b
l\1IUK PERPU5'TAl\A.\,\l
fw"'v•a"' T I' BALH BANG PU
PEMBANGUNAN
KEBIJAKSANAAN Dl
BIDANG
PEKERJAAN
0 L
r:
POERNOMOSJDI
DEPARTEMEN
H
UMUM
:
HADJlSAROSA
PEKERJAAN
UMUM
v
PEI\1BANGUNAN
KEBJJAKSANAAN DI
BIDANG
PEKERJAAN
0
L E H
POERNOMOSJDI
DEPARTEMEN
UMUM
:
HADJISAROSA
PEKERJAAN
UMUM
I-1
I. PENDAHU.LUAN
...••...•.• tugas pokok : Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok : mengatur, mambina dan menyela'lggarakan panyadiaan prasarana dan sarana fisik yang tercakup dalam bidang pakerjaan umum. "Menyelenggarakan", mencakupi tugas membangun (baru) dan meningkatkan (kemampuan) serta memelihara (kondisi) yang ada. Catatan: Untuk mempertajam dan melengkapi pengertian-pengertian, ditambahkan uraian-uraian berikut ini : a. prasarana ataupun sarana fisik dapat berada dalam kondisi "standard" dan "sub standard" ; b. pemeliharaan hanya berlaku pada kondisi "standard" ; c. apabila terjadi kerusakan dan dikembalikan pada kondisi semula, yang "standard", tindakannya disebut rebabilitasi; dalam hal "sub standard", tindakannya disebut penunjangan.
"Membina", lebih banyak ditujukan pada segi kemampuan pihak penyelenggaranya, baik Pemerintah maupun non - Pemerintah. "Mengatur", ditujukan pada segi kordinasi, pengendalian dan limitasi-limitasi, yang mengandung makna pengarahan terhadap proses penyelenggaraan serta sasarannya, maupun pada segi wewenang/tanggung jawab/kwajiban pihak penyelenggara dan pemakainya.
•. •. •••.• •• kaperluan :
I- 2
Prasarana dan sarana fisik, yang tercakup dalam bidang pekerjaan umum, disediakan dalam rangka keperluan : (1)
melestarikan, mengembangkan dan
mengatur
sumber-sumber air serta menyediakan
air (2}
menampung arus lalu-lintas kendaraan maupun mobilitas penduduk pada umumnya ;
(3)
menyediakan perumahan dan lingkungannya bagi penduduk pada umumnya dan menyediakan tanah pemukiman baru bagi transmigran.
Catatan: (1) Pelestarian, pengembangan dan pengaturan sumber-sumber air berada dalam bidang tugas Pengairan, sedangkan penyediaan air berada pada bidang tugas Pengairan (irigasi) dan Keciptakaryaan (air bersih dan air penggelontoran). (2) Penampungan arus lalu-lintas kendaraan dan mobilitas penduduk menyangkut bidang tugas Kebinamargaan. · (3) Penyediaan perumahan serta lingkungan bagi penduduk pada umumnya menyangkut bidang tugas Keciptakaryaan, sedangkan penyediaan tanah pemukiman transmigrasi berada dalam bi· dang tugas Kebinamargaan.
Adapun segi "pengaturan" yang menonjol dan khusus sifatnya adalah yang berkaitan dengan keperluan : (1)
penataan kota dan ;:>enataan daerah
(2)
penataan bangunan.
Catatan: Penataan kota, daerah dan bangunan berada dalam bidang tugas Keciptakaryaan.
Segi "pembinaan" yang relatip menonjol dan khusus sifatnya adalah yang berkaitan dengan keperluan peningkatan kemampuan lndustri Konstruksi.
••.....••.. keterpaduan : Pendekatan "terpadu" merupakan konsekwensi log is dari pengakuan atas kenyataan, bahwa proses-proses dalam kehidupan merupakan kumpulan proses yang saling bertautan. Kurang lengkapnya daya pengamatan sesuai dengan kriterium "terpadu", akan berarti kurang lengkapnya faktor-faktor penentu jalannya proses yang teramati, yang berarti pula mengurangi effektivitas usaha-usaha pengendalian atas jalannya proses bersangkutan.
I -3
"Keterpaduan" dapat ditinjau pada berbagai ruanglingkup proses kehidupan, yakni nasional, regional ataupun satuan-satuan proses kehidupan yang lebih kecil, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Oalam hal "pembangunan nasional" sudah tentu yang menjadi
ukuran adalah tujuan-tujuan nasional.
Tujuan-tujuan selebihnya sifatnya partiil dan tidak
'terlepas dari ikatan tujuan-totalnya, yaitu tujuan-tujuan nasional. Dalam hubungan itu, sebagai ukuran bagi berhasil tidaknya pembangunan nasional adalah terwujudnya sasaran-sasaran nasional, dan sama sekali bukan sasaran-sasaran Departemen *). Hal ini berarti suatu tuntutan akan kemampuan pengamatan atas sifat "keterpaduan" tingkat nasional. Dalam pada itu, dalam pembangunan nasional dikenal adanya sederetan tujuan-tujuan seperti misalnya peningkatan produksi (berbagai macam kebutuhan), peningkatan lapangan kerja, peningkatan penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan umum, peningkatan pendapatan beserta pemerataannya dan lain sebagainya.
Dan, usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan
seperti itu tercakup dalam "usaha besar", yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Tujuan-tujuan tersebut akhirnya tercakup juga dalam tujuan lain lagi yang tebih luas, yakni "kehidupan masyarakat yang adil dan makmur" yang disertai dengan "ketahanan nasional" yang tinggi, sebagai tujuan-ideal yang selalu dan tiada henti-hentinya dikejar. Kesemua tujuan-tujuan itu, menurut kenyataan dicapai melalui "pertumbuhan", yang dikenal sebagai ciri-umum jalannya kehidupan nasional.
Disebabkan karena sifatnya yang
mendasari usaha pencapaian tujuan-tujuan lain, maka "pertumbuhan" dinyatakan sebagai tujuan-dasar.
Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa bersamaan dan tetap dalam
kaitannya dengan tujuan-dasar dicapailah tujuan-tujuan lain. Apabila hendak diambil satu-satunya tujuan, yang dapat dianggap sebagai tujuan total ialah tujuan-ideal, yang relatip sifatnya dan selalu dikejar-kejar sepanjang masa.
Adapun ni-
lainya adalah hasil optimasi antar berbagai tujuan, termasuk tujuan dasar.
. . . .•. ••• • keseimbangan : Ciri-ciri usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada umumnya sudah dikenal, kecuali ciri-ciri usaha yang menyangkut tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hat tingkat pertumbuhannya.
Kurangnya pengetahuan mengenai segi ini berarti kurang
dari isi amanat Presiden R.I. pada Sidang Paripurna ke-1 Kabinet Pembanuunan Ill, 5 April 1978.
*) Sebagian
I- 4
lengkapnya sifat "keterpaduan" usaha dalam mewujudkan tujuan-ideal. Keseimbangan dalam hal tingkat pertumbuhan antar daerah, selain mencerminkan nilai keadilan-sosial, juga memberi peluang bagi berlangsungnya perdagangan antar daerah yang berimbang. Perdagangan yang berimbang adalah perdagangan yang effisien, yang merupakan pendukung bagi berlangsungnya perdagangan antar daerah yang cenderung meningkat intensitasnya. Keadaan seperti itu membuka peluang bagi berlangsungnya "s~ialisasi daarah" yang semakin tajam dan meningkat; yang berarti membuka kesempatan yang lebih luas lagi bagi perkembangan daerah. Gejala seperti ini menggambarkan "ketergantungan ekonomis" antar daerah yang makin tinggi dan berarti Kesatuan Ekonomis Nasional yang semakin kokoh. Catatan: Usaha memperkokoh Kesatuan Ekonomi Nasional dan usaha memperluas kesempatan bagi daerahdaerah untuk berkembang, yang berarti peningkatan effisiensi pertumbuhan nasional, merupakan usaha-usaha yang searah dan didukung oleh faktor ''keseimbangan...
gejala katidak seimbangan : "Keseimbangan", bukanlah suatu tujuan yang dengan sendirinya akan tercapai, bahkan sebaliknyalah yJng terjadi. Dalam kehidup~n manusia dijumpai adanya gejala ketidak seimbanganfmerataan, yang muncul pertama-tama karena kedua alasan berikut ini : (1)
Gejala ketidak-seimbanganfketidak merataan timbul sejalan dengan terbentuknya "struktur", sebagai akibat diterapkannya pola-pola effisiensi pad a berbagai aspek kehidupan manusia, dalam rangka memenuhi tuntutan pertumbuhan.
(2)
Gejala ketidak seimbangan/merataan timbul karena adanya kecenderungan pada sistimsosial untuk menolak berlakunya hukum keseimbangan.
Gejala-gejala seperti itu akan salalu timbul dengan sandirinya, selama proses pertumbuhan berlangsung tanpa kendalL Walaupun keseluruhannya mengalami pertumbuhan, namun jarak antar tingkat pertumbuhan menjadi makin besar dan tarus membesar. Apabila tinjauan ini dikenakan pada tingkat pertumbuhan di daerah-daerah, sekarang pun keadaannya di Indonesia telah jauh dari keseimbangan, sehingga, selain diperlukan kegiatan yang bersifat mcncegah membesarnya jarak antar tingkat pertumbuhan, juga diperlukan langkah-langkah yang membawanya ke keseimbangan.
I- 5
tantangan; Niat untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini : (1)
Kriterium apakah yang dipakai untuk menyatakan tingkat pertumbuhan ?.
(2)
Satuan produk manakah yang akan dipakai sebagai variabel dalam perencanaan ?. Catatan: Satuan-produk yang dimaksudkan itu akan menampung kriterium tersebut .
........ ••• kriterium : Berbagai kalangan mempergunakan kriterium "pendapatan daerah" untuk mengukur tingkat pertumbuhan daerah.
Sebagian dari kalangan itu mempergunakan "pendapatan daerah
per kapita" sebagai kriterium. Catatan: Penggunaan "pendapatan daerah per kapita" sebagai kriterium, akan membawa pada kesimpulan, bahwa pada banyak daerah di luar pulau Jawa belum lagi perlu dilakukan usaha-usaha pembangunan, berhubung telah menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada di Jawa.
Pemakaian "pendapatan daerah" sebagai kriterium untuk mengukur tingkat pertumbuhan daerah bukannya salah, melainkan sangat sukar untuk mencari kaitannya dengan "mekanisme" penyeimbangan.
Selain dari itu, "pendapatan belum memberikan gambaran yang
memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat.
Pendapatan tinggi belum berarti
suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Adapun kriterium yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan sesuatu daerah adalah justru tidak langsung memberitahukan pertumbuhannya sendiri, melainkan memberitahukan faktor "tingkat kemudahan" bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun berupa kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kegiatan-usaha. Kriterium "tingkat kemudahan" memberikan pula ukuran bagi "kesempatan untuk tumbuh" serta ukuran bagi "daya tarik".
Dengan "kesempatan untuk tumbuh" yang seim-
bang, pada dasarnya dapat dicapai tingkat pertumbuhan yang seimbang pula.
I- 6
Catatan: (1)
(2)
.••...•...•
Sebagai pengganti "tingkat kemudahan" dapat pula dipergunakan rumusan ,.tingkat keteTSediaan... Kedua-duanya dapat dipergunakan dan berlaku mempengaruhi orientasi serta pertimbangan masyarakat dalam rangka menentukan lokasi tempat bermukim maupun lokasi dan jenis kegiatan-usahanya. Dari sinilah muncur faktor daya·tarik dan ikut menentukan aliran-modal. Kaitannya dengan pertumbuhan ialah pada "kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha". Makin tersedia atau makin mudah diperolehnya kebutuhan itu, akan makin besar pula kesempatan bagi berkembangnya proses kegiatan-usaha, sebagai proses pemenuh keseluruhan kebutuhan manusia. Sebagai catatan pula, proses kegiatan·usaha ialah kumpulan keseluruhan kegi· atan·usaha yang dilakukan ·oteh manusia, baik yang tercakup dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik .
prinsi~prinsip
satuan-produk :
Mengenai satuan-produk yang dipilih sebagai variabel dalam perencanaan, sudah tentu adalah satuan produk yang benar-benar menampung makna dari kriterium tersebut. Dalarn hubungan ini, predikat "satuan" berlaku mencakupi dimensi wilayah. Wujudnya sendiri akan merupakan "satuan wilayah".
Selain dari itu. predikat "satuan" jugamencakupi pengertian
"satuan" dalam mekanisme pengembangan, sehingga satuan produk yang dimaksudkan itu dapat diberi sebutan Satuan Wilayah Pengembangan, atau disingkat SWP. "Mekanisme pengembangan" yang dimaksudkan itu dijumpai sebagai mekanisme "berkembangnya wilayah".
Satuan produk SWP adalah apa yang nampak dan diwujudkan
oleh proses "berkembangnya wilayah". Catatan: (1)
(2)
Sengaja dipergunakan sebutan ''berkembangnya wilayah,. untuk membedakan tekanan artinya dari sebutan "pengembangan wilayah". "Berkembangnya wilayah" mengandung arti sebagai obyek pengamatan seperti apa adanya, sedangkan "pengembangan wilayah" mengandung arti sebagai suatu tindakan mengembangkan wilayah. "Berkembangnya wilayah" dapat ditinjau analog dengan sebutan "berkembangnya pohon". Pohonnya sendiri merupakan apa yang nampak dan diwujudkan oleh proses "berkembangnya pohon". Untuk dapat rnempengaruhi jalannya perkembangan si pohon, perlu dikenal terlebih Baru setelah itu dapat dilakukan tindakan dahulu meka"nisme "berkembangnya pohon". mengembangkan pohon, lebih baik daripada sebelumnya dan secara terarah.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diikuti pada Lampiran I
Theori
dan Strategi Pengembangan Wilayah untuk Negara R.I. Proses optimasi pada tingkat nasional pada prinsipnya dapat dijalankan, dengan variabel
SWP
sebagai wadah untuk menampung keterlibatan berbagai sektor menurut fungsinya
seperti yang dirumuskan dalam Lampiran I.
I- 7
bidang-bidang tugas : "Keterpaduan", dengan ruanglingkup SWP dan SPWTN *). merupakan landasan bagi usaha pengaturan yang berupa "penataan kota dan penataan daerah". Catatan: SPWTN adalah singkatan dari Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional. SPWTN, memberikan gambaran tentang jumlah SWP dan penyebarannya pada Wilayah Nasional, serta tingkat pertumbuhan masing-masing.
"Keterpaduan" sasaran-sasaran berbagai bidang tugas, pada dasarnya baru akan dijumpai pada tingkat penataan kota maupun penataan daerah, yang hakekatnya merupakan penataan berbagai aspek kehidupan, menurut fungsi-fungsinya secara jelas. Permasalahan serta kebijaksanaan masing-masing bidang tugas, yang diuraikan pada Bab-Bab berikutnya, tidak dan memang tidak perlu mencerminkan "keterpaduan", yang baru akan muncul pada tahapan canaan.
*
IV.
KECIPTAKARY AAN
A.
PERUMAHAN
1. Petunjuk GBHN 2. Permasalahan 3. Kebijaksanaan
IV- 1
A. PERUMAHAN
1. Petunjuk GBHN Secara ringkas. petunjuk GBHN ialah agar supaya semakin banyak. rakyat yang mendiami rumah yang sehat dengan lingkungan yang sehat pula. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah diharapkan dapat mendorong dan membina peranan, kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan perumahan. Selain dari itu. meningkatkan kemampuan dan memperluas kesempatan bagi berlangsungnya pembangunan perumahan dalam jumlah besar, dengan harga yang terjangkau oleh rakyat banyak. Bahan-bahan bangunan yang memenuhi syarat dan murah terus ditingkatkan produksinya, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat di Indonesia. Dalam pada itu, dengan diterapkannya sistim yang terarah dan terpadu, pembangunan perumahan diharapkan selain meningkatkan mutu kehidupan rakyat, juga mengarahkan pada terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, perkembangan kota dan desa yang tertib dan effisien dan serasi dengan pembangunan daerah, begitu pula mengarah pada terhimpunnya modal secara effektip dan terbukanya kesempatan kerja yang luas dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan-bahan bangunan lokal.
*
IV- 2
2. Permasalahan Masalah perumahan dihadapi oleh masyarakat desa dan kota, dengan ciri-ciri yang Dalam kaitannya dengan tujuan agar supaya makin banyak masyarakat yang
berlainan.
mendiami rumah sehat dengan lingkungan yang sehat pula, masalah perumahan dapat diuraikan sebagai berikut. Kota: a). Sebagian besar masyarakatnya tergolong berpendapatan rendah dan mendiami rumah dengan lingkungannya yang tidak memenuhi kriterium sehat. Ditambah lagi, sebagian dari mereka mendiami rumah bukan miliknya, melainkan berdasarkan sewa atau kontrak berjangka pendek *}. yang membawa pengaruh mengurangi ketenteraman hidup. Tersedianya rumah beserta lingkungan
yang sehat. dengan harga yang terjangkau
untuk dimiliki ataupun disewa, selain akan meningkatkan mutu kehidupan, juga berpe ngaruh
memberH~.:m
ketenteraman hidup.
b). Rumah, yang tidak memenuhi kriterium sehat, dapat terjadi karena alasan ketidak mampuan untuk membangun rumah sehat dan/atau kurangnya pengertian pada masyarakat tentang rumah sehat. b.l.
Kurangnya pengertian dapat diatasi melalui pendidikan ataupun penyuluhan. Adanya pengertian yang mendalam,akan memberikan bagian yang layak dalam penyisihan sebagian pendapatannya bagi perumahan, sehingga memberikan partisipasi yang lebih besar dan nyata dalam usaha memenuhi kebutuhannya berupa rumah sehat.
b.2.
Ketidak mampuan dalam membangun rumah sehat. sebagian dapat diatasi melalui kebijaksanaan Pemerintah yang mengarah pada tersedianya bahan-bahan bangunan yang rnurah atau melalui kebijaksanaan dalam perkreditan, dan sebagian lainnya melalui bantuan Pemerintah yang bersifat subsidi dan diberikan dalam bentuk
...
,
"subsidi silang" ataupun fasilitas perkreditan yang lunak persyaratannya . penekanan pada jangka pendek
IV- 3
c).
Lingkung~n.
yang tidak memenuhi kriterium sehat, dapat terjadi karena atasan kurang tersedianya prasarana pendukung lingkungan danfatau terlampau padatnya penduduk serta rapatnya pemukiman, sehingga melampaui daya dukung lingkungannya dan menyebabkan terjadinya kemerosotan kwalitas sampai diluar ukuran kelayakan bagi tempat pemukiman manusia. Selain dari itu, kurangnya pengertian tentang pemeliharaan lingkungan ikut pula menjadi penyebab. c.l.
Penyempurnaan prasarana pendukung lingkungan dapat menambah daya dukung lingkungan, sehingga mampu menampung kepadatan penduduk yang lebih tinggi tanpa membawa akibat kemerosotan kwalitas lingkungan.
c.2.
Perobahan type bangunan rumah, dari "tidak bertingkat" menjadi "bertingkat" (misalnya bertingkat empat, juga untuk rumah sederhana} membawa pengaruh mengurangi kerapatan pemukiman, sehingga dapat tersedia lebih banyak ruang untuk penyempurnaan prasarana pendukung lingkungan, dan membawa perbaikan dalam kwalitas lingkungan. Dengan cara ini, bahkan dapat ditingkatkan kepadatan penduduknya, tanpa rnelampaui daya dukung lingkungan, yang berarti bahwa lingkungan perumahan dapat menampung penduduk lebih banyak.
c.3.
Dalam hal kepadatan penduduk sedemikian tinggi, sehingga cara pendekatan melalui c.2. berikut c.l. tidak lagi memadai, maka sebagian penduduk terpaksa dipindahkan dan diberikan tempat pemukiman baru. Penduduk yang dipindahkan itu masih terikat pada pekerjaan semula dan merupakan masyarakat "commuting".
d). Masyarakat golongan berpendapatan menengah dan atas lebih banyak menghadapi persoalan kurang tersedianya tanah lingkungan perumahan yang dianggap wajar harganya, yang disebabkan karena harga tanahnya yang tinggi, sedangkan di pinggiran kota belum tersedia prasarana pendukung lingkungan yang memadai untuk perumahan. e). Penyecliaan prasarana pendukung lingkungan oleh Pemerintah di bagian pinggiran kota, akan memberikan keuntungan kepada segenap calon penghuni berupa harga tanah (asal} yang rendah (kt ). e.l.
Adanya prasarana tersebut menimbulkan "tingkat kemudahan" yang tinggi bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhannya , termasuk akses untuk mobilitas {k 2 ). "Tingkat kemudahan" ini sudah sewajarnya dinikmati oleh sebanyak mungkin warga masyarakat. sehingga perlu disediakan bagi lingkungan perumahan dengan kepadatan tinggi.
IV- 4
e.2.
Lingkungan perumahan bagi rnasyarakat golongan berpendapatan rendah menunjukkan kepadatan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, persyaratan berupa kepadatan tinggi akan terlebih dahulu dipenuhi oleh masyarakat golongan berpendapatan rendah.
e3.
Keuntungan-keuntungan yang didapatkan melalui usaha-usaha Pemerintah (k 1 , k 2 ) sudah sepatutnya diberikan terlebih dahulu kepada masyarakat golongan berpendapatan rendah.
Dalam hal persyaratan berupa kepadatan tinggi (c.2}, ling-
kungan perumahan masyarakat ini pun adalah yang paling memenuhi. e.4.
Walaupun demikian, masyarakat yang dituju adalah masyarakat "berimbang" (balanced), meliputi berbagai golongan pendapatan. Dalam hubungannya dengan pertimbangan terdahulu, masyarakat golongan berpendapatan menengah dan atas berlaku menggantikan kedudukan sebagi<m dari masyarakat golongan berpendapatan rendah dalam memperoleh keuntungan.
Selain dari itu, juga membawa
pengaruh menurunkan kepadatan. Dalam hubungan ini, maka wajarlah apabila kepada masyarakat golongan berpendapatan menengah dan atas 1) menanggung beban yang lebih besar dalam hal biaya pembangunan lingkungan perumahan. Perbedaan pembebanan dalam pembiayaan seperti ini, tidak lain menggambarkan mekanisme "subsidi silang", sebagaimana dimaksudkan pada b.2.
f). Penghuni wilayah pemukiman di pinggiran kota adalah masyarakat ''commuting". sehingga perlu dijamin akses yang effisien.
Untuk itu diperlukan penggarapan secara
"skala besar". f.l.
Penggarapan skala besar membawa keuntungan lain berupa penyediaan prasarana pendukung lingkungan yang effisien, selain bahwa biaya pembangunan menjadi lebih murah.
f.2.
Penggarapan "skala besar" memberikan kemungkinan yang lebih baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan yang terpadu. Kebutuhan bahan bangunan lebih terjamin kontinuitasnya.
Dengan demikian
pembinaan industri rakyat penghasil bahan bangunan akan lebih mudah ditangani, termasuk pemilihan teknologi yang mcmberikan kesempatan kerja banyak dan pemakaian bahan lokal. g). Pengembangan lingkungan perumahan baru, akan melibatkan kegiatan pembebasan tanah.
Pembangunan tingkungan perumahan pada urnumnya, sifatnya rnemberikan keun-
tungan kepada segenap penghuni untuk jangka panjang. Dalam hubungan ini pemilik
IV- 5
tanah sepatutnya memperoleh perhatian yang menguntungkan pula dalam perlakuan terhadapnya, seperti misalnya, pada kesempatan pertama diberikan hak untuk memiliki tanah kapling dan rumah murah.
Di Desa a). Analog di kota, rumah yang tidak memenuhi kriterium sehat, dapat terjadi karena alasan ketidak mampuan untuk membangun rumah sehat danjatau kurangnya pengertian pada masyarakat tentang rumah sehat. a.L
Lebih menonjol adalah alasan kurangnya pengertian. Andaikata diperlukan bantuan materiil, jumlahnya tidak akan banyak dan lebih nyata efel
a.2.
Kurangnya pengertian dapat diatasi melalui penyuluhan dan terutama sekali jikz, disertai demonstrasijpercontohan.
b). Lingkungan, yang tidak memenuhi l
Analog pada rumah, kurangnya pengertian dapat diatasi melalui penyuluhan dan terutama sekali dengan disertai demonstrasijpercontohan.
b.2.
Penyempurnaan prasarana pendukung lingkungan pada umumnya dapat dilal
Kota dan Desa Lingkungan perumahan, selain sehat diharapkan juga memberikan "kemudahan" bagi penghuninya dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhannya.
Oleh karena itu, pengembangan
perumahan rakyat tidak dapat dilepaskan pula dari pola pengembangan kota ataupun desanya. Dengan memenuhi tuntutan ini, berarti memberikan l
*
IV- 6
3. Kabijaksanaan Dengan memperhatikan p_etunjuk·petunjuk GBHN dan permasalahannya, dirasakan perlu untuk menempuh pokok-pokok kebijaksanaan dalam pembangunan perumahan sebagai berikut :
1. Usaha pembangunanperumahan disertai dengan penanaman pengertian pada masyarakat tentang rumah dan lingkungan sehat. 2.
Pengel'nbangan perumahan rakyat di kota dapat dilakukan setempat dan dapat pula di tempat baru. a). Penggarapan setempat diusahakan dengan memperkenalkan perumahan bertingkat, disamping penyempurmian prasarana pendukung lingkungannya. b). Penggarapan di tempat baru ditujukan untuk mewujudkan masyarakat "berimbang" dan dilakukan sejauh mungkin dalam "skala besar".
3.
Pengembangan perumahan rakyat di kota dan di tempat baru dilaksanakan dengan memanfaatkan mekanisme "subsidi silang", sehingga untuk itu perlu dijalankan pengendalian atas harga tanah matang.
4.
Pengembangan Perumahan Rakyat ditujukan pada masyarakat berbagai golongan pendapatan, namun mengutamakan masyarakat golongan pendapatan rendah dan dilaksanakan dengan mengikut sertakan sebanyak-banyaknya sektor swasta.
5.
Untuk membantu mengatasi kekurang mamp!Jan berbagai pihak dalam usaha pengembangan perumahan, perlu diusahakan tersedianya bahan-bahan bangunan yang memenuhi syarat dan murah, disamping memberikan fasilitas perkreditan, dengan dibedakan menurut persyaratannya, seperti jumlah yang ditanggung, lamanya pengembalian dan besarnya suku bunga, termasuk perkreditan untuk konstruksi.
IV- 7
6.
Pengembangan perumahan rakyat di daerah pedesaan ditujukan untuk meningkatkan mutu perumahan dan lingkungan yang ada, dengan mengusahakan bantuan untuk merangsang prakarsa masyarakat dalam memperbaiki perumahan maupun dalam menyempurnakan prasarana pendukung lingkungannya.
7.
Dalam pengembangan perumahan rakyat secara besar-besaran, perlu diambil manfaatnya dalam pengembangan industri bahan-bahan bangunan rakyat dengan teknologi yang memberikan kesempatan kerja luas dan penggunaan bahan-bahan lokal.
8.
Pengembangan perumahan rakyat tetap berada dalam kaitannya dengan pola pengembangan kota maupun desa, untuk menjamin disatu pihak "kemudahan" bagi penghuni dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhannya dan memberikan kontribusi dilain pihak dalam memelihara aspek ketertiban dan effisiensi pengembangan kota maupun desanya.
*
RM/bs.29 .6.78
