PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (code of corporate GOVERNANGE) PT. PELITAAIR SERVICE. \letito

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (coDE oF coRPoRATE GOVERNANGE) PT. PELITAAIR SERVICE

\letito..

a =

$

a l 7 a a a

t {

1 Z Z 1 I -

'l -

1 4 4 1

I GOVERNANCE I

CODEOFCORPORATE

PelitaAir

SAMBUTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PELITA AIR SERVICE Assalamu'alaikum wr.wb Salam sejahtera untuk kita semua

Penetapan Praktek code of corporate Govemance pada BUMN sebagaimana diatur dalam Kepmen BUMN No : PER-OI,MBU l20ll tanggal 1 Agustus 201 1, maka sebagai bentuk komitmen dalam implementasi prinsip-prinsip GCG (tata kelola Perusahaan yang baik) dilingkungan PT. Pelita Air Service, teiah diseiesaikan Code of Corporate Govemance yang disusun atas kerjasama Tim Pengembangan dan Penetapan Praktik-praktik code of corporate Govemance dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Corporate Govemance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Pemegang Saham, Pengurus (pengelola) Perusahaan, Pihak Kreditur, Pemerintah, Pekerja serta para pemangku kepentingan intem maupun ekstem yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya.

Code

of

PT. Pelita Air Service sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa penerbangan. telah memiliki pengalaman yang cukup panjang sejak berdiri tanggal 24 larl,rali 1970, namun demikian tantangan-tantangan yang dihadapi semakin berat sehingga segenap jajaran Manajemen dan pekerja dituntut untuk selalu berusaha dan siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada.

Menyadari perlunya pengelolaan perusahaan dengan transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran yang dilaksanakan secara konsisten sebagai landasan operasionalnya. Tujuan Implementasi GCG ini adalah untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), mendorong pengelolaan perusahaan professional, transparan serta efisien dan dapat menghadapi tantangan yang akan datang, dengan upaya yang optimal dan terus menerus meningkatkan kinerja perusahaan. Demikian, dengan niat baik dari kita semua, semoga panduan ini dapat menjadi pedoman dalam pengolahan Perusahaan menuju kinerja yang lebih baik, Aamiin. Wasalamu' alaikum wr.rryb.

1

1 I

1

z

1 1 7 1

slvrnurnNBoDDAN noc

Jakarta,

Dewan Komisaris

PT. Pelita Air Service Direksi

Dwi Wahyu Darvoto

Andre Herlamban

4;e

Komisaris [Jtama CoCG

Revision Issue

Date

:

PT. PELITA AIR SERVICE

Page:

1

ofl

CODE OF CORPORATE GOVERNANCE TATAKELOLA PERUSAHAAN

DAFTAR ISI

Daftar isi

BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: PEMEGANG SAHAM & RUPS

BAB III

: KOMISARIS

BAB IV

: DIREKSI

BAB V

: PERAN & PROSES MANAJEMEN

BAB VI

: SEKRETARIS PERUSAHAAN

BAB VII

: INTERNAL AUDIT

BAB VIII

: AUDIT EKSTERNAL

BAB IX

: UNSUR UNSUR PENDUKUNG PENERAPAN GCG

BAB X

: HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

BAB XI

: PENUTUP

DAFTAR ISI

CODE OF F CORPORA ATE GOVER RNANCE TAT TAKELOLA PERUSAHA AAN

UAN P PENDAHUL

I

BAB I PENDAHUL LUAN A. Pengertian P Tata Kelola a Perusahaa an (Corpora ate Governa ance) T Tata Kelola Perusahaa an (Corporatte Governan nce) adalah suatu rang gkaian meka anisme a atau sistem m berupa strruktur dan proses seba agai landassan organ perusahaan p dalam m melaksanak kan aktivitasn nya sehingg ga mengarah h kepada pe eningkatan keberhasilan k usaha d dan akunta abilitas peru usahaan gu una mewuju udkan hara apan peman ngku kepen ntingan ( (stakeholder rs) selaras dengan peraturan perundang-und dangan yang g berlaku, norman n norma etika usaha dan tata t nilai yan ng dijunjung tinggi oleh seluruh s jajarran perusahaan

B. Tujuan T Tata a Kelola Perrusahaan T Tujuan pene erapan tata kelola k perusahaan yang baik bagi PT. P Pelita Airr Service ada alah : 1. Memberik kan perlindu ungan yang memadai dan d perlaku uan yang ad dil kepada seluruh s pemangk ku

kepentin ngan

berlandas skan

(stake eholders)

pe enerapan

m melalui

prinsip-prrinsip

peningkatan

nilai

trransparansi,

perussahaan akunta abilitas,

pertanggu ungjawaban n, kemandiria an, dan kewa ajaran dalam m aktivitas usaha. 2 Mendoron 2. ng pengelola aan perusah haan secara professiona al dan mandiri.

3 Mengarah 3. hkan prosess pengambilan keputussan oleh orrgan perusa ahaan agar selalu mematuh hi peraturan dan d perunda ang-undanga an yang berrlaku, nilai-niilai moral da an etika bisnis yan ng lazim.

C. Sistematika S a S Sistematika penyajian pedoman p ini terdiri dari 10 (sepuluh) bagian yaitu u: 1. Bagian I

: Pendahuluan

2 Bagian II 2.

: Peme egang Saham dan RUPS S

3 Bagian III 3.

: Komisaris

4 Bagian IV 4.

: Direkksi

5 Bagian V 5.

: Peran n dan Proses Manajeme en

6 Bagian VI 6. V

: Sekre etaris Perusa ahaan

7 Bagian VII 7. V

: Intern nal Audit

Revvision

1

: 02

CG COC

: BAB I

Page

: 1 off 3

P.T.. PELITA AIIR SERVICE E Issu ue Date :


I

P PENDAHUL UAN

8 Bagian VIII 8. V : Audito or Eksternal 9 Bagian IX 9.

: Unsurr-unsur Pend dukung Pene erapan GCG G

10. Bagian X

: Hubun ngan dengan n Anak Peru usahaan

11. Bagian XI

: Penuttup

D. Prinsip-Prin P nsip Tata Ke elola Perus sahaan Yang g Baik P Prinsip-prins sip tata kelolla perusahaan merupakkan landasan n bagi penga ambilan kep putusan y yang bertan nggung jawa ab, penghindaran perso oalan manajjemen, makksimalisasi kinerja, k d peningk dan katan akunta abilitas. P Prinsip-prins sip tata kelolla perusahaa an yang baikk adalah : 1. Transparan Keterbuk kaan dalam melaksanakkan proses pengambilan keputusan n dan keterb bukaan dalam mengemukak m kan informassi materiil da an relevan mengenai m pe erusahaan. Prinsip ini diterrapkan dala am etos ke erja dan bisnis dilakukan melalui penyempu urnaan pengung gkapan informasi kinerja a perusahaan n secara aku urat dan tepat waktu. 2 Akuntabilitas 2. Kejelasa an

fungsi,

pelaksana aan

dan

pertanggun ngjawaban

organ

se ehingga

pengelollaan perusa ahaan terlakksana secarra efektif. Memiliki M rasa a tanggung jawab terhadap p pekerjaan yang dibebankan den ngan menjunjung tinggi tinggi etoss kerja yang ma aksimal. Ini juga ditanda ai dengan adanya a peng gawasan secara efektif antara pemegang saham, manajemen n dan pekerjaan menu uju satu visii yang sama bagi perusaha aan. 3 Pertangg 3. gungjawaban Kesesua aian didalam m pengelollaan perusahaan terh hadap peraturan perundangundanga an yang berlaku dan prin nsip-prinsip korporasi k ya ang sehat. 4 Kemandirian 4.

2 Pengolaan perusah haan secarra professio onal tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidakk sesuai dengan d perraturan perundangan-undan ngan yang be erlaku dan prinsip-prinsi p ip korporasi yang sehat..

Revvision

: 02

CG COC

: BAB I

Page

: 2 off 3


F CORPORA ATE GOVER RNANCE CODE OF TAT TAKELOLA PERUSAHA AAN

I

UAN P PENDAHUL

5 Kewajara 5. an Keadilan n dan kesejjahteraan dii dalam me emenuhi hakk-hak pema angku kepen ntingan yang tim mbul berda asarkan perrjanjian dan n peraturan n perundang g-undangan n yang berlaku.

E. Visi V dan Mis si Perusaha aan 1. Visi PT. Pelita P Air Service adalah h “The mo ost trusted aviation a sollution proviider in the region”. r Menjadi Penyedia P So olusi Jasa Avviasi Yang Terpercaya T d Kawasann di nya 2 Misi PT. Pelita 2. P Air Se ervice adalah h “Providin ng The Safe ets & the Mo ost Efficien nt Aviation Services” S Menyedia akan layanan n aviasi yang paling ama an dan efisie ensi “Reliable e Partner So olving Our Clients C Avia ation Needs s” Menjadi mItra terpe ercaya dalam menyele esaikan keb butuhan dibidang aviassi bagi pelanggan” “Being re esponsible for environ nment” Bertanggungjawab attas lingkungan F. Nilai-Nilai N Perusahaan P B Budaya dan nilai-nilai PT T. Pelita Air Service diungkapkan da alam Corporrate Values yaitu : 1. Keselam matan (Safetyy) Bekerja dengan bud daya keselam matan yang tertinggi t dan n patuh terha adap regulassi 2 Keperca 2. ayaan dan Ke erjasama Tim (Trust & Teamwork) T Bekerja dan memba angun saling g percaya sa aling mengh hormati dan professional untuk menjadi tim pemena ang 3 Bersih (C 3. Clean)

3

Bekerja dengan niatt yang bersih h dan berinte egritas 4 Komersial (Commerrcial) 4. ar untuk mem menangkan kompetisi pasar. p Bekerja dengan biayya yang waja Revvision

: 02

CG COC

: BAB I

Page

: 3 off 3



PEMEGAN NG SAHAM M & RUPS S

II

BAB II PEM MEGANG SAHAM S A.

Pengertia an Rapat Um mum Pemeg gang Saham yang se elanjutnya disebut d RUPS adalah organ perusahaa an yang mem megang kekkuasaan terrtinggi dalam m perusahaa an dan mem megang segala we ewenang yan ng tidak dise erahkan kepa ada Direksi. Kepemilikan saham PT T Pelita Air Service dikuasai 99,99686% oleh PT Pertamina P ( (Persero) da an 0,00314% % oleh Patra Jasa a.

B.

Hak-hak Pemegang P S Saham 1. Mengha adiri RUPS dan menggunakan hakk suaranya dengan d prinssip I (satu) saham (satu) suara. s 2. Memintta penyeleng ggaraan RU UPS dalam hal h Direksi la alai menyele enggarakan RUPS Tahuna an dan sewa aktu-waktu meminta m RUP PS Luar Biassa bila dipan ndang perlu.. 3. Menerim ma bagian keuntungan dari Perusahaan dalam m bentuk dividen dan bentuk pembag gian keuntun ngan lainya. 4. Mempe eroleh penjelasan lengkkap mengenai informasii keuangan atau hal-ha al yang lain me enyangkut Perusahaan P yang dimua at dalam La aporan Tahunan dan la aporan Keuang gan. 5. Mempe eroleh inform masi mengen nai Perusah haan secara tepat waktu u dan teratu ur agar memun ngkinkan bag gi pemegan ng saham untuk membuat keputussan investassi yang berkaita an dengan sahamnya s da alam perusa ahaan. 6. Mempe eroleh penjelasan tentan ng penerapan Good Corp porate Gove ernance.

C.

Akuntabillitas Pemeg gang Saham m 1. Pemega ang saham berwenang g memberikkan persetujjuan tertuliss atas perb buatanperbuattan Direksi tertentu seba agaimana diatur dalam anggaran a da asar dan perraturan 1 perunda ang-undangan lainnya. 2. Pemega ang

saham m

tidak

d diperkenanka an

mencam mpuri

kegiatan

opera asional

perusah haan yang dapat mem mpengaruhi pengambilan keputussan yang menjadi m

Revvision

: 02

CG COC

: BAB II

Page

: 1 off 5




II

wewena ang dan tan nggung jawa ab Direksi se ebagaimana a diatur dalam anggaran n dasar dan perraturan perundang-unda angan lainya a. D.

Wewenan ng Pemegan ng Saham 1. Melakukan fit and d proper tesst baik lang gsung maupun melalui pihak lain n yang indepen nden dalam m proses se eleksi dan nominasi n Ko omisaris da an Direksi dengan d mempe ertimbangkan n keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, penga alaman professional, perila aku dan de edikasi, sertta kecukupa an waktunya demi kem majuan Perusah haan. 2. Mengan ngkat dan memberhentik m kan Komisaris dan Direkksi. 3. Menilai kinerja Ko omisaris dan Direksi secara s kole egial maupu un masing-m masing anggota a Komisaris dan Direkssi setiap tahun melalui mekanisme m RUPS. Hassil-hasil penilaia an kinerja diijadikan dassar untuk me enetapkan remunerasi r dan pertimb bangan dalam pengangkattan kembalii Komisaris dan Direkssi yang tela ah menyele esaikan masa ja abatannya. 4. Meneta apkan audito or eksternal berdasarkan b n usulan yan ng diterima dari d Komisaris. 5. Meneta apkan remun nerasi Komissaris dan Dirreksi. 6. Memutu uskan a. Peru ubahan jumla ah modal; b. Peru ubahan Angg garan Dasarr Perusahaan; c. Renc cana Penggunaan Laba; d. Peng ggabungan, pelebaran,, pengambiilalihan, pemisahan, serta s pembubaran perusahaan e. Inves stasi dan pe embiayaan ja angka panjang; f. Kerja a sama peru usahaan; g. Pembentukan an nak perusah haan atau pe enyertaan; h. Peng galihan aktivva; 7. Menges sahkan: 2 dalam a. Renc cana Jangka a Panjang Perusahaan P (RJPP) sela ambat-lamba atnya m waktu 60 (e enam puluh)) hari setelah h diterimanya Rencana RJPP R secarra lengkap b. Renc cana Kerja dan d Anggara an Perusaha aan (RKAP)) paling lamb bat 30 (tiga puluh) hari setelah s tahu un anggaran berjalan; c. Peru ubahan RKAP yang mem mpengaruhi laba/rugi perusahaan.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB II

Page

: 2 off 5




II

8. Membe erikan kuasa a dengan ha ak substitussi kepada pe erorangan atau a badan hukum untuk mewakilinya m dalam RUPS S 9. Meneta apkan jumla ah maksimu um jabatan Komisaris yang boleh dirangkap p oleh seorang g Komisaris.. 10. Meneta apkan jumlah h maksimum m jabatan Ko omisaris yang g boleh dirangkap oleh Direksi pada An nak Perusah haan.

E.

Rapat Um mum Pemegang Saham m (RUPS) 1. RUPS terdiri t dari RUPS R tahuna an dan RUP PS lainya, se elanjutnya disebut d RUPS Luar Biasa yang y dapat diadakan se ewaktu-wakttu sesuai de engan kebutuhan baik secara langsun ng maupun sirkuler. s 2. RUPS merupakan n forum ba agi Komisarris dan Dirreksi untuk melaporka an dan mempe ertanggungja awabkan pe elaksanaan tugas serta a kinerja kepada Pem megang Saham. 3. Pemang ggilan RUP PS dilakuka an paling la ambat 7 (ttujuh ) harri sebelum RUPS diadaka an. Surat attau media pe emanggilan harus menccakup inform masi mengen nai: a. Agen nda RUPS. b. Mate eri, usulan, dan d penjelassan lain yang g berkaitan dengan d agen nda acara RUPS R c. Hari, tanggal, da an jam diada akannya RUP PS. d. Tempat dan pelaksanakan RUPS (Tem mpat pelaksa anaan RUPS adalah dii lokasi temp pat beroperrasinya Perrusahaan atau ditempat lain di wilayah Re epublik Indon nesia. 4. Apabila a semua pem megang sah ham dengan n hak suara a yang sah hadir dan diwakili d dalam rapat, r maka pemanggila an terlebih dahulu sebag gaimana dim maksud dalam butir 3 terseb but diatas tidak menjadi syarat dan n dalam rapa at itu dapat diambil kep putusan 3

yang sa ah serta men ngikat mengenai hal yan ng dibicaraka an.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB II

Page

: 3 off 5




II

5. RUPS tahunan t dise elenggaraka an 2 (dua) ka ali yang meliputi: a. RUP PS tahunan untuk menyetujui lapo oran tahunan dan mengesahkan la aporan tahun nan didakan n paling lamb bat 6 (enam) bulan setelah tahun bu uku berakhirr. b. RUP PS tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja Angg garan perussahaan diada akan paling lambat 30 (tiga ( puluh) hari setelah h tahun angg garan berjala an. c. Peng gesahan lap poran tahun nan oleh RU UPS berarti memberika an pelunasa an dan pemb bebasan sepenuhnya (a acquit et deccharge) kep pada para an nggota Direkksi dan Komisaris atas pengurusan p dan pengaw wasan yang telah dijalan nkan selama a tahun yang g lalu , sejauh tindakan tersebut terccermin dalam m perhitunga an tahunan. 6. RUPS Luar L Biasa dapat d diadakan sewaktu u-waktu berd dasarkan ke ebutuhan ba aik oleh Direksi dan atau Komisaris K d dan atau Pe emegang Saham. S Tida ak perlu dila akukan pemang ggilan tertullis untuk RU UPS Luar Biasa jika semua s pese erta RUPS sudah mengettahui menye etujui dan me enyatakan dapat hadir. 7. Pelaksa anaan RUPS S a. RUP PS dihadiri pe emegang sa aham, komissaris dan dire eksi perusah haan. b. RUP PS dipimpin oleh Direkttur utama, dan d apabila Direktur Uttama berha alangan hadirr. Maka rap pat dipimpin oleh salah h satu Direkktur yang ha adir, dan ap pa bila direk ksi berhalangan hadir, maka m rapat dapat dipim mpin oleh sa alah satu anggota Dewan Komisarris, dan ap pabila Dewa an Komisarris berhalan ngan, maka a rapat dipim mpin oleh salah satu yan ng hadir dala am rapat terssebut. c. RUP PS diawali de engan pemb bacaan tata tertib t RUPS.. d. RUP PS membaha as masalah yang y telah ditetapkan d da alam agenda a RUPS. e. Agen nda tambaha an RUPS da apat di bahass jika disetujjui oleh RUP PS. 8. Pengam mbilan Keputusan RUPS S. a. Peng gambilan Keputusan dalam d RUPS dilaksana akan melalu ui prosedurr yang trans sparan dan adil. a b. Kepu utusan RUP PS diambil berdasarka an musyaw warah untukk mufakat sesuai 4

deng gan peratura an perundang-undangan n yang berlakku.

c. Dalam hal kepu utusan berdasarkan mu usyawarah untuk u mufakkat tidak te ercapai, kepu utusan diamb bil berdasarrkan suara te erbanyak da ari jumlah su uara yang sa ah dan mem miliki kekuasa aan yang sa ama sebagaimana dalam m butir “b” tersebut diatas.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB II

Page

: 4 off 5




II

9. Pendok kumentasian n Hasil RUPS S. a. Risalah RUPS dibuat d oleh Notaris N yang g ditunjuk diidalam RUP PS dan dibua at Akte Nota arisnya; b. Risalah RUPS harus ditanda atangani Kettua Rapat da an Pemegan ng Saham; c. Pena andatangana an Risalah RUPS R tidak diperlukan apabila a risallah tersebut dibuat deng gan Berita Acara yang g dibuat Notaris N yang g dihadirkan didalam RUPS terse ebut; d. Risalah

RUPS

harus

d didokumenta asikan

dan

disimpan

oleh

Se eketaris

Peru usahaan; e. Pemegang Saha am berhak memperoleh m Risalah RUPS; 10. RUPS berhak b mem mperoleh seg gala keteran ngan yang berkaitan b de engan kepen ntingan perusah haan dari Direksi dan atau Komisaris. RUPS dapat memberikkan wewena ang kepada Kuasa RUP PS sesuai dengan d kete entuanketentuan yang y tercanttum dalam Anggaran A D Dasar dan pe eraturan perrundang-und dangan yang berlaku. Untuk menjaga m ind dependensi antar Orga an Perusaha aan. Kuasa bukan anggota Ko omisaris mau upun anggotta Direksi Pe erusahaan

5

Revvision

: 02

CG COC

: BAB II

Page

: 5 off 5



III

KOMISAR RIS

BAB III DEW WAN KOMISARIS A.

Pengertia an Komisaris adalah org gan perusa ahaan yang bertugas melakukan pengawasa an dan memberika an nasihat kepada Direksi D dalam menjalan nkan

kegiatan pengurusan

perusahaa an termasukk pelaksanaa an Rencana Jangka Panjang dan Rencana R Kerrja dan Anggaran Perusahaa an, ketentu uan Anggaran Dasar serta ketentuan perraturan perundang gan-undanga an yang bela aku.

B.

Kualifika asi Anggota a Komisaris 1. Yang dapat d diangkkat hsebaga ai anggota Ko omisaris ada alah orang-p perorangan yang: y a. Ma ampu melakssanakan perrbuatan hokkum b. Tid dak pernah dinyatakan pailit atau menjadi an nggota Direkksi dan Kom misaris yan ng dinyatakan bersalah h menyebab bkan suatu perusahaan n dinyatakan n dlam kurrun waktu 5 (lima) tahun n sebelum pe engangkatan nnya. c. Tid dak

pernah h

dihukum m

karena

melakukan n

tindak

pidana

se ebelum

pen ngangkatann nya. 2. Komisa aris diangka at dengan pe ertimbangan a. Me emiliki integritas dan ded dikasi; b. Me emahami ma asalah-masa alah manajem men perusahaan; c. Me emiliki penge etahuan yang memadai dibidang usa aha Perusah haan; d. Me emiliki waktu u yang cukup p untuk mela aksanakan tu ugasnya; e. Tid dak memilikii benturan kepentingan k n dan keterkkaitan dan ketrekaitan k secara bis snis, keluarga maupun finansial deng gan Perusah haan

C.

Jumlah Anggota A Kom misaris

1 Jumlah ko omisaris pa ada prinsipn nya ditetapkkan berdasa arkan kebuttuhan Perussahaan dengan memperhatik m an aturan bahwa b Kom misaris Perussahaan harrus beranggotakan sekurang-kurangnya 2 (dua) ora ang dan tida ak melebihi jumlah ang ggota direkssi serta anya diangkkat sebagai Komisaris K Utama. salah seorrang diantara

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 1 off 16



III

KOMISAR RIS

D.

Komposis si Komisaris 1. Kompo osisi Dean Komisaris harus h menccerminkan berbagai kea ahlian yang saling mendu ukung pelakssanaan tuga as Komisariss. 2. Sekura ang-kurangn nya 20% (d duapuluh persen) p dari anggota Komisaris adalah Komisa aris

Indep pendence

diharapkan n

dapat

membangun

gkatkan mening

profesionalisme di Perusahaan.

E.

Masa Jabatan Komis saris 1. Komisa aris diangka at dan diberh hentikan oleh h Pemegang g Saham. 2. Masa jabatan j Kom misaris adala ah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahu un dan makssimal 5 (lima) tahun t serta dapat diangkat kembali untuk 1 (sattu) kali masa a jabatan. 3. Komisa aris diberhentikan sebellum berakhirr masa jabattannya apab bila: a. Tid dak melaksanakan tugassnya dengan n baik. b. Tid dak melaksanakan kettentuan peraturan perrundang-und dangan dan n atau Anggaran Dasar. c. Me elakukan perrbuatan yang g merugikan n Perusahaa an atau terlib bat dalam tin ndakan lain n yang meru ugikan Perussahaan: d. Dip pidana penja ara karena dipersalahka d an melakuka an perbuatan n pidana kejahatan dan n

atau

ke esalahan

y yang

berka aitan

denga an

tugasnyya

melaksa anakan

pen ngawasan dalam d perusa ahaan. e. Me enduduki jab batan rangka ap yang dilarrang sesuai dengan perraturan perundangund dangan dan atau Angga aran Dasar; f.

Me eninggal dun nia;

g. Me engundurkan n diri; 4. Pembe erhentian se ewaktu-wakktu anggota Komisaris sebelum berakhirnya b masa jabatan n harus dilakukan oleh RUPS de engan menyebutkan alasannya, dengan d terlebih h dahulu me emberikan kesempatan kepada ang ggota Komisa aris tersebut untuk 2

hadir dan d membela a diri dalam RUPS.

5. Dalam kurun wakttu 30 (tiga puluh) p hari setelah s pem mberhentian sementara waktu, harus dilaksanaka d n RUPS unttuk menguku uhkan atau membantalk m kan pemberh hentian tersebut Apabila RUPS R yang dimaksud tidak t tersele enggara, ma aka pemberh hentian ntara tersebu ut batal demi hukum. semen Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 2 off 16



III

KOMISAR RIS

F.

Program Pengenalan P n bagi Angg gota Komisa aris yang Baru B 1. Komisa aris yang baru b ditunju uk wajib diberikan pro ogram peng genalan me engenai Perusa ahaan dan dilakukan d sessegera mungkin setelah h pengangka atannya. 2. Tanggung jawab untuk meng gadakan program peng genalan bag gi Komisariss yang baru berada pada Komisaris utama, u atau jika Komisa aris Utama berhalangan b , maka tangun ng jawab pe elaksanaan program pe engenalan te ersebut bera ada pada Direktur D Utama a, dan sebaliknya Komissaris Utama bertanggun ng jawab un ntuk melaksa anakan program pengenalan bagi Dire ektur yang baru apabila Direktur Uta ama berhalangan. 3. Dalam hal ini terjadi pergantia an seluruh an nggota komiisaris maka anggota kom misaris yang lama program pe l bertan nggung jawa ab untuk memberikan m engenalan kepada k komisa aris yang ba aru. Program m pengenallan bagi Ko omisaris yan ng baru men ncakup hal-hal sebagai be erikut: a. Ga ambaran me engenai peru usahaan be erkait dengan visi dan misi, m nilai-nilai dan bud daya perusa ahaan, tujua an dan strate egi perusaha aan, unit-un nit usaha dan anak perrusahaan kin nerja keuang gan dan ope erasi, rencan na usaha un ntuk jangka pendek p dan n jangka pa anjang, aplikkasi teknolo ogi informassi, manajem men resiko, kondisi perrsaingan usa aha, dan ma asalah-masa alah strategiss lainnya. b. Penjelasan me engenai tugas dan tang ggung jawab b Komisaris dan Direkssi serta Komite Komisa aris. c. Penjelasan me engenai sta akeholders utama u perusahaan dan n tanggung jawab sos sial perusahaan. d. Sis stem pengendalian inte ernal, sistem m audit dan n temuan-te emuan audit yang bellum ditindakk lanjuti seca ara tuntas se erta kasus-kkasus hukum m yang melibatkan Perusahaan. e. Pelaksanaan good g corpora ate governan nce dilingkungan perusa ahaan. f.

Pro ogram

pengenalan

tersebut

pre esentasi/sem minar/worksh hop,

dapat

pertem muan,

dilaksanakan kunjjungan

dalam

kelokasi

: 02

gkajian peng

3

dok kumen, atau u bentuk lain nnya yang dianggap sesuai.

Revvision

bentuk

CG COC

: BAB III

Page

: 3 off 16



III

KOMISAR RIS

G.

Hak Komiisaris 1. Komisa aris berhak untuk mendapatkan re emunerasi dan d fasilitas yang jumla ah dan jenisny ya ditetapkan oleh RUPS S. 2. Segala a biaya yan ng diperluka an oleh Kom misaris dala am melaksa anakan tuga as dan kewajibannya men njadi beban perusahaan n dan secarra jelas dimu uat tersendiri yang terpisa ah dari angga aran direksi dalam RUP PS. 3. Komisa aris berhak mendapatkkan pelatiha an dan pengembangan n yang dibutuhkan dalam rangka men ningkatkan kompetensi. k 4. Komisa aris berhak mendapatka an informasi yang dibutu uhkan dari Direksi D untukk dapat menjallankan fung gsinya seca ara efektif, antara lain mendapatkkan hasil la aporan interna al audit men ngenai hasil pemeriksaa an atau hassil pelaksanaan tugas melalui m Direktu ur Utama. 5. Komisa aris berhak

oleh akses atas a informa asi Perusah haan secara a tepat mempero

waktu dan lengkap p. 6. Jika dianggap d pe erlu, Komissaris berhakk meminta bantuan te enaga ahli dalam melaks sanakan tug gasnya untukk jangka wakktu terbatas atas beban perusahaan n. 7. Dapat membentukk komite-kom mite yang diperlukan un ntuk memba antu tugasnyya atas beban perusahaan n dengan me endapatkan persetujuan n RUPS. 8. Komisa aris berhak untuk men ndapat kese empatan me embela diri dihadapan RUPS apabila a diberhentikkan sementa ara atau dibe erhentikan antar a waktu oleh o RUPS.

H.

Tugas dan n Kewajiban Komisaris s Dalam ran ngka menjala ankan fungssi pengawassan dan fung gsi pemberia an nasihat kepada k Direksi kom misaris berkkewajiban un ntuk : 1. Membe erikan araha an mengena ai visi, misi, dan d strategi perusahaan n.. 2. Membe erikan pend dapat dan sa aran kepada a RUPS me engenai RKA AP yang diu usulkan Direksi dan persoa alan lainnya yang diangg gap penting bagi pengurrus perusahaan. 4 3. Menga awasi pelakksanaan re encana kerrja dan anggaran R RJPP/RKAP serta menya ampaikan ha asil penilaian n serta penda apat kepala RUPS. 4. Meneliiti, menelaah h, merespon n/menindaklanjuti saran n, permasala ahan atau keluhan k dari sttakeholder dan d menyam mpaikan kep pada Direkssi tentang sa aran penyellesaian yang diperlukan. d

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 4 off 16



III

KOMISAR RIS

5. Memin nta

penjela asan

Direkssi

dalam

hal

perusa ahaan

menunjukkan

gejala

kemun nduran (peru ubahan ling gkungan bissnis) misalnya : penuru unan penda apatan, pemog gokan kerja, gejolak kurs, kenaikan biaya, perubahaan harg ga avtur, infformasi tentang g strategis terkait pesain ng PT. PAS, perubahaa an upah minimum propin nsi dan segera a melaporka an kepada RUPS den ngan diserttai saran mengenai m la angkah perbaikan yang harus h ditemp puh . Oleh karena itu Komisaris harus mem mpunyai waktu yang cukup untuk dapat melaksana akan kegiata an tersebut. 6. Meneliiti dan men nelaah lapo oran manajemen termasuk lapora an tahunan n yang disiapk kan oleh Direksi serta menandata angani lapo oran tersebu ut sebagai bentuk pertanggungjawab ban kepada RUPS. 7. Membe erikan perse etujuan/tang ggapan/pend dapat atas rancangan RJPP dan RKAP yang te elah disusun n oleh Direkssi dan disam mpaikan kepa ada RUPS. 8. Melaku ukan pengaw wasan dan pemantauan n atas kepatuhan direkssi dan mana ajemen terhadap peratura an, perunda ang-undanga an yang be erlaku, angg garan dasarr serta kepatu uhan perusahaan terhad dap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusa ahaan denga an pihak ketiga. 9. Meman ntau efektiviitas rancang gan (kebijaka an) dan pela aksanaan sisstem pengen ndalian intern, manajemen n risiko, dan good corporrate governa ance. 10. Melaku ukan pengaw wasan terha adap kebijakkan sistem te eknologi info ormasi perussahaan dan pe elaksanaann nya. 11. Melaku ukan pengaw wasan terha adap kebijaka an pengelola aan sumberr daya manusia, 12. Menyu usun pembagian tugas yang jelas sesuai s deng gan keahlian n dan penga alaman yang dimiliki ma asing-masing g anggota komisaris antara lain aspek hukum, h keuang gan, sumberr daya manu usia dan ope erasional perrusahaan. 13. Melaku ukan penga awasan terhadap kebija akan akunta ansi dan pe enyusunan la aporan keuang gan sesuai dengan d stan ndar akuntan nsi yang berllaku umum di d Indonesia a. 14. Membu uat/memiliki kerangka acuan kerja a (Team Off Reference e) Komisariss yang merupakan uraia an tugas dan d tanggu ung jawab,, pola kerrja 5 serta system s pertanggungjawab ban selama periode p kom misaris bertug gas. apkan renca ana, target, anggaran a ke erja, dan indikator kinerja a dewan kom misaris 15. Meneta secara a keseluruha an setiap tah hun.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 5 off 16



III

KOMISAR RIS

16. Secara a berkala me elakukan revviu atas pen ncapaian tarrget kerja terrsebut secara selfassesm ment. 17. Melaku ukan pengawasan terha adap kebijakkan pengad daan barang g dan jasa beserta b pelaks sanaannya. 18. Menjallin komunika asi yang efe ektif dengan n Direksi di luar rapat melalui m med dia lain sesuai kebutuhan. 19. Melaku ukan pengaw wasan terha adap kebijaka an dan pelaksanaan Q& &SHES. 20. Melaks sanakan tug gas pengawa asan lainnya a yang diteta apkan dalam m Anggaran Dasar Perusa ahaan. 21. Membe erikan usula an remunerasi Direksi ka apada Peme egang Saham m. 22. Membu uat dan me enyampaikan n laporan se ecara berka ala kepada pemegang saham atas pe elaksanaan tugas-tugass komisaris. 23. Menun njuk calon auditor a ekste ernal dan/atau penunjukkan kembali auditor ekksternal serta penyampaian p n usulan calon auditor eksternal e kep pada RUPS//Pemilik Mod dal. 24. Melaku ukan penga awasan terh hadap kebija akan pengelolaan anakk perusahaa an dan pelaks sanaan kebijakan tersebut. 25. Membe entuk Komitte Audit dan Komite lainn nya sesuai kebutuhan k 26. Melaku ukan

tugassa pengawa asan lain yang y ditetap pkan dalam Anggaran Dasar

Perush haan

I.

Wewenan ng Komisariis Dalam me enjalankan pekerjaannya a, komisaris mempunyai wewenang untuk: 1. Membe erikan perse etujuan atau bantuan ke epada Direkssi dalam melakukan perrbuatan hukum m tertentu. 2. Membe erikan perse etujuan atas perbuatan Direksi D untukk: a. Me enerima pinja aman jangka a pendek da ari Bank atau u Lembaga keuangan k la ain. b. Me emberikan pinjaman jangka pen ndek atas nama Perrusahaan dengan d me emperhatikan n ketentuan yang berlakku dalam Anggaran Dasar. 6 c. Me engagunkan aktiva teta ap yang dip perlukan dallam melaksanakan pen narikan kre edit jangka pendek; p d. Me elepaskan da an menghap puskan aktivva bergerak dengan um mur ekonomis yang laz zim berlaku dalam industry pada umumnya sampai 5 (lima) tahun n, dan

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 6 off 16



III

KOMISAR RIS

me enghapuskan n piutang macet, m perse ediaan bara ang mati sampai denga an nilai terttentu yang ditetapkan d P Pemegang Saham; e. Me engadakan kerja k sama operasi o atau u kontrak manajemen yang y berlaku u untuk jan ngka waktu tidak lebih da ari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha; 3. Membe erikan rekomendasi ke epada RUPS untuk menyetujui attau menola ak atas perbua atan Direksi untuk : a. Me engambil ba agian, baik sebagian atau seluru uhnya atau ikut serta dalam perrusahaan laiin atau bada an-badan lain atau mend dirikan perussahaan baru u. b. Me elepaskan se ebagian atau seluruh pe enyertaan perusahaan dalam d perussahaan lain n atau badan n-badan lain n. c. Me enerima dan n/atau mem mberikan pin njaman jang gka meneng gah/panjang g serta me emberi pinja aman jangka a pendek yang bersifat operasional/melebihi jumlah terttentu yang ditetapkan d R RUPS. d. Me elepaskan da an/atau melepaskan aktiva tetap attau mengagunkan aktiva a tetap dallam rangka penarikan p krredit jangka menengah/panjang. e. Me engadakan kerja k sama dengan bad dan usaha atau a pihak la ain berupa bekerja b sam ma operasi,, kontrak manajemen, kerja sama lisensi; Bangun Guna Serah (Bu uild, Operate e and Transsfer/BOT), Bangun B Gun na Milik (Build, Operate ed, and Ow wned/BOO)

dan

perja anjian-perjan njian

lain

yang

mem mpunyai

dampak

keu untungan ba agi perusah haan yang berlaku b untu uk jangka waktu w lebih dari 1 (sa atu) tahun attau 1 (satu) siklus s usaha a. f.

Me engikat peru usahaan seb bagai penjam min (borg atau a avalist) yang mem mpunyai akiibat keuanga an melebihi suatu jumlah h tertentu ya ang ditetapkan oleh RUP PS;

g. Untuk tidak menagih lagi dan mengh hapuskan da ari pembuku uan piutang macet dan n menghapu uskan perse ediaan baran ng mati yan ng melebihi nilai tertentu u yang dite etapkan oleh h RUPS 4. Berdas sarkan angg garan dasarr atau RUP PS, Komisarris dapat me elakukan tin ndakan 7 terten kepeng gurusan Perrusahaan da alam keadaa an tertentu untuk jangka waktu ntu. 5. Memin nta secara tertulis hassil pelaksan nakan tugass INTERNA AL AUDIT melalui m Direksi Utama. 6. Memin nta Direksi se ecara tertuliss ataupun tid dak untuk mengadakan m rapat Direkssi.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 7 off 16



III

KOMISAR RIS

7. Mende elegasikan wewenangny w ya kepada anggota Ko omisaris lain nnya melalui Surat Kuasa dengan tida ak menghilangkan sifat pertanggung gjawabannya a. Komisariss dapat menug gaskan hal-h hal yang berrkenaan den ngan kewen nangan kepa ada Komite-Komite dan Se ekretaris Kom misaris.

J.

Rapat Kom misaris 1. Komisa aris mengad dakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam d sebula an dan atau sewaktu-wakktu apabila dianggap d pe erlu oleh Ko omisaris Uta ama, atau olleh 1/3 (seperrtiga) dari ju umlah angg gota komisaris atau ata as kesepaka atan tertuliss rapat Komisa aris sebelum mnya. 2. Agenda rapat dida asarkan pad da almanac peristiwa (ccalendar of events) kom misaris, evalua asi hasil rapa at sebelumnyya dan hal-h hal lain yang g dianggap perlu. p 3. Agenda rapat haru us diberikan n oleh Sekre etaris Dewan n Komisaris kepada und dangan rapat paling p lamba at 7 (tujuh) hari sebelumnya. 4. Agenda tambahan n dapat dibah has jika dise etujui pimpinan rapat. 5. Pelaks sana rapat a. Ra apat komisarris dapat mengundang pihak-pihak p y yang diperlukan. b. Ra apat komisarris diadakan n ditempat kedudukan k p perusahaan atau ditemp pat lain dallam wilayah Republik Indonesia; c. Komisaris haru us menetapkan tata terttib rapat kom misaris yang g dapat diba acakan dallam setiap ra apat komisa aris; d. Anggota komissaris yang tidak t hadir dalam d suatu u rapat komiisaris hanya a dapat diw wakili oleh an nggota komisaris lainnya a, dengan ku uasa tertuliss. 6. Pengambilan kepu utusan a. Ra apat diangga ap sah dan dapat meng gambil kepu utusan yang g mengikat apabila a dih hadiri atau diiwakili oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah j angg gota komisarris. b. Keputusan da alam rapat komisaris diambil d berd dasarkan musyawarah m untuk mu ufakat, dalam m hal keputtusan berda asarkan mussyawarah un ntuk8 mufaka at tidak tercapai, keputtusan diamb bil berdasarkkan suara terrbanyak; c. Suara kosong dianggap menyetujui ussul yang diajukan dalam rapat komissaris. d. Komisaris yang g tidak men nyepakati sesuatu keputtusan Rapatt dewan kom misaris, n pendapatn nya yang berbeda b (disssenting opiinion) berrhak untuk menyatakan

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 8 off 16



III

KOMISAR RIS

Semua perbed daan pendapat itu wilayyah disertai penjelasan dan analisis yang me elandasi perb bedaan pend dapat itu; e. Pendapat yan ng berbeda a (dissenting g opinion) hanya dap pat diterima a, bila me emenuhi dua a prinsip ini, yaitu; 1) Diajukan dengan d tuju uan untuk menawarkan alternatif lain demi untuk mewujudka an kemajuan n perusahaa an yang leb bih baik, bukkan sebagai suatu konflik cara untuk mencapai kepentingan k pribadi, artiinya tidak mengundang m kepentinga an; 2) Pendapat yang berbe eda itu diaju ukan denga an argumen ntasi yang faktual, f professiona al, jelas, dan n rasional. f.

Komisaris dapa at juga mengambil kepu utusan yang sah tanpa mengadakan m n rapat kom misaris,

de engan

kete entuan

bah hwa

semua a

anggota

komisaris

telah

me engetahui ussul keputusan yang dim maksud seccara tertulis dan memb berikan perrsetujuan se ecara tertuliss (circular le etter) terhad dap usul yan ng dimaksud d serta me enandatanga ani persetuju uan tesebut; g. Keputusan yan ng diambil ha arus diterima a sebagai ke eputusan be ersama (colle egial). h. Pengambilan keputusan k a atas usulan direksi sekkurang-kuran ngnya 7 harri kerja misaris dan n dikomunikkasikan sejjak usulan tersebut di laporkan kepada Kom kep pada Direkssi sekurang g-kurangnya 7 hari kerrja sejak ke eputusan te ersebut dita andatanganii/disahkan. 7. Pendo okumentasian Hasil Rapa at a. Ris salah rapat Komisaris harus dib buat untuk setiap rapa at Komisariis dan dita angani oleh seluruh Kom misaris yang g hadir; b, Ris salah rapat harus mem muat semua hal yang dibicarakan, termasuk evvaluasi terhadap pelakksanaan kep putusan hassil rapat seb belumnya da an mencanttumkan pen ndapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan d apa yang dipu utuskan dallam rapat Ko omisaris terssebut (jika ada) (Best Prractices); c. Setiap anggota a Komisaris berhak men nerima salina an risalah ra apat9Komisarris; d. Da alam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak peng giriman risa alah rapat, setiap s anggo ota Komisarris harus me enyampaikan n persetujua an atau keb beratannya dan/atau d usulan perbaikkannya (jika ada);

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 9 off 16



III

KOMISAR RIS

e. risa alah rapat asli dari se etiap rapat Komisaris harus didokkumentasika an dan dis simpan oleh Sekretaris Komisaris K se erta harus se elalu tersedia a. 8. Apabila a dianggap perlu, Komisaris dapatt meminta Direksi D untukk menghadirri rapat Komisa aris. 9. Kebera adaan Komisaris pada rapat-rapat Komisaris serta s partisip pasi dan kon ntribusi dalam proses pen ngambilan keputusan k h harus dicata at dan dapa at dievaluasii untuk kepenttingan Peme egang Saham. 10. Ketidakhadiran Ko omisaris dalam rapat-ra apat tersebu ut harus dise ertai alas an n yang kuat da an bertanggung jawab.

K.

Sekretaris s Komisaris s 1. Komisa aris membe entuk Sekre etariat Komisaris untuk membantu fungsi Kom misaris terutam ma yang terkkait dengan kesekretaria atan dan pen nugasan lain n dari Komissaris 2. Kesekretariatan meliputi: m a. Penyimpanan undangan ra apat; b. Penghubung Komisaris K da an Direksi; c. Pembuatan surat-surat kelluar; d. Pendokumenta asian surat-ssurat masukk dan keluarr; e. Penyusunan notulen rapatt; f.

Me engkoordinassikan rapat Komisariss, dan rapat gabung gan Direkssi dan Komisaris;

g. Tug gas kesekre etariatan lain nnya. 3. Penugasan lain me eliputi; a. Me emberikan ba antuan ringkkas laporan manajemen b. Penyiapan bah han rapat Ko omisaris c. Pengumpulan bahan dan informasi yang y relevan dengan pelaksanaan p n tugas misaris kom 10 hal-ha d. Me elakukan ko oordinasi de engan Sekre etaris Perussahaan tenttang al yang berrkaitan deng gan Komisarris dan Direkksi. e. Me embuat laporran atas pela aksanaan pe elatihan dan n pengembangan Komissaris. 4. Kriteria a dan penga angkatan Sekretaris Kom misaris a. Sekretaris Kom misaris haruss memenuhii kualifikasi yang y ditentukan; Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 10 of o 16



III

KOMISAR RIS

b. Dia angkat dan diberhentika d n oleh Komiisaris; c. Jum mlah staff se ekretariat dittentukan oleh Komisariss dengan keb butuhan d. Sekretaris kom misaris haruss memiliki urraian tugas yang y jelas 5. Sekrettaris komisaris diberikan n honorarium m atas beba an Perusaha aan sesuai dengan d persetujuan dalam m RUPS L.

Komite Au udit 1. Penge ertian Komite e Audit ad dalah sebuah komite tetap yan ng dibentukk oleh Kom misaris dengan maksud untuk memba antu Komisa aris memenuhi tanggun ng jawabnya dalam melaks sanakan fun ngsi pengaw wasan atas kinerja ma anajemen (o oversight fu unction) secara a menyeluruh h. 2. Persya aratan a. Anggota A Kom mite Audit ha arus memen nuhi persyara atan : 1) Memiliki integritas ya ang baik da an pengetah huan serta pengalaman n kerja yang

cukup

dii

bidang

keuanga an,

akun ntansi,

da an/atau

pengawasan/pemerikksaan; 2) Tidak me emiliki kepen ntingan/kete erkaitan prib badi yang da apat menim mbulkan dampak negatif n dan benturan b kep pentingan te erhadap Ana ak Perusahaa; 3) Mampu berkomunika b asi secara effektif; 4) Dapat me enyediakan waktu yang g cukup un ntuk menyele esaikan tug gasnya; dan 5) 5 Persyarattan lain ya ang ditetapkkan dalam piagam Ko omite Audit (Audit Committe ee Charter), jika diperlukkan. b. Salah S seora ang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar be elakang pendidikan p a atau memilikki keahlian di d bidang akkuntansi atau keuanga an, dan salah s seoran ng harus memahami indu ustri/bisnis Perusahaan P . c. Ketua K Komite e Audit dijab bat oleh ang ggota Komissaris yang be erstatus Kom misaris 11 In ndependen atau anggotta Komisariss yang dapatt bertindak in ndependen. d. Anggota A Kom mite Audit dapat d berassal dari angg gota Komisa aris atau da ari luar Perusahaan. P

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 11 of o 16



III

KOMISAR RIS

e. Anggota A Kom mite Audit ya ang berasal dari luar Perusahaan dilarang mem mpunyai hubungan h ke eluarga seda arah dan sem menda samp pai derajat ketiga k baik menurut m garis g lurus maupun m gariss ke samping g dengan an nggota Komisaris dan anggota Direksi D f.

Anggota A Ko omite Audit yang bera asal dari lu uar Perusahaan tidak boleh merangkap m ja abatan seba agai : 1) Anggota Komisaris pada p Perusahaan Pertam mina lainnya a; 2) 2 Anggota Komite Audit pada Peru usahaan/Perrusahaan Pa atungan Perrtamina lainnya; 3) 3 Anggota Komite lain nnya pada Perusahaan n/Perusahaa an Patungan n yang bersangkkutan atau Anak A Perussahaan/Peru usahaan Pa atungan Perrtamina lainnya; 4) 4 Jabatan lainnya yan ng dilarang untuk diran ngkap berda asarkan ketentuan piagam Komite K Audit (Audit Com mmittee Cha arter), kebija akan interna al Anak Perusaha aan/Perusah haan

Patu ungan,dan/attau

peratu uran

perundang-

undangan yang berla aku. 3. Pengangkatan dan n Penetapan n a.

Ketua K dan An nggota Kom mite Audit dia angkat dan diberhentikan d n oleh Komisaris.

b.

Pengangkata P an dan pem mberhentian Anggota Ko omite Audit dilaporkan d k kepada RUPS. R

c.

Masa M jabata an anggota Komite Au udit yang berasal b darri dan meru upakan anggota a Kom misaris

Pe erusahaan adalah a sesu uai dengan masa jaba atannya

sebagai s angg gota Komisa aris. d.

Masa M jabata an anggota a Komite Audit A yang bukan me erupakan anggota Komisaris K pa aling lama 2 (dua) tahun n dan dapat diperpanjan ng satu kali selama s 1 (satu) tahu un masa jab batan, denga an tidak mengurangi ha ak Komisariss untuk memberhent m tikannya sew waktu-waktu.

e.

12 Akumulasi A m masa jabatan n seseorang sebagai an nggota Komite Audit pad da satu Perusahaan P maksimal se elama 3 (tiga a) tahun.

4. Pembe erhentian a.

Anggota A Kom mite Audit yang y berasal dari dan merupakan m a anggota Kom misaris berhenti b den ngan sendiirinya apab bila masa jabatannya j sebagai anggota

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 12 of o 16



III

KOMISAR RIS

Komisaris K b berakhir atau karena hal-hal h yang menyeba abkannya berhenti sebagai s angg gota Komisa aris berdasa arkan ketentu uan Anggara an Dasar da an/atau peraturan p pe erundang-undangan yang berlaku. b.

Anggota A Kom mite Audit yang y bukan merupakan n anggota Komisaris K berhenti karena: k 1) Masa jabatannya berrakhir; 2) Meningga al dunia; 3) Mengund durkan diri; 4) Diberhentikan berdassarkan Kepu utusan Komissaris.

c. Dalam D hal te erdapat angg gota Komisa aris yang me enjabat seba agai Ketua Komite Audit A berhen nti sebagai anggota Ko omisaris, ma aka Ketua Komite K Audit wajib diganti d oleh anggota Ko omisaris lain nnya dalam waktu palin ng lambat 30 3 (tiga puluh) p hari. d. Dalam D hal anggota Kom mite Audit ya ang bukan merupakan m a anggota Kom misaris berhenti, b ma aka Komisa aris mengan ngkat pengg gantinya da alam waktu paling la ambat 60 (enam puluh h) hari terhitung yang bersangkuttan mulai berhenti sebagai s angg gota Komite Audit. 3. Keanggotaan Kom mite Audit me emiliki komp posisi dan su usunan seba agai berikut : a. Komite Audit terdiri dari beberapa tenaga profe essional yang g direkrut da ari luar perrusahaan

yang mem miliki kualifikkasi akadem mis

dan pengalaman p n yang

me emadai, serta a sekurang-kurangnya seorang s ang ggota Komissaris, b. Sekurang-kura ang 1 (satu) orang Komissaris yang ditunjuk d unttuk duduk di dalam Komite Audit, adalah a Komisaris Indepe enden. c. Komisaris Inde ependen yan ng menjadi Ketua K Komitte Audit dapat dibebaska an dari keg giatan peng gawasa seha ari-hari yang g biasa dilakkukan seoran ng Komisaris, agar dap pat berkonsentrasi pada a pelaksanaan pengawa asan yang dibebankan kepada k Komite Audit, terutama yang y bersan ngkutan den ngan implementasi keb bijakan aku untansi peru usahaan, pen ngawasan in nternal, dan system pela aporan keua angan. 13 d. Tenaga professsional yang g direkrut dari luar perusahaan tid dak boleh memiliki m hub bungan atau u berkaitan dengan d Kom misaris, Direkktur, atau ma anajer perussahaan ini.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 13 of o 16


F CORPORA ATE GOVER RNANCE CODE OF TAT TAKELOLA PERUSAHA AAN

III

KOMISAR RIS

4. Masa keanggotaan Komite Audit A adalah 1 (satu) tahun dengan n tidak meng gurangi wewen nang

komisaris

untu uk

membe erhentikan

sewaktu-w waktu

dan

atau

mempe erpanjang ke embali. 5. Apabila a terjadi pe enggantian anggota ko omite audit, maka anggota komite e yang digantii wajib menyyusun lapora an pelaksana aan tugas se elama menja adi anggota komite dan dis serahkan ke epada Ketua a Komite. 6. Ketua Komite berrtanggung ja awab memb berikan orientasi kepad da anggota komite yang baru. b 7. Hubun ngan kerja Ko omite Audit a. Komite Audit mempunyaii

hubungan n kerja den ngan dan bertanggung jawab

kep pada Komisa aris. b. Da alam

melakksanakan

tugas

dan

tanggung g

jawabnya a,

Komite

Audit

berrkomunikasi dengan Auditor A Ekssternal, Inte ernal Audit dan mana ajemen perrusahaan. c. Komisaris dan n Direksi harrus memasttikan bahwa a Komite Au udit memiliki akses terhadap inforrmasi mengenai perussahaan yan ng perlu unttuk melaksa anakan tug gasnya. d. Agar peran Ko omite Audit dapat berjalan dengan efektif makka hubungan n kerja, tan nggung jawa ab dan aksess informasi tersebut t ditu uangkan dala am charter/P Piagam Komite Audit. 8. Tugas dan Tanggu ung Jawab gan Auditor Eksternal a. Berkaitan deng a-sama dengan Interna al Audit mem mbuat Requ uest Of 1) Komite Audit bersama Proposal yang y dilamp piri Term Off Reference sebelum dikkirim kepada a calon auditor ekssternal. udit bersam ma-sama Internal Audiit melakuka an penilaian n atas 2) Komite Au penunjukka an auditor ekksternal. dit bersama-sama Internal Audit melakukan m r reviu berkala a atas 3) Komite Aud kemajuan pekerjaan p au uditor eksterrnal. 4) Melakukan pembahassan atas la aporan auditor ekstern nal bersama a-sama dengan ma anajemen, In nternal Auditt dan Auditor Eksternal. 14 5) Melakukan reviu seca ara berkala dan menga ambil tindaka an untuk menjaga independen nsi dari audiitor eksterna al. b. Berkaitan deng gan Internal Audit an masukan atas progra am kerja tah hunan dan sasaran aud dit dari 1) Memberika Internal Audit. Revvision : 02 CG : BAB III COC P.T.. PELITA AIIR SERVICE E Issu ue Date : Page : 14 of o 16


III

KOMISAR RIS

2) Komite Audit dengan bantuan Intternal Audit memonitor tindak lanju ut hasil pemeriksaa an Internal Audit dan Auditor Ekssternal serrta melaporkkannya kepada Komisaris. 3) Bila dipand dang perlu meminta m Inte ernal Audit melalui Dire ektur Utama a untuk melakukan pemeriksaa an tertentu/kkhusus. 4) Memberika an masukan tentang ha al-hal yang dimuat d dala am charter/p piagam Internal Audit. 5) Mengkoord dinasikan ke egiatan aud dit Internal Audit dan Auditor Ekksternal sehingga dapat d dicapa ai audit yang komprehen nsif dan optim mal. 6) Melakukan rapat berssama kepala Internal Audit sekurang-kurang gnya 1 (satu) kali dalam d sebulan. c. Berkaitan deng gan Manajem men 1) Melakukan telaahan terhadap kecukupan k pengungkap pan hal-hall yang bersifat ma aterial dalam m laporan keuangan perusahaan p baik yang belum maupun ya ang telah dia audit oleh Au udit Eksterna al. 2) Melakukan telaahan te erhadap kecukupan pengendalian in nternal dan system s manajemen n resiko peru usahaan. 3) Melakukan telaahan kebijakan perusahaan p berkaitan dengan d kepatuhan terhadap peraturan p in nternal maup pun ekstern nal perusaha aan yang berlaku, b etika usaha a dan benturran kepentin ngan. 4) Melakukan telaahan attas penerapa an kebijakan n-kebijakan perusahaan. 5) Melakukan kajian terha adap laporan n Internal Au udit atas kassus-kasus penting p aitan dengan benturan kepentingan n, perbuatan n dan kecurangan yang berka yang meng gikuti perusa ahaan. 6) Komite da apat mengun ndang ma anajemen un ntuk hadir dalam rapa at-rapat komite. 7) Melakukan tugas-tuga as lain yan ng diberikan n Komisariss yang be erkaitan ngsi pengaw wasan. dengan fun 9. Wewenang Dalam melaksana akan tugas dan tangg gung jawab bnya, Komite Audit memiliki m wewen nang meliputti : a. Me enyelidiki se emua aktivittas dalam batas b ruang g lingkup tu ugasnya terrmasuk 15 me encari inform masi yang rellevan dari se etiap pekerja a. b. Me emberikan saran s hukum m dan sara an professio onal lainnya yang indep penden apa abila diperlu ukan. c. Me engundang kehadiran k p pihak luar de engan keahlian dan pengalaman te ertentu apa abila diperlu ukan. Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 15 of o 16



III

KOMISAR RIS

M.

Komite-Komite Lainn nya di Bawa ah Komisarris 1. Pembe entukan, pen ngangkatan dan Mekaniisme Kerja Komite K Untuk mendukung akuntabillitas kepada a Pemegan ng Saham, Komisaris dapat membe entuk komitte-komite termasuk kom mite audit dan menggunakan tenag ga ahli untuk membantu m p pelaksanaan n tugasnya atas a beban Perusahaan. P Komisa aris dapat mempertimb m bangkan untuk membentuk komite e-komite lain n yang diangg gap penting untuk u memb bantu pelakssanaan tugass antara lain n: a. Komite Nomiinasi dan Remunerasi R bertugas menyusun m kriteria selekksi dan pro osedur nominasi bagi anggota a Ko omisaris, Dirreksi, dan manajemen m senior dallam perusahaan serta memberika an rekomendasi tentang jumlah anggota kom misaris dan direksi yang g ideal bagi perusahaan n. Selain itu bertugas me engkaji dan n memberikkan saran atas a system m penggajian n dan pemberian tunjangan khu ususnya bag gi komisaris dan direksi. b. Komite Asuran nsi dan Resiko Usaha bertugas me engkaji dan memberikan m n saran ata as system pe engelolaan resiko r perusahaan. c. Komite lainnya a yang diang ggap perlu. 2. Komite e-komite ya ang dibentuk bekerja secara s kore ektif dan be ertanggung jawab langsu ung kepada komisaris k da alam menjala ankan tugassnya. 3. Komite e beranggottakan minim mal salah satu s dari anggota a kom misaris yang g juga merangkap sebaga ai ketua kom misaris. 4. Anggo ota komite di d luar

kom misaris haru us memenu uhi kualifikassi pendidika an dan

pengalaman yang dibutuhkan untuk menja alankan tuga asnya. 5. Komite e harus me elakukan pe ertemuan secara rutin diantara

anggota maupun m

dengan manajeme en, dan me engadakan pertemuan p d dengan Dire eksi dan Kom misaris sekura ang-kurangnya 1 (satu) kali k dalam se ebulan. 6. Komite e-komite ha arus memiliki mekanissme reviu kinerja kom mite secara a selfassess sment yang dilakukan se ecara berkalla. 7. Lapora an hasil pe elaksanaan tugas kom mite harus dicantumka an dalam la aporan tahuna an.

16

Revvision

: 02

CG COC

: BAB III

Page

: 16 of o 16



IV

DIREKSI

BAB IV V DIREKSI A.

Pengertian n Direksi adalah organ perusahaan n yang berta anggung jaw wab penuh atas a kepengurusan perusahaan n

serta me ewakili peru usahaan baik di dalam maupun di d luar peng gadilan.

Direksi dengan itikad baik dan penuh tan nggung jawa ab bertinda ak memimpiin dan mengelola perusahaan n sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusa ahaan.

B. Kualifikasii Anggota Direksi D Direksi yang diangkat adalah a orang g-orang yang g memiliki kualifikasi sebagai beriku ut: 1. Memilik ki keahlian, integritas, kepemimpin nan, pengala aman, jujur dan perilaku u yang baik serrta dedikasi tinggi untukk memajukan n dan menge embangkan Perusahaan n. 2. Memilik ki kemampua an melaksan nakan perbu uatan hukum m. 3. Tidak pernah dinya atakan pailit. 4. Tidak pernah p men njadi anggota Direksi atau Komisaris yang din nyatakan be ersalah yang menyebabkan n suatu Peru usahaan dinyyatakan pailit. 5. Tidak pernah p dihukkum karena melakukan tindak pida ana akibat kejahatan k da an atau kesalah han. 6. Tidak diperkenanka an memiliki hubungan h ke eluarga seda arah sampai sederajat dengan d ketiga baik b anggota a Direksi dan antara ang ggota Direkssi dengan an nggota Komisaris. 7. Tidak mewakili m kepentingan partai politik te ertentu.

C. Jumlah An nggota Direksi Jumlah Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan dissesuaikan dengan d kebutuhan dan tingka at komplekssitas serta rencana sttrategis perrusahaan. Jumlah J tersebut ha arus mendap pat persetuju uan dari Komisaris dan Pemegang Saham dan n salah satunya dia angkat menja adi Direktur Utama.

Revvision

: 02

1

CG COC

: BAB IV

Page

: 1 off 13



IV

DIREKSI

D. Komposisi dan Pemb bagian Tuga as Direksi 1. Kompos sisi dan pembagian tugas Direksi disesuaika an dengan struktur s orga anisasi Perusah haan dan disetujui oleh h Komisaris dan d Pemega ang Saham. 2. Paling sedikit s 20% % (dua puluh h persen) da ari jumlah anggota a Dire eksi harus berasal b dari kalangan di lua ar perusahaa an yang beb bas dari pengaruh anggo ota Komisarris dan anggota a Direksi lain nnya serta Pemegang P S Saham. 3. Calon-c calon anggo ota Direksi yang y merup pakan pejab bat internal perusahaan dapat diusulka an oleh Komisaris K s setelah din nyatakan memenuhi m p persyaratan yang ditentuk kan berdasa arkan mekan nisme fit and d proper test.. 4. Kompos sisi Direksi harus sedemikian rup pa sehingga memungkin nkan penga ambilan keputus san yang effektif, tepat dan cepat serta s dapat bertindak secara s indep penden dalam arti a tidak me empunyai ke epentingan yang y dapat menggangg m u, kemampu uannya untuk melaksanaka m an tugasnya secara man ndiri. 5. Pembag gian tugas dan d tanggung jawab setiiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wew wenang terssebut dapat dilimpahkan n kepada Komisaris.

E. Masa Jaba atan Direksii 1. Direksi diangkat d dan n diberhentikkan oleh Pem megang Sah ham melalui mekanisme e fit and proper test t yang diselenggara d akan oleh Pemegang P S Saham dan atau pihakk yang berwena ang sesuai peraturan p perundang-und dangan yang g berlaku.

2. Masa jab batan Direkssi dimulai se ejak tanggal RUPS meng gangkat Dire eksi tersebut untuk jangka waktu w sesuai yang diteta apkan dalam m anggaran dan d paling la ama 3 (tiga) tahun, dan dap pat diangka at kembali untuk 1 (ssatu)

kali masa jabatan dengan n tidak

mengura angi hak RUPS untuk memberhentikkan para ang ggota Direkssi sewaktu-w waktu. 3. Direksi diberhentikan d n sebelum berakhir b massa jabatannyya apabila: a. Tidak k melaksana akan tugasnya dengan baik, b b. Tidak k melaksan nakan

2 kettentuan peraturan perrundang-und dangan dan n atau

Angg garan Dasarr, c. Mela akukan perbuatan yang merugikan Perusahaan n atau terlib bat dalam tin ndakan lain yang y merugiikan Perusahaan, Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 2 off 13



IV

DIREKSI

d. Dipid dana penjara a karena dipersalahkan n melakukan n perbuatan n pidana kejahatan dan atau a kesalah han yang be erkaitan deng gan tugasnyya melaksan nakan penga awasan dalam m perusahaa an, e. Mend duduki jabattan rangkap p yang dilara ang sesuai dengan d pera aturan perundangunda angan dan atau Anggara an Dasar, f.

Meniinggal dunia a,

g. Meng gundurkan diri, d

4. Pemberh hentian sew waktu-waktu anggota Direksi sebelu um berakhirrnya masa jabatan harus

dilakukan oleh o RUPS dengan menyebutkan m n alasannya a, dengan terlebih t

dahulu memberikan m n kesempata an kepada anggota a Dire eksi tersebu ut untuk had dir dan membela a diri dalam RUPS.

5. Dalam kurun k waktu u 30 (tiga puluh) hari setelah s pem mberhentian sementara waktu, harus dilaksanakan RUPS untuk menguku uhkan atau membatalkkan pemberh hentian tersebut. Apabila RUPS yang dimaksud d tidak diselengg garakan, ma aka pemberh hentian ara tersebut batal demi hukum. h sementa 6. Dalam hal h Direksi mengundurk m kan diri dari jabatannya maka haruss mengajuka an alas an secarra tertulis ke epada Peme egang Saham m dan meng girimkan tem mbusannya kepada k Komisarris dan Direksi sekurang-kurangnya a 30 (tiga puluh p ) hari kalender se ebelum tanggal pengundura p n dirinya.

F.

Jabatan Lo owong 1. Apabila oleh suatu sebab s jabata an anggota Direksi D lowo ong karena mengundurk m kan diri, posisi ya ang lowong itu i harus diissi dalam wakktu 30 (tiga puluh) hari sejak s pengunduran diri yang g lowong oleh o Pemeg gang Saham m RUPS akan a diselen nggarakan menunju uk penggantiinya,

untuk

3

2. Jika ang ggota Direksi yang baru belum ditun njuk, maka salah s seoran ng anggota Direksi lainnya akan a ditunju uk oleh Kom misaris untukk menjalanka an pekerjaan n anggota Direksi yang low wong itu dengan tugas dan tanggung g jawab yang sama, Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 3 off 13



IV

DIREKSI

3. Jika pad da sewaktu u waktu ole eh sebab apapun a sem mua jabatan n Direksi lo owong, Komisarris harus mengadakan m RUPS dalam waktu selambat-la ambatnya 30 0 (tiga puluh) hari untuk me engankat Diireksi yang baru b dan se ementara perusahaan diipimpin oleh Kom misaris.

G. Kontrak Manajemen Perjanjian menunjukka an Anggota a Direksi yaitu y kon-tra ak manajem men (appoiintment agreement)) ditandatan ngani oleh Direksi yan ng bersangkutan dan kuasa pem megang saham pad da saat pen nunjukkan ya ang bersang gkutan seba agai anggota Direksi. Kontrak K manajemen n yang mem muat janji attau pernyata aan Direksi untuk mem milih segala targettarget yang g ditetapkan Pemegang Saham.

H.

Program Pengenalan P Anggota Direksi yang g Baru 1. Anggota a Direksi ya ang baru ditu unjuk wajib diberikan prrogram peng genalan me engenai Perusah haan dan dilakukan sesegera mung gkin setelah pengangkattannya, 2. Tanggu ung jawab un ntuk mengad dakan progrram pengena alan bagi Ko omisaris yan ng baru berada pada Direkttur Utama, atau a jika Dire ektur utama berhalanga an, maka tan nggung jawab pelaksanaan p n program pengenalan p tersebut be erada pada Komisaris Utama atau Dirreksi yang ada. a

3. Program m pengenalan bagi Anggota Direkksi yang baru mencaku up hal-hal sebagai s berikut: a. gam mbaran mengenai Perussahaan berkkaitan denga an visi dan misi, m nilai-nilai dan budaya Perusahaan, tujuan n dan strate egi Perusaha aan, unit-unit usaha dan anak Perusahaan, kinerja keuan ngan dan op perasi, renca ana usaha ja angka pende ek dan jang gka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen n resiko, kondisi pers saingan, dan n masalah-m masalah stra ategis lainnya a. 4 Direkssi serta b. penjelasan men ngenai tuga as dan tanggung jawab b Komisaris dan Kom mite Perusah haan, c. Pen njelasan me engenai

sta akeholders utama u Peru usahaan dan n tanggung jawab

sosial Perusaha aan,

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 4 off 13



IV

DIREKSI

d. siste em pengend dalian interna al, sistem au udit dan tem muan-temuan n audit yang belum ditin ndaklanjuti secara tuntass serta kasus-kasus yan ng melibatka an Perusahaan, e. Pela aksanaan go ood coopera ate governan nce di lingkungan Perusa ahaan.

4. Program m

pen ngenalan

tersebut

dapat

dila aksanakan

dalam

bentuk

presenttase/seminar/ worksho op, pertemu uan, kunjun ngan ke lo okasi, peng gkajian dokume en, atau ben ntuk lainnya yang y diangg gap sesuai.

I.

Wewenang g dan Hak Direksi D 1. Menetap pkan

kebija akan-kebijakkan

berkaittan

dengan n

pengelola aan

Perusahaan,

termasuk kebijakan di bidang ke etenagakerja aan dan penyusunan SO OP di perusa ahaan. 2. Mengang gkat dan memberhentikkan pekerja berdasarka an aturan intternal Perussahaan dan pera aturan perun ndang-undan ngan yang berlaku b di bid dang ketenagakerjaan. 3. Mengatu ur masalah pendelega asian wewenang/pemb berian kuassa Direksi untuk mewakili Perusahaa an di dalam dan d di luar pengadilan. p 4. Anggota a direksi berrhak untuk mendapatkkan remunerrasi dan fassilitas yang jumlah dan

jen nisnya ditettapkan oleh RUPS berrdasarkan usulan u dari komisaris setelah s

memperrtimbangkan capaian kin nerja. 5. Anggota a Direksi be erhak untukk mengundurkan diri dari jabatannya – Prrosedur pengund duran diri ini diatur di da alam Anggarran Dasar Pe erusahaan. 6. Anggota a Direksi berrhak mendap pat pelatihan n sesuai den ngan kebutu uhan dalam rangka meningk katkan komp petensi.

J.

Kewajiban dan Tangg gung Jawab b Direksi 1. Menjala ankan tugass-tugas sessuai dengan n

peratura an dan und dang-undang g yang

berlaku. 2. Menggu unakan tena aga, pikiran dan perhatian secara penuh p waktu u dalam men ngelola 5 perusah haan dan memikul m tan nggung jaw wab penuh terhadap pencapaian kinerja perusah haan, 3. Terdapa at mekanism me bagi Direksi untukk merespon n usulan pe eluang bisnis dari manajemen di bawa ah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris/De K ewan Penga awas.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 5 off 13



IV

DIREKSI

4. Mengko oordinasi, mengawasi m d dan memimpin manajemen Perusa ahaan di sa amping tugas dan d tanggun ng jawab settiap individu u sesuai den ngan kepenttingan dan tujuan perusah haan. 5. Setiap anggota Direksi bertanggung jaw wab secara individual atas penga ambilan keputus san dan pe elaksanaan tugasnya t da an bertangg gung jawab secara tan nggung renteng g atas keputu usan Direksii. 6. Untuk meningkatka an akuntabiilitas Direkssi dan mana ajemen dala am menggu unakan sumberr daya dan dana Perussahaan ke arah a pencap paian hasil serta peningkatan nilai/perrtumbuhan dan produkktivitas Peru usahaan da alam jangka a panjang. Direksi berkewajiban menyyisipkan dan n mewujudka an Rencana a Jangka Pa anjang Perussahaan (RUPS)) serta Re encana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai s penjaba aran tahuna an dari RJP PP

yang ditandatanga d ani bersama a Komisaris untuk

disampaikan kepad da Pemegan ng Saham un ntuk disahka an oleh RUPS. a. RJPP P memuat sekurang-kurrangnya : 1) Latar L belakang, visi, misi, tujuan dan n sasaran Pe erusahaan, struktur orga anisasi dan d susuna an keanggotaan Komissaris dan Direksi serta perkemb bangan Perusahaan P 5 (lima) tahu un terakhir, 2) Kondisi K Peru usahaan sa aat ini, yan ng mencaku up posisi persaingan disertai d dengan d analisis Kekuata an, Kelemah han, Peluang dan Anca aman (SWOT) dan hasil h pemeta aan pasar dan produk, serta pe ermasalahan n stra tegiss yang dihadapi, d 3) Keadaan K Pe erusahaan ya ang dikehen ndaki di massa depan, mencakup m sasaran dan d target pertumbuhan p n, strategi dan d kebijaka an manajem men, program dan re encana kerja a strategis ta ahunan untu uk 5 (lima) ta ahun, 4) Proyeksi P keu uangan Peru usahaan me encakup asu umsi yang digunakan, re encana in nvestasi dan n sumber pendanaan, p proyeksi lab ba rugi, pro oyeksi neracca, dan proyeksi p aruss kas setiap tahun selam ma 5 (lima) tahun. 5) Kerjasama K tingkat korporat yang stra ategis dan/a atau berjangka 6waktu leb bih dari 5 (lima) tahun; 6) Kebijakan K pe enataan da an pengemb bangan Ana ak Perusaha aan untuk 5 (lima) ta ahun yang akan a datang,

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 6 off 13



IV

DIREKSI

b. Proses penyusunan dan pen ngesahan RJJPP adalah sebagai berrikut : 1) Penyusunan P RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka panjang p yan ng berorienta asi ke masa a depan, se erta pengam mbilan

kep putusan

yang y memeta akan kondissi Perusahaa an saat ini dan d keadaan n yang diharapkan di d masa men ndatang, 2) Perumusan P RJPP dila akukan oleh h Direksi beserta jajjaran mana ajemen Perusahaan P dengan me engkombinassikan pende ekatan top-d down dan bottomb up, u 3) Proses P penyusunan dan pengesahan RJPP men ncakup : a) a Penyusunan oleh Direksi, D dilakkukan deng gan pertimbangan lingkkungan internal dan ekstern nal Perusah haan dan mempertimb m bangkan ma asukan eroleh dari beberapa b fun ngsi/unit kerjja, yang dipe b) b Rancangan RJPP ya ang telah disusun oleh h Direksi dissampaikan kepada k Komisariss untuk men ndapatkan kllarifikasi, ma asukan, dan rekomendasi, c) c Usulan RJPP yang telah disepakati oleh o Komissaris dan Direksi disampaikan oleh Direksi D kepa ada Pemega ang Saham m untuk mendapat uan RUPS, persetuju d) d Direksi wajib w menyam mpaikan ran ncangan RJP PP periode berikutnya kepada k Pemegan ng Saham untuk u disahkkan dalam RUPS, R dalam m waktu 60 (enam puluh) ha ari sebelum berakhirnya b RJPP perio ode berikutnyya. c. RKA AP memuat sekurang-ku s rangnya : 1) Asumsi A dasa ar penyusuna an RKAP (parameter ya ang digunaka an), 2) Evaluasi E pela aksanaan RKAP sebelumnya. 3) Rencana R kerja Perusaha aan, 4) Anggaran A Pe erusahaan, 5) Proyeksi P keu uangan poko ok perusahaa an, 6) Proyeksi P keu uangan poko ok anak peru usahaan, 7

7) Tingkat T kinerrja Perusaha aan, 8) Hal-hal H lain yang y memerrlukan keputusan RUPS.

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 7 off 13



IV

DIREKSI

d. Peny yusunan dan n Pengesaha an RKAP ad dalah sebaga ai berikut : 1) Penyusunan P RKAP dida asarkan

pa ada penjaba aran RJPP untuk satu tahun,

mencakup m be erbagai prog gram kegiata an tahunan Perusahaan P yang lebih rinci, 2) Penyusunan P RKAP dillakukan ole eh Direksi beserta jajjaran mana ajemen Perusahaan P dengan me engkombinassikan pende ekatan top-d down dan bottomb up, u dengan memperhatik m kan arahan Dewan D Kom misaris, 3) Rancangan R RKAP yang g telah dissusun oleh Direksi disampaikan kepada k Komisaris K un ntuk mendap patkan klarifiikasi, masukkan, dan rekomendasi, 4) Usulan U RKAP yang telah disepakati oleh Komissaris dan Direksi disam mpaikan oleh o Direksi kepada k Pem megang Saham untuk mendapat perrsetujuan RU UPS, 5) Direksi D wajib b menyamp paikan

ranccangan RKA AP kepada RUPS sela ambat-

la ambatnya dalam d waktu u 60 (enam m puluh) ha ari sebelum memasuki tahun anggaran a Pe erusahaan, 6) Pengesahan P RKAP dila akukan oleh h RUPS se etelah dibah has bersama oleh Pemegang P S Saham, Kom misaris dan Direksi, D 7) Pengesahan P RKAP ditettapkan selam mbat-lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari h setelah tahun t angga aran berjalan n, 8) Dalam D hal permohonan p persetujuan n RKAP bellum mempe eroleh penge esahan sampai s deng gan batas waktu w yang ditentukan (30 (tiga puluh) p hari setelah s ta ahun angga aran berjala an), maka RKAP R diang ggap sah untuk dilaksa anakan sepanjang s te elah memen nuhi ketentu uan mengen nai bentuk, isi dan tatta cara penyusunann p nya. e. Pelaksanaan dan Monitoring g RJPP/RKA AP sebagai berikut: 1) Setiap S Unit Kerja K menya ampaikan ke epada Direkssi laporan pelaksanaan p RKAP secara s triwu ulanan dan tahunan dan d laporan n pelaksana aan RJPP secara ta ahunan, 2) Laporan L eva aluasi pelaksanaan RJP PP dibuat oleh o Direksi dan disam mpaikan kepada k Komisaris dan Pemegang P Saham secarra tahunan,

8

3) Laporan L eva aluasi pelakssanaan RKA AP dibuat oleh o Direksi dan disam mpaikan kepada k Komisaris dan Pemegang P Saham secarra tahunan,

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 8 off 13



IV

DIREKSI

4) Pelaksanaan P n dan penca apaian

RJP PP/RKAP harus h diawassi oleh Kom misaris.

Hasil H pengaw wasan terseb but disampa aikan oleh Ko omisaris dalam RUPS sebagai s bagian b dari penilaian p kinerja Direksi, 5) Perubahan P R RKAP dapa at dilakukan setiap 6 (e enam) bulan n setelah re ealisasi pelaksanaan p n tersebut disampaikan d n oleh Kom misaris dalam m RUPS sebagai s bagian b dari penilaian p kinerja Direksi, 7. Meneta apkan kebijakan-kebijaka an operasional perusahaan serta menetapkan m ukuran keberha asilan yang jelas dan berimbang b baik dari asspek keuangan maupun nonkeuangan untuk me enentukan pencapaian p t tujuan, misi dan d visi Perusahaan. 8. Mempe erhatikan ke epentingan stakeholderrs sesuai dengan nilai-nilai etikka dan peratura an perundan ng-undangan n yang berla aku. 9. Meneta apkan secara a jelas tugass, tanggung jawab, wew wenang mana ajemen, UKT T pada setiap tingkatan/le evel, manaje emen karir di perusa ahaan, siste em dan prrosedur promos si, serta dem mosi dan muttasi di perusahaan. 10. Membe erikan inform masi yang relevan me engenai pe elaksanaan tugasnya kepada k Komisa aris antara lain menge enai sukses/mutasi/prom mosi manajer kunci (ssenior), program m pengemba angan SDM, pertanggun ngjawaban manajemen m K3LL, dan kinerja pemanffaatan tekno ologi informa asi, 11. Memba angun dan memanfaatka m an teknologi informasi, 12. Melakukan pendala aman penge etahuan untu uk menjamin n agar Direkksi tetap me engikuti perkem mbangan baru dalam industri penerb bangan. Pen ndalaman pe engetahuan adalah bagian dari program m peningkata an kompetensi bagi setiap anggota Direksi, 13. Menyiapkan laporan berkala de engan tepat waktu sesu uai peraturan n yang berlaku dan pelaporran lainnya sesuai s perm mintaan dari pemegang saham, s 14. Direksi wajib menyyerahkan lap poran tahun nan kepada RUPS dala am waktu 5 (lima) bulan setelah tahun n buku berakkhir, n sahamnya a dan/atau keluarganya k pada perussahaan 15. Menginformasikan kepemilikan 9

lain dala am Laporan Tahunan,

16. Memba antu dan memberi m dukkungan sep penuhnya kepada k Inte ernal Audit dalam melaksa anakan tuga asnya, serta a melakukan n koreksi ata aupun tinda ak lanjut ata as hasil temuan n Internal Audit,

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 9 off 13



IV

DIREKSI

17. Menyus sun dan me empublikasikkan pernyata aan kehendak perusahaan (Statem ment of Corpora ate Intent - SCI) S a. Matteri SCI mem muat sekuran ng-kurangnyya : 1) Visi, misi, tu ujuan dan tatta nilai Perusahaan, 2) Sifat dan lingkup kegia atan usaha dan penjela asan singka at mengena ai Anak Perusahaan n, 3) Strategi yan ng ditetapkan n, 4) Ukuran-ukuran dan targ get kinerja (U UKT), 5) Struktur perrmodalan, 6) Informasi yang harus dilaporkan oleh Direkssi kepada Pemegang P S Saham secara berkkala, p dividen, 7) Kebijakan pembagian a dan dividen, d 8) Kebijakan akuisisi p pembelian ba arang dan ja asa, 9) Kebijakan pengadaan/p a 10) Kebijakan akuntansi, u dan aktivitas yang mem mbutuhkan kompensassi dan 11) Kegiatan usaha Pemerintaha an (public se ervice obliga ation), ai Perusahaan. 12) Estimasi nila nyusunan da an Pengesah han SCI b. Pen 1) Penyusunan n SCI haru us ditujukan n untuk me endukung penerapan p p praktikpraktik GCG G guna meningkatkan kin nerja Perusa ahaan, n setiap tahu un untuk perriode 3 (tiga)) tahun ke de epan, 2) SCI disusun an oleh Direksi kepada Pemegang g Saham se ebelum 3) Rancangan SCI diajuka awal tahun berjalan, b settelah menda apat persetujjuan Komisa aris, S men ngesahkan SCI. S 4) Pemegang Saham beserta

18. Direksi

seluruh

ja ajarannya

b berkewajiba n

menerap pkan

pendekatan

d melakkukan kegiattannya manajemen risiko dalam 10

bijakan mana ajemen risiko o sekurangn nya mencaku up : a. Keb

1) Identifikasi potensi p resikko internal pada setiap fungsi/unit dan potensi resiko eksternal

yang

dapa at

mempe engaruhi

kiinerja

Peru usahaan

d dengan

memperhatiikan keselarrasan antara a strategi, prroses bisniss. SDM, keuangan, teknologi, da an lingkunga an, dengan tujuan t Perussahaan, Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 10 of o 13



IV

DIREKSI

2) Pengemban ngan strategi penangana an pengelola aan resiko, 3) Penetapan sistem s dan prosedur p ma anajemen re esiko, n untuk men ngurangi resiko, 4) Implementasi program pengelolaan berhasilan manajemen m r resiko, 5) Evaluasi keb n penilai Ressiko (risk asssessor) yang g kompeten.. 6) Menyiapkan akukan peng gelolaannya meliputi : b. Risiko-risiko yaiitu perlu dila n perubahan n perilaku pe elanggan terhadap 1) Resiko strattegi, meliputti antara lain kebutuhan pesawat, p persaingan usa aha sejenis//persaingan pasar, erasional, meliputi m anta ara antara lain: resiko perubahan situasi 2) Resiko ope social, politik, dan keam mana dan lain-lain, g meliputi antara a lain resiko 3) Resiko keuangan yang

tran nsaksi mata a uang

u bunga, ressiko tidak te ertagihnya piutang, p asing, resikko perubahan nilai suku dan resiko dari d adanya regulasi keu uangan dan pemerintah..

K.

eksi Rapat Dire 1. Rapat Direksi dia adakan seca ara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu dan sew waktu-waktu bilamana

dianggap perlu p atas permintaan p tertulis

oleh seorang atau lebih anggotta Direksi, 2. Pemang ggilan untukk rapat Dire eksi yang dillakukan seccara berkala a dilakukan secara tertulis oleh Sekre etaris Perse eroan dan disampaikan d n dalam jan ngka waktu paling lambat 3 (tiga) ha ari kerja se ebelum rapa at dilaksana akan denga an mencanttumkan mpat dan age enda rapat, tanggal, waktu, tem ggilan untukk rapat Direksi yang dillakukan sew waktu-waktu dibuat oleh h pihak 3. Pemang yang meminta m diad dakannya ra apat dalam jangka wakktu paling la ambat 3 (tiga) hari kerja se ebelum rapa at dilaksanakkan dan ditujukan kepad da semua an nggota Direkksi dan Sekreta aris Perseroa an dengan mencantum mkan tangga al, waktu, te empat dan agenda a rapat, kecuali k untukk hal-hal terttentu/keadaa an khusus dapat dilakukkan dengan sarana 11 peru komunikasi yang ada a guna membahas m isssue-issue penting mengenai ubahan lingkung gan bisnis dan perm masalahan yang berd dampak be esar pada usaha perusah haan dan kin nerja perusa ahaan,

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 11 of o 13



IV

DIREKSI

4. Direksi dapat juga a mengamb bil keputusa an yang sa ah tanpa mengadakan m rapat, dengan n ketentuan bahwa semua anggota Direksi tela ah mengetah hui usul kep putusan yang dimaksud seccara tertulis dan membe erikan perse etujuan seca ara tertulis (ccircular letter) te erhadap usu ul yang dima aksud serta menandatan m ngani persetu ujuan tesebu ut; 5. Rapat Direksi D dipim mpin oleh Dirrektur Utama a atau oleh seorang ang ggota Direkssi yang ditunjuk k khusus ole eh Direktur Utama U untuk memimpin rapat r Direkssi, 6. Untuk menjaga m efe ektivitas rapat diatur me engenai pen njadualan, agenda, a kehadiran, dsb sep perti tertuang g di mekanissme rapat : a. Age enda didasarrkan pada almanak a peristiwa (calen ndar of even nt) Direksi da an halhal lain yang dia anggap perlu u, b. Age enda rapat harus diberikkan oleh Sekkretaris Perseroan kepad da undangan rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. s 7. Pengam mbilan Keputusan

a. Kep putusan dalam rapat Direksi

diambil berd dasarkan musyawarah m untuk

muffakat,

b. Dala am hal keputusan berd dasarkan mu usyawarah untuk mufakat tidak te ercapai, keputusan diam mbil berdasa arkan suara a terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau u tidak setu uju sama, maka m Pimpin nan Rapat yang y menen ntukannya dengan d teta ap memperha atikan keten ntuan menge enai pertanggungjawaba an,

c. Pen ngambilan keputusan k D Direksi atas hasil rapatt disesuaika an dengan tingkat kebutuhannya, sekurang-kurangnya 7 hari. Stand dar waktu te ersebut dite etapkan seja ak usulan tin ndakan bese erta dokume en pendukun ng dan inforrmasi lainnya a yang leng gkap disamp paikan dalam m Rapat Dirreksi atau se ecara tertuliss untuk kep putusan sirkuler.

d. Ang ggota Direkssi yang tida ak menyepa akati sesua atu keputusa an Rapat Direksi, D berh hak untuk menyatakan m pendapatn nya yang be erbeda (disssenting opin nion) – Sem mua perbedaan pendap pat itu waja ar disertai penjelasan p dan analisiss yang d 12 melandasi perbedaan pend dapat itu,

e. Pen ndapat yang g berbeda (dissenting opinion) hanya h

dapat diterima a, bila

mem menuhi dua prinsip ini:

Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 12 of o 13



IV

DIREKSI

1) Diajukan de engan tujua an untuk menawarkan m alternative e lain demi untuk mewujudkan n kemajuan perusahaan yang lebih h baik, bukkan sebagai suatu cara untuk mencapai kepentingan pribadi, artinya tidak mengandung konflik kepentingan n, 2) Pendapat yang y berbe eda diajuka an dengan argumenta asi yang factual, f professional, jelas, dan rasional.

f. Sua ara kosong (abstain) dianggap menyetujui usu ul yang diajjukan dalam m rapat Dire eksi,

g. Dire eksi dapat ju uga mengam mbil keputu usan yang sah s tanpa mengadakan m n rapat Dire eksi, dengan n ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah mengetah hui usul keputusan yang g dimaksud secara terttulis dan me emberikan persetujuan p secara tertu ulis (circular letter) terrhadap usull yang dima aksud serta a menandattangani pers setujuan terssebut,

h. Kep putusan hassil rapat ya ang diambil diterima sebagai ke eputusan be ersama (colllegial) dan dikomunika asikan kepada tingkatan organisassi dibawah direksi yang terkait sekkurang-kuran ngnya 7 harii sejak disah hkan/ditanda atangani.

8. Dalam setiap kese empatan rap pat harus diisusun risala ah rapat. Risalah R rapat wajib dipeliha ara dan dilakksanakan a. Risa alah rapat dibuat d oleh Sekretaris Perseroan P u untuk setiap rapat Direkksi dan ditandatangani oleh seluruh h Direksi yan ng hadir, b. Risa alah rapat tersebut t harus memuat semua materi rapat yang dibica arakan, term masuk evaluasi terhadap p pelaksanaan keputusa an hasil rapa at sebelumnya dan men ncantumkan pendapat yang y berbed da (dissentin ng opinion) dengan apa a yang dipu utuskan dala am rapat Dire eksi tersebu ut (jika ada), c. Setiiap anggota Direksi berh hak menerim ma salinan risalah rapat Direksi, d. Dala am kesemp patan pertam ma dan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 13 perse pengiriman risa alah, setiap anggota Direksi D haruss menyamp paikan etujuan atau u keberatan dan atau ussulan perbaikkan. e. Risa alah rapat assli dari setiap rapat Dire eksi harus did dokumentassikan dan dissimpan oleh h Sekretaris Perseroan serta s harus selalu s tersed dia. Revvision

: 02

CG COC

: BAB IV

Page

: 13 of o 13



PERAN & PROSES MANAJEMEN

V

BAB V PERAN DAN PROSES MANAJEMEN PERUSAHAAN A.

Pengertian 1. Manajemen adalah Pejabat Struktural Unit Kerja dan merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas Direksi. 2. Direksi dapat mendelegasikan wewenang kepada manajemen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dimiliki.

B.

Tanggung Jawab Manajemen 1. Manajemen harus memberi masukan kepada Direksi atas isu isu-isu isu strategis yang diperlukan Direksi dalam pengambilan keputusan. 2. Manajemen membantu Direksi dalam mengkoordinasikan setiap kebutuhan informasi termasuk informasi dari Kantor Perwakilan. 3. Mengetahui resiko--resiko resiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dikelola dan menilai kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko tersebut. 4. Membantu dan memberi dukung dukungan an sepenuhnya kepada Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan Internal Audit. 5. Meyakinkan bahwa resiko signifikan telah dimonitor secara tepat melalui dokumentasi format dan reviu, serta tindakan mengurangi menguranginya, nya, dan telah dilaporkan kepada Direksi secara regular dan terkendali. 6. Memastikan bahwa seluruh karyawan telah sadar akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. 7. Mengelola SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan program orientasi, tasi, penempatan pengembangan dan mutasi serta pemberhentian pekerja. Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat 1diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan tujuan-tujuan Perusahaan.

Revision

COCG : BAB V

: 02 P.T. PELITA AIR SERVICE

Issue Date :

Page

: 1 of 19


V


C. Wewenang Manajemen 1. Mengusulkan

kebijakan, prosedur,

dan standar untk mengarahkan dan

mengendalikan kegiatan usaha serta mengukur kinerja dan perkembangannya. 2. Melaksanakan tindakan koreksi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi maupun yang telah diantisipasi. 3. Penetapan sistem perencanaan dan sistem pelaporan yang mampu memuat rencana manajemen dan hasil dari kinerja yang sebenarnya. Sistem ini meliputi perencanaan bisnis, penganggaran, per perkiraan,, dan perencanaan laba serta pertanggung-jawaban pertanggung akuntansi. 4. Menetapkan dan memahami kebijakan untuk mengembangkan dan memodifikasi sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, termasuk pengembangan, modifikasi dan penggunaan program computer dan file data. 5. Manajemen memahami batas batas-batas otoritas dan tanggung anggung jawab masing-masing. masing D. Pengelolaan SDM 1. Perencanaan Sumber Daya Manusia a. Perencanaan

kebutuhan

pekerja

dalam

rangka

pemenuhan

kebutuhan

penyediaan pekerja bagi perusahaan yang mengacu kepada strategi bisnis dan perkembangan Perushaan. b. Perencanaan Sumber Daya Manusia harus memperhatikan hasil analisis organisasi, beban kerja, anggaran Perusahaan, dan data kekuatan pekerja. 2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia a. Pemenuhan kebutuhan pekerja harus mengacu kepada kriteria dan kompetensi yang dibutuhka dibutuhkan n Perusahaan dan dilakukan secara transparan melalui pengumuman di media masa, website dan/atau media lainnya. b. Pemenuhan kebutuhan pekerja dapat berasal dari dalam Perusahaan dan dari luar Perusahaan. Pengisian formasi jabatan stru struktural tural diutamakan bagi pekerja p 2 jabatan dan yang berasal dari dalam Perusahaan. Sedangkan pengisian formasi kebutuhan tenaga baru yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan

peraturan

dan

perundang perundang-undangan undangan

di

bidang

ketenagakerjaan yang berlaku.

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 2 of 19


V


c. Pekerja Perusahaan erusahaan terdiri dari pekerja yang memiliki hubungan kerja untuk waktu yang tidak tertentu dan tertentu. d. Pekerja Perusahaan untuk waktu tertentu yang setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 3. Seleksi dan Program Orientasi a. Penerimaan pekerja dila dilakukan kukan melalui proses seleksi yang transparan dan objektif. b. Kepada pekerja yang dinyatakan memenuhi persayaratan berdasarkan proses seleksi

diberikan

program

orientasi

umum

tentang

Perushaan

dan

orientasi/bimbingan khusus berkaitan dengan bidang kerjanya. Bagi B calon pekerja tetap sebelum diangkat menjadi pekerja harus melalui masa percobaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Bagi calon alon pekerja Perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan persyaratan yang ditentukan selama masa per percobaan cobaan untuk dapat diangkat. d. Perusahaan dan pekerja wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku. 4. Penempatan Pekerja a. Penempatan

pekerja

dilakukan

sesuai

dengan

kebutuhan

Perusahaan

berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip prinsip the right man at the right place dan equal pay for equal job. b. Penempatan pekerja untuk jabatan jabatan-jabatan tertentu dilakukan kan melalui mekanisme assessment. c. Setiap pekerja harus bersedia ditempatkan di wilayah atau unit Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. d. Pekerja yang menolak penempatan dapat diberikan sanksi oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang ketenag ketenagakerjaan akerjaan yang berlaku. 5. Sistem Penilaian Kinerja dan Renumerasi Pekerja

3

a. Perusahaan harus merumuskan sistem penilaian kinerja yang objektif dan tercatat yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan, penghargaa pembinaan dan perhitungan re remunerasi bagi pekerja.

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 3 of 19



V

b. Kinerja pekerja adalah prestasi hasil kerja berdasarkan kompetensi pekerja yang diukur secara objektif berdasarkan kriteria kriteria-kriteria kriteria yang telah ditetapkan. c. Untuk

mengevaluasi

menggunakan

Ukuran

kinerja

fungsi/lapangan/unit

Kinerja

Te Terpilih rpilih

(UKT)

operasi

yang

Perusahaan

dituangkan

dalam

Performance Control Control. d. Untuk mengevaluasi kinerja individual. Perusahaan menggunakan SMK (Sistem Manajemen

Kinerja) yang merupakan suatu proses untuk menciptakan

pemahaman bersama antara pekerja dengan atasannya tentang apa ap yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. e. UKT dan SMK harus berkorelasi dan dievaluasi secara berkala. f.

Penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward and punishment yang tegas dan konsisten.

g. Perusahaan memberikan re remunerasi kepada pekerja berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pekerja berupa upah, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang disyaratkan oleh peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan perundang yang berlaku. h. Perusahaan harus mengembangkan dan mengevaluasi sistem penilaian p kinerja dan sistem renumerasi agar selalu mengikuti perkembangan yang ada. 6. Pembinaan Pekerja a. Pengembangan pekerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pekerja melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur penugasan khusus

guna

pencapaian

tujuan

dan

peningkatan

kinerja

Perusahaan,

pemenuhan kompetensi, dan sekaligus pengembangan karier pekerja. b. Pengembangan karier dilakukan untuk mengisi jabatan jabatan-jabatan jabatan di Perusahaan berdasarkan kompetensi jabatan dan profit kompetensi pek pekerja erja serta proyeksi jenjang karir. c. Pengembangan karier meliputi jalur manajerial/structural yang mengikuti jenjang 4 struktur organisasi Perusahaan dan jalur tenaga ahli/spesialis dengan dukungan program Pengembangan Profesional. d. Perusahaan harus membentuk ssuatu uatu tim/dewan/badan pembinaan yang ditugaskan untuk melakukan pemilihan pejabat Perusahaan setingkat Manajer Senior/LD 1. Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 4 of 19



V

e. Sampai pada tingkat jabatan tertentu, perencanaan suksesi pejabat Perusahaan diselaraskan dengan rencana pengembangan karir pekerja dan kebutuhan Perusahaan serta dilaporkan oleh Direksi kepada Komisaris. f.

Dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dengan Perusahaan untuk menyelesaikannya perlu dibentuk tim/dewan Penyelesaian Perselisihan Pekerja.

7. Mutasi dan Pemberhentian a. Mutasi pekerja rja dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi. b. Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier pekerja dan kebutuhan Perusahaan. c. Demosi dilakukan dengan memperhatikan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan punishment dengan tetap tap mengedepankan prinsip keadilan. d. Setiap etiap pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih guna mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. b. Perusahaan erusahaan memberikan kesempatan terlebih d dahulu ahulu kepada pekerja setempat untuk pengisian jabatan (promosi setempat). c. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan

sesuai

dengan

Perjanjian

Kerja

Bersama

(PKB)/Peraturan

Perusahaan dan perundang perundang-undangan yang berlaku. E. Pengelolaan Keuangan 1. Kebijakan Umum a. Keuangan

Perusahaan

harus dikelola secara Profesional, transparan, dan

berdasarkan prinsip kehati kehati-hatian (Prudent). b. Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun

dan dievaluasi secara periodic dengan memperhatikan

standar akuntansi, peraturan, dan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku. 5 baik untuk c. Perusahaan menciptakan system pengendalian internal yang terciptanya pengelolaan keungan yang optimal. d. Pengelolaan keuangan dimak dimaksudkan sudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost ( consciousness). Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 5 of 19


V


e. Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan resiko dan melakukan tindakan-tindakan tindakan yang diperlukan untuk mengant mengantisipasi isipasi resiko yang ada. 2. Perencanaan a. Perencanaan keu keua ngan baik jangka pendek maupun panjang dilakukan secara terintergrasi yaitu mempertimbangkan kepentingan seluruh unit kerja. b. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan

program kerja dan melalui

koordinasi si antara unit kerja untuk mensinerjikan usulan anggaran setiap unit kerja dengan menganut prinsip bottom-up dan top-down. c. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis yang akan dicapai Perusahaan untuk penyusunan di unit unit-unit operasi Perusahaan. d. Anggaran Perusahaan terdiri atas : 1)

Anggaran pendapatan,

2)

Anggaran Biaya yang terdiri dari Anggaran Beban Operasi dan Anggaran Investasi,

3)

Anggaran Kas.

3. Pengorganisasian Pengelolaan

keuangan

dilakukan

(segregation segregation of duties duties)) antara

dengan

memperhatikan pemisahan

tugas

fungsi verifikasi, pencapaian dan pelaporan,

penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi. 4. Pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran dan rencana kerja. b. Direksi dan Komisaris membuat at aturan atas transaksi-transaksi transaksi yang harus mendapat persetujuan Komisaris, selain yang diatur dalam Anggaran Dasar. c. Direksi mentaati setiap transaksi/keputusan yang harus mendapat persetujuan Komisaris. d. Pengalihan/revisi rencana kerja dan anggaran harus mela melalui lui prosedur/ketentuan yang

telah

ditetapkan

dan

dilakukan

dengan

justifikasi 6 yang

dapat

dipertanggungjawabkan. e. Resiko-resiko resiko

yang mungkin terjadi harus diantisipasi

sejak awal proses

pengambilan keputusan melalui system dan prosedur yang telah ditetapkan. ditetapka

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 6 of 19


V


5. Pengendalian a. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada pejabat yang berwenang. b. Pimpinan unit kerja memonitor,

mengevaluasi, dan mengefektifkan realisasi

anggaran yang telah ditetapkan pada unit kerja yang dipimpinnya. b. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi dilakukan oleh masing masing-masing masing unit kerja dan/atau Perusahaan secara keseluruhan. c. Pengelolaan keuangan oleh unit kerja dimonitor oleh direktorat keuangan dan dilaporkan kepada Direksi. d. Direksi menyampaikan laporan pengelolaan keuangan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara berkala untuk tujuan monitor dan evaluasi. 6. Pelaporan a. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dar akuntansi yang berlaku di Indonesia. b. Laporan keuangan internal harus tersedia pada saat dibutuhkan. c. Direksi menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan operasi Perusahaan dan tidak dengan tujuan memanipulasi laba. e. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan Direktur Keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dan anak Perusahaan. f. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan seluruh un unit kerja dan anak Perusahaan. g. Setiap unit kerja dan anak Perusahaan wajib mengirimkan laporan-laporan laporan ke Direktur Keuangan untuk proses konsolidasi. F. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Kebijakan Umum

7

a. Tujuan pengelolaan pengadaan barang dan jasa

adalah untuk

memperoleh

barang dan jasa yang dibutuhkan Perusahaan dalam jumlah, ku kua alitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan. Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 7 of 19


V


b. Kebijakan pengadaan ba barang/jasa rang/jasa ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, prinsip pengadaan barang/jasa yang baik dan etika pengadaan Kebijakan tersebut harus ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha. 2. Perencanaan a. Kebutuhan barang/jasa setiap unit kerja/fungsi setiap tahun direncanakan dengan sebaik-baiknya baiknya dengan memperhatikan skala prioritas, ke ke-ekonomian ekonomian dan tata waktu. b. Rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja/fungsi yang telah disetujui harus dicantumkan dalam RKAP. c. Perencanaan erencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi fungsi-fungsi fungsi terkait. 3. Pengorganisasian a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dilaksanakan oleh fungsi pengadaan (procurement procurement) masing-masing masing unit kerja atau fungsi pengadaan kantor pusat untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai dan atau jenis tertentu. b. Untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, proses pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan/lelang barang/jasa. c. Panitia anitia pengadaan/lelang harus memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang memadai melalui pelatihan proses pengadaan dan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa. 4. Pelaksanaan a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mengacu kepada rencana kebutuhan yang telah tertuang dal dalam RKAP. b. Untuk ntuk kebutuhan barang/jasa yang bersifat urgent dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dalam proses perencanaan

kebutuhan barang/jasa, maka

unit

kerja/fungsi yang membutuhkan harus meminta persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan kketentuan yang berlaku.

8

c. Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya (cost ( consciousness)) dan diupayakan untuk tidak bergantung dengan pihak tertentu.

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 8 of 19


V


d. Perusahaan harus mengelola basis data para penyedia barang/jasa yang ada di setiap iap unit dan terintegrasi secara korporat untuk mengetahui jejak rekam (track ( record)) dari setiap penyedia barang/jasa. e. Kinerja masing--masing masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar untuk memutahirkan basis data penyedia penyedi barang/jasa serta

dipakai

sebagai

masukan

dalam

proses

pengadaan

barang/jasa

selanjutnya. f.

Dalam kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan melalui pengadaan secara elektronik ((e=procurement).

g. Setiap pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan harus diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak). Surat Pesanan Pembelian atau Surat Perintah Kerja dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing masing-masing masing pihak. 5. Pengendalian a. Perusahaan menerapkan mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pe pengadaan ngadaan barang/jasa sesuai dengan rencana (RKAP), telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, memenuhi tujuan yang ditetapkan dan prinsip prinsip-prinsip prinsip serta etika pengadaan barang/jasa. b. Setiap pihak intern perusahaan terkait, dan cara penyedia barang/jasa barang/jas harus menandatangani fakta integritas, yaitu pernyataan yang berisikan tekad untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, dan transparan dan tidak akan melaksanakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). c. Pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Pelaporan Secara berkala unit atau fungsi pengadaan barang dan jasa/panitia pengadaan barang/jasa membantu laporan kepada pemberi tugas yang memuat, antara lain, informasi mengenai surat pesanan dan kontrak-kontrak kontrak yang sudah selesai dan informasi mengenai adanya wanprestasi dan mitra kerja.

Revision

9

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 9 of 19


V


G. Pengelolaan Aset Pengelolaan aset

dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik

(optimalisasi) atas setiap asset Perusahaan (highest and best uses). 1. Tujuan pengelolaan aset a. Pengelolaan aset

harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada

Perusahaan dan stakeholder secara optimal, yaitu untuk : 1) Menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai, 2) Memperoleh keuntungan, 3) Meningkatkan eningkatkan return on asset (ROA). b. Tujuan pengelolaan data atau system informasi asset adalah untuk : 1) Menyajikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi asset, baik aspek fisik, nilai, legal, pajak, asuransi maupun atribut asset lainnya sebagai dasar untuk penyusunan nyusunan strategi pemanfaatan aset secara optimal, 2) Memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset, 3) Merencanakan dan optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan usaha maupun pemanfaatannya secara operasional. 2. Penanggung Jawab a. Direksi menetapkan kebijakan umum baik untuk peraturan mengenai pengelolaan aset yang berlaku standar di seluruh Perusahaan. b. Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap saat. 3. Pemanfaatan a. Direksi harus arus menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme penggunaan aset. b. Aset yang berupa sarana dan fasilitas Perusahaan dapat dimanfaatkan/dikelola pihak lain dengan pertimbangan komersil tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok. 4. Pemeliharaan dan Pe Pengamanan

10

a. Perusahaan merencanakan pemeliharaan asset secara terjadwal. b. Pelaksanaan

rencana

pemeliharaan

disusun

secara

professional,

didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 10 of 19


V


c. Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan asset untuk menjaga keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi asset. d. Pengamanan engamanan meliputi seluruh asset asset-aset aset Perusahaan baik pengamanan fisik maupun non fisik terhadap asset strategis dan nilai ekonomis tinggi. e. Perusahaan melakukan tinda tindakan kan perlindungan terhadap seluruh asset yang dimiliki. f.

Perlindungan

asset melalui asurans hanya diperuntukan bagi asset yang

beresiko tinggi. g. Perusahaan menetapkan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan tingkat kemudahan akses atas fisik asset Perusahaan Perusahaan. 5. Penyelesaian permasalahan a. Terhadap asset Perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak lain diselesaikan

dengan

transparansi,

fairness

serta

selalu

mengusahakan

kepentingan Perusahaan. b. Bila

dipandang

hukum/pengacara acara

perlu,

Perusahaan

professional untuk

dapat

menggunakan

memenuhi prosedur

bantuan

hukum dalam

penyelesaian sengketa asset. 6. Pelepasan dan Penghapusan a. Fungsi pengelola asset atau pejabat yang ditunjuk secara berkala melakukan analisi atas manfaat ekonomis asset berdasarkan kondisi fisik, perkembangan perkemb teknologi, maupun perkembangan bisnis perusahaan. b. Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non (non-produktif) produktif) dapat diusulkan untuk dijual, dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar, p perundang erundang-undangan dan

peraturan Perusahaan yang berlaku. c. Prosedur pelepasan dan penghapusan tidak birokrasi. 7. Administrasi dan Pengendalian a. Setiap asset yang dimiliki oleh Perusahaan didukung dengan 11 dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan yang sah. b. Dalam hal asset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus ditelusuri asal usulnya, agar dibuat berita acara yang melibatkan fungsi-fungsi fungsi terkait

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 11 of 19


V


seperti Hukum dan Perundang untuk memproses dokumen legal yang diperlukan (dilegalkan). c. Fungsi hukum ((legal officer)) bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keabsahan dari dokumen kepemilikan atas asset Perusahaan. Fungsi Keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut. d. Sistem administrasi asset yang meliputi penerimaan, mutasi, mutasi penurunan nilai, pengakuan , pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan asset dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi. 8. Pelaporan a. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian

kondisi

asset, dan pertanggungjawaban. b. Petugas ugas yang bertugas mengawasi asset harus melaporkan asset Perusahaan secara berkala kepada penanggung jawab asset. H. Manajemen Mutu 1. Kebijakan Umum Perusahaan harus menetapkan system kebijakan mutu secara konsisten dan terpadu di semua fungsi dan tingkat tingkatan an dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja Perusahaan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing. 2. Penerapan manajemen mutu meliputi : a. Perancangan produk dan jasa yang didasarkan pada persyaratan internal dan eksternal serta memperhatikan lingkungan saat ini dan masa datang, b. Pengelolaan dan pengendalian proses serta indikatornya mengacu pada kepuasan pelanggan serta stakeholders. c. Peningkatan/perbaikan pemberian layanan jasa/produk melalui perbaikan mutu yang berkesinambungan rkesinambungan ((continuous quality improvement)) di segala bidang. 12 d. Penerapan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan sehingga memerlukan keterlibatan total dari seluruh jajaran perusahaan, e. Peningkatan kehandalan operasi dengan memperhatikan aspek keselamatan, ke kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan secara berkesinambungan,

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 12 of 19


f.


V

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, on the Job training (OJT) dan benchmarking untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatannya,

g. Memberikan penghargaan dan pengakuan ((reward eward and recognition) recognition kepada unit bisnis/operasi atas penerapan teknik dan manajemen mutu, h. Untuk menjamin kualitas perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu tentang praktik manajemen mutu yang telah dilaksanakan sebagai dasar perancangan system manajemen m mutu yang akan dikembangkan, i.

Untuk mencapai hasil yang optimal, Perusahaan membentuk fungsi manajemen mutu yang melakukan tugasnya secara efektif dan didukung oleh assessor mutu,

j.

Dalam upaya membentuk budaya mutu, penerapan mutu dimasukkan dalam penilaian kerja,

k.

Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja berkomitmen dan terlibat penuh untuk menerapkan system manajemen mutu.

3. Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanjut : a.

Evaluasi manajemen mutu dapat dilakukan dengan kriteria yang sesuai dengan standar internasional, dengan tujuan untuk : 1) Mengetahui posisi/tingkat kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target dan benchmark benchmark, 2) Mendapatkan peluang peluang-peluang peluang yang masih dapat dicapai dibandingkan (Opportunities Opportunities for Improvement Improvement), 3) Memperoleh umpan balik un untuk meningkatkan kinerja,

b.

Evaluasi dilakukan oleh assessor melalui on desk review dan on site visit untuk mendapatkan penilaian yang dituangkan dalam laporan umpan balik (Feedback ( Report).

c.

Untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik dalam rangka peningkatan kinerja, perlu dilakukan mekanisme tindak lanjut yang berkesinambungan dari Direksi dan jajaran manajemen atas laporan umpan balik ((Feedback Feedback Report). Report

.

13

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 13 of 19



V

I. Tata Kelola Teknologi Informasi 1. Kebijakan Umum a.

Teknologi informasi yang dibangun har harus us memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan kompetitif.

b.

Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi.

c.

Direksi menetapkan fungsi teknologi informasi yang : 1) Bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan menjadi konstruksi yang detail, 2) Bertidak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak pengguna ((users), 3) Memfasilitasi berlangsungn berlangsungnya ya pelatihan teknologi informasi, 4) Dibebaskan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam batas-batas batas tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kegiatan teknologi informasi,

d.

Tata kelola teknologi informasi me menerapkan nerapkan mekanisme penjamin mutu (Quality ( Assurance)) untuk memastikan bahwa perangkat perangkat-perangkat perangkat dan system yang digunakan dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan.

e.

Fungsi pemakai (user) menerapkan penjaminan mutu (Quality Quality Assurance) Assurance untuk memastikan bahwa data/informasi yang dihasilkan oleh system informasi telah berada pada kualitas, kuantitas dan waktu yang diharapkan.

f.

Tata kelola Teknologi informasi harus menerapkan kendali kendali-kendali kendali terkait dengan aktivitas TI untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal.

2. Tahapan Teknologi Informasi Perusahaan harus memaksimalkan penggunaan teknologi informasi melalui tahapantahapan tahapan yang sekurang sekurang-kurangnya meliputi : a.

14

Tahap Pra-Implementasi, Implementasi, yang mencakup : 1) Pencanangan visi dan misi di bidang teknologi informasi, 2) Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan (align)) dengan strategi bisnis Perusahaan,

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 14 of 19


V


3) Penyusunan rancangan dan desain teknis, 4) Penjabaran enjabaran rancangan dan desain teknis te teknologi knologi informasi ke dalam konstruksi system secara fisik dan fungsional. b.

Tahap implementasi, yang meliputi : 1) Perencanaan yang matang, 2) Pelatihan dan pengembangan SDM, 3) Pembakuan/standarisasi mutu layanan, 4) Evaluasi dan pengendalian system, 5) Penerapan enerapan system p penanganan darurat (disaster disaster recovery planning atau contingency planning planning).

c.

Tahap Pengembangan Pengembangan teknologi informasi harus dilaksanakan dalam koridor penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dan handal melalui : 1) Penyusunan master plan

pembangunan mbangunan dan pengembangan teknologi

informasi, 2) Penerapan Executive Information System dan/atau Decision Support System, System 3) Penggunaan satu Enterprise Resources Planning (ERP) sebagai back office system, dan aplikasi ekstensi lainnya. 4. Pengendalian Pelaksana Fungsi TI harus : a.

Mempunyai prosedur dan indi indik ator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengelolaan TI.

b.

Mempunyai prosedur baku dalam menangani permasalahan teknologi informasi yang terjadi.

c.

Melakukan pemantauan secara berkala,

d.

Membuat laporan secara be berkala rkala kepada Direksi mengenai kinerja teknologi informasi,

e.

15 disepakati Bersama-sama sama fungsi pemakai menetapkan tingkat laporan yang (service service level agreement agreement) dan direviu secara berkala.

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 15 of 19


J.

V


Manajemen Resiko 1. Klasifikasi, Tujuan, Ruang Lingkup, dan manfaat a.

Tujuan Manajemen Resiko Manajemen resiko bertujuan untuk meminimalisasi resiko kerugian

b.

Ruang lingkup Manajemen resiko Manajemen resiko sekurang sekurang-kurangnya mencakup : a.

Mengidentifikasi potensi resiko internal pada setiap fungsi/unit dan potensi resiko ko eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan,

b.

Mengembangkan strategi penanganan pengelolaan resiko,

c.

Mengimplementasikan program program-progran progran pengelolaan untuk mengurangi resiko,

d. c.

Mengevaluasi keberhasilan manajemen resiko.

Manfaat Manajemen Resiko Manfaat nfaat manajemen resiko adalah memperkecil kerugian dari ketidakpastian dalam usaha.

2. Kebijakan Umum Dalam menerapkan manajemen resiko sekurang sekurang-kurangnya : a.

Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan, teknologi, dan lingkungan dengan tujuan Perusahaan.

b.

Menetapkan system dan prosedur standar manajemen resiko

c.

Menyiapkan Penilaian Resiko ((risk assessor)) yang kompeten.

3. Unsur-unsur unsur Terkait Penerapan manajemen resiko pada dasarnya melibatkan unsur unsur-unsur unsur Perusahaan dengan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Direksi dan seluruh pekerja bertanggung jawab menggunakan pendekatan manajemen resiko dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan

batas

kewenangan dan uraian tugas ((job description) masing-masing. masing. b.

16 : Organ yang bertanggung jawab di bida bidang ng manajemen resiko adalah 1)

Komisaris dan Komite yang terkait antara lain Komite Audit (dalam hal tidak ada Komite Resiko),

2)

Revision

Direksi,

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 16 of 19


c.

3)

Fungsi manajemen resiko,

4)

Internal audit.

V


Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menetapkan tingkat resiko yang dipandang wajar.

d.

Komisaris bertanggung jawab untuk : 1)

Memonitor resiko resiko-resiko resiko penting yang dihadapi Perusahaan dan memberi saran mengatur perumusan kebijakan di bidang manajemen resiko,

2)

Melakukan pengawasan penerapan manajemen resiko dan memberikan arahan kepada Direksi,

3)

Memastikan bahwa penyusunan RJPP telah memperhatikan aspek manajemen resiko,

4)

Melakukan kajian berkala atas efektivitas system managemen resiko dan melaporkannya kepada P Pemegang Saham/RUPS

e. Direksi bertanggung jawab untuk : 1)

Menjalankan proses manajemen resiko

di fungsi fungsi-fungsi fungsi terkait (risk (

owners), 2)

Melaporkan kepada Komisaris tentang resiko resiko-resiko resiko yang dihadapi dan ditangani,

3) f.

Menyempurnakan manajemen resiko.

Fungsi manaje manajemen resiko bertanggung jawab untuk : 1)

Merumuskan fungsi manajemen resiko,

2)

Merumuskan kebijakan pokok

yang berhubungan dengan manajemen

resiko, 3)

Menidentifikasi dan menangani resiko resiko-resiko resiko serta membuat pemetaan resiko,

4)

Mengimplementasikan dan mengupayakan penerapan manajemen resiko yang efektif dalam batas batas-batas batas tanggung jawab dan kewenangannya,

5)

Memantau dan mengevaluasi perkembangan resiko dan 17 melaporkannya kepada Direktor.

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 17 of 19


V


g. Internal Audit bertanggung jawab untuk : 1)

Memastikan bahwa kebijakan dan manajem manajemen en resiko telah diterapkan dan dievaluasi secara berkala,

2)

Mengevaluasi dan memberikan masukan atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern dalam rangka mitigasi resiko,

3)

Mengevaluasi dan memberi masukan mengenai kesesuaian strategi dengan kebijakan ma manajemen resiko.

4. Proses Manajemen Resiko Proses manajemen resiko sekurang sekurang-kurangnya meliputi : a. Identifikasi resiko. b. Pengukuran dan analisis resiko. c. Pemilihan metode pengetahuan resiko. d. Implementasi metode pengelolaan resiko. e. Evaluasi terhadap implementasi metode pengelolaan resiko. f. K.

Pelaporan manajemen resiko.

Operasi Penerbangan Dan Perawatan Pesawat 1. Manajemen a. Memastikan tersedianya perangkat organisasi dan prosedur kerja yang sesuai dengan perundang perundang-undangan undangan Republik Indonesia, CARS Part 121, dan CASR 135, standard an prosedur yang ditetapkan oleh regulator maupun yang diberlakukan oleh ICAQ secara internasional. b. Memastikan sumber daya manusia untuk kegiatan operasi penerbangan meliputi awak pesawat, personil pendukung operasi penerbangan dan personil perawatan pesawat udara memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan untuk masing-masing masing fungsi tersebut baik oleh perusahaan, pemerintah maupun organisasi industri tempat perusahaan berafiliasi. c. Memfasilitasi, mengawasi aktivitas

18

operasi pen penerbangan erbangan dan perawatan

pesawat udara.

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 18 of 19



V

d. Mengawasi dan memastikan kegiatan pelaksanaan operasi penerbangan, sejak persiapan, selama penerbangan dan setelah penerbangan sesuai

dengan

ketentuan keselamatan penerbangan dan standar mutu yang diberlakukan.

2. Business Continuity Plan Dalam hal mengantisipasi krisi krisis atau keadaan yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan

ditetapkan langkah langkah-langkah langkah utama yang perlu

dilakukan oleh manajemen, baik

dalam hubungannya dengan pihak-pihak pihak yang

berwenang maupun aupun dengan stakeholders lainnya. Langkah--langkah tersebut mencakup tindakan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang

serta

tidak boleh menyimpang dari visi dan misi perusahaan meliputi aspek finansial, aspek legal, dan hal hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kontrak dengan pengguna jasa maupun kepada public secara umum.

Misalnya: dalam

melaksanakan Aircraft ircraft Emergency Response Plan Plan,, direktur operasi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan justifikasinya akan menyarankan kepada Direktur Utama untuk memberlakukan Bisnis Continuity Plan yang merupakan tindak darurat untuk kelangsungan bisnis perusahaan dan menjadi kewajiban yang mengikuti bagi pengguna jasa perusahaan. Business Continuity Plan menyiapkan suatu organisasi untuk pemulihan setelah sete mengalami gangguan (interupsi) atas kegiatan bisnisnya. Suatu ‘Business Continuity Plan’ harus secara komprehensif membahas seluruh ““issue” yang menyangkut kegiatan bisnis dan gangguan yang mungkin terjadi. 3. Manajemen Krisis Strategi dan tindakan yang diambil untuk melindungi nyawa manusia dan harta benda terhadap ancaman nyata atau potensi ancaman/musibah melalui : a. Mitigasi.

19

b. Kesiapan. c. Tanggap darurat. d. Pemulihan

Revision

COCG : BAB V


Issue Date :

Page

: 19 of 19


SEKRETARIS PERUSAHAAN PERUS

VI

BAB VI SEKRETARIS PERUSAHAAN A.

Pengertian Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Direksi dengan Manajemen, Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil perusahaan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertindak: 1. Sebagai kordinator atas kepatuhan di bidang hukum termasuk perusahaan yang berlaku 2. Mengelola administrasi dokumen perusahaan dan pelaporan 3. Menjalin dan membuat jaringan komunikasi denngan pihak internal dan eksternal.

B.

Kedudukan dan Kualifikasi 1. Sekretaris Perusahaan dipilih dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi, tetapi dalam mengambil tindakan dengan mempertimbangkan

sa saran-saran saran

dari

Dewan

Komisaris

serta melaporkan

kegiatannya kepada Direktur Utama secara berkala 2. Memiliki pendidikan akademis sesuai dengan dipersyaratkan perusahaan dan mempunyai pengalaman serta pengetahuan yang mendukung pelaksanaan fungsinya. 3. Memiliki semua informasi yang penting mengenai Perusahaan melalui sistem informasi yang layak yang di tetapkan oleh Direksi. 4. Mengkoordinasikan pengembangan dan pener penerapan praktek-praktek praktek GCG dan memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah mencantumkan penerapan pener GCG 1 C.

Tugas dan Tanggung Jawab 1. Memberikan pertimbangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris agar mematuhi ketentuan-ketentuan ketentuan Undang Undang-Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran

Revision

COCG : BAB VI


Issue Date :

Page

: 1 of 3


Dasar

dan

ketentuan

lainnya

termasuk


VI

mengingatkan

Direksi

t tentang

tanggungjawab untuk melaksanakan GCG. 2. Menghadiri rapat-rapat rapat Direksi dan Dewan Komisaris 3. Bertindak sebagai pengelola dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah RUPS. 4. Sekretaris

Perusahaan

dan/atau

Notaris

membuat

Risalah

RUPS

dan

mendistribusikan endistribusikan risalah risalah-risalah rapat tersebut . Penandatangan Risalah RUPS tidak diperlukan rlukan apabila risalah tersebut dibuat buat dengan Berita Acara. 5. Memastikan

bahwa

Perusahaan mematuhi peraturan

tentang

persyaratan

keterbukaan informasi yang diminta oleh U Undang-Undang Undang yang berlaku dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. 6. Memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder termasuk Pemegang Saham 7. Mengelola informasi yang akan diberikan kepada pihak pihak-pihak pihak diluar Perusahaan berdasarkan rkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi 8. Memberikan Informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris. 9. Berkaitan dengan Pemegang Saham a. Mengkoordinasikan penyeleng penyelenggaraan Pra RUPS b. Melakukan perencanaan dan penyelenggaraaan RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham. c. Membuat dan mendokumentasikan risalah RUPS yang mencantumkan dinamika rapat dan perbeda perbedaan an pendapat serta menyediakan bila didiminta oleh Pemegang Saham. d. Mengelola Daftar Pemegang S Saham ham baik Perusahaan, anak perusahaan maupun afiliasinya

2

10. Sebagai fungsi Sekretaris Perusahaan a. Mengkordinasikan rapat Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan Direksi dan Komisaris ataupun Direksi dengan pihak lainnya.

Revision

COCG : BAB VI


Issue Date :

Page

: 2 of 3


b. Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda,


VI

materi dan risalah rapat serta

mendistribusikan c. Mendokumentasi risalah rapat dan menyediakan bila diperlukan oleh Komisaris atau Direksi. d. Mendokumentasikan entasikan segala jenis kebijakan, keputusan

dan surat edaran

Direksi, Surat Perjanjian dan dokumen lainnya yang menjadikan produk hukum eksternal dan internal Perusahaan. e. Mengirimkan laporan manajemen dan laporan lainnya kepada Pemegang Saham dan Komisari Komisaris secara berkala. 11. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap penerapan Good Corporate Governance dilingkungan Perusahaan a. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan dan mengungkapan yang berlaku dalam laporan tahunan b. Menyeleksi jenis jenis-jenis jenis infrmasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan atau eksternal perusahaan c. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan atas pelaksanaan Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan. 12. Berkaitan dengan Stakeholders a. Menjadi penghubung antara Direksi dengan pihak pihak-pihak pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan perusahaan. b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan. perusahaan c. Merencanakan dan melak melaksanakan sanakan kegiatan perusahaan yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra (image) Perusahaan. d. Mengelola dan memutakhirkan informasi dalam website Perusahaan.

3

Revision

COCG : BAB VI


Issue Date :

Page

: 3 of 3


VII INTERNAL AUDIT

BAB VII INTERNAL AUDIT A.

Pengertian Internal Audit dibentuk untuk membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran saran perbaikan. Internal Audit

harus merefleksikan

kultur, sifat usaha, dan kebutuhan teknis

perusahaan. Sejalan dengan perubahan paradigm Internal Auditor,, maka Internal Audit harus memberdayakan fungsinya sebagai konsultan internal. Sebagai konsultan k internal, Internal Audit memberi masukan dalam proses penyusunan kebijakan, system dan prosedur, dengan melakukan reviu, kajian dan memberikan saran perbaikan setelah melalui diskusi dengan unit kerja yang terkait secara langsung tidak langsung. B.

Kedudukan dan Kualifikasi 1. Internal Audit mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. 2. Direktur Utama memberikan kewenangan yang memadai pada Internal Audit untuk melaksanakan akan tugasnya. 3. Direktur Utama menjamin tersedia sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran tugas. 4. Direktur Utama harus mendukung sepenuhnya atas hasil temuan dan menjamin tindak lanjut atas temuan. 5. Internal Audit harus dipimpin oleh personil yang memil memiliki : a. Kualifikasi akademis sesuai dengan yang dipersyaratkan perusahaan. b. Pengalaman dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan fungsinya. 1

C.

Wewenang Internal Audit 1. Melaksanakan tugasnya melalui :

Revision

a.

Evaluasi pengendalian internal,

b.

Pemeriksaan keuangan, COCG : BAB VII


Issue Date :

Page

: 1 of 6


c.

Pemeriksaan ketaatan,

d.

Pemeriksaan operasional,

e.

Pemeriksaan manajemen,

f.

Pemeriksaan kontrak,

g.

Pemeriksaan system informasi,

h.

Pemeriksaan khusus,

i.

Pengembangan kualitas internal,

j.

Hubungan dengan entitas luar.

2. Memiliki Wewenang yang

VII INTERNAL AUDIT

penuh dan tidak terbatas un untuk tuk mengakses seluruh

sumber daya (informasi, dokumen, catatan dan personil, dll) yang berkaitan dengan Perusahaan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Internal Audit. D.

Tugas Tanggung Jawab 1. Menilai kinerja unit kerja dan melakukan pemantauan untuk m memberikan emberikan informasi dini (early early warning system system)) kepada Direktur Utama bila terjadi penurunan kinerja. 2. Menguji dan menilai kehandalan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi dan keuangan serta pengendalian lainnya. 3. Memberikan masukan bagi efektivitas penerapan system pengendalian mutu dan peningkatan yang diperlukan dengan menjadikan sasaran mutu kerja sebagai salah satu kriteria dalam melakukan audit. 4. Meningkatkan kualitas transparansi laporan keuangan. 5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas p para ara pelaksana dan menegakkan disiplin organisasi serta pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan. 6. Mengidentifikasikan kegiatan kegiatan-kegiatan kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat resiko kegiatan kegiatan-kegiatan kegiatan tersebut termasuk dalam kaitannya kai dengan biaya dan jadwal audit. 7. Melakukan audit pada semua unit kerja perusahaan untuk meyakinkan bahwa 2 semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif. 8. Meyakinkan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi dan mengelola meng resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dengan baik.

Revision

COCG : BAB VII


Issue Date :

Page

: 2 of 6


VII INTERNAL AUDIT

9. Meyakinkan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan perundang yang berlaku. kebijakan dan 10. Memastikan bahwa semua unit kerja telah mematuhi kebijakan-kebijakan prosedur perusahaan. 11. Melakukan tugas llain ain yang diberikan Komisaris

yang berkaitan dengan fungsi

Dewan Komisaris dalam fungsi sebagai pengawasan. 12. Mengkoordinasi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dan memastikan tindakan yang tepat telah dilakukan oleh unit kerja. kerj 13. Melakukan audit khusus ((special review)) pada unit kerja yang diperlukan berdasarkan arahan Direktur Umum. 14. Memfasilitasi audit keuangan yang dilakukan oleh audit eksternal. 15. Memonitor dan menilai kecukupan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Internal ernal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Direktur Utama. 16. Memfasilitasi penerapan praktik Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan dan menyediakan informasi dan/atau laporan pemeriksaan kepada pihak-pihak pihak yang membutuhkan atas ijin Direktur Utama. 17. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran

manajemen mengenai upaya

peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efisiensi, manajemen resiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja. E.

Etika dan Metodologi logi Audit 1. Internal Audit harus berpedoman kepada kode etik, norma norma-norma norma audit, Piagam Internal Audit, peraturan lainnya yang berkaitan dengan Internal Audit dan senantiasa menunjang tinggi prinsip prinsip-prinsip prinsip objektivitas, kerahasiaan, ketelitian, dan kehati-hatian. 2. Untuk menjaga kualitas hasil audit, Internal Audit melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi Internal Audit, Kode Etik Profesional, serta Pedoman Kerja Internal Audit, meliputi :

3

a. Perencanaan audit dan pengendalian anggaran, b. Penilaian kualitas pengendalian internal, c. Pelaksanaan pengawasan, d. Pemantauan pengendalian mutu, Revision

COCG : BAB VII


Issue Date :

Page

: 3 of 6


VII INTERNAL AUDIT

e. Pemantauan tindak lanjut hasil audit, 3. Perencanaan audit disusun secara komprehensif dalam Rencana Kerja Audit Tahunan dan dievaluasi pencapaiannya. 4. Metodologi yang dikem dikembangkan bangkan dan diterapkan harus meliputi audit atas dasar resiko

yang muncul ((risk based audit)) pada proses bisnis Perusahaan serta

kepatuhan pada ketentuan perundang perundang-undangan undangan dan standar yang berlaku. 5. Internal Audit

bersama fungsi terkait melakukan internal al control assessment

berbasis resiko yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana perbaikan proses bisnis, metodologi, dan prosedur audit. 6. Komite audit melakukan kajian atas rencana, metodologi dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit dan Auditor Eksternal untuk menyatakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit. 7. Laporan hasil audit disampaikan kepada Direktur dan ditembuskan kepada Direksi yang membawahi unit yang diaudit untuk melaksanakan tindak audit. F.

Monitoring Hasil Audit udit 1. Unit/satuan kerja yang diaudit ((auditee)) bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. 2. Internal Audit melakukan pemantauan secara intensif

atas pelaksanaan tindak

lanjut dari temuan hasil audit Internal Audit dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala. 3. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja unit/satuan yang bersangkutan. 4. Direksi dan manajemen mempunyai komitmen untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit. 5. Direksi mengambil tindakan dan langkah langkah-langkah langkah yang diperlukan dalam hal terdapat unit/satuan kerja belum menindaklanjuti hasil audit.

4

6. Komisaris dan/atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat terkait lainnya atas rekomendasi hasil audit yang belum ditindaklanjuti. 7. Direksi mengenakan sanksi secara tegas

dan konsisten kepada pimpinan

unit/satuan yang lalai alai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. Revision

COCG : BAB VII


Issue Date :

Page

: 4 of 6


G.

VII INTERNAL AUDIT

Pembinaan Internal Audit 1. Direktur Utama merumuskan dengan jelas kualifikasi Kepada Internal Audit dan Kepala Bidang Pemeriksaan (Senior Auditor). 2. Kepala Internal Audit dan Senior Auditor harus mendapatka mendapatkan n pelatihan di bidang profesi dan manajerial yang memadai untuk dapat mengelola satuan yang dipimpinnya dengan baik. 3. Direktur Utama mewajibkan semua Internal Audit untuk mengikuti pelatihanpelatihan pelatihan professional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi standar stan yang dibutuhkan Perusahaan. 4. Mengembangkan keahlian

dan

pengetahuan personil auditor untuk menjamin

kualitas audit. H.

Piagam Internal Audit ((Internal Audit Charter) 1. Kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Internal Audit serta hubungan kelembagaan antara Internal Audit dengan Komite Audit dan Eksternal Auditor dituangkan dalam Piagam Internal Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Kepala Internal Audit, dan Komisaris selaku Ketua Komite Audit. 2. Piagam audit Internal Audit di reviu secara berkala dan apabila dianggap perlu, dapat

dilakukan

perubahan/perbaikan

terhadap

Piagam

tersebut

dengan

persetujuan Direktur Utama dan komisaris selaku Ketua Komite Audit. I.

Pola Hubungan Internal Audit dengan Komite Audit 1. Pola hubungan antara Komite Audit dengan Internal Audit harus dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan Piagam Internal Audit. 2. Internal Audit menyampaikan Rencana Kerja Audit Tahunan kepada Komite Audit. 3. Komite Audit melakukan kajian atas Rencana Kerja Audit Tahunan yang disampaikan aikan oleh Internal Audit. 5 4. Secara berkala Komite Audit dan Internal Audit melakukan rapat koordinasi untuk membahas antara lain efektivitas pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi, laporan hasil audit, program kerja audit, dan hambatan pelaksanaan audit.

Revision

COCG : BAB VII


Issue Date :

Page

: 5 of 6


VII INTERNAL AUDIT

5. Penyampaian laporan hasil audit Internal Audit maupun laporan kegiatan Internal Audit kepada Komite Audit diatur dalam masing masing-masing masing Piagam Internal Audit dan Piagam Komite Audit. 6. Komite Audit melakukan kajian atas efektivitas p pelaksanaan elaksanaan tugas Internal Audit. J.

Pola Hubungan Internal Audit dengan Auditor Eksternal 1. Internal Audit melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Internal Audit dengan Komit Komite e Audit melakukan pembahasan terhadap sasaran dan ruang lingkup audit yang akan dilakukan Auditor Eksternal dan untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan. 3. Internal Audit bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan atas pelaksanaan an tugas Auditor Eksternal.

K.

Pola Hubungan Internal Audit dengan Internal Audit Anak Perusahaan 1. Hubungan antara Internal Audit dengan Internal Audit Anak Perusahaan dituangkan dalam Piagam Internal Audit dan Piagam Internal Audit masing-masing masing Anak Perusahaan. 2. Internal Audit melakukan pembinaan kepada Internal Audit Anak Perusahaan.

6

Revision

COCG : BAB VII


Issue Date :

Page

: 6 of 6


VIII

AUDITOR EKTERNAL

BAB VIII AUDITOR EKSTERNAL A.

Fungsi Peran Auditor Eksternal yang diatur dalam panduan ini adalah akuntansi publik publi yang melakukan audit keuangan atas laporan keuangan Perusahaan untuk memberikan pendapat yang independen dan obyektif mengenai kewajaran, ketaat-azasan ketaat dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan pe perundang-undangan yang berlaku.

B.

Independensi 1. Auditor Eksternal bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. 2. Auditor Eksternal yang diusulkan harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki banturan

kepentingan dengan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak pihak lain yang

berkepentingan dengan Perusahaan. 3. Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit. 4. Akuntan Publik dapat mengaudit selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, berturut dan bisa mengaudit kembali setelah 3 (tiga) tahun buku berturut-turut turut tidak melakukan audit setelah melalui tahap seleksi. C.

Mekanisme Penunjukkan 1. Seleksi Auditor Eksternal dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 2. Komite Audit dapat dibantu oleh Internal Audit membuat Request for Proposal yang dilampiri Term of Reference sebelum dikirim kepada calon Auditor Eksternal. 3. Untuk kebutuhan pemeriksaan atas laporan keuangan ((General General Audit), Audit Komite 1 Audit melalui panitia lelang menetapkan Auditor Eksternal. 4. Komite Audit menyampaikan kandidat Auditor Eksternal yang dinominasikan memuat justifikasi dan besarnya honorarium kepada Komisaris untuk diusulkan kepada Pemegang Saham.

Revision

COCG : BAB VIII


Issue Date :

Page

: 1 of 3


VIII

AUDITOR EKTERNAL

5. RUPS menetapkan Auditor Eksternal yang diusulkan oleh Komisaris. 6. Auditor Eksternal yang ditetapkan RUPS harus diikat dengan kontrak/perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing masing-masing pihak. 7. Dalam hal Auditor Eksternal berasal dari Institusi Pemerintah dan atau Lembaga Tinggi Negara yang berwenang melakukan audit, maka penugasan audit dapat dilaksanakan setel setelah ah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. 8. Direksi dan/atau Komisaris dapat menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan pemeriksaan khusus ((special audit). 9. Komite Audit memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan mereviu kinerja Auditor Eksternal D.

Tugas dan Tanggung Jawab 1. Melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan semua catatan akuntansi serta data penunjang lainnya untuk memastikan ketaat ketaat-azasan, azasan, kewajaran dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan memberikan opini atas penyajian laporan keuangan Perusahaan. 2. Memberitahukan kepada Internal Audit dan Direksi dan atau Komisaris bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan

dan

perundang-undangan undangan yang berlaku. 3. Memberitahukan kepada Pemegang Saham dan instansi pengawas selambatselambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja jika ditentukan adanya kepentingan public lainnya. 4. Laporan hasil audit atas laporan keuangan Perusahaan harus diterbitkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. 5. Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan perundang yang berlaku, Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. 6. Auditor Eksternal harus memberitahu perusahaan melalui Komisaris mengenai 2 perundangkejadian dalam Perusahaan yang tida tidak k sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. 7. Dalam kaitan tugas Auditor Eksternal. Direksi dan Manajemen bertanggung jawab :

Revision

COCG : BAB VIII


Issue Date :

Page

: 2 of 3


VIII

AUDITOR EKTERNAL

1. Atas penyusunan dan isi laporan keuangan. 2. Menyediakan bagi Auditor Eksternal laporan keuangan dan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga

memungkinkan

eksternal auditor memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, ketaat dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi keungan Indonesia. 3. Memastikan bahwa Auditor Eksternal memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. 4. Menjamin bahwa Direksi dan manajemen tidak akan mempengaruhi Auditor Eksternal yang menyebabkan auditor menjadi tidak independen. 5. Kecuali ecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan dan perundangperundang undangan yang berlaku, Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. 8. Dalam kaitan dengan Auditor Eksternal : a. Komisaris harus memastikan bahwa Auditor Eksternal dapat bekerja secara professional dan independen. b. Komisaris memastikan manajemen menjamin Auditor Eksternal dapat bekerja sesuai dengan standar audit bagi akuntan public yang berlaku. c. Komisaris memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan

3

Revision

COCG : BAB VIII


Issue Date :

Page

: 3 of 3


UNSUR-UNSUR UNSUR IX PENDUKUNG PENERAPAN GCG

BAB IX UNSUR--UNSUR UNSUR PENDUKUNG PENERAPAN GCG A.

Keterbukaan dan Pengungkapan 1.

Kewajiban Pengungkapan Informasi a. Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dari Direksi dan/atau Komisaris. b. Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara cepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. c. Komisaris dan Direksi memastikan bahwa baik Auditor Eksternal, Internal I Audit maupun

Komite

Audit

memiliki

akses

terhadap

informasi

mengenai

Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. d. Perusahaan memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku. e. Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan materil kepada stakeholders terkait melalui media Laporan Tahunan, website, bullettin, dan media lainnya.

2.

Media dan Pola Komunikasi a. Media komunikasi merupakan sarana komunikasi baik satu arah maupun dua arah yang sangat diperlukan untuk menginformasikan hal-hal hal yang terkait dengan kegiatan Perusahaan. b. Komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan di lingkungan Perusahaaan adalah komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan sebaliknya. c. Selain melakukan komunikasi

dalam rapat, Komisaris

harus membina

komunikasi non formal seperti mailing list, coffee morning,, gathering dengan Pemegang

Saham

dan

Direksi

untuk

membahas

berbagai masalah 1

Perusahaan. d. Sekretaris Perseroan membangun komunikasi yang efektif antara ant Perusahaan dengan Pemegang Saham dan Stakeholders.

Revision

COCG : BAB IX


Issue Date :

Page

: 1 of 7


3.


Kerahasiaan informasi a. Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perusahaan

disusun untuk

menjamin keamanan atas informasi yang dikategorikan rahasia. b. Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Komite Komite-Komite omite Komisaris dan seluruh pekerja menjaga

kerahasiaan

informasi

sesuai dengan peraturan

Perusahaan, ketentuan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku dan Kode Etik, serta mereka dapat dikenakan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan. c. Penyampaian informasi be berkategori rkategori rahasia hanya dapat diberikan melalui otoritas khusus oleh Komisaris/Direksi. d. Yang bertindak sebagai juru bicara Perusahaan hanya Komisaris Utama dan Sekretaris Perseroan atau seseorang yang diberi pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang bersan bersangkutan. B.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 1.

Pengertian a. Perusahaan sahaan mewujudkan kepedulian so sosial ial dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama disekitar pusat kegiatan operasi dan penunjangnya. b. Tanggung jawab sosial perusahaan/corporate corporate social responsibility (CSR) merupakan bagian dari visi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi Stakeholders dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan tumbuh bersama. c. Perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban ssecara ecara hukum, sosial, so moral, serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitarnya. 2

2.

Tujuan dari kepedulian epedulian perusahaan adalah : a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang

Revision

COCG : BAB IX


Issue Date :

Page

: 2 of 7


kondusif

dalam

mendukung

pengembangan


usaha

dan

pertumbuhan

Perusahaan. b. Memberikan kontribusi ya yang ng menyentuh kehidupan masyarakat sehingga dapat membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan social yang terjadi di sekitar lingkungan perusahaan. c. Menumbuhkan citra ((image)) yang positif bagi perusahaan di mata masyarakat sekitar dan Stakeholders lainnya. d. Ikut menciptakan kondisi social yang baik sehingga dapat menumbuhkan sikap masyarakat yang partisipasif dan mandiri. e. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas. 3.

Program Tanggung Jawab Sosial/ Sosial/corporate corporate social responsibility (CSR) a. Perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata

masyarakat

sekitar

dengan

mempertimbangkan

kemampuan

perusahaan. b. Pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya a Masyarakat. Organisasi massa dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan social budaya masyarakat setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional perusahaan. c. Perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi social yang yan tenang, aman, stabil, dan kondusif di lingkungan lokasi usaha perusahaan. d. Perusahaan memelihara dan mengembangkan

hubungan baik dengan

melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus. e. Perusahaan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan p program CSR. f.

Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas programprogram program yang telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan 3baik yang lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.

Revision

COCG : BAB IX


Issue Date :

Page

: 3 of 7



C.

Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholders Pengelolaan Stakeholders didasarkan prinsip-prinsip prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran. Pengelolaan Stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab so sosal perusahaan, ahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual ( respect)) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara : • Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai ((value value orientation) orienta dan keputusan pelanggan. • Dimensi sosial ial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab social perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek social kemasyarakatan. • Dimensi lingkungan yang mengarahkan perusah perusahaan aan untuk memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan usaha. 1.

Hak dan Partisipasi Stakeholders a. Hak Stakeholders dapat secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan, undangan, perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab social perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku. b. Hak-hak Stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat, dan tepat waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. c. Perusahaan

men menciptakan ciptakan

kondisi

yang

memungkinkan

Stakeholders

berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku. 4 d. Perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari Stakeholders.

Revision

COCG : BAB IX


Issue Date :

Page

: 4 of 7



2.

Penghubung perusahaan dengan Stakeholders Penghubung

antara

perusahaan

dengan Stakeholders

adalah

Sekretaris

Perseroan atau bidang Humas untuk unit/Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku. D.

Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Afiliasi 1.

Anak Perusahaan adalah Perseroan

Terbatas

yang

dikendalikan

oleh

perusahaan secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung melalui dengan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara, atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara, atau kurang dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara dengan ketentuan sebagai berikut: a. Memiliki lebih 50% (lima puluh persen) hak suara dengan perjanjian pemegang saham/pemilik modal lain. b. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan di bidan bidang g keuangan dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan perjanjian. c. Memiliki kemampuan untuk mengangkat dan memberhentikan mayoritas anggota direksi dan komisaris, dan atau. d. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat direksi ireksi dan komisaris perusahaan. 2.

Perusahaan Afiliasi a. Perusahaan Afiliasi adalah setiap perusahaan yang langsung

atau tidak

langsung dikuasai oleh atau berada di bawah penguasaan umum perusahaan. b. “Penguasaan” berarti perusahaan memiliki baik langsung atau tidak langsung, kemampuan

untuk

menentukan

keputusan-keputusan keputusan

manajemen

/

pengelolaan. c. Perusahaan merupakan

afiliasi

apabila suatu perusahaan dipegang, baik

5 saham yang langsung atau tidak langsung, 25% persen atau lebih dari mempunyai hak suara.

Revision

COCG : BAB IX


Issue Date :

Page

: 5 of 7



3. Pembentukan/Investasi pada Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis berkaitan dengan diversifikasi usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama PT. Pelita Air Service. 4. Kinerja Anak Perusahaan diukur dengan Indikator Kinerja yang terdiri dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Indikator Kinerja tersebut juga didasarkan pada jenis industri, pangsa pasar tertentu ((captive captive market), market nilai tambah ekonomis (economic economic value added))

dan/atau nilai strategis bagi PT. Pelita Air

Service. 5. Keputusan RUPS Anak Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan RJPP dan RKAp serta Anggaran Dasar PT. Pelita Air Service. 6. Anak Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri agar tidak hanya mengandalkan pangsa pasar tertentu ((captive market)) dari PT. Pelita Air Service. 7. Setiap transaksi antara PT. Pelita

Air Service

dengan Anak Perusahaan

dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat. 8. Penjualan sebagian atau seluruh saham PT. Pe Pelita lita

Air Service

pada Anak

Perusahaan/Perusahaan Afiliasi kepada pihak lain dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja PT. Pelita Air Service dan Anak Perusahaan, memperoleh nilai tambah bagi PT. Pelita

Air Service dan mengurangi kerugian/resiko yang lebih

besar. 9. Penunjukkan Komisaris dan Direksi a.

Dalam

hal

mencalonkan

anggota

Direksi

dan

atau

Komisaris

anak

perusahaan/perusahan afiliasi harus mendapat rekomendasi dari komisaris PT. Pelita Air Service dan disetujui pemegang saham. b.

Direksi eksi dan atau Komisaris anak perusahaan dipilih melalui mekanisme seleksi berdasarkan proses fit proper yang transparan dan obyektif.

c.

Direksi PT. Pelita Air Service menetapkan suatu aturan tentang fit and proper untuk pemilihan Direksi dan atau Komisaris anak perusahaan.

d.

Direksi dan

6

atau Komisaris anak perusahaan terpilih harus mendatangani

kontrak manajemen sebelum diangkat.

Revision

COCG : BAB IX


Issue Date :

Page

: 6 of 7



10. Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham a.

Terdapat perlakuan yang sama bagi setiap

pemegang saham anak

perusahaan/perusahaan afiliasi atas informasi, yang lengkap dan akurat tentang perusahaan kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk tidak memberikannya. b.

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara.

c.

Setiap pemegang egang saham berhak mengeluarkan suara dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

7

Revision

COCG : BAB IX


Issue Date :

Page

: 7 of 7


HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

X

BAB X HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN A.

Prinsip Dasar dan Kebijakan Umum 1. Anak Perusahaan mengelola bisni bisnis secara profesional onal berdasarkan prinsip-prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 2. Pelaksanaan pendirian perusahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan perundang yang berlaku dan ketentuan ketentuan-ketentuan ketentuan dalam Pedoman serta Tata Kerja Organisasi (TKO) . 3. Anggaran Dasar perusahaan dibuat berdasarkan dibuat berdasarkan UndanganU undang tentang Perseroan Terbatas atau peraturan perundang perundang-undangan. undangan. 4. Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris 5. Pelaksanaannya 3 (tiga) organ tersebut dapat dibantu oleh organ lainnya antara lain Sekretaris retaris Perusahaan, Au Auditor itor Internal, Komite Audit, dan Komite Lainnya jika diperlukan 6. Sinergi perusahaan dalam rangka bekerja bersama bersama-sama sama dengan tujuan untuk tercapai laba perusahaan secara maksimal 7. Setiap usaha yang dilakukan oleh perusahaan harus selar selaras as dengan strategy PT. PAS sebagai perusahaan induk (holding company) 8. Menunjang kegiatan operasi dan meningkatkan efisiensi dan efektifivitas protofolio usaha PT. PAS di perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai PT. PAS secara keseluruhan

B.

Organ Perusahaan 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) a. RUPS dilakukan menurut ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, UndangUndang Perseroan Terbatas, peraturan perundang perundang-undangan undangan perusahaan yang 1 berlaku dimana Anak Perusahaan dan Perusahaan tersebut berkedudukan/ didirikan. b. Setiap Pemegang Saham pada dasarnya memiliki hak:

Revision

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 1 of 9


X


1) Menghadiri dan memberikan suara pada RUPS berd berdasarkan asarkan prinsip satu saham satu suara 2) Mendapatkan informasi material mengenai perusahaan secara tempat waktu, terukur, dan teratur yang memungkinkan Pemegang Saham membuat keputusan yang baik mengenai investasi yang berkaitan dengan sahamnya dalam perusaha perusahaan 3) Ikut serta dalam menetapkan pembagian d dividen 4) Menerima dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilkinya 5) Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasasr dn peraturan perundangperundang undangan. c. RUPS terdiri atas RUPS Tahuna Tahunan dan RUPS Luar Biasa d. RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir e. RUPS diadakan ditempat kedudukan perusahaan atau tempat perusahaan melakukan usahanya atau di Kantor Pusat PT. PAS f.

Sebelum dilakukan RUPS Tahunan, apabila dipandang perlu, Pemegang Saham dapat meminta kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan Pra RUPS

g. RUPS Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu sewaktu-waktu waktu baik secara langsung (fisik) maupun secara sirkuler 2. Direksi Tugas dan tanggung jawab Direksi a. Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas melaksanakan melaksan pengurusan perusahaan dengan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. pengadilan b. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai dengan 2 Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan Undang Undang-Undang Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku, peraturan perundang perundang-undangan perusahaan. c. Direksi harus membuat system yang formal dasn transparan mengenai pengangkatan pekerja, penentuan gaji, dan pelaksanaan evaluasi secara fair terhadap kinerja pekerja (KPI) yang merupakan cascading dari KPI Direksi. Revision

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 2 of 9


X


3. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perngurusan perusahaan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kebijakan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS dan Anggaran Dasar Perusahaan. Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab Dewan Komisari Komisaris 1. Dewan Komisaris melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan Anggaran D Dasar Perusahaan, Undang--undangan tentang perseroan terbatas yang berlaku, atau peraturan perundang-udangan perundang dimana Anak Perusahaan berkedudukan/didirikan. 2. Dalam alam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum. 3. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dalam melakukan tindaka tindakan n pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu tertentu. 4. Memberikan pendapat dan saran Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi serta ikut menandatangani RKAP termasuk kontrak manajemen antara Direksi, Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Saham. 5. Mengikutiti perkembangan kegiatan perusah perusahaan, an, memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan perusahaan. 6. Melaporkan pelaksanaan pengawasan p perusahaan erusahaan kepada Pemegang Saham secara berkala.. 3 7. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai laporan tahunan yang disampaikan Direksi Direksi. 8. Melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunkan kinerja perusahaan perusahaan. Revision

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 3 of 9


9. Memberikan berikan

nasihat

kepada

Direksi

dalam


X

melaksanakan

pengurusan

perusahaan. 10. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi Direksi sebelum diusulkan Direksi kepada Pemegang Saham untuk ditetapkan oleh RUPS. RUPS 11. Membetuk Komite Audit dan komite lainya sesuai kebutuhan. 12. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan. 13. Memberikan pertanggungjawaban pengawasan perusahaan kepada RUPS dalam RUPS Tahunan. C.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris 1. Prinsip Dasar a. Pengangkatan gkatan dan pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris, Anak Perusahaan PT. PAS dilaksanakan berlandaskan prinsip prinsip-prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan profesionalisme. b. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Kom Anak Perusahaan PT. PAS PAS,,

dilakukan oleh RUPS melalui proses pencalonan

pengangkatan atau pemberhentian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Anak Perusahaan . c. Pedoman ini berlaku dalam hal calon Direksi dan Dewan Komisaris dinominasikan oleh PT. PAS,, baik itu calon yang bersangkutan berasal dari PT. PAS maupun dari luar PT. PAS d. Calon Direksi Anak Perusahaan PT. PAS dapat berasal dari: 1) Anggota Direksi Anak Perusahaan PT. PAS yang sedang menjabat; 2) Pejabat internal Anak Perusahaan PT. PAS setingkat di bawah Direksi; 3) Pejabat internal PT. PAS setingkat di bawah Direksi 4) Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat 4

dipertanggungjawabkan.

e. Calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT PT PAS dapat berasal dari: 1) Anggota Direksi PT. PAS 2) Pejabat internal PT. PAS setingkat di bawah Direksi Revision

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 4 of 9



X

3) Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan PT. PAS yang sudah minimal 1 (satu) tahun tidak lagi menjabat sebagai Direksi Anak Perusahaan. 4) Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengangkatan 1. Persyaratan Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi Direksi/Komisaris

Anak

Perusahaan terdiri dari: a. Syarat Formal 1) Calon anggota Direksi/Komisaris Anak Perusahaan PT. PAS adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, 2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: 1. Dinyatakan pailit; 2. Menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu

perusahaan

(BUMN

atau ataupun

swasta)

dinyatakan pailit; 3. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, atau perusahaan swasta lainnya dan/atau tindakan pidana. b. Syarat Materiil 1) Calon anggota Direksi /Komisaris Anak Perusahaan PT. PAS adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukan keberhasilan dalam pengurusan dan manajemen perusahaan atau fungsi tertentu dalam suatu perusahaan atau institusi tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan. 2. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang 5 memadai di bidang usaha dan proses bisnis Anak Perusahaan PT PAS , pemahaman terhadap manajemen dan d tata kelola perusahaan,

Revision

dan

kemampuan

untuk

merumuskan

dan

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 5 of 9



X

melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan. c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat: 1) Perbuatan rekayasa dan praktek praktek-praktek aktek menyimpang pada

tempat

yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur/KKN); 2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (b (berperilaku tidak baik); 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip prinsip-prinsip prinsip penerapan tata kelola perusahan yang baik (berperilaku tidak baik); d. Khusus

Direksi

,

Kepemimpinan,

dalam

arti

yang

bersangkutan

berdasarkan pertimbangan Direksi PT. PAS memiliki kemampuan untuk: 1) Memformulas Memformulasikan ikan

dan

mengartikulasikan

visi

dan

Misi

Anak

Perusahaan 2) Mengarahkan pejabat dan karyawan Anak Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan; 3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan Anak Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan. 4) Memiliki kemauan yang kuat (antusiasme) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan 5) Memahami masalah masalah-masalah masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan ssalah alah satu fungsi manajemen (Direksi/Komisaris);6 6) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

e. Syarat Lainnya Revision

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 6 of 9


Calon anggota Direksi/Komisaris


X

Anak Perusahaan adalah orang

perseorangan yang memiliki persyaratan sebagai berikut: 1) Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; 2) Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah; 3) Tidak sedan sedang g menjabat sebagai pejabat pada instansi pemerintahan, Direksi/Komisaris pada BUMN, Direksi / Komisaris Anak Perusahaan PT. PAS lainnya,

Direksi pada suatu perusahaan swasta, kecuali

menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan

tersebut

jika

terpilih

sebagai

anggota

Direksi

Anak

Perusahaan/Perusahaan Patungan; 4) Tidak menjabat sebagai Direksi/Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut berturut-turut; 5) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu su penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit resmi dan diakui. 2. Prosedur

Pengangkatan Dekom / Direksi

Anak Perusahaan PT

Pelita Air

Service a. Direksi

PT. T.

PAS

menginformasikan

secara

tertulis

tentang

rencana

pengangkatan Dekom / Direksi Anak Perusahaan beserta nama-nama nama calon Dekom / Direksi Anak perusahaan kepada Dewan Komisaris PT. PAS. PAS b. Direksi

PT. PAS melakukan Assessment / fit & proper test terhadap calon

Dekom / Direksi Anak Perusahaan untuk menentukan calon Dekom / Direksi Anak Perusahaan terpilih serta membuat laporan hasil assessment /fit & Proper. c. Direksi

PT. PAS

menyampaikan calon Dekom / Direksi Anak Perusahaan

terpilih disertai la laporan hasil assessment / fit & proper test 7kepada Dewan Komisaris PT. PAS PAS. d. Dewan Komisaris PT. PAS melakukan penilaian terhadap proses penjaringan, proses penilaian untuk menentukan kelayakan dan kepatutan (fit and proper),

Revision

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 7 of 9


X


dan penetapan yang dilakukan o oleh Direksi PT. PAS untuk memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju). e. Dewan Komisaris PT. PAS memberikan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas kepada Direksi PT. PAS dalam waktu selambatselambat lambatnya 15 (lima belas) hari kkalender, alender, terhitung sejak tanggal diterimanya calon Dekom / Direksi Anak Perusahaan dari Direksi PT PAS f.

Apabila Dewan Komisaris PT PAS belum atau tidak memberikan persetujuan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, maka Dewan Komisaris PT PAS dianggap telah menyetujui usulan Direksi PT PAS.

g. Calon Dekom / Direksi Anak Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT PAS PAS,, di sahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan . h. Direksi Anak Peru Perusahaan sahaan

menandatangani kontrak manajemen dengan

Pemegang Saham Anak Perusahaan ((PT PAS)) setelah di tetapkan menjadi anggota Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan ((PT PAS) i.

Keputusan Pengangkatan Dekom / Direksi Anak Perusahaan disampaikan kepada Pemegang Sah Saham PT PAS (Pertamina (Persero) / SJV Management dan Patra Jasa )

oleh Direksi PT PAS selaku Pemegang Saham Anak

Perusahaan. D.

Pemberhentian 1. Masa jabatan Direksi/Komisaris

Anak Perusahaan

(3 tahun) dan selanjutnya dapat dipilih kembali

adalah

1 (satu) periode

satu kali masa jabatan dengan

persetujuan RUPS anak perusahaan. Direksi/Komisaris berhenti karena: a. Masa jabatannya berakhir ; b. Mengundurkan diri; c. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; 8

d. Meninggal dunia ;

e. Diberhentikan berdasarkan Keputu Keputusan san RUPS anak perusahaan . 2. RUPS

Anak

Perusahaan

memutuskan

untuk

memperpanjang

atau

memberhentikan anggota Direksi/Komisaris Anak Perusahaan untuk masa jabatan 3 tahun pertama selambat selambat-lambatnya lambatnya 1 bulan sebelum masa jabatan berakhir. : 02 COCG : BAB X P.T. PELITA AIR SERVICE : 8 of 9 Issue Date : Page Revision


3. RUPS

Anak

Perusahaan

memutuskan


X

untuk

memberhentikan

Direksi/Komisaris Anak Perusahaan untuk masa jabatan 3 (tiga)

anggota

tahun kedua

selambat-lambatnya lambatnya 1 bulan sebelum masa jabatan berakhir. 4. RUPS

Proses

penetapan

keputusan

RUPS

Anak

Perusahaan

untuk

memperpanjang tau mem memberhentikan berhentikan Direksi / Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan waktu dan pertimbangan agar tidak terjadi kekosongan dalam pengurusan dan pengambilan keputusan di Anak Perusahaan. Untuk itu

dalam

pelaksanaannya, penetapan keputusan RUPS dimaksud

dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh Sekretaris Perusahaan dan HRGA. HRGA 5. RUPS mengeluarkan Surat keputusan tentang pemberhentian Direksi /Komisaris segera setelah syarat/alasan pemberhentian dipenuhi

9

Revision

COCG : BAB X


Issue Date :

Page

: 9 of 9

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (code of corporate GOVERNANGE) PT. PELITAAIR SERVICE. \letito

Recommend Documents