PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN WAJO
IMPLEMENTATION OF HEALTH CARE FREE PROGRAM IN WAJO REGENCY
Hartini Basir1, Asiah Hamzah2, Ridwan Amiruddin3 1
2
Bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Universitas Hasanuddin, Makassar 3 Bagian Epidemiologi. Universitas Hasanuddin, Makassar
Alamat Korespondensi: Hartini Basir BTN Pepabri Blok G1 No.10 Sengkang Email:
[email protected] HP. 085299413416
ABSTRAK Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis sejak tahun 2008 yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sebagai salah satu faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo dengan melihat tata laksana kepesertaan, pelayanan dan pendanaan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Triangulasi teknik dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen dengan jumlah informan 17 orang. Hasil penelitian menunjukkan tata laksana kepesertaan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo belum terlaksana dengan baik dimana tidak terdapat anggaran untuk pendataan kepesertaan. Begitu juga dengan kartu peserta yang belum mencukupi sesuai dengan kuota peserta yang ada. Tata laksana pelayanan kesehatan gratis sudah terlaksana dengan baik dimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas baik itu dalam gedung maupun luar gedung. Namun demikian, masih terdapat beberapa obat yang kurang tersedia di Puskesmas. Tata laksana pendanaan pelayanan kesehatan gratis belum terlaksana dengan baik dimana proses penyaluran, pencairan dan pembayaran dana pelayanan kesehatan gratis masih mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa puskesmas yang terlambat menyetor laporan atau klaimnya. Begitupun dengan pemanfaatan dana yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan manajemen puskesmas. Kata kunci: Pelayanan, kesehatan gratis, kualitatif.
ABSTRACT South Sulawesi Province has implemented a free health care program since 2008 in collaboration with the district / city in an effort to improve the coverage of health services as one of the factors that determines the health of society. The purpose of this study is to investigate the implementation of the free health care program in Wajo by looking at governance, membership, services and funding. Qualitative research method is the case study approach. Triangulation techniques of indepth interviews, observations and review of documents by the number of informants 17 people. The results showed governance participation in the implementation of the free health services in Wajo has not done well where there is no budget for the collection of membership. Likewise with the card that has not been sufficient according to the existing quota of participants. Administration of free health services are performing well where people get primary health care both in the building and outside the building. Nevertheless, there are some medications that are less available in the health center. Administration of free health care funding has not done well in which the process of distribution, disbursement of funds and payment of health care services free still experiencing delays caused by several health centers late deposit report or claim. Likewise with the utilization of funds can not be used for operations and management centers.
Keywords: services, free health care, qualitative.
PENDAHULUAN Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (pasal 3; UU N0. 32 tahun 2009). “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal (pasal 4; UU N0. 32 tahun 2009). Hal senada tertuang pula dalam UUD 1945 amandemen pasal 28H ayat 1, “... setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. Berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional, terdapat enam subsistem yang turut menentukan kinerja sistem kesehatan nasional yaitu subsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga sub sistem pelayanan kesehatan dan sub sistem pembiayaan dalam SKN dapat bersinergi untuk mendorong perubahan dan penataan pelayanan kesehatan yang lebih baik (Depkes, 2009). Untuk menjamin akses penduduk Sulawesi Selatan terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka sejak 21 Juli 2008 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Gratis. Program ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya jajaran kesehatan sebagai instansi teknis yang ditugaskan dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis tersebut.
Hasil penelitian Tarigan., (2011) di Gorontalo menunjukkan bahwa proses perencanaan kepesertaan Jamkesda belum efektif karena masih ada masyarakat yang tidak masuk dalam data base kepesertaan, pengorganisasian belum efektif karena kurang koordinasi,
penganggaran belum efektif karena pembayaran
berdasarkan klaim sehingga susah dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan program juga belum efektif karena masih ada keluhan pasien terutama dalam administrasi pelayanan yang sangat panjang dan terkesan rumit. Dengan pemaparan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Wajo dengan melihat tata laksana kepesertaan, prosedur pelayanan dan pendanaannya.
BAHAN DAN METODE Lokasi, populasi, dan sample penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan mulai dari Maret sampai dengan April 2013. Informan penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelaksanaan Yankesgra. Informan kunci sebanyak 8 dan informan penunjang adalah 4 pengelola Yankesgra di puskesmas dan 5 orang pasien di puskesmas. Pengumpulan Data Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara mendalam obsevasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang ketersediaan tenaga kesehatan dari informan kunci atau informan biasa. Metode pengamatan dan telaah dokumen dilakukan sebagai salah satu bentuk triangulasi pada tingkat metode guna memvalidasi data yang didapat dengan wawancara. Hal tersebut untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur baku yang ditetapkan dengan pelaksanaan. Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data
dimana
pada
tahap
ini
dilakukan
pemilihan
data,
pemusatan,
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ditemukan di
lapangan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data yaitu menyajikan data yang telah dianalisis pada alur pertama, disajikan dalam bentuk naratif. Tahap akhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mencari makna benda-benda dan peristiwa pola-pola dan alur sebagai akibat untuk membangun preposisi.
HASIL Karakteristik Informan Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo. Informan berjumlah 17 orang dengan rata-rata informan petugas kesehatan berusia 30-55 tahun dengan pendidikan Strata 1. Terdapat pula informan petugas dengan status pendidikan Starata 2. Namun demikian, masih terdapat pengelola pelayanan kesehatan gratis yang masih tamatan SMA dan D4. Adapun informan pasien, rata-rata dengan status pendidikan SD. Namun ada juga dengan status pendudukan SMA dan Strata 1. Tata Laksana Kepesertaan Pendataan sasaran Dalam
program
pelayanan
kesehatan
gratis,
pendataan
sasaran
dilaksanakan secara berjenjang, mulai di tingkat desa yang dilakukan oleh Tim Desa selanjutnya dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi. Tim kecamatan melaporkan hasil rekapitulasi ke Tim Pengendali Kabupaten/Kota untuk dilakukan penetapan oleh Pemerintah Daerah. Data peserta yang telah ditetapkan oleh Pemda, kemudian dilakukan entry oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota. Berikut ini kutipan wawancara mengenai pendataan sasaran program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo: “Pendataan secara khusus mendetail tidak ada dan belum pernah karena memang untuk melakukan suatu pendataan itu membutuhkan biaya dan hal itu tidak dianggarkan dalam pelayanan kesehatan gratis “ (ASR)
Kutipan wawancara di atas menunjukkan tidak adanya pendataan peserta program kesehatan gratis. Dimana hal ini disebabkan karena tidak adanya dana yang dianggarkan untuk pencatatan peserta program pelayanan kesehatan gratis. Registrasi Peserta Berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya diserahkan ke masing-masing Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang telah ditunjuk dan bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis. Pengadaan Kartu Peserta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya pengisian dan distribusi kartu dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Berikut ini kutipan wawancara mengenai registrasi peserta pada pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo : “Sistem registrasi bahwa setiap masyarakat atau penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kalau dia tidak mempunyai jaminan kesehatan yang lain otomatis terdaftar atau teregister sebagai peserta jamkesda. Dan untuk pengadaan kartu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan selama ini belum ada pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo” (ASR)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa registrasi peserta ditentukan apabila masyarakat berkunjung ke sarana pelayanan namun ia tidak memiliki jaminan kesehatan maka otomatis ia akan terdaftar sebagai peserta jamkesda. Adapun pengadaan kartu kepesertaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan belum pernah diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. SK Bupati SK Bupati mengatur tentang kepesertaan program pelayanan kesehatan gratis yang berasal dari pendataan. Oleh karena di Kabupaten Wajo tidak terdapat pendataan peserta sehingga dalam SK Bupati yang terdapat adalah jumlah peserta yang diperoleh dari hasil pengurangan dengan masyarakat yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya. Dalam artian, jika masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima sebuah jaminan pemeliharaan kesehatan maka secara otomatis ia terdaftar sebagai penerima pelayanan kesehatan gratis. Berikut ini kutipan wawancara informan mengenai isi SK Bupati:
“Untuk kepesertaan ada SK Bupati dan ini setiap tahun kita perbaharui. SK Bupatinya berisi kuota peserta yg diperoleh dengan hasil pengurangan masyarakat yg telah mendapatkn jaminan kesehatan lainnya” (ASR)
Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Prosedur Pelayanan Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat harus menunjukkan
Kartu Peserta.
Jika tidak ada
maka
masyarakat
harus
memperlihatkan KTP/Kartu Keluarga sebagai penduduk Sulawesi Selatan. Hal ini juga terlihat pada prosedur pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo yang menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak membawa kartu peserta sehingga mereka harus menunjukkan KTP/ Kartu Keluarga. Berikut kutipan wawancaranya: “Kalau penggunaan kartu peserta belum efektif karena masih banyak masyarakat yang menggunakan Kartu keluarga atau KTP, padahal sudah banyak kita distribusikan kartunya” (JAH)
Puskesmas Sesuai dengan pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis, diketahui bahwa beberapa pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas meliputi kegiatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan gawat darurat (emergency), Pelayanan kesehatan Luar Gedung. Berikut ini penuturan informan mengenai pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Kabupaten Wajo: “Kesehatan gratis di puskesmas untuk pelayanan dalam gedung dan luar gedung, dimana kalau kegiatan dalam gedung termasuk polik gigi, tindakan di polik umum, terus laboratorium dan pelayanan obat, termasuk juga pelayanan yang ada di pustu dan poskesdes. jadi eee yang mesti dirawat inap ditangani dan kalau perlu perawatan lebih lanjut kami rujuk ke RS.. eee terus di luar gedung yang puskel yang didanai Jamkesda” (SRI)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Dimana masyarakat memperoleh pelayanan berupa pelayanan dalam gedung dan luar gedung. Kegiatan dalam gedung meliputi polik gigi, tindakan di polik umum,
laboratorium dan pelayanan obat, termasuk juga pelayanan yang ada di pustu dan poskesdes. Adapun pelayanan di luar gedung meliputi puskesmas keliling yang didanai oleh Jamkesda. Informasi lainnya juga diperoleh dari penuturan informan berikut ini: “Karena saya itu sebenarnya peserta Askes tapi anak saya yang ketiga ini sudah tidak masuk Askes jadi pake KK saja dilayani maki gratis, baik itu kalau sakit demamki, cabut gigi dan lainnya. Kalu masalah obat, pernah disuruh beli tapi cuma 1 macam” (HAM, pasien RJ)
Tata Laksana Pendanaan Sumber dan Alokasi Dana Sumber Dana pelayanan kesehatan gratis berasal dari bantuan keuangan Pemprov Sulsel (APBD I) dan Kabupaten/Kota melalui APBD II. Dengan perbandingan 40% Provinsi dan 60% Kabupaten/Kota. Pemprov Sulsel mengalokasikan dana bantuan tersebut kepada Pemkab/Kota melalui rekening/kas daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Berikut ini kutipan wawancara mengenai sumber dan alokasi dana mengenai pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo: “Sumber dana untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis ini sesuai dengan SK Gubernur setiap tahunnya bagi masing-masing Kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dalam SK tersebut disebutkan bahwa 40% dari Tingkat I dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulsel, dan 60% dari APBD II” (SAL)
Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber dana untuk pelaksanaan kesehatan gratis berasal 40% dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan 60% dari APBD II. Penyaluran Dana Dana disalurkan langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit pada rekening masingmasing PPK. Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap (periode triwulan) dan disalurkan pada awal bulan atau berdasarkan klaim yang diajukan. Berikut ini kutipan wawancara mengenai penyaluran dana program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo: “Dana kadang terlambat turun dari Tingkat I, padahal program ini jalan secara terus menerus sehingga secara otomatis pendampingan 60% oleh APBD juga
terlambat karena pembayaran klaim harus sharing antara Pemprov dan Pemkab” (SAL)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana tersebut kadangkala mengalami keterlambatan. Meskipun demikian dana disalurkan tetap akan disalurkan ke rekening masing-masing melalui bendahara puskesmas. Pencairan dan Pemanfaatan Dana Setiap pengambilan dana dari rekening Puskesmas harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dana yang diterima Puskesmas, dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dasar baik dalam gedung maupun luar gedung. Namun tidak digunakan untuk membiayai operasional dan manajemen Puskesmas. Hasil wawancara mengenai pencairan dan pemanfaatan dana dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut ini: “Pencairan dana berdasarkan pertanggungjawaban atau klaim yang masuk kita langsung dimintakan ke Keuangan Daerah yang untuk seterusnya didistribusikan atau disalurkan ke rekening masing-masing puskesmas. Untuk pemanfaatan dana disamping untuk pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung. Sedangkan untuk operasional dan manajemen puskesmas tidak dianggarkan dalam program ini karena eee anggaran untuk operasional dan manajemen puskesmas ini telah dianggarkan melalui dana APBD II, sehingga ditakutkan tumpang tindih meskipun itu terbatas.” (ASR)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses pencairan berdasarkan klaim yang diajukan oleh puskesmas kemudain setelah diperiksa dan diverifikasi maka diajukanlah klaim tersebut dimana pemanfaatan dananya untuk membiayai kegiatan pelayanan dalam dan luar gedung puskesmas. Adapun kendala dalam hal pencairan dana adalah masalah keterlambatan. Hal ini berdasarkan penuturan informan berikut ini: “Mungkin satu kendala dari pencairan dana klaim pasien rujukan yaitu karena sistem klaim sehingga nanti setelah itu 1 - 2 bulan baru dibayarkan sementara penggunaan bahan bakar itu sudah harus pada saat itu sehingga perlu ditalangi dulu” (GUS)
Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pembayaran ke Puskesmas dan jaringannya harus dipertanggungjawabkan dengan dilakukan verifikasi pelayanan meliputi: RJTP (jumlah kunjungan dan rujukan), RITP, Transportasi Rujukan, oleh Tim Pengendali Kabupaten/Kota dan mendapat
persetujuan
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Pertanggungjawaban dilaksanakan setiap bulannya. Adapun hasil wawancara mengenai pembayaran dan pertanggungjawaban dana di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini: “Setelah dicairkanmi dananya, dana yang 40% itu dibayarkan melalui rekening masing-masing puskesmas yang dtransfer langsung oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan 60% disetorkan ke Kas daerah sebagai PAD. Selama ini pembayaran selalu mengalami keterlambatan karena masih ada puskesmas yang terlambat memasukkan pertanggungjawaban sehingga eee klaim belum bisa diajukan, menunggu keseluruhan puskesmas dulu sehingga sangat mempengaruhi keterlambatan penyaluran dana bagi puskesmas yang telah tepat waktu penyetoran klaimnya” (EDA)
Begitu juga dengan hasil wawancara di bawah ini: “Kalau proses pertanggung jawabannya kita laksanakan setiap bulan, namun proses pembayarannya kadang 2 sampai 3 bulan baru dibayarkan, namun kalau bisa dibayarkan pada bulan berjalan berikutnya karena yang namanya jatahnya orang itu selalu diharapkan tapi tidak ada dampak secara signifikan terhadap pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat” (JAH)
Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban telah dilaksanakan setiap bulannya namun pembayaran belum dilaksanakan tepat waktu sehingga seringkali mengalami keterlambatan. Verifikasi Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK yang dilakukan oleh Tim Pengendali dengan mengacu kepada standar penilaian klaim. Verifikasi Program meliputi : verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan Berikut hasil wawancara mengenai kegiatan verifikasi di Kabupaten Wajo: “Verifikasi itu terhadap persyaratan peserta baik itu dengan KTP/KK atau dengan kartu peserta, pelayanan yang dibolehkan oleh pelayanan kesehatan gratis, pembayaran klaimnya yang disesuaikan antara diagnosa dengan Perda yang berlaku, Proses verifikasi yaitu laporan atau klaim yang masuk diperiksa secara keseluruhan yang dikasi batas waktu sampai tanggal 10 bulan berjalan, adapun perbaikannya sampai tanggal 15 setelahnya. E.e.e. Dilakukan verifikasi
dan setelah disetuji diajukan klaimnya ke bendahara pengeluaran kemudian dilanjutkan ke Keuangan Daerah.” (EDA) “Verifikasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang Yankes dari segi masyarakat yang dilayani, klaim pelayanannya yang disesuikan dengan Perda yang berlaku” (ASM)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa verifikasi sudah terlaksana dengan baik dimana hal tersebut merupakan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK yang dilakukan oleh Tim Pengendali dengan dalam hal ini Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari dimensi tata laksana kepesertaan yang belum terlaksana dengan baik karena tidak tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan pendataan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pendataan sasaran untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis tidak dilakukan di Kabupaten Wajo berhubung karena tidak adanya dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga kuota peserta program pelayanan kesehatan gratis diambil dari pengurangan jumlah penduduk dikurangi dengan masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan lainnya seperti PNS, Jamsostek, Jamkesmas dan Asabri. Untuk pengadaan kartu registrasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itupun jumlah kartu belum memadai. Belum ada pengadaan kartu oleh Kabupaten Wajo sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan Kartu Keluarga dan KTP untuk berobat. Adapun SK Bupati untuk kepesertaan berisi tentang kuota kepesertaan pelayanan kesehatan gratis yang diperoleh dari hasil pengurangan masyarakat yang telah mendapatkan jaminan lainnya. Meskipun kurang maksimalnya kepemilikan kartu peserta tersebut bukanlah menjadi sebuah masalah yang mendasar yang memberi dampak besar dalam pelayanan kesehatan gratis akan tetapi hal ini juga perlu mendapatkan perhatian dari para pelaksana program pelayanan kesehatan gratis. Kartu peserta
merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Sebagaimana hasil penelitian Purba., (2011) yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru. Penelitian serupa juga ditemukan dalam hasil penelitian Yusnan., (2010) yang menyebutkan bahwa program pelayanan kesehatan gratis yang berada di Kota Palopo terlaksana tanpa melakukan sebuah mekanisme pendataan seperti halnya yang dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis. Dimana hal tersebut juga disebabkan oleh tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan pedoman pelaksaan pelayanan kesehatan gratis diketahui bahwa prosedur pelayanan kesehatan adalah peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya. Kemudian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat harus menunjukkan Kartu Peserta atau dengan KTP/Kartu Keluarga sebagai penduduk Sulawesi Selatan. Pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan indikasi medis, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu identitas yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency. Prosedur pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo tergambar dalam konsep emik bahwa dalam Pelayanan kesehatan gratis masih banyak masyarakat yang menggunakan Kartu Keluarga dan KTP dalam berobat. Meskipun demikian, petugas kesehatan tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Adapun pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi semua pelayanan dasar termasuk pelayanan dalam gedung berupa rawat luka, pengobatan dan pemeriksaan gizi, tindakan UGD, Imunisasi, laboratorium, KIA, KB, rawat inap, dan pelayanan luar gedung berupa puskesmas keliling. Jika pasien perlu mendapatkan pelayanan rawat inap di RS maka pasien menggunakan rujukan dari puskesmas. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat telah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sesuai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra., (2012) yang menunjukkan bahwa Karakteristik Agen Pelaksana sudah sangat baik dimana
warga yang berobat semuanya dilayani dengan baik oleh petugas kesehatan, Adapun warga yang berobat menggunakan program jamkesda dilayani dengan baik meskipun hanya dengan KTP. Dimensi lainnya adalah tata laksana pendanaan. Pendanaan yang dimaksud merupakan sharing pembiayaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan perbandingan 40% Provinsi dan 60% Kabupaten/Kota dari total biaya program pelayanan kesehatan gratis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rekening/kas daerah. Hasil penelitian di Kabupaten Wajo mengenai sumber dan alokasi dana menunjukkan sumber dana pelayanan kesehatan gratis sesuai SK Gubernur yang menyebutkan bahwa bahwa 40% dari Tingkat I dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulsel, dan 60% dari APBD II. Adapun alokasi dana terbagi menjadi 3 yaitu untuk Dinas Kesehatan yang diperuntukkan ke Puskesmas dan jaringannya, RSU Lamaddukkelleng dan RSU Siwa. Berdasarkan telaah dokumen, diketahui bahwa realisasi dana program pelayanan kesehatan gratis dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat pada realisasi anggaran tahun 2010 mencapai 71,82%. Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 75,55%. Hingga pada tahun 2012, realisasi tersebut mencapai hingga 99,99% (Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, 2012). Adapun hasil penelitian yang ditemukan di Kabupaten Wajo bahwa penyaluran dana telah sesuai pedoman pelaksanaan yakni melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit pada rekening masing-masing PPK. Akan tetapi, masalah yang muncul adalah adanya keterlambatan penyaluran dana tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Bahar., (2011) yang menyebutkan bahwa di tingkat kabupaten, keterlambatan pencairan dana menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Salah satu kendala pencairan dana adalah keterlambatan pencairan. Kondisi ini mengakibatkan beberapa petugas harus menggunakan dana pribadai terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dimana dananya belum dicairkan. Mengenai hal ini, juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Pani., (2011) yang
menyebutkan bahwa dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan sesuai juknis BOK, dana terlambat diterima namun kegiatan di puskesmas tetap terlaksana dengan menggunakan sistem pinjam ataupun hutang. Berbagai permasalahan mengenai program pelayanan kesehatan gratis ini juga diteliti oleh Novayanti., (2012) yang menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah yang diterapkan di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaanya. Selain itu juga oleh Dodo., (2012) yang menunjukkan komitmen pemerintah masih rendah dalam pembiayaan program KIA sebagai program prioritas.
KESIMPULAN DAN SARAN Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tata laksana kepesertaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo belum terlaksana dengan baik dimana tidak terdapat anggaran untuk pendataan kepesertaan. Begitu juga dengan kartu peserta yang belum mencukupi sesuai dengan kuota peserta yang ada. Tata laksana pelayanan program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo sudah terlaksana dengan baik dimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas baik itu dalam gedung maupun luar gedung. Namun demikian, masih terdapat beberapa obat yang kurang tersedia di Puskesmas. Tata laksana pendanaan belum terlaksana dengan baik dimana proses penyaluran, pencairan dan pembayaran dana pelayanan kesehatan gratis masih mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa puskesmas yang terlambat menyetor laporan atau klaimnya. Begitupun dengan pemanfaatan dana yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan manajemen puskesmas. Olehnya itu disarankan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo untuk memaksimalkan tata laksana kepesertaan, pelaksanaan dan pendanaan program pelayanan kesehatan gratis agar kegiatan pendataan dapat terlaksana dengan baik, ketersediaan obat dapat terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan dalam hal penyaluran, pencairan dan pembayaran dana program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Wajo.
DAFTAR PUSTAKA Bahar, (2011). Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Dan Dinas Kesehatan Kaimana Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas Dan Jampersal Tahun 2011. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 01 No. 04 Desember 2012 Halaman 182 – 189. http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/indeks. Diakses Februari 2013. Depkes, (2009). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta : Depkes, RI. Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. (2012), Profil Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2011. Sengkang Dodo, (2012). Analisis Pembiayaan Program Kesehatan Ibu dan Anak Bersumber Pemerintah dengan Pendekatan Health Account . Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 01 No. 01 Maret 2012 Halaman 13 – 23. http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/indeks. Diakses Maret 2013. Novayanti, (2012). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang Tahun 2012. http://
[email protected]. Diakses Maret 2013. Purba H., (2011). Pelaksanaan Program Persalinan (Jampersal) di Kota Pekanbaru tahun 2011. http://www.pdf.search.engine.com. Diakses Maret 2013. Pani, (2011). Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 3 Puskesmas Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011. Electronic Theses & Dissertation Journal Universitas Gajah Mada. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 01 No. 03 September, Halaman 161 167. http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/indeks. Diakses Februari 2013. Saputra, RF. (2012). Studi tentang Pelayanan Program Jamkesda di Puskesmas Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Jurnal Administrasi Negara, 2013,1(1): 41-55, http://ejurnal.fisipuntirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/view/20/20, diakses 13 Maret 2013 Tarigan, (2011). Efektivitas Pengelolaan Program jamkesda di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Health and Sport, Vol.3, No.1, Agustus 2011 : 199-284, diakses 25 Februari 2013 Yusnan, (2010). Analisis Penyelenggaraan Program Kesehatan Gratis Di Puskesmas Wara dan Sendana Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar
