PEKSANAAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA VIDEO EZY DI JAKARTA. Jessica Amelinda*, Ery Agus Priyono, Budiharto

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PEKSANAAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA VIDEO EZY DI JAKARTA Jessica Amelinda*, Ery Agus Priyono, Budiharto Hukum Perdata ABSTRACT

Franchising is one of the alternative options to develop business rapidly because it is issuing capital, which is cheaper than expand the business with their own capital, but sometimes conflict happens between franchisor and franchisee on cooperation in franchising. The franchise agreement is a testament to the cooperation in the field of franchising, however there are several clauses in the franchise agreement that do not comply with the principle of proportionality, because in general, franchise agreement is a standard agreement which is the product of the principle of freedom of contract. Frequently, the debtor is in a weak position because it has a lower economic position than creditors. An agreement that has the principle of proportionality substance is an agreement that give rights, opportunities, and equal opportunity to the parties to determine the fair exchanges for both of them. The author examines the implementation or application of the proportionality principle in the formation of Video Ezy franchise agreement in Jakarta because the author found some clauses that are less in accordance with the principle of proportionality, especially regarding the rights and obligations of the parties as well as the distribution of profits and fees. In examining the agreement, the author refers to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 about Franchise, Permendag Nomor 53 Tahun 2012 about Franchise Operation. The Keywords: Principle of Proportionality and Franchise Agreement

1


A. Pendahuluan Dalam

perkembangan

waralaba

selanjutnya

imbalan

berupa

royalty

atas

perekonomian di Indonesia ini, banyak

penggunaan

sekali jenis-jenis usaha atau bisnis

intelektual

yang bermunculan di antaranya adalah

operasional mereka oleh penerima

berbentuk

waralaba.1

Waralaba,

Multilevel

hak

memperoleh

dan

atas

kekayaan

sistem

kegiatan

Marketing, Leasing, dan lain-lain.

Pada dasarnya, kontrak berawal

Kebanyakan pengusaha pemula di

dari perbedaan atau ketidaksamaan

Indonesia dalam memulai usahanya,

kepentingan di antara para pihak.2

menginginkan jenis usaha yang lebih

Sebelum membuat kontrak, para pihak

aman atau usaha yang minim risiko.

akan bernegosiasi terlebih dahulu

Franchise atau waralaba adalah salah

untuk memperoleh kesepakatan untuk

satu jenis usaha yang diminati oleh

saling mempertemukan sesuatu yang

pengusaha pemula, karena pengusaha

diinginkan dari masing-masing pihak.

pemula akan diberikan rencana operasi

Namun, pada kenyataannya terdapat

bisnis dengan arah yang jelas oleh

fenomena adanya ketidakseimbangan

pemberi franchise, selain itu juga

dalam berkontrak, terutama kontrak-

pengusaha pemula akan mendapatkan

kontrak konsumen dalam standar/baku

bantuan manajemen dari

yang di dalamnya memuat klausul-

pemberi

franchise.

klausul yang isinya berat sebelah.

Waralaba

satu

Untuk kontrak komersial, harus benar-

alternatif pilihan pengembangan usaha

benar dikaji dengan cermat dan hati-

karena banyak keuntungan yang akan

hati agar tidak serta-merta menyatakan

diperoleh

klausul

penerima untuk kekayaan

menjadi

salah

penerima waralaba

waralaba,

diberikan

memanfaatkan intelektual

hak dan

kontrak

tersebut

tidak

hak

seimbang. Misalnya, dalam kontrak

atas

waralaba

sistem

terdapat

klausul

yang

isininya kewajiban penerima waralaba

kegiatan operasional dari pengusaha

(franchisee)

untuk

membayar

pemberi waralaba, baik dalam bentuk 1

Viriany, http://myrahdika.ueuo.com/jurnal2/waralaba%20s ebagai%20salah%20satu%20alternatif.pdf diakses pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 13:33 2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group: Jakarta, 2010. hlm. 1

penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri,

paten

maupun

rahasia

berupa dagang.

teknologi, Pemberi 2


sejumlah dana dalam bentuk tunai

penting untuk diterapkan. Namun,

untuk

kewajiban

jumlahnya pemberi

akan

start-up

yang

banyak

ditentukan

oleh

perjanjian waralaba yang tidak sesuai

waralaba

(franchisor).3

atau

klausul-klausul

tidak

dalam

mencerminkan

asas

Klausul lain, misalnya franchisee yang

proporsionalitas, maka dari itu saya

ditetapkan oleh franchisor dan sama

akan meneliti mengenai pelaksanaan

sekali

asas proporsionalitas dalam perjanjian

tidak

menjalankan

diperbolehkan usaha

dalam

waralaba Video Ezy di Jakarta.

bidang/usaha jenis apapun.4 Franchisor yang memiliki sistem

B. Rumusan Masalah

bisnis memiliki posisi tawar sangat

1. Pasal-pasal

apa

saja

dalam

yang kuat dalam negosiasi kontrak

perjanjian yang tidak memenuhi

franchise dengan franchisee. Dengan

asas proporsionalitas ?

posisi

tawar

yang demikian

itu,

2. Bagaimana keabsahan pasal-pasal

franchisor mendikte isi kontrak. Isi

yang ditenggarai melanggar asas

atau klausul-klausul

proporsionalitas dilihat dari Pasal

kontrak itu

sendiri sudah dibakukan dalam sebuah

1320 KUH Perdata ?

kontrak baku. Bagi franchisee hanya ada pilihan take it or leave it. Kontrak yang demikian dapat menghasilkan suatu kontrak yang tidak

patut

yang

C. Metode Penelitian

tidak fair dan

Metode pendekatan penelitian

merugikan

yang

franchisee.5

adalah

yuridis

normatif

atau

penelitian

hukum

normatif

atau

penelitian

hukum

keadilan antara hak dan kewajiban

doktriner,

juga

disebut

antara Franchisor dengan Franchisee,

perpustakaan atau penelitian dokumen.

maka asas proporsionalitas dalam

Disebut sebagai penelitian hukum

perjanjian waralaba menjadi sangat

doktriner,

Agar terjadi keseimbangan dan

3

digunakan

karena

penelitian

penelitian

ini

dilakukan atau ditujukan hanya pada

Ibid hlm. 3

peraturan-peraturan yang tertulis atau

4

Johanes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 227. 5 Ridwan Khariandy, Franchise as Predator: Perlunya Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise, hlm. 1-2

bahan-bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian 3


ini lebih banyak dilakukan terhadap

pemberian alasan mengapa jumlah

data

modal investasi minimumnya sebesar

sekunder

yang

ada

di

perpustakaan.6

Rp.

Spesifikasi

penelitian

yang

100.000.000,-.

proporsional,

digunakan adalah deskriptif analisis.

ketentuan

Spesifikasi

alasan

ini

digunakan

untuk

Agar

sebaiknya tersebut

mengapa

lebih dalam

dicantumkan

modal

menganalisa dan memaparkan obyek

minimum

penelitian

100.000.000,- karena untuk biaya

mengenai

yang

bersangkutan

penerapan

asas

tersebut

investasi

pembangunan

sebesar

dan

Rp.

pemeliharaan

proporsionalitas di dalam perjanjian

tempat usaha sebaiknya disesuaikan

waralaba (perjanjian waralaba Video

dengan kesanggupan penerima hak

Ezy). Data yang dijadikan obyek

waralaba

penelitian

dianalisis

kemudian

pemberi hak waralaba.

dilakukan

identifikasi

mengenai

b. Pasal

dan

5,

juga

standar

ketentuan

dari

mengenai

penerapan asas proporsionalitas di

pembagian laba kurang proporsional

dalam perjanjian. Setelah

semua

karena pembagian keuntungan jauh

proses penelitian dilalui maka dapat

lebih besar diterima oleh pembagi hak

ditarik suatu kesimpulan.

waralaba, sebaiknya dalam pembagian persenan

laba,

kedua

pihak

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

merundingkannya atau bernegosiasi

1. Analisis

Asas

terlebih dahulu, jika tidak, dalam

Perjanjian

klausul tersebut sebaiknya disebutkan

Penerapan

Proporsional

dalam

Waralaba Video Ezy

alasan yang jelas mengenai pembagian

Terdapat beberapa Pasal yang kurang

persenan laba, mengapa pemberi hak

memenuhi

waralaba mendapatkan bagian yang

asas

proporsionalitas

diantaranya sebagai berikut :.

jauh

a. Pasal 4 yaitu mengenai mengenai modal

investasi

minimum

lebih

besar

dibandingkan

penerima hak waralaba.

Rp.

c. Pasal 6, yaitu ketentuan tentang

100.000.000,-. Yang harus dipenuhi

kewajiban para pihak, agar lebih

oleh penerima hak waralaba tanpa

proporsional,

sebaiknya

dalam

klausula tersebut juga mencantumkan 6

secara tegas hak para pihak, agar para

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian

Hukum, Alfabeta: Bandung, 2013, hlm. 51

4


d.

pihak juga mengetahui apa saja yang

bimbingan,

menjadi haknya.

diberikan oleh pemberi

Pasal 8, yaitu ketentuan mengenai

sebaiknya pemberi hak waralaba juga

perjanjian untuk tidak saling bersaing,

ikut bertanggungjawab atas kerugian

dalam ketentuan itu hanya membahas

tersebut, namun, jika kerugian tersebut

agar

tidak

dikarenakan oleh kelalaian penerima

membuat usaha yang sifatnya sejenis

hak waralaba, maka penerima hak

dengan

waralabalah yang bertanggungjawab

penerima

waralaba

usaha

waralaba

yang

diperjanjikan dan/atau tidak bersaing

ketentuan

yang

waralaba,

atas kerugian tersebut.

dengan pemberi hak waralaba dan/atau

e.

dan

f.

Pasal 17, yaitu memuat ketentuan

dengan franchisee lainnya, sebaiknya

pengakhiran perjanjian yang mana

dicantumkan juga ketentuan bahwa

perjanjian berakhir sebelum jangka

pihak pemberi hak waralaba tidak

waktu yang ditentukan, ketentuan

membuat

suatu

mengenai pengakhiran secara sepihak

sifatnya

sejenis

usaha

lain

dengan

yang usaha

dan

ketentuan

mengenai

waralaba dalam perjanjian tersebut,

pengesampingan terhadap Pasal 1266

juga untuk tidak bersaing dengan

dan 1267 KUH Perdata. Klausul diatas

pihak penerima waralaba.

kurang

Pasal

11,

mengatur

pertanggungjawaban

mengenai

penerima

proporsional

menyatakan

bahwa

karena perjanjian

hak

mengesampingkan Pasal 1266 dan

waralaba atas segala kerugian yang

1267 KUH Perdata tanpa memperjelas

diakibatkan baik oleh pengoperasian

isi ketentuan yang terdapat dalam

usaha waralaba maupun kelalaian

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata,

yang dibuat oleh penerima waralaba.

karena pada umumnya, hanya sedikit

Klausul tersebut kurang proporsional

orang yang mengetahui atau mengerti

karena menyebutkan bahwa penerima

isi dari Pasal 1266 dan 1267 KUH

waralaba harus menanggung segala

Perdata.

kerugian dan kerusakan yang diderita

g.

Pasal 19, terdapat hal yang kurang pas

akibat pengoperasian usaha waralaba,

mengenai

apabila penerima hak waralaba sudah

proporsionalitas

melakukan

tersebut, yaitu mengenai penetapan

dalam

usaha

yang

mengoperasikan

maksimal usaha

denda

waralaba sesuai dengan petunjuk,

yang

perharinya 5

penerapan

asas

dalam

klausul

tinggi

kepada

dan

dihitung

penerima

hak


waralaba selaku debitor, sebaiknya

sekata mengenai hal-hal yang pokok

dalam

dibuat

dari perjanjian yang diadakan itu.

berdasarkan pendapat atau persetujuan

Mereka menghendaki sesuatu yang

dari penerima hak waralaba juga agar

sama secara timbal-balik.

klausul

diatas

memenuhi asas konsesualisme

Dalam perjanjian waralaba Video

2. Analisis Keabsahan Isi Perjanjian

Ezy, para pihak telah menyatakan

yang Ditenggarai Melanggar Asas

sepakat dan menyetujui isi perjanjian

Proporsionalitas Berdasarkan Pasal

waralaba tersebut, hal ini dapat dilihat

1320 KUH Perdata

dalam

Dalam

Pasal

1320

KUH

sahnya

suatu

perjanjian

dengan ini menyatakan setuju dan sepakat

mereka

yang

mengikat

2. Cakap untuk membuat suatu

dengan

bahwa para pihak telah sepakat untuk

1. Sepakat mereka yang mengikatkan

melakukan perjanjian waralaba Video

dirinya

Ezy

Subekti7 mengatakan bahwa syarat

dan

2. Cakap

untuk

syarat-syarat

perjanjian

subyektif, karena mengenai orang-

Cakap

perjanjian.

sepakat

terhadap

dalam

perjanjian

tersebut.

dan syarat cakap untuk membuat suatu

sbubyeknya

juga

klausula-klausula

sepakat mereka yang mengikat dirinya

mengadakan

Pihak,

Ketentuan di atas menunjukkan

4. Suatu sebab yang halal;

atau

Para

berikut

3. Mengenai suatu hal tertentu;

orangnya

menandatangani

persyaratan dan ketentuan sebagai

perjanjian;

dinamakan

untuk

Perjanjian ini sebagai perjanjian yang

mengikatkan dirinya;

perjanjian

yang

OLEH KARENA ITU, Para Pihak

diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat

perjanjian

dinyatakan sebagai berikut:

Perdata menyebutkan bahwa untuk syarat

praemise

yang

membuat

untuk

membuat

suatu

suatu

perjanjian atau kecakapan bertindak

Dengan

juga

merupakan

sepakat, dimaksudkan bahwa kedua

Menurut

Salim

subyek yang mengadakan perjanjian

bertindak

adalah

itu harus bersepakat, setuju atau seia-

kemampuan

7

8

Subekti., Hukum Perjanjian, Intermasa: Jakarta, 2002. Hlm. 17

syarat

subyektif.

H.S8,

kecakapan

kecakapan

untuk

melakukan

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Op.cit. hlm. 34

6

atau


perbuatan hukum. Orang-orang yang

(meenderjaring), juga diukur dari

mengadakan

perjanjian

rechtspersoon (badan hukum), diukur

orang-orang

yang

mempunyai melakukan

haruslah

cakap

wewenang perbuatan

dan

dari aspek kewenangan (bevoegheid).

untuk

Untuk

hukum,

Waralaba,

Pemberi

yaitu

PT.

Hak

Video

Ezy

sebagaimana yang ditentukan oleh

Internasional adalah suatu Perseroan

Undang-undang. Orang yang cakap

Terbatas, berbentuk Badan Hukum,

dan

melakukan

dalam hal ini memiliki kecakapan

perbuatan hukum adalah orang yang

dalam melakukan perjanjian. Hal ini

sudah dewasa. Ukuran kedewasaan

tercantum dalam komparisi perjanjian,

adalah telah berumur 21 tahun dan

yaitu:

berwenang

untuk

atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang

untuk

PT. Video Ezy Internasional suatu

melakukan

perseroan terbatas yang secara sah

perbuatan hukum: a) Anak

berdiri berdasarkan hukum Republik

di

bawah

umur

Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

(minderjarigheid),

dan berkantor pusat di Gedung Video

b) Orang yang ditaruh di bawah

Ezy, Jalan Suryopranoto 67 A, Jakarta

pengampuan, dan

(selanjutnya

Akan

tetapi

disebut

sebagai

“Pemberi Hak Waralaba”) dalam hal

c) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). dalam

ini diwakili oleh Tuan Djie Tjianan,

perkembangannya istri dapat

dalam kapasitasnya sebagai Presiden

melakukan perbuatan hukum,

Direktur,

dan

oleh

sebagaimana yang diatur dalam

bertindak

untuk

dan

Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun

Pemberi Hak Waralaba

1974 jo. SEMA No. 3 Tahun

Agus

atas

nama

sebagai Presiden Direktur PT. Video Ezy

Hernoko9

Yudha

juga

memiliki

Ezy Internasional, hal ini tercantum

melakukan perbuatan hukum selain

pada isi perjanjian, yaitu pada Pasal 19

secara person (pribadi), diukur dari usia

Internasional

kapasitas untuk mewakili PT. Video

menyebutkan standar kecakapan untuk

standar

karenanya

Selain itu, Tuan Djie Tjianan,

1963.

9

pihak

Ayat 1 huruf a, yaitu:

kedewasaan

Pihak Perjanjian

Agus Yudha Hernoko, op.cit, hlm. 184

7

yang ini

menandatangi merupakan

wakil


obyek perikatan.10

Pemberi Hak Waralaba yang sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau

Pemberi

Hak

peraturan

Obyek dalam perjanjian ini adalah

Waralaba

terkait

Waralaba, tercantum dalam Pasal 1

yang

hurf f perjanjian waralaba Video Ezy

berlaku. Untuk

ini, yaitu: Pihak

Hak

Waralaba adalah perikatan dimana

Waralaba, yaitu Afda Rizal Armashita,

Pemberi Hak Warlaba memberikan

termasuk

hak kepada Penerima Hak Waralaba

dalam

Penerima

person

(pribadi),

dalam komparisi maupun isi perjanjian

untuk

tidak disebutkan secara jelas umurnya,

menggunakan

namun dalam isi perjanjian, yaitu

beserta Sistem dan Standar termasuk

Pasal 19 Ayat 2 huruf a, Penerima Hak

penemuan dan cirri

Waralaba menyatakan dan memberi

sehubungan dengan MEREK dengan

jaminan bahwa:

suatu

Pihak yang mendatangi Perjanjian

memanfaatkan hak

dan

atas

imbalan

atau

MEREK

khas usaha

berdasarkan

persyaratan yang ditetapkan oleh

ini merupakan wakil Penerima Hak

Pemberi

Waralaba yang sah sesuai dengan

Perjanjian

ketentuan [anggaran dasar Penerima

menjalankan Usaha Waralaba.

Hak Waralaba] dan/atau peraturan

Hak ini,

Waralaba

menurut

dalam

rangka

4. Suatu sebab yang halal

terkait yang berlaku.

Pengertian sebab di sini ialah

3. Mengenai suatu hal tertentu

tujuan dari pada perjanjian, apa yang

Pengertian suatu hal tertentu adalah

menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu

obyek dari perikatan yang menjadi

perjanjian.11 Sebab yang halal diatur

kewajiban dari para pihak dalam arti

dalam Pasal 1335-1137 KUH Perdata,

prestasi. Prestasi itu harus tertentu atau

yaitu:

dapat ditentukan, sedangkan untuk

Pasal 1335 KUH Perdata: “Suatu

dapat mengatakan tertentu dan dapat

persetujuan tanpa sebab atau yang

ditentukan harus ada jenis dari prestasi

telah dibuat karena sebab yang palsu

itu sendiri yang selanjutnya dapat

atau

ditentukan berapa jumlahnya. Tertentu

kekuatan”

di sini harus obyek yang dalam

10

terlarang,

tidak

mempunyai

Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Pohon Cahaya: Jogjakarta, 2012. Hlm. 119 11 Ibid. hlm. 120

perdagangan, karena benda di luar perdagangan tidak dapat dijadikan 8


Pasal 1336 KUH Perdata: “ Jika

audio kosong yang digunakan sebelum

tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi

direkam, compact disc (CD), mini

ada suatu sebab yang halal ataupun

discs (MD) dan piringan hitam yang

jika ada suatu sebab lain, daripada

mana

dinyatakan,

perundang-undangan atau peraturan

persetujuannya

namun

demikian adalah sah.”

tidak

hukum

lainnya

Pasal 1337 KUH Perdata: “Suatu

Indonesia.

sebab adalah terlarang apabila dilarang

Dalam

oleh

undang-undang

atau

apabila

melanggar

yang

analisis

ini,

ketentuan

berlaku

di

Perjanjian

Waralaba Video Ezy telah memenuhi

berlawanan dengan kesusilaan baik

unsur-unsur

syarat

sah

perjanjian

atau ketertiban umum”

berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,

Perjanjian waralaba Video Ezy

artinya adalah Perjanjian tersebut telah

sudah memenuhi unsur sebab yang

sah dan tidak menyimpang atau

halal,

melanggar dari Pasal 1320 KUH

mengingat

bidang

usaha

waralaba Video Ezy adalah usaha persewaan

atau

penjualan

Perdata.

video,

termasuk namun tidak terbatas adalah

E. Penutup

semua produk yang dipertunjukan

Simpulan

melalui layar televisi atau monitor

Setelah memahami hasil analisis dan

visual lainnya termasuk dengan cara

pembahasan yang telah dijelaskan maka

penggambaran, semua produk-produk

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

perangkat

berikut :

lunak, termasuk

segala

kaset video kosong yang digunakan

1. Terdapat beberapa klausula yang

sebelum direkam, video compact disc

belum

(VCD), Digital Video Disc (DVD),

proporsionalitas

laser disc, perangkat disket serbaguna,

Waralaba Video Ezy

head cleaner beserta asesoris-asesoris; permainan-permainan

video

memenuhi dalam

asas Perjanjian

2. Walaupun terdapat beberapa klausula

dan

yang

belum

memenuhi

asas

komputer, termasuk produk audio

proporsionalitas, namun perjanjian

untuk dijual ataupun disewa serta

tersebut tetap sah karena tidak

segala

yang dimaksudkan

melanngar syarat sah perjanjian yang

untuk dipakai pada semua bentuk

tercantum dalam Pasal 1320 KUH

peralatan audio termasuk kaset-kaset

Perdata.

produk

9


Busro,

Saran 1. Sebaiknya perjanjian yang dibuat oleh para

pihak

disempurnakan

substansinya agar kepentingan, hak,

Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

dan kewajiban para pihak menjadi adil dan selaras, sehingga tidak ada lagi beban berlebih yang dipikul oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Selain itu

Ibrahim ,Johanes, dkk, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Jakarta 2007.

untuk menghindari celah salah satu pihak

untuk

bertindak

Achmad, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012.

sewenang-

Salim H.S., Hukum Kontrak :Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

wenang, 2. Sebaiknya dalam perjanjian waralaba menggunakan istilah yang mudah

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002.

dimengerti, jika ingin mencantumkan Pasal dari Undang-undang, sebaiknya

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013.

dijabarkan juga isi dari Pasal tersebut sehingga dapat dimengerti dengan jelas oleh para pihak 3. Perlunya bagian Tujuannya

pencantuman

usia

komparisi agar

syarat

Jurnal

pada

Khariandy, Ridwan, Franchise as Predator: Perlunya Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise

perjanjian. sahnya

perjanjian tentang cakap menurut Internet

hukum dapat ditegaskan dengan baik.

Viriany, diakses dari http://myrahdika.ueuo.com/jurnal2/ waralaba%20sebagai%20salah%20 satu%20alternatif.pdf pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 13:33

F. Daftar Pustaka Buku

10

PEKSANAAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA VIDEO EZY DI JAKARTA. Jessica Amelinda*, Ery Agus Priyono, Budiharto

Recommend Documents