Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 029/Kpts/KPU-Kab-012.329424/2012 Tanggal : 22 September 2012
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013 A. PENDAHULUAN 1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2013 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013; 2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan. B. TUJUAN Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013. C. KETENTUAN UMUM 1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 selanjutnya disebut dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. DPRD Kabupaten Temanggung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut KPU Kabupaten Temanggung adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 4. Pemantau Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung; 5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu; 6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Temanggung, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; 7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Temanggung dengan memberikan sertifikat akreditasi; 8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
D. PENDAFTARAN PEMANTAU 1. KPU Kabupaten Temanggung memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau; 2. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung. E. PERSYARATAN 1. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri; 2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat : a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung. F. TATA CARA AKREDITASI 1. Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU sesuai dengan jenjang tingkatannya. 2. Untuk pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten Temanggung mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung. 3. Untuk menjadi pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Temanggung dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten Temanggung. 4. Pengembalian Formulir pendaftaran disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung dengan menyertakan proposal yang berisi : a. jumlah anggota pemantau; b. alokasi anggota pemantau masing-masing di Kabupaten / Kecamatan/ Desa/ Kelurahan; c. daerah yang ingin dipantau; d. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 3 x 4 berwarna; dan e. sumber dana. 5. KPU Kabupaten Temanggung meneliti kelengkapan administrasi dan memberikan persetujuan kepada pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat akreditasi. 6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kabupaten Temanggung dapat membentuk panitia akreditasi. 7. Pemantau wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan. 8. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, dicabut haknya sebagai pemantau dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 9. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Temanggung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung terpilih.
G. TANDA PENGENAL 1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kabupaten Temanggung. 2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau, memuat informasi tentang : a. Nama dan alamat lembaga pemantau pemilu yang memberi tugas; b. Nama anggota pemantau yang bersangkutan; c. Pas photo diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna; d. Wilayah kerja pemantauan; e. Nomor dan tanggal akreditasi; 3. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung pada tanda pengenal. 4. Tanda pengenal pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua. 5. Pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung serta memperhatikan kode etik pemantau. H. HAK DAN KEWAJIBAN 1. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung mempunyai hak : a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan; c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dari tahap awal sampai akhir; d. Berada di lingkungan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan; e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan; f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; dan g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung kepada Panwaslu Kabupaten Temanggung, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. 2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung mempunyai kewajiban : a. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan; c. Menanggung sendiri semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan berlangsung; d. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan; e. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan kepada KPU Kabupaten Temanggung dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; f. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada
penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di setiap tingkatan dan kepada pemilih; g. Melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara obyektif dan tidak berpihak; h. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi; i. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Temanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
I. LARANGAN Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dilarang : a. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung serta hak dan kewajiban Pemilih; b. Melakukan pemantauan yang menganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; g. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan; i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara; j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan; l. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung. J. PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU Dalam hal Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung diberi sanksi : a. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang melanggar kode etik, hak, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; b. Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Temanggung wajib mendengarkan penjelasan pemantau;
c. KPU Kabupaten Temanggung menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung; d. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tidak diperkenankan : 1) Menggunakan atribut pemantau; dan 2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. K. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Kode etik dan panduan pendaftaran pemantau Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. 2. Apabila terjadi musibah terhadap pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, menjadi tanggung jawab masing-masing pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 22 September 2012 KETUA
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENUPATEN TEMANGGUNG Kasubbag Huku ANIEK PRASETYANINGSIH, SH
Drs. SUJATMIKO, MPA
Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 029/Kpts/KPU-Kab-012.329424/2012 Tanggal : 22 September 2012
KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013
A. PENDAHULUAN Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013. B. KODE ETIK Kode etik yang harus dipedomi Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2013 dalam melaksanakan pemantauan adalah : a. Non partisan dan netral Pemantau bersifat independen, non partisan, dan tidak memihak (impartial). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematik dan dapat diverifikasi; b. Tanpa Kekerasan (non violence) Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan; c. Menghormati Peraturan Perundang-undangan Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Kesukarelaan Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab; e. Integritas Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung; f. Kejujuran Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada; g. Obyektif Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan; h. Kooperatif Pemantau tidak mengganggu pennyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam melaksanakan tugas pemantauannya; i. Transparan Pemantau bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan sumber dana pemantauan, sumber data, metode, analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauan; j. Kerahasiaan Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten Temanggung;
k. Kemandirian Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dan/atau Pemerintah Daerah Temanggung; l. Komprehensif dan relevan Pemantau berusaha membuat kesimpulan hasil pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung harus akurat, sistematik, komprehensif dan dapat diverifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 22 September 2012 KETUA
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENUPATEN TEMANGGUNG Kas
ANIEK PRASETYANINGSIH, SH
Drs. SUJATMIKO, MPA
Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 029/Kpts/KPU-Kab-012.329424/2012 Tanggal : 22 September 2012
PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung merupakan agenda Kabupaten Temanggung yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; 2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas; 3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan pemilu memiliki peranan penting. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. C. Tujuan Panduan teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung, dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013, pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 dapat diikuti oleh : 1. Organisasi-organisasi pemantau dalam negeri; dan/atau 2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri. II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU A. Kedudukan dan Hubungan Kerja Pemantau mempunyai hubungan kerja dengan : 1. KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pemilu; 2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Temanggung dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013. B. Syarat Pemantau Pemilu 1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
b. Mempunyai sumber dana yang jelas; c. Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung. 2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik; 3. Untuk pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat; a. Mempunyai ketrampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilih. 4. Dalam melaksanakan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Temanggung. III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI 1. Sebelum memulai kegiatan, setiap pemantau pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung. 2. Setiap pemantau pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung dengan ketentuan sebgai berikut : a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi; b. Pemantau yang keberadaannya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi; c. Pemantau pemilu yang keberadaannya hanya ada di satu kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota. 3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Temanggung dengan menyertakan proposal yang berisi: a. Akta Pendirian organisasi Pemantau Pemilu; b. Susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau Pemilu; c. Alokasi anggota pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau; d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 4 cm x 6 cm; e. Pernyataan bahwa pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu; f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya ; dan g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan. 4. KPU Kabupaten Temanggung meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut : a. Calon pemantau pemilu menyerahkan dokumen; b. KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau Pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau yang dimaksud; c. Bagi pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya; d. KPU Kabupaten Temanggung memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten Temanggung;
e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung untuk memantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung diwajibkan mendaftar ulang kembali. 5. Apabila lembaga pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada satu Kabupaten/Kota akreditasi pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung dengan mekanisme sebagai berikut: a. Calon pemantau Pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten Temanggung; b. KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud; c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selam 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya; d. KPU Kabupaten Temanggung memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung untuk memantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung diwajibkan mendaftarkan ulang kembali. IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU Tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, meliputi : 1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; 2. Pendaftaran bakal pasangan calon; 3. Penetapan pasangan calon; 4. Masa kampanye; 5. Masa tenang; 6. Pemungutan dan penghitungan suara; 7. Penetapan hasil pemilu; 8. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU 1. Pemantau pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Temanggung yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat; 2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Temanggung; 3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat berimbang, dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.
VI. PENUTUP Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran pemantau pemilu merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemilu untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak menggunakan barang-barang inventaris KPU Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 22 September 2012
KETUA
Drs. SUJATMIKO, MPA
Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 029/Kpts/KPU-Kab-012.3294242012 Tanggal : 22 September 2012
BENTUK – BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013 1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013; 2. Kartu Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013; 3. Surat Pernyataan Sumber Dana; 4. Surat Pernyataan Independen dan tidak memihak kepentingan manapun; 5. Sertifikat Akreditasi.