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini untuk keuntungan pribadinya, serta kepercayaan masyarakat dengan peraturan akan mengalami kemrosotan dan menganggap bahwa aturan tidak perlu dihiraukan.

3.

Pelaksanaan sanksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang ini sebaiknya tetap diksanakan. Apabila aturan ini tidak dilaksanakan maka justru akan mendapat image buruk dari masyarakat, karena aturan yang tidak terlaksana. Hal ini dapat menimbulkan efek di masyarakat bahwa aturan/hukum itu tidak perlu dilaksanakan karena dianggap hanya merupakan ancaman belaka.

commit to user

PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR

Recommend Documents